Menganalisis Metodologi Ilmu (Studi) Kewarganegaraan
Wijianto
Raharjo
Indikator
1. Menjelaskan Fungsi Ilmu Pengetahuan
2. Menjelaskan Metodologi Ilmu Politik
3. Menganalisis Metodologi Ilmu (Studi) Kewarganegaraan
4. Membandingkan Metodologi Ilmu Politik dan Ilmu (Studi) Kewarganegaraan
Fungsi Ilmu Pengetahuan
❖ Menemukan kebenaran obyektif dengan menggunakan cara.
❖ Cara yang dimaksud dikenal sebagai metode atau metodologi
Karakteristik Ilmu Pengetahuan(Johnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 26-36)
Dapat diverifikasi secaraempirik
Dapat dibuktikan kebenarannya dengan cara-cara obyektif.
Empirik: berdasar atas pengamatan/pengalaman untuk dijelaskan &digambarkan seakurat mungkin.
Misal : protes politik/demo, perolehan suara pemilu, invasi.
Verifikasi: penerimaan atau penolakan berdasarkan pengamatan(observasi) yang didukung dengan data.
Misal: di negara demokratis, angka partisipasi masyarakatnya sangattinggi, tapi hasil penelitian di AS menunjukkan bahwa kelasmenengah tidak berpartisipasi dalam pemilu.
Karakteristik Ilmu Pengetahuan(Johnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 26-36)
Berbeda lingkup & kegunaannya
Memperoleh pengetahuan baru dengan memberikanjawaban; apa, bagaimana dan mengapa?
Tidak menjawab apakah ini baik atau buruk (nonnormative)Menjawab apakah baik atau buruk (normative)
Misal : Demokrasi memberi peluang banyak aktorberpartisipasi dalam proses pemerintahan, baik formal maupun nonformal.
Karakteristik Ilmu Pengetahuan(Johnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 26-36)
Dapat disebarluaskan
Metode yang digunakan untuk menemukan sesuatu haruslah terbukasehingga orang lain dapat menganalisis dan menirunya.
Ilmu adalah aktifitas sosial yang melibatkan beberapa ilmuwan,proses analisis, dan kritis satu sama lain dengan tujuan untukmenemukan pengetahuan yang valid.
Untuk menerima sebuah hasil penelitian, orang harus tahubagaimana data diperoleh dan bagaimana proses analisisnya.
Misal : Polling pilpres di Amerika yang diadopsi di banyak negara.
Karakteristik Ilmu Pengetahuan(Johnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 26-36)
Berlaku umum, dapatdiaplikasikan untuk lebihdari beberapa kasus
Pendukung metode ilmiah berpendapat bahwa pengetahuan yangmenggambarkan, menjelaskan dan memprediksi berbagaifenomena lebih berharga daripada pengetahuan yang hanyamenjawab 1 fenomena saja.
Misal : Akuntabilitas tidak hanya berbicara soal pemerintahan sajatapi berlaku secara ekonomi maupun politik delegasi.
Karakteristik Ilmu Pengetahuan(Johnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 26-36)
Merupakan sebuahpenjelasan (hasil daripenyimpulan atasbeberapa preposisi).
Simpulan diambil secara logis dari preposisi dan kondisispesifik.
Menjawab pertanyaan : MENGAPA?
Misal : Asian democracy? Mengapa berbeda denganWestern/American Democracy?
Karakteristik Ilmu Pengetahuan(Johnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 26-36)
Bersifat provisional
Dapat direvisi dan diubah menjadi pengetahuan baru.
Misal : Pendekatan pembangunanisme selama Orde Baru hanyamenciptakan pertumbuhan semu di kalangan pengusaha (karenahanya rent seeking) dan rakyat (trickle down effect).
Disiplin Ilmu PolitikJohnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 40-45)
Tradisional
• Sejarah (kegiatan politik)
• Legalistik (konstitusional, hukum)
• Institusional (kekuasaan dan fungsi lembaga politik sepertilegislatif, birokrasi dan pengadilan)
• Berfokus kepada pemerintah dan fungsi-fungsinya, lebihkepada struktur politik formal daripada proses dan perilakupolitik.
• Bersifat deskriptif.
Disiplin Ilmu PolitikJohnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 40-45)
Modern
• Behavioralism (1950an), berfokus pada perilaku individudan kelompok, sebagai akibat dari migrasi ilmuwan dariEropa dan pertukaran ide ilmu politik dengan sosiologi, ekonomi, psikologi, dsb.
• Postbehavioralism (1960an), berfokus pada isu-isu danmasalah-masalah aktual, seperti dominasi laki-laki atasperempuan, pemilu, politik lokal.
• Kritis/radikal, anti kemapanan, perubahan sosial, kritikideologi (Tansey, Stephen. D. & Nigel Jackson Politics, the basics. New York, Routledge. 2008:10).
Metodologi Ilmu Politik
Bermaksud untuk:
Menjernihkan substansi
Memisahkan khayalandan kenyataan
Menurut Stuart A. Rice dalam Method in Social Sciences, a Case Book(1931) metode yang berlaku pada Ilmu Politik adalah sama sepertiyang berlaku pada umumnya dalam Ilmu Sosial.
Obyeknya adalah manusia yang terus berkembang dan sangatdinamis, bertolak belakang dengan Ilmu Alam yang serba pasti.
M e t o d e
Teori Metode dan TeknikJohnson, Janet Buttolph & H.T. Reynolds, Political Science Research Methods, Washington, CQ Press; 2005, hal 40-45)
Teknik
KHUSUS
KHUSUS
UMUM
UMUM
EVALUASI
TEORI
DESKRIPSI
ANALISA
Ilmu
INDUKSI
DEDUKSI
Pendekatan dalam Metodologi Ilmmu Politik-Studi Kewarganegaraan(Marsh&Stocker,2010),
Cakupan Studi Politik
Pemahaman terhadap klaim ilmiah
Sikap terhadap teori politik normatif
Hubungan dengan praktik politik
Cakupan Studi Kewarganegaraan
Behavioralisme Berkonsentrasi pada proses politik berkaitan dengan politik mainstream pemerintah
Menghasilkan hokum umum dan minimalnya mengembangkan pernyataan teoritis yang bisa difalsifikasi
Pada era awal, revolusi perilaku giat menekankan perbedaan antara ilmu baru dan teori kuno. Sekarang, mereka lebih toleran
Mengklaim bebas nilai, netra dan objektif (tidak memihak)
Pendekatan dalam Metodologi Ilmmu Politik-Studi Kewarganegaraan(Marsh&Stocker,2010),
Cakupan Studi Politik
Pemahaman terhadap klaim ilmiah
Sikap terhadap teori politik normatif
Hubungan dengan praktik politik
Cakupan Studi Kewarganegaraan
Rational Choice Peduli pada kondisi menuju tindakan kolektif dalam dunia politik mainstream
Menghasilkan hokum-hukum umum, khususnya hokum umum dengan kekuatan prediktif (peramalan)
Sikap yang sama dengan behavioralis
Mengklaim menawarkan saran yang bebas nilai dan ahli tentang bagaimana mengelola politik
Pendekatan dalam Metodologi Ilmmu Politik-Studi Kewarganegaraan(Marsh&Stocker,2010)
Cakupan Studi Politik
Pemahaman terhadap klaim ilmiah
Sikap terhadap teori politik normatif
Hubungan dengan praktik politik
Cakupan Studi Kewarganegaraan
Institusionalism Suatu definisi proses yang luas, yang bersifat pribadi dapat menjadi politik
Ilmu adalah hasil dari pengetahuan yang terorganisasi. Ilmu politik yang terbaik berlandasan empiris, cerdas dan reflektif secara teoritis
Membuat hubungan antara analisis empiris dan teori normative.
Menganggap peneliti bekerja berdampingan dengan para praktisi politik
Pendekatan dalam Metodologi Ilmmu Politik-Studi Kewarganegaraan(Marsh&Stocker,2010)
Cakupan Studi Politik
Pemahaman terhadap klaim ilmiah
Sikap terhadap teori politik normatif
Hubungan dengan praktik politik
Cakupan Studi Kewarganegaraan
Feminism Suatu definisi proses yang luas, yang mengakui bahwa yang bersifat pribadi dapat menjadi politik
Berbagai ragam respon terhadap isu ini, namun dengan kecenderungan kuat kea rah perspektif anti fondasionalis dan realis kritis
Teori normative, seperti semua aspek studi politik perlu menganggap serius isu gender .
Pengaturan politik jelas bagian dari semangat feminis
Pendekatan dalam Metodologi Ilmmu Politik-Studi Kewarganegaraan(Marsh&Stocker,2010)
Cakupan Studi Politik
Pemahaman terhadap klaim ilmiah
Sikap terhadap teori politik normatif
Hubungan dengan praktik politik
Cakupan Studi Kewarganegaraan
Anti fondasionalism Politik adalah suatu kontes narasi yang dapat terjadi dalam banyak ragam setting
Klaim terhadap pengetahuan adalah selalu bersifat sementara dan diperdebatka. Pemahaman terhadap aktivitas manusia adalah niscaya berbeda dengan dunia fisik
Cenderung memandang ada percampuran antara semua jenis teorisasi. Analisis politik pada dasarnya adalah diperdebatkan, dan memiliki suatu muatan normative
Berbagai respon, namun kecenderungannya mengarah pada komentar miring terhadap pertempuran naratif dunia politik
Referensi
◈ David Marsh and Gerry Stoker. 2010. Theory and Methods in Political Science. Political Analysis. 3rd Edition
◈ Ball Rosch, 1978, Civics: Fifth Edition, USA: FolletPublishing Company.
◈ Engin F. Isin and Bryan S. Turner, 2002, Handbook of Citizenship Studies, London: Sage Publications.
20
◈ Freddy K. Kalidjernih, 2011, Puspa Ragam Konsep danIsu Kewarganegaraan, Bandung: Widya Aksara Press.
◈ Wijianto & Winarno, 2018, Ilmu Kewarganegaraan, Surakarta: Penerbit Laboratorium PPKn FKIP UNS.
◈ Robertus Robet dan Hendrik Boli Tobi, 2014, PengantarSosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampaiAgamben, CV. Margin Kiri.
21
◈ T.H. Marshal, 2008, Citizenship and Social Class, London: SAGE Library of Educational Thught and Practice. Vol 1, hlm. 173-215.
◈ Bryan S. Turner, 2008, Outline of a Theory of Citizhensip. London: SAGE Library of Educational Thught and Practice. Vol 1, hlm. 268-295.
◈ Patrica White, 2008, Gratitude, Citizenship and Education, London: SAGE Library of Educational Thught and Practice. Vol 1, hlm. 296-305
22