buku peraturan stan
DESCRIPTION
buku peraturan stanTRANSCRIPT
-
HIMPUNAN PERATURAN MAHASISWA DAN
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
I I
'"
-
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
Jalan Ceger Ray. Jurangmangu Timur
Tangerang. Jawa Barat 15222 Indonesia
Telepon : (021) 7361654 hunting Faksimil:
(021)7361652.7361653 E-mail:
KATA SAMBUTAN
Semakin besar suatu organisasi maka semakin meningkat pula kebutuhannya akan ketentuan formal. Demikian pula dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dengan disatukannya pengelolaan Program Diploma Keuangan yang semula di masing-masing Pusdiklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (kini Badan Pendidikan dan Pe1atihan Keuangan) menjadi hanya di bawah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, maka beberapa ketentuan yang semula khusus digunakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara saja tanpa ada kewajiban bagi mahasiswa yang dikelola Pusdiklat untuk mengikutinya, kini harus diperluas karena harus mencakup Program Diploma Keuangan selain akuntansi. Selain itu, ketentuan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai mahasiswa STAN pun berubah, sehingga sebagian dari Surat Keputusan Direktur STAN seperti Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor KEP-I087IBP.07/1996 tanggal 1 November 1996 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja dan Skripsi harus dinyatakan tidak berlaku.
Dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, maka enam peraturan yang dikodifikasikan dalam buku ini haruslah dimengerti oleh seluruh mahasiswa STAN sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi kedinasan yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. Meskipun para penyusunnya melibatkan se1uruh pegawai STAN terutama di tiga bidang akademis yang ada, saya merasa perlu untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Anies S. Basalamah beserta staf bidang pendidikan Pembantu Akuntan yang telah menjadikan se1uruh SK terse but dengan format seperti sekarang ini. Dengan demikian diharapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu (1) kelancaran, ketertiban, harmonisasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan; (2) peningkatan kualitas karya tulis, laporan praktik kerja lapangan, karya tulis tugas
akbir dan skripsi; (3) serta peningkatan kualitas lul us-
iii
-
~
. , an dan kelancaranlkeertiban peJaksanaan penilaian laporan praktik kerja la-pangan/karya tulis tugas akhir, penyelenggaraan ujian komprehensif, dan pemberian yudisium; benar-benar dapat terealisir dengan masing-masing mahasiswa memiliki dan menyimpan sendiri ketentuan-ketentuan yang dapat mencapai maksud tersebut.
Karena pedoman dalam ketentuan-ketentuan ini pad a dasamya juga menyangkut proses pembelajaran di STAN, maka saya harapkan agar para dosen dan Widyaiswara juga memilikinya, Hanya saja karena keterbatasan dana maka penggandaan ketentuan-ketentuan dalam format seperti sekarang ini memang tidak dapat sekaligus sehingga rnudah-mudahan secara bertahap seJuruh dosen,
Widyaiswara dan mahasiswa STAN memilikinya. Semoga.
Direktur,
ttd.
Suyono Salamun,PhD. NIP. 060052727
iv
-
DAFTAR lSI
hal.
III
Kata Sambutan
Keputusan Kepa\a Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan
No. Kep-198/PP/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Perubahan alas Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan Nomor Kep- 207IBp/2000 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penge-lolaanIPenyelenggaraan Pendidikan Program Diplo-
ma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen
Keuangan
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan No. Kep-2071BP/2000 tanggal 28 Agustus 2000 tentang Ketentuan-ketentuan PengelolaanlPenyelenggaraan Pendidikan Program Diploma bidang
Keuangan di Lingkungan Departernen Keuangan 7
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan No. Kep-2081BP/2000 tanggal 28 Agustus 2000 tentang Peraturan Mahasiswa Pendidikan Program Diploma bidang Keuangan di Lingkungan Departemen
Keuangan 37
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan No. Kep-0651PP/2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Ketentuan Penundaan Kewajiban Mengikuti Perku-liahan, Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, atau Menulis Laporan Praktik Kerja LapanganlKarya Tulis Tugas AkhirlSkripsi dan Pemberian Kesempatan untuk Mengikuti Kembali Perkuliahan bagi Mahasiswa PendiDikan Program Diploma Bidang
Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan 53
v
-
p
Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara No. KEP-098IPP.7/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Pen-didikan Program Diploma III Bidang Keuangan di
Lingkungan Departen Keuangan 63
Lampiran 67
Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Ncgara No.
KEP-099 IPP.7/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis, Laporan Praktik Kerja Lapangan, Karya Tulis Tugas Akhir, dan Skripsi Program Diploma Bidang Keuangan di
Lingkungan Departemen Keuangan 75
Larnpiran 79
Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara No.
KEP-I00 IPP.7/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pedoman Penilaian Laporan Praktik Kerja Lapang-an/Karya Tulis Tugas Akhir, Penyelenggaraan Ujian Komprehensif, dan Pemberian Yudisium Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Ling-
kungan Departemen Keuangan 131
. Lampiran 135
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 171
vi
-
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SALIN AN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR: KEP-198/PP/2002
TENTANG
PERUBAHAN AT AS KEPUTUSAN KEP ALA BADAN PENDIDlKAN DAN LATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-
207IBP/2000 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENGELOLAANIPENYELENGGARAAN PENDIDlKAN
PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, maka ketentuan
dalarn Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-2071BP71 2000 mengenai
pengelompokan mata kuliah, penilaian hasil ujian tertulis mata
kuliah, dan penentuan kelulusan mahasiswa Program Diploma
Bidang Keuangan perlu diubah;
b. bahwa ketentuan pembenan nilai akhir semester bagi mahasiswa
yang bekerja sarna dengan mahasiswa lainnya atau menggunakan
alat/cara-cara lain yang dapat membantu memecahkan soal ujian
belum diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Latihan Keuangan Nomor Kep-207IBP/2000;
-
Mengingat
2
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b periu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-2071BP/2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelola-anIPenyelenggaraan P endidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan;
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (lndische Comp-tabiliteitswet Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undangun dang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasiona1;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendi-dikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewe-nang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3930);
-
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 200 I tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departernen;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 200 I ten tang Susunan
Organisasi dan Tugas Eselon I Departernen;
11. Peraturan Menten Keuangan Nomor I IPMKI 1977 tentang
Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara:
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor o 14S/U/1982 tentang Persamaan Ijasah/STTB Program Diploma
Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan
dengan IJasah/STTB dari Lembaga-Lernbaga Pcndidikan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13 Kcputusan Menteri Keuangan Nomor 5081KMK.0 1/1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan
Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Kcputusan Menteri Keuangan Nomor 641
KMK.Ol/2002);
IS. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137IKMK.OI/2001 tentang Pola Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3507IMPKJI989
tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir Kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 431fDikti/1993 tentang Pengesahan
Penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi
Pengurusan Piutang dan Lelang Negara di Lingkungan Program
Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 1397fD1T11995 tentang
3
-
Persetujuan Penye1enggaraan Program Diploma- I di
Lingkungan Departemen Keuangan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan: KEPUIlJSAN KEPAlA BADAN ftJ'lDIDIKAN DA~ PFlA11HAN KEUANG-AN nNfANG PI1RUBAHAN ATAS KEPlrnJSAN KE-
PAlAIW>AN PENDlDlKANDANlAllliAN KEUANGAN Nrn10R KEP-2117/BPtDX) nNfANG KElENIlJAN-KEfENIlJAN PENGFr
LOLAAi'LENYn~ ftJ'lDIDIKAN PROGRAM DlPLOMA B1DANG KEUANGAN III UNGKUNGAN DEPARl:E\D1Il KEUANGAN
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor Kep-207!BP/2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaanl Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan, diubah sebagai berikut:
I. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehungga se1uruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal6
(1) Kurikulum adalah seperangkat rene ana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta eara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga se1uruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal28
(2) Materi yang diujikan pada ujian komprehensif meliputi materi karya tulis dan materi MKB yang te1ah diberikan selama waktu studio
4
-
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
44Pasa129
MKB yang diujikan dalam ujian komprehensif ditetapkan oleh Direktur STAN.
4. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) ditambah satu ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal32
(2a)Nilai a khir semester s ebanyak-banyaknya 40 ( empat p uluh) d iberikan kepada mahasiswa yang bekerja sarna dengan mahasiswa lainnya atau menggunakan alat/cara-cara lain yang dapat membantu memecahkan soal ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan kecuali ditentukan lain.
5. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal33
b. Tidak memperoleh nilai D p ada MPK, M KB, dan M PB, lebih d ari 2 (dua) nilai D pada MKK dan MBB, atau nilai E pada semua mata kuliah.
6. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b dibuah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasa134
b. Tidak memperoleh nilai D pada MPK, MKB, dan MPB, lebih dari 2 (dua) nilai D pada MKK dan MBB, atau nilai E pada semua mata kuJiah selama Tahun Akademik yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dibuah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasa143
(1) Bidang kajian dan materi pokok bahasan dalam karya tulis harus berhubungan dengan salah satu MKB atau mata kuliah lain yang disetujui oleh Direktur STAN.
5
-
Pasal II
(I) Kecuah ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2a), pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disesuaikan
dengan penerapan kurikulum yang berlaku untuk Program Diploma Bidang
Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan.
(2) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini rnulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan K epaJa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini
disampaikan kepada:
I. Menteri Keuangan;
2. Menten Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal/lnspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal!KepalaIKetua Badan di Lingkungan Departemen
Keuangan;
5. Sekretaris BadanIPara Kepala PusdiklatlDirektur STAN di Lingkungan BPPK;
6. Para Kepala Balai Diklat Keuangan di Lingkungan BPPK.
Salinan sesuai dengan Aslinya,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2002
KEPALA SEKRETARlAT STAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELA TIHAN KEUANGAN,
ttd ttd
DRS. WIDYANTORO SETIAWAN, M.Si. NOOR FUAD
NIP 060034394 NIP 060035183
6
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
NOMOR: KEP-207/BP/2000
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENGELOLAANI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM
DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LING KUNG AN DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDlKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Bidang Akuntansi yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: IIPMKJ 1977 Tanggal 18 Februari 1977;
b. bahwa Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebagairnana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 11661KMK.OII UP.I0/1989 Tanggal 17 Oktober 1989, telah dilimpahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sesuai dengan Surat Tugas Kepala B adan Pendidikan dan Latihan K euangan Nomor:
7
-
Mengingat
8
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2oo0
28 Agustus 2000
ST -0981BP11997 Tanggal 31 Oktober 1997 dan Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: SE-0481BP11998 Tanggal 29 Oktober 1998;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan, perlu diadakan penyatuan dan penyempumaan terhadap pedoman dan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Program Diploma Bidang Keuangan yang berlaku selama ini;
d. bahwa maksud tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
1 . Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ten tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SiP11;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: IIPMKl1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor: o I 451U!l 982 tentang Persamaan IjasahiSTIB Program Diploma
Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan
dengan Ijasah/STf'B dan Lenbaga-Lernbaga Pendidikan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: o 1931U!l984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi
Perguruan Tinggi Kedinasan;
II. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 405IKMKl61U11975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1 228IKMK. 0111991 ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: I 1661KMK.01/61 UP. 1 011989 tentang Peraturan Dasar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 12741KMK.08/1992 ten tang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negen Sipil/Pegawai
Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Program
Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi NegaraJ Program Gelar di
Lingkungan Departemen Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1001KMK.01l1997
tentang 0 rganisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 431IDiktiIKepl1993 tentang P engesahan P
enyelenggaraan Program D 3 Keuangan Spesialiasi PPLN di
lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
16. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 335071 MPKl1989 Tanggal 26 April 1989 tentang Pelimpahan Wewenang
Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan
9
-
Keputusan KepaJa BPLK
Nomor
TanggaJ
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
Pendidikan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Ke-uangan;
17. Surat Direktur lenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1397 fOfT 11995 Tanggal 20 Juni 1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma I di Lingkungan Departemen Keuangan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDlKAN DAN LA-TlHAN KEUANGAN TENTANG KETENTUANKETENTUAN PENGELOLAAN~~GG~ PENDIDlKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
a. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan adalah Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingicungan Departemen Keuangan yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
b. BPLK adalah singkatan dari Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
c. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang disingkat STAN adalah Perguruan Tinggi K edinasan d alam I ingkungan D epartemen Keuangan yang menge-lolalmenyelenggarakan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
d. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
10
-
Keputusan Kepa\a BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
e. Tenaga Pengajar adalah tenaga pengajar Pendidikan Program Diploma Bidang
Keuangan:
f. Kurikulurn adalah kurikulum Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
g. Semester adalah satuan waktu terkeeil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidtkan dalam suatu jenjang pendidikan: satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
h. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara;
1. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku bagi Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional,
P.5.12
(1) Nilai s atu S KS u ntuk k egiatan perkuliahan bagi mahasiswa s ama dengan beban
tugas seeara keseluruhan yang meliputi :
a. 50 menit aeara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar dalam bentuk
kuliah;
b.60 menit aeara kegiatan akademik terstruktur; c.
60 menit aeara kegiatan akademik mandiri.
(2) Nilai satu SKS untuk kegiatan perkuliahan bagi tenaga pengajar sarna dengan
beban tugas seeara keseluruhan yang meliputi :
a. 50 menit aeara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam bentuk
kuliah;
b. 60 menit aeara kegiatan perencanaan kuliah dan evaluasi mahasiswa;
c. 60 menit aeara kegiatan pengembangan materi kuliah.
11
-
Keputusan Kepa\a BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
(3) Nilai satu SKS untuk kegiatan praktik di lapangan sarna dengan beban tugas yang
harus dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam senap minggu selama satu semester.
(4) Nilai satu SKS untuk kegiatan praktik di laboratorium sarna dengan beban tugas yang
harus dilaksanakan selama 2 sarnpai 3 Jam setiap minggu selama satu semester.
(5) Nilai satu SKS untuk kegiatan penelitian atau sejenisnya sarna dengan beban kegiatan
yang dilaksanakan selama 4 sampai 5 J am setiap minggu selama satu semester.
(6) Nilai satu SKS untuk kegiatan penyusunan karya tulis sarna dengan beban kegiatan
yang dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap hari selama satu bulan atau setara
dengan 20 hari kerja.
Pasal3
(1) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan yang secara garis besar rnenunjukkan
semua kegiatan akademik yang akan dilaksanakan selama satu tahun akademik.
(2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini dibuat oleh
Direktur ST AN senap tahun sebelum tahun akademik yang bersangkutan dimulai.
BABII PROGRAM
PENDIDIKAN
Bagian Pertama Program Studi
Pasal4
(I) Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan terdiri dari:
a. Program Diploma I Keuangan (dengan kode program D I) Spesialisasi:
1. Kebendaharaan Negaral Anggaran;
2. Pajak;
12
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
3. Kepabeanan dan Cukai;
4. Penilai Kepiutanglelangan;
b. Program Diploma II Keuangan (dengan kode program D II) Spesialisasi:
1. Kebendaharaan Negara/ Anggaran;
2. Pajak;
3. Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Bea dan Cukai/Kepabeanan dan Cukai;
c. Program Diploma III Keuangan (dengan kode program D III) Spesialisasi:
1. Kebendaharaan Negara/ Anggaran;
2. Pajak;
3. PenilaiIPajak Bumi dan Bangunan;
4. Bea dan CukaiIKepabeanan dan Cukai;
5. Analis Efek;
6. Akuntansi;
7. KepiutanglelanganIPengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN);
d. Program Diploma IV Keuangan (dengan kode program D IV) Spesialisasi
Akuntansi;
e. Selain dari program sebagaimana dimaksud dalam butir a, b. c, dan d, diadakan
pula:
1. Program Pendidikan AsistenIPembantu Akuntan;
2. Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus.
(2) Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Departemen Keuangan, jenis program
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditambah atau diubah
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan NasionallDirektur Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
13
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
PasalS
(1) Tujuan urn urn program-program pendidikan yang diselenggarakan pada Pendidikan
Program Diploma Bidang Keuangan adalah tidak hanya mendidik mahasiswa
supaya mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam bidang
spesialisasinya masing-masing, tetapi juga mempersiapkan m ahasiswa agar m enjadi p egawai n egeri yang berdisiplin tinggi, berakhlak tinggi, dan penuh dedikasi.
(2) Program Diploma Spesialisasi Kebendaharaan NegaraJ Anggaran bertujuan untuk
mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan,
khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, yang rnemiliki kemampuan untuk
melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang
kebendaharaanlanggaran.
(3) Program Diploma Spesialisasi Perpajakan (Pajak dan PenilailPajak Bumi dan
Bangunan) bertujuan untuk mendidik pegawai dan cal on pegawai di lingkungan
Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki
kemampuan untuk me1aksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang perpajakan.
(4) Program Diploma Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai/Bea dan Cukai bertujuan untuk
mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan,
khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memiliki kemampuan untuk
me1aksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
(5) Program Diploma KepiutanglelanganIPengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN)
b ertujuan u ntuk m endidik pegawai dan cal on pegawai di lingkungan Departemen
Keuangan, khususnya Badan Urusan Piutang L elang Negara, yang merniliki
kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara dl bidang
pengurusan piutang dan le1ang negara
(6) Program Diploma Analis Efek bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di hngkungan Departemen Keuangan. khususnya Badan Pengawas Pasar Modal, yang
memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di
bidang analisis efek.
(7) Program Diploma Akuntansi bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di
berbagai unit organisasi Departemen Keuangan dan lnstansi Pemerintah lainnya,
baik pusat maupun daerah, yang memiliki kemampuan
14
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara dan daerah di bidang
akuntansi dan audit sektor publik.
Bagian Kedua Kurikulum
Pasal6
(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dan kelompok mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan mata
kuliah keahlian (MKK).
(2) Kurikulum disusun dengan memperhatikan:
a. Kurikulum yang berlaku secara nasional;
b. Kebutuhan unit pengguna lulusan;
c. Perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
(3) Kurikulum disusun oleh suatu tim yang terdiri atas pejabat yang berasal dari:
a. Unit eselon I terkait di Iingkungan Departemen Keuangan,
b. Pusdiklat terkait dan STAN di lingkungan BPLK.
(4) Tim penyusun dan kurikulum yang telah disusun olehnya ditetapkan oleh Kepala
BPLK.
Bagian Ketiga
Beban Studi
Pasal7
Beban studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan sete\ah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas adalah:
a. 0 I minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS;
b. 0 II minimal 80 SKS dan maksimal 90 SKS;
15
-
Keputusan Kepa\a BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
c. D III minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS;
d. D IV minimal 144 SKS dan maksimal180 SKS.
Pasa18
Beban studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang program
diploma sebelumnya dengan Spesialisasi yang sarna adalah:
a. D III minimal 50 SKS dan maksimal 80 SKS setelah D I atau minimal 20 SKS dan
maksimal 40 SKS sete1ah D II;
b D IV minimal 24 SKS dan maksirnal 70 SKS sete1ah D III.
Pasa19
Beban studi Pendidikan Program Diploma IV Bidang Keuangan sete1ah D III
Spesialisasi yang berbeda adalah minimal 64 SKS dan maksimal 110 SKS.
Pasa110
Beban stud: Pendidikan Asisten/Pernbantu Akuntan adalah minimal 40 SKS dan
maksimal 50 SKS setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
Pasa111
Beban stud! Pendidikan Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus adalah
minimal 40 SKS dan maksimal 60 SKS setelah:
a. D 1II Spesialisasi berbeda yang berasal dari Pendidikan Program Diploma Bidang
Keuangan: b. D III Bidang Ekonomi dan Kcuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program
Diploma Bidang Keuangan.
Bagian Keempat Waktu Studi
Pasal12
Waktu studi Pendidikan Program Diploma B idang K euangan s etelah S ekolah Lanjutan
Tingkat Atas sebagai berikut:
16
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
a. D I adalah 2 (dua) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun:
b. D II adalah 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun;
c. D III adalah 6 (en am) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
d. D IV adalah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) semester, yang harus diselesaikan
dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.
Pasal13
Waktu studi Pendidtkan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang Program
Diploma sebelumnya dengan Spesialisasi yang sarna sebagai benkut:
a. DIll setelah D I adalah 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun;
b. D III setelah D II adalah 2 (dua) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1
(satu) tahun;
c. D IV setelah D III adalah 2 (dua) sampai 4 (empat) semester, yang harus
diselesaikan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
Pasal14
Waktu studi Pendidikan Program Diploma IV Keuangan setelah D III Spesialisasi yang
berbeda adalah 6 (enam) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun.
Pasal15
Waktu studi Pendidikan AsistenIPembantu Akuntan adalah 2 (dua) semester setelah
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
17
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
Pasal16
Waktu studi Pendidikan Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) semester, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu I (satu) sampai 11/2
(satu setengah) tahun, seteiah :
a. D III Spesialrsas: berbeda yang berasal dan Pcndidikan Program Diploma Bidang
Keuangan;
b D III Bidang Ekonorni dan Keuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program
Diploma Bidang Keuangan.
BAB III PENERIMAAN MAHASISW A
Pasal17
Yang dapat diterima sebagai mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan
adalah mereka yang dinyatakan lulus dalam ujian sanngan masuk yang diselenggarakan oleh
BPLK.
Pasal18
(I) Persyaratan untuk mengikuti ujian sanngan masuk Pendidikan Program Diploma Bidang
Keuangan sebagai benkut:
a. D I dan D II adalah berijazah SL T A;
b. D III adalah berijazah SLT A, D I, atau D II;
c. Pendidikan AsistenIPembantu Akuntan adalah pegawai Departemen Keuangan
danJatau instansi pemerintah lainnya yang berijazah SL T A;
d. D III Kurikulum Khusus adalah:
I. Berijazah D III Spesialisasi berbeda yang berasal dari Pendidikan Program
Diploma Bidang Keuangan;
2. Berijazah D III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
e. D IV adalah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau pegawai Departemen
Keuangan danJatau instansi pemerintah lainnya yang berijazah D III.
18
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
(2) Selain persyaratan ijazah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), calon peserta ujian saringan masuk Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan hams memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala BPLK pada setiap kali diadakan penerirnaan mahasiswa.
(3) Mereka yang akan diterirna rnenjadi mahasiswa wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Wajib Kerja pada Departemen Keuangan atau instansi pernerintah lainnya.
(4) Sebelurn perkuliahan dirnulai pada awal Tahun Akademik, rnahasiswa bam diwajibkan rnengikuti Orientasi Pengenalan Kampus yang tata cara penyelenggaraannya ditetapkan oleh Direktur STAN.
BABIV PERKULIAHAN
Bagian Pertama Kegiatan Tatap Muka, Terstruktur, dan Mandiri
Pasal19
(1) Kegiatan Perkuliahan terdiri dari acara tatap muka terjadwal, kegiatan akadernik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri.
(2) Acara tatap muka terjadwal adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dengan mengutarnakan komunikasi langsung antara tenaga pengajar dan rnahasiswa dengan menggunakan berbagai metode belajar mengajar, termasuk kegiatan di I aboratori urn.
(3) Acara kegiatan akadernik terstruktur adalah kegiatan akadernik yang tidak terjadwal namun direncanakan oleh tenaga pengajar dalam bentuk mernbuat pekerjaan rumah dan rnenyelesaikan tugas-tugas lain.
(4) Acara kegiatan akadernik mandiri adalah kegiatan akademik yang hams dilakukan mahasiswa secara mandiri guna rnempersiapkan diri uintuk rnenerima kuliah, dengan rnembaca buku kuliah, buku yang diwajibkan dan yang dianjurkan.
19
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
(5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4). kegiatan akademik dapat pula berupa seminar. simposium, diskusi panel, lokakarya,
dan yang sejems.
Pasal20
(1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan setiap semester secara paket sesuai dengan
kunkulum yang berlaku. (2) Acara t atap muka untuk setiap mata kuliah dilaksanakan menurut jadwal kuliah yang
ditetapkan oleh Direktur STAN sebeJum semester yang bersangkutan dimulai. (3) Untuk dapat diujikan, setiap mata kuliah harus memenuhi persyaratan
sekurang-kurangnya 80% dari jumlah acara tatap muka terjadwal untuk semester yang bersangkutan.
(4) Kegiatan perkuliahan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dengan sah duduk pad
a semester yang bersangkutan.
Bagian Kedua Tabun Akademik
Pasal21
(I) Tahun akadernik Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dimulai pad a bulan
September dan berakhir pada bulan Agustus.
(2) Pada akhir penyeJenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan diadakan
upacara wisuda.
Bagian Ketiga Administrasi Akademik
Pasal22
Administrasi akademik Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan
diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
20
-
Kepulusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
Bagian Keempat Bahasa Pengantar
Pasal23
(1) Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.
BABV EV ALUASI HASIL STUDI
Bagian Pertama Jenis Ujian
Pasal24
(1) Hasil belajar rnahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dinilai
melalui:
a. Ujian tertulis mata kuliah, yaitu ujian yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tiap semester (ujian tengah semester dan ujian akhir semester);
b. Ujian komprehensif, yaitu ujian yang dilaksanakan pada semester akhir setiap
program studi secara lisan.
(2) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi
Pendidikan Program Diploma I Keuangan.
Bagian Kedua Pelaksanaan Ujian
Pasal25
(1) Ujian tertulis mata kuliah diselenggarakan secara serentak.
21
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
(2) Ujian komprehensif diselenggarakan bagi setiap mahasiswa yang telah menyusun
karya tulis sebagairnana dimaksud dalam pasal 41 dan 42.
(3) Jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian ditetapkan oleh Direktur STAN.
Pasal26
(I) Ujian tertulis mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dengan sah duduk pada semester yang bersangkutan.
(2) Ujian tertulis mata kuliah pada akhir semester (ujian akhir semester) hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah jam kuliah atau jumlah acara tatap muka efektif untuk setiap mata kuliah yang diujikan.
(3) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tertulis mata kuliah tanpa alasan yang sah dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang bersangkutan dan dikeluarkan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
Pasal27
(I) Mahasiswa diberi kesempatan menempuh ujian komprehensif maksimal 2 (dua) kali ujian, dengan ketentuan bahwa ujian kedua harus ditempuh dalam waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian pertama dan tidak melampaui batas akhir waktu studio
2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian komprehensif apabila telah dinyatakan lulus ujian tertulis mata kuliah dan praktik kerja lapangan/telah menyelesaikan karya tulis.
(3) Ujian komprehensif dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota, dan dibantu oleh seorang sekretaris ujian.
Bagian Ketiga Materi
yang Diujikan
Pasal28
(l) Materi yang diujikan pada uj Ian tertulis mata kuliah meliputi maten acara tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri yang telah diberikan
se1ama:
22
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BPI2000
28 Agustus 2000
a. Paruh pertama semester untuk ujian tengah semester;
b. Paruh kedua semester untuk ujian akhir semester.
(2) Materi yang diujikan pada ujian komprehensif meliputi materi karya tulis dan
materi MKK yang telah diberikan se1ama waktu studio
Pasal29
(1) Maten ujian tertuhs mata kuhah ditetapkan oleh tenaga pengajar yang bersangkutan.
(2) MKK yang diujikan dalam ujian komprehensif ditetapkan oleh Direktur STAN.
8agian Keempat Ujian Susulan
Pasal30
(1) Ujian s usulan a dalah u jian yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tertulis mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan alasan yang dapat diterima oleh dan setelah mendapat ijin dari Direktur STAN.
(2) Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian tertulis mata kuliah
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan adalah:
a. Mahasiswa yang bersangkutan sakit atau melahirkan;
b. Keluarga terdekat mahasiswa yang bersangkutan (orang tua, mertua, kakak,
adik, suami/istri, atau anak) meninggal dunia.
(3) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur STAN selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dengan melampirkan buktibukti sebagai berikut:
a. Untuk alasan sakit atau melahirkan, harus berupa surat keterangan dirawat
di rumah sakit, dokter, atau bidan dan fotokopi kuitansi biaya
perawatan/pernbelian obat-obatan dari apotik;
23
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
b. Untuk alasan adanya keluarga terdekat yang meninggal, harus berupa surat keterangan kematian dari Kepala DesaIKelurahan setempat dan fotokopi kartu keluarga.
Pasal31
Semua ketentuan ujian tertulis mata kuliah sebagairnana diatur dalam pasal 26, pasal 28
ayat (I), dan pasal 29 ayat (I) berlaku untuk pelaksanaan ujian susulan.
Bagian Kelima Penilaian Hasil Ujian
Pasal32
(1) Nilai Akhir Semester adalah gabungan nilai ujian tertulis mata kuliah yang terdin dan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester serta Aktivitas Kelas dan Penyelesaian tugas-tugas dengan perbandingan bobot sebagai berikut:
a.Ujian Tengah Semester 40%
b.Ujian Akhir Semester 40%
c.Aktivitas Kelas dan Penyelesaian tugas-tugas 20%
(2) Nilai Akhir Semester dan unsur-unsumya sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
dmyatakan dalam angka sarnpat 100. (3) Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan penentuan nilai presrasi adalah sebagai
berikut:
No. NILAI ANGKA NILAI HURUF NILAI PREST ASI
I 90 - 100 A 4,00
2 80 - 89 A- 3,70
3 75 - 79 B+ 3,30
4 70 -- 74 B 3,00
5 66 - 69 B- 2,70
6 61 - 65 C+ 2,30
7 56 -- 60 C 2,00
8 41 - 55 D \,00 9 0-- 40 E
24
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207IBPI2000
28 Agustus 2000
(4) Prestasi Hasil Studi mahasiswa ditetapkan dengan lndeks Prestasi (IP) yang dihitung
melalui rumus :
IP=rKN ILK
Keterangan K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil N = Nilai pre stasi masing-masing mata kuliah
(5) IP dmyatakan dalam angka desimal dua angka di belakang koma. (6)
Nilai ujian komprehensif dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.
(7) IP ujian komprehensif dihitung tersendiri dengan mengacu pad a ketentuan dalam
ayat (3), (4), dan (5).
Bagian Keenam Penentuan Kelulusan
Pasa133
(1) Pada akhir Semester Ganjil ditetapkan mahasiswa yang diperkenankan mengikuti
perkuliahan Semester Genap.
(2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Genap apabila pada akhir
Semester Ganjil:
a. Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan;
b Tidak memperoleh nilai D pada MKU dan MKK., lebih dan 2 (dua) nilai D pada
MKDK, atau nilai E pada semua mat a kuliah;
c. Memperoleh IP minimal 2,00.
Pasa134
(1) Pada akhir Semester Genap ditetapkan:
a. Mahasiswa yang diperkenankan rnengikuti perkuhahan Semester Ganj it Tahun
Akademik berikutnya;
b. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian komprehensif;
25
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan Pendidikan Program Diploma Bidang
Keuangan
(2) Mahasiswa diperkenankan rnengikuti perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akadernik
benkutnya apabila pada akhir Semester Genap:
a. Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan;
b. Tidak memperoleh nilai D pada MKU dan MKK, lebih dan 2 (dua) nilai D pada
MKDK, atau nilai E pada semua mata kuliah selama Tahun Akadernik yang
bersangkutan;
c. Memperoleh IP Kumulatif Tahun Akademik yang bersangkutan minimal 2,60.
(3) Mahasiswa Program Diploma II, III, dan IV Keuangan diperkenankan mengikuti ujian komprehensif apabila:
a. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) butir a, b, dan c; b. Lulus praktik kerja lapangan dengan IP minimal 2,75 danJatau lulus karya tulis
dengan IP mmirnal 2,60.
(4) Mahasiswa Program Diploma II, III, dan IV Kcuangan dinyatakan lulus dan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan apabila dinyatakan lulu. ujian komprehensif dengan
IP minimal 2,60.
(5) Mahasiswa Program Diploma I Keuangan dinyatakan lulus dan Pendidikan Program DIploma Bidang Keuangan apabila
a. Memnuhi ketentuan sebagairnana diatur dalam ayat (2) buur a, b, dan c.
b. Lulus praktik kerja lapangan dengan IF minimal 2,75;
c. l.ulus karya tubs (Laporan Praktik Kcrja Lapangan) dengan IP mmimal 2,60.
Pasal35
Mahasiswa yang tidak mcrnenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 34
dikeluarkan dan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
26
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP207/BP/2000
28 Agustus 2000
Baglan Ketajab Yadisiam
Pasal36
(1) Yudisium diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus Praktik Kerja Lapangan/Karya Tulis dan ujian komprehensif (kecuali mahasiswa Program
Diploma I Keuangan).
(2) Penggolongan yudisium didasarkan pada IP kumulatif sebagai berikut:
a. Lulus dengan predikat terpuji diberikan kepada mahasiswa dengan IP
3,51 sampai 4,00;
b. Lulus dengan predikat sangat rnemuaskan diberikan kepada mahasiswa
dengan IP 3,01 sampai 3,50;
c. Lulus dengan predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan IP
2,76 sampai 3,00;
d. Lulus dengan predikat cukup dibetikan kepada mahasiswa dengan IP
2,60 sampai 2,75.
(3) Bagi mahasiswa yang pernah mengulang ujian komprehensif, tidak akan
diberikan yudisiurn dengan predikat terpuji.
(4) Tata cara yudisium ditentukan oleh Direktur STAN.
BABYl PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Bagian Pertama Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Pasal37
(1) Praktik kerja lapangan atau disingkat PKL adalah kegiatan belajar mengajar di kantor tempat mahasiswa dapat mernpraktikkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarahan atau bimbingan dari kepala kantor tempat
pelaksanaan praktik kerja.
27
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
(2) Kewajiban melaksanakan kegiatan PKL bagi mahasiswa hanya berlaku apabila dalam kurikulum untuk program dan spesialisasi yang bersangkutan mencakup kegiatanlbeban studi PKL.
Pasa138
(1) Kegiatan PKL dilaksanakan pada akhir semester yang ditentukan dalam kurikulum yang berlaku.
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKL ditetapkan berdasarkan alokasi jumlah SKS dalam kurikulum yang berlaku.
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PKL, perlu dibuat Buku Pedoman PKL yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
(4) Kantor/tempat pelaksanaan PKL dan penunjukan kepala kantor yang bersangkutan sebagai pembimbing PKL ditetapkan oleh Direktur STAN.
Bagian Kedua Penilaian Praktik Kerja Lapangan
Pasal39
(1) Penilaian terhadap pelaksanaan PKL adalah penentuan ukuran mutu pelaksanaan PKL yang didasarkan pada unsur-unsur penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Buku Pedoman PKL.
(2) Penilai pelaksanaan PKL adalah kepala kantor tempat pelaksanaan PKL. (3)
Nilai pelaksanaan PKL dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.
(4) IP pelaksanaan PKL dihitung tersendiri dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 32 ayat (3), (4), dan (5).
Pasal40
Nilai kegiatanlbeban studi PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penentuan kelulusan mahasiswa dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
28
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BPI2000
28 Agustus 2000
BAB VII KARYATULIS
Bagian Pertama Jenis Karya Tulis
Pasal41
(1) Karya tulis adalah tulisan yang harus disusun oleh mahasiswa berdasarkan kaidah-kaidah karya ilmiah untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
(2) Jenis karya tulis terdiri dari:
a. Laporan PKL yang harus disusun oleh mahasiswa yang sedang dania tau telah melaksanakan kegiatanlbeban studi PKL;
b. Karya Tulis Tugas Akhir yang harus disusun oleh mahasiswa Program Diploma
III Keuangan yang kurikulum untuk program dan spesialisasinya mencakup kegiatanlbeban studi Karya Tulis Tugas Akhir namun tidak mencakup
kegiatanlbeban studi PKL:
c. Skripsi yang harus disusun oleh mahasiswa Program Diploma rv Keuangan.
Pasal42
Jenis karya tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 tidak mencakup karya tulis yang
diwajibkan oleh pengajar mata kuliah dalam rangka kegiatan akademik terstruktur.
Bagian Kedua Penyusunan Karya Tulis
Pasal43
(I) Bidang kaj Ian dan maten pokok bahasan dalam karya tulis harus berhubungan dengan
salah satu MKK atau mat a kuliah lain yang disetujui oleh Direktur STAN.
29
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
(2) Penyusunan Laporan PKL dan Karya Tulis Tugas Akhir harus dibimbing oleh seorang
Pembimbing yang memberikan bimbingan baik untuk masalah ilmiah maupun untuk
masalah teknis penulisan.
(3) Penyusunan skripsi harus dibimbing oleh seorang Pembimbing Materi untuk masalah
ilmiah dan seorang Pembimbing Teknis untuk masalah teknis penulisan
(4) Penyusunan karya tulis harus didahului dengan penentuan judul dan reneana (outline) yang disetujui oleh PembimbingIPembimbmg Materi dan disahkan oleh Direktur
STAN.
(5) Penunjukkan pernbirnbing Karya Tulis ditetapkan oleh Direktur STAN.
Pasal44
Ketentuan mengenai bentuk, rene ana (outline), sistematika, pendekatan penelitian, dan
teknis penulisan karya tulis diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis yang
ditetapkan oleh Direktur STAN.
Bagian Ketiga Penilaian Karya Tulis
Pasal45
( 1) Karya tulis yang telah disusun dan disetujui oleh Pembimbing/Pernbimbing Maten
harus diserahkan kepada Direktur STAN untuk dinilai dalam batas waktu
selambat-larnbatnya:
a. I (satu) bulan sebelum waktu studi Program Diploma I Keuangan berakhir;
b 2 (dua) bulan sebelum waktu studi Program Diploma II dan III Keuangan
berakhir;
c. 3 (tiga) bulan sebelum waktu stud I Program Diploma IV Kcuangan berakhir.
(2) Penilaian terhadap karya tulis adalah penentuan ukuran mutu karya tulis yang
didasarkan pada unsur-unsur penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Buku
Pedoman Penyusunan Karya Tulis
30
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207I8P/2000
28 Agustus 2000
(3) Penilai karya tulis untuk Program Diploma I Keuangan terdiri dari 2 (dua) orang. yaitu Pernbirnbing dan seorang penilai lainnya yang ditetapkan oleh
Direktur STAN.
(4) Penilai karya tulis untuk Program Diploma II, III, dan rv Keuangn terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Pembimbing Materi dan 2 (dua) penilai lainnya yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
(5) Penilai karya tulis sebagaimana ditetapkan dalam ayat (4) sekaligus bertindak sebagai Tim Penguji ujian komprehensif sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3).
(6) Apabila Pembimbing Materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) berhalangan, yang bersangkutan dapat digantikan oleh penguji lain yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
(7) Nilai karya tuJis dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.
(8) IP karya tuJis dihitung tersendiri dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal32 ayat
(3), (4), dan (5).
Pasal46
Nilai Laporan PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian seluruh
kegiatanlbeban studi PKL, sedangkan nilai Karya Tulis Tugas Akhir dan Skripsi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penentuan kelulusan mahasiswa dari
Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
BAB VIII TENAGA PENGAJAR
Pasal47
(1) Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang diangkat dengan tugas mengajar pada
Pendidikan Program Diploma Keuangan.
(2) Yang dapat diangkat menjadi tenaga pengajar adalah pejabat struktural, fungsional,
danlatau pe1aksana dalam lingkungan Departemen Keuangan dan dari luar
Departemen Keuangan yang memenuhi persyaratan pendidik-
31
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
an dan keahlian sebagai tenaga pengajar serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh
Kepa\a BPLK.
Pasal48
Tenaga pengajar meliputi:
a. Tenaga p engajar t etap y aitu tenaga p engajar yang t ugas u tamanya a dalah
mengajar;
b. Tenaga pengajar tidak tetap yaitu tenaga pengajar yang ditugasi rnengajar selain
tugas utamanya.
Pasal49
Jumlah mata kuliah yang dapat diberikan kepada seorang tenaga pengajar adalah
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah untuk tiap semester atau maksimal15 SKS.
Pasal50
Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengajar dilakukan oleh dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BPLK atas usul Direktur STAN.
BABIX OAK DAN KEW AJIBAN MAHASISW AlLULUSAN
Bagian Pertama Oak
MahasiswaILulusan
Pasal51
Mahasiswa dapat menggunakan semua fasilitas pendidikan yang disediakan oleh STAN,
setelah memperoleh ijin dari Direktur STAN.
Pasal52
Lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dapat diusulkan untuk diangkat
menjadi Calon Pegawai Negeri SipillPegawai Negeri Sipil pada
32
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
Departemen Keuangan atau Instansi Pemenntah lainnya ke dalam pangkatJ golongan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal53
(I) Lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan berhak menggunakan sebutan profesional sebagai benkut:
a. Ahh Pratama bag! lulusan Program Diploma I;
b. Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II;
c. Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III;
d. Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV.
(2) Sebutan profesional sebagaimana dimaksuddalarn ayat (I) ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan menurut pola dan cara penggunaan gelar dan sebutan
lulusan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menten Pendidikan Nasional.
Bagian Kedua Kewajiban MahasiswaILulusan
Pasa.54
Mahasiswa wajib menaati semua ketentuan dalam peraturan disiplin yang berlaku bagi
mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
Pasal55
Mahasiswal1ulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan wajib menaati
semua ketentuan tentang wajib ketja pada Departemen Keuangan atau Instansi
Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal56
Lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan wajib menjaga dan
menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater.
33
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207/BP/2000
28 Agustus 2000
BABX KETENTUANPERALIHAN
Pasal57
Kewajiban untuk membuat dan menandatangani surat pemyataan kesanggupan wajib
kerja sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) berlaku pula bagi mereka yang sedang
berstatus mahasiswa pada saat keputusan ini ditetapkan.
Pasal58
Kewajiban untuk menaan semua ketentuan tentang wajib kerja sebagairnana diatur dalam
pasal 55 berlaku pula bagi mereka yang lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi
NegaraIPendidikan Program Diploma Bidang Keuangan sebe\um keputusan ini mulai
berlaku.
BABXI KETENTUANPENUTUP
Pasal59
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur STAN.
Pasal60
Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan rm berlaku, Surat
Keputusan Ketua Dewan Pernbimbing Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Departemen
Keuangan Nomor: KEP-95fBP11989 tentang Pedoman dan Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pembantu Akuntan, Diploma III dan IV Bidang
Keuangan Spesialisasi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagairnana
telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pernbimbing Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara Departemen Keuangan Nomot: KEP-116B/BPI1993;
Keputusan Kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: KEP-272/BPI1990 tentang Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Pendidikan Program Diploma WIll Bidang
Keuangan di Lmgkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan
34
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-207IBP/2000
28 Agustus 2000
Nomor: KEP-116A1BP/1993; dinyatakan tidak berlaku.
Pasal61
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini mulai berlaku pada permulaan Tahun Akademik 2000/200 I.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
I . Ketua Badan Perneriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Para Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen
Keuangan;
7. Sekretaris BadanIPara Kepala PusdiklatIDirektur STANdi Lingkungan
BPLK
8. Para Kepala Balai Diklat Keuangan di Lingkungan BPLK.
Salinan sesuai dengan Aslinya, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2000
Kepala Bagian Umum KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LA TnIAN KEUANGAN,
ttd ttd
SARWADI NIP 060042143
HART ADI SUTOMO NIP 060030223
35
-
Keputusan Kepa\a BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDlKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
SALIN AN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
NOMOR: KEP-2081BP/2000
TENTANG
PERA TURAN DISIPLIN MAHASISW A PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATllIAN KEUANGAN
Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagai pengelo-Ia/penyelenggara Pendidikan Program Diploma Bidang Ke-uangan dalam lingkungan Departemen Keuangan, bertujuan untuk mendidik mahasiswa supaya mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan sektor publik dan mempersiapkan mahasiswa agar kelak menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin kuat, berakhlaq tinggi, dan penuh dedikasi;
b. bahwa untuk mempersiapkan mahasiswa agar kelak menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin kuat, berakhlaq tinggi, dan penuh dedikasi, perlu diciptakan suasana pendidikan yang tertib dan teratur di Iingkungan kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
37
-
Mengingat
38
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
c. bahwa untuk m enciptakan s uasana p endidikan yang t ertib dan teratur di lingkungan kampus diperlukan adanya peraturan disiplin mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
d. bahwa maksud tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang We-wenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negen Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Peng-
angkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pen-
didikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 ten tang Susunan Organisasi Departemen;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: IIPMKJI977 ten tang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0145/U/1982 tentang Persamaan IjasahlSTTB Program Di-ploma Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan dengan IjasahlSTTB dari Lenbaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BPI2000
28 Agustus 2000
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 405IKMKl61U/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 12281KMK. 01/1991;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 11661KMK.0 1/61 UP.I0/1989 tentang Peraturan Dasar Program Diploma Bidang Keuangan dalam Iingkungan Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1274IKMK.08/1992 tentang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Pro-gram DiplomaiSekolah Tinggi A kuntansi N egaraIProgram Gelar di Lingkungan Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1001KMK.01l1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 431IDiktiIKep/1993 tentang P engesahan P enyelenggaraan Program 0 3 Keuangan Spesialiasi PPLN di lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
15. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 335071 MPKll989 Tanggal 26 April 1989 tentang Pelimpahan We-wenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendi-dikan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Keuangan;
16. Surat Direktur lenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 13971D1T11995 Tanggal 20 luni 1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma I di Lingkungan Departemen Keuangan.
39 i , L
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
MEMUTUSKAN
Menetapkan: KEPUTUSAN KEP ALA BADAN PENDIDIKAN DAN LA-TIHAN KEUANGAN TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISW A PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan L atihan K euangan ini, yang dimaksud dengan :
a. Pendidikan Program Diploma B idang K euangan a dalah p endidikan t inggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang disingkat STAN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Iingkungan Departemen Keuangan yang mengelo-laJmenyelenggarakan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
c. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
d. Peraturan d isiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban. larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau apabila larangan dilanggar oleh mahasiswa;
e. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena
melanggar peraturan disiplin mahasiswa;
f. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada mahasiswa.
40
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
BABII SIKAP, PERILAKU, DAN PENAMPILAN
Bagian Pertama Sikap dan Perilaku
Pasal2
Setiap mahasiswa wajib:
a. Bertingkah laku sopan dan santun;
b. Menghonnati pengajar, pejabat, dan pegawai dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah di lingkungan Departemen Keuangan;
c. Menjaga ketertiban kelasllingkungannya;
d. Menjaga kebersihanlkesehatan pribadi dan lingkungannya.
Pasal3
Setiap mahasiswa dilarang:
a. Membuat kegaduhan;
b. Melakukan permainan dalam bentuk apapun yang tidak pada tempatnya;
c. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
d. Menghilangkanlmerusakltidak mengembalikan buku perpustakaan dan buku paket bahan kuliah;
e. Merusaklmencoret gedung, peralatan serta sarana belajar lainnya;
f. Membawalmenyimpan benda terlarang seperti senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotik, dan benda pomografis;
g. Mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, ataupun melakukan perbuatan yang berbau pertentangan SARA;
h. Merokok pada saat mengikuti perkuliahan dan ujian serta di perpustakaan, laboratorium, dan gedung kantor;
1. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah atau yang dapat merusak
citra alma mater dan Departemen Keuangan.
l 41
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
Bagian Kedua Tata Tertib BerpenampUan
Pasal4
Setiap mahasiswa wajib :
a. Berpakaian rapi, sopan, dan bersih;
b. Mengenakan kemeja lengan pendekJpanjang motif pol os warna putih, biru muda, abu-abu muda, atau "cream", celana panjang warna gelap, dan ikat pinggang bagi pria;
e Mengenakan busanalblus lengan pendekJpanjang motif polos warna putih, biru muda, abu-abu muda, atau "cream", dan rok warna gelap bagi wanita;
d. Memasukkan baju ke dalarn eel ana panjang bagi pria dan ke dalam rok bagi
wanita, kecuali yang berjilbab;
e. Memakai sepatu sebagaimana rnestinya (lengkap dengan kaos kaki bagi pria).
PasalS
Setiap mahasiswa dilarang:
a. Mernakai rok mini atau blus tembus pandang bagi wanita;
b. Memakai baju kaos;
c. Mernakai sandal atau sepatu sandal;
d. Memakai perhiasan/asesoris atau tata rias wajah yang berlebihan;
e. Melepaslmembuka kancing baju yang tidak semestinya;
f. Mernakai celana panjang bagi wanita, kecuali disertai dengan baju kurung
bermotif polos dan warna sebagairnana diatur dalam pasa14 butir c;
g. Mernakai pakaian dari bahan "jeanslcourdoray" dan yang sejenisnya;
h. Memakai pakaian yang ketat;
1. Memakai kemeja/blus wama rnencolokJrnotif batik., kotak-kotak., atau bergaris.
42
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
Pasal6
Ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 5 berlaku di Iingkungan kampus selama jam kerja,
kecuali untuk kegiatan olah raga dan kesenian.
Pasal7
Ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 5 berlaku pula bagi mahasiswa yang sedang
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
Pasal8
Setiap mahasiswa dilarang menggunakanlmemakai atribut yang berhubungan dengan
almamatemya dengan cara dan pada tempat-tempat yang tidak semestinya sehingga
berakibat merendahkanlmerusak citra almamater.
Pasal9
(1) Setiap mahasiswa wajib menyisir rambutnya supaya kelihatan rapih dan sopan.
(2) Setiap mahasiswa pria dilarang:
a. Berambut gondrong (panjang rambut di belakang kepala tidak boleh melebihi
kerah baju dan telmga serta leher harus kelihatan);
b. Memotong rambut dengan model yang tidak lazirn;
(3) Setiap mahasiswa dilarang mengecat rambutnya dengan wama yang tidak lazim.
BABIII KEGIAT AN PENDIDIKAN
Bagian Pertama Tata Tertib Perkuliahan
PasaltO
(1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti setiap mata kuliah yang telah ditetapkan dalam
kurikulum sekurang-kurangnya 80% dan jurnlah Jam kuliah efektif menurut jadwal
yang berlaku.
43
-
Keputusan KepaJa BPLK
Nomor
TanggaJ K EP -208fBP f2000
28 Agustus 2000
(2) Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa.
(3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuJiahan dengan alasan apapun Juga d ilarang m enandatangani daftar h adir m ahasiswa u ntuk perkuliahan yang bersangkutan.
(4) Selama perkuliahan berlangsung, setiap mahasiswa harus mengikuti perkuIiahan dengan tertib dan duduk dengan sopan.
(5) Pada setiap akhir perkuliahan, daftar hadir mahasiswa harus ditandatangani oleh pengajar dan ketua kelas, selanjutnya daftar hadir tersebut diserahkan oleh ketua kelas kepada pejabatlpetugas yang berwenang.
(6) Apabila setelah 15 (lima belas) menit dari waktu yang telah ditetapkan pengajar belum hadir, ketua kelas harus segera melaporkannya kepada pejabatlpetugas yang berwenang.
(7) Mahasiswa dari kelas yang sedang tidak melaksanakan perkuliahan wajib menjaga ketenangan/dilarang mengganggu kelas lain yang sedang melaksanakan perkuliahan.
(8) Setiap mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan kuliahlpraktikum/ praktik kerja lapangan wajib menjaga dan mengamankan semua peralatan yang digunakanlyang ada di dalam ruang kuliahlpraktik.
(9) Kerusakanlkehilangan peralatan yang ada di dalam ruang kuliahlpraktik akibat dari kelalaianlkecerobohan mahasiswa wajib diganti dengan peralatan yang samalnilainya sama oleh mahasiswa yang bersangkutan selambat. lambatnya dalarn waktu I (satu) bulan.
Bagian Kedua Tata Tertib Ujlan Tertulis
Pasalll
(I) Setiap mahasiswa yang berhak mengikuti ujian wajih mengikuti jadwal dan tempat ujian yang ditentukan oleh Direktur STAN.
(2) Peserta ujian harus m enandatangani d aftar hadir u ntuk s etiap m ata ujian yang diikutinya.
44
l
-
Keputusan Kepala BPLK
Nornor
Tanggal
KEP-208IBP/2000
28 Agustus 2000
t
(3) Peserta ujian harus menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung dan wajib mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh
pengawas ujian.
(4) Peserta ujian hanya boleh menempati tempat duduk yang telah ditetapkan
oleh panitia ujian.
(5) Semua tas, buku-buku dan lain-lain, kecuali peralatan yang digunakan untuk keperluan ujian atau yang ditetapkan lain o leh p engajar yang b ersangkutan, harus diletakkan ditempat yang ditentukan oleh pengawas ujian
sebelum ujian dimulai.
(6) Peserta ujian h arus b ekerja dengan j ujur dalam menyelesaikan ujiannya; selama ujian berlangsung, peserta ujian dan mereka yang bukan peserta ujian dilarang saling membenkan apapun a tau m empergunakan a lat a tau cara-cara lain yang tujuannya membantu mernecahkan persoalan yang
sedang dihadapi dalam ujian.
(7) Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian, tanpa seijin pengawas
ujian dan pada waktu yang bersamaan tidak diperkenankan lebih dan seorang
peserta ujian yang berada di luar ruang ujian.
(8) Peserta ujian harus dapat menunjukkan kartu mahasiswa apabila sewaktuwaktu
diminta oleh pengawas ujian;
(9) Pe1anggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai (8) akan
dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian danJatau peserta yang
bersangkutan dikeluarkan dan tempat ujian.
Baglan Ketiga Tata Tertib Ujian Komprebensif
Pasal12
(1) Untuk ujian komprehenslf tertulis, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal 11.
(2) Untuk ujian komprehensif lisan, mahasiswa yang berhak mengikuti ujian
wajib:
45
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
a. Hadir selambat-Iambatnya 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai menurutjadwal dan tempat yang ditentukan oleh Direktur STAN;
b. Mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang warna gelap, dan dasi bagi pria;
c. Mengenakan b Ius I engan panjang warna putih dan r ok warn a gelap, atau baju kurung warna putih dan celana panjang warna gelap, bagi wanita.
Bagian Keempat Tata Tertib Upacara
Pasal13
(1) Seluruh mahasiswa diharuskan mengikuti upacara yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan KeuanganIDepartemen Keuangan; apabila upacara tidak memungkinkan diikuti oleh seluruh mahasiswa, ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang ditugaskan untuk mengikuti upacara oleh Direktur STAN.
(2) Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir mengikuti upacara dan daftar tersebut diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum upacara dirnulai .
(3) Peserta upacara diharuskan telah berbaris d i I apangan u pacara selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum upacara dimulai .
(4) Pada saat upacara berlangsung, peserta upacara harus menjaga ketertiban,
kesopanan, dan kerapihan barisan.
(5) Pada saat upacara berlangsung, peserta upacara dilarang meninggalkan lapangan
upacara tanpa seizin pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara.
(6) Pakaian untuk upacara adalah :
a. Kerneja lengan panjang wama putih, ce1ana panjang wama hitam, dan jaket
almamater bagi pria;
46
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BPI2000
28 Agustus 2000
b. Blus lengan panjang warna putih dan rok wama hitam, atau baju kurung
wama putih dan eel ana panjang wama hitam, serta jaket almamater bagi wanita.
BABIV KEGIAT AN LAIN-LAIN
Baglan Pertama Tata Tertib Ibadah
Pasal14
(I) Kegiatan peribadatan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus agar dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan tujuan untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Agar dijaga dan dipelihara sikap dan semangat kerukunan beragama, saling menghormati di antara sesama mahasiswa dan di antara mahasiswa dengan pengajar, pejabat, pegawai, baik yang seagama maupun yang berlainan agama serta dihindari sikap saling memusuhi, saling mengejek, dan saling rnencurigai.
Baglan Kedua Kebersihan
Llngkungan Kampus
Pasal15
Setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan kampus, yang meliputi kebersihan ruang kelas, toilet, perpustakaan, laboratorium, halaman
dan jalan.
Pasal16
Mahasiswa yang t inggal di asrama, selain wajib menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 dan 15, wajib pula menaati ketentuan asrama yang berlaku.
47
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
Bagian Ketiga Organlsasl Non Akademis
Pasal17
(1) Wadah organisasi untuk menampung kegiatan mahasiswa yang sifatnya non
akademislekstra kurikuler adalah Senat MahasiswaIBadan Eksekutif Mahasiswa.
(2) Perkumpulan/paguyuban yang bersifat kedaerahanlkesukuanlkeagamaan bukan merupakan wadah organisasi non akademis/ekstra kurikuler namun
keberadaannya tidak dilarang sepanjang:
a. Tidak menjurus kearah pertentangan SARA dan sikap fanatisme kedaerahanlkesukuanlkeagamaan;
b. Tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
BABV HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Pertama Pelanggaran Dlslplin
Pasal18
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 17 adalah pelanggaran disiplin.
Pasal19
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21.
48
-
Keputusan Kepala BPLK
Nomor
Tanggal
KEP-208/BP/2000
28 Agustus 2000
8aglan Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman DisipUn
Pasal20
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang;
c. Hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis.
c. Pemyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Dike1uarkan dari ruang kuliahlruang ujianltempat upacara;
b. Dilarang mengikuti kuliah untuk waktu tertentu;
c. Dilarang mengikuti ujian untuk waktu tertentu;
d.Hasil ujian yang telah diikuti dibatalkan. (4)
Jenis hukuman berat terdiri dari :
e. Dikeluarkan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
f. Dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) sub c dan d jo. Pasal 27 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal21
Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
49
-
Keputusan Kepa\a BPLK
Nomor
Tangga\
KEP-208IBP/2000
28 Agustus 2000
a. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk pelanggaran disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20
ayat (4) sub b;
b. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk pelanggaran disiplin dengan tingkat hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (4) sub a;
c. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau pejabatJpengajar yang ditunjuk oleh Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk pelanggaran disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20
ayat (2) dan ayat (3).
8agian Keempat Keberatan atas Hukuman Disiplin
Pasal22
( I) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (3) dan (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana diatur dalam
pasal21.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis dengan memuat alasan-alasan dari keberatan itu dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan
hukuman disiplin tersebut.
(4) Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.
50
-
Keputusan Kepala BPLK
Nornor
Tanggal
KEP-208IBP/2000
28 Agustus 2000
BagiaD Kelima Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplln
PasaI23
(1) Hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 berlaku sejak tanggal diterimanya keputusan pejabat yang berwenang menghukum oleh mahasiswa yang bersangkutan.
(2) Apabila keberatan terhadap hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 22 ditolak oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, hukuman disiplin berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan.
(3) Apabila keberatan terhadap hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 22 diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, hukuman disiplin tidak berlaku.
BABVI KETENTUANPENUTUP
Pasal24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur STAN.
Pasal2S
Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: KEP-2051BP/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal26 Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
51
-
Keputusan KepaJa BPLK
Nomor
TanggaJ
KEP-208/BPl2000
28 Agustus 2000
1 . Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Para Direktur JenderallKepalaIKetua Badan di Lingkungan Departemen
Keuangan;
6. Sekretaris BPLKlPara Kepala PusdiklatIDirektur STAN;
7. Para Kepala Balai Diklat Keuangan.
Salinan sesuai dengan Aslinya,
Ditetapkan di Jakarta pada tangga128 Agustus 2000
Kepala Bagian Umum KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd ttd
SARWADI NIP 060042143
HART ADI SUTOMO NIP 060030223
52
-
Keputusan Kepala BPPK Nomor Kep-0651PP12001 Tanggal31 Mei 2001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDlKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-06SIPP/2001
TENTANG
KETENTUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN MENGIKUTI PERKULIAHAN, MELAKSANAKAN PRAKTIK KERJA
LAPANGAN, ATAU MENULIS LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/KARYA TULIS TUGAS AKHIRISKRIPSI DAN
PEMBERIAN KESEMPA T AN UNTUK MENGIKUTI KEMBALI PERKULIAHAN BAGI MAHASISW A
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATlliAN KEUANGAN
Menimbang : a. bahwa dalam keadaan memaksa dan bukan karena kelalaiannya
mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di
Lingkungan Departemen Keuangan yang tidak dapat memenuhi
kewajiban mengikuti perkuliahan, melaksanakan praktik kerja
lapangan, atau menulis laporan praktik kerja laprangan/karya tulis tugas akhirlskripsi perlu
53
-
Mengingat
54
Keputusan Kepala BPPK Nomor Kep-065IPP/2oo1 Tanggal 31 Mei 200 1
diberikan kesernpatan untuk rnerninta penundaan dalam
memenuhi kewajiban dimaksud;
b. bahwa mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan yang telah duduk pada semester lima, semester enam, atau semester sembilan telah menggunakan biaya pendidikan yang cukup besar dan waktu studi yang cukup lama, sehingga rnahasiswa yang tidak lulus ujian tertulis mata kuliah pada akhir semester lima, semester enam, atau semester sembi Ian dipandang perlu diberikan kesernpatan untuk mengikuti kembali perkuliahan, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pe1atihan Keuangan tentang Ketentuan-ketentuan Penundaan Kewajiban Mengikuti Perkuliahan, Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/Karya Tulis Tugas AkhirlSkripsi dan Pemberian Kesempatan untuk Mengikuti kembali Perkuliahan bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan;
1. Undang-undang Nornor 2 Tahun 1989 ten tang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang N ornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nornor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang We-wenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 1999 tentang Pen-
didikan Tinggi;
-
Keputusan Kepa\a BPPK Nomor Kep-065IPP/2001 Tangga\ 3\ Mei 2001
6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedu-dukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana disempumakan dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor IIPMKlI977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor o 1 451U1l 982 tentang Persamaan Ijasah/STTB Program Diploma Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijasah/STTB dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1166IKMK.01l6/ UP.1O/1989 tentang Peraturan Dasar Program Diploma Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1274IKMK.0811992 tentang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Program DiplomalSekolah Tinggi Akuntansi Negaral Program Gelar di Lingkungan Departemen Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21KMK.0 11200 1 ten-tang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1371KMK.01l2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431lDiktiIKep/ 1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan D III Keuangan Spesialisasi PPLN di Lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
14. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-207IBP/2000 tentang Ketentuan-keten-
55
-
Keputusan Kepala BPPK Nomor Kep-065/PP12001 Tangga\ 31 Mei 2001
tuan PengelolaanIPenyelenggaraan Pendidikan Program Di-ploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keu-angan;
15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-2081BP/2000 t entang Disiplin M ahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan;
MEMUTUSKAN:
~.~emutuskan KETENTUAN PENUNDAAN KEW AJIBAN MENGIKUTI PERKULIAHAN, MELAKSANAKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, ATAU MENULIS LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGANIKARYA TULIS TUG AS AKHIRISKRIPSI DAN PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEMBALI PERKULIAHAN BAGI MAHASISW A PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang
dimaksud dengan:
a. Direktur STAN adalah Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
b. Mahasiswa adalah Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan;
c. Kewajiban mengikuti perkuliahan adalah kewajiban mengikuti setiap mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum sekurang-kurangnya 80% dari jumlah jam kuliah efektif menurut jadwal dan ketentuan yang berlaku;
56
-
Keputusan Kepala BPPK No