1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 4

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 4

1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 5

1.3. Ruang Lingkup ............................................................................................................ 5

1.4. Landasan Hukum ....................................................................................................... 5

BAB II HASIL EVALUASI ................................................................................................................ 7

2.1. Evaluasi Implementasi ............................................................................................... 7

2.2. Evaluasi Kebijakan ................................................................................................... 11

BAB III PENUTUP ............................................................................................................................ 13

3.1. Simpulan .................................................................................................................... 13

3.2. Saran .......................................................................................................................... 13

2

KATA PENGANTAR

Melalui kerja keras tim Inspektorat Utama dan proses yang terus menerus,

dalam mendorong diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik, implementasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan POM dibangun setahap

demi setahap.

Inspektorat Utama merasa berkewajiban untuk mendorong implementasi SPIP

secara paripurna. Hal ini merupakan perwujudan fungsi pengawasan internal yang

semakin penting dalam memberikan jasa assurance dan consulting kepada organisasi

Badan POM seiring dengan semakin strategis dan kompleks tantangan yang dihadapi

organisasi.

Seiring dengan adanya perubahan perubahan yang terjadi pada Standar ISO

9001, Badan POM melakukan proses upgrading sistem manajemen mutu yang telah

dibangun sesuai dengan standar ISO 9001:2015 untuk seluruh proses dan unit kerja

yang ada dilingkungan Badan POM. Upgrading system manajemen mutu ini

didalamnya menggunakan pendekatan proses, yang menggabungkan siklus Plan-Do-

Check-Act (PDCA) dan manajemen berbasis risiko. Pengendalian intern dan

manajemen risiko merupakan praktik yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Di

sisi lain, seluruh aspek pengendalian dari lingkungan pengendalian sampai dengan

pemantauan dilakukan asesmen secara mandiri melalui tools Penilaian Mandiri

Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE).

Laporan hasil evaluasi ini diharapkan memberikan memberikan masukan

kepada manajemen atas hasil evaluasi PM-EPITE serta perbaikan pengelolaan risiko.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

melakukan evaluasi dan penyusunan laporan ini.

Jakarta, Desember 2018

Inspektur II Badan POM

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

3

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2018, Badan POM telah memperoleh maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3. Sesuai target yang

ditetapkan presiden, tingkat maturitas SPIP tahun 2019 berada pada level 3.

Capaian yang sudah diperoleh perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui

asesmen oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik.

Implementasi SPIP di Badan POM dilaksanakan sesuai dengan

Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan

Badan pengawas Obat dan Makanan. Badan POM. Implementasi ini diperkuat

dengan identifikasi risiko, analisis risiko dan pemantauan risiko pada masing-

masing unit Kerja Pusat dan Balai.

Badan POM memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 yang diterbitkan oleh

United Registrar of System (URS) UK. Seluruh unit Badan POM baik di pusat

maupun daerah telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 ini.

Seiring dengan adanya perubahan perubahan yang terjadi pada Standar

ISO 9001, maka United Registrar of System (URS) UK telah menerbitkan

Standar ISO terbaru yaitu ISO 9001:2015. Untuk menyesuaikan dengan standar

ISO terbaru, maka Badan POM sedang melakukan proses upgrading sistem

manajemen mutu yang telah dibangun sesuai dengan standar ISO 9001:2015

untuk seluruh proses dan unit kerja yang ada dilingkungan Badan POM.

Upgrading system manajemen mutu dengan ISO 9001:2015 yang

didalamnya mempergunakan pendekatan proses, yang menggabungkan siklus

Plan-Do-Check-Act (PDCA) dan manajemen berbasis risiko.

Pengendalian intern dan manajemen risiko merupakan praktik yang

saling melengkapi satu dengan lainnya. Secara prinsip, pengendalian intern dan

manajemen risiko mengacu pada proses yang ekuivalen. Keduanya merupakan

proses terintegrasi yang dipengaruhi oleh seluruh pejabat/pegawai dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko memastikan

5

bahwa risiko yang dihadapi telah dikendalikan dengan baik sedangkan

pengendalian intern memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan.

Untuk instansi pemerintah, manajemen risiko instansi pemerintah

diinisiasi dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. PP Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan seluruh

instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan SPIP.

Untuk itu, dalam rangka mempertahankan maturitas SPIP dan

implementasi manajemen risiko, Inspektorat Utama melakukan langkah-langkah

evaluasi SPIP melalui dua hal, yaitu: evaluasi hasil Penilaian Mandiri Evaluasi

Pengendalian Intern Tingkat Entitas serta Manajemen risiko yang telah disusun

oleh unit kerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan evaluasi manajemen risiko ini

untuk:

1. memberikan masukan kepada manajemen atas hasil evaluasi PM-EPITE

2. memberikan masukan kepada manajemen pada level unit kerja maupun top

management dalam perbaikan dan pengelolaan risiko

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi manajemen risiko mencakup dokumen risk

register, risk mitigation plan, dan risk monitoring seluruh unit kerja di Badan POM

tahun 2018.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan naskah akademis ini didasarkan pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat;

6

3. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

lingkungan Badan pengawas Obat dan Makanan. Badan POM

4. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

7

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Evaluasi Implementasi

Inspektorat Utama melakukan pemantauan terhadap kepatuhan unit kerja

dalam menyusun Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-

EPITE) dan formulir manajemen risiko (risk register, risk mitigation plan, dan risk

monitoring). Unit kerja diwajibkan menyampaikan EPITE ke Inspektorat Utama sekali

dalam setahun. Sedangkan isian formulir manajemen risiko direviu oleh unit kerja

setiap semester.

Berdasarkan pemantauan Inspektorat Utama, tingkat kepatuhan

penyampaian PM-EPITE semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 berturut-

turut sebesar 32,79% dan 52,46%. Sedangkan penyampaian isian formulir

manajemen risiko semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 berturut-turut

sebesar 40,98% dan 45,90%. Tampilan grafis tingkat kepatuhan penyampaian PM-

EPITE dan isian formulir manajemen risiko disajikan di bawah ini.

Gambar 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian PM-EPITE dan

Isian Formulir Manajemen Risiko

8

Berdasarkan gambar tersebut di atas, kenaikan kepatuhan penyampaian isian

formulir manajemen risiko lebih rendah dibandingkan penyampaian PM-EPITE. Hal

ini selaras dengan proses transisi dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 yang

membutuhkan perubahan peta bisnis proses dan Standar Operating Procedure (SOP)

Makro di seluruh unit kerja di Badan POM. Perubahan tersebut mempunyai

konsekuensi pada perubahan isian formulir manajemen risiko unit.

Hasil evaluasi Inspektorat Utama, terdapat 5 (lima) kesalahan utama dalam

penyusunan manajemen risiko sebagai berikut.

Kesalahan pemberian skor risiko yang terjadi antara lain:

• Skor risiko residual lebih tinggi dari skor risiko inheren

• Skor target risiko lebih tinggi dari skor risiko residual

Secara ideal, analisis penentuan bobot atau

nilai risiko terbagi dalam 3 besaran yaitu:

• Tingkat eksposur inherent, besarnya

eksposur awal suatu risiko sesuai dengan

karakteristiknya (tanpa memperhitungkan

kontrol/pengendalian internal yang dimiliki).

• Tingkat eskposur residual, besarnya

eksposur sisa setelah memperhitungkan

kecukupan dan efektifitas fungsi pengedalian

internal/Kontrol yang dimiliki.

Gambar 2. Hubungan Risk vs Control

• Tingkat eksposur target, proyeksi besarnya eksposur risiko setelah

pelaksanaan rencana perlakuan/mitigasi risiko dengan mengasumsikan

rencana perlakuan/mitigasi telah terlaksana secara utuh dan efektif.

Kesalahan pemberian skor risiko

9

Gambar 3. Kesalahan Pemberian Skor Risiko pada Isian Risk Register dan

Risk Mitigation Plan

Kesalahan penentuan kejadian risiko, penyebab dan akibat yaitu tertukarnya

pengisian formulir pada kolom kejadian risiko, kolom penyebab, dan kolom

akibat. Hal ini mengakibatkan mitigasi risiko tidak tepat.

Dalam Manajemen Risiko, prinsip tindakan pengendalian ada dua yaitu:

menangani kemungkinan/likelihood risiko dan menangani dampak/impact risiko.

1. Menangani sumber risiko berarti mencegah terjadinya risiko dengan

menangani penyebab risiko dan pemicu timbulnya risiko sehingga likelihood

timbulnya risiko menjadi rendah.

2. Menangani dampak risiko juga berarti mengantisipasi apa yang harus

dilakukan bila risiko tersebut terjadi guna memperkecil dampak yang akan

diakibatkan.

Kesalahan penentuan kejadian risiko, penyebab

dan akibat

10

Terdapat beberapa akibat dalam satu risiko tanpa ditentukan dampak yang

paling signifikan. Untuk Dampak risiko jika terdapat lebih dari satu dampak risiko yang

memiliki korelasi kuat atas suatu risiko atau berada dalam tanggung jawab satu

Kepala Satuan/Unit Kerja (Risk Owner) maka akan dipilih dampak risiko yang paling

dominan dan berpengaruh signifikan terhadap sasaran.

Kurang tepat dalam penentuan dampak yang paling signifikan yaitu: semua

risiko direduksi tanpa mempertimbangkan top risk/risiko utama organisasi

maupun biaya dan manfaat.

Top Risk/Risiko Utama Organisasi merupakan risiko-risiko prioritas yang

dapat menjadi rintangan terbesar bagi pencapaian tujuan Badan Pengawas Obat dan

Makanan. Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang tingkat eksposurnya sangat

tinggi atau tinggi, maka harus dipilih Risiko-risiko yang paling signifikan dan/atau

dominan.

Antara peristiwa risiko dan penyebab risiko tidak selaras dengan tindakan

mitigasi, yaitu:

• Mitigasi tidak menangani sumber/penyebab risiko dan pemicu timbulnya risiko

sehingga likelihood timbulnya risiko tidak menurun.

Kurang tepat dalam penentuan respon risiko

Kurang tepat dalam penentuan dampak yang

paling signifikan

Mitigasi risiko tidak selaras dengan kejadian

risikonya

11

• Mitigasi tidak menangani dampak/antisipasi apa yang harus dilakukan bila

risiko tersebut, sehingga dampak yang akan diakibatkan tetap tinggi.

Gambar 4. Ketidakselarasan Mitigasi Risiko dengan Kejadian Risikonya

2.2. Evaluasi Kebijakan

Implementasi SPIP perlu dilaksanakan dalam semua lini dan tingkatan

manajemen. Namun, selama ini terdapat kendala untuk mengetahui implementasinya

pada level eselon I. Selain itu, tingkat kepatuhan dalam melakukan reviu maupun

update PM-EPITE dan isian formulir manajemen risiko tergolong rendah. Untuk itu,

diperlukan langkah-langkah pada tingkat kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan khusus yang terintegrasi dengan

sistem manajemen mutu/bisnis proses yang mengharuskan level eselon I turut

menyusun dokumen implementasi SPIP, baik berupa PM-EPITE maupun isian

formulir manajemen risiko. Dengan disusunnya dokumen implementasi SPIP pada

level eselon I, diharapkan:

1. Memudahkan dalam penyusunan dokumen implementasi SPIP level instansi

(hasil konsolidasi).

2. Dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen implementasi SPIP pada

level di bawahnya.

12

Untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyusun dokumen implementasi

SPIP, perlu ditetapkan dalam prosedur level makro yang dapat diacu oleh seluruh unit

di Badan POM. Didalamnya ditentukan periode penyampaian laporan dan diberikan

tenggat waktu penyusunannya.

Selanjutnya dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, dilakukan evaluasi

untuk mengetahui efektifitas implementasi SPIP setelah adanya kebijakan yang baru.

13

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Tingkat kepatuhan penyampaian PM-EPITE semester II tahun 2017 dan semester

I tahun 2018 berturut-turut sebesar 32,79% dan 52,46%. Sedangkan

penyampaian isian formulir manajemen risiko semester II tahun 2017 dan

semester I tahun 2018 berturut-turut sebesar 40,98% dan 45,90%.

2. Proses transisi dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 yang mengakibatkan

perubahan peta bisnis proses dan Standar Operating Procedure (SOP) Makro di

seluruh unit kerja di Badan POM turut memberikan konsekuensi pada perubahan

isian formulir manajemen risiko unit.

3. Terdapat 5 (lima) kesalahan utama dalam penyusunan manajemen risiko antara

lain: kesalahan pemberian skor risiko, kesalahan penentuan kejadian risiko,

penyebab dan akibat, kurang tepat dalam penentuan respon risiko, kurang tepat

dalam penentuan dampak yang paling signifikan, dan mitigasi risiko tidak selaras

dengan kejadian risikonya.

4. Terdapat kendala penyusunan dokumen implementasi SPIP pada level eselon I

dan tingkat kepatuhan unit kerja dalam melakukan reviu maupun update PM-

EPITE dan isian formulir manajemen risiko tergolong rendah. Untuk itu, diperlukan

langkah-langkah pada tingkat kebijakan khusus yang terintegrasi berupa SOP

Makro yang mengharuskan penyusunan PM-EPITE maupun isian formulir

manajemen risiko pada level eselon I dan periode pelaporan oleh unit kerja.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPIP, untuk meningkatkan

efektivitasnya disarankan agar:

1. Mendorong unit kerja melakukan perbaikan isian formulir manajemen risiko untuk

dijadikan acuan dan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan.

2. Melakukan pemantauan kepatuhan unit kerja dalam melakukan reviu maupun

update PM-EPITE dan isian formulir manajemen risiko.

14

3. Melakukan evaluasi efektifitas implementasi SPIP setelah adanya kebijakan yang

baru berupa SOP Makro yang terkait implementasi SPIP.