Diplomasi Indonesia - Korea Selatan dalam Rangka Kerjasama Energy.

Haryani Intan Pratiwi*

Nurita Kasmi*

Pinta Saulian*

Ramadhani Putri*

Rika Ardina*

Abstract

This article would propose an effective diplomacy strategy to secure Indonesia’s energy

security. Indonesia’s diplomacy will always be attached to Indonesia’s foreign policy which

is the projection of its domestic policy. This article aims to determine the background of

esthablihment of cooperation between Indonesiaand South Korea, describes Strategic moves

by Indonesia and South Korea to tackle the energy crisis in Indonesia and South Korea to

find The motivation To cooperate with Indonesia in the field of energy. In this article we

using the methods of qualitative research that based from the data, beside that it also came

from social phenomena analyses. Indonesia, as a country that needs energy for its economic

development, is connected to the global energy market. Indonesia will always strive to ensure

stable energy supply to the country, especially oil. Indonesia is an oil importing country

along with other countries. These countries have to think about energy conservation for a

sustainable development. Energy conservation could be achieved through energy

diversification, whether it is energy supply diversification or energy source diversification.

This article will also explore on how Indonesia’s energy diplomacy should be conducted so

that Indonesia will have much more options in energy supply source, including how to create

ties with energy exporting countries. In this article, Indonesia’s energy diplomacy will be

analyzed on cooperation of bilateral between Indinesia-South Korea.

Keywords: agreement, cooperate, , Interdependence, .

Pendahuluan

Sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan bilateral Indonesia-

Republik Korea (Korea Selatan) terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun di berbagai bidang. Hubungan yang erat ini terlihat pada

peningkatan pesat kerjasama dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tercermin dari semakin

bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang mencakup politik,

keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya. Dalam konteks hubungan bilateral,

Indonesia–Korea Selatan berada pada posisi yang saling melengkapi. Kedua negara berpotensi

untuk saling mengisi satu sama lain. Di satu pihak, Indonesia memerlukan modal/investasi,

teknologi dan produk-produk teknologi. Di lain pihak, ROK memerlukan sumber alam/mineral,

tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar. ROK merupakan alternatif sumber teknologi

khususnya di bidang heavy industry, IT dan telekomunikasi.

Dalam artikel ini kami membahas tentang diplomasi Indonesia mengenai hubungan

bilatearal Indonesia dan Korea Selatan Khususnya dalam kerjasama energy. Hubungan

Indonesia-korea Selatan telah berkembang ketika ditandatanganinya Joint Declaration on

Strategic Partnership between RI and ROK to promote Friendship and Cooperation in the 21st

Century oleh pemimpin kedua Negara tahun 2006 yaitu antara Presiden Republik Korea, Roh

Moo-Hyun dalam kunjunganya ke Indonesia Desember 2006.

Bulan Juli 2007, sebagai realisasi forum energi Indonesia-ROK, kedua negara telah

menandatangani kesepakatan investasi sektor energi sebesar US$8,45 miliar. Kerjasama di sektor

energi tersebut mencakup minyak dan gas, listrik dan pembangkit energi serta energi terbarukan,

dan batubara. Pembentukan Forum Bisnis dan Energi Indonesia–ROK akan dapat membuka

lebih lebar peluang kerjasama energi yang konkrit baik di tingkat pemerintah maupun swasta,

khususnya ke arah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia. Terkait

dengan kerjasama energi, Indonesia mengajak Pemerintah dan pihak swasta ROK untuk

bersama-sama merealisasikan program kerjasama riset pemanfaatan teknologi nuklir untuk

tujuan damai dan pengembangan sumber energi alternatif (alternative energy), seperti bio-fuel

dan hydro-electric. 1

1 Diakses dari : http://www.deplu.go.id . Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Selatan.

Di bidang energi nuklir, sejak tahun 1998, kedua negara telah mulai membahas Draft

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Korea for the Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy.  Persetujuan

yang kemudian ditandatangani tanggal 4 Desember 2006 ini meliputi bentuk-bentuk kerjasama

antara lain seperti penelitian dan pengembangan energi nuklir untuk maksud damai, penelitian

dan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, produksi dan aplikasi radioaktif isotop di

sektor industri, pertanian dan teknologi akselerator.  Departemen ESDM RI dan Mocie Republik

Korea selanjutnya juga telah menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama

pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 tidak menyurutkan kerjasama kedua

Negara ini, Korea Selatan tetap melakukan kerjasama dengan Indonesia, bahkan Korea Selatan

salah satu Negara yang tidak mundur dari pasar Indonesia ketika menjadi krisis keuangan global

tersebut. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan melihat pasar Indonesia sangat potensial yang

didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak.

Kerjasama perdagangan dan energy Indonesia dan Korea Selatan berhubungan juga

dengan organisasi perdagangan internasional. Indonesia yang secara resmi bergabung dengan

World Trade Organization dengan meratifikasi konvensi WTO melalui Undang-Undang No.7

tahun 1994 secara hukum terikat kepada ketentuan-ketentuan General Agreements on Tariff and

Trade (GATT).

Era perdagangan global, kebijakan politik luar negeri menjadi sangat penting. Di dalam

menyusun kebijakan politik luar negeri, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen terhadap

sejumlah blok perdagangan, khususnya berikut ini :

1. WTO. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, kebijakan yang ditetapka harus sejalan

dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagan internasional yang telah disepakati

bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya.

2. APEC. Kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia harus juga sejalan dengan

kesepakatan dalam APEC yang menerapkan perdagangan bebas oleh Negara-negara maju

anggota APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh Negara-negara berkembang anggota

APEC pada tahun 2020.

3. ASEAN. Kebijakan politik luar negeri Indonesia juga harus sejalan dengan kebijakan

AFTA menuju perdagangan bebas yang telah dimulai sejak tahun 2003Juga kebikjakan

politik luar negeri Indonesia harus sejalan dengan kesepakatan untuk mempercepat

integrasi ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015.

4. EPA. Indoneisa telah menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) dengan

Jepang pada tahun 2006. Oleh karena itu kebijakan politik luar negeri Indonesia juga

harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut.

5. KEK. Indonesia juga telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kawasan Ekonomi

Khusus dengan Singapura, dan ini berarti Indonesia punya suatu komitmen yang harus

dicerminkan di dalam kebijakkan politik luar negerinya.2

Dengan komitmen yang telah di buat pemerintah dalam politik luar negrinya pemerintah

Indonesia juga melaksanakan diplomasinya dengan setiap negara, begitu pun dengan korea

selatan dengan berlandasan dengan strategi politik luar negri diatas.

Kondisi Energi di Indonesia

Sampai tahun 2000, Indonesia merupakan produsen minyak terbesar di ASEAN. Namun

seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan produksi di Indonesia dari hari ke hari. Puncak

produksi ASEAN yang dicapai pada tahun 2000 kini mulai menurun. Pada tahun 2008, produksi

kawasan ini mencapai 2,6 juta barel per hari. Namun sampai tahun 2030 produksi negara-negara

ASEAN diperkirakan akan terus melemah sampai hampir separuhnya, atau menjadi sekitar 1,4

juta barel per hari. Sampai saat ini, produksi minyak Indonesia belum menunjukkan kenaikan.

Dengan upaya keras, produksi hanya dapat distabilkan pada tingkat 950 ribu barel per hari.

Menurut kajian Indonesia Energy Outlook 2008, produksi nasional menurun dengan laju 4,4%

per tahun. Kalau skenario itu benar-benar terjadi, maka produksi minyak nasional pada tahun

2030 hanya akan tinggal sekitar 354 ribu barel per hari, sebuah jumlah yang sangat minim tatkala

kebutuhan minyak semakin membengkak.3

2 Afrizal dan Nisrin.2011.“Kerjasama Energi Indonesia-Korea Selatan Tahun 2006-2010”. Jurnal Hubungan Internasional,vol,3 No.1.

3 Maizar Rahman, Masa Depan Pasokan Minyak, Majalah Trust, 16 Agustus 2010

Dengan skenario tanpa kenaikan produksi, impor Indonesia akan terus meningkat

sehingga pada tahun 2030 diperlukan impor sekitar 2,7 juta barel per hari. Jumlah yang sangat

besar ini memerlukan persiapan pengamanan sumber-sumber impor karena ketatnya persaingan

dengan negara-negara pengimpor lainnya. Penanganan ketersediannya tidak bisa begitu saja

diserahkan kepada mekanisme pasar. Indonesia membutuhkan energi dalam jumlah yang besar

untuk memenuhi kinerja perekonomiannya dewasa ini. Kebutuhan total energi Indonesia

sebagian besar berasal dari minyak bumi atau bahan bakar minyak (sebesar 54,04%) dan gas

alam (sebesar 21,94%). Patut dicatat bahwa Indonesia saat ini masih melakukan impor Crude Oil

sebesar 400.000 barel/hari dan juga impor BBM rata-rata sekitar 400.000 barel/hari, dengan

jumlah mayoritas impor dari Timur Tengah.

Indonesia terkenal dengan potensi sumberdaya alam dan energy yang melimpah didunia.

kekayaan alam seperti inilah yang menjadikan peluang bagi pemerintah Indonesia mendapatkan

devisa seperti menarik investor untuk menanamkan saham diindonesia, melakukan ekspor

sumber energy dan kerja sama dengan beberapa negara.

Untuk pemenuhan sumber energy bagi beberapa negara yang menjalani kerjasama

dengan Indonesia, maka perlu di ketahui sejauh mana ketersediaan energy di Indonesia. Di

bawah ini akan di jabarkan mengenai kondisi energy yang di miliki Indonesia sampai saat ini.

1. Minyak bumi

Cadangan minyak bumi saat ini di Indonesia di perkirakan 9 miliyar barel, dengan

tinggkat produksi rata-rata 0,5 milyar barel/tahun, sehingga di perkirakan cadangan minyak akan

habis dalam waktu 18 tahun . cadangan gas di perkirakan 170 TSCF(trillion standart cubic feed),

cadangan batu bara diperkirakan 57 milyar ton dengan kapasitas produksi 131,72 juta ton/tahun.

Sumber energy minyak bumi merupakan salah satu sumber energy yang di gunakan dalam

pemenuhan kebutuhan individu, industry, dan ekspor ke sejumlah negaradi dunia.

2. Gas Bumi

Gas bumi merupakansalah satu sumber energy terbesar yang di miliki oleh Indonesia .

cadangan gas yang dimiliki oleh Indonesia dapat di katakana baik karna konsumsi masyarakat

Indonesia dalam penggunaan elpiji (liquefied petroleum gas-LPG) sebagai bahan bakar untuk

keperluan rumah tangga dan industry masih tergolong rendah dibandingkan negara tetangga.

Saat ini negara Indonesia baru mengkonsumsi elpiji sebesar 1,1 juta ton/tahun. Adapun

kemampuan produksi elpiji yang ada di dalamm negri adalah 3 juta ton, sehingga masih terdapat

sisa produksi sebesar 1,9 juta ton/tahun yang belum dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri.

Disamping itu, peerintah dapat menekan biaya pengadaan impor minyak tanah dari

sebesar RP 5,8 triliyun menjadi RP 8,4 Triliyun.dengan demikian , biaya impor yang dibutuhkan

dapat berkurang sebesar RP 400 miliyar/tahun.

Di negara lain seperti Malaysia dan thailan pemberian subsidi di tujukan pada elpiji yang

di kenal sebagai sumber energy bersih. Sementara itu, masyarakat Indonesia sebagian besar msih

menggunakan minyak tanah yang energy efektifnya lebih rendah di bandingkan elpiji.

3. Batu bara

Indonesia memiliki peran penting sebagai pemasok batu bara dunia. Menurut world coal

intitute, sejak 2004 indonesia telah menjadi eksportir batu bara kedua terbesar setelah Australia

dengan kontrubusi 26% terhadap total ekspor pada 2007. Ekspor batu bara tertinggi adalah untuk

wilayah di asia di antaranya yaitu korea selatan. Hingga saat ini sebagian besar produksi

batubara Indonesia di ekspor diluar negeri.

4. Energy panas bumi

Saat ini cadangan panas bumi di Indonesia mencapai 27.000 Megawatt of electrical

output ( Mwe), sedangkan yang sudah dimanfaatkan hanyaa 1/3 nya yakni 9000 Mwe atau setara

dengan listrik 800 Mw. Untuk mengembangkan panas bumi pemerintah menyiapkan 14 wilayah

kerja petambangan (WKP). Di WKP ini nantinya akan di bangun pembangkit listrik.4

Kebutuhan Energi Korea Selatan

4 ibid

Tahun 2006 kebutuhan korea selatan akan energy termasuk tinggi, di mana kebutuhan

akan minyak sebanyak 104,8 juta ton menempati urutan ke 7 di dunia setelah india.kebutuhan

energy nuklir bagi korea selatan adalah sebanyak 29,6 juta ton menempati urutan ke enam dan

kebutuhan hidrolistrik adalah sebanyak 1,3 juta ton dimana korea selatan menduduki urutan ke

sepuluh.

Berdasarkan tinjauan data statistic dunia bahwa korea selatan untuk tahun 2010

menduduki urutan ke-delapan dalam hal konsumsi energy. Korea selatan mengkonsumsi

sebanyak 2,1% dari total energy yang ada di dunia. Amerika Serikat bersama dengan jepang dan

korea selatan tergolong negara yang masih sangat bergantung pada minyak mengingat konsumsi

yang sangat tinggi yaitu lebih dari 40% kebutuhan energinya di pasok oleh minyak. Walaupu

korea selatan di lain sisi sudah mengembangkan berbagai sumber energy lainnya baik dari gas

alam dan batu bara maupun energy nuklir. Meskipun begitu, besarnya kebutuhan energy karna

industry , dan jumlah penduduk yang besar membuat korea selatan masih menggunakan minyak

sebagai sumber utama kebutuhan energynya.

1. Minyak Bumi

Korea selatan merupakan negara yang tidak memiliki cadangan minyak. dengan tidak

adanya cadangan minyak dalam negeri, korea selatan harus mengimpor semua minnyak mentah.

Minyak membentuk bagian terbesar dari total konsumsi energy korea selatan, meskipun

sahamnya telah menurun setelah bertahap dalam beberapa tahun terahir.

Minyak menyumbang 52% dari konsumsi energy utama korea selatan pada tahun 2003.

Pada tahun 2006, negara yang mengkonsumsi sekitar 2.170,000 barel per hari (bbl/d) minyak,

turun dari tinggi 2,26 juta bbl/d pada tahun 1997, semua yang diimpor. Permintaan telah

berfluktuasi sangat sedikit sejak tahun 2000.

Total ketergantungan korea selatan pada impor minyak telah menyebabkan kebijakan

mengamankan dan diversifikasi pasokan minyak negara itu. Korea selatan mengembangkan

rencana jangka pendek dan pendekatan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan minyak.

Dalam jangka pendek, telah mengembangkan minyak cadangan strategis yang dikelola oleh

negara yaitu Korea oil Corporation (KNOC).sahamnya setara dengan pasokan 90-hari.

2. Gas Alam

Korea Selatan saat ini bergantung pada impor gas alam cair liquefied natural gas (LNG)

untuk sebagian besar gas alam, meskipun mulai memproduksi sejumlah kecil gas alam dari satu

lapangan lepas pantai di awal tahun 2004. Impor LNG dimulai pada tahun 1986, setelah

berdirinya negara milik perusahaan monopoli importer LNG KOREA GAS (KOGAS). Impor

LNG tumbuh hamper 17% pada tahun 2004, melanjutkan pola pertumbuhan cepat yang telah

terganggu hanya sekali, selama krisis keuangan asia tahun 1997-1998. Konsumsi Korea Selatan

terahadap gas alam untuk tahun 1980-2003 meningkat.

3. Batu Bara

Kebutuhan Korea Selatan terhadap batu bara termasuk tinggi, karena sekitar 22% dari

total kebutuhan energy Korea Selatan berasal pasokan batu bara. Sebagian batu bara ini diimpor

dari Australia dan Cina dan Amerika. Meningkatnya permintaan batu bara di Cina yang

menaikan harga tajam untuk importir batu bara termasuk Korea Selatan.

4. Listrik

Korea Selatan menggunakan kombinasi kapasitas termal (minyak, gas, alam dan batu

bara), nuklir, dan tenaga air untuk memenuhi permintaan untuk tenaga listrik. Kapasitas

pembangkit listrik total 57 gigawatt (GW) pada awal tahun 2003. Pada bulan September 1998,

KEPCO resmi khusus Ulchin nomornya 3 reaktor nuklir dan meluncurkan pembangunan

Bilangan Tenaga Nuklir Tanaman Ulchin 5 dan 6. Ulchin Nomor 3 memiliki kapasitas

pembangkit sebesar 1 GW dan merupakan pembangkit listrik nuklir pertamadibangun

sepenuhnya dengan teknologi Korea Selatan dari desain untuk konstruksi. Pemerintah Korea

Selatan sebelumnya mengikat KEPCO menjadi generasi yang terpisah,transmisi, dan unit

distribusi.

Korea Selatan telah meratifikasi Protokol Kyoto tentang emisi gas rumah kaca, dan

sementara statusnya sebagai “non-Annex I negara” berarti tidak dilakukan untuk memenuhi

target spesifik, rencana masa depan menekankan pengembangan lebih pembangkit listrik tenaga

nulkir untuk mengurangi pertumbuhan emisi karbon. Sebuah tanaman selusin nuklir tambahan

direncanakan sebelum tahun 2015, yang akan meningkatkan pangsa nuklir pembangkit listrik di

Korea selatan secara substansional.

5. Energy Nuklir

Kebutuhan akan energy akan mendorong semua negara untuk “berburu” sumber energy

baik dari bahan bakar fosil, nuklir sampai energy terbaharukan. Pengembangan energy nuklir

untuk tujuan sipil seperti reactor nuklir untuk pembangkit daya dimulai secara intensif setelah

konferensi Geneva “On The Peaceful uses of atomic energy” yang disponsori oleh UN (PBB)

tahun 1955.

Penggunaan energy tenaga nuklir di Korea Selatan merupakan salah satu pilihan untuk

mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak. Energy nuklir dapat digunakan untuk

generasi listrik. Korea Selatan sedang mencari cara untuk mengekspor teknologi nuklir, dengan

tujuan ekspor 80 reaktor nuklir pada tahun 2030.5

Konsep Ketahanan Energi

Pengertian ketahanan energi secara umum adalah suatu kondisi di mana kebutuhan

masyarakat luas akan energi dapat dipenuhi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip

ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan akseptabilitas (mutu dan harga).

Untuk itu upaya menciptakan energy security membutuhkan dukungan dan keterjaminan

terhadap akses ataupun sumber-sumber energi serta proses konversi dan distribusi energi yang

dibutuhkan untuk menjamin terciptanya energy security dalam rangka kelangsungan hidup

negara dalam jangka pendek maupun panjang.6

Bagi negara-negara importir berkembang, seperti Indonesia, ketahanan energi dijaga

dengan cara mencari solusi yang tepat dalam menyikapi perubahan energi yang akan berdampak

pada perekonomian mereka. Negara-negara berkembang sangat berkepentingan dengan gejolak

harga energi global karena isu ini sangat mempengaruhi kondisi sosial dan domestik mereka.

5 ibid6Ronald Eberhard. http://sekdilu35.wordpress.com/2011/12/30/peran-diplomasi-indonesia-untuk-ketahanan-energi- nasional/ . Diakses 10 agustus 2013 pukul 17.00.

Politik Luar Negeri dan Diplomasi Energi Indonesia

Politik Luar Negeri bidang energi adalah kebijakan, sikap, dan langkah

Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain,

organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi

masalah energi global guna mencapai tujuan nasional yakni ketahanan energi. Diplomasi adalah

instrumen politik luar negeri untuk mencapai tujuan tersebut. Diplomasi energi merupakan cara

yang dapat ditempuh Pemerintah RI untuk mengamankan pasokan energi. Promosi energi di luar

negeri cukup menarik investasi karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan, seperti sumber

energi cukup besar (40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia) dan ditambah dengan 35%

penduduk Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Hal ini akan menarik investor luar

negeri untuk mengembangkan potensi panas bumi Indonesia. Investor asing diperlukan karena

investasi di bidang panas bumi cukup mahal. Sebagai gambaran, untuk menghasilkan 1 MW

listrik dibutuhkan kira-kira 3 juta dolar AS. Selain itu, Indonesia juga memiliki pertumbuhan

konsumsi energi yang pesat dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia, terutama angkatan

kerja yang produktif, juga pesat. Jumlah pekerja yang banyak mengindikasikan dibutuhkannya

banyak lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja menandakan pertumbuhan industri yang

sudah pasti memerlukan energi.

Diversifikasi energi diperlukan guna menjamin keberlangsungan pembangunan.

Pengembangan energi alternatif memerlukan sinergi antar stakeholder terutama dari aspek

kebijakan, penelitian, dana dan teknologinya. Indonesia memandang penting konservasi dan

konversi energi sebagai langkah strategis mengatasi peningkatan kebutuhan energi di masa

mendatang dan guna menjaga keamanan pasokan energi. Hal terpenting adalah adanya kemauan

politis untuk mengarahkan kebijakan energi dari yang berlandaskan energi fosil kepada energi

alternatif atau terbarukan. Oleh karena itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan

pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Posisi minyak bumi secara bertahap akan

digantikan dengan sumber energi lain yaitu batubara, gas, panas bumi serta energi baru dan

terbarukan termasuk biofuel. Strategi bauran energi (energi mix) Indonesia merupakan komitmen

Pemerintah untuk mendorong green economy sekaligus sebagai langkah strategis memperkuat

ketahanan energi.7

Potensi energi terbarukan Indonesia yang sangat besar sampai saat ini belum berkembang

dengan baik antara lain karena kendala teknologi yang mahal. Oleh karena itu tetap dibutuhkan

investasi luar negeri. Untuk mendorong investasi, disinilah diplomasi berperan. Promosi energi

yang dapat dilakukan para diplomat RI di luar negeri cukup menarik karena Indonesia memiliki

beberapa keunggulan, yakni:

Sumber energi cukup besar (40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia) dan

ditambah dengan 35% penduduk Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Hal ini

akan menarik investor luar negeri untuk mengembangkan potensi panas bumi Indonesia.

Konsumsi energi yang pesat dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia. Terutama

angkatan kerja yang produktif. Jumlah pekerja yang banyak berarti dibutuhkan banyak

lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja menandakan pertumbuhan industri yang sudah

pasti memerlukan energi. Hal ini menjamin adanya konsumen domestik bagi investor

asing

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi bauran energi (energi mix) untuk mendorong

green economy sekaligus sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi. Dalam hal ini

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan

diikuti dengan Instruksi Presiden   No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan

Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, dan Instruksi Presiden   No. 2/2006 tentang Penyediaan

dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

Simpulan

7 Ronald Eberhard.http://www.peran diplomasi Indonesia dan pertahanan energy.go.id. diplomasi Indonesia dalam bidang energy.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan hubungan yang

saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Di satu sisi Indonesia membutuhkan

investasi serta produk-produk teknologi informatika serta telekominikasi dari Korea Selatan. Di

sisi lain, Korea Selatan membutuhkan sumber daya alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar

Indonesia yang sangat besar.

Hubungan diplomasi yang terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan dapat

dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya frekuensi peningkatan jumlah kerjasama

antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam berbagai bidang pada setiap tahun. Selain itu,

aktor-aktor non-state juga ikut berperan besar dalam melakukan diplomasi multi jalur dengan

Korea Selatan. Sehingga hubungan diplomasi antara keduanya semakin baik dan semakin intens

serta kerjasama yang dilakukan juga semakin banyak antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Saat ini, terlihat jelas bahwa multi track diplomacy sangat tepat untuk menjelaskan

hubungan bilateral terutama dalam ranah diplomasi antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Peran pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan Korea Selatan memang masih

dominasi oleh pemerintah saat ini. Tetapi, diplomasi formal yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan terkadang kurang efektif untuk menghasilkan long

term effect bagi kedua negara.

Sedangkan, long term effect dari diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non

pemerintah lebih bersifat jangka panjang dan menuju pada masa yang akan datang. Selain itu,

diplomasi yang dilakukan oleh aktor non state tersebut terbukti lebih efektif dalam memberikan

pemahaman secara mendalam daripada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara.

Sebab aktor non state dalam melakukan diplomasinya, mereka menggunakan cara-cara informal

yang cenderung membuat diplomasi tercipta secara sendirinya atau alami.

Pada akhirnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan mencapai titik

kepuasan, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari adanya hubungan bilateral

yang ada. Walaupun tingkat keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing negara berbeda

porsinya tetapi secara keseluruhan hubungan keduanya sangat produktif dan mutual. Dengan

adanya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui diplomasi yang terus

dilakukan secara intensif oleh aktor-aktor dalam multi track diplomacy, maka dapat dipastikan

hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan akan terus berjalan baik di masa yang

akan datang.

Sedangkan bagi pihak korea selatan, kekurangannya terletak pada bidang lain yaitu

mengenai sumber daya alamnya. Korea dan negara-negara konsumen pada umumnya

melakukan upaya diplomasi yang sama dengan mengandalkan kekuatan ekonomi, pendanaan

dan teknologi mereka. Berbagai aliansi maupun kerjasama sudah tercipta, baik antarnegara

produsen energi dalam rangka mengamankan harga energi, maupun antarnegara produsen dan

konsumen dalam rangka mengamankan pasar dan pasokan energi dari masing-masingnya, dan

antarnegara konsumen sendiri dalam rangka mengamankan pasar dan pasokan energi dari

masing-masingnya, dan antarnegara konsumen sendiri dalam rangka mengatasi krisis energi.

Karena ada hal yang saling melengkapi ini lah maka Indonesia melakukan diplomasinya

dengan korea selatan di bidang energy termasuk bidang yang lainya, dan Indonesia sendiri tidak

hanya melakukan diplomasinya di bidang energy hanya dengan korea selatan tapi dengan negara

yang lainya. Walaupun begitu korea selatan termasuk salah satu, hubungan bilateral yang

berlansung cukub baik.

Hubungan dan kerjasama yang berlansung cukup baik ini juga ditandai dengan di

berikanya tanda kehormatan jasa diplomasi Gwanghwa Medal dari Pemerintah Korea Selatan,

Jumat 14 Desember 2012. Anugerah tersebut diberikan oleh Duta Besar Korea Selatan Kim

Young-Sun di Hotel Grand Hyatt Jakarta kepada menteri perekonomian kita yaitu Hatta Rajasa.

Yang menjadi utusan Indonesia dalam melaksanakan diplomasi.

 

Gwanghwa Medal merupakan medali tertinggi di bidang diplomatik yang diberikan

Pemerintah Korea Selatan kepada pejabat pemerintah dari negara mitra yang telah memberikan

kontribusi besar dalam peningkatan hubungan kerjasama.

Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Korsel dalam meningkatkan hubungan

kerjasama dengan Indonesia yang mencakup banyak bidang, yaitu perdagangan, investasi,

infrastruktur, energi, pertanian, kehutanan, perikanan, industri pertahanan dan lingkungan hidup.

Sebagaimana diketahui, hubungan kenegaraan Indonesia dengan Korea Selatan telah

berjalan selama lebih dari empat dasawarsa yang ditandai dengan penandatanganan pembukaan

hubungan diplomatik tingkat konsuler pada tahun 1966.

Sejak Indonesia dengan Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1973,

kedua negara telah melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral dan

kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, seni dan budaya, industri, pariwisata

dan olahraga.

Dalam dua tahun terakhir hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan semakin

meningkat. Hal itu ditandai dengan telah ditandatanganinya berbagai bentuk kerjasama di bidang

perdagangan dan invetasi.

Perjanjian kerjasama RI-Korea Selatan yang telah ditandatangani oleh Menko

Perekonomian dengan Minister of Knowledge Economy of Korea sejak kunjungan Hatta Rajasa

sebagai special envoy Presiden RI ke Korea Selatan pada bulan Februari  2011 antara lain: MoU

for A Partnership on Economic Cooperation, Term of Reference between the Republic of

Indonesia and the Republic of Korea concerning the Establishment of Joint Secretariat for the

Implementation of MP3EI, dan Memorandum of Understanding Between The Ministry of

Knowledge Economy of The Republic of Korea And The Coordinating Ministry For Economic

Affairs of The Republic of Indonesia on Cooperation in The Field of Green Cars.

 

Hatta Rajasa sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan

yang diberikan pemerintah Korea. Hatta juga menyambut baik keinginan Korea untuk terus

mendukung dan menjadi mitra sejati bagi Indonesia dalam pelaksanaan program MP3EI yang

akan menjadikan Indonesia sebagai Negara ekonomi terbesar ke-9 di dunia pada tahun 2025. 

Dalam beberapa kali kesempatan, Hatta mengatakan bahwa pertemuan tahunan Joint

Task Force Indonesia-Korea yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dari kedua

negara telah memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kerjasama di berbagai bidang,

yaitu perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri

pertahanan dan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Maizar Rahman, Keamanan, Kebijakan, dan Diplomasi Energi, Warta Ekonomi.

Afrizal dan Nisrin.2011.“Kerjasama Energi Indonesia-Korea Selatan Tahun 2006-2010”. Jurnal

Hubungan Internasional,vol,3 No.1.

Maizar Rahman, Masa Depan Pasokan Minyak, Majalah Trust, 16 Agustus 2011

Ronald Eberhard.http://www.peran diplomasi Indonesia dan pertahanan energy.go.id. diplomasi

Indonesia dalam bidang energy.

Diakses dari : http://www.deplu.go.id . Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Selatan.