etika auditor eksternal_slide

5/13/2018 Etika Auditor Eksternal_slide - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/etika-auditor-eksternalslide 1/17

Etika Profesi Auditor Ekternal

(Studi Kasus pada BPK-RI)



Pendahuluan

BPK merupakan Institusi yang dipercaya dapat

mewujudkan good corporate & good governance

BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa

eksternal keuangan negara

Auditor sebagai ujung tombak dari pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan

Auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu

dilandasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik



Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan rambu-rambuyang dipakai oleh auditor adalah peraturan perundang-undangan. Jika auditee salah maka harus diungkapkan

dalam laporan hasil pemeriksaan dan diberi sanksi Namun sanksi juga bukan hanya bisa men-gancam

pihak yang diperiksa, akan tetapi pihak pemeriksa jugabisa terkena sanksi akibat kesalahan-kesalahan yangdilakukan

Fakta seperti ini sudah muncul yakni sebagai contoh :

1. Kasus Gugatan Kontraktor Salatiga

2. Kasus Suap Anggota BPK Perwakilan Jawa Barat

3. Gugatan Bupati Kutai Timur



Tinjauan Pustaka

Etika Profesi diperlukan khususnya bagiprofesi yang membutuhkan

kepercayaan dari masyarakatcontohnya profesi auditor

Kode Etik BPK RI ditetapkan melalui

peraturan No.2 Tahun 2007 yangmemuat norma-norma yang harusdipatuhi oleh setiap anggota BPK danpemeriksa



Tinjauan Pustaka

Indepedensi

1. Diatur Pada Kode Etik BPK RI Pasal 6 ayat (1) dan (2)

2. Pada SPKN disebutkan bahwa dalam semua hal yang

berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasipemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikapmental dan penampilan dari gangguan pribadi,ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhiindependensinya

3. Terdapat dua aspek independensi seorang auditor,yaitu sebagai berikut:

a) Independence in fact (independensi dalam fakta)

b) Independence in appearance (independensidalam penampilan)



Tinjauan Pustaka

Kompetensi

1. Diatur Pada Kode Etik BPK RI Pasal 8 ayat (2) point (a) yangmenyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugaspemeriksaan pemeriksa dilarang untuk menerima tugas

yang bukan kompetensinya2. Pada SPKN disebutkan bahwa Dalam pernyataan Standar

Umum Pertama SPKN (BPK RI, 2007) disebutkan Auditoryang melaksanakan pemeriksaan harus memeliharakompetensinya melalui pendidikan profesionalberkelanjutan

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Nomor: 43/KEP/2001, 20 Juli 2001

a) Kompetensi

b) Kompetensi Umum

c) Kompetensi Khusus



Tinjauan Pustaka

Integritas

1. Diatur Pada Kode Etik BPK RI Pasal 7 ayat

(1) dan (2)2. Pada SPKN dinyatakan bahwa untuk

mempertahankan dan memperluas

kepercayaan publik, pemeriksa harusmelaksanakan seluruh tanggung jawab

profesionalnya dengan derajat integritas

yang tertinggi



Tinjauan Pustaka

Profesional

1. Pada Kode Etik BPK RI Pasal 8 ayat (1) point (f) dinyatakan

pemeriksa wajib memutakhirkan, mengembangkan dan

meningkatkan kemampuan profesionalisme2. Pada SPKN Pemeriksa secara kolektif harus memiliki

kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan

tugas pemeriksaan. Sehubungan dengan pernyataan

tersebut, semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab

untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan

oleh para auditor yang secara kolektif memiliki

pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan

untuk melaksanakan tugas tersebut.



Tinjauan Pustaka

Kecermatan Profesional

1. Pada Kode Etik BPK RI diatur pada Pasal 8

ayat (1) point (a) dan (e)2. Pada SPKN dinyatakan bahwa dalam

pelaksanaan pemeriksaan serta

penyusunan laporan hasil pemeriksaan,pemeriksa wajib menggunakan

kemahiran profesionalnya secara cermat

dan seksama



Pembahasan

Kronologis Gugatan Kontraktor di Salatiga

1. Jalan yang harus dibangun sesuai kontrakadalah 660 meter

2. BPK menyatakan Panjang Jalan yangdibangun adalah 654 meter (dalam LHP)

3. Kontraktor menggugat BPK karena merasa

BPK keliru dalam melaksanakan pengukuran4. Saksi dalam pengadilan menyatakan BPK

melalukan kesalahan



Pembahasan

Kesalahan Auditor BPK apabila kita asumsikan gugatantersebut benar :

1. Auditor BPK mengabaikan Kode Etik BPK Pasal 8 ayat (2)Point (a) dinyatakan bahwa pemeriksa dilarang menerima

tugas yang bukan merupakan kompetensinya. Untuk itudiperlukan keterlibatan tenaga ahli dalam pemeriksaan, baikintern maupun ekstern.

2. Dalam hal auditor memiliki kompetensi untuk melakukanpemeriksaan namun tidak menggunakan keahlianprofesionalnya maka Kode etik BPK yang diabaikan adalah

terdapat pada pasal 8 ayat (1) point (a) dan (e)3. Dalam SPKN juga ditegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan

serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksamenggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat danseksama



Pembahasan

Kronologis Peristiwa Penyuapan Auditor BPK :

1. BPK sedang melakukan audit di Pemkot

Bekasi2. Adanya keinginan dari Pemkot Bekasi untuk

mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian

3. Untuk memuluskan keinginan tersebut

dilakukan penyuapan kepada auditor BPK



Pembahasan

Kesalahan Auditor BPK apabila kita asumsikantelah terjadi penyuapan :

1. Auditor BPK mengabaikan Kode Etik BPK

Pasal 6 ayat (2) yang melarang untukmenerima pemberiaan danmenyalahgunakan wewenang untukmemperkaya diri sendiri atau pihak lain

2. Dalam SPKN juga dinyatakan, bahwapemeriksa harus obyektif dan bebas daribenturan kepentingan dan mempertahankanindependensi



Pembahasan

Kronologis Peristiwa Gugatan Bupati Kutai Timur :

1. BPK telah melakukan audit dengan tujuan tertentuatas Belanja Daerah

2. Dalam LHP nya BPK menyatakan Bupati Kutai Timursebagai aspirator yang membawa aspirasi terhadapmengalirnya dana bantuan sosial

3. Bupati Kutai Merasa tidak pernah melakukan haltersebut dan pernyataan di LHP tersebut

mencemarkan nama baiknya karena seakan-akanBupati pilih kasih terhadap warganya

4. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Bupati menggugatBPK Perwakilan Timur



Pembahasan

Kesalahan Auditor BPK apabila kita asumsikangugatan tersebut memang benar :

1. Dalam hal ini auditor mengabaikan kode etik

BPK yang diabaikan adalah terdapat pada pasal8 ayat (1) point (a) dan (e)

2. Dalam SPKN juga ditegaskan bahwa pelaksanaanpemeriksaan serta penyusunan laporan hasilpemeriksaan, pemeriksa menggunakankemahiran profesionalnya secara cermat danseksama sehingga diharapkan auditor tidak akantersangkut kedalam perkara hukum dalam hal inimasalah pencemaran nama baik oleh BPK.



Penutup

Dari uraian mengenai beberapa kasus mengenaipelanggaran kode etik pada Badan PemeriksaKeuangan (BPK) di atas, dapat disimpulkan bahwa

dalam pelaksanaan tugasnya auditor eksternaldalam hal ini BPK akan banyak menghadapigodaan-godaan dan untuk dapat menunaikanamanah yang diembannya BPK harus senantiasa

memegang teguh etika profesi auditor danmenjunjung tinggi, serta menjalankan nilai-nilaikebenaran dan moralitas



Terima Kasih

etika auditor eksternal_slide

Documents