hukum internasional dalam konflik kepentingan ekonomi

Hikmahanto Juwana. Hukum Intemasionaf dalam Konflik...

Hukum Internasional

dalam Konflik Kepentingan EkonomiNegara Berkembang dan Negara Maju

Hikmahanto Juwana .

Abstract

According todeveloping states perspective, international law'as It stand is essentially theproduct of Western States and accommodating the developed countries better than thedeveloping ones. This attitudes toward international law could be analyzed with sometheories, e.g. Critical Legal Studies. The essence of this theory explains the politicalpower beyond the law making. To strengthen developing countriesin reconstructing theinternational law, the education in law discipline should prepare many skilled lawyers,legislators, lobbyist etc from the third world.

Pendahuluan

Berbicara tentang masyarakat Negara Berkembang yang tergabung dalaminternasional apabila dikaitkan dengan Kelompok-77 (Group-77) dapat dicirikankepentingan ekonomi, maka masyarakat sebagai negara yang memperolehinternasional terbagi dalam kategori negara- kemerdekaan setelah 1945, sedang dalamnegara berkembang ("Negara Berkembang") proses membangun, dan kebanyakan beradadan negara-negara maju ("Negara Maju").^ di benua-AsIa, Afrlka dan sebagian benua

'Istilahyangjugaseringdigunakan, antaralain, UtarafWort/ijdan Selatan (Souf/i), Negara Ketiga fTft/rdWorld) dan Negara Pertama (First-World). Clarence Clyde Ferguson, Jr. 1987. -Redressing Global Injustices:TheRole ofLaw." Dalam Frederick E. Snyder dan Surakiart Sathiratal. eds. ThirdWorld Attitudes TowardInternationalLaw—An Intoductior). The Netherlands: Martinus Nljhoff Publishers. Him. 365.StephenGilldanDavid Law mengatakan: "The terms 'North' and 'South'are crude andcontestable labels. By theNorth isusually meanttheindustrialisedcountiies ofthe West, JapanandtheSoviet bloc. BytheSouth isusuallymeantthecountries ofAsia (except Japan) Africa andLatin America. Australia andNew Zealandmaybesouthern inlocation butarecountedas partoftheaffluent lYesf." Stephen Gill dan David Law. 1988. The Global PoliticalEconomy: Perspectives, Problems and Po//c/es.,Baltimore: The John Hopkins University Press. Hlrp- 280.

.105

Amerika {Amerika Latin). Sementara NegaraMaju yang tergabung dalam Organisation forEconomic Cooperation and Development(GECD) dapat dicirikan sebagai negara yangtelah berdiri sebelum 1945, memiliki industriyang kuat dan kebanyakan berada di benuaEropa atau memiliki tradisi Eropa sepertiAmerika Serikat, Kanada dan Australia.Negara Maju, kecuali Jepang, jugadiistilahkansebagai Negara Barat {Western States).

Hukum: Internaslonal yang leblhMengakomodasi Kepentingan EkonomiNegara Maju

Negara Berkembang kerapmengargumentasikan bahwa hukuminternaslonal merupakan produk dari negaraBarat yang saat ini menjadi Negara Maju.Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa

hukum internaslonal pada awalnyamerupakan hukum yang berlaku antar negaradi benua Eropa.^Oleh karena itu tidak heranapabila hukum intemasional sangat terpusatpadaapa yang terjadi di Eropa (Euro-centric)^.Merekalah yang menentukan bentuk danjalannya hukum intemasional.

Munculnya Negara Berkembang setelahPerang Dunia II telah membawa perubahan.Keinginan Negara Berkembang untukterbebas.secara politik dan ketergantunganekonomi dan mantan negara jajahan merekatelah membawa pengaruh pada hukuminternaslonal pada umumnya. Dalammenyikapi eksistensi hukum internaslonal,mereka menganggap bahwa hukuminternaslonal yang ada tidak mencerminkannilai-nilai yang mereka anut. NegaraBerkembang mengargurmentasikan' bahwapembentukan hukum internaslonal sebelum

^Setelah mntuhnya Kekaisaran Romawi dan ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia, raja-raja di benua Eropa merigklaim kedaulatan negara mereka. Sebagai konsekuensi hubungan antar negara tidakdapat iagi dilakukan berdasarkan hukum admlnistrasi negara melainkan hukum antar negara yang saatin!dikenal sebagai hukum intemasional. Oleh karena itua VerzijI mengatakan: "{{jnternationalLaw as It stands isessentially the product ofthe European mind and hasbeen received lock, stock and barrel by American andAsiatic States."VerzijI. 1968. InternatlonalLawin Historical Perspective. Leyden: Sijthof. Him. 442.Untuk pengetahuan mendalam tentang awal mula hukum intemasional baca Arthur Nussbaum. 1958. AConcise History of the Lawof Nations. Edisi Revisi. New York; TheMacMillan Co.

^Sebagai contoh dalam textbookstandar hukum intemasional ketika membicarakan tentang topik wilayahnegara selalu disebutkan cara-cara mendapatkan wilayah berupa pendudukan (occupation), penakiukan (conquest), aneksasi (annexation), akresi (accreation), daluwarsa (prescription) dan sesi (cession). Cara perolehanwilayah ini hanya berlaku pada masa kerajaan di Eropa dan tidak begitu relevan dalam membicarakan perolehanwilayah oleh Negara Berkembang. JG Starke. 1994. Introduction to Intemationaliaw. Il"' ed. Dipersiapkanoleh lA Shearer. London: Butterworth &Co. Ltd. Him. 144-154. Rebecca MM Wallace. 1992.InternationalLaw.2'".ed. London: Sweet &Maxwell. Him. 89-97.WernerLevi. 1991.Contemporary International Law.2'̂ " ed. Boulder: WestviewPress. Him. 129-132. MN Shaw. 1991. 3"". ed. International Law. Cambridge:Grotius Publications Ltd. Him. 284-294.

106 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001:105 - 124

Hikmahanto Juwana. Hukum Internasional dalam Konflik...

Perang Dunia II sama sekali tidak melibatkanmereka/ Bahkan berbagai lembagainternasional yang dibentuk setelah berakhimyaPerang Dunia II lebih banyak diperuntukkanbagi kepentingan Negara Maju.®NegaraBerkembang berpendapat bahwa hukuminternasional lebih banyak merigakdmodasikepentingan Negara Maju daripadakepentingan Negera Berkembang.

Kepentingan ekonomi Negara Maju lebihdominan dan mewarnai wajah hukuminternasional. Perjanjian-perjanjianinternasional yang terkait dengan masalahekonomi lebih banyak mengakomodasiprinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju.Bahkan para pelaku usaha Negara Majubanyakmendapat perlindungan dari perjanjianinternasional yang dinegosiasikan antara

Negara Maju dan Negara Berkembang.

Perbedaan SIkap Negara Majudan Negara Berkembang terhadapHukum Internasional

Seorang ahli hukum internasional, Antonio Cassase, dalam bukunya yangberjudul International Lawln a Divided Worldmenulis bahwa negara Barat memlliki sikap(attitude) yang berbeda dengan NegaraBerkembang dalam memandang hukuminternasional. Berdasarkan tradisi hukum yangmereka miliki, negara Barat memlliki sikapsangat menghormati hukum internasional danmenjadikannya aturan.yang harus dipatuhidalam interaksi antar negara.® Hanya sajaCassase mengingatkan agar, kita tidak

^Henkin et. a! mengatakan: \..criticisms were leveledat the traditional law of state responsibility byrepresentatives ofa variety ofdeveloping states thatobjected tobeing bound byrulesformulated without theirparticipation, inmanycases, beforetheyemergedas independentstates."Lou\s Henkin et. al.,1993../ntefna-tionalLaw:Cases and Materials. 3"^. ed. Minnesota: WestPublishing Co. Him. 683. - >.

®Abdulqawi mengatakan:"The network ofinternationalorganizations created at the end ofthe SecondWorld War were mainly concerned, during theearlyyearsoftheirexistence, with theeconomic interests ofthedevelopedcountries, and theirfunctions weregeared towardsthesolution oftheirproblem. Thedevelopedcountrieswho mostly contributed to thedrafting ofthechartersofthese organizations tooklittle accountoftheproblemsofthe developing countries. This wasparticularly trueofthe GATT, IMF and /BRD. "Abdulqawl Yusuf.1982. Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A Study in the Influence ofDevelopment Needson theEvolution ofInternational Law. TheHague: Martinus Nijhoff Publishers. Him 10.

®Cassese berpendapat. "There are several reasons why in the West law was regarded as a highlyesteemed valuetobe cherishedand respectedperse. Lawwasamongthedriving forcesbehindthemouldingofmodern States inEurope In thefourteenth andfifteenth centuries. ...Furthermore, the two primary uhilyingfactors leading tothecreation oftheStateinEngland andFrancebetween thelate 1200sand the fourteenthcentury, were the administration ofjusticebycentralcourtsand the levying of taxes bynationalauthorities....Anothersignificantconsideration isthatlawplayedan important role inthebirth ofcapitalism. The economicsystem evolving in thefourteenth andfifteenth centuries wasbasedonfree enterprise and free competition.Oneofthesocialmechanisms necessaryforthenewsystemwasa bodyofpredictable and ascertainablestandardsofbehaviourallowing eacheconomic factorto maintain a set ofrelatively safeexpectations as totheconductofothersocial actors. Thus law becameoneofthedevices permitting economic activities andconsolidating andprotecting thefruits ofsuchaction. ...Afurther consideration isthat a large section oflaw in WesternStateswasthefruit ofpolitical struggles between contending groups." Antonio Cassese.1986./nfernaf/ona/Lawin a Divided World. Oxford: Oxford University Press. Him. 106-107.

107

berlebihan {overemphasize) dalam melihatsikap negara Barat terhadap hukumintemasional karena dalam kata-kata Cassese:

"... law was mouldedby Western countriesin such a way as to suit their interests; itwas therefore only natural for them topreach law-abidance and to attempt to liveup to legal imperatives which had beenforges precisely to reflect and protect theirinterests.' "

Di sisi lain, Cassese mengungkapkanbahwa bagi Negara Berkembang;

"... international law is relevant to the ex

tent that itprotects them from undue interference by powerful States and is instrumental in bringing about social change,with more equitable conditions stimulatingeconomic developmenV"

Pengarnatan Cassese in! sungguhsangattepat dalam mencermati keberadaan hukumintemasional dalam konflik kepentinganekonomi antara Negara Berkembang danNegara Maju.

Untuk melindungi kepentinganekonominya, Negara Maju menghendaki agarhukum intemasional tidak dikutak-katik.

Mereka cenderung mempertahankan apa

yang sudah ada dalam hukum intemasional{status quo). Sementara Negara Berkembangmempunyai sikap reformis, menghendakiadanya perubahan-perubahan mendasardalam hukum intemasional sehingga betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang dianutoleh mayorltas penduduk dunia.

Critical Legal Studies: Teori untukMemahami Sikap Negara Berkembanguntuk Mengubah Wajah HukumInternasional

Teori dikemukakan oleh para ahli untukmempermudah kita memahami gejala yangada dalam masyarakat. Demikian juga untukmemahami masyarakat internasional danhukum internasional para pemikir telahmengungkapkan berbagai teori. Teori yangsaat inl dikenal, antara lain, teori hukum alam,positivis, functionalism, realism, teori yangberorientasi pada kebijakan {policy orientedapproach).^

Salah satu fenomena masyarakatintemasional yang banyak dlbicarakan paraahli adalah keinginan Negara Berkembanguntuk mengubah wajah hukum internasional.Dalam membicarakan fenomena ini, masalah

yang terkait tidak semata-mata hukum tetapi

'/b/d.Hlm. 108

«/b/dHlm. 119

®Chen mengatakan bahwa: "(Ijnternationa! law has its origin in the natural law school and has beeninfluencedin varyingdegrees by allmajorschool ofjurisprudence."Lung-Chu Chen. 2000.An Introductionto Contemporary InternationalLaw: APolicy Oriented Perspective, 2"". ed. New Haven: Yale UniversityPress. Him. 11. Lebih lanjut Chenyangmengklalm dirinyasebagai pengikutdari aliran policy orientedapproachmengatakan tentang aliran ini sebagai, "It seeks notonlytodemolish the traditional approaches to rigid ruleorientation, unrealistic as theyoftenare, butalso toprovide a constructive jurisprndence ofproblem solving."/b/d.Hlm,13.

108 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001: 105 - 124

Hikmahanto Juwana. Hukum Intemasional dalam Konflik...

juga politik. Sayangnya berbagai teori yangtelah diungkap oleh para ahli banyak yangtidak memadai apabila politik'bercampurdengan hukum. Teori-teori yang ada dianggapsangat statis dan a-politik.

Dari berbagai teori yang ada, adasatuteoriyang dapat digunakan, yaitu Teori Critical Legal Studies (CIS). CIS merupakan aliranmodern dalam teori hukum. Teori ini

diperke.nalkan pada 1970-an di AmerikaSerikat.'̂ 'Esensi pemiklran CLS terletak padakenyataan bahwa hukum adalah politik."Doktrin hukum yang selama ini terbentuksebenamya lebih berpihak pada mereka yangmempunyai kekuatan '(poiver).'̂

Teori yang dikemukakan oleh para pemikjrCLS sungguh sangat tepat untuk menjelaskanupaya Negara Berkembang dalam mengubahwaj.ah hukum intemasional. Hukumintemasional adalah produk politik dansebagian merupakan hasil tarik ulur NegaraBerkembang dengan Negara Maju. Kekuatansering digunakan oleh Negara Maju. BahkanNegara Maju kerap menggunakan kekuatanyang dimllikinya tanpa sadar sebagaimanadikatakan oleh White:

"Domination of the system..., by the richandpowerful States is notnecessarycarriedout in a conscious fashion by the representatives of those States-they simplyassume that the imposition of Westernvalues and the extension of the market

philosophy to the international plane is anatural and perfectly legitimate exercise.Indeed, since the Western wayclaims tobe the only true path to follow, all othersdeemed to be wrong hence illegitimate.^^"

Oleh karena itu White mengatakan, "{\]tisthe aim of the critical lawyers to delegitimatethis claim to the truth, to reveal it as an exercise

ofpowerancf domination, and to reveal a fairerand more equitable system.Sehinggadoktrin-doktrin hukum yang telah terbentukdapat direkonstruksi untuk mencerminkanpluralisms nilai yang ada.

Untuk melakukan proses delegitimasiterhadap doktrin hukum yang telah terbentuk.aliran CLS menggunakan metode trashing,deconstruction dan genealogy. Trashing adalahteknik untuk mematahkan atau menolak

'"Howard Davies dan David Holdcroft. 1991. Jurisprudence: Texts and Commenfary. London:Butterworth & Co. Hlm.471.

"Sebagaimana diungkapkan oleh Hari Chand dalam menggambarkan CLS dengan mengatakan bahwabag! aliran CLS, "Lewis simplypolitics, dress indifferent garb." Hari Chand. 1994. ModernJurisprudence.KualaLumpur: International Law Book Series. Him. 240.

'̂ Sebagai akibat dari caraberpikir yang demikian, parasarjana yang masuk dalam aliran CLS banyakditentang dan dianggap sebagaikekiri-kirian, bahkan para pengkritik aliran ini menganggap pemikiran CLSsebagai 'a form ofclass treachery." JohnArthur dan William H. Shaw. eds. 1984. Reading in the Philosophyof Law.2"^. ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Him. 184.

"N.D. White. 1996. The Law of International Organisations. Manchester: Manchester UniversityPress. Him. 20.

.''Ibid.

109

pemikiran hukum yang telah terbentuk.^®Teknik trashing dilakukan untuk menunjukkankontradiksi dan kesimpulan yang bersifatsepihak berdasarkan asumsi yang meragukanJ®Deconstruction adalah membongkarpemikiran hukum yang telah terbentuk"Dengan melakukan pembongkaran, makadapat dilakukan rekonstruksi pemikirin hukum.Sementara genealogy adalah penggunaansejarah dalam menyampaikan argumentasi.'®Genealogy digunakan karena interpretasisejarah kerap didominasi oleh mereka yangmemiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yangkemudian digunakanuntukmemperkuat suatukonstruksi hukum.

Keberhasilan Negara Berkembang dalamMengubah Wajah Hukum Internasional:Prinsip Common Heritage of All Mankind

Dalam hukum internasional ada suatu

wiiayah yang merupakan wilayah yang beradadi luaryurisdiksi negara, yang dalam BahasaInggris disebut sebagai commonage ("WilayahBersama"). Wilayah Bersama pada dimensilautterletak padasea-beddan ocean flooryangdikenal dengan istilah ^rea,'® sementara padadimensi ruang angkasa, ruang angkasasecara keseluruhan dinyatakan sebagaiWilayah Bersama. Di Wilayah Bersamanegaradilarang men'gklaim kedaulatan, walaupuntidak menutup kemungkinan bagi merekauntuk mengambii keuntungan.

•®Dalam kata-kata Arthur dan Shaw; "...abig miscellaneous grabbagoftechniques designedtodentthecomplacent messageembedded inlegal discourse, thatthesystem hasfigured outthearrangements thataregoing tomake social life aboutas free, just, andefficient as itevercanbe." John Arthur dan William H. Shaw,eds. 1984. Reading in the Philosophy of Law. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Him. 179.

''Ibid

"Dalamkaitan ini Arthur dan ShawmengatakanT/jeCr/fsdonotbefeve.however, that theirtrashingrevealsa random chaos or that what liesbehind theseeming orderoflegaldecisions isjustpurepower(orpersonal whim). There ispatternedchaos, andtheaim ofCritical scholarship isIn parttouncover thepartems.Someoftheirbest work isa familiar kind ofleft-wing scholarship, unmasking theoften unconscious ideologicalbiasbehind legal structures andprocedures, which regularly makes iteasyfor business groups toorganizecollectively topursue their economic andpolitical interests but which makes itmuch more difficult for labor, poorpeople, or civil rightsgroup topursue theirs." Ibid.Him. 180.

^®Arthur dan Shaw mengatakan, "Still another way toheighten awareness ofthetransitory, problematic,andmanipulable ways legaldiscourses divide theworld is towrite their history. The Crits have tumed outa lotofhistory oflegalcategories." ibid. Him. 180-181.

''Area didefinisikan dalam Pasal1angka (1) paragraf (I) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai: "...theseabed and ocean floor and subsoil thereof, beyondthe limits ofnationaljurisdiction."

110 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001:105 - 124

Hikmahanto Juwana. Hukum Intemasiona! dalam Konflik...

Dalam mengeksplorasi danmengeksploitasiWilayah Bersama secara tradisional prinsipyang berlaku adalah prinsip res communis.Prinsip res communis harus dibedakan denganres nuilius. Perbedaanmendasarterletak padatidak diakuinya pemilikan pada WilayahBersama dalam res communis. Res communis

hanya memperkenankan proses eksploitasibagi siapa saja tanpa didahului dengan klaimkedaulatan.^" Hanya saja prinsip res communismengasumsikan bahwa semua pihakmempunyai kemampuan yang sama, baik dibidang teknologi. modal dan keahiian. Dalamprakteknya prinsip res communis akanmemberikeuntungan bagi mereka yang memilikikemampuan apabila dibandingkan denganmerekayangtidak memiliki kemampuan. Padaakhirnya first come first serve akan berlakupada Wilayah Bersama.

Bagi Negara Berkembang, menggunakanprinsip res communis sama saja dengan tidakdapat menikmati keuntungan [benefit) apapundari Wilayah Bersama. Negara Berkembangyang tidak mempunyai kemampuan dari segiteknologi, modal dan keahiian tidak akanmungkin mengeksploitasi Wilayah Bersama.Padahal Negara Berkembang menghendakiagar keuntungan yang didapat dari WilayahBersama dapat dirasakan juga oleh mereka.Untuk itu Negara Berkembangmemperkenalkan prinsip common heritage ofall mankind atau warisan umat manusia

bersama sebagai pengganti dari prinsip rescommunis.^^ Dalam prinsip common heritageofallmankind yar\Q berlaku adalah siapa yangdapat mengeksploitasi Wilayah Bersama,maka ia wajib untuk membagi keuntunganyang didapat kepada yang lain.^^

^Henkin menerangkan kedua konsep ini sebagai berikut; "Forsome, theseas were resnuilius. nobody's.Inpiinciple, therefore, theseas were subject tooccupation andacquisition, like landthatwasnobody's. ...Theresourcesofthesea, too, were res nuilius andtherefore available forthetaking so thatallstates werefreetofish at will. Forothers, theseas werenotres nuilius butres communis, notnobody'sbuteverybody's. Beringeverybody's, they were notopen to appropriation by anystate, butbeing everybody's, they wereopen tocommon use." Louis Henkin. et.al. 1995. International Law: Politics and Values. Dordrecht: Martmus NijhoffPublishers. Him, 79.

'̂Prinsip ini disampaikan untuk pertama kali oleh Dula Besar dari Malta. Dr. Avid Pardo, 1967 padaSidangMajelis Urhum Perserikatan Bangsa-Bangsa yangmengusulkan untuk dibuat''Dec/arat/on and Treatyconcerh-ing the reservation exclusively forpeaceful purposes of the sea-bed and ocean floor underlying the seasbeyondthe limits ofnationaljurisdiction, and theuse oftheirresources inthe interests ofmankind.'' Usulan iniditlndaklanjuti dengan dikeluarkannya ResolusI Majelis Umum 2574 Tahun 1969 yang didukung oleh mayoritasNegara Berkembang dimana untuk wilayah sea-beddandasarlautdiadakan moratorium untuk tidak dieksplorasidaneksploitasi. 1970 dikeluarkan Resolusi Majelis Umum 2749 yang berjudul "Declaration ofPrinciples Governingthe Sea Bed and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction." dandiadopsi dengankomposisi 108mendukung, tidak ada yangmenentang dan 14abstain. Dalam resolusi tersebutdiungkapkan bahwa, "(1) Thesea bed and ocean floor, and the subsoilthereof, beyond the limits ofnationaljurisdiction, as wellas the reources ofthe Area, are the commonheritage ofall mankind..."

^^Williams mencirikan CHM sebagai berikut, "(a) that the areas constituting CHM are not subject toappropriation: (b) that such areas call for a management system where all States participate, (c) that theconcept inquestionimplies an activesharingofthe benefitsderivedfrom the exploration and exploitation of

111

Dengan menyatakan keuntungan yangdidapat dari Wilayah Bersama sebagaiwarisan umat manusia bersama, makaNegara Berkembang akan ikut merasakanapapun keuntungan yang didapat. Disiniterlihat bahwa Negara Berkembang "lebihmenginginkan pemanfaatan Wilayah Bersama'untuk kepentingan sosial {social interest)daripada kepentingan komersial {commercialinterest). Keinginan Negara Berkembanguntuk mengubah prinsip res communismenjadi commonheritage of aiimankind telahdiakomodasi dalam perjanjian internasional,seperti Agreement Governing the Activities ofStates on the Moon and Other Celestial Bod

ies ("Perjanjian tentang Bulan"Pdan UnitedNations Convention on the Law of the Sea

("Konvensi Hukum Laut 1982").^^Sayangnya keberhasilan Negara

Berkembang dalam mengubah wajah hukuminternasional di atas masih dalam tataran

konsep, tidak pada tataran implementasinya."Secara tidak sadar apa yang dilakukan

oleh Negara Berkembang dalam mengubahprinsip res communis menjadi common heri

tage of all mankind telah menggunakan tigametode yang diperkenalkan oleh para pemikirCLS. Pertama, Negara Berkembang telahmejakukan trashing dengan mengatakanbahwa prinsip res communis bukanlah prinsipyang universal yang diikuti oleh masyarakatinternasional modem. Prinsip res communishanya berpihak pada Negara Maju yangnotabene adalah negara yang memiliki modal,keahlian dan teknologi.^®

Selanjutnya Negara Berkembangmelakukan deconstruction terhadap prinsip rescommunis dengan mengatakan bahwa prinsiptersebut hanya menguntungkan Negara Majusaja. Dalam argumentasi Negara Berkembangmanfaat dari Wilayah Bersama seharusnyatidak dinlkmati terbatas pada mereka yangmempunyai kemampuan untuk mengeksploitasisaja, melainkan oleh seluruh umat manusia.Oleh karena itu prinsip res communis sudahseiayaknya ditinggalkan.

Teknik genea/ogy juga diterapkandenganmengungkapkan bahwa Negara Maju dalamsejarah telah banyak mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdapat dalam Wilayah

those areas: (d) that these areas be used exclusively forpeaceful purposes." LihatSylvia MaureenWilliams."The Law of Outer Space and Natural Resources." 36 Interanationai and Comparative Law Quarterly.1987. Him. 144.

^^Dalam Pasal 11 ayal (1) Moon Agreement disebutkan bahwa "The moon anditsnatural resourcesarethe common heritage of allmankind,..."

^^Dalam Pasal 136 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa "The area and its resources are the

cornmonheritage ofmankind.""Henkin mengatakan: "Exploitation of the seabed is an unlikely prospect fordecades ahead, and the

economic political institutions thathad beennegotiated are notlikelytomaterialize as planned. Louis Henkln. et.al. Op. at Him. 155.

^®Dalam bukunya Churchill dan Lowe mengatakan bahwa, "(-4)s soon as itwas realised that sea-bedmining wasa commercialpossibility,..., itwasrecognised thatas internationallawthen stoodthemain benefitofmining, would accrue tohandfulofdevelopedStates."R.R.Churcuill and AV Lowe. 1999.TheLawof theSea. 3"^- ed. Manchester: ManchesterUniversity Press. Him. 224.

112 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL 8. OKTOBER 2001: 105 - 124

Hikmahanto Juwana. Hukum Internasiona! dalam Konflik...

Bersama tanpa memperhatikan kepentingandarinegara lain didunia. Oleh karenaitu sudahsaatnya prinsip tradisiona! tersebut digantisehingga tidak diskriminatif terhadap negarayang tidak memiliki teknologi, modal dankeahlian. '

Pengupayaan Negara Berkembang ''dalam Mengubah Wajah HukumInternasional: Pengaturan di BidangPerdagangan Internasiona!

Dalam tiga dekade terakhir Ini konflikkepentingan ekonomi antara NegaraBerkembang dan Negara Maju telah terpusatpada masalah perdagangan antar negara.Konflik Ini dipicu oleh pandangan yangberbeda antara Negara Berkembang danNegara Maju.

Di satu slsi" Negara Berkembangcenderung mengambll kebljakan yangmenghambat masuknya barang dan jasa dari.pelaku usaha asing, utamanya dari NegaraMaju. Sebagai negara berdaulat NegaraBerkembang, tentunya, sah-sah saja apabllamenerapkan berbagai 'hambatan' tersebut.Alasanyangseringdikemukakan adalah untukmelindungi lapangan kerja, sebagai saranauntuk memproteksl Industri bayl, dalam rangkamemperkuat pelaku usaha naslonal, hinggamendapatkan devisa.

DI sisi lain, Negara Maju menghendakiagar tidak ada hambatan yang diberlakukanoleh Negara, termasukyang diberlakukanolehNegara Berkembang. Tidakadanya hambatandlldentlkkan dengan perdagangan bebas (freetrade) yang berarti tidak adanya diskrimlnasidari mana barang atau jasa berasal." Pasarmenjadi penting karena produk yangdihasllkan oleh pelaku usaha dari Negara Majuharusdibell. Pasar yang potenslal bagi barangdan jasa dari pelaku usaha Negara Maju adadi Negara Berkembang. Ada beberapa alasanmengapa demlklan. Pertama, Konsumen dlNegara Berkembang biasanya belumterbentuk.^®Konsumen dl Negara Berkembangsangat senang dengan barang-barang yangberasal dari Negara Maju. Kedua, dari segljumlah penduduk, Negara Berkembangsangat potenslal. Jumlah penduduk'NegaraBerkembang sangat fantastis ' apablladlbandlngkan dengan jumlah penduduk dl.Negara Maju. Hanya saja kelemahan'konsumen di Negara Berkembang adalahrendahnya daya beli mereka.

Dariduaperspektlfdiatas, terjadltarlkulurkepentingan. BagI Negara Berkembangmereka dengan mudah menentukanhambatan dengan cara memberlakukanperundangan naslonal. Sementara bagINegara Maju, pertanyaan muncul bagalmanacara mereka dapat menghapuskan berbagai

^Esensidari perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara diharapkan dapatsama sepertiperdaganganantar propinsi dimanatidak dipermasalahkan darimanasuatu barangatau jasa berasal.

^®Maksud terbentuk disini adalah tasteatau preferensi dari konsumen ataumasyarakat. Pada konsumenataumasyarakatNegaraMaju biasanyasudah memiliki fasfe maupun preferensi tersendlri sehinggasullt untukmempenetrasi barangatau jasa yangdiproduksi oleh NegaraMaju lalnnya.

113

hambatari' yang dibuat oleh NegaraBerkembang? Sudah pasti Negara Maju tidakmungkin memerintahkan Negara Berkembanguntuk mencabut berbagai hambatan tersebutiayaknya hubungan antara negara penjajahdan negara jajahan. Alternatif yang palingmungkin adalah dengan membuatkesepakatan-kesepakatan yang kemudiandituangkan dalam perjanjian internasional.ApabilaNegara Berkembang turutserta dalamperjanjian internasional dimaksud, makamereka akan terikat untuk melaksanakannyayang pada gillrannya mereka akanmenghapuskan berbagai hambatan atasbarang dan jasa dari luar negeri. Negara Majutidak jarang memberi pemanis berupa hibah,pinjaman dan sebagainya bagi NegaraBerkembang agar mereka mau ikut dalamsuatu perjanjian internasional.^®

Perjanjian internasional di bidangperdagangan internasional yang telahdiupayakan oleh Negara Maju antara lain

General Agreement on Tariffs and Trade("GATT"), Agreement Establishing the WorldTrade Organisation (WTO), Agreement onAgriculture, Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), dan Agreementon Trade-Related Aspectsof Intellectual PropertyRights (TRIPs).

Upaya Negara Maju untuk meneguhkanprinsip perdagangan internasional yangmereka yakini mendapat reaksi dari NegaraBerkembang. Sudah sejak lama NegaraBerkembang memperjuangkan diubahnyaprinsip tradisional perdagangan internasional.Bagi Negara Berkembang yang umumnyasedangbergulat dengan masalah pertumbuhanekonomi, merekatidak setujuapabilaekonomipasar diberlakukan begitu saja dalamperdagangan internasional.®® Untuk itu padasidang United Nations Conference on Tradeand Development ("UNCTAD") pertama 1964,dikemukakan tentang perlunya prinsipperlakuan preferensi {preferential treatment)dan non-resiprositas untuk diberlakukan.®'

^Daiam tulisan Tony Clarke disebutkan bahwa 'In the 1980$, the World Bank and the IMF used debtrenegotiations as a club toforce thedeveloping nations into implementingstructuraladjustmentprograms (SAPs)intheireconomies. Each SAPpackage calledforsweepingeconomic andsocialchangesdesignedtochannelthecountryeresourcesand productivity Into debtrepayments andtoenhancetransnational compet'rtion... Ineffectthe SAPs have become instrumentsfortherecolonization ofmanydeveloping countriesinthe SouthintheinterestsofTNCs andbanks." Tony Clarke. "MechanismsofCorporate Rule." Dalam Jerry ManderdanEdwardGoldsmith. 1996; The Case Against the GlobalEconomy and for a Turn Toward the Local. New York:SlerraClub Books. Him. 301.Goldsmith jugamengatakan batma'iendinglargesumsofmoneytothecompli-ant eliteofa nonindustrlal countryis themosteffective methodofcontrolling itand therebyobtaining access toitsmarketandnaturalresources.... Onceindebt, theyinevitablybecomehookedonfurtherandfurtherborrowingrather than cutting down on expenditure and thus fall under the powerof the lending countries." EdwardGoldsmith. "Development as Colonialism." Dalam Jerry Mander danEdwar Goldsmith. Op.Cit. Him. 261.

'°Hans van Houtte. 1995. The Law ofInternational Trade. London: Sweet & Maxwell. Him. 51.

Dalam prinsip ini disebutkan bahwa: '...Developedcountries shouldgrantconcessions toalldevelopingcountries and extend to developing countries allconcessions theygrantto one anotherandshouldnot. ingranting these ofotherconcessions, require any concessions from developing countries." Bahkan disebutkanbahwa"Newpreferential concessions, both tariffandnon-tariff, should bemadetodeveloping countries as awholeand such preferences should not be extended to developed countries."

114 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8. OKTOBER 2001: 105 -124

Hikmahanto Juwana. Hukum Intemasional dalam KonfJik...

Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Upaya Negara Berkembang untukNegara Berkembang telah dibicarakan dalam mengubah wajah hukum intemasional dlperundlngan GATT pada 1954-1955. Ketika bidang perdagangan intemasional, disadariitu dibicarakan dan disetujui amandemen atau tidak, telah menggunakan nietode CIS.terhadap Pasal XVIII yang dianggap sebagai Negara Berkembang melakukan trashingpermulaan dan differential treatment bagi dengan mengatakan bahwa prinsipNegara Berkembang.^^ Perlakuan yang perdagangan intemasional yang dianut, sepertiberbeda untuk Negara Berkembang Most Favoured Nations ("MFN") yang tertuangditindakianjuti pada 1965 dengan memasukkan dalam Pasal Iayat (1) GATT,^^ mengasumsikanpasal-pasal yang dikeiompokkan dalam bahv/a setiap negara mempunyai kesetaraan.^^Bagian iV GATT^^ Fakta menunjukan bahwa diantara negara-

negara tidak ada kesetaraan.^® Sehingga

^^Dalam Pasal XVIII ayat (2) disebutkan bahwa. "The contracting parties recognize further thatit may benecessaryfor those contracting parties, in orderto implementprogrammes and policies ofeconomic development designed to raise the general standard of living of their people, to take protective or other measuresaffecting imports,..."

'̂ Bagian IV mernuat ketentuan prinsip non-resiprosilas dalam negosiasi perdagangan antara NegaraMaju dan Negara Berkembang. Bagian IV dirlncl lebih lanjut 1979 yang kemudian dikenal dengan nama"Enabling Clause." Ada empat kategori perlakuan yang berbeda, yaitu; "(a) Preferential tariff treatmentaccorded by developed contracting parties to products originating In developing counfnes in accordance withthe Generalized System of Preferences; (b) Differential and more favourable treatment with respect to theprovisions ofthe GATTconcerning non-taiiffmeasures governed bythe provisions o/'/hsfrumenfs multilaterallynegotiated under GATT (now WTO) auspices] (c) Regional and global arrangements entered into amongstless-developed contracting parties for the mutual reduction orelimination oftariffs and. in accordance withaiteria orconditions which maybeprescribedbythe GATTcontractingparties (nowthe WTO Ministerial Conference),forthe mutual reduction or elimination ofnon-tariff measures, on products imported from one another, (d)Special treatment of the least-developed among the developing countries in the context of any general orspecific measures in-favour of developing countries." Lihal "Special and Differential Treatment" http://www.wto.org/english/thewto e/whatis e/eol/e/wtoOI/wtol 17.htm. Diakses 25Oktober 2001.

^Esensl dari prinsip MFN adalah sebuah negara tidak boleh membuat kebijakan yang diskriminatif terhadappelaku usaha yang berasal dari negara yang berbeda.

"Ketentuan tentang MFN dan Prinsip Resiprositas yang dikenal dalam GATT. sebagaimana dikatakanoleh Abdulqawi Yusuf, "...have come under attack from the developing countries because, in their view,although such rules might sen/e the expansion and liberalization oftrade among the developed countries, theywere frustating theefforts of thedeveloping countiies touse international trade as a means ofeconomicdevelopment." Abdulqawi Yusuf. 1982. Legal Aspects ofTrade Preferences for Developing Sfafes; AStudyin the Influence of Development Needs on the Evolution of International Law. Him. 4.

"Hal ini tercermin dalam laporan untuk persiapan sidang UNCTAD pertama dimana dikatakan bahwa "Bythe verynatureofitsphilosophy which isbasedon liberalism, GATTinevitablyshowsamarkedlack ofunderstandingofthe interest of the underdeveloped and developing countries. This is primarilydue to the inequality betweenthe industrialized and developing countries in the matterofbargaining power. Article iofthe General Agree-

115

apabila prinsip MFN tetap diberlakukan, halini akan bertentangan dengan tujuan GATTilu sendiri, yaitu tercapainya mutually advantageousarrangements}' Negara Berkembangbahkan menunjukan ketidaksetujuan merekaatas perluasan masalah perdaganganinternasional yang diusulkan oleh beberapaNegara Maju pada Pertemuan Para MenteriWTO di Doha, seperti perburuhan, eco-label-iing, dan transparansi dalam pengadaanbarang dan jasa oieh pemerintahT®

Selanjutnya Negara Berkembang melakukandeconstruction dengan mengargumentasikanbahwa prinsip perdagangan internasiona!yang ada saat ini merupakan 'ciptaan', danhanya berpihak pada, Negara Maju. Prinsiptersebut sangat menguntungkan" pelaku

usaha dari Negara Maju, tetapi tidak bagiNegara Berkembang. Keinginan untukmemberiakukan preferential treatment, differential treatment, non-resiprositas, enablingc/ause.merupakan upaya untuk merekonstruksiprinsip perdagangan internasional daiamhukum internasionai.^^

Metode genea/ogy juga digunakan oiehNegara Berkembang. Mereka mengemukakanberbagai prinsip perdagangan internasionalyang diformulasikan oieh para pemimpinnegara Barat pada Konperensi Bretton Woods1944, dirasakan sebagai tidak mencerminkanaspirasi Negara Berkembang. Hai ini karenapada saat itu banyak diantara NegaraBerkembang beium memperoleh kemerdekaan.Harus diakui banyak prinsip-prinsip

ment isbasedonthefiction that there iscomplete equality among Contracting Parties. There ishowevernoequality treatment except among equals." Sebagaimana dikutip oieh Abdulqawi Yusuf. Ibid. Him. 14.

'̂Ada dua paragraf yang terdapat daiam Preambui GATT. Paragraf pertama secara lengkap berbunyi:"Recognizing, that their relations in the field oftrade andeconomic endeavourshouldbeconducted with a viewtoraising standards ofliving, ensunng full employment anda large and steadilygrowing volume ofreal incomeandeffective demand, developing the full use ofthe resources ofthe world and expanding the production andexchange ofgoods." Paragraf kedua berbunyi, "Being desirous ofcontributing to these objectives by enteringinto reciprocal andmutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction oftariffs andotherbarriers totradeandtotheelimination ofdiscriminatory treatment in international commerce."

^Dalam masalah perburuhan, misalnya, pemerintahan Negara Berkembang beranggapan bahwa, "...attempts to introduce this issue into the VlfTO representa thinly veiled form ofprotectionism which isdesigned toundermine the comparative advantage ofthe lower-wage developing cour3rnes.''Lihat "Doha WTO Ministerial2001. "Briefing Notes-Trade and Labor Standards-A Difficult Issue for many Governments." http://www-svca.wto-mlnisterial.drg/english/thewto e/ministe/minOI e/brief16 e.html. Diakses 25 Oktober2001.

. ?'Secara tepat Buiajic menggambarkan argumentasi Negara Berkembang sebagai berikut"..., ifwe acceptthat the main purpose ofthe NIEO isto reequllibrate international economic relations, orrather the intema-tional economic system, in order to make it a more congenial environment for, and more conducive in itsmechanism, to the development ofThird V\/or!d countries, then positive discrimination orpreferential treatmentfor developing countries would in one wayoranotherbe atthe bass ofall corrective action, whetherremedialoraffirmative..." Milan Buiajic. 1992. Principles ofInternational Development Law. 2"^ ed. Dordrecht:Martinus Nijhoff. Him. 287.

116 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL 8. OKTOBER 2001:105 - 124

Hikmahanto Juwana. Hukum Intemasional dalam Konflik...

perdagangan intemasional yang berawal dan MNC adalah perusahaan yang mempunyaiEropa dan mulai dipraktekkan sejak abad jaringan kerja yang mendunla. Keberadaankeduabelas/° MNC sebenarnya bukan ha! baru. Pada masa

Negara Berkembang masih menjadi negara

Kegagalan Negara Berkembang dalam MNC sudah melakukan kegiatan."Mengubah Wajah Hukum Intemasional; ^alah satu masalah ya"9 munculMembatasi Gerak MullinaVonal Corporation f ungan dengan keberadaan MNC ada ah

kekhawatiran Negara Berkembang atasDalam konflik kepentingan ekonomi kekuatan dominan MNC yang dapat

Negara Berkembang dan Negara Maju, mengancam kedauiatan dan ekslstensimasalah iain yang mengemuka adalah Negara Berkembang/= Sebagai contoh, MNCkegiatan yang dilakukan oleh Transnational kerap 'memaksa' Negara Berkembang agarCorporation (TNC) atau Multinational peraturan perundang-undangan yang dibuatCorporation (selanjutnya disingkat"MNC"). berpihak dan menguntungkan mereka."

'"John Jackson mengatakan bahwa "The MFN obligation hasa long history which iseasily traced back tothe twelfth century, although thephrase seems to have first appeared in theseventeenth century." JohnJackson. 1991. The World Trading System andthe PolicyofInternationalEconomic Relations. Cambridge:The MIT Press. Him. 104. Di bagian lairi Jackson mengatakan: "A national treatment obligation can befound insome treaties,datingback toearliercenturies." Ibid.Him. 120.

'̂MenurutMuchlinski MNC sudah adasejak 1850. Peter Muchilinski. 1995. Multinational Enterprisesand the Law. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Him. 20.

• ^^Muchlinski menggambarkan sebagal berikut: "The MNC began to bedescribed as a challenge tothenationalstate, a creature with noloyalties except toitself, anentity that caused economic, social andpoliticaldisruption in both the host andhome countries, and aimed atglobal dominance." Ibid. Him. 7. Demikian jugaSomarajah yang mengatakan "Multinational corporations.... became the principal instruments offoreign directinvestment and exertedpowerand influence akin to and sometimes exceeding those ofstates." M. Somarajah.1994. TheInternatlonalLawon Foreign Investment Cambridge: Cambridge University Press. Him. 2.

^Hal ini sangat bergantung pada posisi tawar {bargainingposition) antara MNC dengan negara penerlma{host state)., Muchlinski mengatakan: "The relationship between thehoststateanda MNC will be theoutcomeofa bargaining process between them. In this regard theformal content ofthehoststate'slaw andregulationsshould be viewed as a starting point for negotiation, as aninitial statement ofthehost'sregulatory goals. Howfar that system isactually applied in agiven casewill depend ontheoutcome ofbargaining at thestageofentry.This, in turn, depends on the relative bargainning strength of the host state and the MNE." LIhat PeterMuchilinski. Op. Cit. Him. 104. Bahkan Goldsmith mengatakan: 'TNCs willnow havethepowertoforce nationalgovernments to defendcorporate Interests whenever suchinterests are in conflict with those of.the peoplewhose Interest thegovernment havebeenelectedtoprotect." Edward Goldsmith. "Development as Colonialism," Dalam Jerry Mander dan Edward Goldsmith. Op. Cit. Him. 266. Demikian juga Somarajah mengatakan:"Multinationalcorporations wild significantpowertoshapethelaw onforeign investment totheiradvantage." M.Somarajah.Op. Cit. Him. 52.

117

Untuk mencapai tujuan ini tidak segan-segan MNC dari tindakan sepihak pemerintahMNC mengancam akan memindahkan usaha setempat.^® Kedua, perjanjian-perjanjianmereka. '̂' Bahkan MNC dapat mempengaruhi internasional yang bertujuan untuk melindungipemerintah negaranya. termasuk juga produk, termasuk hak kekayaan intelektuai,lembaga-lembaga internasionai, untuk yang dihasilkan oleh MNC. '̂Ketiga, perjanjian-melakukan suatu tindakan terhadap pemerintah perjanjian Internasionai yang memberi JalanNegara Berkembang yang merugikan keluar {remedy) bagi perselisihan yang terjadimereka." DIsamping itu MNC dapat meminta antara MNC dengan pemerintah Negarapemerintahnya untuk memperjuangkan Berkembang/®kepentingan mereka dalam forum internasionai. Menghadapi kekuatan besar yang dimilikiSalah satunya adalah dalam pembentukan oleh MNC, Negara Berkembang telah lamaperjanjian internasionai. mengupayakan agar hukum internasionai

Perjanjian internasionai yang dibuat untuk dapat membatasi aktifitas MNC. Hasilmelindungi kepentingan MNC dapat maksimal yang dapat dicapai oleh Negaradikelompokkan paling tidak menjadi tiga Berkembang adalah pembentukan UN-Draftkategori. Pertama, perjanjian-perjanjian Code of Conduct on Transnational Corporationsinternasionai yang bertujuan untuk melindungi (selanjutnya disebut "Code of Conduct")."

"Goldsmith mengatakan: "If a country passes a law that TNCs regard as hindrance to their furtherexpansion, they merely threaten to leave and establish themselves elsewhere, which under the newconditions,they can do atthe drop ofa hat." Edward Goldsmith. "Development asColonialism." Dalam Jerry Mander danEdwardGoldsmith. Op. CIt.Him. 265.

"Somarajah mengungkapkan: "Back byits own Immense financial resources aswell asthe powerofitshome state, itmayinfluencethepolitlcalcourseofthehoststateslnwhichitseekstoinvest.. M. Somarajah, Op.at. Him. 51. Lebih lanjut lamengatakan, "The power ofmultinational corporation to ensure that their homestatesmaintain stance favourable to the protection oftheir global Investments isvery clear. ...they arealsohelped by their home states through international agencies which they control to ensure that states which arehostile tomultinational corporations aredeniedpriviliges confetred bythe agencies. The examples given in theliterature are of the International Monetary Fundand the World Bank." Ibid. Him.'53.

"Contoh perjanjian Internasionai yang masuk dalam kategori Ini adalah Convention Establishing theMultilateral Investment Guarantee Agency, dan Agreement onTrade Related Investment Measures.

'̂ Contoh perjanjian internasionai yang masuk dalam kategori Ini adalah Convention for the Protection ofIndustrial Property. Agreement concerning Intemational Registration of Marks, Agreement for Protection ofAppellations ofOrigin and their Intemational Registration. Convention ccnceming intemational Deposit of IndustrialDesigns, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods.

"Contoh perjanjian internasionai yang masuk dalam kategori ini adalah Convention on the SettlementofInvestment Disputes between States arid Nationals ofOtherStates:

"Pembatasan ruang gerak dari MNC yang tercantum dalam Code ofConduct tersebut diantaranya,"respect for national sovereigntyand observance ofdomestic laws, regulations and administrative practices,adherence to economic goals and development objectives, policies andpriorities, adherence to soch-cuHuralobjectives and values, respect for human rights andjundamental freedoms, non-interference in internal affairsof host countries. Lihat* UN Doc.E/1988/39/Add. 1.1 Pebruari 1988.



CodeofConduct hingga sekarang tidak pemahditetapkan menjadi resolusi PBB, apalagiperjanjian internasional. Oleh karena itu,Negara Berkembang mengalami kegagalandalam usahanya membatasi kegiatan MNC.Ada paling tidak empat alasan mengapademiklan. Pertama, bagaimanapun tidakdisukai kegiatan yang dilakukan oleh MNC,Negara Berkembang membutuhkankehadirannya, balk dalam rangka pemasukandevisa, alihteknologi, dan penyerapan tenagakerja. Kedua, pembatasan aktifitas MNC bukansekedar perdebatan dalam tataran konsep,meiainkan harus berhadapan dengankenyataan dan praktek yang sudah lamaterbentuk. Ketiga, dengan kekuatan yangdimlliki oleh MNC, mereka dapat memastlkanbahwa Ide untuk membatasi mereka akan

gagai. Terakhir, suka atau tidak suka, krisisekonomi yang melanda berbagal negara dlAsia dan resesl ekonomi dunia, menibuat

ketergantungan Negara Berkembangterhadap MNC semakin tinggi.

Upaya Negara Berkembang untukmembatasi gerak MNC telah menggunakanmetodetrashing, deconstruction dan geneality.Negara Berkembang melakukan trashing'

terhadap asumsi Negara Maju bahwa NegaraBerkembang; melakukan tindakan sepihakterhadap kepentingan MNC. Pertanyaannyaadalah apakah memang Negara Berkembangmelakukan tindakan sepihak secara semena-mena? Negara Berkembang merasa bahwatindakan sepihak dilakukan karena adakebutuhan yang mendasar untuk itu.®° Tanpatindakan sepihak, Negara Berkembang tidakmungkin melakukan pembangunan segerasetelah mendapat kemerdekaannya danterbebas dari masalah-masalah ekonomiyangdihadapinya.

Selanjutnya, Negara Berkembang melakukandeconstruction terhadap pemikiran NegaraMaju untuk meiindungi MNC. Dalampemikiran Negara Maju periindungandlberikan karena seolah MNC tidak berdayadalam menghadapi tindakan NegaraBerkembang. Padahal, menurut NegaraBerkembang. justru MNC yang abusiveterhadap Negara Berkembang.^' Pendapatdemiklan menjadi dasar untuk mengatakanbahwa, "...Transnational corporation shall notintervene in the internal affairs of a host State," sebagaimana tertuang dalam Charter ofEconomic Rights and Duties of States."

^Daiam laporan UN Centerand Commission on Transnational Corporations 1985terungkap bahwaNegara Berkembang [the emergence ofnewStates) tidak menyetujui konsep trandisional yang beriaku untuktanggung jawab negara terhadapnasionaiisasi karena, "...the application of those principles to the newlyindependent States wasseen as perpetuating an exploitative system beneficial to the developed marketeconomies." Louis Henkin et. al. Op. Cit Him. 686.

^^Misainya sebagalrnana diungkap oleh Samuel Asante, sebagaimana dikutip oleh Sidney Dell, "Undertheconcession, thetransnational corporation madea direct equity investment forthepurpose ofexploiting aparticularnatural resource. In many cases, theconcession amounted toa virtual assumption ofsovereignty bytransnational corporations overthehost country's natural resources—an example of the oldinternationaleconomic order." Sidney Dell. 1990. The United Nations and International Business. Durham: DukeUniversity Press. Him. 38.

"Pasal2ayat (2) huruf (b) kallmat ke-2 CharterofEconomic Rights and Duties. Charter ofEconomic Rightsand Duties terdapat dalam Resolusi Majelis Urnum PBB A/3281 (XXiX). 12Desember1976. Dalam 28YearBook of United Nations. 1974. Him. 403.

119

Dengan demikian perjindungan yang dibeiikan Teknik geneality digunakan oleh Negaraoleh hukum internasional seharusnya tidak Berkembang dengan mengatakan bahwadiberikan kepada MNC melainkan kepada pemberian perlindungan bagi MNC olehNegara Berkembang." Pemikiran inilah yang Negara Maju didasarkan pada fakta sejarahdipakai dalam Code of Conduct yang yang menunjukkan Negara Berkembangesensinya adalah merekonstruksi prinsip- kerap melakukan tindakan sepihak terhadapprinsip dan pemikiran tradisional. Tidak heran kepentingan MNC." Sementara sejarahapabila ketentuan yang terdapat dalam Code menunjukkan bahwa Negara Berkembangof Conduct sangat berpihak pada kepentingan justru dieksploitasi oleh MNC seolah diabaikan,Negara Berkembang." kalau tidak dapat dikatakan dihilangkan.

"Schacter. misalnya, ketika mendiskusikan tentang tindakan Negara Berkembang melakukan tindakanpengambilalihan aset MNC mengatakan "Pervading the political atmosphere in these cases were ideologicaland emotional reactions to foreign domination. Memories ofpastabuses bycolonialrulers had not disappeared.Thesenseofcontinued dependencyofforeign sources ofcapitalandonforeign markets intensified the desirefor greater economic independence. The strongly worded resolutions in the United Nations demanding fullsovereign rights over resources and foreign business were a political reflection ofthese sentiments." OscarSchachter. 1991. InternationalLawin Theory andPractice. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. Him. 303.

"Sebagal contoh ketentuan angka (7) darl Code ofConduct disebutkan bahwa: "Transnationalcorporations shall respect national sovereigntyofthe countries in which they operate..." mengingat aktifitas MNC yangkerap mengancam kedaulatan Negara Berkembang. Ketentuan angka (8) menentukan bahwa "An entityofatransnational corporation issubject to the laws, regulations andestablished administrative practices ofthecountry in which It operates" karena aktifitas MNC justru banyak yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan Negara. Ketentuan angka (10) menyebutkan bahwa: "Transnationalcorporations should carry outtheiractivities in conformity with the development policies, objectives andpriorities setout bythe Governmentsofthe countries in which they operate... Transnational corporations shouldco-operate with the Governmentsofthe countries in which they operate with a view to contributing to the development process..., thereby establishing mutually beneficial relations with this countries" mengingat kerap terjadi pemerintahan Negara Berkembangjustru yang mengikuti apa yang diekehendaki oleh MNC. Ketentuan dalam angka (16) menentukan bahwa"...transnational corporation shall not interfere in the internal affairs ofhost countries" karena MNC seringkalimempengaruhl jalannya pemerintahan Negara Berkembang. Bahkan ketentuan angka (17) menyebutkanbahwa"TransnationalcorporaHons shall not interfere in intergovernmental relations..." mengingat MNC tidaksegan-segan memanfaatkan negara asalnya yang notabene adalah Negara Maju untuk berhadapan denganNegara Berkemang demi kepentingannya.

"Sejarah yang menunjukan hal ini lebih banyak terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II, kecuali dinegara-negara Amerika Latin. Padahal keberadaan MNC sudah lama ada, jauh sebelum Negara Berkembangmemperoleh kemerdekaannya. Alasan Negara Berkembang melakukan tindakan sepihak, seperti nasionalisasi,lebih dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang menuntut demikian,

120 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL 8. OKTOBER 2001: 105 - 124


Apabila sejarah ini yang diungkap, maka kitaakan sampai pada kesimpulan bahwa NegaraBerkembang sudah sepantasnya mendapatperlindungan hukuminternasionaldari aktifitasdan tindakan MNC.

Perancang dan Negosiator PerjanjianInternasional yang Handal: Tantanganbagi Pendidikan Hukum dl Indonesia

Untuk memperkuat Negara Berkembang,termasuk Indonesia, dalam mengubah wajahhukum internasional, maka diperlukanperancang dan negosiator yang handal.Kelihaian para juru runding dan perancangdapat lain selain dihadapi dengan kelihaianpula. Kelihaian disini memegang peran yangpenting menglngat dalam alam pikiran CIS.

"Lawis not, of couse uniquely the tool ofthe powerful. Everyoneinvokesthe authorityof lawineverydayinteractions, and thecontentoflawsregistersmany concessionstogroups struggling forchange from below,as well as to the wishes of the politicallyand economicallydominant. Buttobe able

to wield legal discourses with facility andauthority or to pay others (lawyers,legislatiors, lobbyists, etc.) to wield themon your behalf is a large part of what itmeanstopossess power insociety."^ ®

Fakta menunjukkan bahwa pendidikanhukum di Indonesia perlu dirancang untukmenghasilkan para sarjana hukum yang tidakpaham dalam masaiah teori, tetapi mampumempraktekkan pengetahuan mereka."Kelemahan para juru runding dan perancangperjanjian Internasional dari Indonesia adaiahkelihaian untuk meiakukan perundingan danperancangan itu sendiri. Apabila dibandingkanjuru runding dari luar negerl, jeias mereka jauhtertinggai. Disinilah arti penting memotivasidan menekankan pada para mahasiswa untukmemiiiki kelihaian yang dibutuhkan.Selanjutnya, kurikulum pendidikan hUkum diIndonesia harus diorientasikan untuk

menghasilkan sarjana hukum yang memiiikipercaya diri yang tinggi. Pengajar harusmeninggalkan proses beiajar mengajardengan metode hapaian dan menggantinya

"RobertW. Gordon. "Critical Legal Studies." Dalam JohnArthur dan William H. Shaw. eds. Op. Cit.Him. 177-178.

®^Hal ini disebabkan perbedaan pendidikan hukum yang mendasar antaraIndonesia dengan AmerikaSerikat. Di Amerika pendidikan hukum disebut sebagai sc/joo/karena pendidikan hukum dianggap sebagaiprofessional school. Sebagai professional school, maka pendidikanditujukan untuk melahirkan luiusanyang mahir menggunakan hukum. Persyaratan untuk masuk kelaw school adaiah calon mahasiswa harusmemiiiki ilmu yang dipelajari diuniversitas, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu teknik (biasanya lulusdengan bachelordegree). Sementara diIndonesia seperti kebanyakan negara diEropa memperlakukanpendidikan hukum sebagaiilmu sehingga yang menyeienggarakan pendidikan hukum disebut "fakultas"atau faculty Luiusan fakultas hukum tidak diharuskan untuk memasuki profesi-profesi tradisional hukum.Pendidikan hukum diIndonesia sedangberadadidalam persimpangan. Apakah akan mejadi professionalschoola[au tempatuntuk mendalami ilmu hukum.

121

dengan metode legal reasoning yangdidasarkan pada penelltian.

Kemampuan merancang kontrak lulusansarjana hukum sungguh sangatmemprihatinkan. Mereka kurang mampudalam menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah, apalagi melakukan risetsebelum kontrak dibuat. Penguasaan BahasaInggris bagi mahasiswa merupakan suatukeharusan. Penguasaan Bahasa Inggrisdewasa Inl tidak cukup sekedar digunakanuntuk membuka wawasan, tetapi harus sudahberada dalam tahap digunakan untukmengartikulasi pendapat dalam bernegoslasidan membuat perjanjian internasional.Penguasaan bahasa Inggris yang demikianbukan hal yang mustahll. Dengan adanyakemajuanteknologi, seperti satelltdan Internet,para mahasiswa dapat memblasakan dirluntuk menggunakan bahasa Inggris layaknyanative speaker. Peran unlversltas dan fakultasadalah memfasilltasi para mahasiswa agardlberl kesempatan dalam menggunakanBahasa Inggris yang mereka kuasal.Contohnya adalah apa yang telah dirlntis olehFakultas Hukum Unlversltas Indonesia

dengan mengadakan kullah bersama melalulvideo conferencing dengan University ofSouthCarolina di Amerika Serlkat. Fakultas Hukum

Unlversltas Indonesia juga telah merintis dankemudianmenjadlkannya keglatantetap untukmenglrim mahasiswa ke forum-forumkompetlsl peradilansemu (moofcourt competition) dl luar negerl. Para mahasiswa sudahtlga kali berpartlsipasi dalam Asia Cup dlJepang dan satu kail menglkuti Phillip JessupMoot Court Competition dl Amerika Serlkat. •

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnai

Allot, Philip. Theory and Internatlonai Law:An Introduction. London; The British

Institute of International and

Comperative Law.

Arthur, John dan William H. Shaw. eds. 1984.Reading in the Philosophy of Law.2"'̂ ed. New Jersey: Prentlce-Hall. Inc.

Bulajlc, Milan. 1992. Principles of international Development Law. 2" ed.Dordrecht: Martlnus Nijhoff.

Cassese, Antonio. 1986. International Lawin a Divided World. Oxford: Oxford

University Press.

Chand, Harl. 1994. Modern Jurisprudence.Kuala Lumpur: International Law BookSeries.

Chen, Lung-Chu. 2000. An Introduction toContemporary international Law: APolicy Oriented Perspective. 2"" ed.NewHaven:Yale University Press.

Churchill, R.R. dan AV Lowe. 1999. The Lawof the Sea. 3"= ed. Manchester:

Manchester University Press.

Davles, Howarddan David Holdcroft. 1991. Jurisprudence: Texts and Commentary. London: Butterworth &Co.

Dell, Sidney, The United Nations and International Business. (Durham: DukeUniversity Press, 1990).

Gill, Stephen dan David Law. 1988. The GlobalPolitical Economy: Perspecf/Ves.Problems, and Policies. Baltimore:The John Hopkins University Press.


Hikmahanto Juwana. Hukum Iniernasional dalam Konflik...

Henkin, Louis et. al. 1993. International Law:Cases and Materials. 3'" ed. Minnesota;

West Publishing Co.

. 1995. International Law: Politicsand Vaiues. Dordrecht: Martinus

Nijhoff Publishers.

Houtte. Hans van. 1995. The Law of International Trade. London: Sweet & Max

well.

John Jackson. 1991. The World TradingSystem and the Policy of International Economic Relations. Cam

bridge: The MIT Press.

Lev!, Werner. 1991. Contemporary International Law. 2""^ ed. Boulder: Westview

Press.

Mander, Jerry dan Edward Goldsmith. 1996.The Case Against the GlobalEconomy and for a Turn Toward theLocal. New York: Sierra Club Books.'

Muchilinski, Peter, 1995. Multinational Enterprises and the Law. Oxford:Blackwell Publishers Ltd.

Nussbaum, Arthur. 1958. A Concise Historyof the Law of Nations. Edisi Revisi.

New York: The MacMillan Co.

Shaw, MN. International Law. 1991. 3'^ ed.

Cambridge: Grotius Publications Ltd.

Snyder, Frederick E. dan Surakiart Sathiratai.eds. 1987.Th/rd World Attitudes To

ward International Law-An

Intoductlon. The Netherlands:

Martinus Nijhoff Publishers.

Somarajah, M. 1994. The International Lawon Foreign Investment. Cambridge:Cambridge University Press.

Starke, JG. Introduction to InternationalLaw. 11"" ed. DIperslapkan oleh lAShearer. 1994. London: Butterworth &

Co. Ltd.

Trebiicock, Michael J. dan Robert Howse.1999. The Regulation of International Trade. 2"" ed. New York:

Routledge.

Verziji, JH. 1968. International Law in Historical Perspective. Leyden: Sijthoff.

Wallace, Rebecca MM. 1992. InternationalLaw. 2"'̂ ed. London: Sweet & Maxwell.

White, N.D. 1996.T/ie Law of InternationalOrganisations. Manchester ManchesterUniversity Press.

Williams, Sylvia Maureen. "The Law of OuterSpace and Natural Resources," 36 International and Comparative LawQuarterly. 1987.

Yusuf, Abdulqawi. 1982. Legal Aspects ofTrade Preferences for DevelopingStates: A Study In the Influence ofDevelopment Needs on the Evolution of International Law. The Hague:Martinus Nijhoff Publishers.

Bahan Internet

"Doha Ministerial Meeting 2001: Trade andLabour Standards-A Difficult Issue for

many WTO Governments", http://www-svca.wto-mlnisterial.org/english /thewto e/minist e/minOI e/briefIS e.html

"Doha Ministerial Meeting 2001: Transparencyin Government Procurement", http://www-scva.wto-ministerial.org/En-

123

glish/thewto e/minist e/min01/briefl4htm

"Doha Ministerial Meeting 2001: "Trade andServices," http://www-scva.wto-ministerial.org/English/thewto e/minist e/min01/briefi06 htm

"Special and Differential Treatment," http://www.wto.org/english/thewto e/whatis e/eoi/e/wtoOI/wtoOi/wtoi

17.htm.

Dokuman

Agreement Establishing the World TradeOrganization.

Agreement on Agriculture.

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Agreement on Trade Related Aspect of intellectual PropertyRights, Including TradeIn Counterfeit Goods.

Agreement for Protection of Appellations ofOrigin and their international Registration.

Agreement Governing the Activities of Stateson the Moon and Other Celestial Bod

ies.

Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency and Agreement on Trade Related Investment

Measures.

Conventionforthe Protectionof Industrial Property. Agreement concerning International Registration of Marks.

Convention concerning International Depositof Industrial Design.

Convention on the Settlement of Investment

Disputes between States and Nationals of Other States.

General Agreement on Tariffs and Trade.

United Nation Convention on the Law of the

Sea.

Charter of Economic Rights and DutiesdalamResolusi Majells Umum PBB A/3281(XXIX) 12 Desember1976

Declaration of Principles Governing the SeaBed and Ocean Floor and the Subsoil

Thereof beyond the Limits of NationalJurisdiction, Resolusi Majells UmumPBB No. 2749.

UN-Draft Code of Conduct on Transnational

Corporation dalam UN Doc. E/1988/39/Add. 1 Februari 1988.

• ••

124 JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL 8. OKTOBER 2001:105 - 124

hukum internasional dalam konflik kepentingan ekonomi

Documents