ch 3 applying theory to accounting regulation - godfrey
DESCRIPTION
Merupakan ringkasan dari bab 3 Teori Akuntansi - Godfrey.TRANSCRIPT
-
Chapter 3
Applying Theory to Accounting Regulation Accounting Theory Jayne Godfrey
Anggota Kelompok :
Agus Tubels Nainggolan ( 02 )
Dwisapta Firmansastriyawan ( 10 )
Mohammad Irsyad ( 22 )
Rizka Jannati Astari Nurhidayati ( 28 )
Sari Hanifah ( 32 )
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
2015
-
1
LO 1. Teori Regulasi yang Relevan dengan Akuntansi dan Auditing
Terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami regulasi terkait pelaporan keuangan.
Beberapa diantaranya adalah:
Teori Pasar Efisien
Teori Keagenan
Teori Regulasi
Teori Pasar Efisien
Teori Pasar Efisien berpendapat bahwa pasar mencapai fungsi terbaiknya tanpa campur
tangan pemerintah dan efisensi maksimum akan didapatkan dengan membiarkan penawaran
(supply) dan permintaan (demand) mendikte perilaku pasar. Meningkatnya pasar modal
internasional memberikan perngaruh secara luas terhadap arus informasi data dan modal.
Bagaimanapun juga, pemerintah harus turut campur tidak hanya dalam regulasi bagaimana pasar
dijalankan tetapi juga dalam ketentuan informasi. Campur tangan yang baik adalah yang
bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
Akuntansi dapat dipandang sebagai industri informasi karena bisnis akuntansi menghasilkan
informasi. Para pendukung teori ini berpendapat akuntansi sebagai pemintaan informasi
akuntansi oleh para pengguna dan penawaran beberapa informasi dari perusahaan dalam bentuk
laporan keuangan. Oleh karena itu, harga ekuilibrium informasi akuntansi secara teoritis dapat
diketahui.
Informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan produk lain karena sifatnya yang berupa
barang publik. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang tertentu, tidak mudah
membatasi orang lain yang tidak membayar untuk mengkonsumsi informasi tersebut. Fenomena
inilah yang disebut sebagai free-rider problem. Penyedia informasi akan meminimalkan
produksinya karena tidak seluruh pengguna akan menanggung biaya atas produksi informasi
tersebut. Hanya intervensi dalam bentuk regulasi yang dapat mendesak perusahaan untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan agar memenuhi permintaan dan menjamin pasar
modal yang efektif.
Teori Keagenan
Permintaan atas informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai penatalayanan atau
ditujukan untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan berfokus pada hubungan pemilik yang
mempercayakan sesuatu kepada manajer (agen). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara
principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical
information) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang
-
2
perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak
untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya
akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui
principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka
akuntansi yang disajikan dalam laporankeuangan dengan cara melakukan manajemen laba.
Teori keagenan memberikan framework untuk mempelajari masalah kontrak antara principal
dan agent serta memprediksi konsekuensi ekonomis dari standar. Pendukung teori ini
berpendapat bahwa kewajiban pengungkapan tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan karena pasar
dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Lebih jauh mereka menyatakan
bahwa kewajiban pelaporan akan menciptakan informasi yang overproducted.
Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku
opportunis manajemen adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate
governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance
adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan
tanggung jawab (responsibility).
Teori Regulasi
a. Public interest theory
Alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan pasar.
Dalam rerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki
kinerja ekonomik dibandingkan tanpa regulasi. Kegagalan pasar akan terjadi apabila:
- Tidak ada persaingan.
- Hambatan untuk masuk ke industri/pasar.
- Ketidaksempurnaan gap informasi (antara pembeli dan penjual).
- Kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi.
- Terdapat agen.
- Pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi.
Public interest theory didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi adalah subyek pada
ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang apabila tidak diperbaiki akan
menimbulkan efisiensi dan hasil yang tidak adil. Dalam teori ini, kewenangan pusat, termasuk juga
badan pengawas regulator, diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Hal
tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan
kesejahteraan sosial. Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan
manfaat sosial dalam bentuk operasi omproved pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang
ideal tentang bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dalam pelaksanaannya.
-
3
b. Regulatory capture theory
Regulatory capture theory mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan, meskipun
alasan utama dibentuknya regulasi (melindungi kepentingan publik) tidak dapat dicapai, karena
pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Asumsi
yang digunakan dalam teori ini adalah semua anggota masyarakat rasional secara ekonomi (akan
mengejar kepentingan pribadinya) dan pemerintah tidak memiliki peran independen dalam
proses regulasi. Regulatory aagency capture terdapat pada administrasi, implementasi, dan
evaluasi atas efek proses keibijakan pada area regulasi apapun. Teori ini menyarankan agar badan
akuntansi profesional atau badan hukum menemukan pengendalian yang memungkinkan untuk
mengatur standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan.
c. Private interest theory
Private interest theory muncul karena ketidakpuasan atas teori-teori sebelumnya. Asumsi
yang digunakan dalam teori ini adalah regulasi merupakan respon pemerintah atas permintaan
publik untuk memperbaiki inefisiensi dan ketidakadilan. Teori ini disampaikan George Stigler pada
tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan hubungan
kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) di
sisi demand dan legislatif sebagai supply. Teori regulasi diperlukan jika terjadi kegagalan, jika
informasi tidak dapat disampaikan dengan demand dan supply.
Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan regulasi atau ketentuan dalam akuntansi.
Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan tersebut, apa yang harus
dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar seluruh pelaku
(pemakai dan penyaji) mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Teori ini muncul karena
kegagalan Teori Keagenan.
LO 2. Bagaimana Teori Regulasi Diterapkan pada Praktik Akuntansi dan
Auditing
Application of Public Interest Theory
Di dalam public interest theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai respon
terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argument dasarnya adalah mekanisme pasar telah
gagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia nyata adalah
kasus Enron dimana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan Sarbanas-
Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam Enron.
-
4
Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan pubik dengan mendirikan
Accounting Standard Review Board (ASRB) pada tahun 1984. ASRB mengintervensi dalam standar-
standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena pelanggaran-
pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan padahal auditor sudah menyatakan Opini atas
perusahaan tersebut benar dan wajar. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih baik lagi
untuk mengubah hal ini.
Kolapsnya perusahan dapat dipandang mengindikasikan ada permasalahan yang serius
dalam perusahaan. Terdapat assymetric information anatara perusahaan dan pengguna Laporan
Keuangan yang tidak tahu informasi sebenarnya yang mereka terima.
Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest, dilindungi
dengan adanya standar-standar yang harus di penuhi perusahaan dalam membuat laporan
keuangan. Malah dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya investor
saja yang diuntungkan tetapi juga para internal perusahaan. Mereka dapat meminimalkan risiko
informasi mengenai perusahaannya sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan bunga yang
lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah.
Application of Capture Theory
Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan public merupakan
salah satu alasan diperkenalkannya ASRB namun dia percaya bahwa capture theory juga berperan
penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa para profesi
akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini terlihat karena ASRB
mengadakan merger dengan AARF (Australian Accounting Research Foundation) dan setelah
merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh ASRB datang dari profesi akuntan. Padahal,
ASRB bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB gagal
dalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan tidak
bias.
Pada dasarnya, walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta dalam
pembuatan standar akuntansi dimana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga memiliki
kekuatan hukum yang didukung oleh undang- undang. Berdasarkan cara pandang Capture Theory,
bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka melindungi
-
5
kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan terdapatnya assymetric
information.
Contoh asumsi lain apakah telah terjadi capture theory di dunia akuntansi yaitu keputusan untuk
membuat IFRS sebagai standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa
keputusan penggunaan IFRS secara global sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar
yang go public karena ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan modal secara bebas.
Ini disebabkan investor lebih mudah mengerti laporan keuangan perusahaan dari negara lain dan
dapat membandingkan laporan keuangan dengan lebih mudah antara perusahaan lokal dengan
perusahaan negara lain.
Aplication of Private Interest Theory
Teori private interest memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak
dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha untuk
menerapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner dan Peltzman ke pembentukan ASRB
tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian
Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan fungsi
Dewan menunjukkan bahwa Dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh dari
beberapa kelompok kepentingan.
Rahman menemukan bahwa Dewan juga tergantung pada National Companies and Securities
Commission (NCSC) untuk penegakan standar. Ada atau tidak adanya standar yang menghambat
administrasi dari efisiensi hukum perusahaan dengan demikian bertanggung jawab untuk
menerima perhatian dari NCSC (sekarang Australian Securities and Investments Commission atau
ASIC). Selanjutnya, Rahman berpendapat bahwa Walker gagal untuk menyebutkan kehadiran
sejumlah eksekutif perusahaan di Dewan ASRB, padahal manajer perusahaan dan direksi yang
dibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib hadir pada pengenalan ASRB tersebut.
Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak 'mengcapture' proses penetapan standar di
Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen, yang terorganisasi dengan baik
dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi
akuntan atau 'pengguna' kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebar, menjadi ekstensif
terlibat dalam, dan akhirnya dikontrol, perdebatan tentang proses regulasi penetapan standar
dilaukan di tahun 1980-an.
Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang dijelaskan
oleh satu teori, dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Tidak jelas bahwa penjelasan
tunggal dapat dipertahankan. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan Undang-Undang
Sarbanes-Oxley dapat dikatakan bahwa pemerintah AS terpaksa mengambil tindakan setelah
runtuhnya Enron, untuk menunjukkan bahwa Pemerintah tanggap dan serius mengenai
kecukupan tata kelola perusahaan, pengawasan pelaporan keuangan dan audit. Dengan
demikian, teori interest private mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kejadian yang diamati.
-
6
Teori interest private memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihak-
pihak yang terlibat dalam regulasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa penetapan
standar adalah proses politik.
Standard Setting as a Political Process
Pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan
mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu kelompok-
kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan peraturan. Model perilaku politik adalah
ringkasan dari 'pilihan publik' atas teori regulasi, digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang
berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana mengejar kepentingan individu atau kelompok
itu sendiri. Individu atau kelompok dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi.
Menanggapi ketidakpuasan masyarakat dengan pengaturan standar oleh badan akuntansi
profesional, pemerintah di banyak negara telah menyiapkan pembuat standar independen dalam
upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan
keputusan pengguna laporan keuangan.
Beberapa contoh kasus dimana lobi politik menginterfensi proses penetapan dan pada
akhirnya dikeluarkan oleh dewan:
1. Financial instrument (Instrument keuangan)
Menyangut IAS 39 Instrument Keuangan pengakuan dan pengukuran, pada awal tahun
2002 dimana eropa akan mengadopsi IAS, banyak sekali perhatian berfokus pada standard
yang ada pada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di eropa sebelumnya yang
menggunakan standard nasional mereka, sekarang mensyaratkan penggunaan IAS untuk
laporan keuangan konsolidasi. Pada area instrument keuangan terjadi potensi perubahan
dramatis yang potensial. Secara umum perusahaan menggunakan historical cost untuk
instrument keuangan yang ditunjukkan dari amortisasi biaya, dan pemasukan keuntungan
pada laporan keuangan hanya pada realisasi. Sedangkan pada IAS 39 diatur bahwa
perusahaan harus memasukan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada
instrument keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi (tidak pada saat realisasi).
2. Intangible asset
Pada saat australia mengadopsi IAS ,dimana didalamnya terdapat IAS 38 : Intangible
Asset, berkembang beberapa metode untuk menilai Intangible asset dan perusahaan
perusahaan di Australia menggunakan metode yang bervariasi.
contoh : Internal intangible asset tidak dapat diakui dan intangible asset tidak dapat
direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaanperusahaan di Australia
bersama Federasi akuntan mereka dan Pemerintah, mencoba meminta keringanan dari
standard ini namun ditolak oleh IAS.
-
7
LO 3. The Regulatory Framework for Financial Reporting
Terdapat beberapa pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu para
pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal serta para pembuat peraturan. Aktivitas pihak-
pihak tersebbut dipengaruhi oleh lingkungan tempat laporan keuangan dihasilkan, seperti hukum,
ekonomi, politik dan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam kerangka regulasi yang
digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan para negara-negara di dunia, masih ada
beberapa unsur yang umum digunakan. Unsur-unsur tersebut adalah:
1. Statutory Requirements (Persyaratan Perundang-Undangan)
Persyaratan perundang-undangan, yang dalam hal ini dapat juga dikategorikan sebagai
persyaratan hukum di perusahaan, memiliki peran sebagai insentif untuk menghasilkan laporan
keuangan yang akan diaudit. Di beberapa negara, peraturan perusahaan mewajibkan direksi
menyerahkan rekening yang akan diaudit. Oleh karena itu, direksi dan auditor harus memenuhi
persyaratan hukum untuk pelaporan tersebut seperti yang tercantum dalam peraturan
perusahaan. Pada satu sisi, hukum atau peraturan dalam perusahaan memberikan mandat
persyaratan yang mendasar yang berhubungan dengan laporan apa yang harus dipersiapkan serta
kapan penyiapan laporan tersebut. Selain itu, dimungkinkan adanya persyaratan lain yang
berhubungan dengan informasi yang harus dicantumkan.
Persyaratan tambahan untuk laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik
dan dalam beberapa jurisdiksi, standar-standar tersebut mempunyai kekuatan hukum. Peraturan
perusahaan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, juga mencantumkan cara untuk
mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum tersebut. Selain itu, sistem ini juga
menyediakan sanksi dan penalti yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perusahaan.
2. Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)
Kebanyakan praktik tata kelola perusahaan mengacu pada struktur, proses dan institusi di
dalam dan di sekitar organisasi yang membagi kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para
partisipan. Beberapa praktik tata kelola perusahaan berasal dari peraturan yang mengharuskan
direksi untuk melakukan tindakan yang spesifik terhadap manajemen pada perusahaan mereka.
Meskipun begitu, sebuah kerangka peraturan dapat berisi pedoman tambahan untuk tata kelola
-
8
perusahaan dan aturan yang muncul dari sektor swasta yang dengan sukarela memberikan
rekomendasi dan aturan pencatatan di bursa saham. Pedoman tata kelola perusahaan dapat
menjadi rekomendasi praktik yang baik bagi direktur dalam mengadopsi mekanisme perusahaan
yang tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan.
3. Auditors And Oversight (Auditor Dan Pengawasan)
Dalam banyak negara, auditor memiliki peran penting dalam menjamin kualitas informasi
yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Kualifikasi tertentu, pengalaman, serta
memiliki izin untuk melakukan audit merupakan persyaratan dasar yang dibutuhkan seorang
auditor. Selain itu, auditor harus memiliki komitmen terhadap kode etik dan harus rela
menanggung sanksi apabila melanggar peraturan.
Kebanyakan bentuk dari peraturan tersebut adalah self-imposed karena seorang profesional
setuju mengikuti keseluruhan peraturan untuk menjaga keistimewaan posisi dan melindungi hak
mereka untuk melakukan praktik sebagai seorang profesional. Self-regulation dalam profesi audit
telah diamati secara luas tapi terdapat beberapa contoh terkemuka yang pembuatan aturan
tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Lingkup tanggung jawab untuk pengawasan
auditor melalui badan hukum yang menyediakan regulasi dirasa lebih independen dibandingkan
dengan melakukan self-regulation. Pilihan melalui peraturan hukum dibandingkan self-regulation
dapat mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam mengelola pasar modal.
4. Independent Enforcement Bodies (Badan Pelaksana Independen)
Badan pelaksana independen adalah bagian dari keseluruhan sistem dalam melaksanakan
persyaratan pelaporan keuangan. Badan pelaksana independen berperan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan tentang pelaporan keuangan, sebagaimana yang terdapat dalam
hukum dan standar akuntansi. Badan Pelaksana independen merupakan perpanjangan dari
pengajuan pengawasan yang merupakan dasar dari kerangka peraturan. Pendirian badan
pelaksana independen berkaitan dengan adopsi IFRS tahun 2005 karena dibutuhkan
pengaplikasian IFRS secara komprehensif dan konsisten untuk mencapai tujuan dari adopsi IFRS
tersebut.
-
9
LO 4. The Institutional Structure for Setting Accounting & Auditing Standards
Mengenai kerangka peraturan pelaporan keuangan (regulatory framework for financial
reporting), kita mengetahui bahwa syarat pelaporan keuangan secara umumnya diturunkan dari
undang-undang hukum dan standar akuntansi. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai
perkembangan dari badan pembuat standar internasional (international standard setting body)
dan proses pembentukan standar akuntansi dan audit internasional (process of setting
international accounting and auditing standards).
Latar Belakang
Perkembangan awal standar akuntansi dimulai ketika dibentuknya International Accounting
Standards Committee (IASC) di London pada tahun 1973. Komite ini berisikan perwakilan dari
badan akuntansi profesional dari sembilan negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jepang,
Meksiko, Belanda, Inggris-Irlandia, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Sasarannya adalah untuk
mengembangkan standar akuntansi sektor swasta yang cocok untuk digunakan di negara-negara
seluruh dunia. Sebelum tahun 2005, International Accounting Standards (IAS) berpengaruh di
banyak negara. Papua New Guinea dan Indonesia mengadopsi IAS karena negara-negara tersebut
belum memiliki struktur pembuat standar nasional. IAS juga digunakan oleh Singapura dan
Hongkong dalam pengembangan standar akuntasi nasional mereka. Selain itu, IAS juga telah
digunakan sejak awal tahun 1990 oleh Switzerland dan Jerman. Di negara-negara tersebut,
akuntansi nasional mencerminkan orientasi stakeholder yang muncul dari kerangka hukum yang
berlaku dan sistem akuntansi berbasis pajak. Perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut
menggunakan IAS untuk menyediakan informasi tambahan kepada peserta pasar modal dalam
bentuk yang lebih transparan dan dapat dibandingkan (comparable).
IASC dibentuk oleh negara-negara yang memiliki praktik dan pendekatan standar akuntansi
yang berbeda, Awalnya IAS seringkali memperbolehkan adanya pemilihan suatu kebijakan
akuntansi untuk memuat preferensi dari berbagai negara anggota. Oleh karena itu, selama akhir
tahun 1980-an, IASC mulai mengerjakan Improvement Project untuk meningkatkan kualitas IAS
dan menghilangkan banyak perlakuan opsional.
Meskipun terdapat peningkatan pengunaan IAS yang mendunia, namun IASC faktanya
bukanlah badan penyusun standar yang independen, sehingga pada tahun 2001, IASC
-
10
direstrukturisasi karena dianggap tidak independen, sehingga dibentuk International Accounting
Standards Board (IASB). IASB ini merupakan badan pembuat standar yang independen dan
strukturnya berdasarkan Financial Accounting Standards Board (FASB). IASB ini beranggotakan
empat belas orang dengan jam kerja penuh (full time members), yang dipilih berdasarkan
kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan standar dan profesional dalam akuntansi. IASB
memiliki tanggungjawab untuk memperbaharui IAS yang telah ada dan membuat International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Aktivitas IASB menjadi semakin penting, terutama dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya
keputusan European Commission (EC) untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005. EC
mengumumkan kepada seluruh perusahaan publik di negara-negara anggota Uni Eropa untuk
menyiapkan akun konsolidasian berdasarkan standar IASB. Perubahan yang fundamental ini
merupakan langkah penting dalam mempromosikan pembuatan informasi keuangan yang lebih
transparan dan dapat dibandingkan dari seluruh perusahaan Eropa yang terdaftar. Adopsi ini
merupakan tuntutan dari sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah pasar modal terpadu di
Eropa. Sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh IASB dan negara-negara Uni Eropa terkait putusan
untuk mengadopsi standar tersebut antara lain
1. IASB perlu untuk membuat standar yang stabil dengan tenggat waktu 1 Maret 2004 untuk
kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee (ARC) milik EC;
2. Setiap negara anggota EU harus menyiapkan diri untuk mengadopsi standar internasional
dengan mempertimbangkan bagaimana pelaporan menurut IFRS akan diintegrasikan
dengan standar pelaporan keuangan nasional tiap negara.
3. Profesi akuntan (meliputi auditor eksternal dan akuntan publik) harus bersiap
menghadapi adopsi dan penggunaan IFRS. Caranya dengan pelatihan-pelatihan teknis
untuk dapat menyerap standar. Perusahaan juga harus mempersiapkan para
karyawannya untuk mengerti standar internasional tersebut dan perusahaan harus
berkomunikasi dengan para investor dan penyedia keuangan mengenai dampak dari
adopsi IFRS terhadap laporan keuangan mereka.
-
11
Program Konvergensi IASB dan FASB
Pada tahun 2002, dibentuk program konvergensi IASB/FASB yang diberi nama Norwalk
Agreement. Program konvergensi tersebut mengharuskan FASB dan IASB untuk mengidentifikasi
perbedaan antar standar, untuk meninjau solusi apa saja yang tersedia dan untuk mengadopsi
perlakuan yang lebih baik. Dalam praktiknya, proses konvergensi ini sangat rumit. Beberapa
perbedaan muncul karena terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara kedua standar. US
GAAP dikenal sebagai standar yang berdasarkan aturan (rule-based standards), sedangkan IAS
merupakan standar yang berdasarkan prinsip (principle-based standards).
Standar Akuntansi Sektor Publik
IASB menetapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda mungkin saja
diterapkan di sektor pemerintahan karena organisasi pemerintahan memiliki tujuan dan
stakeholder yang berbeda dengan perusahaan swasta. Setiap negara harus menentukan sejauh
mana standar IASB dapat digunakan oleh entitas sektor publik. Di Indonesia, standar akuntansi
yang digunakan oleh sektor publik adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Standar Audit Internasional
Menurut sejarahnya, audit bersifat self-regulated, artinya tidak ada standar internasional
yang baku untuk digunakan. Pada abad ke -19, Companies Act terjadi di Inggris dan mengharuskan
audit dilakukan. Di Amerika Serikat, American Institute of Accountants menetapkan standar audit
untuk pertama kalinya pada tahun 1939.
Skandal Enron dan perusahaan lainnya pada awal taun 2000-an dapat dinyatakan sebagai
kegagalan pasar dan tampaknya telah dignakan sebagai pembenaran untuk intervensi pemerintah
dalam penyusunan standar audit di Amerika Serikat dan Australia. Hal tersebut melahirkan sebuah
pakta yang disebut Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Sejak saat itu, peninjauan kepada kantor
audit di Amerika Serikat dilakukan oleh badan pemerintah yang disebut Public Company
Accounting and Oversight Board (PCAOB). PCAOB juga bertanggung jawab dalam menetapkan
standar audit untuk perusahaan publik.
International Standards on Audit (ISA) dikembangkan oleh International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB). IAASB beroperasi dibawah International Federation of
-
12
Accountant (IFAC). IFAC kemudian membentuk Public Interest Oversight Board (PIOB) pada
tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada standar yang diterbitkan oleh
IAASB dan IFAC.