IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TESIS
Oleh
INDAH GUSTINA 057024035/SP
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2008
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Dalam Program Magister Studi Pembangunan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh
INDAH GUSTINA 057024035/SP
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2008
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
PERNYATAAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TESIS
Dengan ini saya manyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Medan, Februari 2008
(Indah Gustina)
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN
Nama Mahasiswa : Indah Gustina Nomor Pokok : 057024035 Program Magister : Studi Pembangunan
Menyetujui, Komisi Pembimbing
(Drs. Zulkifli Lubis, MA) (Drs. Sudirman, MSP) Ketua Anggota Ketua Program Studi Direktur (Drs. Subhilhar, MA, Ph.D) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc) Tanggal Lulus : 20 Februari 2008
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Telah diuji pada Tanggal 20 Februari 2008 PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Drs. Zulkifli Lubis, MA Anggota : 1. Drs. Sudirman, MSP 2. Drs. Bengkel Ginting, M.Si 3. Drs. Irfan, M.Si 4. Drs. Subhilhar, MA, Ph.D.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil’alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
limpahan berkah, rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya serta salawat dan salam kepada
Nabi Muhammad SAW yang memberikan kekuatan kepada penulis dapat
menyelesaikan tesis dari perkuliahan Program Magister Studi Pembangunan Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Implementasi Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun”.
Penulisan tesis merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Program Magister
Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dalam
menyelesaikan studi.
Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak,
baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sangat kepada :
1. Terutama sekali ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua
orangtua tercinta, Papa dan Mama yang sangat sabar mendukung penulis hingga
dapat menyelesaikan studi ini. Kepada adik-adikku tersayang, Irvan dan Fitri agar
lebih bersemangat mengejar pendidikan.
2. Bapak Drs. Subhilhar, MA, Ph.D selaku Ketua Program Magister Studi
Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si. selaku Sekretaris Program Magister Studi
Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulkifli Lubis, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Sudirman,
MSP selaku Pembimbing II atas kesabaran dan keikhlasannya dalam
membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Drs. Bengkel Ginting, M.Si selaku Penguji I dan Bapak Drs. Irfan, M.Si
selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran yang konstruktif bagi
perbaikan tesis ini.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
6. Bapak Drs. Shafwan Hadi Umry (mantan Kepala Balai Bahasa Medan) yang
telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi pada
Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara.
7. Bapak Sahril, S.S. dan teman-teman Balai Bahasa Medan (Kak Eninta, Kak
Desmita, Mas Kris, Bang Hasan, Bang Ucup “ajo”, Kak Nana dan lain-lain yang
tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya) atas dukungan kepada penulis untuk
menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik sepanjang hidupku atas seluruh dukungan dan doa yang
tulus kepadaku, Lili “The Great Teacher” (I miss you), Dina “My Advisor”,
Wulida “The Workaholic”, Iin “The Funniest Mom”, Noni (semangat jeng, kamu
bisa!!),…juga buat Dewi cs, Sinta, Yani, Jali, Kautsar, Maya, Wirda, Dewi, Mega
(thank you so much).
9. Rekan-rekan Magister Studi Pembangunan Angkatan VIII yang telah
memberikan semangat kepada penulis (Justina, Kak Ade, Topan, semuanya deh..)
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan
karena pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sehingga tesis ini lebih bermanfaat bagi
semua pihak.
Medan, 20 Februari 2008
Penulis
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ……………………………………………………………… i
ABSTRACT …………………………………………………………….. ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………… iii
RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………… v
DAFTAR ISI …………………………………………………………… vi
DAFTAR TABEL …………………………………………………….... vii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… viii
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………. ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……………………………………………….. 1
1.2 Perumusan Masalah ………………………………………….. 8
1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………….. 8
1.4. Manfaat Penelitian …………………………………………… 8
1.5. Kerangka Pemikiran ………………………………………….. 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Implementasi ..……………………………………… 11
2.1.1. Pengertian Implementasi …………………………….. 11
2.1.2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan ………………. 17
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan …………………………………………….. 19
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
2.2. Pemberdayaan ……………………………………………….. 24
2.3. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) ……………………………………………. 28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ……………………………………………. 39
3.2. Defenisi Konsep …………………………………………… 39
3.3. Defenisi Operasional ………………………………………. 40
3.4. Populasi dan Sampel ……………………………………….. 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data ………………………………… 42
3.6. Lokasi Penelitian …………………………………………... 43
3.7. Penentuan Skor ……………………………………………. 43
3.8. Analisis Data ………………………………………………. 44
3.8.1. Koefisien Korelasi Product Moment ………………… 45
3.8.2. Koefisien Determinasi ……………………………….. 46
3.9. Jadwal Penelitian …………………………………………… 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun ……….. 48
4.1.1. Kondisi Umum Kelurahan Hamdan ………………. 51
4.1.2. Kondisi Umum Kelurahan Kampung Baru ……….. 54
4.2. Pedoman Umum P2KP …………………………………… 57
4.3 Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun ………... 78
4.4. Hasil Analisa Data ……………………………………….. 84
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4.4.1. Klasifikasi Data …………………………………… 85
4.4.2. Analisis Data ……………………………………… 89
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan ………………………………………………. 94
5.2. Saran ……………………………………………………… 95
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 96
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
ABSTRAK
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan pola atau
program dimana masyarakat diikutkan untuk memikirkan permasalahan kemiskinan, merencanakan, dan melaksanakan sekaligus mengawasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh kondisi lingkungan mereka sendiri. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya kegiatan-kegiatan P2KP dilakukan merupakan proses pembelajaran kepada seluruh masyarakat Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Medan Maimun untuk memahami potensi, masalah dan karakteristik masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Kegiatan P2KP juga dilakukan proses pembelajaran penerapan prinsip bottom up dan perencanaan dari bawah/perencanaan partisipatif. Penerapan perencanaan dari bawah ini akan digali dari pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi P2KP terhadap penurunan jumlah keluarga miskin dan daerah penerima program tersebut, mengetahui manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah penulis dapat lebih mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup penanggulangan kemiskinan melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah bentuk penelitian eksplanasi dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yang menggunakan perhitungan statistik, yaitu koefisien korelasi product moment dan koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi product moment (r) bernilai 0,20092 dimana nilai r-tabel untuk n=164 yaitu 0,148. Sehingga dengan ketentuan bila rxy > r-tabel maka hipotesis alternatif diterima atau melalui perhitungan koefisien determinasi diperoleh bahwa efektivitas implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun memiliki tingkat efektivitas yang rendah hanya sebesar 4,0368%. Dimana hubungan ini diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diolah penulis meliputi efektivitas, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kemiskinan, serta faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Keluarga Miskin.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
ABSTRACT
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) or Urban Poverty Project (UPP) is a model or a government program to involve the society on thinking poverty problems, planning, and implementing thus controlling some problems they have in their own circumtances. By involving, the society and thinking poverty problems, people are expected can solve poverty problems accurately by themselves. To implemented the P2KP activities means to give learning process for all people in Hamdan and Kampung Baru wards in Medan Maimum District to understanding their power, to find the problems and to know the characteristics of the poverty problems in those societies. The P2KP activities also give learning process by implementing bottom up principle and bottom up planning or participative planning. Bottom up implemented planning will start from implicating poverty handling programs using the society empowerment strategy. The objectives of this research are to know the affectivities of P2KP implementation to the decreasing of the poverty family value and the accepted programs’ areas, to know the benefits of those programs and to understand the problems in implementing those programs in Medan Maimun District. The expected benefits in this research, writer can progress his/her thinking skills in analyzing the phenomena’s that happened in poverty handling areas by implicating some theories from the classroom. Explanation research model used in the method of this research by using quantitative data analysis, and using statistics, that is product moment correlation coefficient and determination coefficient. Based on the finding analyzed data there are product moment correlation coefficient (r) is 0.20092 in which r-table value for n=164 is 0.148. If the rxy > r-table, so alternative hypotheses accepted. By counting the determination coefficient finds that the affectivity of P2KP implementation to the decreasing of the poverty family in Medan Maimun Distirict is in low grade, that is 4.0368%. This correlation found based on the indicators that writer used such as the affectivity, society empowerment, economic development, poverty and areas protection, then another factors are not include on this research. Key words : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) or Urban Poverty Project
(UPP), Poverty.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1. Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kelurahan Hamdan dan Kampung Baru ………………………………………………….. 7 2. Mengukur Hubungan Variabel ..................................................... 39 3. Jumlah Pegawai di Kecamatan Maimun ...................................... 49
4. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ....................................................... 52 5. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ……………………... 55 6. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk
Variabel Efektivitas Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ................................................. 85
7. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Keluarga Miskin ………………………………………. 86
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman 1. Skema Kerangka Pemikiran ……………………………............ 10
2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun ………. 49
3. Struktur BKM ………………………………………………….. 69
4. Kedudukan dan Posisi BKM ....................................................... 70
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian
3. Daftar Pedoman Wawancara
4. Hasil Tabulasi Data Penelitian
5. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment
6. Capaian Pemanfaatan BLM-I Komponen Tridaya
7. Capaian Pemanfaatan BLM-II Komponen Tridaya
8. Target Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
RIWAYAT HIDUP
Nama : Indah Gustina, S.Sos.
NIM : 057024035
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 16 Agustus 1983
Alamat : Jalan H. Bachrum Jamil, S.H. / Turi No. 03/13
Status Perkawinan : Belum Kawin
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara
1. Indah Gustina, S.Sos.
2. Irvan Sulaiman, S.H.
3. Ifitriana Sibarani Nama orang tua
Bapak
Ibu
: Ir. H. Muhammad Natsir Sibarani, MM.
Hj. Rahmawati Simanjuntak
Pendidikan : 1. TK Islam ‘Arafah 1 Medan (1988 – 1989)
2. SD Swasta Kesatria Medan (1989 - 1995)
3. SLTP Negeri 3 Medan (1995 - 1998)
4. SMU Negeri 5 Medan (1998 - 2001)
5. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara (2001 - 2005)
6. Mahasiswa Program S-2 MSP FISIP Universitas Sumatera Utara (2006 - 2008)
Riwayat Pekerjaan : 1. Manager Pembiayaan Koperasi Syari’ah BMT Ubudiyah Medan (2003-2005)
2. Anggota Pleno Pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Perwakilan Sumatera Utara (2005 – 2006)
3. Staf Balai Bahasa Medan (2006 – sekarang)
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan,
bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut
bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat
serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.
Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di
semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti
Indonesia. Dari seminar ke simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model top-
down ke model bottom-up, dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap
menyisakan persoalan sepertinya tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan.
Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara
serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan
tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan
kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat
kemiskinan di Indonesia.
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) hadir untuk
melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang
menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera
ditangani.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat
diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu
proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat
dinamis. Dalam P2KP, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi
dengan sendirinya, melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan.
Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan
politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya (di
segala bidang), baik di level atas maupun di level bawah. Dalam hal kebijakan
pembangunan, tampak jelas lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat
terutama kelompok masyarakat miskin atau lapis bawah (grass roots) dalam proses
pengambilan keputusan.
Bagaimana program pembangunan atau penanggulangan kemiskinan dapat
berhasil apabila kebijakan atau sasarannya salah. Sering terlihat kurangnya koordinasi
antar program pembangunan, tetapi justru menunjukkan indikasi adanya ego sektoral
antar instansi, sehingga program-program tersebut terkesan kurang saling
mendukung.
Berbagai program-program intervensi tersebut, dalam kenyataannya cenderung
kurang terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Keterkaitan secara keseluruhan
sangat lemah, sehingga terkadang memancing terjadinya kebingungan hingga friksi-
friksi antar stakeholders di daerah. Kondisi ini bahkan dipicu dengan banyaknya
program-program dengan jargon pemberdayaan masyarakat dan program sektoral
pusat, yang “mem-by pass” (melompati dan tidak menganggap) peran penting
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
pemerintah daerah. Pada masa otonomi daerah, sangat ironis apabila masalah tersebut
terjadi, karena di daerah otonomlah sebagai terminal titik koordinasi bertemunya
aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas dipertemukan.
Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula
dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan
terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut
secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda
Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman
Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.
Sedangkan, P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di
perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan
mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui
partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya
berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang
paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi
hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau
berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.
Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 mengenai
program penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan intervensi
percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Komponen intervensinya mencakup tiga hal yaitu bantuan modal, penyediaan
prasarana/sarana, dan pendampingan masyarakat. Bantuan modal didistribusikan
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
sebesar 20 juta rupiah per kelurahan IDT. Merasa tidak cukup, dilengkapi dengan
bantuan pembangunan infrastruktur pekelurahanan melalui Pembangunan Prasarana
Pendukung Kelurahan Tertinggal (P3DT) dan Program Pembangunan Jalan Poros
Kelurahan (P2JPD). Penyediaan tenaga pendampingan disediakan baik untuk IDT
maupun P3DT. Ini saja tidak cukup. Oleh karena itu, dengan mulai berakhirnya masa
3 tahun IDT, dikembangkanlah program yang lebih besar untuk mempercepat
peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di kelurahan (melalui Program
Pengembangan Kecamatan atau PPK) dan di perkotaan (melalui P2KP).
Bersamaan dengan itu, dengan pola mirip, dilaksanakanlah program-program
lain seperti P2MPD atau Community and Local Government Support, Program dalam
Rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi atau PDMDKE, dan yang terakhir
adalah Jaring Pengamanan Sosial atau JPS khusus sebagai upaya penanggulangan
krisis dan mencegah kemiskinan yang makin membengkak angkanya.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
masa lalu yang masih memberikan porsi yang sangat besar kepada birokrasi, maka
digulirkan intervensi ekstrim Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(P2KP) yang melompati jenjang birokrasi peran Pemda. Program ini merupakan
kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui pinjaman Loan
IDA credit yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada penciptaan
lapangan kerja dan penyediaan dana pinjaman bergulir serta pengembangan prasarana
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
dan sarana dasar lingkungan dengan penyediaan pendampingan pihak Konsultan
Manajemen Wilayah dan Fasilitator Kelurahan (KMW dan Faskel).
Program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain; pertama, P2KP adalah
sebuah program pemberdayaan masyarakat. Utamanya ditujukan bagi masyarakat
miskin di daerah perkotaan yang menerima dampak paling berat akibat krisis
ekonomi. Dijelaskan pula bukan berarti masyarakat miskin pedesaan tidak
diperhatikan. Tetapi masyarakat perkotaan menjadi skala prioritas utama program ini,
karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain sandaran ekonomi keluarganya.
Di sisi lain menurut pemahaman penulis, masyarakat miskin perkotaan karena
kondisi dan pengaruh kepentingan tertentu, memiliki peluang besar untuk melakukan
gerakan massa guna memperoleh hak-hak dasar mereka. Bahkan yang paling ekstrim
sekalipun. Seperti pernah terjadi, terprovokasinya gerakan anarki dalam bentuk
penjarahan dan pengrusakan oleh sebagian massa daerah perkotaan sebagai akibat
kecemburuan sosial dan ekonomi. Sementara masyarakat pedesaan meskipun
memiliki peluang yang sama, tetapi karakter kepribadian dan lingkungan mereka
yang saling berbeda, kemungkinan melakukan gerakan massa relatif sangat kecil.
Kecuali provokasi bernuansa SARA, yang dilakukan secara sistematis untuk suatu
kepentingan politik.
Kedua, program P2KP bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang
bersifat penyelamatan (rescue) atau pemulihan (recovery) yang berjangka pendek
seperti program sejenis lainnya. Tetapi lebih merupakan pengentasan kemiskinan
(poverty allviation) melalui pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
secara utuh, simultan, berkelanjutan dan berjangka panjang. Di dalam
implementasinya, lebih diutamakan pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan di
tingkat paling bawah (kelurahan) melalui pendekatan tribina (bina lingkungan,
ekonomi dan sosial). Artinya, menurut pemahaman penulis, melalui program P2KP
akan digali dan dibangun kembali akan budaya serta kelembagaan tradisional yang
kental akan nuansa kebersamaan dan gotong royong. Sebuah tata kehidupan yang
penuh dengan nuansa silih asah, silih asih dan silih asuh (saling mendidik, mengasihi,
dan membantu).
Ketiga, melalui pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan masyarakat
diharapkan bisa dikembangkan suatu proses pengorganisasian yang aspiratif, terbuka,
adil dan demokratis yang mewakili kelompok usaha dari masyarakat di wilayah
sasaran program. Perwujudannya adalah pembentukan kelompok-kelompok
keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kelurahan sebagai wadah usaha
bersama baik di bidang ekonomi, sosial maupun untuk kegiatan lainnya.
Keempat, sebagai stimulan, melalui program P2KP diupayakan dana pinjaman
sebesar USD 100 juta (sekitar Rp 800 milyar) dari Bank Dunia guna membantu
masyarakat miskin di daerah perkotaan yang tergabung di dalam organisasi
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka memberdayakan kehidupan
mereka baik di bidang ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (small scale
bussiness), pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta
penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.
Artinya, sekali lagi menurut pemahaman penulis, bantuan dan pinjaman bagi
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
masyarakat miskin bukanlah tujuan utama program P2KP. Dana hanyalah sekedar
sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat sasaran akan pentingnya
membangun keberdayaan.
Kelurahan sasaran P2KP di Kecamatan Medan Maimun adalah Kelurahan
Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kelurahan Hamdan dan Kampung Baru
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga No. Kelurahan Laki-laki % Perempuan % Total Jlh ART
1. Hamdan 212 69.74 92 30.26 304 586 2. Kampung
Baru 541 73.31 197 26.69 738 3.507
(Sumber : BPM, 2007)
Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman jauh dibawah standar, dan
kelayakan mata pencarian yang tidak menentu. Kondisi ini diperlukan perbaikan di
segala sektor kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjang dengan kondisi masyarakat
miskin Kelurahan Hamdan pada tahun 2006 dengan jumlah penduduk 9.624 jiwa,
atau 279 rumah tangga miskin. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk di Kelurahan
Kampung Baru 23.342 jiwa atau 721 rumah tangga miskin.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui
implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah
dilaksanakan di Kecamatan Medan Maimun.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun.”
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
a. Implementasi P2KP pada daerah penerima program tersebut.
b. Manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan
Medan Maimun.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap teori-teori dan konsep-konsep tentang efektivitas implementasi
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan kemiskinan.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun stakeholder lainnya
terhadap implementasi P2KP pada keluarga miskin.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
1.5. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mempermudah pemahaman dalam
fokus kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat masyarakat dititikberatkan
pada proses pembelajaran masyarakat. Sehingga pelaksanaan P2KP tidak hanya
berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana semata,
namun harus benar-benar memperhatikan dinamika proses, kesadaran kritis dan
pelembagaan nilai-nilai universal serta proses perubahan perilaku/sikap
masyarakat itu sendiri.
2. Penguatan kelembagaan oleh masyarakat yang merepresentasikan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip universal sebagai pimpinan kolektif mereka dalam membangun
kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Merencanakan/menentukan sendiri penanggulangan kemiskinan melalui PJM
Pronangkis yang merupakan dokumen hasil proses pembelajaran perencanaan
partisipatif masyarakat bersama perangkat kelurahan dan pihak terkait di
kelurahan setempat yang mencerminkan prioritas-priorotas program yang
disepakati bersama.
4. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tidak hanya terbatas
pada peran monitoring, supporting, dan legitimator semata, melainkan juga peran-
peran fasilitasi, koordinasi, supervisi dan turut implementasi dalam beberapa
kegiatan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
PROGRAM P2KP
KEMITRAAN PEMDA DAN
MASYARAKAT
PENERAPAN KONSEP
TRIDAYA
DAYA PEMBANGUNAN
EKONOMI
DAYA PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
DAYA PEMBANGUNAN
SOSIAL
PENYUSUNAN PROGRAM
(PJM & RENTA PRONANGKIS)
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
PERUBAHAN SIKAP/PERILAKU
MASYARAKAT
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Implementasi
2.1.1. Pengertian Implementasi
Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian
implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation"
(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical
effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan
dampak/berakibat sesuatu).
Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik
ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih
dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang
memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika
dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting
dalam keseluruhan proses kebijakan.
Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana
yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan
sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan
yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses
kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang
dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut
Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya
tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.
Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan
sebagai berikut: “Policy implementation encompasses those actions by public and
private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and
objectives set forth in prior policy decisions. “Definisi tersebut memberikan makna
bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada
suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-
pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan,
baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.
Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa
sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan
organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu
ataupun kelompok).
Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab,
1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan
sebagaimana berikut:
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian." Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi
kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit
birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan
kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan
kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang
terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak
diharapkan.
Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat
digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al. (1994),
mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (a model of the
policy implementation process). Dalam model implementasi kebijakan ini
terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan
pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen
bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh
sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu
pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan
implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi
kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting
dalam prosedur implementasi.
Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang
perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi
dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkan tingkat
efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur?
(Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya
dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa petingkah rasa keterikatan
masing-masing orang dalam organisasi? (Hal ini menyangkut masalah
kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn
kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :
a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-
pihak yang terlibat dalam proses implementasi.
Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses
implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu.
Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan
yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan,
terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.
Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung
terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard
dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para
pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi
mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan
berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik
atau positip diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai
dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas
penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan
hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.
Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi
dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa
tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga
masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan
dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek
keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain
untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan
suatu program kebijakan.
Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia,
masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang
terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan
yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional.
Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi
para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan
dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kwalitas,
dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga
mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung
dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang
terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standars dan
sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat
dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.
Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi
disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang
dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap
tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana impelementasi kebijakan yang efektif
sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.
Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan impelementasi
kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada
gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.
2.1.2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan
Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka
diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
M. Irfan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap implementasi dalam
dua bentuk, yaitu :
a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin
termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu
diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.
Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin
Abdul Wahab, 1991, 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi
sebagai berikut :
Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :
a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan
secara jelas;
b. Menentukan standar pelaksanaan;
c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan
struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;
Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :
a. Menentukan jadwal;
b. Melakukan pemantauan;
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau
pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.
Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan
penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan
Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah
implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.
Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses
pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk
mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada
masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga
yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga
memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang
berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.
2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut George C. Edward III dalan Implementing Public Policy
(1980, 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan
atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya,
birokrasi, komunikasi, dan disposisi.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
1). Faktor sumber daya (resources)
Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam
implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan
konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu
kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-
sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.
Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang
dimaksud antara lain mencakup :
a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk
bisa melaksanakan tugas
b. Perintah
c. Anjuran atasan/pimpinan
Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara
jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki
dengan tugas yang akan dikerjakan.
Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi
kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi
tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan,
dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat
dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam
bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan
orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara
mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas
dan kewajibannya.
Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa
kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang
mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk
mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang
meliputi : gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya
akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan
atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan
diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.
2). Struktur Birokrasi
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu
kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa
dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai
keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih
belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
3). Faktor Komunikasi
Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk
menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya,
harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie,
1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat
penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan
unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan
permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.
4). Faktor Disposisi (sikap)
Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan,
jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor
tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan
mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut,
tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) keberhasilan implementasi rencana
dipengaruhi oleh otonomi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan kompleksitas
dari rencana itu sendiri.
Efektivitas suatu implementasi ditentukan oleh 6 kondisi yaitu :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
1. Adanya perundang-undangan atau instruksi pemerintah yang memberikan
tanggung jawab tentang suatu kebijaksanaan yang jelas dan konsisten atau
menentukan pedoman bagi penyelesaian berbagai konflik yang akan dicapai.
2. Dengan perundang-undangan tersebut dimungkinkan pendayagunaan suatu teori
yang tepat dapat menemukenali faktor-faktor utama dalam kaitan sebab akibat
yang mempengaruhi tujuan kebijaksanaan yang hendak dicapai dan juga
memberikan wewenang serta kendali yang strategis bagi pelaksanaan atas
kelompok-kelompok sasaran untuk mencapai hasil yang diharapkan.
3. Perundang-undangan itu dapat membentuk proses implementasi sehingga dapat
memaksimalkan kemungkinan keberhasilan keterlibatan pihak pelaksana dan
kelompok sasaran.
4. Pemimpin badan/institusi pelaksana memiliki kapasitas kecakapan manajerial dan
politis, rasa pengabdian dan tanggung jawab pada upaya pencapaian sasaran yang
digariskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Program tersebut mendapat dukungan tokoh utama dari pihak legislatif atau
eksekutif, sedangkan lembaga yudikatif bersifat netral.
6. Tingkat prioritas sasaran-sasaran yang hendak dicapai tidak berubah meskipun
muculnya kebijakan publik yang saling bertentangan atau dengan terjadinya
perubahan kondisi sosial ekonomi yang mengurangi kekuatan teori keterkaitan
sebab akibat yang mendukung peraturan atau kekuatan dukungan politis
(Mazmanian, 1983).
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Dalam implementasi kebijakan, bukan saja masalah komunikasi, informasi,
respon masyarakat tetapi juga pendanaan, waktu, jadwal kegiatan untuk mendukung
tim/organisasi pelaksana dalam melaksanakan tugas yang dipercayakann kepadanya
(Wahab, 1994).
Salah satu kendala yang menentukan efektivitas rencana program adalah
lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan (development control). Hal ini
disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena pemerintah daerah seringkali tidak
mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral yang dibuat dan
ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun bisa
berubah total akibat adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya.
Sementara itu Devas dan Rakodi (1993) menyatakan bahwa betapapun baiknya
suatu rencana, kebijaksanaan atau program, semua itu tidak akan efektif jika tidak
didukung oleh sistem manajemen pengelolaan yang profesional. Ada dua aspek yang
menentukan : (1) kemampuan kelembagaan (adminstrative capacity) dan (2)
kemampuan politik (political will).
Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana dipengaruhi oleh banyak
faktor/variabel baik dari dalam organisasi, birokrasi, struktur komunikasi dan
informasi yang diterima (Goggin, et al, 1990).
2.2. Pemberdayaan
Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk
memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan
tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Modul P2KP:
2006).
Shardlow (1998:32) dalam Adi (2003:54) melihat bahwa pemberdayaan pada
intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha
mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa
depan sesuai dengan keinginan mereka.
Pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi
seseorang. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan
langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian
yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan
mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain,
memberdayakannya (The Commission Global Government dalam Kartasasmita:
1996)
Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan
belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan
masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan menjadi
sasaran dari upaya pemberdayaan.
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak
dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari
upaya pembangunannya sendiri.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targetted). Ini yang secara
populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan
program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
Karena dasarnya adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini harus
langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi
sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa
tujuan, yaitu supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan
kamampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam merancang, malaksanakan, mengelola dan
mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
Selanjutnya, menggunakan pendekatan kelompok karena warga masyarakat
secara sendiri-sendiri yang kurang berdaya untuk memecahkan masalah-masalah
yang dihadapinya. Karena organisasi adalah satu sumber power yang penting, maka
untuk pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali.
Pendekatan kelompok juga adalah paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber
daya juga lebih efisien.
Yang terpenting pula adalah pendampingan. Masyarakat miskin pada umumnya
mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu,
pendamping diperlukan untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki
kesejahterannya. Pendampingan ini dalam konsep pemberdayaan sangat esensial, dan
fungsinya adalah menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok
masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, atau dinamisator, serta membantu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
mencari cara pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu
sendiri.
Pendampingan sosial sangat menentukan kerberhasilan program
penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya
mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan
peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.
1. Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi,
kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan
dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi,
memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan
pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
2. Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif
dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan
dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan
konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas
yang berkaitan dengan peran pendidik.
3. Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi
antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi
kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari
sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan
hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4. Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis.
Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan” yang
mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas
teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis
sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi,
berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
2.3. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak
tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian
masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara
berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian
masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar
dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa
mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan
kelompok peduli setempat.
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah
satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di daerah
perkotaan. Upaya ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga IBRD/IDA
perlu membantu (dalam hal ini memberi pinjaman) untuk mendanai program ini.
Agar program terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pihak peminjam
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
menetapkan indikator kinerja bagi keberhasilan program seperti yang tercantum
dalam dokumen “Loan Agreement” IBRD 4627/IDA 3535-IND.
P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses
perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses
pembelajaran (edukasi) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan
peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian
masyarakatnya.
Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses
transformasi P2KP dari 'tataran proyek' menjadi 'tataran program' oleh masyarakat
bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan
pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah
pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan
kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri.
Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat
dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis
masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip
kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan
yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses
pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP
maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan
melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah
dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah,
dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP,
penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D)
agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab berbasis program masyarakat (Pronangkis
Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).
Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong
proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian
penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).
Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai “gerakan bersama membangun
kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal”
diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu
ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif
menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan
TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun: daya sosial
sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat
produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang
peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip
keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai
sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.
Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); dalam pengambilan
keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat
banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan
pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan
lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan
permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif.
Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang
kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan
penduduknya.
Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan P2KP
harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan
masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi
yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan
berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan
potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan
(vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam
program/kegiatan setempat.
Pengembangan Ekonomi (Economic Development); dalam upaya menyerasikan
kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus
termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya
kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak
lingkungan fisik dan sosial.
Tujuan pelaksanaan P2KP adalah :
1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,
prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan,
yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam
proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi
masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;
2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial,
prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama
dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan
pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM);
3. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengukuhan Komite
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan
masyarakat serta kelompok peduli setempat.
Dalam pelaksanaannya, P2KP memiliki sasaran sebagai subyek dalam
kegiatannya, yaitu :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
1. Masyarakat; warga kelurahan peserta P2KP dan BKM/lembaga masyarakat yang
mengakar serta KSM.
2. Pemerintah Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD); perangkat pemerintah tingkat kota/kabupaten sampai dengan lurah
yang terkait dengan P2KP dan anggota TKPKD.
3. Kelompok Peduli; perorangan/anggota asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis,
perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya yang peduli dengan kemiskinan.
4. Para pihak terkait; bank, notaris, auditor publik, media massa (radio, tv, dan
sebagainya).
P2KP menekankan beberapa prinsip sebagai berikut :
1. Transparansi. P2KP menekankan transparansi dan penyebarluasan informasi di
semua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus
dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.
2. Keberpihakan pada orang miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat
kurang mampu dalam setiap tahap kegiatan.
3. Partisipasi/melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat ditekankan, khususnya
pada kelompok miskin dan perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, melalui
pengambilan keputusan atas kesepakatan seluruh masyarakat.
4. Kompetisi untuk dana. Harus ada kompetisi sehat antar kelurahan untuk
mendapatkan dana P2KP.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
5. Desentralisasi. P2KP memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat
keputusan mengenai jenis kegiatan yang mereka butuhkan atau inginkan, serta
mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.
P2KP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan, sebagai berikut :
1. Diseminasi informasi dan sosialisasi tentang P2KP dilakukan dalam beberapa
cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan
kelurahan untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap
kelurahan dilengkapi papan informasi sebagai salah satu media informasi bagi
masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi
(media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan
ini.
2. Proses perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat
memilih fasilitator kelurahan untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan
perencanaan. Fasilitator kelurahan mengatur pertemuan kelompok, termasuk
pertemuan khusus perempuan untuk membahas kebutuhan dan prioritas
pembangunan di kelurahan. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap
jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. P2KP menyediakan tenaga
konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu
sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Seleksi proyek di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat melakukan
musyawarah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk
menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar kelurahan terdiri dari
wakil-wakil dari kelurahan yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek
yang akan didanai. Pilihan proyek adalah open menu untuk semua investasi
produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
4. Masyarakat melaksanakan proyek mereka. Dalam pertemuan masyarakat memilih
anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di kelurahan-kelurahan
yang terdanai. Fasilitator teknis P2KP mendampingi TPK dalam mendisain
prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja
umumnya berasal dari kelurahan penerima manfaat.
5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK
harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan
terbuka di kelurahan, yaitu sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya.
Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada
masyarakat, kelurahan dan Tim Pemelihara kegiatan.
Untuk mengelola P2KP, pemerintah Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana
(executing agency). Sementara itu, untuk membantu pengelolaan P2KP secara
nasional, dibentuk Tim Koordinasi P2KP (TK-P2KP) yang terdiri dari Bappenas,
Depdagri, Depkeu dan Dep. Kimpraswil, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten dan Kecamatan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) P2KP lokal atau disebut Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PjOK).
P2KP bekerja di wilayah beresiko tinggi dan sangat penting untuk
mempertahankan kontrol yang ketat dan sistem pemantauan untuk memastikan
bahwa dana yang disediakan telah dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
P2KP menerapkan sistem pengawasan sebagai berikut :
1. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan yang paling efektif adalah
yang dilakukan oleh penerima manfaat dari program, yaitu memilih langsung
badan pemantau untuk melihat pelaksanaan dan keuangan proyek. Anggota dari
komite pemantau ini akan melakukan pengecekan terhadap harga, penawaran,
pasokan barang, manfaat bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan
pengerjaan prasarana. Tim pelaksana kegiatan ini juga berkewajiban untuk
melaporkan kemajuan dan keuangan proyek sebanyak dua kali kepada masyarakat
dalam “musyawarah pertanggungjawaban”. P2KP mewajibkan agar semua
informasi yang terkait dengan proyek diumumkan pada papan informasi yang
terdapat di kelurahan.
2. Pemantauan oleh pemerintah. Dana P2KP merupakan dana publik, sehingga
pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan P2KP telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana tersebut
juga telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua jajaran pemerintah yang
terlibat dalam P2KP (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati,
Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan P2KP.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
3. Pemantauan oleh konsultan. Pemantauan proyek juga merupakan tanggung jwab
bersama konsultan dan fasilitator P2KP. Konsultan di tingkat nasional, regional,
kabupaten, kecamatan dan fasilitator kelurahan semuanya berbagi tanggung jawab
untuk memantau kegiatan P2KP. Para konsultan melakukan kunjungan rutin ke
lokasi proyek untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi.
4. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah. Masyarakat dapat secara
langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator P2KP, staf
pemerintah, LSM atau mengirimkan keluhannya langsung ke kotak pos khusus.
P2KP membentuk unit penanganan pengaduan di tingkat pusat dan regional untuk
mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan pengaduan masyarakat.
5. Pemantauan independen oleh masyarakat madani. Kelompok masyarakat seperti
LSM dan jurnalis turut melakukan pemantauan independen terhadap P2KP. PPK
mengontrak beberapa LSM yang terpilih dan cakap di setiap provinsi untuk
melakukan pemantauan rutin terhadap P2KP dan melaporkan perkembangan
kemajuan proyek setiap bulan. Jurnalis juga diundang untuk memantau dan
memberitakan serta menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di
lapangan.
6. Kajian keuangan dan audit. Tiga pihak yang secara rutin melakukan pemeriksaan
dan audit P2KP :
a. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik
pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit 5% sampel kegiatan P2KP. Di
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
tahun 2004, BPKP melakukan audit di 22 provinsi, 62 kabupaten, 190
kecamatan dan 593 kelurahan.
b. Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan NMC. P2KP mempunyai 7 (tujuh)
orang staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan. Unit ini
melakukan pemeriksaan keuangan dan yang terpenting adalah memberikan on
the job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi. Audit keuangan
yang dilakukan oleh BPKP dan NMC mencakup 30% dari seluruh kecamatan
P2KP.
c. Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama dengan NMC dan
pemerintah melakukan misi supervisi tiap setengah tahun. Misi tersebut
sangat membantu dalam mengidentifikasi isu-isu manajemen dan berguna
untuk mengevaluasi kemajuan program di tingkat pusat maupun di lapangan.
Bank Dunia juga mengontrak perusahaan audit independen untuk mengaudit
semua proyek Bank Dunia termasuk P2KP.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
Penelitian Eksplanasi (Explanatory Research), yaitu untuk menguji hubungan antara
variabel yang dihipotesiskan atau untuk mengetahui apakah sesuatu variabel
berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya (Faisal, 2000 : 21). Dan untuk
memperkuat hipotesis tersebut, akan dianalisis secara kuantitatif, sehingga
diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu gejala dengan gejala
lain.
3.2. Defenisi Konsep
Untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian ini, penulis
mendefenisikan konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut :
1. Implementasi
Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Efektivitas implementasi suatu program/kegiatan dapat dilihat dalam bentuk
komunikasi yang dibangun, pemberian informasi, tanggapan/respon masyarakat
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
terhadap program/kegiatan tersebut, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
program/kegiatan dan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan
program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan
kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan
lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga
dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan
pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-
prinsip universal.
3.3. Definisi Operasional
Untuk mengukur hubungan antar variabel, maka penulis merinci indikator-
indikator dari setiap variabel sebagai berikut:
Tabel 2. Mengukur Hubungan Variabel Variabel Dimensi Indikator
Implementasi Diseminasi a. Komunikasi b. Informasi c. Respon masyarakat d. Waktu pelaksanaan kegiatan e. Dana
Program Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP)
1. Pengembangan Masyarakat
Masyarakat efektif : a. Peningkatan akses pelayanan sosial
- Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin
- Peningkatan mutu pendidikan bagi keluarga miskin
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
2. Pengembangan
Ekonomi 3. Perlindungan
Lingkungan
b. Pemenuhan keteresediaan pangan yang bermutu dan terjangkau.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
Masyarakat produktif : a. Penyaluran kredit
UKM/koperasi/perbankan. b. Peningkatan keterampilan melalui
pelatihan-pelatihan. c. Pengembangan peluang usaha. d. Terbukanya kesempatan kerja Masyarakat pembangunan : a. Terpenuhinya kebutuhan perumahan. b. Keadaan sanitasi yang layak dan
sehat. c. Perbaikan lingkungan pemukiman
kumuh. d. Partisipasi masyarakat miskin dalam
keseluruhan proses pembangunan
3.4. Populasi dan Sampel
Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh keluarga penerima
program P2KP di Kecamatan Medan Maimun yang berjumlah 1.637 orang. Adapun
jumlah populasi sebanyak 1.637 orang yang terdiri dari 839 orang di Kelurahan
Hamdan dan 798 orang di kelurahan Kampung Baru.
Sedangkan sampel yang menjadi bagian dari objek penelitian ditetapkan
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel random sederhana, dengan
merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto (1996:104) yang mengatakan, apabila
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
populasi kurang dari 100 orang, maka diambil seluruhnya. Namun bila jumlah
populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel diambil sebesar 10% - 15%, 20% -
25%, atau lebih.
Dengan demikian, besar sampel penelitian dengan mengacu kepada pendapat
Arikunto adalah 10% dari 1.637 yaitu sebesar 164 orang.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara mengenai seluk-beluk P2KP dan memahami
kondisi masyarakat yang ikut dalam program ini;
2. Kuisioner (Questionaire), yaitu berupa rangkaian atau kumpulan pertanyaan
yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian
dikirim kepada responden untuk diisi. Selanjutnya angket/kuisioner
dikembalikan kepada peneliti;
3. Observasi, yaitu menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti
dengan cara penggunaan panca indera. Teknik observasi yang digunakan adalah
dengan mengamati perubahan mimik wajah responden saat dilakukannya
wawancara; dan
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4. Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil
penelitian, catatan tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian
studi kasus ini.
3.6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Maimun, Medan.
3.7. Penentuan Skor
Melalui berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden maka akan
ditentukan skor dari setiap jawaban sehingga menjadi data yang kuantitatif. Setiap
alternatif jawaban akan diberi skor yang berbeda. Penentuan skor didasarkan pada
skala ordinal. Adapun penentuan skor dari setiap pertanyaan dengan alternatif
jawaban yang berbeda, yaitu :
- Untuk alternatif jawaban “a” diberi skor tertinggi = 3
- Untuk alternatif jawaban “b” diberi skor sedang = 2
- Untuk alternatif jawaban “c” diberi skor terendah = 1
Jawaban responden akan dikategorikan ke dalam beberapa kategori menurut alternatif
jawaban. Kategori tersebut diperoleh melalui interval.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Rumus untuk mencari interval adalah sebagai berikut :
66,03
13
=
−=
−=
bilanganBanyakterendahSkortertinggiSkorInterval
Dengan interval 0,66 maka kategori jawaban responden dapat diklasifikasikan
dengan urutan sebagai berikut :
1,00 s/d 1,66 : termasuk kategori sangat rendah
1,67 s/d 2,33 : termasuk kategori sedang
2,34 s/d 3,00 : termasuk kategori tinggi
3.8. Analisis Data
Penulis menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan
untuk menguji hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dengan
menggunakan perhitungan statistik.
Dalam penelitian ini, penulis bersikap netral sehingga tidak mempengaruhi data.
Untuk itu penulis hanya melihat, bertanya, mendengar, mencatat, merekam, dan
memperhatikan lalu berusaha menjabarkan atau menginterpretasikan data tersebut
untuk dianalisis sehingga dapat memberikan kesimpulan setelah dilakukan
pengecekan ulang atas data tersebut.
Setiap kembali dari lapangan, data yang tercatat di field note dipindahkan
sekaligus mengklasifikasikannya ke dalam tema atau kategori tertentu. Ada
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
kemungkinan dalam pengklasifikasian ini terungkap pula yang masih diperlukan,
untuk itu dapat dicatat agar penelitian berikutnya data yang diperlukan dapat
terjaring.
3.8.1. Koefisien Korelasi Product Moment
Metode pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
yang ditimbulkan oleh variabel bebas (Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) terhadap variabel terikat (Kemiskinan).
Koefisien Korelasi Product Moment dapat diperoleh melalui rumus sebagai
berikut:
))(())((
)()()(2222∑ ∑∑
∑∑
∑ ∑−−
−=
yynxxn
yxxynrxy
Keterangan :
rxy : koefisien korelasi
x : variabel bebas
y : variabel terikat
n : jumlah sampel/responden
Hasil perhitungan akan memperlihatkan 3 kemungkinan yaitu :
1. Koefisien korelasi (rxy) bernilai positif, artinya kenaikan salah satu variabel
diikuti oleh variabel lainnya. Dalam hal ini terjadi korelasi searah.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
2. Koefisien korelasi (rxy) bernilai negatif, artinya kenaikan salah satu variabel
diikuti dengan turunnya variabel yang lain. Dalam hal ini terjadi korelasi
berlawanan.
3. Koefisien korelasi (rxy) bernilai 0, artinya salah satu variabel tetap meskipun
variabel yang lain mengalami perubahan. Dalah hal ini kedua variabel tidak ada
asosiasi atau dengan kata lain kedua variabel tidak mempunyai hubungan.
Untuk mengetahui besar kecilnya hubungan yang ada tersebut, maka
digunakan penafsiran sebagai berikut :
Antara 0,00 s/d 0,19 : hubungan sangat rendah
Antara 0,20 s/d 0,39 : hubungan rendah
Antara 0,40 s/d 0,59 : hubungan sedang
Antara 0,60 s/d 0,79 : hubungan tinggi
Antara 0,80 s/d 1,00 :hubungan sangat tinggi (Sugiyono, 2002 : 149).
3.8.2. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
(persentase) pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
D = (r2) x 100%
Keterangan :
D : koefisien determinasi
r : koefisien korelasi product moment (Sugiyono, 2002 : 149)
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
3.9. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dijadwalkan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari Oktober 2007 dan
diharapkan selesai pada Desember 2007.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun
Kecamatan Medan Maimun merupakan bagian dari wilayah pemerintah daerah
Kota Medan. Kecamatan Medan Maimun terletak di wilayah Selatan Kota Medan
dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Polonia
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat
Kecamatan Medan Maimun dengan luas wilayahnya 334,50 Ha.
Kecamatan Medan Maimun dengan penduduknya berjumlah : 65.387 Jiwa
(Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemko Medan, 2007).
Kecamatan Medan Maimun terdiri dari 6 kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Sukaraja
2. Kelurahan Aur
3. Kelurahan Jati
4. Kelurahan Hamdan
5. Kelurahan Sei Mati
6. Kelurahan Kampung Baru
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Visi Kecamatan Medan Maimun : “terwujudnya pelayanan prima kepada
masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
keamanan, kebersihan dan keindahan”.
Misi Kecamatan Medan Maimun adalah :
1. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan kepada masyarakat kelurahan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manejemen pembangunan
kelurahan.
5. Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan.
Tupoksi Kecamatan Medan Maimun adalah :
1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
3. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan;
4. Memantau dan mengendalikan program kerja Kelurahan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.
Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun untuk keadaan bulan
November 2007 sebagai berikut :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Tabel 3. Jumlah Pegawai di Kecamatan Medan Maimun
No. Nama Pegawai Golongan Jabatan 1. Arfan Harahap, S.Sos. III/c Camat 2. Surianto A.W, BA III/c Kasi Trantib 3. Makbul Lubis, BA III/c Kasi Pemerintahan 4. Rahmawati III/c Kasi PMK 5. Dra. Nurlisa III/c Kasi Pelayanan Umum 6. H. Effendi Harahap III/c Kasi Kesos 7. Sukarsih, BA III/c Staf 8. Nurhayati III/b Staf 9. Anni Kholila III/a Staf 10. Jahmada Siregar III/a Staf 11. Sabbit Lutfah III/a Staf 12. Sri Retnowati R II/a Staf 13. Chairuddin II/c Staf 14. Dahlan II/d Staf 15. Sofian Siregar II/d Staf 16. Nilawati Purba PHL Staf 17. Winda, SH PHL Staf
CAMAT
DINAS/ INSTANSI
SEKCAM
KASI PELAYANAN UMUM
KASI KESOS
KASI PMK
KASI TRANTIB
KASI PEMERINTAHAN
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4.1.1. Kondisi Umum Kelurahan Hamdan
Kelurahan Hamdan merupakan salah satu kelurahan dari enam kelurahan yang
berada di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang
luasnya mencapai 52.2 Ha yang berbatasan dengan:
1. Sebelah utara : Kecamatan Medan Polonia
2. Sebelah selatan : Kelurahan Kampung Baru
3. Sebelah barat : Kelurahan Aur
4. Sebelah timur : Kelurahan Jati
Kelurahan Hamdan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Medan
yang wilayah administratifnya meliputi 10 lingkungan.
Dilihat dari data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Hamdan secara
keseluruhan adalah 9.759 jiwa yang terdiri dari 4.779 jiwa penduduk laki-laki dan
4.980 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga Pra-KS adalah 304
KK.
Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan
Maimun yang sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai pegawai dan
berjualan (wiraswasta) secara umum cukup baik. (Dokumen PJM Pronangkis
Kelurahan Hamdan)
Sesuai dengan hasil FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok
Terarah) tentang persoalan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat lingkungan dan
kelurahan, maka didapatlah kriteria dan ciri kemiskinan menurut warga Kelurahan
Hamdan adalah sebagai berikut :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
a. Pendapatan per bulan berkisar antara Rp 300.000 – Rp 800.000,
b. Pekerjaan tidak menentu,
c. Rumah/tempat tinggal tidak layak huni,
d. Tidak memiliki rumah sendiri (numpang/ngontrak),
e. Pendidikan rendah,
f. Pola makan 2 x sehari dengan gizi yang tidak cukup,
g. Janda tua, penyandang cacat, kaum jompo dan anak yatim/piatu terlantar.
Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemetaan
swadaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang difasilitasi oleh Tim
Pemetaan Swadaya sebagai berikut :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Tabel 4. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
NO IDENTIFIKASI PERMASALAHAN I. Permasalahan Lingkungan 1. Beberapa saluran pembuangan air tidak lancar sehingga menimbulkan
penyakit menular dan demam berdarah. 2. Beberapa lingkungan belum memiliki sumber air bersih. Masyarakat
memanfaatkan sumber air sungai untuk mandi, cuci, dan lain-lain sehingga kesehatan masyarakat sangat buruk.
3. Lampu jalan antar lingkungan dan gang tidak berfungsi sehingga menghambat aktivitas masyarakat.
4. Lima puluh rumah KK miskin dalam kondisi rusak berat sehingga tidak layak huni.
5. Kondisi jalan lingkungan, antar gang/pinggiran sungai dalam kondisi rusak berat. Apabila hujan turun, jalan berlumpur, becek dan menimbulkan penyakit kulit di masyarakat.
6. Terdapat bangunan sekolah yang dalam kondisi rusak, bocor, dan lain-lain. 7. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tidak memiliki MCK umum. II Permasalahan Ekonomi 1. Penghasilan rendah, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah
anak, makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 2. Banyak usaha katering, warung, kedai yang tidak berkembang. 3. Tidak ada modal yang cukup. 4. Sulit untuk mengajukan kredit karena banyak syaratnya dan bunga tinggi. 5. Masyarakat belum memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam
mengelola usahanya. III. Permasalahan Sosial 1. Beberapa orang dari masyarakat kelurahan, terdapat enam orang yang cacat
dalam usia yang produktif. 2. Banyak orangtua jompo dan kaum janda yang kurang terurus. 3. Banyak anak-anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan
orangtua dalam membiayai sekolah. 4. Banyak anak-anak yatim piatu yang kurang terurus dan tidak ada yang
menanggungjawabi.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4.1.2. Kondisi Umum Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru juga merupakan salah satu kelurahan dari enam
kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara yang luasnya mencapai 127 Ha yang berbatasan dengan:
1. Sebelah utara : Kelurahan Sei Mati
2. Sebelah selatan : Kecamatan Medan Johor
3. Sebelah barat : Kecamatan Medan Polonia
4. Sebelah timur : Kecamatan Medan Kota
Kelurahan Kampung Baru merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota
Medan yang wilayah administratifnya meliputi 21 lingkungan.
Dilihat dari data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Kampung Baru
secara keseluruhan adalah 24.790 jiwa yang terdiri dari 12.333 jiwa penduduk laki-
laki dan 12.457 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga Pra-KS
adalah 738 KK.
Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan
Medan Maimun yang sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai buruh
swasta dan berjualan (pedagang) secara umum cukup baik. (Dokumen PJM
Pronangkis Kelurahan Kampung Baru)
Sesuai dengan hasil FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok
Terarah) tentang persoalan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat lingkungan dan
kelurahan, maka didapatlah kriteria dan ciri kemiskinan menurut warga Kelurahan
Kampung Baru adalah sebagai berikut :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
a. Tidak memiliki rumah/sewa/menumpang,
b. Pendidikan kepala keluarga rendah,
c. Pekerjaan tidak tetap,
d. Penghasilan rendah, maksimal Rp 850.000/bulan/KK,
e. Jumlah tanggungan minimal 1 orang,
f. Kondisi rumah yang tidak layak huni (lantai tanah, tepas, atap seng dan lantai
semen, dinding papan, atap seng),
g. Anak-anak tidak sekolah/putus sekolah karena biaya mahal,
h. Banyak janda, duda, jompo dan yatim piatu kurang mampu.
Adapun masalah-masalah yang ditemui pada saat pemetaan swadaya oleh
relawan tim pemetaan swadaya yangterdiri dari unsur warga masyarakat, BKM, tim
fasilitator P2KP dan aparat Kelurahan Kampung Baru dan lokakarya PJM Pronangkis
di Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Tabel 5. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
NO IDENTIFIKASI PERMASALAHAN I. Permasalahan Lingkungan 1. Kondisi jalan lingkungan mayoritas sudah tidak layak, baik jalan gang-gang
kecil maupun gang besar. 2. Fasilitas saluran air yang tidak lancar sehingga menyebabkan banjir. Selain
itu ada lokasi yang belum punya parit. 3. Beberapa jalan di gang tidak punya lampu penerangan sehingga menjadi
gelap dan sangat mengganggu bagi yang melintasinya. II. Permasalahan Sosial 1. Tidak adanya fasilitas atau sarana untuk mengurus dan menampung orangtua
jompo atau lanjut usia (lansia). Kondisi mereka mayoritas cukup mengkhawatirkan karena keluarganya rata-rata tergolong warga yang tidak mampu.
2. Rumah-rumah yang tidak layak huni sehingga sangat rentan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa warga yang bersangkutan.
3. Jumlah anak yatim piatu cukup tinggi. 4. Jumlah anak yang terancam putus sekolah dan putus sekolah cukup banyak. 5. Jumlah orang sakit menahun masih terbilang tidak begitu banyak. Kondisi
meresa sangat memprihatinkan. III. Permasalahan Ekonomi 1. Warga miskin tidak punya modal dan/atau kekurangan modal untuk usaha
mereka yang dapat meningkatkan perkenomian keluarganya. 2. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi, baik pengangguran asli maupun
pengangguran terselubung. 3. Sebagian warga miskin tidak pernah mendapatkan pelatihan SDM yang dapat
membuat mereka lebih mengembangkan diri.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4.2. Pedoman Umum P2KP
Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada nilai-nilai universal kemanusiaan
(moral) agar dapat menghasilkan kebijakan pembangunan berdasar prinsip
kemasyarakatan (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainability
development) yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridaya, baik dalam bidang
lingkungan, sosial dan ekonomi.
P2KP menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok
(dalam hal ini masyarakat kelurahan) untuk mendorong tumbuh berkembangnya
modal sosial. Modal sosial dalam hal ini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan nilai
kemasyarakatan yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dalam menyelesaikan
permasalahan kemiskinan secara mandiri.
Visi P2KP
Melalui implementasi P2KP dapat diwujudkan masyarakat madani, yang maju,
mandiri dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat, produktif dan lestari.
Misi P2KP
Membangun masyarakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan
sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan
pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Nilai-Nilai P2KP
Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dilaksanakan P2KP adalah jujur,
dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, kesatuan dalam keragaman.
P2KP memiliki langkah-langkah pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan yang dikenal dengan siklus P2KP. Siklus tersebut sebagai berikut :
1. Sosialisasi substansi P2KP dilakukan secara personal maupun melalui forum-
forum pertemuan warga di tingkat kelurahan. Sosialisasi juga dilakukan melalui
media komunikasi elektronik, diseminasi melalui poster, brosur spanduk maupun
leaflet. Strategi sosialisasi dilaksanakan mengacu pada hasil pemetaan sosial
(social mapping) tim fasilitator.
2. RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat) untuk mengkonfirmasi kembali, apakah
masyarakat kelurahan siap menerima atau menolak melaksanakan P2KP dengan
segala konsekuensi partisipasi dan kontribusinya.
3. FGD (Focus Group Discussion) Refleksi Kemiskinan memiliki tujuan utama
mengidentifikasi kriteria, karekteristik, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan
manggalang kepedulian untuk warga miskin.
4. Pemetaan Swadaya sebagai proses pemetaan dan analisis potensi, masalah dan
kebutuhan masyarakat (need assesment) diklasifikasikan dalam :
a. Prasarana Lingkungan (fisik), berkaitan dengan kebutuhan pembangunan
prasarana pemukiman.
b. Ekonomi produktif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan
usaha kecil ekonomi produktif sektor informal.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
c. Pengembangan sosial dan peningkatan sumber daya manusia melalui
pelatihan keterampilan dan kelompok potensial, disamping pemenuhan
kebutuhan warga miskin terhadap bantuan maupun santunan sosial.
5. Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai proses
pengorganisasian masyarakat dilaksanakan melalui Rembug Warga.
BKM dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk
memfasilitasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara demokratis,
partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam proses penanggulangan kemiskinan
partisipatif.
BKM diperankan sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan
membudayakan kembali modal sosial (social capital) berupa nilai-nilai sosial,
kejujuran, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, yang berpotensi menjalin
jaring sosial (sosial networking).
6. Perencanaan partisipatif diwujudkan dalam proses untuk menyusun PJM
Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan
Kemiskinan).
PJM Pronangkis dirumuskan berdasarkan data-data tabulasi potensi dan
masalah melalui kegiatan pemetaan swadaya (survei kampung sendiri). PJM
Pronangkis selanjutnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat. Permasalahan dan potensi
yang telah diinventarisir dalam PJM Pronangkis diharapkan dapat mendorong
pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk dan tumbuh bersama
masyarakat.
Pembentukannya berdasarkan pada data-data kebutuhan masyarakat di dalam
PJM Pronangkis dilengkapi dengan usulan-usulan (proposal) kegiatan yang diajukan
kepada BKM.
KSM mengakses dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) P2KP melalui
kegiatan Tridaya. Rencana kegiatan KSM disesuaikan dengan daftar kebutuhan yang
telah tertuang dalam PJM Pronangkis dan diseleksi berdasarkan skala prioritas. KSM
dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan apabila termasuk dalam
kualifikasi dan prioritas yang disetujui melalui rapat BKM.
Siklus ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan berjalan terarah dan bertahap serta tetap berada dalam
koridor yang telah digariskan. Sejak sosialisasi awal pada tahap pemanfaatan BLM
telah terjadi proses yang cukup panjang dan melelahkan, namun demikian pada
awalnya memang agak sulit karena masyarakat belum terbiasa dengan kondisi atau
proses pelaksanaan program seperti di P2KP, akan tetapi dengan berbagai upaya yang
dilakukan salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan
pentingnya rembug-rembug atau pertemuan untuk menggali informasi serta
menanamkan kepada masyarakat bahwa program ini sifatnya bottom-up. Pada
akhirnya masyarakat bisa menerima dan menjalankan program ini dengan antusias,
walau seluruhnya belum terlibat secara langsung, akan tetapi minimal sudah muncul
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
kesadaran kritis masyarakat betapa pentingnya menanggulangi kemiskinan secara
bersama-sama dan itu merupakan tanggung jawab bersama pula.
Pada siklus pemanfaatan BLM juga telah ditekankan bahwa dana yang ada
sifatnya hanya stimulan atau rangsangan bagi masyarakat sebagai suatu proses
pembelajaran dalam mengelola dana sendiri yang ditujukan untuk pelaksanaan
Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) yang kesemuanya diawali melalui
rembug/pertemuan guna menemukenali persoalan yang ada di masyarakat, kemudian
dirumuskan dan disepakati secara bersama-sama yang pada akhirnya menjadi sebuah
program sesuai kebutuhan yang juga dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan
memanfaatkan BLM, swadaya dan bantuan dari pihak-pihak yang peduli terhadap
penanggulangan kemiskinan.
Dalam implementasinya, P2KP berorientasi pada beberapa komponen yang
direalisasikan ke dalam bentuk pelaksanaan pendampingan pada masyarakat, yaitu:
A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah
1. Pengembangan Masyarakat
Kegiatan-kegiatan dalam P2KP tidak berorientasi pada output/produk atau
dilandasi prinsip sekedar terlaksana, namun justru memperlihatkan nuansa
pembelajaran, dinamika proses, kesadaran kritis, pelembagaan nilai-nilai dan proses
perubahan perilaku/sikap masyarakat.
2. Relawan-relawan masyarakat
Relawan adalah pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang
bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi,
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
maupun bentuk pengorbanan lainnya untuk mengabdikan diri bagi perjuangan
memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta kelompok
masyarakat rentan (anak yatim piatu, jompo, korban bencana).
Keberadaan relawan untuk membantu masyarakat, terutama warga miskin,
agar mampu melakukan proses pembelajaran dan menjadi motor penggerak bagi
tercapainya kemandirian masyarakat. Relawan mendapatkan pendampingan serta
penguatan kapasitas melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan tim fasilitator.
3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
BKM adalah lembaga pimpinan kolektif representasi masyarakat kelurahan,
wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik
masyarakat berlandaskan nilai-nilai universal (value based).
Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat
anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai norma utama
dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
a. Proses Pembentukan BKM
Pembentukan BKM didahului FGD refleksi lembaga masyarakat berbasis
nilai dan identifikasi profil lembaga-lembaga yang ada melalui rembug warga
untuk merefleksikan dan mengevaluasi lembaga-lembaga yang telah ada di
kelurahan.
Rembug warga tingkat kelurahan mengandung dua opsi keputusan :
a) Merevitalisasi dan memampukan lembaga masyarakat yang telah ada
sebagai BKM.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
b) Membentuk lembaga baru sebagai BKM.
b. Keanggotaan BKM
Anggota-anggota pimpinan kolektif BKM tidak digaji atau menerima
imbalan secara rutin. Kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat merupakan
imbalan yang tidak ternilai harganya untuk dapat berbuat baik terhadap sesama
khususnya kaum miskin dan tertinggal/marjinal.
Anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga
setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau track record perbuatan
baiknya. Mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan
dilakukan secara tertulis serta rahasia.
c. Struktur Organisasi BKM
BKM memiliki alat kelengkapan organisasi sebagai pelaksana keputusan
BKM yang terdiri dari kesekretariatan (sekretariat) yang mengkoordinir Unit
Pengelola Keuangan (UPK) yang menangani kegiatan pengembangan ekonomi
produktif, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang mengkoordinasikan
pembangunan prasarana lingkungan, dan Unit Pengelola Sosial (UPS) yang
mengkoordinasikan para relawan dalam Kelompok Belajar Kelurahan (KBK)
selain mengkoordinasikan kegiatan sosial.
Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara
melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan
dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial,
ekonomi dan sarana prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.
Fungsi BKM adalah :
1. Pusat penggerak dan pertumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan,
kemasyarakatan, demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
2. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dan sebagainya);
3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan
penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;
4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan,
utamanya penanggulangan kemiskinan;
5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;
6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan; serta
7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan
kebijakan dan program pemerintah.
Tugas BKM adalah :
1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Mengorganisasi masyarakat untuk memutuskan visi, misi, rencana strategis
dan pronangkis.
3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-
keputusan yang diambil.
4. Mendorong proses pembangunan partisipatif.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
5. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan
kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan UP-UP.
6. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk
diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan
kota/kabupaten.
7. Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.
8. Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain.
9. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP.
10. Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun
program pemerintah lokal.
11. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat.
12. Membangun transparansi.
13. Membangun akuntabilitas.
14. Melaksanakan rapat anggota tahunan.
Sekretariat merupakan unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari
BKM, baik dalam hal administrasi organisasi maupun administrasi keuangan.
Kesekretariatan dibentuk oleh BKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatan
mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil kegiatannya kepada BKM.
Tugas sekretariat adalah :
1. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM.
2. Membuat dan menyampaikan surat undangan.
3. Bertindak sebagai notulis dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM atau
pihak lain yang berkepentingan.
5. Mencatat administrasi keuangan BKM, secara :
a. Kronologis (menurut urutan waktu)
b. Sistematis (menurut cara-cara tertentu)
c. Informatif (dapat dimengerti/dipahami/logis)
d. Auditable (dapat di audit/diperiksa oleh pihak manapun yang terkait)
6. Melapor administrasi keuangan kepada BKM secara berkala.
Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk
oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial.
Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam
meningkatkan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian,
kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran
melalui Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).
Tugas UPS adalah :
1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia.
2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia
bidang sosial.
3. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media
warga/infokom.
4. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam KBK.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
5. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan,
beasiswa, sunatan massal, dan lain-lain
6. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung
program sosial UPS.
Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus tugas yang
dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang
pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL
bertanggung jawab dalam penanganan rencana perbaikan kampung, penataan
dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata
kelola yang baik (good goverance) di bidang permukiman, dan lain-lain.
Tugas UPL adalah :
1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia.
2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar
lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh
KSM/panitia pembangunan
3. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan
gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan
permukiman yang lestari, sehat dan terpadu.
4. Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya.
5. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung
program lingkungan UPL.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus tugas yang
dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman
bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari dana stimulan BLM
P2KP maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.
Tugas UPK adalah :
1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia.
2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia
3. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM,
mengadministrasikan keuangan
4. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung
program ekonomi UPK.
KSM/panitia adalah sekumpulan warga, baik laki-laki maupun
perempuan yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan
adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama
sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin
dicapai bersama dalam mengatasi berbagi permasalahan kemiskinan yang
menyangkut sarana dan prasarana dasar, pengembangan sumber daya manusia
serta pengembangan ekonomi.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Tugas KSM/panitia adalah :
1. Membentuk KSM
2. Membuat kesepakatan/aturan main yang menjadi acuan KSM termasuk
susunan kepengurusan
3. Menyusun usulan kegiatan/proposal KSM secara rinci dan masuk akal
sesuai dengan aturan
4. Melaksanakan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh BKM
5. Menggalang kepedulian dengan menumbuhkembangkan swadaya
masyarakat
6. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan
7. Menjaga dan memelihara keberlangsungan kegiatan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Unit-Unit Pengelola
Masyarakat Kelurahan
Lurah BKM
Sekretariat
Unit Pengelola Sosial
Unit PengelolaLingkungan
Unit PengelolaKeuangan LKM
KSM/Panitia
Relawan-relawan kelurahan, media infokom warga, santunan sosial,
beasiswa, KBK, dll
KSM/Panitia KSM
Perbaikan sarana dan prasarana, permukiman,
neighbourhood development, dll
Pinjaman bergulir, usaha produktif, modal ventura,
channeling ekonomi, dll
Garis Perintah
Garis Fasilitasi
Garis Koordinasi
Gambar 3. Struktur BKM
4. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM Pronangkis
Penyusunan PJM Pronangkis adalah substansi utama dalam perencanaan
partisipatif. Perencanaan partisipatif dibuat dengan mempertimbangkan hasil-hasil
pemetaan swadaya yang telah dilakukan masyarakat, keterpaduan dengan rencana
dan program kelurahan maupun kebijakan Pemda setempat.
Pronangkis berisikan :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
a. Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu visi, misi dan strategi
penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat.
b. Rencana Jangka Menengah penanggulangan, yaitu dalam jangka waktu 3
tahun.
c. Rencana Tahunan (Renta) yang berisi rencana detail investasi tahunan.
PJM dan Renta Pronangkis tidak boleh sebagai prasyarat untuk memperoleh
dana bantuan P2KP, namun sebagai media pembelajaran masyarakat untuk menyusun
program bersama. Muatan PJM dan Renta Pronangkis bukan hanya berisikan daftar
kegiatan yang didanai sumber dana BLM P2KP, melainkan program masyarakat
menyeluruh, termasuk dengan sumber dana swadaya masyarakat, APBD, ataupun
channeling dengan perbankan.
Pemerintah
Swasta dan Kel. Peduli
Koperasi
LKMD, LPMK,dll
Masy. Madani
BKM
Gambar 4. Kedudukan dan Posisi BKM
5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK)
BKM menjadi motor penggerak dalam membangun forum pembelajaran dalam
bentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dipelopori para relawan setempat.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Sebagai wadah melembagakan dan menumbuh kembangkan proses
pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best
practice dan tukar pikiran mengenai berbagai persoalan kemiskinan dan upaya
penanggulangannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal.
Hasi-hasil kajian dari KBK menjadi masukan bagi BKM untuk meningkatkan
kinerjanya dan juga menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan hingga pemerintah
kota/kabupaten.
6. Forum Komunikasi Antar BKM (FKA BKM)
Untuk saling menunjang proses balajar dan fungsi kontrol sosial, BKM juga
membangun forum pembelajaran di tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten dalam
bentuk FKA BKM. BKM memegang peranan strategi sebagai media perencanaan
dari bawah (bottom up planning). FKA BKM tingkat Kabupaten berfungsi penting
dalam bersinergi dengan Pemda dan KBP dalam menyusun SPKD (Strategi
Penanggulangan Kemiskinanan Daerah).
B. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Makna dana Stimulan BLM sebagai media pembelajaran masyarakat untuk
membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal
akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh
masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Masyarakat miskin mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar bersama
dalam melakukan kegiatan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai
kebutuhan wilayah masing-masing.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
1. Alokasi Dana BLM
Besarnya dana BLM ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah
keluarga miskin (Pra KS dan KS1) di kelurahan penerima program. Jumlah
alokasi dana BLM untuk masing-masing kelurahan sasaran diinformasikan
secara terbuka. Sumber dana P2KP adalah hutang luar negeri yang harus
dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali di kemudian
hari.
2. Penyaluran dan pencairan dana BLM ke BKM
Pencairan dana BLM ke BKM/masyarakat dilakukan secara bertahap, yaitu :
Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50%, dan Tahap III sebesar 30% dari
total alokasi dana BLM untuk kelurahan sasaran melalui rekening bank yang
ditunjuk oleh BKM.
Pencairan dana BLM tahap I merupakan insentif terhadap proses pembelajaran
masyarakat dalam menyusun PJM dan rencana tahunan Pronangkis.
Pencairan dana BLM tahap II adalah insentif untuk proses pembelajaran
masyarakat dalam menyusun usulan-usulan kegiatan sesuai Pronangkis yang
telah disepakati bersama.
Pencairan dana BLM tahap III merupakan insentif untuk proses pembelajaran
masyarakat dalam memperkuat potensi keberlanjutan kegiatan, kelembagaan,
dana serta penerapan prinsip dan nilai yang dijunjung P2KP, khususnya pada
penyiapan fase terminasi.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
C. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
Komponen PAKET adalah salah satu komponen program P2KP yang
dimaksudkan sebagai suatu upaya proses pembelajaran untuk membangun dan
melembagakan “kemitraan” antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten
dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan dan
lain-lain) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan.
PAKET dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten sasaran P2KP yang dipilih
dengan cara kompetisi sehat melalui mekanisme seleksi partisipatif dengan
melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.
Kriteria seleksi lokal pelaksanaan PAKET sebagai berikut :
a. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam mendukung pelaksanaan P2KP di
wilayah kerjanya dalam memfasilitasi siklus maupun Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP).
b. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayahnya.
c. Kinerja TKPK Daerah setempat serta kualitas dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan (SPK) setempat.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP) di Kota Medan, dibentuklah Pembina Kecamatan, Penanggung
Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan
Pembina Kelurahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor
411.4/1092/K/2006 tanggal 22 November 2006.
Tugas Pembina Kecamatan adalah :
1. Melakukan pemasyarakatan program P2KP kepada Lurah dan Perangkat
Kelurahan di wilayah kerjanya.
2. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan
P2KP di wilayah kerjanya.
3. Melakukan pemantauan pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dan menerima
serta memverifikasi laporan pada Lurah.
4. Bersama-sama dengan PJOK BLM membuat laporan pertanggung jawaban
penggunaan dana BOP Kecamatan.
Tugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) BLM adalah :
1. Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan
pentahapan yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan pengadministrasian program yang meliputi menandatangani Surat
Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), memproses SPP ke KPPN, dan lain-lain.
3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan
dibuat rangkap empat untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Walikota c/q Bappeda Kota Medan. Laporan tersebut dikirim sebagai tembusan
kepada Camat, Lurah, dan BKM-BKM di wilayah kerjanya.
4. Membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatannya dan
menyerahkan kepada Walikota c/q Bappeda Kota Medan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK
antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan satu copy laporan
kepada PJOK penggantinya. Laporan pertanggung jawaban PJOK memuat
pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta
dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan BOP-PJOK.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan Konsultan
dan/atau Tim Fasilitator (Faskel) serta bersama-sama menangani penyelesaian
persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan P2KP di wilayah
kerjanya.
6. Melakukan pengecekan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada
BKM/UP maupun KSM dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang
diajukan.
Tugas Pembina Kelurahan adalah :
1. Membantu sosialisasi awal P2KP ke seluruh masyarakat di wilayahnya.
2. Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai P2KP, dan atas nama
warga mengajukan surat ke KMW dan Bappeda, yang menyatakan kesiapan
warga masyarakat melaksanakan P2KP.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
3. Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara
demokratis, transparansi dan akuntabel.
4. Memfasilitasi terselenggaranya FGD, rembug warga atau jenis pertemuan
lainnya yang melibatkan perangkat Pemerintah Kelurahan (termasuk
Lingkungan), masyarakat, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan
informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan P2KP.
5. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan BOP Kelurahan, dan
menyampaikannya kepada Walikota c/q Bappeda Kota Medan.
4.3. Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun
Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun khususnya di Kelurahan
Hamdan dengan membentuk BKM Hamdan dan di Kelurahan Kampung Baru dengan
membentuk BKM Mandiri Sejahtera beserta membentuk KSM-KSM di masing-
masing kelurahan.
Perkembangan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kampung Baru pada bulan
Agustus 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :
1.Minggu I & II : pemetaan sosial (social mapping) di daerah
basis/lingkungan.
2. Minggu III : sosialisasi di tingkat kelurahan dan penentuan jadwal
sosialisasi untuk tingkat basis serta pelaksanaan Rembug
Kesiapan Masyarakat (RKM) di lingkungan sekaligus
penjaringan relawan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
3. Minggu IV : pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur di
wilayah kelurahan, agar masyarakat mengetahui adanya
kegiatan P2KP di Kelurahan Kampung Baru.
Pada bulan September 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Minggu II : pelatihan relawan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14-16
September 2006.
2. Minggu III : refleksi kemiskinan di tingkat basis.
Selanjutnya perkembangan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Hamdan pada
bulan Agustus 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Minggu I & II :pemetaan sosial (social mapping) di daerah
basis/lingkungan, penentuan jadwal untuk sosialisasi di
tingkat kelurahan.
2. Minggu III : sosialisasi di tingkat kelurahan dan penentuan jadwal
sosialisasi untuk tingkat basis/lingkungan.
Pada bulan September 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut :
1.Minggu I : sosialisasi di tingkat basis dan Rembug Kesiapan Masyarakat
(RKM) di tingkat basis dan kelurahan serta penjaringan
relawan, pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur
di wilayah Kelurahan Hamdan.
2.Minggu III : pelatihan relawan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 19-21
September 2006.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Untuk pemanfaatan dana BLM Tahap I pada bulan Desember 2006, kelurahan
Kampung Baru dan Hamdan telah dilaksanakan dengan lingkup kegiatan mangacu
pada konsep Tridaya yaitu :
1. Komponen Lingkungan, pembangunan atau rehab sarana dan prasarana
lingkungan yang mendukung proses aktivitas masyarakat, misalnya pembetonan
jalan setapak, rehab jalan, pembuatan parit/drainase, pembuatan jembatan/titi,
penyediaan sarana air bersih dan fasilitas umum lainnya.
2. Komponen Sosial, yang umumnya dilakukan adalah pemberian santunan sosial
bagi orang tua jompo yang tidak produktif lagi, beasiswa bagi anak dari keluarga
tidak mampu, santunan anak yatim piatu, sunatan dan lain-lain.
3. Komponen Ekonomi, untuk BLM Tahap I, kegiatan ekonomi dititikberatkan pada
pelatihan-pelatihan ekonomi produktif, yang nantinya diharapkan selepas
mengikuti pelatihan dapat membuka usaha sendiri dengan kemampuan atau
keterampilan yang diperoleh pada saat pelatihan, antara lain pelatihan budidaya
ikan lele, tata boga, menjahit, dan pelatihan potensi diri.
Untuk pemanfaatan dana BLM Tahap II, pada awal bulan Oktober 2007 hingga
saat ini sudah ada yang dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang telah disetuji
yang didasarkan pada PJM Pronangkis. Kegiatan atau pekerjaan yang telah selesai
akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban dalam upaya pengusulan BLM Tahap
III.
Pada BLM Tahap II ini tetap mengacu pada konsep Tridaya (Lingkungan,
Sosial dan Ekonomi). Untuk komponen ekonomi, selain pelatihan juga diadakan
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
pemberian bantuan modal yang sifatnya bergulir pada keluarga miskin yang
tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk bantuan bergulir ini
diharapkan berjalan dengan baik sesuai harapan, karena pada dasarnya ini merupakan
salah satu ujian bagi kita semua, bagaimana mengelola dana dengan efektif yang
hasilnya akan bersama-sama dinikmati, yang maksudnya bahwa dana ini dikelola
sendiri oleh masyarakat dan hasil pergulirannya akan tetap dialokasikan untuk
masyarakat, baik itu sebagai penambahan modal usaha, pembangunan atau rehabilitas
sarana dan prasarana lingkungan serta bantuan yang sifatnya untuk memudahkan
masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya yang lain. Diharapkan dengan
bantuan ini terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Keterlibatan pemerintah kelurahan dalam mendukung pelaksanaan program
P2KP sudah cukup baik dan saling berkerja sama membangun dalam
mensosialisasikan ke komponen masyarakat bersama-sama dengan konsultan (dalam
hal ini fasilitator kelurahan) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Pemerintah kelurahan tetap aktif dalam penggalangan swadaya masyarakat serta
memfasilitasi berbagai pertemuan-pertemuan untuk mengefektifkan fungsi
Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) sebagai sarana bagi semua komponen
masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat.
Pemerintah kelurahan dalam merealisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
tetap terlibat dan selalu memberikan pandangan sehingga masyarakat dapat
memanfaatkannya dengan baik. BLM disalurkan langsung dari Bank ke masyarakat
melalui BKM. Karena bagaimanapun, kegiatan P2KP merupakan kegiatan dari
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
masyarakat, dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat
tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Kota.
Sejak awal pelaksanaan program P2KP hingga saat ini, bahwasanya
pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan Medan Maimun
yang dalam hal ini melalui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) selama
satu tahun lebih pelaksanaan program P2KP berbagai ragam model yang diterapkan
dalam melakukan pendampingan. Beberapa PjOK sudah berupaya semaksimal
mungkin untuk memfasilitasi proses pelaksanaan program P2KP di tingkat
kecamatan masing-masing dan tetap melakukan koordinasi dengan BKM-BKM di
kelurahan sasaran yang berada dalam wilayah kerjanya. Dalam hal ini Kecamatan
Medan Maimun berkoordinasi dengan BKM di kelurahan Kampung Baru dan
Hamdan.
Perlu adanya kerja sama yang maksimal untuk mendukung keberhasilan
program ini, baik pada tataran pemerintah pada level kelurahan hingga pada tingkat
kabupaten dan kota, swasta dan lembaga peduli lainnya. Dan untuk pihak kelurahan
dan PjOK terjadi sinergi dalam memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing,
yang salah satunya adalah memaksimalkan monitoring (pengawasan) lapangan,
evaluasi dan membangun harmonisasi terhadap stakeholder lainnya, agar kondisi riil
masyarakat dapat diketahui dan dirumuskan strategi apa yang perlu dilaksanakan jika
memang ada menemui kendala.
Program P2KP tidak menyediakan dana bagi masyarakat untuk selamanya, akan
tetapi program ini sifatnya menanamkan prinsip-prinsip kemasyarakatan dan nilai-
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
nilai universal kemanusiaan serta menjadi pondasi dalam upaya
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat bagaimana menanggulangi
kemiskinan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Dengan kesadaran tersebut, maka BKM-BKM yang ada di Kecamatan Medan
Maimun berupaya menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dengan pemerintah
maupun swasta dan kelompok peduli lainnya. Untuk itu, dibutuhkan ketekunan dan
kesabaran dari berbagai pihak dengan mendorong agar bersama-sama memikirkan
persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Upaya tersebut telah terbukti dan sudah
berjalan, walaupun belum seluruhnya BKM telah menjalin kerja sama dengan pihak-
pihak lain. Salah satu jalinan kerja sama BKM dengan pihak lain diantaranya adalah
Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, Sekolah Tinggi Teknik Sinar
Husny. Kedepannya diupayakan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain,
seperti pihak perbankan, perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi dan pengusaha-
pengusaha yang komitmen dengan penanggulangan kemiskinan.
Selama pelaksanaan siklus P2KP di Kelurahan Kampung Baru dan Hamdan
mengalami banyak kendala, diantaranya :
1. Pemahaman masyarakat yang masih rendah/kurang tentang pelaksanaan P2KP,
terbukti dengan adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam beberapa
pelaksanaan pekerjaan,
2. Keterbatasan pemahaman BKM, UP dan KSM akan tugas masing-masing
sehingga terkesan tumpang tindih,
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
3. Pemahaman KSM yang terbatas mulai dari penyusunan proposal sampai
penyusunan pelaporan sehingga pelaksanaan sedikit terlambat,
4. Masyarakat yang selalu tidak tepat waktu ketika pemberian pelatihan-pelatihan,
5. Kurangnya kerjasama dengan kepling,
6. Pihak pemerintah (Lurah) dinilai kurang mendukung terhadap program,
7. Faktor alamiah seperti datangnya hujan dan terkadang menyebabkan banjir,
8. Keterbatasan dana sehingga ada masyarakat yang tidakmendapatkan santunan.
Namun, pada akhirnya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan masyarakat
dapat menerima serta menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa
manfaat yang dirasakan masyarakat penerima program P2KP di Kelurahan Kampung
Baru dan Kelurahan Hamdan, antara lain :
1. Komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkungan : (a)
meningkatnya kebersihan dan kesehatan warga, (b) lancarnya aliran air, (c)
masyarakat tidak lagi memakai air sungai untuk konsumsi air minum, mandi,
cuci, (d) jalan bebas dari banjir dan transportasi lancar.
2. Komponen yang berkaitan dengan bidang ekonomi produktif : (a) meningkatkan
kualitas SDM, keterampilan teknis, (b) mengembangkan usaha kecil dan
meningkatkan pendapatan masyarakat, (c) lebih percaya diri dalam menciptakan
peluang usaha.
3. Komponen yang berkaitan dengan sumber daya sosial : (a) meningkatkan SDM
anak sekolah, (b) bantuan kemanusiaan, (c) meningkatkan kemampuan dan
kapasitas kerja, (d) tempat tinggal yang lebih layak huni.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4.4. Hasil Analisa Data
Pertanyaan mengenai variabel penelitian diberikan skor atau nilai dan
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kuantitatif dengan
menggunakan perhitungan statistik yaitu rumus koefisien korelasi product moment
dan koefisien determinasi.
Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data Library Research (Penelitian Kepustakaan),
observasi, Questionaire (Kuisioner) dan Interview (wawancara). Pada pengisian
kuesioner diberikan kepada 164 orang responden dan wawancara dilakukan kepada 2
orang responden.
4.4.1.Klasifikasi Data
Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel penelitian
dapat dilakukan dengan mengklasifikasikannya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan
nilai-nilai jawaban responden. Untuk penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya
pada Bab III hal penentuan skor.
Untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan oleh responden tersebut
tergolong tinggi, sedang, atau rendah maka harus ditentukan telebih dahulu rata-
ratanya, yaitu dengan cara membagi jumlah skor jawaban dari variabel penelitian
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
dengan jumlah pertanyaan. Dari hasil pembagian tersebut dapat diketahui jawaban
responden tergolong dalam kategori yang mana.
Berdasarkan pengklasifikasian tersebut maka keseluruhan data yang diperoleh
dari responden untuk masing-masing variabel penelitian dapat didistribusikan
menurut kategori yang telah ditentukan. Berikut ini distribusi jawaban responden
yang disajikan dalam bentuk tabel beserta interpretasinya.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
No Nilai Jawaban Kategori Frekuensi PERSENTASE (%)1 2,34 - 3,00 Tinggi 121 73.8%2 1,67 - 2,33 Sedang 43 26.2%3 1,00 - 1,66 Rendah 0 0.0%
Jumlah 164 100.0% Sumber : Kuesioner variabel x
Tabel tersebut menunjukkan tentang jawaban responden terhadap variabel x
yaitu implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
bahwa nilai jawaban responden yang berada pada kategori tinggi ada sebanyak 121
orang (73,8%), kategori sedang sebanyak 43 orang (26,2%). Dari keseluruhan
responden yang berjumlah 164 orang tidak ada nilai jawaban yang berada pada
kategori rendah (0%).
Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui dan memahami
dengan baik tentang implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di
Kecamatan Medan Maimun. Dengan kata lain, masyarakat penerima program P2KP
pada Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru sangat memahami substansi
dari program yang dimaksud. Adapun isi substansi pertanyaan berdasarkan indikator-
indikator yang mengacu pada konsep Tridaya, yaitu pengembangan masyarakat,
pengembangan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.
Hal ini terlihat dari jawaban kuesioner responden yang berkaitan dengan
implementasi P2KP dan juga wawancara yang diperoleh dari fasilitator kelurahan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Salah satunya yang berkaitan dengan sosialisasi P2KP kepada masyarakat dilakukan
secara personal maupun forum-forum pertemuan warga (FGD) dan juga
menggunakan berbagai media seperti brosur dan poster. Tanggapan masyarakat
terhadap program ini bahwa mereka sangat mendukung penanggulangan kemiskinan
di lingkungan tempat tinggal mereka. P2KP merupakan pola atau program dimana
masyarakat diikutkan untuk memikirkan permasalahan kemiskinan, merencanakan,
dan melaksanakan sekaligus mengawasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh
kondisi lingkungan mereka sendiri. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang
masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu
mengatasi masalah tersebut.
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel
Keluarga Miskin No Nilai Jawaban Kategori Frekuensi Persentasi (%)
1 2,34 - 3,00 Tinggi 6 3.7%2 1,67 - 2,33 Sedang 158 96.3%3 1,00 - 1,66 Rendah 0 0.0%
Jumlah 164 100.0%
Sumber : Kuesioner variabel y
Tabel di atas menunjukkan tentang jawaban responden terhadap variabel y
yaitu penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun bahwa nilai
jawaban responden yang berada pada kategori tinggi sebanyak 6 orang (3,7 %), untuk
kategori sedang sebanyak 158 orang (96,3 %) dan tidak ada responden (0 %) yang
berada pada kategori rendah.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Hal ini menunjukkan bahwa responden berada pada kategori sedang, artinya
belum sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan variabel-variabel kemiskinan
masih melekat pada kehidupan masyarakat miskin di Kelurahan Hamdan dan
Kelurahan Kampung Baru. Kondisi kemiskinan ini diperburuk dengan kualitas
masyarakat yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah,
kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar,
kelayakan mata pencaharian yang tidak menentu serta ditambah dengan kurangnya
akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
4.4.2. Analisis Data
Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel maka digunakan
analisis korelasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data :
1. Koefisien Korelasi Product Moment
2. Koefisien Determinasi
Penjelasan mengenai teknik ini telah disebutkan penulis pada Bab III.
Koefisien Korelasi Product Moment
Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel yang telah
dirumuskan dalam hipotesis, maka penulis menggunakan uji korelasi dengan
menggunakan Koefisien Korelasi Product Moment. Rumus yang digunakan untuk uji
korelasi tersebut adalah sebagai berikut :
))(())((
)()()(2222∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑−−
−=
yynxxn
yxxynrxy
Keterangan :
rxy : koefisien korelasi
x : variabel bebas
y : variabel terikat
n : jumlah sampel
Sesuai dengan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam
proses penelitian, maka akan diperoleh perhitungan sebagai berikut :
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
∑X = 15.431
∑Y = 4.656
∑X2 = 1.461.405
∑Y2 = 132.664
∑XY = 438.518
(∑X)2 = 238.115.761
(∑Y) 2 = 21.678.336
Maka :
{ }{ }
{ }{ }
200917504,07675,349476
70216401221340110
7021678560.1554659
702162167833621756896238115761239670420
7184673671916952)4656(132664.164)15431(1461405.164
)4656()15431()438518(164
))(())((
)()()(
22
2222
=
=
=
=
−−−
=
−−
−=
−−
−=
∑ ∑ ∑∑∑ ∑ ∑
yynxxn
yxxynrxy
Dari hasil perhitungan diperoleh rxy = 0,20092 (dibulatkan) atau dengan kata
lain koefisien korelasi bernilai positif, artinya kenaikan variabel yang satu akan
diikuti oleh kenaikan variabel yang lainnya. Hubungan yang positif mengartikan
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
bahwa implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kecamatan
Medan Maimun berpengaruh terhadap penurunan jumlah keluarga miskin.
Selanjutnya, koefisien korelasi tersebut dibandingkan dengan koefisien r-tabel.
Pada tabel koefisien korelasi product moment dengan taraf signifikan (α = 5%) yang
berarti tingkat kesalahan maksimal 5% atau tingkat kebenaran minimal 95% untuk
n=164, dengan ketentuan bila r-hitung lebih besar dari r-tabel maka hipotesis
alternatif diterima. Tetapi bila r-hitung lebih kecil dari r-tabel maka hipotesis nol
yang diterima. Berdasarkan ketentuan di atas diperoleh nilai r-tabel = 0,148. Atau
dengan kata lain, 0.20092 > 0.148 atau rxy > r. Sehingga hipotesis alternatif
diterima dan hipotesis nol ditolak.
Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut :
Hipotesis Nol :Tidak ada hubungan antara implementasi Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (X) dengan
penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan
Maimun (Y).
Hipotesis Alternartif : Ada hubungan antara implementasi Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (X) dengan penurunan
jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun (Y).
ATAU
Ho : µ = o (tidak ada hubungan)
Ha : µ ≠ o (ada hubungan)
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Dengan analisis tersebut dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat
diterima atau tidak. Dan ternyata r-hitung (0,20092) lebih besar dari r-tabel (0,148).
Dengan demikian koefisien korelasi 0,20092 itu dapat diterima atau hipotesis
alternatif diterima dan hipotesisi nol ditolak.
Selanjutnya, untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan
tersebut, maka digunakan pedoman berikut ini :
- Antara 0,00 s/d 0,19 : hubungan sangat rendah
- Antara 0,20 s/d 0,39 : hubungan rendah
- Antara 0,40 s/d 0,59 : hubungan sedang
- Antara 0,60 s/d 0,79 : hubungan tinggi
- Antara 0,80 s/d 1,00 : hubungan sangat tinggi (Sugiyono, 2002 : 149).
Berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,20092 termasuk
kepada kategori rendah. Jadi, terdapat hubungan yang rendah antara implementasi
Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga
miskin di Kecamatan Medan Maimun.
Koefisien Determinasi
Selanjutnya, untuk mengetahui sekaligus membuktikan hipotesis, yaitu
mengetahui seberapa besar hubungan yang ditimbulkan oleh variabel bebas
(implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan /P2KP) terhadap
variabel terikat (penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun)
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
digunakan Koefisien Determinasi. Rumus yang digunakan untuk menentukan
koefisien determinasi tersebut adalah sebagai berikut:
D = r2 x 100%
Keterangan :
D : koefisien determinasi
r : koefisien korelasi product moment (Sugiyono, 2002 : 149).
Maka diperoleh :
D = r2 x 100%
= (0.20092)2 x 100%
= 0,040368 x 100%
= 4,0368 %
Hubungan yang ditimbulkan oleh variabel bebas (implementasi Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap variabel terikat
(penurunan jumlah keluarga miskin) di Kecamatan Medan Maimun adalah sebesar
4,0368 %.
Berdasarkan hasil analisis data di atas bahwa hubungan implementasi Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah
keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun memiliki tingkat efektivitas yaitu
sebesar 4,0368% yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diolah penulis
meliputi implementasi, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi,
perlindungan lingkungan dan kemiskinan, serta faktor-faktor lain yang tidak termasuk
dalam penelitian ini.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Kemiskinan di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kompleksitas
permasalahan bangsa di tengah-tengah masa transisi perubahan yang cepat dan
kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dalam skala global. Dalam kondisi
ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman luar negeri saat ini, maka upaya
penanggulangan kemiskinan di Indonesia, apapun bentuknya, perlu disertai dnegan
proses membangun kesadaran nasional dan sikap mandiri, baik di jajaran aparatur
Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan daerah
dan masyarakat.
Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini, sesungguhnya tidaklah kurang.
Berbagai program kemiskinan, yang didukung berbagai donor dengan framework
masing-masing, telah menyemarakkan program-program berbasis pemberdayaan
masyarakat. Namun, sangat disayangkan program-program tersebut kurang
terkoordinasikan dengan baik sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal.
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di
Kecamatan Medan Maimun, tentu ada kekurangannya disamping keberhasilannya.
Salah satu kekurangannya adalah ketidakmampuan menempatkan peran Pemerintah
Daerah (Pemda) secara proporsional sehingga tidak mendorong Pemda untuk ikut
merasa memiliki dan menjaga kesinambungannya.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang rendah
antara implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) dengan
penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun, dengan koefisien
korelasi yaitu 0,20092. Hubungan implementasi Program Penanggulangan
Kemiskinan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan
Medan Maimun hanya sebesar 4, 0368%.
Walaupun hasil penelitian ini kurang memperlihatkan hubungan yang kuat,
namun pelaksanaan program ini baru merupakan tahapan awal dari program nasional
untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Karena program ini direncanakan
akan berlangsung sampai dengan tahun 2015. Untuk tahun 2007 P2KP reguler akan
berlanjut dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-P2KP
yang merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan
kemiskinan sebelumnya yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5.2. Saran
Belajar dari pengalaman pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun
khususnya dan seluruh daerah penerima program P2KP di Indonesia pada umumnya,
beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut :
a. Masih terjadinya kesemrawutan koordinasi program-program penanggulangan
kemiskinan di Indonesia, yang salah satunya pelaksanaan P2KP di Kecamatan
Medan Maimun, nampaknya diperlukan langkah-langkah ke depan untuk
melakukan review secara menyeluruh terhadap program-program penanggulangan
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
kemiskinan yang diselenggarakan pusat maupun daerah, pemerintahan maupun
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dana pinjaman yang berasal dari
luar negeri maupun mandiri dengan rupiah murni. Hasil review dituangkan dalam
Grand Strategy penanggulangan kemiskinan secara lebih serasi, sistematis dan
terarah.
b. Pola pendampingan yang diterapkan dalam program P2KP tahap berikutnya,
seyogyanya tidak hanya ditumpukan kepada para konsultan. Keikutsertaan
pemerintah daerah selaku administrator pembangunan di daerah perlu diposisikan
secara lebih proporsional sejalan dengan semangat dan nuansa otonomi daerah.
c. Perlu diadakan upaya peningkatan dalam implementasi program P2KP di setiap
wilayah agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada setiap periode.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
DAFTAR PUSTAKA
________ Modul Pelatihan Dasar P2KP, 2006. KMW-IV Sumatera Utara. ________ Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan
Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, 2005. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
_________2006. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program
Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) Kelurahan Hamdan. _________2006. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program
Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) Kelurahan Kampung Baru.
_________2007. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemerintah Kota Medan. Adi, Isbandi Rukminto, 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka
Cipta, Jakarta.
Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002. Penduduk Fakir Miskin Indonesia. BPS, Jakarta Indonesia.
Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif
dan Kualitatif. Airlangga University Press, Surabaya. Devas, N. and Rakodi, C. eds., 1993. Managing Fast Growing Cities: New
Approaches to Urban Planning and Management in the Developing World. Longman, Harlow.
Dye, Thomas R, 1981. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, New Jersey,
Prentice Hall. Easton, David, 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Penerjemah Sahat
Simamora, cet. 2. Bina Aksara, Jakarta.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Faisal, Sanapiah, 2000. Format-Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar dan
Aplikasi), Rajawali Press, Jakarta.
Gaffar, Afan, 1989. Beberapa Aspek Pembangunan Politik. Rajawali, Jakarta. Gaffar, Afan, 1999. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta. Goggin,M.L., Bowman,A.O’M., Lester,J.P. and O’Toole,L.J.,Jr, 1990.
Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation. Glenview III : Scott Foresman/Little, Brown and Company.
Hadar, Ivan A., 2004. Utang, Kemiskinan dan Globalisasi – Pencarian Solusi
Alternatif. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Hettne, Bjorn, 1991. Development Theory and the Three World. Longman Scientific
and Technical, Essex. Ife, Jim, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives,Vision,
Analysis and Practice. Longman, Australia. Islamy, M. Irfan, 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi
Aksara, Jakarta. Ismawan, Bambang, 2000. Pemberdayaan Orang Miskin – Rekfleksi Seorang Pegiat
LSM. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta. Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Penerjemah
Ricky Istamto. Rajawali, Jakarta. Kartasasmita, Ginandjar, dkk, 1996. Pembaruan dan Pemberdayaan; Permasalahan,
Kritik dan Gagasan Menuju Indonesia Masa Depan. Ikatan Alumni ITB, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad, 2003. Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan.
AMP YKPN, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Ekonomi Pembangunan II. Pusat Penerbitan Universitas
Terbuka, Jakarta.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Mazmanian, Daniel & Sabatier, Paul, 1983, contributors and editors, Effective Policy Implementation. Lexington Books.
Meier, Gerald M., 2000. Leading Issues in Economic Development, 7th edition.
Oxford University Press, New York. Moleong, Lexy S., 1997. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Resdakarya,
Bandung. Nawawi, Hadari, 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University
Press, Yogyakarta. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif:
Teori dan Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Prasetyo, Eko, 2005. Orang Miskin Tanpa Subsidi. Resist Book, Yogyakarta. Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002. Kemiskinan dan
Ketidakmerataan di Indonesia. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Santoso, Priyo Budi, 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural
dan Struktural. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sarman, Mukhtar & Sajogyo, 1999. Masalah Penanggulangan Kemiskinan, Refleksi
dari Kawasan Timur Indonesia. Puspa Swara, Jakarta. Seabrook, Jeremy, 2006. Kemiskinan Global. Resist book, Yogyakarta. Sjahrir, 1987. Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Implementasi. LP3ES,
Jakarta. Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta. Strauss, Anselm & Corbin, Juliet., 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Adminstrasi. CV. Alvabeta, Bandung. Sumodiningrat, Gunawan, 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Supriatna, Tjahya, 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. PT. Rineka Cipta,
Jakarta. Suyanto, Bagong & Sutinah (ed.), 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai
Alternatif Pendekatan. Prenada Media, Jakarta. Suyono, Haryono, 1997. Prokesra: Pemberdayaan Keluarga Sebagai Upaya
Penanggulangan Kemiskinan. Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta.
The Liang Gie, 1976. Efisiensi Kerja bagi Pembangunan Negara, Suatu Bunga
Rampai Bacaan. Gadjah Mada University Press. The Liang Gie, 1982. Dari Administrasi ke Filsafat : Suatu Kumpulan Karangan.
Supersukses, Yogyakarta. Todaro, Micheal P., 2000. Economic Development, 6th edition. Longman, New York
and London. Usman, Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1991. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1994. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Wobowo, Eddi, 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. YPAPI, Togyakarta.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
Lampiran 1 DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA)
Implementasi P2KP 1. Apakah ada dilakukan sosialisasi substansi P2KP di kelurahan anda? 2. Media apa saja yang digunakan dalam melakukan sosialisasi tersebut? 3. Kapan sosialisasi tersebut dilakukan? 4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi substansi P2KP? 5. Apakah ada dilakukan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)? 6. Bagaimanakah kesiapan masyarakat dalam melaksanakan P2KP? 7. Apakah ada dilakukan Focus Group Discussion (FGD)? 8. Bagaimanakah pelaksanaan FGD di kelurahan anda? 9. Bagaimanakah pelaksanaan pemetaan swadaya termasuk analisis potensi,
permasalahan dan kebutuhan masyarakat di kelurahan anda? 10. Apakah ada dilakukan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di
kelurahan anda? 11. Bagaimanakah pelaksanaan BKM tersebut? 12. Bagaimanakah proses penyusunan perencanaan partisipatif penanggulangan
kemiskinan di kelurahan anda? 13. Apakah ada dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di kelurahan anda? 14. Apakah pelaksanaan kegiatan oleh KSM sesuai dengan perencanaan yang telah
tertuang dalam PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan)?
15. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan skala prioritas?
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
DAFTAR PERTANYAAN (QUESIONER)
Pengantar :
Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ini merupakan acuan bagi penulis
untuk mengetahui bagaimana hubungan efektivitas yang ditimbulkan dari
pengimplementasian Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun.
Pengisian kuesioner ini dilakukan untuk tujuan tulisan ilmiah guna memenuhi
salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-2. Penulis tidak menyebutkan identitas
responden dalam tulisan ini dan benar-benar menjaga kerahasiaan data yang
diperoleh dari responden. Penulis meminta kerjasama/bantuan responden dalam
pengisian kuesioner ini.
Untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan menuliskan jawaban
yang sebenar-benarnya pada kotak yang disediakan.
Petunjuk Pengisian :
1. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih jawaban sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.
2. Isilah jawaban pada kotak jawaban yang telah tersedia.
3. Jawablah seluruh pertanyaan tanpa ada yang terlewatkan.
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
I. Efektivitas 1. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kegiatan P2KP?
a. Ada b. Tidak ada c. Tidak tahu
2. Apakah dalam penyebaran informasi tentang kegiatan P2KP melibatkan berbagai
pihak terkait? a. Ya, dengan berbagai pihak terkait b. Tidak, hanya beberapa pihak terkait saja c. Tidak tahu
3. Apakah dalam penyebaran informasi P2KP menggunakan berbagai media?
a. Ya, dengan berbagai media informasi b. Tidak, hanya beberapa media informasi c. Tidak tahu
4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kegiatan P2KP dalam rangka
penanggulangan kemiskinan? a. Sangat mendukung b. Biasa saja c. Tidak mendukung
5. Menurut anda, apakah waktu untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang
telah direncanakan? a. Sangat terjadwal b. Tidak terjadwal c. Sangat tidak terjadwal
6. Apakah penggunaan dana P2KP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
a. Sudah sesuai b. Belum sesuai c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
II. Pengembangan Masyarakat 1. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tenang pelayanan kesehatan?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
2. Menurut anda apakah pelayanan kesehatan sudah diberikan secara maksimal?
a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu
3. Menurut anda, apakah peralatan kesehatan di lingkungan anda sudah memadai?
a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu
4. Apakah pemberian obat sesuai dengan kebutuhan kesehatan anda?
a. Sesuai b. Tidak sesuai c. Tidak tahu
5. Apakah anda turut serta dalam pemberdayaan kesehatan?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
6. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pendidikan yang bermutu?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
7. Apakah sekolah di lingkungan anda memberikan pembebasan berbagai
pungutan/iuran/sumbangan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
8. Bagaimanakah sarana belajar mengajar sekolah di lingkungan anda?
a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
9. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan pangan dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pengembangan pendidikan
gizi keluarga? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
11. Apakah anda pernah menerima bantuan makanan tambahan/makanan pendamping
ASI dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
12. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan tentang peningkatan kualitas sumber
daya manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
13. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses pemanfaatan sumber
daya alam di lingkungan sekitar anda? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
III. Pengembangan Ekonomi 1. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang kredit
UKM/koperasi/perbankan dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
2. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses penyaluran kredit
UKM/koperasi/perbankan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
3. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan usaha? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
4. Apakah anda pernah mendapatkan pengembangan kemampuan dan perlindungan
terhadap usaha kecil? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
5. Apakah anda pernah mendapat dukungan pengembangan usaha kerja produktif?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
6. Bagaimanakah penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha kecil
di lingkungan anda? a. Memadai b. Tidak memadai c. Tidak tahu
7. Apakah anda diberikan kemudahan perijinan dalam pengembangan usaha kecil?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
8. Apakah anda diberikan kemudahan dalam mengakses kesempatan kerja? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
IV. Perlindungan Lingkungan 1. Menurut anda, apakah pembangunan perumahan di lingkungan anda memadai?
a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu
2. Bagaimanakah penyediaan prasarana dan sarana dasar (air bersih, MCK,
drainase) pemukiman di lingkungan anda? a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu
3. Bagaimanakah keadaan sanitasi di lingkungan tempat tinggal anda?
a. Baik b. Buruk c. Tidak tahu
4. Bila anda menjawab baik, apakah keadaan sanitasi di lingkungan anda dapat
dikatakan layak dan sehat? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
5. Apakah pernah dilaksanakan perbaikan pemukiman kumuh di lingkungan anda?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
6. Apakah anda diberikan kemudahan dalam mengakses proses perijinan dan
pengakuan hak atas bangunan perumahan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
7. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan tempat tinggal anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
8. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi pembangunan
kota? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
9. Apakah informasi pembangunan kota yang anda terima/dapat mudah dimengerti?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
10. Apakah anda turut terlibat dalam proses pembangunan kota ?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
V. KELUARGA MISKIN 1. Apakah anda pernah dilibatkan dalam pembahasan permasalahan kemiskinan di
lingkungan tempat tinggal anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
2. Apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan bantuan modal dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di lingkungan anda ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
3. Menurut anda, apakah bantuan program penanggulangan kemiskinan sangat membantu kehidupan anda ? a. Ya, sangat membantu b. Tidak membantu c. Tidak tahu
4. Apakah anda mempunyai keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
5. Menurut anda, apakah penghasilan/pendapatan yang anda peroleh saat ini dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ? a. Ya b. Tidak cukup c. Tidak tahu
6. Apakah anda memiliki modal untuk membuka/menjalankan suatu usaha ?
a. Ya, ada b. Kurang mencukupi c. Tidak ada
7. Apakah anda diberikan kemudahan untuk menjalankan usaha oleh pemerintah
daerah setempat ? a. Ya b. Selalu dipersulit c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008
8. Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
9. Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu ?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
10. Apakah anda memiliki benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup ?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
11. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas diri ? a. Ya, pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
12. Apakah anda memiliki jaminan sosial yang dibutuhkan untuk mempertahankan
hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
13. Apakah anda memiliki sumber-sumber lingkungan seperti air baku, lapangan hijau, pohon-pohon sebagai modal hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008