1

HUKUM INTERNASIONAL

INTERNATIONAL LAW : 1. PUBLIC INTERNATIONAL LAW ( UN LAW, WORLD LAW, LAW of NATIONS)

2. PRIVATE INTERNATIONAL LAW

DIFINISI :"The Law of Nations, or International Law, may be defined as

the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another". (Brierly, 1972 : 1).

"Law of Nations or International law (Droit des Gens, Volkerrecht) is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilised states in their intercourse with each other" (Oppenheim, 1952 : 4).

"International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also :

2

a. the rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other

and their relations with states and individuals, and

b. certain rules of law relating to individuals and non state entities so

far as the rights or duties of such individuals and non states entities

are the concern of the international community". (Starke, 1984 : 1).

"International Law may be defined as a body of rules which

nations- states consideras legally binding upon them in their

relations interse". (Hingorani, 1984 : 9).

c. "International Law is the system of law which governs relations

between states". (Akehurst, 1986 : 1).

"Hukum Internasional Publik : keseluruhan kaedah-kaeadah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata". (Mochtar, 1978 : 1).

3

MACAM HUKUM INTERNASIONAL : 1.Universal; 2. General; 3. Regional; 4. Community Law

4. Contoh : Hukum Eropa Modern : a. Kedaulatan Nasional/Territorial

b. Kesederajatan negara

c. Kemerdekaan penuh

(Suis Generis karena ciri khusus : langsung berlaku pada Hukum Nasional)

Ada pertentangan Universal dan yang lain : a. eksternal : universal

b. internal : yang lain

HUKUM INTERNASIONAL MORAL ATAU HUKUM ?Menurut Austin Hukum Internasional moral, karena tidak ditetapkan dan tidak dipaksakan oleh penguasa politik yang berdaulat.

Sanggahan : 1. Hukum Kebiasaan (Hukum) 2. Bila Hukum Internasional bukan hukum, masyarakat kacau 3. Fakta menunjukkan bahwa Hukum Internasional adalah hukum

4

Dasar mengikatnya Hukum Internasional

• Menurut aliran dalam Hukum Internasional

a. hukum alam;

b. positivisme;

c. modern.

• Menurut sumber Hukum Internasional

1. P. I. : pacta sunt servanda

2. Hukum Kebiasaan : pengakuan masyarakat internasional

5

SEJARAH HUKUM INTERNASIOALH.I. lahir pada abad XVI.Sebelum abad XVI kerajaan budaya / agama

abad XVI :

1. Yunani : antar negara kota ( inter – municipal)2. Romawi : antar bangsa-bangsa (antara : Romawi – non Romawi antar Non Romawi)

XVII – XVIII di Eropa , Negara Modern (P.I = Perjanjian Westphalia) Penulis / Sarjana Hukum : aktif – sarankan – aturan hukum

XIX : * Negara Baru meningkat * Kemajuan Teknologi * Penulis aktif

XX : * Terbentuk Organisasi Internasional : LBB – PBB

ALIRAN / AJARAN dalam H.I. : 1. Hukum Alam; 2.Positivisme; 3. Modern.1) Hukum Alam : a. didektekan melalui Wahyu Tuhan

b. didektekan melalui pemikiran orang2) Hukum yang ditetapkan penguasa yang berdaulat.3) Hukum adalah kesepakatan masyarakat ,melalui penguasa masyarakat ybs, atau kebiasaan masyarakat.

6

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL I. Arti : 1. sebab mengikatnya H.I.

2. tempat ditemukan H.I.3.a. formal dalam arti : proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. b. material dalam arti : fakor yang menentukan isi ketentuan hukum

yang berlaku, yaitu prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum

yang berlaku.

Pasal 38 (1) Statuta MI.1. international convention;2. international customary law;3. general principles of law;4. Kept. O.I. * Keputusan pengadilan * Karya ilmiah Sarjana Hukum (Subsidiary means for the ditermination of rules of law)

Jus Cogen :• Kaidah dasar hukum internasional umum

( norma fundamental tertinggi )• kaidah yang diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat internasional sebagai suatu

kaidah yang tidak boleh diabaikan.

7

HUBUNGAN HI - HNHN tidak mempengaruhi kewajiban negara di tingkat internasional, tetapi HI tidak mengabaikan

HN.1. sistem

HI – HN 2. pengutamaan3. berlakunya HI pada HN

Monisme Triepel : beda subjek dan sumber1. Sistem :

Dualisme

Anzilotti : dasar mengikatnya HI = pacta sunt servandaHN = UU harus ditaati

Dualisme : HI dan HN merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda.Monisme : HI dan HN merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum. HI mengatur individu kolektif. HN mengatur individu perseorangan.

2. Pengutamaan : Kelsen ( Monisme ) bisa HI bisa HN tergantung yang bertentangan masuk postulat fundamental mana, kalau HI ya HI, kalau HN ya HN. Starke (Monisme) harus HI. 1. anarki 2. ketergantungan HI pada HN (tidak sesuai)

( ibarat negara federal) (dalam masyarakat internasional yang diutamakan hukum konstitusi internasional).

8

BERLAKUNYA HI PADA HN

1. PI : 1) teori transformasi

2) teori delegasi

( proses PI)

2. Hukum Kebiasaan : berlaku otomatis

Concept of Opposibility : A menuntut B berdasar HI. B menolak alasan A,

berdasarkan HN B, (yang sesuai dengan HI).

Dengan concept of opposibility HN mungkin diutamakan.

Adopsi khusus

9

Subjek HISubjek HI : Entitas yang dapat / mampu dibebani hak dan kewajiban internasional.

Sampai abad IXX : negara adalah satu-satunya subyek Hukum InternasionalPada abad XX, organisasi internasional publik diakui sebagai subjek HI.Catatan :

Individu : concern masyarakat internasional ya (diakui)

Pemberontak ( menguasai wilayah cukup luas, memadai ; 2. akan jadi negara baru yang efektif ) ya

Gerakan Kemerdekaan Nasional : ya Etnis Minoritas (belum)

Penduduk asli (belum)

NGO : Amnesti Internasional(90’an = 1000) Greenpeace International Chamber of Commerce, Assosiasi Transport Udara Internasional,

(belum diakui sebagai subjek HI meski sudah berjuang)

TNC/MNC (belum), dianggap seperti individu. ICRC : diakui terbatas.

10

NEGARA1. Pengertian Negara2. Terbentuknya Negara3. Pengakuan Negara4. Macam-macam Negara

1. Pengertian Negara 1. Kualifikasi Negara (Konvensi Montivideo 1933) : penduduk tetap, wilayah tertentu,

pemerintah efektif dan ditaati, mampu melaksanakan hubungan dengan subjek HI.

Pengakuan tidak merupakan unsur konstitutif negara. 2. Definisi Negara menurut HTN (HN). Kelsen : Negara sebagai kesatuan ketentuan hukum yang mengikat

sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu. Negara = sistem hukum (sistem hukum = syarat utama adanya negara)

Logemann : Negara adalah organisasi kekuasaan

Negara sebagai subjek HI = organisasi kekuasaan yang berdaulat,

menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.

Negara berdaulat = merdeka

HAKEKAT NEGARA

11

2. Negara Terbentuk karena :1. Proklamasi Kemerdekaan2. P.I.3. Plebisit

3. Pengakuan Negara (dibahas dalam kuliah berikutnya)

4. Macam Negara :1. Bentuk (hubungan Pem. Pusat – Daerah)

1. normal2. Luas Wilayah

2. mini, mikro, liliput

1. negara berpantai3. Wilayah Laut 2. negara tidak berpantai

3. negara kepulauan4. Kedudukan dalam Petikaian Bersenjata : a. netral b. dinetralkan

1. Kesatuan

2. Federal

3. Konfederasi

12

HAK DAN KEWAJIBAN DASAR NEGARA• Hak negara antara lain :

1. kemerdekaan2. kesederajatan negara3. hidup berdampingan secara damai4. mempertahankan diri5. immunitas negara

• Kewajiban Negara : ikut serta mencipta dan memelihara ketertiban dan perdamaian dunia secara individual maupun bersama.Penjabarannya antara lain :

1. tidak melakukan intervensi terhadap urusan negara lain;2. tidak menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan nasional;3. menjaga agar keadaan negaranya tidak mengancam perdamaian

dunia;4. tidak merangsang timbulnya perselisihan saudara di wilayah lain;5. tidak melakukan tindakan yang mencemarkan wilayah negara lain;6. menyelesaikan sengketa yang timbul antar negara secara damai;7. tidak memberi bantuan kepada negara yang sedang dikenai

tindakan preventif atau pemaksa oleh PBB;8. tidak mengakui perolehan wilayah dengan cara yang bertentangan

dengan piagam PBB;9. melaksanakan kewajiban perjanjian internasional dengan iktikad

baik; 10. dalam melakukan hubungan dengan negara lain harus menurut hukum internasional.

13

PENGAKUANRecognition means a willingness to deal with the new state as a member of the

international community or with the new government as the representative of the state

Pengakuan adalah pernyataan resmi suatu negara atau pemerintah yang mengakui eksistensi suatu entitas baru.

• Pengakuan adalah suatu kebijaksanaan individual negara.• Pengakuan bukan merupakan kewajiban internasional • Pengakuan lebih merupakan persoalan politik dari pada persoalan hukum.

HAKEKAT – FUNGSI PENGAKUANTeori konstitutif : yang menciptakan negara adalah pengakuan, pengakuanlah yang

memberi kekuasaan dan status di dalam lingkungan internasional.Teori deklaratur / pembuktian : Pengakuan semata – mata hanya merupakan pernyataan

mengenai adanya suatu fakta yang telah terbentuk pemenuhan pensaratan sebagai negara / pemerintah yang mempunyai kekuasaan sudah terwujud sebelumnya, dan terpisah dari pengakuan.

Teori deklaratur didukung oleh praktek bahwa :1. Pengadilan menentukan tanggal adanya suatu negara, bukan memakai tanggal

berlakunya traktat pengakuan yang bersangkutan, melainkan memakai tanggal saat dipenuhinya kualifikasi sebagai negara.

2. Pengakuan negara itu berlaku surut.

Teori konstitutif didukung oleh fakta bahwa status sebagai negara / pemerintah bagi negara yang mengakui hanya diperuntukkan bagi negara yang diakui.

14

Yang benar mungkin diantara keduanya, sebab :* Pengakuan kebanyakan diberikan atas alasan politik yaitu : kalau

sudah ada saling keuntungan diplomatik.* Penolakan akan pemberian pengakuan oleh suatu negara tidak akan

mempunyai effek terhadap posisi telah diberikannya pengakuan oleh banyak negara. Ketiadaan pengakuan tidak mempengaruhi kualifikasinya sebagai negara / pemerintah.

- Penolakan untuk memberikan pengakuan hanya akan mengakibatkan memburuknya hubungan diplomatik.

- Ketiadaan pengakuan tidak berarti tidak adanya hubungan. Hubungan dilakukan melalui pembukaan hubungan konsuler/misi khusus dengan tanpa memberikan pengakuan de facto.

15

AKIBAT HUKUM PENGAKUANPengakuan mempengaruhi hak, kekuasaan dan priviligi Negara yang

diakui dalam HI/HN.al. :1. Negara yang tidak diakui tidak bisa melakukan tuntutan di

pengadilan Negara yang belum mengakui.2. Berdasar sopan santun tindakan negara yang tidak diakui tidak

akan diadili di pengadilan Negara yang tidak mengakuinya.3. Perwakilan Negara yang tidak diakui tidak bisa menuntut immunitas

terhadap proses hukum.4. Harta yang seharusnya milik Negara yang tidak diakui bisa dikuasai

kembali oleh perwakilan regim yang telah ditumbangkan.

Diakui sebagai anggota penuh masyarakat Internasional.MACAM PENGAKUAN

Kriteria yang pasti untuk klasifikasi pengakuan sulit diperoleh. Karena itu klasifikasi berikut tidak bersifat mutlak. Pengakuan dapat diklasifikasikan meurut bentuk pengakuan, objek pengakuan dan cara pengakuan.

Berdasarkan bentuknya pengakuan dapat dibedakan menjadi :1. Pengakuan ‘de jure’ ;2. Pengakuan ‘de facto’;3. Pengakuan kolektif ;4. Pengakuan bersyarat ;5. Pengakuan sementara ;6. Pengakuan ad hoc ;7. Pengakuan prematur ;8. Pengakuan kuasi.

16

Menurut objeknya pengakuan dapat diklasifikasikan menjadi :1. pengakuan negara ;2. pengakuan pemerintah ;3. pengakuan pemerintah di pengasingan ;4. pengakuan sebagai pemberontak ‘insurgency’ ;5. pengakuan sebagai pihak yang berperang ‘belligerency’ ;6. pengakuan atas hak wilayah baru, perubahan wilayah dan perjanjian

internasional ;7. status tidak diakui ‘non recognition’ .

Dari segi cara pemberiannya, pengakuan dapat dibedakan menjadi pengakuan dengan tegas –tegas dan pengakuan dengan diam – diam.

Pengakuan terang – terangan (tegas – tegas) pengakuan de jure.Pengakuan diam – diam :1. de facto : mengadakan hubungan dengan penguasa pemberontak.2. de jure : pembuatan perjanjian internasional.

Pengakuan de jure tidak dapat ditarik kembali.Pengakuan de facto mungkin dapat di tarik.

17

KEDAULATAN TERITORIAL NEGARA

Negara memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan territorial atas wilayah masing – masing negara, antara lain jurisdiksi atas orang dan benda kemerdekaan.Kedaulatan territorial meliputi wilayah daratan, udara dan laut.

DARATAN Meliputi : tanah dan perairan daratan .1. Daratan awal ditentukan dengan :

1. secara sepihak oleh negara ybs ;2. perjanjian internasional ;3. kebiasaan massa lampau ;4. perkembangan setelah terbentuknya negara ybs.

2. Tambahan daratan (kedaulatan territorial), diperoleh dengan okkupasi aneksasi, akkresi, cesi dan preskripsi.

*Okkupasi : pendudukan, 1. atas wilayah tidak bertuan atau ditinggalkan oleh penguasa sebelumnya ; 2. memenuhi prinsip keefektifan : a. adanya maksud / kemauan untuk bertindak sebagai pemegang kedaulatan ; b. pelaksanaan kedaulatan yang memadai. Luas wilayah terokkupasi : 1. menurut teori “continuity”,seluas yang diperlukan untuk keamanan dan

perluasan alamiah wilayah ybs ; 2. menurut teori “contiguity”,meluas sampai wilayah yang berdekatan, yang

secara geografis mempunyai hubungan dengan wilayah ybs.

18

- ANNEKSASI harus memenuhi dua sarat :

1. wilayah yang dianneksasi harus telah ditaklukkan/ ditundukkan oleh negara anneksan.

2. wilayah yang dianneksasi harus dalam posisi terus menerus di bawah kekuasaan negara anneksan sejak saat keinginan menganeksasi dinyatakan.

ANNEKSASI dengan agressi / kekuatan, yang bertentangan dengan HI tidak perlu diakui.

- AKKRESI : penambahan wilayah baru, pada wilayah yang telah berkedaulatan, yang terutama karena sebab alamiah.

Tidak perlu tindakan / titel. Proses yang lambat atau cepat maupun sekonyong – konyong adalah tidak

penting.CESI : pemindahan kedaulatan oleh negara yang mempunyai hak memindahkan

wilayahnya.Dengan sukarela : jual dengan paksa : kalah perang * Semua transaksi bisa berlaku sebagai cesi. * Negara pemberi cesi (ceding states) tidak bisa mengurangi hak – hak / kedaulatan

yang melekat.

19

PRESKRIPSI : perolehan kedaulatan territorial, karena pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang lama sekali atas suatu wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain.(PRESKRIPSI AKUISITIF)

Ada yang tidak mengakui sebab :1.tidak ada keputusan pengadilan internasional yang menopangnya ;2.tidak ada prinsip HI yang diakui yang menentukan jangka waktu berapa tahun yang dianggap sebagai dasar titel yang baik.

Diamnya (silence) penguasa sebelumnya tidak berarti membenarkannya, hanya sebagai indikator pendudukan yang efektif.

Kedaulatan territorial hilang karena : Di terlantarkan. Penaklukan Proses alamiah Preskripsi

Perbatasan : garis bayangan pada permukaan wilayah suatu negara sebagai pemisah dari wilayah negara lainDiakui dengan traktat / pernyataan diam – diam.Sengketa ; lewat : arbitrase/M.I.

20

Ujud perbatasan:1. garis alamiah : gunung, sungai, pantai, hutan, danau, padang pasir.2. buatan : tanda – tanda yang dipasang sesuai dengan garis bayangan / garis lintang / garis bujur.

Penentuan dengan P.I.

Cara penentuan :- Sungai : 1. Median line (tidak dilayari)

2. Thalweg (dilayari)- Danau / laut pedalaman : berdasarkan :

* kedalaman * konfigurasi * penggunaan.- Selat / teluk : tidak ada aturan umum.

(biasanya sejarah / geografi)

Terusan : - jalan air pedalaman wilayah

- antar samodera P.I. khusus

Sungai lewat > negara negara yang bersangkutan, menurut bagian yang

melewatinya.

Sungai internasional : hak lewat :

1. negara yang dilalui 2. masa damai 3. tanpa pembatasan.

Ada sungai yang diatur / diawasi secara internasional.

21

UDARAKemajuan tehnologi penerbangan dewasa ini menimbulkan persoalan kedaulatan negara

atas ruang udara.Prinsip / pengaturan H.I. :Sebelum PD I :

Ruang udara di atas laut lepas / wilayah yang tidak bertuan adalah : bebas dan terbuka mutlak.Ruang udara di atas wilayah / perairan negara / wilayah yang berpenduduk : ada berbagai teori :1. Teori “Usque ad Coelum”2. Kebebasan sempurna di ruang udara3. Kedaulatan negara kolong sampai pada ketinggian tertentu, sisanya adalah

bebas.4. Kedaulatan negara kolong sampai ketinggian tertentu, pada ruang udara selebihnya negara kolong mempunyai hak mengatur mengenai lewatnya pesawat udara.

Menjelang P.D. I. : diterima prinsip “usque ad coelum” : negara kolong mempunyai kedaulatan mutlak

dan eksklusif pada ruang udara di atas wilayah dan perairannya sampai ketinggian tidak terbatas.

(pasal.1. Konvensi Paris : 1919)

Sebelum P.D. II. Hak landing bagi pesawat udara asing ada di bawah kewenangan kebijaksanaan

negara yang bersangkutan.Peningkatan yang pesat frikuensi dan tehnologi penerbangan internasional menimbulkan

problem dalam kebebasan lintas udara (air transit) dan hak landing penerbangan internasional . Chicago Conference on lnternational Civil Aviation, 1944

22

“FIVE FREEDOM OF THE AIR” : hak perusahaan penerbangan masing – masing negara untuk :

1. terbang melintasi wilayah asing dengan tanpa landing.2. mendarat untuk tujuan non trafik.3. menurunkan penumpang di negara asing yang berasal dari negara asal pesawat.4. mengambil penumpang di negara lain yang dengan tujuan ke negara asal pesawat.5. mengangkut penumpang diantara dua negara asing.

Point 1,2 diakui masyarakat internasional dalam : International Air Service Transit Agreement, 1944.

Point 3,4,5. tidak diterima oleh kebanyakan masyarakat internasional.( 1,2 : transit right – technical right ; 3,4,5 :traffic right – commercial right)

Komunikasi radio diatur dengan dua prinsip :1. setiap negara berhak mencegah ruang udaranya untuk disalahgunakan dengan pemancaran gelombang radio yang merusak;2. setiap negara wajib tidak memperkenankan dan mencegah gelombang radio yang merugikan negara lain.

Untuk I.T. : analog.Intrusi Udara

Perjanjian Moscow, 5-8-1963 : melarang percobaan senjata nuklir di : atmosfir, ruang angkasa (luar) dan di bawah air.

Dengan adanya tehnologi modern perlu prinsip yang melindungi semua negara, melaluiruang udara – misal dari pencemaran udara.

23

Kemajuan tehnologi dan aktifitas di ruang angkasa (luar) menimbulkan persoalan internasional pada lapisan atas atmosfir ruang angkasa luar, dan kosmos. Sebagai jawab, lahir aturan HI. baru yaitu : Hukum Ruang Angkasa (luar).

1. Nuclear – Weapon Test – Ban Treaty, 1963.2. Space Treaty, 1967.3. Astronaut Agreement, 1968.4. Liability Convention, 1972.5. Registration Convention, 1975.6. Moon Agreement, 1979.

ATURAN DASARNYA :1. Di dalam praktek : prinsip “usque ad coelum” tidak berlaku.2. Ruang angkasa (luar) dan benda – benda langit tunduk pada HI dan Piagam P.B.B. Ruang angkasa adalah bebas untuk dieksplorasi, namun harus digunakan untuk semua negara, menurut HI, atas dasar keadilan dan untuk kemanfaatan / kepentingan umat manusia.3. Setiap negara yang meluncurkan satelit / objek ke dalam orbit / di luar orbit wajib dengan semestinya memberitahukan : mengenai peluncuran tersebut dan informasi tentang : orbitnya, beratnya dan frekuensi radionya.

RUANG ANGKASA (LUAR)

24

4. Dalam hal penemuan mengenai alam di ruang angkasa luar, setiap negara peluncur wajib melakukan pencegahan untuk menghindari :a. terjadinya kerugian negara lain;b. terjadinya perubahan yang permanen di dalam lingkungan bumi;c. kontaminasi atmosfir ruang angkasa / benda – benda langit dan bumi ;d. penyalahgunaan kebebasan penggunaan / eksplorasi ilmiah di lapisan atmosfir atas / ruang angkasa luar.5. Komunikasi dengan sarana satelit harus secara bebas disediakan untuk semua negara atas dasar global dan non diskriminasi.

6. Negara peluncur memiliki hak kedaulatan atas obyek yang diluncurkan dimanapun mereka berada atau mendarat.

7. Negara wajib memberi fasilitas bagi lewatnya obyek ruang angkasa untuk eksplorasi / tujuan damai, serta memberi bantuan / pertolongan kepada pesawat ruang angkasa untuk mendarat secara darurat di wilayahnya.

NON APPROPRIATION PRINCIPLE

25

Secara horisontal laut dapat dibagi : Perairan pedalaman, yakni perairan yang berada di sisi dalam garis

pangkal ; Laut territorial, yakni jalur laut yang ada di sisi luar atau di sisi laut garis

pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut ; Zone tambahan yaitu jalur laut yang merupakan kelanjutan dari laut

territorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan ;

Zone ekonomi eksklusif yaitu jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan laut territorial selebar 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial ;

Laut lepas yakni semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zone ekonomi eksklusif, laut territorial, zone tambahan atau perairan pedalaman. (Hasjim Djalal, 1979 : 25)

26

Dasar laut dan tanah di bawahnya dibagi lagi secara horisontal menjadi :a. Dasar laut dan tanah di bawahnya dari bagian laut secara horisontal ;b. Landas kontinen, yakni dasar laut dan tanah di bawahnya sampai kejauhan batas

kontinennya “ continental margin” atau sejauh 200 mil laut atau 350 mil laut dari garis pangkal ;

c. Area ‘kawasan’ yakni laut dan dasar samudera dalam dan tanah dibawahnya yang ada diluar batas jurisdiksi nasional. (konvensi 1982, ps : 1(1).

Bagan :

Secara vertikal laut dapat dibagi :• Ruang udara yang ada di atas laut ;• Kolom air laut ‘water column’• Dasar laut ‘sea bed’• Tanah di bawah dasar laut ‘ subsoil’ (Hasjim Djalal, 1979 : 25,29).

0 12 24 200

27

Bagan

Keterangan bagan :

1. Ruang udara2. Kolom air laut3. Dasar laut4. Tanah di bawah dasar laut.Cm/BK 1.2 Continental Margin / Batas Kontinen 1.2L.K.1. landas kontinen dengan model batas 1, dengan konsekuensi area 1 (A 1).L.K.2. landas kontinen dengan model batas 2, dengan konsekuensi A 2.L.K.3. landas kontinen dengan model batas 3, dengan konsekuensi A 3.2.a. Perairan Pedalaman, dengan dasar laut dan tanah dibawahnya.2.b. Laut Territorial, dengan dasar laut dan tanah di bawahnya.2.c. Zone Tambahan2.d. Zone Ekonomi Ekselusif dengan dasar laut dan tanah di bawahnya.2.e. Laut Lepas.

ab

c

d

1

2

3

4A3A2

A1

LK1LK2

LK30 12 24 20

0350

28

Garis Pangkal :

1. Garis pangkal normal (normal base lines) : garis air surut sepanjang pantai.2. Garis pangkal lurus (straight base lines) : garis lurus yang menghubungkan titik - titik terluar garis air surut sepanjang pantai .3. Garis pangkal kepulauan (archipelagic base lines) : garis lurus yang menghubungkan titik – titik terluar garis pangkal lurus pulau – pulau negara kepulauan.

Gambar

29

30

31

32

Perairan Pedalaman : perairan yang ada di sisi dalam garis pangkal : pelabuhan, muara sungai, terusan dan teluk. Negara pantai berdaulat penuh.

Laut territorial : perairan yang ada di sisi luar garis pangkal selebar tidak melebihi 12 mil. Negara pantai berdaulat innocent passage.( jangkauan tembakan meriam 3 mil 12 mil maximum)

Zone Tambahan : jalur laut yang merupakan kelanjutan dari laut territorial, selebar tidak melebihi 24 mil laut.Negara pantai mempunyai hak pengawasan : mencegah – menghukum pelanggaran : bea cukai, pajak, imigrasi atau kesehatan.

33

Zone Ekonomi Eksklusif : bagian laut yang terletak di sisi luar garis pangkal dan berdekatan dengan laut territorial dan jalur tambahan, selebar tidak melebihi 200 mil.Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber – sumber alam.

Laut lepas : semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, jalur tambahan, laut territorial dan perairan pedalaman.Berlaku kebebasan laut : berlayar, terbang, pasang kabel / pipa, intalasi, pulau buatan, tangkap ikan dan penelitian.

Landas Kontinen : dasar laut dan tanah di bawahnya, yang meluas di luar laut territorial, melalui perpanjangan alamiah wilayah daratan, sampai ujung batas kontinen, atau 200 mil, atau 350 mil (keadaan khusus) ( UNCLOS 1982).

KONVENSI 1958 :Landas Kontinen, sampai kedalaman 200 mil, atau dimungkinkan eksploitasi kekayaan alam.

Negara pantai mempunyai hak melaksanakan kedaulatannya untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber – sumber alam.Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk :1.mendirikan , menguasakan dan mengatur, konstruksi, operasi dan penggunaan :

pulau buatan, instalasi dan bangunan.2.menguasakan, dan mengatur pengeboran Landas Kontinen.

34

Kawasan (“Area”) : dasar laut dan dasar samodera serta tanah di bawahnya di luar batas jurisdiksi nasional.Berlaku asas warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind).Pengelolanya : Otorita Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Authority).

35

JURISDIKSI Jurisdiksi adalah salah satu manifestasi kedaulatan negara, yaitu kekuasaan, hak atau wewenang

untuk menerapkan hukum. Obyek : orang, benda, tindakan, kejadian. Praktek : bervariasi, sesuai dengan : faktor historis / geografis.Eq : Anglo – Amerika : utamakan prinsip jur. territorial. Negara Eropa : lebih luas.JURISDIKSI : 1. Territorial

2. Personal 3. Pesawat udara / kapal laut / obyek peluncuran 4. di Laut lepas

Ad. JURISDIKSI TERRITORIALHI akui negara mempunyai jurisdiksi di territoialnya. “adanya/ kehadiran “ bukan tempat tinggal”Diassimilasikan dengan / dianggap sebagai territorial :1. Laut territorial2. Kapal yang memakai bendera nasional negara yang bersangkutan.3. Pelabuhan

4. Di laut territorial, terhadap kejahatan di kapal dagang asing negara pantai tidak boleh menahan / melakukan penyelidikan, kecuali :

1. akibat kejahatan meluas ke negara pantai.2. kejahatan ganggu perdamaian dan ketertiban umumnegara / laut territorial yang bersangkutan.

3. bantuan penguasa lokal diminta oleh kapten kapal / konsul negara yang bersangkutan.4. perlu bagi penumpasan peredaran obat – obatan narkotika.

Pembatasan tidak berlaku pada kapal yang baru meninggalkan laut pedalaman

36

Untuk proses sipil negara pantai tidak boleh memberhentikan atau membelokkan arah kapal dagang asing, serta tidak boleh melakukan eksekusi/menahan kapal yang bersangkutan.

3. Di Pelabuhan Kapal dagang asing tunduk pada jurisdiksi lokal, kecuali singgah karena bahaya. Terhadap kejahatan di kapal tergantung pada praktek yang dianut : ya / bersyarat.

2. Kapal berbendera nasional dianggap, sebagai wilayah “as floating island”

Problem : kejahatan > 1 unsur di luar territorial negara :* Dilihat : assesor, : No, ; pokok : Yes

Perluasan jurisdiksi territorial dengan : 1. Prinsip territorial subyektif.(pemalsuan uang, peredaran obat terlarang) 2. Prinsip territorial obyektif.

1. Yang mempunyai jurisdiksi adalah negara yang wilayahnya sebagai tempat dimulainya kejahatan

tanpa memperhatikan : - di wilayah mana kejahatan disempurnakan /diakhiri. - assesor / principal

2. Yang mempunyai jurisdiksi adalah negara yang territorialnya a. merupakan tempat diakhirinya / disempurnakannya kejahatan. b. dirugikan yaitu terganggunya ketertiban sosial, (tanpa memperhatikan di mana dimulai) (Lotus case) Contoh : kasus perusahaan multinasional

37

Jurisdiksi territorial tidak berlaku bagi orang asing bila :1. ia mempunyai immunitas;2. hukum lokal bertentangan dengan hukum internasional

* Pembenaran jurisdiksi kriminal territorial : kejahatan harus ditangani negara yang ketertiban sosialnya terganggu. negara territorial paling berkepentingan / mempunyai fasilitas untuk menghukum kejahatan yang

bersangkutan.

* HI / HN berikan immunitas jurisdiksi territorial kepada : Negara / Kep. Negara Asing. Perwakilan diplomatik / konsuler asing. Kapal Negara milik Negara asing. Angkatan perang negara asing. Lembaga Internasional.

*Ad 1. Akibatnya : a.1. Negara Asing / Kep. Asing bisa menuntut pada pengadilan territorial, tetapi tidak bisa

dituntut, kecuali suka rela menundukkan diri.Dasarnya : Negara yang berdaulat tidak bisa melaksanakan jurisdiksinya atas negara lain yang berdaulat. Prinsip resiprositas dan komitas. Kepentingan Pengadilan Nasional tidak bisa diberlakukan atas negara asing. Prinsip pemberian konsessi. Sengketa yang melibatkan transaksi/ polesi negara asing, lebih baik tidak diserahkan pada

pengadilan lokal.

38

Liputannya : Proses pengadilan harta benda negara asing. Namun ada pengecualiannya.

Ad2. Perwakilan diplomatik / konsuler menikmati immunitas terhadap : jurisdiksi kriminal, sipil, dan administratif. (kecuali : tindakan pribadi, melepaskannya). Representative Character, personify, Fungsional Theory)

diperluas pada barang / anggota keluarga. DEPLU yang bersangkutan mengeluarkan daftar personalia yang berhak. masa jabatan berakhir : tetap dalam waktu yang wajar. negara ketiga harus memberikannya kepada perwakilan diplomatik yang lewat.

Konsul menikmati immunitas terbatas

Ad. 3Kapal perang / negara asing menikmati immunitas / jurisdiksi territorial. Buktinya : bendera kapal – dokumen Dasarnya : 1. Teori floating island. 2. Pengecualian yang diberikan hukum lokal/negara yang bersangkutan

Kapal dagang milik negara menikmati immunitas, atas dasar :1. Immunitas kapal negara.2. Resiko pelaksanaan jurisdiksi.

Kritik : 1. Immunitas atas konsessi / komitas. 2. Timbulnya ketidakadilan ( bisa menuntut, tidak bisa dituntut)

39

Ad 4.Angkatan Perang Asing menikmati immunitas jurisdiksi territorial terbatas :

1. izin negara territorial.2. ada / tidaknya P.I. antar negara yang bersangkutan.

Komandan mempunyai jurisdiksi eksklusif atas kejahatan dinas / internal.

Ad 5. Perjanjian Internasional dan HN memberikan immunitas terhadap jurisdiksi territorial kepada lembaga internasional : PBB.

Jurisdiksi – Personal :

Diterapkan hanya apabila :1. orang yang bersangkutan berada dalam kekuasaan negara yang bersangkutan.2. terhadapnya bisa dilakukan proses.

Dasarnya : 1. Asas Nasional Aktif. 2. Asas Nasional Pasif.

3. Jurisdiksi personal pada negara di mana yang bersangkutan jadi W.N.4. Jurisdiksi personal pada negara yang warga negaranya dirugikan.

* Prinsip perlindungan : HI mengakui bahwa negara mempunyai jurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan, integritas territorialnya, kepentingan ekonominya yang vital.Dasarnya : 1. yang paling menderita adalah negara sasaran.

2. menjaga lolosnya kejahatan dengan tidak terhukum.

40

JURISDIKSI DI LAUT LEPAS

DI LAUT LEPAS :

* Sebelum abad XV : pelayaran terbuka bagi siapapun.

* ABAD XV,XVI, dituntut adanya kedaulatan, bukan pemilikan ditentang Grotius dengan alasan :

1. Laut tidak bisa dimiliki secara efektif.

2. Laut adalah : res gentium, res extra commercium.

* KEBEBASAN LAUT LEPAS

3. Tidak satu negarapun memiliki kedaulatan atas laut lepas.

4. Ada kebebasan berlayar absolut.

5. Negara mempunyai jurisdiksi hanya atas kapal yang memakai benderanya.

6. Kebebasan : memasang kabel, dan pipa bawah laut, menangkap ikan dan melakukan tindakan ilmiah / tehnis.

7. Kebebasan terbang mutlak.

UNCLOS I (1958) UNCLOS III (1982)

Tidak anarki, ada hukumnya

41

PROBLEMA : * Hot Persuit (pengejaran segera) :- Negara pantai berhak melaksanakannya atas kapal yang melakukan pelanggaran di laut

territorial, dengan sarat :1. Pengejaran harus dimulai segera.2. Pengejaran harus tidak terputus.3. Diberi peringatan yang bisa dilihat/ didengar.4. Harus dikejar dengan kapal perang, / pesawat udara militer / pesawat udara / kapal

khusus.

* Pada waktu perang, jurisdiksi negara belligeren sangat diperluas.* Tabrakan : Jurisdiksi pada : Negara bendera kapal yang menderita kerusakan. Negara yang diminta oleh kapal – kapal yang terlibat. Negara di mana kapal yang terlibat berlabuh sebelum terjadi tabrakan. Negara di mana kapal yang bertanggungjawab berlabuh sebelum tabrakan.

* Pembajakan : Jure gentiumArti : pembunuhan / perampokan ; diperluas : tindakan kekejaman apapun : yang

ilegal, penahanan, perbuatan pembinasaan apapun untuk tujuan pribadi - dengan kapal / pesawat udara perorangan ditujukan pada kapal / pesawat udara / orang / barang – barang di dalam pesawat udara / kapal / di : laut lepas / perairan terranullius perbuatan assesornya.

42

Masalah : pembajakan bermotif politik pesawat udaraPembajakan HI tidak sama dengan HN

Penangkap : kapal perang / pesawat udara / ditugaskan.

JURISDIKSI ATAS PESAWAT UDARA

Kejahatan pada pesawat yang “in – flight”

negara kolong - bila di ruang udaranya.

* KONVENSI TOKYO 1963

Kejahatan pada pesawat : - negara pendaftar.

Untuk ekstradisi : pesawat dianggap wilayah negara

pendaftar.

PILOT : Berhak menurunkan pelaku kejahatan Bila perlu menyerahkannya kepada penguasa yang kompeten (dengan sarat)

Pembajak bisa ditahan seperti pelaku kejahatan lain.

KONVENSI DEN HAAG 1970 Tidak sepenuhnya anut prinsip “aut punire aut dedere” Menyediakan kerangka kerja wajib ekstradisi / rendisi.

43

*DEFINISI PEMBAJAKAN : secara melawan hukum, dengan ancaman / dengan kekerasan, dengan bentuk intimidasi lain merampas / melakukan kontrol atas pesawat udara yang “in flight”

* Usaha melakukan pembajakan.* Menghasut melakukan / berusaha melakukan pembajakan.

“ In Flight” : saat semua pintu luar ditutup menjelang pemberangkatan – sampai saat pintu tersebut dibuka untuk pemberhentian.

KONVENSI MONTREAL 1971 :Tindakan melawan hukum :1. Perbuatan kekerasan terhadap orang yang ada di pesawat udara yang “in flight”,

sehingga membahayakan keselamatan pesawat.2. Merusak / menyebabkan kerusakan pesawat yang “in service” sehingga

membahayakan di dalam “in flight”3. Menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat / benda pada pesawat

yang in service, sehingga membahayakan di dalam “in flight”4. Merusak / mengganggu fasilitas navigasi udara,/ mengintervensi operasi mereka,

sehingga membahayakan pesawat udara yang in flight.5. Mengkomunikasikan informasi palsu, sehingga membahayakan keselamatan

pesawat udara yang in flight.

44

*Arti “In Flight” dalam Konvensi Den Haag – ditambah selama pendaratan darurat.

In service : waktu sejak permulaan persiapan “in flight”, suatu pesawat oleh personalia daratan / kru, untuk suatu penerbangan sampai saat 24 jam sesudah pendaratan.

Prosedur :Di dalam menangani kejahatan, harus ada kerjasama antar semua negara.Kejahatan Internasional

“act of state doctrine”Tumpang Tindih Yurisdiksi

=====/\=====