8/27/2013

1

Contribution of CIRAD and partners on participatory

/collaborative Land Use Planning research in

Indonesia

The 2nd International Conference of Indonesia Forestry

Researchers

(2nd INAFOR 2013)

Yves Laumonier and Bayuni Shantiko

Outline

• Introduction

• CIRAD in Indonesia

• Case 1: Building common

vision in Kapuas Hulu Regency

• Case 2: Land use modelling

and spatial analysis

8/27/2013

2

KPH

REDD

Konservasi A/R

Source: Pedroni (2009)

Situation in tropical area

APL

History of the variation in land cover and land use types along the tree cover transition in Indonesia

• (1990-2000)

– Decline of industrial logging, illegal logging taking over on ex logging concessions

– Conversion into agricultural land once “timber stock depleted”

• (2000-2010)

– Development of forest plantation for pulp and paper industries

– Development of oil palm estates (mainly Sumatra and Kalimantan)

– Transition from river- to road-based economy

8/27/2013

3

The need of land use planning which support

development without degrading environment

How can we establish a fair land use

planning and collaborative natural resource

management?

CIRAD and partners have done research in that

area since 1995

• Forest Inventory Monitoring Project – MoF

(1995-2002)

• Tanimbar Participatory LUP Project – Birdlife

– MoF (2003-2006)

• Collaborative LUP Project – CIFOR – MoF-

FORDA (2010-2014)

8/27/2013

4

Support collaborative process in land use allocation,

land use planning and natural resource management

Study on new approach toward mitigation of

environmental degradation by promoting payment

mechanism through payment for environmental

services (PES)

To support institutional development which

promoting policy and land-related instrument

including community development

Case 1: Building common vision

of land use planning (LUP) in

forested landscape

Kapuas Hulu Regency

8/27/2013

5

Kabupaten Kapuas Hulu is in a development stage. It declared as conservation district in 2003

While development is expected to improve people’ welfare; tension exists between development interest and conservation

Future uncertainty – policy intervention and anticipation

• What process can allow multiple

needs of land taken into account in

land use decision process?

Participatory prospective

analysis (PPA) - Analisis

prospektif partisipatif

• An applied foresighting

approach developed by CIRAD

• PPA involved group “experts”:

district government, local

community, customary leaders,

private sector, NGOs

• Identify and analyze variables

in participatory way to develop

future scenarios

• Action plan to be integrated

with regency planning

8/27/2013

6

Define system boundary

Identify variables

Define variables

Mutual relationship analysis

Identify and select key variables

Define the state of key variables

Scenario development

Follow up and scenario’ action plan

8 steps PPA PPA process and flow

PPA workshop series (May-July 2011)

Public consultation at sub-district/ village level -Dec 11

Public consultation at district level (Apr 2011)

Workshops and consultations to develop action plan (2011- 2012)

Q: What could be the future of development?

Time: 20 years; Geographic boundary: Kapuas Hulu regency

Participatory prospective analysis

8/27/2013

7

Results

• 50 Variables

• Key drivers: Government policy, use

of technology, customary law and

wisdom, mindset, participation,

education and skills

• 4 Scenarios of future development in

Kapuas Hulu

Skenario 1 • Kebijakan yang berpihak kepada

masyarakat dan direncanakan bersama masyarakat

• Publik berpartisipasi sepanjang proses perencanaan termasuk monitoring dan pengawasan

• Penggunaan lahan ditentukan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional

• Dalam skenario ini, terbukanya akses terhadap pendidikan meningkatkan dan mengubah pola pikir masyarakat untuk menguasai teknologi yang ramah lingkungan

8/27/2013

8

Skenario 2 • Kebijakan pembangunan

lemah dan tidak menjawab kebutuhan penting dari masyarakat

• Hukum nasional diterima secara luas, lembaga adat dan kearifan lokal mulai luntur; masyarakat adat akhirnya hilang

• Penggunaan lahan tidak menggunakan kearifan menyebabkan kerusakan lingkungan dan masyarakat termarjinalkan

Skenario 3

• Konflik di masyarakat meningkat karena para pihak tidak dilibatkan dalam pembangunan

• Kemiskinan dan ketimpangan mendorong apatisme publik

• Konflik penggunaan lahan meningkat karena lembaga adat lemah dan masyarakat adat terpecah belah

8/27/2013

9

Skenario 4

• Pembangunan dan pertumbuhan melambat karena prioritas kebijakan berubah-ubah mengikuti perilaku oportunis yang mementingkan kelompok

• Masyarakat adat dan hukum adat diakui untuk kepentingan pencitraan

• Penggunaan lahan dan pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat

Tindakan Siapa yang melakukan Kapan akan dilakukan

Intensifikasi perkebunan karet dengan

menggunakan bibit unggul, pemupukan

dan pemeliharaan yang benar

Masyarakat (poktan)

Pemda (disbunhut)

Swasta

Pengembangan teknologi tepat guna

(pengembangan PLTMH, pengolahan air

bersih, pemanfaatan sumber air untuk

perikanan dan pertanian)

Distamben

Dinas cipta karya

Dinas perikanan

Dinas pertanian

Masyarakat

BUMD (swasta)

Memberdayakan masyarakat untuk

meningkatkan taraf hidup dengan tetap

berazaskan kelestarian lingkungan

Dinas kehutanan

(pemda) dan

kementerian kehutanan

(BTNBK, BTNDS)

Pelaksanaannya

setiap tahun

Energi ramah lingkungan (air terjun, gas dan

angin)

Dinas pertambangan dan

energi

Bappeda

Action plan

• Redesign land use

plan and allocation

• Strengthening

collaboration among

development actors

• Recognize community

rights

• Community

development

programs

Tindakan Siapa yang melakukan Kapan akan dilakukan

Melakukan koordinasi dan

pemantapan serta kesiapan untuk

melakukan pemetaan ulang

terhadap peruntukan lahan

Pemerintah,

masyarakat,

pengusaha dan NGO

Dimulai sejak sekarang

Harus mengumpulkan aspirasi

dari masyarakat mulai dari

wilayah kawasan sampai

administratif, tepat dan akurat

Kolaboratif

masyarakat dan

pemerintah

Jangka pendek

Menfasilitasi/mediasi antara

masyarakat dengan pihak lain

Pemda

Investor

Camat

Tindakan Siapa yang melakukan Kapan akan dilakukan

Dengan membuat kesepakatan

bersama para pihak berkaitan

dengan kegiatan pembangunan

Pemda, DPRD,

masyarakat dan

pengusaha

Dimulai sejak

sekarang

Memaksimalkan fungsi sebagai

pengendali pemanfaatan ruang

Pemda

DPR

Masyarakat

Pengusaha

Memperhitungkan social cost dalam

perencanaan pembangunan

Masyarakat

Tindakan Siapa yang melakukan Kapan akan dilakukan

Buat tim terpadu melibatkan

pemerintah dan masyarakat

setempat

tim teknis yang

melibatkan masyarakat

setempat

satu tahun anggaran

berjalan

Memperhitungkan social cost

dalam perencanaan

pembangunan

Masyarakat

8/27/2013

10

Case 2. Land use modeling and

spatial data analysis

Proposal for revision of land status map of Kapuas

Hulu Regency

Three main components for land use planning (LUP)

Accurate and updated information on:

• Land cover

• Land suitability (soil and slope)

• Land status (land allocation)

If land status is not clear for every stakeholders, then land use

planning can not be implemented

8/27/2013

11

STATUS LAHAN

KAWASAN HUTAN & PERAIRAN, 2000

• Spatial data is not detail enough – Using 1:250.000 map as reference for LUP at regency and sub district level. At the implementation stage, it will be “zoomed” which results inaccurate LUP

• Because of spatial data is not accurate at bigger scale,

zonation will not fit with topography, hydrography or land cover

• Unclear boundary, communities are not involved; GPS points are taken from the map before going to the field, not the opposite

• Legal status is unclear

Issue related to land use mapping and planning: Scale

8/27/2013

12

Kelerengan : Landai (1) Curam (5)

Erodibilitas tanah: Rendah (1) Tinggi (5)

Intensitas curah hujan : Rendah (1) Tinggi (5)

Skor Hutan (Dephut)

Tingkat kelerengan x 20 = skor kelerengan

Tingkat erodibilitas tanah x 15 = skor erodibilitas tanah

Tingkat intensitas curah hujan x 10 = skor curah hujan

Skor Hutan

Hutan Lindung > 175

Hutan Produksi Terbatas 125 - 175

Hutan Produksi Biasa < 125

Diingatkan:

Skor kelerengan: tidak sesuai untuk pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) atau pertanian; ada perbedaan kelas lereng antara Departemen departemen Kehutanan sendiri (BAPLAN, BRLKT) dan instansi lain yang mengurus pengelolaan lahan (PPTA, Departemen Pertanian).

Keterbatasan penggunaan Skor Hutan dalam perencanaan tata guna lahan mendetail tingkat

Kabupaten

Skor tanah: pengelompokan sangat umum hanya menunjukan erodibilitas. Digunakan pada tingkat nasional, tetapi tidak sesuai dengan kondisi lokal dan sekala besar.

Skor curah hujan: ditentukan dengan asumsi bahwa curah hujan tinggi berarti erosi tinggi, tapi stasion lokal sedikit sekali

8/27/2013

13

Definisi Skor Hutan harus dan bisa digunakan untuk Perencanaan Tata Guna Lahan yang akurat di skala yang lebih besar

Kelerengan : DEM dengan peta topografi

skala 1:50,000 BAKOSURTANAL

Erodibilitas tanah: Peta geologi, land unit dan expertise

Intensitas curah hujan : Peta bioiklim (Fontanel and

Chantefort; worldclim database)

Beberapa masalah batas ?

8/27/2013

14

Model Elevasi Digital, skala 1:50 000

Kawasan Hutan, skala 1:250 000

FOREST SCORE SKALA 1:50 000

8/27/2013

15

SKOR Kehutanan skala 1:50,000 Skor Kehutanan skala 1:50,000 COLUPSIA dan

usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan

8/27/2013

16

Conclusion -1

The participatory prospective analysis (PPA) process proved successful in bringing together different stakeholders to view their environment from a very different perspective.

Using PPA and its scenario development, different stakeholders started realizing the need of working together, to collaborate for further actions to make change affecting their future

Conclusion -2

Land use planning and land allocation will be benefited from detail and accurate forestland and water maps (Peta kawasan hutan dan perairan) with a bigger scale

In the last three years, CIRAD CoLUPSIA project has been collecting necessary data to prepare land use and land status revision at kabupaten level based on ecology, biology, social economy and cultural data and information

8/27/2013

17

Thank you