Desentralisasi

Sistem Pemerintahan DaerahJurusan Ilmu Pemerintahan

Semester IV 2009/2010

Pengajar:Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D

Makna Konsep Desentralisasi

Definisi klasik desentralisasi: “[i]t should be easy enough to decide what decentralization means. Its first and most obvious meaning is the transferring of something from the centre ─ the something usually being population or power, or both” [cukup mudah untuk mendefinisikan apa arti desentralisasi. Arti yang paling penting adalah penyerahan sesuatu dari Pusat – sesuatu tersebut biasanya penduduk atau kekuasaan, atau keduanya] (Harris 1948)

Wacana Kontemporer:Desentralisasi bisa diterapkan dengan berbagai cara

dan dalam lingkungan yang beragam (Conyers 1984: 187)

Desentralisasi melibatkan proses dan institusi yang berbeda-beda (Furniss 1974: 973; Smith 1985: 1; Ouedraogo 2003: 98)

desentralisasi telah menjadi topic yang berbagai disiplin ilmu, tidak hanya politik atau administrasi negara, tetapi juga disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, teori organisasi dan lain-lain (Conyers 1984: 190) .

konsep desentralisasi memiliki definisi beragam, bergantung kepada disiplin ilmu yang memakainya (Levy & Truman 1971: 172; see also, Bardhan 2002: 186; Burns, Hambleton & Hogget 1999: 5-6)

Definisi Desentralisasi:

Rondinelli dan Cheema (1983: 18):

The transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local governments, or nongovernmental organizations [transfer kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan atau administrasi dari pemerintah pusat kepada organizasi-organisasinya di daerah, kepada unit-unit administrasi di daerah, semi-autonomous dan organizasi-organisasi bisnis atau industry, pemerintah local atau organisasi non pemerintah].

 

UNDP (1999: 2): …Decentralization, or decentralizing governance,

refers to the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institutions of governance at the central, regional and local levels according to the principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system of governance, while increasing the authority and capacities of sub-national levels. … Decentralization could also be expected to contribute to key elements of good governance, such as increasing people's opportunities for participation in economic, social and political decisions; assisting in developing people's capacities; and enhancing government responsiveness, transparency and accountability.

Desentralisasi, desentralisasi pemerintahan, merujuk kepada restrukturisasi atau reorganisasi kewenangan sehingga tercipta sebuah sistem pertanggungjawaban secara bersama antara lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat pusat, regional dan local, berdasarkan prinsip subsidiarity, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sistem pemerintahan, juga meningkatkan kewenangan dan kapasitas dari pemerintah daerah…Desentralisasi juga bisa diharapkan berkontribusi kepada terciptanya elemen penting good governance, seperti meningkatan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi, social dan politik; membantu kapasitas masyarakat dalam pembangunan; dan menguatkan responsivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah

UNDP (1992:2)“. . .decentralization or decentralizing governance should not be seen as an end in itself, it can be a means for creating more open, responsive, and effective local government and for enhancing representational systems of community-level decision making. By allowing local communities and regional entities to manage their own affairs, and through facilitating closer contact between central and local authorities, effective systems of local governance enable responses to people's needs and priorities to be heard, thereby ensuring that government interventions meet a variety of social needs. …”

[…desentralisasi atau proses pemerintahan yang terdesentralisasi tidak boleh dipandang sebagai sebuah tujuan, desentralisasi dapat merupakan sebuah cara untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih terbuka, responsive dan efektif dan untuk memperbaiki system perwakilan dari proses pembuatan keputusan pada level masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat local dan entitas regional lainnya untuk mengelola urusan mereka sendiri, dan melalui fasilitasi hubungan yang lebih dekat antara aparat pusat dan daerah, system pemerintahan local yang efektif memungkinkan respon atas kebutuhan dan prioritas masyarakat dapat terdengar, karenanya menjamin bahwa campur tangan pemerintah dapat memenuhi berbagai kebutuhan social.]

 

Fokus

desentralisasi dalam proses pemerintahanBukan konsep desentralisasi yang diterapkan

pada organisasi non-pemerintah. Fokus: desentralisasi territorial (territorial

decentralization), yang membahas tentang “the dispersal of power and authority to the lower levels of governments” [penyerahan kekuasaan dan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah], ketimbang desentralisasi fungsional (functional decentralization), yaitu desentralisasi kepada organizasi non-pemerintah (parastatal organizations) (Conyers 1984: 187).

Bentuk Desentralisasi Teritorial

Beragam bentuk desentralisasi teritorial (Rondinelli & Cheema 1983: 18-25; Burns, Hambleton & Hogget 1999: 88-107; Manor 1999: 8-9).

Perbedaan bentuk desentralisasi ini didasarkan pada tiga hal, yaitu “degrees of dispersed authority and power, the autonomy of decentralized organizations, and the type of dispersed authority present at sub-national levels” (Rondinelli & Cheema 1983: 18).

Bentuk Desentralisasi Teritorial

Deconcentration (dekonsentrasi): “the dispersal of agents of higher levels of government into lower level arenas” [penyerahan agen-agen dari pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah yang lebih rendah] (Manor 1999: 9).

Manor: dalam dekonsentrasi tidak ada kewenangan yang dilimpahkan Pusat, tetapi hanya relokasi pegawai-pegawai Pusat yang bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih tinggi.

Empirik: dekonsentrasi mendukung system sentralistik, karena proses tersebut lebih menguatkan pengaruh Pusat atas Daerah

Kontra Argumen Dekonsentrasi

Turner (2002: 354-355) : dekonsentrasi, jika direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tetap dapat mendatangkan keuntungan, baik secara manajemen maupun politis, dalam hal memperluas partisipasi public.

Pengalaman Kamboja: dekonsentrasi merupakan strategy pang paling tepat untuk negara berkembang dari pada devolusi, karena rendahnya kapasitas pemerintah daerah di negara-negara berkembang, baik dari segi struktur, proses maupun sumberdaya manusianya, untuk dapat melaksanakan devolusi.

Desentralisasi fiskal: “downward fiscal transfers, by which higher levels in a system cede influence over budgets and financial decision  to lower levels” (transfer fiscal kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dimana pemerintahan yang lebih tinggi menyerahkan kewenangan atas anggaran dan keputusan-keputusan keuangan lainnya kepada pemerintahan yang lebih rendah tingkatannya] (Manor 1999: 9)  

Desentralisasi fiscal bukan “genuine decentralization”, terutama jika prosesnya tidak disertai dengan terbukanya kesempatan bagi public untuk terlibat dalam urusan keuangan pemerintah daerah (Manor 1999: 9; Rodden 2004: 492).

Devolusi atau democratic decentralization“the transfer of resources and power (and often tasks) to

lower level authorities which are largely or wholly independent of higher levels of government …” [transfer sumberdaya dan kekuasaan (dan juga tugas-tugas) kepada lemabag pemerintah yang lebih rendah yang independen dari campur tangan pemerintah yang lebih tinggi(Manor 1999: 9).

devolusi merupakan bentuk asli dari desentralisasi (Alderfer 1964; Mawhood 1983), karena memberikan kesempatan kepada penduduk local untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan; memperbaiki kualitas demokrasi karena para pemegang jabatan public menjadi lebih akuntable dan pelayanan public menjadi lebih baik, karena pemerintah daerah menjadi lebih efisien dalam mengakomodasi keinginan local ketimbang keinginan Pusat (Smith 1985).

Kontra Argumen atas DevolusiTurner (2002: 354-355): devolusi tidak secara

otomatis berdampak positif untuk perbaikan kualitas proses-proses demokratik. Desentralisasi justru berasosiasi dengan permasalahan elite captures, memburuknya kualitas pelayanan public, kegagalan upaya memerangi kemiskinan, pemerintah daerah yang tidak responsive, dan proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis.

Sebagai alternative, Turner merekomendasikan perlunya dekonsentrasi sebagai bentuk desentralisasi yang dipandang paling tepat dan memiliki potensi lebih baik dalam merealisasikan benefits dari desentralisasi ketimbang devolusi.

Argumen yang Mendukung Desentralisasi

Akhir dekade 60-an: desentralisasi adalah alternative pendekatan dalam pembangunan, karena system sentralistik yang mendominasi dunia pada saat itu telah mengakibatkan berbagai persoalan pembangunan, i.e. tingkat pertumbuhan ekonomi yang melempem (sluggish economic growth), kesenjangan pendapatan dan meningkatnya kemiskinan.

Konsensus umum: tujuan-tujuan pembangunan tidak bisa dicapai melalui control dan manajemen yang sentralistik, tetapi meniscayakan partisipasi yang lebih luas dalam proses ekonomi, social dan politik dari penduduk local.

Argumen Teoretik

Potential Benefits dari desentralisasi: administratif, ekonomi dan politik

Perspektif administrasi: - efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam urusan pemerintahan local, khususnya penyelenggaraan pelayanan public (Breton 2000: 1), karena pengetahuan dan sensitivitas pemda yang lebih baik, yang berimplikasi kepada desain program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- pelayanan public lebih efisien karena memangkas prosedur-prosedur yang panjang dan rumit dari perencanaan pembangunan yang sentralistik (Rondinelli, Nellis & Cheema 1983: 11).

Perspektif ekonomi: - memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

- Litvack, Ahmad & Bird (1998: 1): “decentralization can have significant repercussions for resource mobilization and allocation, and ultimately macroeconomic stability, service delivery, and equity.” [desentralisasi dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting untuk memobilisasi sumber-sumber daya dan pengalokasiannya, dan pada akhirnya akan dapat menciptakan stabilitas perekonomia, pemberian pelayanan (yang lebih baik), dan memenuhi rasa keadilan.

Desentralisasi dapat mengurangi costs, memperbaiki pelayanan dan produk layanan, dan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber saya manusia (Hart 1972: 605).

desentralisasi memungkinkan penduduk local untuk mengawasi para pemimpin mereka, hal ini memberikan motivasi yang kuat kepada pemerintah local setempat untuk memenuhi keinginan public (Breton 2000: 2).

motivasi yang kuat untuk memenuhi berbagai keinginan public akan mendorong semangat kompetisi antar pemerintah daerah (Bardhan 2002: 191-192; Treisman 1999: 489)

Studi Arikan ( 2004; lihat juga, Huther & Shah 1998) atas 40 negara juga menunjukkan bahwa desentralisasi keuangan (fiscal decentralization) dapat mengurangi kecenderungan korupsi aparat public.

Perspektif politik: - desentralisasi memfasilitasi stabilitas politik dan partisipasi. - penduduk local berhak memilih pemimpin yang mereka percayai, pada gilirannya akan berimplikasi kepada terciptanya harmoni social, komunitas local yang aktif (Smith 1985: 23), dan stabilitas politik dengan mendorong partisipasi aktif dari penduduk setempat dalam proses pebuatan kebijakan dan implementasinya (Conyers 1986: 596; Samaratunge 1998: 6; Blair 2000: 23). - mengurangi konsentrasi kekuasaan (di tangan pemerintah pusat) dan sebagai cara strategis untuk memelihara integrasi dan stabilitas negara karena berkurangnya gerakan-gerakan separatis (Smith 1985: 3) .

Akhir dekade 80-an:- desentralisasi menopang komponen inti dari demokratisasi yaitu peningkatan akuntabilitas dalam pemerintahan local, yaitu proses di mana penduduk local dapat mengontrol pemerintah local dengan meminta mereka bertanggungjawab atas berbagai tindakan yang dilakukan (Blair 2000: 21).- peluncuran “good governance” oleh World Bank akhir dekade 80-an: desentralisasi sebagai strategi pembangunan kontemporer. Komponen inti dari “good governance” ―”efficient public management, accountability of public officials, a legal framework for development, and the availability of information and transparency” ― parallel dengan keuntungan dari desentralisasi (Turner et al. 2003: 6).

Kritik atas DesentralisasiPrud’homme (1995): desentralisasi membatasi kekuasaan

dan kewenangan Pusat untuk program-program redistributive; mengawasi pajak dan anggaran. Akibatnya adalah bahwa praktek desentralisasi di banyak Negara justru berdampak kesenjangan, instabilitas ekonomi dan ineffisiensi.

Inefisiensi juga terjadi akibat lemahnya kapasitas Pemda, tidak responsive dan korup.

McLure (1995: 221) menambahkan bahwa “decentralization, per se, is wrongheaded. ” Dengan merujuk kepada Amerika dan Negara-negara di Eropa barat, Corragio (as cited in Slater 1989: 516) menyatakan bahwa “the idea of decentralization becomes a mask for the dismantling of the welfare state” since “it can also be a less than overt step on the way to increased privatization, deregulation and a rolling back of many of the economic and particularly social functions of the state.”  Extend this sentence? Wrongheaded how? Why? Are McLure’s reasons the same as Corragio’s?

berbagai studi memperlihatkan desentralisasi telah gagal dalam memfasilitasi partisipasi politik dan mengurangi kemiskinan di Negara-negara Afrika dan Amreika Latin (Crook & Manor 1995; Zhong 1998; Blair 2000; Conyers 2003; Crook 2003; Sarker 2003). Sebaliknya, desentralisasi mengakibatkan semakin besarnya kesenjangan antar daerah, sebagai yang terjadi di China, dan buruknya kualitas pelayanan public, sebagaimana terjadi di Bangladesh.

Desentralisasi dan DemokratisasiDemokrasi:

- “rule by the people”;- demokrasi merupakan konsep yang subyektif dan beragam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat (Dahl 1998; Sorensen 1998; Catt 1999);- Sorensen (1998: 4) : * makna demokrasi tumbuh dan berkembang dengan penambahan berbagai aspek dan dimensi ketika kontek social yang melingkupinya berubah; * pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pemaknaan demokrasi dengan penekanan pada aspek tertentu telah berimplikasi kepada beragam definisi tentang demokrasi.

Catt (1998:4): demokrasi adalah ”an ideal method of decision making” [sebuah metoda ideal dalam pembuatan keputusan].

Brian Barry (1992: 60: “a method of determining the content of laws [and other legally binding decisions] such that the preferences of the citizens have some formal connection with the outcome in which each counts equally.”[sebuah metode untuk menentukan isi dari hokum (dan keputusan-keputusan lainnya yang mengikat) di mana keinginan-keinginan dari warga negara memiliki kaitan formal dengan output dan keiginan-keinginan mereka masing-masing diperhitungkan secara sama].

Redy and Sabelo (1997: 572) : dalam sebuah system pemerintahan yang demokratis “the eligible people in a polity participate actively not only in determining the kind of people that govern them, but also participate actively in shaping the policy output of the government” [masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu berpartisipasi aktif dalam proses politik tidak hanya ketika menentukan orang-orang yang akan memerintah mereka, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam membentuk output kebijakan dari pemerintah].

system pemerintahan demokratis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu berkala, tetapi juga oleh keterbukaan system pemerintahan terhadap partisipasi dari kelompok marginal / kelompok-kelompok yang tersubordinasi.

Mekanisme proses politik inklusif esensial, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi demokrasi prosedural (electoralism), tapi menjadi demokrasi yang partisipatoris, dimana di dalamnya “the everyday rights, interests, perspectives and involvement of civil society at large must be taken into consideration by the powers-that-be, in between elections.” [hak, kepentingan, perspektif dan keterlibatan dari civil society harus dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan, di antara pemilu] (Loh 2008).

Saward (1998: 21): “equal effective inputs by citizens” harus menjadi basic guideline dari sebuah system yang demokratis.

Demokratisasidemokratisasi melibatkan sebuah proses transformasi

dari sebuah system politik yang tidak demokratis menuju system yang demokratis (Boyer 1993; Sorensen 1998; Quah 2004).

Dryzek (1996: 474) : “a matter of progressive inclusion of various groups and categories of people in political life” [sebuah proses pelibatan berbagai kelompok masyarakat secara progresif dalam kehidupan politik] yang juga berarti mencakup “an increase in the scope (or range) of issues brought under popular control, or an increase in the authenticity of that control” [peningkatan cakupan isu-isu yang berada dibawah control masyarakat, atau sebuah peningkatan dari kualitas control itu sendiri].

Dahl (1971: 4-5): demokratisasi melibatkan partisipasi public atau inklusifitas yang lebih besar dan juga kompetisi politik.

demokratisasi mencakup dua aspek penting, yaitu; pertama, proses perubahan rezim menuju sebuah system yang demokratis, dan kedua, pelibatan warga negara yang lebih luas ke dalam kehidupan politik.

Desentralisasi dan Demokratisasi

Desentralisasi sebagai strategy penting dalam mendukung proses demokratisasi.

Redy dan Sabelo (1997:572) dan Hart (1972: 604) : demokratisasi hanya akan efektif jika disertai dengan desentralisasi kekuasaan yang efektif.

Heller (2001: 140):

…[D]ecentralization contributes to democratic deepening if and when it expands the scope and depth of citizen participation in public decision making. Expanding the depth means incorporating previously marginalized or disadvantaged groups into public politics. Expanding the scope means bringing a wider range of social and economic issues into the authoritative domain of politics (shifting the boundary from the market to the demos). Democratic decentralization in other words means redistributing power (the authority to make binding decisions about the allocation of public resources) both vertically (incorporating citizens) and horizontally (expanding the domain of collective decision making).

[Desentralisasi berkontribusi terhadap upaya demokratisasi jika dan ketika desentralisasi melebarkan cakupan dan kedalaman dari partisipasi wargna negara dalam proses pembuatan keputusan public. Perluasan kedalaman disini bermakna pelibatan kelompok-kelompok marginal dalam proses politik. Sedangkan perluasan cakupan menyangkut membawa isu-isu social dan ekonomi yang lebih banyak ke dalam domain politik yang otoritatif [mengubah batasan dari market kepada rakyat]. Desentralisasi demokratik berarti redistribusi kekuasaan [otoritas untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat tentang alokasi dari sumberdaya public] baik secara vertical [melibatkan warga negara] dan horizontal [memperluas domain dari pembuatan keputusan kolektif].

Desentralisasi:- “brings the policymaking unit closer to the people” : partisipasi public yang lebih besar dalam proses politik, dan juga pada gilirannya memungkinkan preferensi public yang lebih luas masuk ke dalam formulasi kebijakan (Graglia 2000; Heller 2001). - mendorong partisipasi public dalam proses politik di luar pemilu, yaitu tidak hanya ditujukan kepada “the execution of government programs”, tetapi juga ditujukan kepada pembuatan keputusan tentang anggaran negara dan program-program (Abers 1996).

Bibliography

 

The World Bank. Available from: http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/diferent_forms.html.Alderfer, H. F. 1964, Local government in Developing Countries, McGraw-Hill, New York.Arikan, G. G. 2004, 'Fiscal decentralization: a remedy for corruption?', International Tax and Public Finance, vol. 11, no. 2, pp. 17-195.Bardhan, P. 2002, 'Decentralization of governance and development', The Journal of Economic Perspectives, vol. 16, no. 4, pp. 185-205. Available from: http://links.jstor.org/sici?sici=0895-3309%28200223%2916%3A4%3C185%ADOGAD%3E2.0.CO%3B2-8 [21 October 2005].Blair, H. 2000, 'Participation and accountability at the periphery: democratic local governance in six countries', World Development, vol. 28, no. 1, pp. 21-39.Breton, A. 2000, 'Federalism and decentralization: ownership rights and the superiority of federalism', Publius, vol. 30, no. 2, pp. 1-17.Burns, D., Hambleton, R. & Hogget, P. 1999, The politics of decentralization: revitalising local democracy, The Macmillan Press, Hampshire and London.Conyers, D. 1984, 'Decentralization and development: a review of literature', Public Administration and Development, vol. 4, pp. 187-197.Conyers, D. 1986, 'Future directions in development studies: the case of decentralization', World Development, vol. 14, no. 5, pp. 593-603.Conyers, D. 2003, 'Decentralization in Zimbabwe: a local perspective', Administration and Development, vol. 23, pp. 115-124.Crook, R. C. 2003, 'Decentralization and poverty reduction in Africa: the politics of local-central relations', Public Administration & Development, vol. 23, pp. 77-88.Crook, R. C. & Manor, J. 1995, 'Democratic decentralisation and institutional performance: four Asian and African experiences compared', Journal of Commonwealth & Comparative Politics, vol. 33, no. 3, pp. 309-334.Furniss, N. 1974, 'The practical significance of decentralization', The Journal of Politics, vol. 36, no. 4, p. 961. Available from: http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3816%28197411%2936%3A4%3C958%3ATPSOD%3E2.0.CO%3B2-Q [21 October 2005].Harris, H. L. 1948, 'The implication of decentralization', in Decentralization, ed. H. L. Harris, et al., The Australian Institute of Political Science, Sydney, pp. 1-33.Hart, D. K. 1972, 'Theories of government related to decentralization and citizen participation', Public Administration Review, vol. 32, no. Special Issue: Curriculum essays on citizens, politics, and administration in Urban Neighboorhoods (October), pp. 603-621.Huntington, S. P. 1991, The Third Wave, The University of Oklahoma Press, Norman.Huther, J. & Shah, A. 1998, Applying a simple measure a good governance to the debate of fiscal decentralization, World Bank.Levy, F. & Truman, E. M. 1971, 'Toward a rational theory of decentralization: another view', The American Political Science Review, vol. 65, no. 1, pp. 172-179. Available from: http://links.jstor.org/sici?sici=0003=0554%28197103%2965%3A1%3C172%3ATARTOD%3E2.0.CO%3B2-Z [21 October 2005].Litvack, J., Ahmad, J. & Bird, R. 1998, Rethinking decentralization in developing countries, The World Bank, Washington, D.C.Manor, J. 1999, The political economy of democratic decentralization, The World Bank, Washington D.C.Mawhood, P. 1983, 'Decentralisation: the concept and the practice', in Local government in the Third World, ed. P. Mawhood, Wiley, Chichester, pp. 1-24.McLure, C. E. J. 1995, 'Comment on "The Dangers of Decentralization" by Prud homme', The World Bank Research Observer, vol. 10 Aug, no. 2, pp. 221-226.Ouedraogo, H. M. S. 2003, 'Decentralisation and local government: experiences from Francophone West Africa', Public Administration & Development, vol. Feb 23, pp. 97-103.Prud'homme, R. 1995, 'The dangers of decentralization', The World Bank Research Observer, vol. 10, no. 2, pp. 201-220.Rodden, J. 2004, 'Comparative federalism and decentralization', Comparative Politics, vol. July, pp. 481-500.Rondinelli, D. A. & Cheema, G. S. 1983, 'Implementing decentralization policies', in Decentralization and development: Policy implementation in Developing Countries, eds G. S. Cheema & D. A. Rondinelli, Sage Publications, Beverly Hills, pp. 7-34.Rondinelli, D. A., Nellis, J. R. & Cheema, G. S. 1983, Decentralization in developing countries: a review of recent experience, World Bank Staff Working Paper No. 581, Washington, DC, World Bank.Samaratunge, R. 1998, Decentralisation and development: partners in the 21st Century?Sarker, A. E. 2003, 'The illusion of decentralization: evidence from Bangladesh', The International Journal of Public Sector Management, vol. 16, no. 7, pp. 523-538.Schneider, A. 2003, 'Decentralization: conceptualization and measurement', Studies in Comparative International Development, vol. 38, no. 3 (Fall), pp. 32-56.Slater, D. 1989, 'Territorial power and the peripheral state: the issue of decentralization', Development and Change, vol. 20, pp. 501-531.Smith, B. C. 1985, Decentralization: the territorial dimension of the state, George Allen & Unwin, London.Treisman, D. 1999, 'Political decentralization and economic reform: a Game-Theoretic analysis', American Journal of Political Science, vol. 43, no. 2, pp. 488-517. Available from: http:// links.jstor.org/sici?sici=0092-5853%28199904%2943%3A2%3C488%3ADAERA%3E2.0.CO%3B2-4 [31 January 2006].Turner, M. 2002, 'What happened to deconcentration? Recent initiatives in Cambodia', Public Administration & Development, vol. 22, no. 4 (Oct), pp. 353-364.Turner, M. & Hulme, D. 1997, Governance, administration and development, Macmillan Press LTD, London.Turner, M., Podger, O., Sumardjono, M. & Tirthayasa, W. K. 2003, Decentralisation in Indonesia, Asia Pacific Press, Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University, Canberra.UNDP 1999, Decentralization: a sampling of definitions, Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance.Zhong, Z. D. 1998, 'Decentralization and New Central-Local Conflicts in China', American Asian Review, vol. 16, no. 4, pp. 63-94.