final report - laporan akhir - · pdf filekelembagaan, serta kotribusi iptek yang berbeda....

NATIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT POLICY FOCUSSING ON DOMESTIC WATER SUPPLY

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air Fokus pada Penyediaan Air Rumah Tangga

FINAL REPORT - LAPORAN AKHIR

ASEAN-US SCIENCE AND TECHNOLOGY FELLOWS PILOT PROGRAM 2014-2015

NATIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT POLICY

FOCUSSING ON DOMESTIC WATER SUPPLY Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Fokus pada Penyediaan Air Rumah Tangga

FINAL REPORT (Laporan Akhir)

DYAH MARGANINGRUM (Research Centre for Geotechnology-LIPI)

ASEAN-US SCIENCE AND TECHNOLOGY FELLOWS PILOT PROGRAM 2014-2015

ASEAN-US S&T Fellows Pilot Program

[ ii ]

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kesertaan penulis pada ASEAN-US Science and Technology Pilot Fellows Program yang disupervisi oleh:

This report was prepared as author’s responsibilities at the ASEAN-US Science and Technology Pilot Fellows Program that supervised by:

Dr. Agus R. Hoetman

Deputy Minister for S&T Network

Ministry of Research and Technology

Drs. Ruben Silitonga M.Com. Director for International S&T Network Development

Ministry of Research and Technology


[ iii ]

KATA PENGANTAR

PREFACE

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Illahi Robbi, karena hanya dengan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Alhamdulillah, my praise to The Merciful Allah SWT, because only with HIS helps, the author could finally finish this report.

Laporan ini merupakan bagian dari kegiatan ASEAN-US Science and Technology (S&T) Fellows Pilot Program yang didukung oleh hasil pertemuan the ASEAN Committee on Science and Technology (COST) ke 65 pada bulan Mei 2013 dengan tujuan menempatkan para ilmuwan di sebuah instansi pemerintah. Program ini bermaksud untuk mendorong implementasi IPTEK berbasis kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya pada isu manajemen air yang berdampak luas pada masyarakat.

This report as a part of the activity of the ASEAN-US Science and Technology (S&T) Fellows Pilot Program was endorsed by the ASEAN Committee on Science and Technology (COST) at its 65

th

Meeting on May 2013 with the objective of placing scientist in their home countries government agencies. The ASEAN-US Science and Technology Fellows Pilot Program aims to encourage the practice of science based policy and decision making particularly on water management issue that broad impact to all communities.

Secara khusus tujuan program ini adalah: Penguatan sain dan teknologi

sebagai inputan dalam proses pembuatan keputusan dalam ASEAN atau prioritas strategis yang lebih luas;

Memperluas keterlibatan ilmu-wan ASEAN secara langsung dengan pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mendorong penggunaan sain dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat

The specifically purposes of program are following: Strengthening science and

technical input into decision-making processes within ASEAN and enhancing ASEAN’s strategic S&T priorities;

Expanding the engagement of ASEAN scientists directly with government and policy makers to promote using of science in national-level and multilateral policy-making processes;


[ iv ]

nasional maupun multilateral; Membangun kader ilmuwan yang

berpengalaman dalam kebijakan dan pembuatan keputusan serta memiliki jaringan yang luas.

Building a cadre of scientists who have experience in government policy and decision making and have links to one another.

Kementerian Riset dan Teknologi (RISTEK) dipilih sebagai host penempatan fellow dari Indonesia dengan pertimbangan bahwa RISTEK merupakan representatif Pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, RISTEK merupakan institusi penting yang bertanggung jawab dalam formulasi serta koordinasi implementasi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ministry of Research and Technology (RISTEK) is chosen as the host for Indonesian fellow’s placement with consideration that RISTEK is a representative of government institution on science and technology. Moreover, RISTEK is an important institution, entry point, and important actor who formulated and coordinated as well on implementation of Science and Technology.

Sesuai dengan judul, susunan laporan ini dibuat dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahulu-

an. Bab ini menjelaskan penge-lolaan secara umum dan ruang lingkup detil kajian yang kemudian terfokus pada sektor domestik.

Bab kedua menjelaskan dasar regulasi pengelolaan sumber daya air secara makro serta penyediaan air minum.

Bab ketiga adalah pembelajaran dari kondisi eksisting di lokal daerah terkait pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum.

Bab keempat menjelaskan kon-

Regarding to the title, this report is developed into the following five chapters: First Chapter is the introduction.

This chapter will explain the water resources management in generally and then the reason to focuse on the domestic sector (water using for household needs).

Second Chapter will explain based of regulation of water resources management which focuse regarding water supply.

Third Chapter will describe lesson learning from existing condition regarding water resources management and water supply in local area.


[ v ]

tribusi IPTEK dalam pengelolaan sumber daya air dan air minum.

Bab kelima merupakan analisis serta sintesa data dan informasi untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan.

Fourth Chapter will explain the Science and Technology policy on water sector.

Fifth Chapter is analisys and synthesis as well of data and information for giving policy recommendation.

Berbagai kendala telah penulis hadapi, baik dalam melaksanakan program maupun penyusunan laporan. Oleh karena itu, penulis sangat membuka diri apabila ada kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan. Disertai harapan bahwa laporan ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk kebijakan pengelolaan sumber daya air maupun pengembangan sektor air secara umum, khususnya untuk penyediaan air minum.

The author has faced several obstacles, both when implementing this program and preparing this report. Therefore, the author openly welcomes the constructive criticism or constructive suggestions for the improvement in the future. Along with a hope that this report can be used and be useful for water resources management policy and the development of water sector in general, especially for drinking water supply.

Penulis - Author Dyah Marganingrum


[ vi ]

RINGKASAN EKSEKUTIF

EXECUTIF SUMMARY

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia sangat luas dan kompleks. Tidak hanya perma-salahan air sebagai objek penge-lolaan namun juga institusi yang terlibat sangat banyak. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta distribusi pendu-duk yang tidak merata menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya air. Batas DAS atau Cekungan Air Tanah yang tidak sama dengan batas administratif kewilayahan juga menjadi tantangan pengelo-laan sumber daya air yang terpadu dan harmonis. Sementara regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan pedoman mekanisme kerja yang lengkap untuk melak-sanakan undang-undang sumber daya air.

Water resources management in Indonesia is very broad and complex. Not only water as the object management issues, but also the institution involved is very much. The geographical positions of Indonesian archipelago and population distributed evenly are constraints on water resources management. Watershed or groundwater boundary which is not same as administrative territorial boundaries also is a challenge to integrate and harmonize the water resources management. While the existing regulations that provide guidance mechanism have not yet been fully complete working to implement the water resources legislation.

Berdasarkan sektor, pengguna sumber daya air adalah tiga kelompok besar, yaitu: 1) Peman-faatan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (sektor domestik); 2) Pemanfaatan air untuk irigasi (sektor pertanian); dan 3) Pemanfaatan air untuk penghasil energi. Kebijakan terkait ketiga sektor tersebut, tentunya memiliki konsekuensi persoalan regulasi, kelembagaan, serta kotribusi IPTEK yang berbeda. Ketika sumber air

According to sector, water resources utilizing is divided into three major groups, namely: 1) The water using for household needs (domestic sector); 2) The water using for irrigation (agriculture sector); and 3) The water using for energy generation (energy sector). Policy relating to the three groups mentioned has different consequence on regulatory issues, institutional, as well as science and technology contribution. When


[ vii ]

mengalami kelangkaan, sektor domestik adalah prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar. Berdasarkan prioritas ini, fokus studi diberikan pada pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau sektor domestik.

water sources are scare, the domestic sector is main priority because it concerns the basic need. Based on this priority level, the focus of study is given to household need or domestic sector.

Pendekatan permasalahan dilaku-kan pertama dengan melakukan studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk memetakan persoalan yang ingin diselesaikan. Langkah berikutnya adalah melaku-kan depth interview secara langsung dengan para pakar dan pemangku kepentingan pengelola-an sumber daya air. Sebagian besar para pakar diambil dari Kemen-terian Pekerjaan Umum dengan pertimbangan bahwa Kementerian tersebut merupakan focal point dan pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya air. Beberapa institusi di Kementerian PU sebagai nara sumber adalah Sekretariat Jenderal (Pusat Kajian Strategis), Direktorat General Sumber Daya Air, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya Direktorat Pengembangan Air Minum (DITPAM) dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM (BPPSPAM). Selain Kementerian PU, diskusi juga dilakukan dengan pemangku kepentingan dari

The first approach of problem is done by literature study. Literature studies conducted to map the problem which will be solved. The next step is to do a dept interview with experts and stakeholders related to water resources management. And the last step is to do analysis. Majority experts was taken from Ministry of Public Works with the consideration that ministry of public work is the focal point and decision makers in water resources management. Some institutions as experts in the Ministry of Public Work are the General Secretariat (Center for Strategic Studies), Directorate General of Water Resources, Water Resources Council Secretariat, Directorate General of Human Settlements in particular the Directorate of Water Supply Development and Development Support Agency for Water Supply Development (BPPSPAM). In addition to Ministry of Public Works, the discussion was also held with the other stakeholders from BAPPENAS as a government


[ viii ]

BAPPENAS sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan dan merencanakan program pemba-ngunan. PAM Jaya dan PERPAMSI serta beberapa peneliti dari LIPI, BPPT, Pusat Penelitian Air, dan ITB juga menjadi nara sumber untuk pengkayaan informasi. Sedangkan untuk mengetahui posisi dan dukungan IPTEK dalam pengelolaan sumber daya air, RISTEK menjadi rujukannya melalui diskusi dengan supervisor dan staf ahli di Kementerian RISTEK. Selain diskusi dengan para pakar, menghadiri seminar HAKTEKNAS1 telah dilakukan guna mengetahui dan memahami program serta strategi NEXUS yang menjadi isu saat ini dimana pendekatan pangan, energi, dan air menjadi satu sinergi dalam pembangunan ke depan.

institution that has the task and function in the formulation and in the national development planning. PAM Jaya and several experts from research institutes like LIPI, BPPT, Water Research Centre, and ITB also become the source people for information enrichment. RISTEK become a reference to understand the position and to support science and technology of water resources management through discussion with supervisors and expert staff at the Ministry of Research and Technology. In addition to discussions with experts, attending the HAKTEKNAS seminar has been conducted to determine and understand the NEXUS approach and strategy that became a current issue where the approach of food, energy, and water become one synergy in the future development.

Hasil analisis data dan informasi menunjukkan terdapat empat faktor permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air untuk sektor air minum, yaitu: ketersediaan sumber air, akses masyarakat ke sumber air, lingkungan, dan institusi.

The results of data and information analysis above show that there are four factors indicate problems in water resources management for domestic sector, namely water sources availability, public access to water resources, environment, and institutions.

Sesuai UUD 1945, negara menerima mandat untuk memberikan pelayanan air minum kepada

In accordance to the 1945 Constitution, the state received a mandate to provide water service to

1 Hari Kebangkitan Teknologi Nasional


[ ix ]

seluruh rakyat. Strategi dan program peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui pengem-bangan SPAM, baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Penyelenggara SPAM sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, dan atau kelompok masya-rakat yang melakukan penyeleng-garaan SPAM. Judicial Review Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan pada 18 Februari 2015 menyatakan bahwa Pemerintah atau Pemerin-tah Daerah harus mengutamakan BUMN atau BUMD daripada pihak swasta terlebih dahulu, kecuali jika Pemerintah memang benar-benar mengalami keterbatasan, sehingga memerlu-kan kerjasama dengan pihak swasta sebagai salah satu bentuk pengalihan resiko.

all communities. The state has been doing that through implementing the strategy and program improvements in water services. It was call as the development of SPAM, either by pipeline or non-pipeline. SPAM organizers which according to government regulation are state-owned enterprises (BUMN) or local-owned enterprises (BUMD), cooperatives, private sector, and or group of people who do SPAM. Judicial Review of Constitution Court (MK) issued on February 18, 2015 stated that the Government or Local Government should give priority to BUMN or BUMD than private sector in advance, unless the government (central or regional) indeed really have limitations, thus requiring the cooperation with private sector as one of the risk transfer forms.

Bentuk BUMN atau BUMD sebagai manifestasi investasi negara dalam dunia usaha di sektor air adalah PAM atau PDAM. Data dari BPPSPAM menunjukkan bahwa saat ini jumlah PDAM di seluruh Indonesia mencapai 385, 45% skala kecil (<10.000 SR) dan 50% berkinerja kurang sehat. Sementara ini Pemerintahan memiliki target tingkat pelayanan air minum 100% pada tahun 2019 (60% perpipaan

BUMN or BUMD form as manifestation of state investment in the water sector business is PAM or PDAM. Data obtained from BPPSPAM indicates that the current number of PDAM in Indonesia reached 385 PDAM, 45% of small-scale (<10,000 house connection) and 50% less healthy performance. While the Indonesian Government has 100% of target achievement level of water service in 2019 (60%


[ x ]

dan 40% non perpipaan). of piping and 40% non-piping).

Untuk mencapai tingkat pelayanan 100% dan menghadapi empat faktor permasalahan sebagaimana disebut sebelumnya, ada tiga domain solusi yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Kondisi alami sumber daya air; 2) Pembenahan institusi; dan 3) Perbaikan perilaku masyarakat.

To achieve 100% service level and overcome those four problem factors which mentioned above, there are three domains solutions that must be addressed, namely: 1) The natural condition of water

resources; 2) Improving the institution; and 3) Improving the people's behavior.

IPTEK dapat berkontribusi pada ketiga domain tersebut. Khusus untuk domain sumber daya air secara fisik, peran IPTEK dapat memaksimalkan nilai sumber daya air ataupun melakukan strategi dalam pengelolaan sumber daya air. Contoh memaksimalkan nilai adalah teknologi pengolahan air. Ini dilakukan untuk memaksimalkan standar kualitas air guna memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat. Contoh strategi penanganan adalah teknologi distribusi air, hujan buatan, dan sebagainya. Ini perlu dilakukan meskipun dengan resiko biaya tinggi. Pada hakikatnya, peran IPTEK pada domain ini adalah untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan pada karakateristik alami sumber daya air.

S&T can contribute to those three domains. Especially for water resources in the physical domain, the role of S&T can maximize the value of water resources or can perform strategies in water resources management. The sample of maximazing the value is a water treatment technology. This is done to maximize the water quality standar in order to meet the incresment of water needs. For example the handling of strategy is water distribution technology, artificial rainfall and so on. This should be done even with the risk of a high cost. Essentially, the role of S&T in this domain is for mitigation and adaptation on the changes of the natural characteristic of water resources.

Pada domain institusi, IPTEK dapat berperan mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga

In the institutional domain, S&T can play its role from planning process, implementing and evaluating the


[ xi ]

evaluasi kebijakan. Dukungan IPTEK pada domain ini diharapkan mampu memberikan data dan informasi yang valid dan akurat pada tahap perencanaan, koor-dinasi dan sinergi pada tahap implementasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya air. Kebijakan yang dirumuskan, diim-plementasikan dan dievaluasi dengan cermat dan akurat disertai penegakan hukum dalam pelaksa-naannya, diharapkan mampu me-ngubah dan memperbaiki perilaku masyarakat untuk sadar dan taat hukum. Penegakan hukum disertai pendidikan yang kuat diharapkan membawa kesadaran masyarakat sebagai budaya yang secara terus menerus terpelihara untuk ber-peran aktif dalam pengelolaan sumber daya air.

policies. The supports of S&T in this domain are expected to provide the data and information which is valid and accurate at the stage of implementing the policies, monitoring and evaluating the management of water resources policies. The policies which are formulated, implemented and evaluated carefully and accurately along with the law enforcement in practicing it, are expected to change and to improve people’s behaviour to be concious and to obey the law. The law enforcement that accompanied by strong education are expected to bring the public awareness as culture that is maintained to play and active role in the management of water resources.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air secara umum dan spesifik pada sektor air minum, rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain: 1) Pertama adalah perbaikan dan

peningkatan aspek hukum kelembagaan BPPSPAM. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden sebagai kepala Negara. BPPSPAM adalah struktur kelembagaan yang penting dalam pencapaian target pelayanan air minum.

The recommendations of policy related to water resources management policy in general and specifically on drinking water sector, among others: 1. The first is the improvement and

enhancement of legal aspect of BPPSPAM. This recommendation is addressed to the President as the head state. BPPSPAM is an important institutional structure in the target of achievement of drinking water service. Considering the number and the


[ xii ]

Mengingat jumlah dan persoalan penyelenggaran SPAM semakin meningkat dan kompleks, maka unsur kelembagaan BPPSPAM haruslah meliputi BPPSPAM Pusat dan Daerah yang bersifat koordinatif dan kongruen. Selain itu keanggotaan BPPSPAM berasal dari kementerian terkait dan asosiasi SPAM yang mencakup kepakaran di bidang teknis SPAM, hukum, dan manajerial. Anggota BPPSPAM diwajibkan untuk sementara meninggalkan tugas dari instansi awalnya. Dalam menjalankan tigas dan fungsinya, BPPSPAM harus selalu bersinergi dengan DITPAM dan PERPAMSI.

2) Kedua adalah Pemerintah secepat mungkin merumuskan perbaikan UU No. 7 Tahun 2004 serta regulasi generatif terkait dengan adanya Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi terhadap UU Sumber Daya Air. Hai ini perlu mengingat tanpa regulasi yang jelas, maka seluruh mekanisme kegiatan pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan SPAM akan mengalami ‘stuck’.

3) Ketiga adalah ditujukan kepada Pemerintah untuk membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan

issues of accomplishing SPAM is more increasing and complex, the BPPSPAM should include the central and regional BPPSPAM which is coordinative and congruent. Besides, the membership of BPPSPAM is derivied from the relevant ministries. And the association of SPAM includes technical expertise in the field of technical SPAM, law or regulation, and managerial. BPPSPAM members are required to temporarily leave the task of their original institute In carrying out its task and functions, BPPSPAM should always synergize or work together with DITPAM and PERPAMSI.

2. The second is the government should formulate the correction of the Act No.7 of 2004 and the regulation indicators associated with the judicial review of the Constitutional Court of the water resources act, as soon as possible. This is considered important because without a clear regulation and without the implementation of SPAM, the whole mechanism of the management of water resources will experience ‘stuck’.

3. The third is devoted to the government to establish an institution that has tasks and functions to formulate and


[ xiii ]

menyusun strategi IPTEK Nasional, melakukan moni-toring, dan evaluasi IPTEK. Selain menyusun strategi IPTEK sebagai pedoman dan rujukan bagi pelaksanaan riset di seluruh Indonesia yang mampu menjawab kebutuhan dan memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa (termasuk di sektor air minum), lembaga ini diharapkan juga menjadi pusat data dan informasi IPTEK. Pemerintah bisa memanfaatkan Dewan Riset Nasional dengan memperbaiki kinerja serta regulasinya atau membuat board baru yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, Kementerian RISTEK dan DIKTI tetap berfungsi sebagai koordinator seluruh lembaga riset yang berada di bawah kementerian maupun non kementerian serta perguruan tinggi. Semua lembaga riset perlu difasilitasi agar dapat bersinergi guna menghindari tumpang tindih riset yang dapat memboroskan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dalam rangka: a. Mendukung kinerja dewan

atau board IPTEK. b. Mendukung kinerja Kemen-

develop the S&T strategies, to monitor, and to evaluate S&T. Aside from developing the strategies of S&T as a guide and reference for conducting research in Indonesia which is capable to answer the needs and to provide solutions to the nation’s problems (including drinking water sector). This institution is also expected to be a data and informations center of S&T. The government could utilize the National Research Council to improve the performance and regulations or create a new board which is directly responsible to the president. Meanwhile the ministry of research and technology and DIKTI still have a function as coordinator of all the research institutions under the ministry, non-ministrial and universities. All research institutions should be facilitated in order to synergize to avoid the overlapping research which will waste national budgeting. Therefore, the reliable information and communication technology support is necessary in order to: a. Support the performance of

the council or the board of S&T

b. Support the performance of the ministry of S&T and DIKTI


[ xiv ]

terian RISTEK dan DIKTI dalam rangka mengkoordinir seluruh lembaga riset.

c. Mendukung sinergi dan komunikasi antar lembaga riset

Mekanisme bentuk koordinasi dan sinergi perlu dirumuskan secara akurat disertai instrument indikator keberhasilan untuk melakukan evaluasi agar kinerja lembaga semakin membaik.

to coordinate all research institutes.

c. Support the synergy and communication between research institutes.

The mechanisms form of coordination and synergy are necessary to be accurately formulated with the instrument of indicators of success to evaluate in order to further improve the performance of institutions.


[ xv ]

DAFTAR ISI - LIST OF CONTENT

Judul Sampul ……………………………………………………………………………… Cover Tittle

i

Supervisi ……………………………………………………………………………………… Supervisor

ii

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………. Preface

iii

Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………….. Executif Summary

vi

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………… List of Content

xv

BAB 1 Pendahuluan ……………………………………………………………. Chapter 1 Introduction

1

BAB 2 Dasar Hukum ……………………………………………………………. Chapter 2 Legal Regulation

13

BAB 3 Pelajaran dari Kondisi Lokal Daerah …………………………. Chapter 3 Lesson Learning from Local Conditions

41

BAB 4 Kebijakan IPTEK di Sektor Air ……………………………………. Chapter 4 Science and Tecnology Policy in Water Sector

65

BAB 5 Analisis dan Sintesis serta Rekomendasi Kebijakan …… Chapter 5 Analysis and Syntesis as well Recommendation

71

Ucapan Terima Kasih …………………………………………………………………… Aknowledgements

119

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………….. References

123


[ xvi ]

[ 1 ]

BAB 1

PENDAHULUAN

CHAPTER 1

INTRODUCTION Salah satu ciri negara maju adalah kemampuannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Kata “pengelolaan” diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai suatu cara atau proses melakukan kegiatan, merumuskan suatu kebijakan, dan memberikan pengawasan terhadap semua hal, terkait dengan pelaksanaan kebijak-an tersebut, guna mencapai tujuan sebuah organisasi. Referensi lainnya menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu sistem kerangka kerja yang tersusun atas tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, koordi-nasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan [UU No. 4 Tahun 2007; Schenk, 2009; Kodoatie dan Sjarief, 2010]. Dengan demikian, konteks pengelo-laan sebagai sebuah sistem merupa-kan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan (Gambar 1.1). Tahap evaluasi sangat penting sebagai proses pengungkitan tahap pengelolaan yang semakin baik.

One of the characteristic of a developed country is its capabilities to manage the natural resources. The Indonesian dictionary interpretes the word: “management” as a method or activity process, formulating a policy, and provide oversight to all matters related to the implementation of these policy in order to achieve the goal of an organization. Other reference states that manegement is as a frame work system consisted of many phases, such as planning phase, implementation phase, coordination phase, monitoring phase, and evaluation phase to all available resources effectively and efficiently for achieving the desired goal [Act No. 4 of 2007; Schenk, 2009; Kodoatie and Sjarief, 2010]. Therefore, the management context as a system is activity series which are gradually and continuously undertaken (Figure 1.1). Evaluation phase is important thing as a laverage process to make a better management process in the further.


[ 2 ]

Figure 1.1 The sequences of natural resources management

Tiga faktor utama penentu keberhasilan pengelolaan sumber daya alam adalah kemampuan sumber daya manusia (human resources), ilmu pengetahun dan teknologi (IPTEK), serta kemampuan finansial. Ketiga faktor tersebut akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan apabila berada pada tempat dan waktu yang tepat. Ketepatan tersebut sangat dipenga-ruhi oleh bagaimana kebijakan dirumuskan dan dimplementasikan untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Ini sangat terkait dengan kapasitas dan kapabilitias pembuat kebijakan.

There are three main factors to determine the success of management of natural resources. They are ability of humanr esources, science and technology support, and financial capabilities as well. They will be a successfull key if they are in the right place and the right time. The accuracy is greatly depended on how the policies are formulated and implemented to manage these natural resources. This is closely related with capacity and capability of policy maker.

Menurut Rahardjo (2015), staf ahli RISTEK, kepakaran seorang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu spesialis dan generalis. Seorang pengambil kebijakan yang berhasil umumnya adalah mereka yang mampu berfikir secara generalis. Pakar yang generalis umumnya relatif lebih mampu menjadi seorang pemimpin. Pemim-pin yang berhasil adalah memimpin yang memiliki wawasan ke depan.

According to Rahardjo (2015), an expert member of RISTEK, the expertise can be categorized into two types, they are: specialist and generalist. The policy makers who are successful are usually those who can think generally. The Expert who think generaly relatively becomes a better leader than the ones who don’t. The successful leader is a leader who has visions. One of them is to place human resources in the


[ 3 ]

Salah satunya adalah dalam menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat sehingga roda sebuah organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemikiran yang generalis dalam proses pengelolaan artinya mampu melihat permasalahan secara lebih luas sehingga dapat diterima oleh banyak kalangan dengan kepentingan yang berbeda. Disinilah letak perlunya sebuah rumusan sistem dan instrumen yang baik dan tepat. Sistem dan instrumen diperlukan agar semua tahapan sebagaimana digambarkan pada gambar 1.1 bisa berjalan dan dapat dievaluasi dengan benar.

right position so that the organization can perform properly. The general thought in the management process means being able to see the problem more widely or open minded that could be accepted by all people with different interests. So that why it needs good and proper of the formulation system and instruments as well. Systems and instruments are required for all stages of management in the same manner as illustrated in Figure1.1. can perform and can be well evaluated.

Figure 1.2 The types of expertise that required in policy making process

Kebijakan merupakan salah satu hal penting dalam menggerakkan roda pembangunan, termasuk kebijakan tentang bagaimana mengelola

Policy is one of the important thing that play the role of development, including policy about how to manage the all potential of owned


[ 4 ]

seluruh potensi sumber daya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat. Kebijakan adalah manifes-tasi dari pengambilan keputusan dimana proses perencanaannya melalui beberapa tahapan. Gambar 1.2 memperlihatkan hirarki peren-canaan kebijakan.

resources to be more benefitting to all of the people in the nation. Policy is a manifestation of decision making where Its process has been through several stages. Figure 1.2 shows the hierarchie of policy planning.

Figure 1.2 Hierarchie of policy planning

Di Indonesia, Visi dan Misi Presiden merupakan landasan utama dari semua konsep kebijakan yang ada. Visi diterjemahkan secara formal dalam bentuk misi untuk mencapai tujuan nasional. Umumnya keputusan terhadap visi dan misi ditawarkan secara langsung melalui proses politik Presiden terpilih. Visi, misi, dan tujuan berada pada tataran top management sebagai proses perencanaan yang bersifat strategis jangka panjang (20 hingga

In Indonesia, vision and mission of President is main foundation of all policy concepts. The vision is formally defined as mission form to achieve the national goals. Generally, a decision on vision and mission is offered directly through political process by elected President. Vision, mission, and goals are placed on top management position as a planning process of long term strategic planning (20 to 25 years). The vision and mission


[ 5 ]

25 tahun). Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam bentuk sinergi antara strategi dan rumusan kebijakan dalam bentuk regulasi sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan dalam operasional pelaksa-naannya. Strategi dan kebijakan merupakan perencanaan pada tataran teknis jangka waktu mene-ngah (lima tahunan). Keputusan kebijakan pada tataran ini umum-nya diambil melalui proses teknokratik yang melibatkan pakar professional dan lembaga fung-sional perencanaan. Selanjutnya strategi dituangkan ke dalam ben-tuk program pembangunan yang didukung pembiayaan serta petun-juk pelaksanaannya. Program me-rupakan perencanaan pada tataran operasional yang bersifat tahunan. Keputusan yang diambil umumnya dilakukan melalui proses top down ataupun bottom up.

are transformed into the synergy between strategy and policy formulation, in the form of regulation as operational restrictions on its implementation. Strategies and policies are the plans on a technical level for medium term (five years). The Policy decision at this level are generally made through a technocratic process that involves professional experts and organization of functional planning. Furthermore, the strategies are implemented into development programmes which are supported by financing and implementation instructions. The program is a plan at the annual operational level. The decisions in this level are generally made through top-down or bottom up process.

Sumber daya air adalah salah satu contoh sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan pereko-nomian bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang tepat supaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk ke-makmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sumber daya, air memiliki daya guna dan daya rusak. Tujuan pengelolaan sumber daya air ini tentunya untuk memaksimalkan daya guna sekaligus meminimalkan

Water resource is an example of natural resources which has a potentiality to increase the national economic. Therefore, it needs a proper management to give benefit prosperity of magnitude to all of Indonesian people. As resources, water has usefulness and damage force. The goals of water resources management is maximizing the usefulness and minimizing the water’s damage force. However, water resources management is not


[ 6 ]

daya rusaknya. Namun pengelolaan sumber daya air tidak semudah mengelola sumber daya alam lainnya, seperti minyak ataupun gas alam. Ini terkait dengan sifat air yang terus mengalir ke tempat yang lebih rendah, dinamis sebagai fungsi ruang dan waktu, dan tidak mengenal batas wilayah teritorial. Oleh karena itu, suatu kebijakan pengelolaan sumber daya air akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, efektif, efisien, dan ekonomis apabila mengakomodir karakteristik alamiahnya.

like other natural resources (for example fuel or natural gas). It is regarding to natural characteristic of water that flowing continually to lower place, dynamic in space and time, and does not know the territorial boundaries. Therefore, the policy on water resources management will be easily done, effectively, efficiently, and economicly value if it accommodates its natural characteristic.

Sumber daya air juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui siklus hidrologi. Meskipun demikian, dapat terjadi ekstremitas pada aspek kualitas maupun kuantitasnya apabila tidak dikelola dengan baik. Kejadian ekstrim akan meningkat-kan daya rusak air dan sebaliknya daya gunanya semakin menurun. Kejadian ini dapat dilihat dari semakin seringnya kejadian banjir dan kekeringan di beberapa tempat di Indonesia. Hal ini terkait dengan pemahaman yang keliru terhadap makna pembangunan berkelanjut-an. Tujuan akhir semua bentuk pembangunan adalah kesejahtera-an dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat melalui aktivitas ekonomi. Namun ketika pertumbuhan ekonomi

Water resource is renewable natural resources by means of hydrologic cycle. Nevertheless, variability extreme of quality and quantity will occur if it is not properly managed. The extreme event will increase water damage force and the contrary its usefulnesss will decrease. This event can be seen from the occurrence of floods and droughts in some places in Indonesia. This is related with the missed understanding about the meaning of sustainable development. The final goal of developments is welfare and prosperity for all Indonesian through the economic activity. However, when economic grow is defined as production growth, exploitation of natural resources will be done on a large


[ 7 ]

diartikan sebagai pertumbuhan produksi, maka eksploitasi sumber daya alam akan dilakukan secara besar-besaran dengan mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya dan kelestarian lingkungan [Kodoatie dan Sjarief, 2010]. Konsep pembangunan sumber daya alam harus benar-benar didasarkan atas kemampuan daya dukung lingkung-an. Artinya memberikan kesem-patan untuk recovery sehingga ketersediaannya dapat tetap dipertahankan untuk terus dapat memenuhi kebutuhan manusia dan ekosistemnya. Arti daya dukung lingkungan adalah “keseimbangan”, yaitu keseimbangan antara keter-sediaan dan kebutuhan juga antara pemanfaatan dan konservasi. Mempertahankan keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

scale by ignoring social values, cultural values, and environmental sustainability [Kodoatie andSjarief, 2010]. The developing concept of natural resources has to be based on environmental carrying capacity. It means giving nature a chance to recover so that the water availability continues to meet water demand for people and their ecosystem in the future. In other words, the meaning of environmental carrying capacity is balance. It means the balance between demand and supply or between utilization and conservation. To maintenance the balance is not easy because there are many challenges and problems that have to be over come.

Faktor pemicu munculnya permasalahan sumber daya air adalah pertumbuhan penduduk. Sanin (2011) menyatakan bahwa penduduk yang berjumlah 5,3 Milyar akan meningkat menjadi 8,5 Milyar pada tahun 2025 (meningkat 60%). Untuk negara berkembang, rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2.1% pertahun. Implikasi peningkatan penduduk adalah kebutuhan lahan dan air juga meningkat. Sayangnya tekanan

The triger factor of water resources problem is population growth. Sanin (2011) stated that population would increase to be 8.5 billion in 2025 from 5.3 billion in 2011 (increase of 60%). Average growth rate of population increase of 2.1% per year in developing country. The implication of population increase is the increment of land acquisition and also water demand. Unfortunately this population pressure did not supported by


[ 8 ]

populasi terhadap lahan kurang didukung dengan upaya konservasi air yang memicu ketidakseimbang-an antara kebutuhan dan keter-sediaan air. Permasalahan semakin kompleks dengan tingkat pence-maran air yang makin tinggi.

water conservation. This condition triggers to imbalance condition between water demand and water supply. The problems become more complex because of the water pollution increase.

Persoalan dan tantangan di sektor sumber daya air semakin kompleks dan sistemik, baik menyangkut masalah teknis hingga berdampak pada persoalan konflik kepentingan dan sosial. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan yang tepat sasaran tanpa mengabaikan fakta bahwa sumber daya air adalah barang milik publik. Landasan hukum pernyatan ini adalah UUD 1945 ps 33 ayat 1 dan UU No. 7 Tahun 2004 pasal 6. Di dalam kedua pasal tersebut tertulis bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Problems and challenges on water sector increasingly become more complex and systemic; both related to technical problem and have an impact on conflicts and social issues. Therefore it is necessary to make a management efforts right on target without ignoring the fact that water resources are public goods. Legal foundation of this statement is Constitution of 1945 article 33; paragraph 1 as well Act No. 7 of 2004 article 6. The both article has stated that earth, water, and natural resources contained in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity for all people.

Selain itu dalam UU No 7 Tahun 2004 pasal 4 juga menyebutkan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Fungsi sosial menyatakan bahwa kepen-tingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Fungsi lingkungan hidup artinya

In addition, the Act No. 7 of 2004, article 4 states that water resources has social functions, environmental, economic that organized and realized in harmony. Social function means that water resources for public interest is more important than individual interests. An environmental function means that water resources become part of


[ 9 ]

sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora-fauna. Dan fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha [Kodoatie dan Basoeki, 2005]. Amanat UU Sumber Daya Air adalah tetap merujuk pada konsep pembangunan berkelanjut-an (Gambar 1.3).

ecosystem as well as survival of flora and fauna. And economic functions means that water resources can be utilized to support business activities [Kodoatie and Masoeki, 2005]. The mandatory of Act of Water Resources still refer to sustainable development concept (Figure 1.3).

Figure 1.3 Sustainable development concept on Water Resources Management (Translated from Tamin, 2001)

Berdasarkan sektor penggunanya, sumber daya air terdiri atas tiga kelompok, yaitu: 1) Pemanfaatan air untuk sektor

rumah tangga yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, baik sebagai air minum (air bersih) dan sanitasi.

2) Pemanfaatan air untuk sektor pertanian (untuk irigasi sawah).

By sector user, water resources is consisted of three major groups, namely: 1) Water utilization for domestic

sector to meet as basic daily household needs, both for drinking water or clean water and sanitation.

2) Water utilization for agriculture sector (irrigation of rice fields).


[ 10 ]

3) Pemanfaatan air untuk sektor energi dan industri.

Kebijakan untuk ketiga kelompok pemanfaatan air tersebut, tentunya memiliki konsekuensi persoalan REGULASI, KELEMBAGAAN, serta kontribusi IPTEK yang berbeda. Berdasarkan prioritasnya menurut Undang-Undang Sumber Daya Air, maka kajian ini dilakukan untuk pemanfaatan air di sektor domestik [pasal 29 ayat 3, UU No. 7 Tahun 2004]. Meskipun kajian dilakukan fokus pada sektor rumah tangga, namun analisis tetap perlu memperhatikan kebijakan sumber daya air secara umum.

3) Water utilization for power generation and industry sector.

The Policy related to those three water utilizations groups mentioned above would have different consequences on REGULATORY issues, INSTITUTIONAL, as well as contribution of SCIENCE AND TECHNOLOGY. Based on level of interest, this study was done for water using to domestic sector [Article 29, paragraph 3 in Law 7 of 2004,]. Even if the study focuses on domestic sector, the analysis will pay attention the water resources generaly as well.

Millenium Development Goals dan Johannesburg Summit 2002 mentargetkan agar jumlah pendu-duk yang belum mendapatkan pelayanan air minum dan sanitasi tahun 2000 berkurang hingga separuh pada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan tujuan MDGs Indonesia yang ke tujuh yaitu keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu target yang ingin dicapai adalah menurunkan 50% masya-rakat Indonesia yang belum men-dapat akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan [Bappenas, 2012].

Millennium Development Goals and the Johannesburg Summit in 2002 to targets, that the number of people who do not get clean water and sanitation services in 2000, to be reduced by half in 2015. This is in linewith 7

th of Indonesia of

Millennium Development Goals that ensure environmental sustainability. One of targets to be achieved is reducing of 50% of Indonesian people who have not had access to safe and sustainable clean water and sanitation [Bappenas, 2012].

Pemanfaatan air di sektor domestik dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Kedua sistem

Water access to domestic sector is consisted of piping system and non-piping system. Both systems are


[ 11 ]

tersebut dibedakan berdasarkan bagaimana upaya masyarakat mendapatkan air bersih (faktor akses). Data menunjukkan bahwa akses air bersih yang aman pada tahun 2013 baru mencapai 67,7% (18,6% menggunakan jaringan perpipaan dan 49,2% non perpipaan). Oleh karena itu, Indonesia mentargetkan 100% akses air bersih pada tahun 2019 dimana 60% sistem perpipaan dan 40% non perpipaan [DITPAM, 2014].

distinguished of how the community got the water to daily household needs (access factor). The data shown that access to safe water in 2013 just reached 67.7% (consist of 18.6% using a piping system and 49.2% non-piping system). Therefore, Indonesia expects to achieve the 100% accessing of clean water in 2019 with 60% of piping system and 40% of non-piping system [DITPAM, 2014].

Salah satu tantangan di sektor domestik adalah masih rendahnya akses air bersih, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, perdesaan, pulau-pulau kecil dan daerah pantai. Ketiadaan akses ini akan memaksa Kelompok Masyarakat berpendapatan Rendah (MBR) membeli atau menggunakan air yang telah terkontaminasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi MBR yang tinggal jauh dari sumber air, akan kehilangan waktu dan tenaga untuk mendapatkan akses air. Ini bisa dikatakan sebagai kehilangan “human capital”. Konse-kuensinya adalah tingkat kemiskin-an meningkat karena waktu dan tenaga mereka dapat dikonversikan sebagai bentuk pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu peningkat-an akses di sektor domestik ini

One of the challenges in domestic sector is that how low is the level of clean water access, especially for people who live in urban slums, rural, small islands and coastal areas. The lack of access to clean water will force the low income community (MBR) to buy or to use contaminated water to meet daily needs. MBR who live far away from water source, will lose their time and energy just to get water. It can be said as “human capital lost”. The consequency is the increment of poverty levels because their time and energies wasting for water can be conversed as domestic spending (economic value). Therefore, to increase the water service on domestic sector simultaneously is the government's goal to reduce poverty (the first goal of Millennium Development Goals is to overcome


[ 12 ]

sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan

1.

poverty and hunger).

Untuk mengkaji kebijakan sumber daya air di sektor domestik ini, maka analisis terhadap kendala-kendala implementasi kebijakan tersebut sangat diperlukan. Menge-tahui dan mengidentifikasi akar permasalahan juga memberikan rekomendasi serta solusi yang tepat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut agar target akses air bersih 100% pada tahun 2019 dapat tercapai. Dalam kasus tertentu, kondisi lokal wilayah juga perlu diperhatikan melalui penyesuaian kebijakan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan nasional perlu segera disosialisasikan dengan baik di daerah, disertai regulasi yang bersifat teknis operasionalnya. Sebaliknya kebijakan daerah seharusnya mendukung grand design kebijakan nasional.

To study the water resources policy, particularly on domestic sector, we need to analyze the obstacles of policy implementation. Finding out and indentifiying the core of the problem are expected to provide recommendation as well appropriate solutions to evaluate the policies formulation in order to achieve the national target of access to 100% clean water in 2019. However in specific case, the national policies will require-depth studies of local conditions. Thus the national policies need to be properly socialized at local level along with operational technical regulations as soon. Otherwise, the local policy has to support the grand design of national policy.

1 Tujuan MDGs pertama yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

[ 13 ]

BAB II

DASAR HUKUM

CHAPTER II

LEGAL REGULATIONS

Sebuah proses pembangunan yang melibatkan banyak sektor dan sumber daya, memerlukan pedo-man untuk melakukan koordinasi dan sinergi. Koordinasi dan sinergi dilakukan sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu arah dan prioritas pemba-ngunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.

A development process that Involves many sectors and resources, require guidelines tocoordinate and synergyze. Coordination and synergy have to be done since in planning and implementation stage, so that the direction and priorities of development can be achieved in accordance with a predetermined plan.

Figure 2.1 Policy direction in development plan (Tampubolon, 2014)

Perencanaan program pembangun-an telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang tersebut menjadi dasar Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

Development program planning in Indonesia has been formulated in Act No. 25 of 2004 about National Development Planning System. Then this law has been a basic to Law No.17 of 2007 about the National Long-Term Development Plan (RPJPN) of 2005-2025.

Excellent of natural resources,

Quality of human resources,

Increasing capabilities of Science and Technology

ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program

[ 14 ]

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN ke-3 (2015-2019) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMN ke-3 ini mengatur arah pembangunan nasional yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan serta berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kemampuan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) yang terus meningkat [Tambubolon, 2014]. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan RPJMN ke-3 ditunjukkan pada Tabel 2.1. Bidang prioritas pada RPJMN ke-3 terdiri atas 9 bidang fokus (lebih sedikit daripada RPJMN ke-2 (2010-2014) yang terdiri atas 14 bidang fokus).

As a leader of nation, the President issued Presidential Decree No. 2 of 2015 about third of National Middle-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 to implement the provisions of Article 19, paragraph 1 of Law No. 25 of 2004. This 3

rd RPJMN set direction of

national development that strengthens in overall development in various fields. The devolopment emphasize achievement of economic competitiveness that inclusive, sustainable, and equitable and based on excellent of natural resources, quality of human resources, and increasing capabilities of Science and Technology [Tambubolon, 2014]. Priorities of Government Work Plan (RKP) in accordance with the 3

rd RPJMN shown in Table2.1.

Government priorities on the 3rd

RPJMN are consisted of nine areas focus (less than 2

nd RPJMN 2010-

2014, which consists of 14 fields of focus).

Dalam bidang pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana, target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Penguatan Sistem Logistik

Nasional 2) Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Nasional 3) Peningkatan Akses Air Minum

The objectives of RPJMN 2015-2019 in field of development and facilities and infrastructure provision are following: 1) Strengthening of The National

Logistics System 2) Improving The Ratio of The

National Electrification 3) Increasing of The Water and


[ 15 ]

dan Sanitasi 4) Penataan

Perumahan/Permukiman 5) Pembangunan Transportasi

Massal Perkotaan

Sanitation Access 4) Planning Housing/Settlement 5) Development of The Urban

Mass Transportation

Tabel 2.1 Bidang Prioritas Nasional

pada RPJMN 2015-2019 Table 2.1 National Priority Issues of

RPJMN 2015-2019

1) Sosial budaya dan kehidupan beragama

2) Ekonomi* 3) Sarana dan Prasarana* 4) Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6) Politik 7) Pertahanan dan Keamanan 8) Hukum dan aparatur 9) Wilayah dan tata ruang

1) Socio-cultural and religious life 2) Economics* 3) Infrastructures* 4) Natural Resources and Environment 5) Science and Technology 6) Politics 7) Defense and Security 8) Law and apparatus 9) Regional and spatial

Sektor air air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas penanganan bidang sarana dan prasarana. Ini cukup relevan karena kemampuan dalam menyediakan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang memadai juga menjadi salah satu indikator negara maju. Sehingga tidak berlebihan bila Pemerintah memberikan perhatian pada sektor ini karena pelayanan air minum di negara kita belum mencapai 100%. Gambar 2.2 menunjukkan target pencapaian pelayanan air bersih 100% pada RPJMN ketiga.

A particular dringking water sector and sanitation are some of priorities areas on infrastructure management. This is relevance enough due to the adequate of drinking water infrastructure availability and sanitation is one indicator of developed countries as well. So it is not excessive if the government gives more attention to these sectors due to fact that water and sanitation services have not reached 100% yet in our country. The Figure 2.2 shows how the government will achive the 100% access clean water in 3

rd

RPJMN.

Sedangkan pada bidang prioritas Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Challenges of RPJMN 2015-2019 which have to be faced on natural


[ 16 ]

Hidup, tantangan yang harus dihadapi dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Pemantapan ketahanan pangan 2) Penguatan ketahanan energi

dan air 3) Penguatan pembangunan ke-

lautan berdimensi kepulauan 4) Pengembangan ekonomi hijau 5) Penanganan perubahan iklim [Sumber: Tuwo, 2014 “Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019]

resources and environmental priority issues are following: 1) Stabilization of food security 2) Strengthening energy security

and water 3) Strengthening the maritime

development 4) Green economy development 5) Climate change handling [Source: Tuwo, 2014 “Technochratic Planning of RPJMN 2015-2019]

Figure 2.2 Achieving target of water supply services (DITPAM, 2014)

Pada RPJMN sebelumnya, sektor air tidak pernah dinyatakan secara khusus sebagai prioritas untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. Sedangkan pada RPJMN ketiga, ketahanan air menjadi salah satu strategi dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dinyatakan secara eksplisit. Namun demikian sektor air tidak bisa berjalan dengan baik tanpa berkolaborasi dengan sektor lainnya. Harapan Pemerintah

In previous RPJMN, water sector never specifically stated as a priority to improve national economy for nation and state. While in the 3

rd RPJMN, water

security is one of strategies in natural resources and environment that is explicitely stated. These strategies are very appropriate. However, water sector can not work properly without collaborating with other sectors. The Government hopes all areas of


[ 17 ]

tentunya semua bidang prioritas pembangunan bisa saling mendukung dan memperkuat, bukan sebaliknya saling melemahkan. Keinginan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan pernyataan bahwa setiap kementerian tidak diijinkan memiliki visi dan misi sektoral, tetapi menterjemahkan visi dan misi Presiden. Secara eksplisit Presiden mengharapkan adanya harmonisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah otonomi.

development priorities can be supportive and strengthen each other, instead of weaken each other. The desire was delivered by President Joko Widodo with his statement that every ministries are not allowed to have a sectoral vision and sectoral mission, but they have to translate the vision and mission of President. The Presiden explicitly expects there are harmonization and synergies cross sectors and between territorial autonomy as well.

Sinergi antara sektor air, energi, dan pangan pernah disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai bentuk pendekatan NEXUS. NEXUS adalah suatu pendekatan dengan men-sinergikan dan mengintegrasikan ketiga kekuatan pembangunan Indonesia (pangan, energi, dan air) secara terpadu dalam proses pembangunan. Semangat NEXUS ini sebenarnya sejalan dengan konsep manajemen sumber daya air terpadu (IWRM). Pendekatan NEXUS tersebut dikenal juga dengan istilah FEW (Food-Energy-Water) yang sering kali disampaikan oleh mantan Presiden SBY melalui pidato arahannya mengatakan bahwa Indonesia harus mandiri dalam urusan pangan, energi, dan air [Hakteknas, Bandung 30 Agustus 2012].

The synergy sectors between water, energy, and food was had been delivered by President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) as a form of NEXUS approach. NEXUS is an approach by synergizing and integrating third-strength of Indonesia development power (food, energy, and water) which integrated in development process. NEXUS spiritis actually in line with the Integrated Water Resources Management concept (IWRM). In Indonesia development, the NEXUS approach is also known as FEW terms (Food-Energy-Water) that has often been delivered by President SBY through his speech said that Indonesia should be independent in food, energy, and water matters [“Hakteknas”, Bandung-August 30, 2012].


[ 18 ]

Pertemuan dialog IPTEK negara-negara ASEAN pada tanggal 9-10 November 2012 di Thailand juga mengangkat tema NEXUS sebagai salah satu tema kolaborasi meng-hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pertemuan tersebut menga-kui bahwa sektor air tidak dapat dipisahkan dengan sektor lainnya khususnya pangan dan energi. Dalam konteks kerjasama negara-negara ASEAN, pendekatan NEXUS menjadi bagian masa depan yang harus dipertimbangkan. Pendekatan NEXUS ini adalah mengintegrasikan pengelolaan dan kelembagaan an-tar sektor dan lintas skala. Pendekatan NEXUS dapat mendu-kung transisi pada keberlanjutan ekonomi, dimana tujuan utamanya adalah efisiensi penggunaan sum-ber daya dan kebijakan yang koheren. Pendekatan ini juga dapat mengatasi kendala eksternal lintas sektor.

Science and technology dialogue meeting of ASEAN countries on November 9-10, 2012 in Thailandal so promote the NEXUS theme as one of collaboration themes of ASEAN Economic Community in 2015. The meeting recognized that water sector cannot be separated from other sectors, especially food and energy. In the context of cooperation among ASEAN countries, NEXUS approach should be considered as a part of future. NEXUS approach is to integrate the management of institutional and inter-sector as well cross-scale. NEXUS approach can support the transition to a sustainable economy, where the ultimate goal is the efficiency of using the resource and coherent policy. This approach can also be overcome the external obstacles across sectors.

Beberapa manfaat pendekatan NEXUS antara lain: 1) Mendukung transisi pemba-

ngunan berkelanjutan dengan mengurangi trade-off dan menghasilkan manfaat tambah-an yang lebih besar dari biaya transaksi yang terkait dengan integrasi lintas sektor.

2) Keuntungan tersebut akan me-ningkatkan kepentingan nasio-nal yang mendorong keter-

Some benefits of NEXUS approach are as following: 1) Supporting the transition of

sustainable development by reducing trade-offs and generating greater additional benefits than transaction costs associated with cross-sector integration.

2) These benefits will attract the national interests that encourage the government


[ 19 ]

libatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

involve private sector and communities.

Figure 2.3 Inter connection and interdepencies in the NEXUS appoach (Redesign from Zakaria and Wright, 2013)

FEW ataupun pendekatan NEXUS tersebut kemudian diratifikasi pada Musyawarah Perencanaan IPTEK (Musrenas IPTEK) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Jakarta. Forum pertemuan tersebut mengangkat tema “Inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa”. Forum terdiri atas tiga komisi yaitu komisi pangan, komisi energi, dan komisi air. Khusus untuk komisi AIR menyepakati tentang pemanfaatan sumber daya air dengan mempertimbangkan ketersediaan

FEW or NEXUS approach then ratified by the Council of Science and Technology Planning which is held on August 11

th, 2014 in

Jakarta. The meeting forum promoted the theme of “Innovation on food, energy, and water for competitiveness of our nations”. The Forum consists of three commissions, as follows: food commission, energy commission, and water commission. Especially for WATER commission, they agreed on the utillization of water resources by


[ 20 ]

sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, serta keuangan), yang berdampak pada penguatan kompetisi dan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Tema yang diangkat pada Musrenas IPTEK 2014 tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana dunia sedang mengalami krisis pangan, energi, dan air. Dengan demikian, penguatan NEXUS akan memberikan daya tahan bagi bangsa dan negara Indonesia menghadapi berbagai ancaman dan tantangan global.

taking into account the availability of resources (which are human resources, infrastructure, and financial), that give impact on strengthening the competition and contributing the economic growth. The theme of Science and Technology National Forum highly relevant to current conditions, where the world is experiencing food, energy, and water crisis. Thus, strengthening the NEXUS will provide the nation resilience of Indonesia to face a lot of threats and global challenges.

Sejalan dengan prinsip pendekatan NEXUS, maka pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan baik akan mendukung tercapainya ketahanan pangan dan energi. Mengingat pentingnya keberadaan dan fungsi air dalam pembangunan, maka Negara perlu melakukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya air sebagaimana amanat dari UUD 1945 pasal 33. Amanat tersebut kemudian direalisasikan dalam beberapa regulasi sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Kementerian yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air adalah Kementerian Pekerjaan Umum (yang sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan

In line with the principle of NEXUS approach, the management of water resources which is properly implemented will support to achieve food and energy security. By giving the importance of water existence and function in the development, the State needs to set up and to manage water resources as has been mandated on 1945 Constitution 33

thArticle.

The mandatory has been realized then in some regulations as legal basic of water resources management in Indonesia. The Ministry which has task to manage water resources is the Ministry of Public Works (since Governmnet state of President Joko Widodo, it was renamed to be the Ministry of Public Works and Housing). In this ministry, water resources


[ 21 ]

Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR). Di dalam kementeri-an ini, pengelolaan sumber daya air dibagi menjadi dua domain direktorat jenderal yaitu hulu dan hilir. Untuk sumber daya air secara makro hingga penyediaan air baku (hulu) menjadi domain Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sedangkan pengembangan air minum merupakan domain dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (hilir), lihat Gambar 2.4.

management is separated into two domains of directorate general, namely upstream and downstream. Directorate General of Water Resources has assigment for water resources at macro level policy to deliver raw water supply (upstream domain). While the Directorate General of Human Settlements has assigmnet to development drinking water (downstream domain), see Figure 2.4.

Figure 2.4 Domain of Directorate General of Water Resources and Directorate General of Human Settlement at Ministry of Public Work and Housing

(Marganingrum, 2013)

Landasan hukum utama pengelo-laan sumber daya air adalah UU

The Base prior regulation of water resources management is Act No.


[ 22 ]

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka pengelo-laan sumber daya air dilakukan menurut wilayah sungai atau DAS. Penjelasan mengenai wewenang dan tanggungjawab antara pusat dan daerah disesuaikan dengan kriteria wilayah sungai yang diatur dalam pasal 14, 15, dan 16 sebagai berikut: a) Untuk wilayah sungai lintas

negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional adalah kewenangan Pemerintah Pusat.

b) Untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota adalah kewe-nangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan kepen-tingan provinsi sekitarnya.

c) Sementara untuk Pemerintah kabupaten/kota berwenang ter-hadap wilayah sungai yang berada dalam satu kabupaten/ kota.

Sedangkan kriteria wilayah sungai dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/ 2006 tentang Kriteria dan Pene-tapan Wilayah Sungai.

7 of 2004 about Water Resources. Based on this regulation, the water resources management is done according to river basin area or watershed boundary. The clarification about the responsibilities of water resources management between central and regional government was managed on article 14, 15, and 16 as following: a) For river area which cross-

country, inter provincial, and national strategic are the authorities of Central Government.

b) For river area which cross regency / city is the authorities of Provincial Government regarding to the interests of surrounding provinces.

c) For river area within one regency / city is the authorities of regency / city government

While the criteria of river basin area is explained in the Ministry of Public Work Regulation number 11a/PRT/M/2006 about the criteria and determination of River Basin Area.

Pasal 14 UU No. 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa lingkup wewenang dan tanggung jawab Pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan kebijakan nasional

sumber daya air.

The article 14 of Act No. 7 of 2014 stated that the scope of government’s authorities and responsibilities are as following: 1) To determine the national

policy of water resources


[ 23 ]

2) Menetapkan pola dan rencana serta melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

3) Mengatur, menetapkan, mem-beri ijin, serta memberi rekomendasi teknis atas penye-diaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.

2) To determine the pattern, planning, and implementing of water resources management

3) To arrange, determine, give permit, and give technical recommendation for water supply, water using, and producing water resources at the river area.

Sebagai suatu sistem nasional yang utuh, pengelolaan sumber daya air di Indonesia memiliki misi untuk melakukan : 1) Konservasi sumber daya air, 2) Pendayagunaan sumber daya

air, 3) Pengendalian daya rusak air, 4) Peningkatan peran masyarakat

dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air;

5) penyediaan data dan informasi sumber daya air.

As a national intact system, the water resources management has a mission to do in Indonesia. They are: 1) Conservation of water

resources, 2) Utilization of water resources, 3) Control of water damage, 4) Increasing the role of society

and private sector in water resources management;

5) Providing data and information regarding to water resources.

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air. Konservasi air dilakukan agar sumber daya air senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Water resources conservation is an effort to maintain the existence as well as the sustainability of circumstance, nature, water resources function as well. The conservation is done to keep water resources available in a proper quantity and quality to meet the needs of living beings, either now or for the next generation in the future.


[ 24 ]

Figure 2.5 The pattern of Water Resources Management

(Act Number 7 of 2004)

Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengem-bangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Water resources utilization is an effort by using management, provision, utilization, development and exploitation of water resources in an optimum manner so that it can functionate effectively and efficiently.

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggu-langi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebab-kan oleh daya rusak air.

Controlling water destructive force is an effort to prevent, overcome, and restore the environmental quality damage due to water destructive force.

Misi tersebut diatas dijabarkan kedalam beberapa kelompok lingkup kebijakan yang di dalamnya mencakup beberapa pernyataan kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan. Strategi yang disusun tentunya tidak keluar dari prinsip-prinsip reformasi. Azdan (2011) mengemukaan bahwa prinsip-

The missions mentioned above are described in some group policies which are include several policies statements and strategies that need to be done. The Strategy which is formulated must be in accordance with the principles of reformation. Azdan (2011) stated that the principles of reformation


[ 25 ]

prinsip reformasi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: 1) Kejelasan tanggung jawab

pengelolaan sumber daya air antara pusat dan daerah.

2) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang teratur melalui lembaga yang disebut Dewan Sumber Daya Air Nasional.

3) Penguatan dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

4) Pengembangan sistem jaringan informasi pengelolaan sumber daya air.

5) Penguatan partisipasi publik. 6) Penguatan sistem pembiayaan

untuk keberlanjutan sumber daya air.

in Water Resources Act are following: 1) Clarity of water resources

management responsibilities between central and regional.

2) Institusional arrangement of water resources management that facilitated by National Water Resources Council.

3) Strengthening and integrated planning and implementation of water resources management.

4) Developing a network information system of water resources management

5) Strengthening of public participation.

6) Strengthening of the financial system for water resources sustainability.

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2011 telah mengatur bagaimana kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya air. Kebijakan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut: A. Kebijakan Umum

1) Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air

2) Pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi, serta budaya terkait air

3) Peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air

Presidential Regulation No. 33 of 2011 has been set in how national policies and strategies in the water resources management are. The policies in the regulation are following: A. General Policy

1) Improving the coordination and integration of water resources management

2) Science and technology development, and related water culture

3) Improving the financing of water resources management


[ 26 ]

4) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum

4) Increasing the control and law enforcement

Figure 2.6 Water resources management reform

(Rewrite from Azdan, 2011)

B. Kebijakan Peningkatan

Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus Menerus 1) Peningkatan upaya perlin-

dungan dan pelestarian sumber air

2) Peningkatan upaya penga-wetan air

3) Peningkatan upaya pengelo-laan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

C. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat 1) Peningkatan upaya penata-

B. Policy of Improvement The Continuousity of Water Resources Conservation 1) Increasing the efforts of

water resources protection and preservation

2) Improving the water preservation efforts

3) Improving the water quality management plan and water pollution control

C. Policy of water resources Utilization for Justice and Welfare Society 1) Improving the efforts of

water resources


[ 27 ]

gunaan sumber daya air 2) Peningkatan upaya penye-

diaan air 3) Peningkatan upaya efisiensi

penggunaan sumber daya air 4) Peningkatan upaya pengem-

bangan sumber daya air 5) Pengendalian pengusahaan

sumber daya air D. Kebijakan Pengendalian Daya

Rusak Air 1) Peningkatan upaya pence-

gahan 2) Peningkatan upaya penang-

gulangan 3) Peningkatan upaya pemulih-

an E. Kebijakan Peningkatan Peran

Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya 1) Peningkatan peran masyara-

kat dan dunia usaha dalam pelaksanaan

2) Peningkatan peran masyara-kat dan dunia usaha dalam pengawasan

F. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan SD Air Nasional Terpadu 1) Peningkatan kelembagaan

dan SDM pengelola SISDA 2) Pengembangan jejaring

SISDA 3) Pengembangan teknologi

informasi

administration. 2) Water supply improvement

efforts 3) Increasing the efforts of the

efficiency of water resources usage

4) Improvement of water resources development efforts

5) Control of water resources exploitation

D. Policy of Water Damage Force Control 1) Increased prevention efforts 2) Increased prevention efforts 3) Improved recovery effort

E. Policy of Increasing The Role of Community and Private Sector in Water Resources Management

1) Increased role of civil society and private sector in execution

2) Increased role of civil society and private sector in oversight

F. Policy of Information System Network Development in Integrated Water Resources Management 1) Improvement of institutional

and human resources in SISDA management

2) Development network SISDA 3) Development of information

technology


[ 28 ]

Secara operasional, ruang lingkup sektor pengelolaan sumber daya air sangat luas. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan tersebut diatas perlu diintegrasikan dengan peraturan-peraturan terkait sebagai turunan dari Undang-Undang Sumber Daya Air, antara lain: 1) Pengembangan sistem

penyediaan air minum (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005)

2) Irigasi (Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006)

3) Pengelolaan sumber daya air (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008)

4) Air tanah (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008)

5) Bendungan (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010)

6) Sungai (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011)

7) Rawa (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013)

Technically the Coverage of water resources management is very broad (wide). Therefore, policies mentioned above need to be integrated with derived regulations of Water Resources Act. They are as following: 1) Developmentof water supply

system (Government Regulation No. 16 of 2005)

2) Irrigation (Government Regulation No. 20 of 2006)

3) Water resources management (Government Regulation No. 42 of 2008)

4) Groundwater (Government Regulation No. 43 of 2008)

5) Dams (Government Regulation No. 37 of 2010)

6) Rivers (Government Regulation No. 38 of 2011), and

7) Swamp (Government Regulation No. 73 of 2013).

Air minum menjadi turunan pertama Undang-Undang Sumber Daya Air. Hal ini menunjukkan prioritas tingkat kepentingan masalah air minum yang sangat mendesak karena menyangkut kebutuhan pokok dasar manusia. Persoalan dan tantangan utama dalam pengembangan air minum adalah ketersediaan air baku. Yang dimaksud air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air

Drinking water becomes a prior derivative Act of Water Resources. This indicates the priority importance level of drinking water problem was urgent because it involves human basic needs. The major issue and challenge in the development of drinking water supply is the availability of the raw water. The definition of raw water (in the regulation) is a water derived from surface water


[ 29 ]

permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum [Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 pasal 1; Peratiran Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 pasal 1].

sources, soil and water basin or rain water which have a quality proper standards as raw water for drinking water [Government Regulation No. 16 of 2005, first article; Ministry of Public Work Regulation No. 18 of 2007, article 1].

Sumber air baku di suatu wilayah umumnya diperlukan untuk berba-gai kepentingan. Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar-nya kemakmuran rakyat. Ayat terse-but jelas menunjukkan adanya kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan tersebut dipertegas dengan UU No. 7 Tahun 2004 (pasal 5) yang menya-takan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehi-dupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Secara eksplisit ayat ini menunjukkan bahwa hak menda-patkan air bersih bagi setiap warga negara dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk menjamin akses setiap warga negara ke sumber air. Ayat ini bukan berarti menge-sampingkan sektor lainnya. Pada kondisi air langka, maka ayat ini

Raw water source in a region is generally needed to several interests. The constitution 1945 article 33, paragraph 3 stated that earth, water, and its properties are controlled by the state and used for the welfare for all people. The article indicates clearly about the existence of a social contract between government and its citizens. The assurance is reinforced by Act No. 7 of 2004 (article 5). It mentioned that the state has guaranted the human right to get water in minimum basic needs to meet healthy, clean, and productive daily life. This article shows explicitly that clean water is human right for every citizen which guaranteed by the state and become a shared responsibility between central and local governments, included to guarantee all citizens access to water sources. This article does not mean to ignore other sectors. In conditions where water resources are scarce, this article provides priority guidences. In accordance


[ 30 ]

memberikan pedoman prioritas. Sesuai dengan aturan yang ada, maka prioritas pertama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagai kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.

with the existing regulation, the first priority is to give the daily basic needs as human basic necessities which its existence is guaranteed by the constitution.

Pemerintah menyediakan akses air bersih melalui pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), baik melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan yang merupakan pelaksanaan UU No 7 Tahun 2004 pasal 40. Sebagai sistem, maka SPAM terdiri atas aspek fisik (teknik) dan aspek non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum). SPAM bersifat terintegrasi dengan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi yang meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Integrasi tersebut diperlukan dalam rangka keberlanjutan sistem dan perlindungan terhadap air baku [PP No. 16 Tahun 2005 pasal 14 dan pasal 23].

Government provides water access through the development of water supply system (SPAM), either through a piping system or non-piping system. It is the implementation of Act No.7 of 2004 Article 40. As a system, it consists of physical aspects and nonphysical aspects (institutional, management, finance, the role ofthe public, and law). SPAM is integrated with sanitation facilities and infrastructure which includes wastewater system and solid waste management. This integration is needed in order to sustaine the system and protec raw water [Government Regulation 16 In 2005, article 14 and article 23].

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM seperti halnya dalam pengelolaan sumber daya air (UU No.7 Tahun 2004 pasal 14, 15, dan 16). SPAM yang bersifat khusus, strategis, nasional dan internasional menjadi tanggung

Government’s authority and responsibility in implementation of SPAM development is like as the water resources management (Act No. 7 of 2004, article 14, 15, and 16). For SPAM which is specific, strategic, national and international becomes the


[ 31 ]

jawab dan wewenang Pemerintah Pusat; yang bersifat lintas kabupaten atau kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi; dan yang bersifat lokal kabupaten atau kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan [PP No. 16 Tahun 2005 pasal 38, 39, dan 40].

responsibility and authority of Central Government; SPAM which is in cross regency or cross city becomes the authority and responsibility of provincial government; and the one which is in local regency or city becomes the authority and responsibilities of regency or city [Government Regulation No.16 of 2005, articles 38, 39, and 40].

Kegiatan perencanaan pengembangan SPAM terdiri atas penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SPAM, studi kelayakan, dan atau perancangan teknik rinci. RIP SPAM disusun oleh penyelenggara SPAM dan ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan RIP SPAM tersebut, PP No. 16 Tahun 2005 pasal 26 memberikan pedoman bagi penyelenggara SPAM untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Rencana pengelolaan sumber

daya air b) Rencana tata ruang wilayah c) Kebijakan dan strategi

pengembangan SPAM d) Kondisi lingkungan sosial,

ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya

e) Kondisi kota dan rencana pengembangannya.

The planning activities of SPAM development consist of forming Master Plan Development (RIP) SPAM, feasibility studies, and or detailed engineering design. RIPSPAM is compiled by the organizers of SPAM and appointed by Central Government or Local Government. The organizer of SPAM has to form RIP SPAM by giving attention to Government Regulation No. 16 of 2005, Article 26 following: a) Planning of water resources

management b) Spatial planning c) Policy and strategy of SPAM

development d) Social, economic, and cultural

condition of the area and around

e) The condition of city and its development planning


[ 32 ]

Secara umum, regulasi terkait dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab, baik dalam pengelolaan sumber daya air secara makro maupun penyelenggaraan SPAM sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Air sudah cukup baik. Permasalahan sering kali dijumpai terkait dengan faktor non teknis yang melibatkan konflik antar wilayah atau antar pengguna air. Hal ini terkait dengan sifat alamiah air itu sendiri sebagai sumber daya alam yang bersifat dinamis, mengalir, dan merupakan fungsi ruang dan waktu. Untuk itu diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi antar wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya, Pemerintah membentuk Dewan Sumber Daya Air untuk menga-komodir dan mengintegrasikan kepentingan multi sektor serta membangun keterpaduan tindakan dalam pengelolaan sumber daya air [PP No. 12 Tahun 2008 dan KepPres No. 6 Tahun 2009].

In general, the regulations related to authority and responsibility, both in water resources management at the macro scale as well as SPAM implementation as part of water resources management, is good enough. The problem is often found associated with non-technical factors that involve conflicts between regions or between water users. This is related to characteristic of water nature as a natural resource that is dynamic, flowing, and being a function of space and time. So that why it requires coordination, synergy and integration between regions and between sectors. Therefore, President promoted National Water Resources Council to accommodate and integrate of multi sector interests and to integrate on water resources management by all stakeholders [Presidential Regulation No. 12 of 2008 and Presidential Decree No. 6 of 2009].

Secara eksplisit, tugas Dewan Sumber Daya Air Nasional tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 pasal 6 adalah membantu Presiden dalam: 1) Merumuskan kebijakan dan

strategi nasional pengelolaan sumber daya air.

2) Memantau dan mengevaluasi

The task of the national water resources Council are explicitly listed in article 6 of Presidential Regulation No. 12 of 2008. That is to help the President in following: 1) Formulating national policies

and strategies for the water resources management.

2) Monitoring and evaluating the


[ 33 ]

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air.

3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menetapkan dan mengusulkan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

4) Merumuskan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 (Hidrologi, hidrometeorologi, dan Hidrogeologi) pada tingkat nasional.

implementation policy of water resources management.

3) Giving consideration to the President for determining and proposing of assignment changes to river boundary and groundwater basins.

4) Formulating the information systems management policies of hydrology, hydro-meteorology, and hydrogeology (H3) at the national level.

Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional sejumlah 44 orang yang terdiri atas 22 orang mewakili unsur Pemerintah dan 22 orang mewakili unsur non pemerintah dengan ketua dewan adalah Menteri Koordinator Perekonomian. Susunan keanggotaan dari unsur pemerintah terdiri atas 16 orang dari kementerian dan non kementerian ditambah 6 orang gubernur yang dipilih secara bergiliran mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Secara keanggotaan susunan dewan dibuat secara seimbang agar dapat mewakili seluruh kepentingan. Kendala yang terjadi adalah perubahan kabinet atau structural di kelembagaan atau Pemerintah Daerah akan mempengaruhi kinerja Dewan seperti yang terjadi saat ini. Sehingga perlu dipertimbangkan bahwa keanggotaan Dewan Sumber Daya Air adalah bersifat

The Membership of national water resources Council is 44 peoples. They consist of 22 people representing the Governmental elements and 22 people representing the non-governmental elements with the Chairman is the Minister Coordinating of Economy. The membership of the Governmental elements consist of 16 people from ministries and 6 people are the Governors whom elected in turn to represent the western part, central, and eastern of Indonesia. This membership is made in a balanced way so that it can represent all of interests. The main constraint of council member is the changing of cabinet or changing structure of institution or local government. It influenced the council perform like this current conditions. So that why it needs to be desired independencies and


[ 34 ]

independent dan terbuka meskipun masih tetap harus mewakili seluruh stakeholders. Anggota Dewan juga diharapkan bekerja secara full time dengan meninggalkan sementara tugas dari institusi awalnya.

open of council member even though still represented all stakeholders regarding. The member of council is expected work full time by temporary left their own institution.

Selain regulasi tentang kelemba-gaan, beberapa kebijakan diperlu-kan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sumber daya air. Kita ketahui bersama bahwa selain sebagai kebutuhan dasar, air juga merupakan benda publik yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dengan kata lain air memiliki hak kepemili-kan bersama, dikelola secara bersama, dan tidak dapat diperjual-belikan untuk mendapatkan keuntungan [Sanim, 2011].

In addition to the institutional regulation, some policies are needed in the technical implementation of water resources management. We know that in addition to a basic need, water is also a public good which can not be owned by anyone. In other words, the water has a right of joint ownership, managed jointly, and can not be traded for profit [Sanim, 2011].

Terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 telah mengubah paradigma air tidak hanya sebagai benda publik tetapi juga sebagai barang komoditas. Ini sangat bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 pasal 33 yang telah memberi hak penguasaan atas air kepada negara. Hak penguasaan atas air tersebut ada dan terlaksana dengan baik apabila: 1) Negara diberi mandat untuk

membuat kebijakan. 2) Negara masih memegang

kendali dalam melaksanakan kepengurusan tindakan penga-turan, pengelolaan, dan penga-wasan atas sumber daya air.

The issuing of Act No.7of 2004 has changed the water paradigm, not only as a public good, but also as a commodity good. It is very opposite with the mandatory of 1945 Constitution article 33 that has given right to over control of water resources to the state. The water authorization will exist and and will be well done if: 1) The state is given mandatory to

promote the policy. 2) The state still have control in

doing implementation of regulation, management, and supervision of water resources action.

Isu air sebagai barang komoditas Water issueas commodity good


[ 35 ]

menjadi pembicaraan serius khususnya untuk sektor domestik. Dengan jelas pasal 7 dan pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 menuliskan hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada perseorangan maupun badan usaha. Meskipun hak tersebut harus mendapat izin Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya, namun tetap menimbulkan kekhawatiran di masa depan. Terbitnya hak ini maka secara eksplisit air telah menjadi barang komoditas, bernilai ekonomis, serta dapat diperjualbelikan, ini terlihat dari munculnya berbagai merk air kemasan serta penjual air keliling menggunakan gerobak maupun tangki air (Gambar 2.7). Tidak hanya air dalam kemasan, di beberapa daerah telah melakukan kerjasama SPAM perpipaan dengan pihak swasta.

become a serious discussion, especially related to domestic use. There is a clearly written right of business water in article 7 Act No. 7 of 2004.The right to business water can be given to individual or business entity [Act No. 7 of 2004, article 9]. Even the right to business has to get license from Central or Local Government, but all communities are still worry about future. The publication of the business right of water has made water as commodity goods, economic valuable, as well as trading commodity. This could be seen in the growing number of brands of bottled water, mobile and tank water vendors (Figure 2.7). Not only bottled water, some areas such as big city like Jakarta also has done the collaboration with private sector to engage in water service by piping system.

Figure 2.7 Water mobile, bottled water, and water tank vendors (Picture by courtesy of Marganingrum, 2015 except the most left side)

Keluarnya PP No. 16 Tahun 2005 juga mendorong peran swasta untuk terlibat dalam pencapaian 100% pelayanan air minum. Hal ini

The release of Government Regulation No. 16 of 2005 also encouraged the private sector's role to be involved in 100%


[ 36 ]

sangat mengkhawatirkan apabila peran swasta semakin kuat dalam pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air yang tadinya adalah barang milik publik akan menjadi barang dagangan. Hal ini sangat merugikan masyarakat yang nota bene adalah pemilik hak guna air. Dimana dalam pengertian ini air tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi [Jatmiko, 2015; Maskur, 2015]. Atas dasar inilah maka Makhkamah Konstitusi melakukan Judicial Review atas UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004. Beberapa pasal yang menjadi materi pokok adalah pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 26, pasal 29 (ayat 2,5), pasal 45, pasal 46, pasal 48 (ayat 1), pasal 49 (ayat 1), pasal 80, pasal 91, dan pasal 92 (ayat 1,2, dan 3).

achieving of drinking water services. It is very worrying if the role of private sector is getting stronger on water resources management. Water resources that had been a public property would be comodities goods. So that, it is very harmful to the society as the owner of water rights. It also means that water can not be the object of economy prices [Jatmiko, 2015; Maskur, 2015]. Based on this, the Constitutional Court issued the Judicial Review to Act of Water Resources No. 7 of 2004. Several articles that became the basic points on Judicial Review are article 6, article 7, article 8, article 9, article 10, article 26, article 29 (paragraph 2 and 5), article 45, article 46, article 48 (paragraph 1), article 49 (paragraph 1), article 80, article 91, and article 92 (paragraph 1, 2 and 3).

Judicial Review atas UU No. 7 Tahun 2004 tersebut akan berdampak pada PP No. 16 Tahun 2005 serta kemungkinan juga akan berdampak pada beberapa peraturan pen-dukung pelaksanaan penyeleng-garaan SPAM. Regulasi terkait SPAM adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem

Judicial Review to Act No. 7 of 2004 will impact on Government Regulation No. 16 of 2005, and probably to several support regulation of SPAM implementation as well. The regulations regarding to SPAM are following: 1) Regulation of Ministry of Public

Work No. 18/PRT/M/2007 about the Implementation of Water Supply System.


[ 37 ]

Penyediaan Air Minum 2) Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan SPAM (BPPSPAM)

4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur

5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM

7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan SPAM

8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal

9) Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

2) Regulation of Ministry of Public Work No. 01/PRT/M/2009 about the Non Piping Implementation of Water Supply System.

3) Regulation of Ministry of Public Work No. 294/PRT/M/2005 about Supporting Agency The Development of Water Supply System (BPPSPAM).

4) Prsidential Regulation No. 78 of 2010 about Infrastructure Insurance.

5) Regulation of Health Ministry No. 492 of 2010 about the water quality standard for Drinking Water.

6) Regulation of Ministry of Public Work No. 12/PRT/M/2010 about the Guidelines of Enterprise collaboration on Water Supply System Development.

7) Regulation of Ministry of Public Work No. 18/PRT/M/2012 about the Guidelines of Water Supply System Development.

8) Regulation of Ministry of Public Work No. 01/PRT/M/2014 about the Minimun Service Standard

9) Government Regulation No. 185 of 2014 about Acceleration of Water Supply and Sanitation

Tanpa mengabaikan adanya Judicial Review, Direktorat Pengembangan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah

Without ignoring the Judicial Review, Directorate General of Water Supply Development at Ministry of Public Work and


[ 38 ]

merumuskan strategi pengembangan SPAM 2015-2019 sebagai berikut: a) Peningkatan akses aman b) Alternatif sumber pembiayaan c) Kepasitas kelembagaan d) Penerapan NSPK

1

e) Penyediaan air baku f) Kemitraan g) Inovasi teknologi Strategi tersebut diatas dicapai dengan menyusun program pengembangan SPAM sebagai berikut: 1) Program FISIK:

a) SPAM Regional di 31 kawasan, 15.500 lpd dan 1.240.000 SR

2

b) SPAM perkotaan yang terdiri atas: - 3.697 SPAM di Ibu Kota

Kecamatan (IKK), 110.910 lpd dan 8.872.800 SR

- SPAM ibu kota pemekaran dan perluasan perkotaan sebanyak 18.780 lpd dan 4.577.600 SR

c) SPAM berbasis masyarakat sebanyak 14.262 desa, 28.524 lpd (9.127.680 SR)

d) SPAM kawasan khusus, yang terdiri atas: - Kumuh perkotaan

sebanyak 7.710 lpd dan 616.800 SR

Housing has formulated the strategy of water supply development (SPAM) in 2015-2019. They are following: a) Increasing the safe access b) Alternative the source financial c) Institutional capacity building d) Implentation the NSPK e) The raw water supply f) Partnership g) Technology innovation The srategies mentioned above are achieved by formulating the Water Supply Development as following: 1) PHYSIC Program:

a) Regional SPAM at 31 area, 15.500 lps and 1.240.000 house connection (SR)

b) Urban SPAM that consist of: - 3.697 SPAM at Capital

District (IKK), 110.910 lpsand 8.872.800 SR

- SPAM at Capital District Expansion and urban expansion as much as 18.780 lps and 4.577.600 SR

c) SPAM base community as much as 14.262 village, 28.524 lps (9.127.680 SR)

d) SPAM at specially area consist of: - Slum urban as much as

7.710 lps and 616.800 SR - Fisherman area as much as

1 NSPK = Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

2 SR = Sambungan Rumah


[ 39 ]

- Nelayan sebanyak 1.158 lpd dan 92.600 SR

- Rawan air sebanyak 4.962 lpd dan 1.587.840 SR

e) SPAM PDAM terfasilitasi yang terdiri atas: - Bantuan program PDAM

sebanyak 174 PDAM - Pengembangan jaringan

SPAM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 5.531 kawasan

f) SPAM Non PDAM terfasilitasi yang terdiri atsas: - Bantuan program untuk 50

UPTD3

- Pengembangan jaringan SPAM sebanyak 1.350 di kawasan MBR

2) Program NON FISIK: a) Penyehatan PDAM yang

kurang sehat atau sakit menjadi 100% PDAM sehat

b) KKN Tematik untuk SPAM perdesaan di Indonesia

c) Alternatif sumber pembiayaan - Penyiapan dokumen pra-FS

KPS di 29 lokasi - Penyipan CSR di 4.141

lokasi - Penguatan institusi dan

tools d) Penguatan tools Rencana

Pengamanan Air Minum di 176 PDAM sehat

1.158 lps and 92.600 SR - Water trouble area as

much as 4.962 lps and 1.587.840 SR

e) Local company SPAM (PDAM) facillitated consist of: - Assistant program of water

supply system (PDAM) as much as 174 PDAM

- Network development of SPAM for Low Income Communities (MBR) at 5.531 area

f) SPAM is Non PDAM facilitated consist of: - Assistant program for 50

Technical Implementation of Local Unit (UPTD)

- Development network of SPAM as much as 1.350 area with MBR

2) NON PHYSICAL Program: a) Healty the unhealthy or sick

PDAM to become 100% healthy PDAM

b) Thematic of Community Service Program (KKN) for rural PDAM in Indonesia

c) Alternative of financial source - Document preparation for

Pre Feasiblity of Collaboration between Government and Private Sector at 29 locations

3 UPTD = Unit Pelaksana Teknis Daerah


[ 40 ]

e) Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent di 32 provinsi untuk penurunan NRW

4 dan

efisiensi energi. f) Pendampingan penyusunan

RIPSPAM di 503 kabupaten/kota

g) Fasilitasi SPAM BJP5

terlindungi sebanyak 49.700 RT

- Preparing of Corporate Social Responsibilities (CSR) at 4.141 location

- Strengthening of institutions and tools

d) Strenthening the tools of Safe Water Supply Planning at 176 healty PDAM

e) Increasing the human resources capacity of drinking water by Center of Excellent at 32 provinces to decrease NRW and energy efficiency.

f) Assistant of promoting RIPSPAM at 503 regency/city

g) Facilitate the protected BJPSPAM as much as 49 700 households

4 NRW = Non Revenue Water adalah persentase air yang hilang

5 BJP = Bukan Jaringan Perpipaan

[ 41 ]

BAB III

PELAJARAN DARI KONDISI

LOKAL DAERAH

CHAPTER III

LESSON LEARNING FROM

LOCAL CONDITIONS

Keberadaan air secara alami adalah dinamis dan mengikuti siklus hidrologi yang merupakan fungsi ruang dan waktu. Siklus hidrologi sangat erat hubungannya dengan kondisi iklim atau cuaca pada suatu wilayah, sehingga ketersediaan air dapat berbeda antar waktu dan antar wilayah. Salah satu indikator ketersediaan air di suatu wilayah dapat dilihat dari besar kecilnya curah hujan yang merupakan komponen utama dari siklus hidrologi.

Water naturally is dynamic and flowing to follow hydrological cycle as a function of space and time. The hydrological cycle is also very closely related to climate or weather conditions in a region, so water availability may different between time and regions. One indicator of water availability in an area can be seen from rainfall which is main part of hydrological cycle components.

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang sangat luas dan terletak di wilayah tropis. Konsekuensi logis dari posisi geografis Indonesia ini adalah distribusi hujan dan ketersediaan air yang tidak merata. Gambar 3.1 menunjukkan pola hujan rata-rata bulanan di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi hujan dan ketersediaan air yang tidak merata merupakan tantangan dan hambatan tersendiri dalam sektor pengelolaan sumber daya air.

Indonesia is a large archipelago country and located on tropical region. It has logical consequence of Indonesia's geographical position that rainfall distribution and water availability is not equally spread across Indonesia. Figure 3.1 shows the pattern of monthly average rainfall in Indonesia. Uneven of rainfall distribution and water availability is challenges and obstacles on the water resources management sector.


[ 42 ]

Figure 3.1. Monthly rainfall in Indonesia

(Aldrian, 2000) Berdasarkan pola hujan rata-rata bulanan, Tjasyono (2004) membagi wilayah Indonesia menjadi tiga tipe wilayah, yaitu: 1. Pola hujan moonsun, wilayah

yang memiliki perbedaan cukup jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau, yang kemudian dikelompokan dalam Zona Musim (ZOM). Pola moonsun dicirikan oleh tipe curah hujan yang bersifat unimodial (satu puncak musim hujan), DJF (Desember-Januari-Februari) musim hujan, dan JJA (Juni-Juli-Agustus) musim kemarau.

2. Pola hujan equatorial, wilayah yang memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan dua puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Pola equatorial dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial (dua puncak hujan) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober.

Tjasyono (2004) was divided average monthly rainfall in Indonesian into three types of regions. They were following: 1. Moonsun rainfall pattern, the

region has a fairly clear distinction between rainy and dry season period. They are grouped in Zone Season (ZOM). Moonsun pattern characterized by precipitation type that is unimodial (peak of rainy season), DJF (December-January-February) rainy season, and JJA (June-July-August) drought.

2. Equatorial rainfall pattern, the region has bimodial monthly rainfall distribution with two peaks maximum rainy season and most of year falls within of rainy season criteria. Equatorial pattern is characterized by precipitation type in bimodial form (two peak rainfall) which usually occurs around March and October.


[ 43 ]

3. Pola hujan lokal, wilayah yang memiliki distribusi hujan bulanan kebalikan dengan pola moonsun. Pola lokal dicirikan oleh bentuk pola hujan unimodial (satu puncak hujan), tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan moonsun.

Hasil penelitian lainnya menam-bahkan satu kategori untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah semi arid (kering). Dengan demikian, dari jenis pola hujan rata-rata bulanan, Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok wilayah (Gambar 3.2).

3. Local rainfall pattern, the region has the opposite monthly rainfall distribution pattern moonsun. Local pattern characterized by rainfall pattern unimodial form (one peak rainfall), but are opposite to moonsun rainfall type.

The results of other study add a category for East Nusa Tenggara (NTT) as semi-arid (dry). Thus, according to type of monthly average rainfall, Indonesia is divided into 4 regions grouped (Figure 3.2).

Figure 3.2 Indonesia based on monthly rainfall type (Tjasyono (2004) in Marganingrum, 2013; Messakh, 2014)

Tidak hanya dalam skala nasional, untuk kondisi lokal pun distribusi hujan tidak merata. Gambar 3.3 menunjukkan distribusi pola hujan rata-rata tahunan di Cekungan Bandung-Jawa Barat. Curah hujan yang turun di bagian selatan DAS

Rainfall distribution is uneven both in national scale and local conditions. Figure 3.3 shows distribution pattern of average annual rainfall in Bandung Basin, West Java. Southern part of Bandung basin has relatively rainfall larger than north part of Bandung


[ 44 ]

relatif lebih besar dibandingkan hujan yang turun di bagian utara. Distribusi hujan yang tidak merata menyebabkan distribusi ketersedia-an air tidak merata. Kondisi ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Basin. Uneven distribution of rainfall causes uneven distribution of water availability. This condition is one of challenges to be faced in water resource management in Indonesia.

Figure 3.3 Yearly rainfall distribution in Bandung Basin Bandung

(Marganingrum, 2013)

Hujan memang merupakan komponen utama dalam siklus hidrologi namun bukan satu-satunya penentu status ketersediaan air di suatu wilayah. Ada lima faktor penentu ketersediaan air yaitu hujan, jenis tanah atau geologi, topografi, kemiringan lereng, dan faktor penggunaan lahan atau tutupan lahan [Keputusan Presiden No. 114 Tahun 1999]. Tidak hanya secara nasional, kondisi lokal pun memiliki

Rainfall is a main component of hydrological cycle, but not only one to determine for status of water availability in the region. There are five factors determining to water availability. Those are rainfall, soil or geology type, topography, slope, and land use or land cover [Presidential Decree No. 114 of 1999]. The combination of five factors is different both in national scale and local scale. Therefore water


[ 45 ]

perbedaan kombinasi kelima faktor tersebut. Sehingga tidak menghe-rankan apabila ketersediaan air di setiap wilayah berbeda antara satu dengan lainnya. Terlepas dari perbedaan secara fisik, batas pengelolaan sumber daya air tetap menggunakan batas DAS. UU No. 7 Tahun 2004 pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pola pengelola-an sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

availability is different in from one region to another. Nevertheless boundary region of water resources is watershed. Regardless of physical differences, the boundary of water resources management is watersed boundary. The Act No. 7 of 2004, 11

th

article, 2nd

paragraph mentioned that the pattern of water resources management has been prepared according river region with integrated principles between surface water and groundwater.

Tidak hanya ketersediaan air, kebutuhan air pun juga tidak merata karena distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi yang tidak merata antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Terkonsentrasinya pendu-duk Indonesia dan terpusatnya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan Bali sangat berpengaruh terhadap besarnya kebutuhan air dan mening-katnya kelangkaan air. Sumatera dan Sulawesi mengalami perkembangan wilayah yang berpengaruh juga terhadap meningkatnya kebutuhan air dan daya rusak air. Nusa Tenggara Timur merupakan kawasan kering (semi arid), sedangkan Kalimantan dan Papua dengan jumlah penduduk terbatas masih memiliki sumber daya air yang berlimpah. Sementara pulau-pulau kecil lainnya menghadapi kendala ketersediaan air dan ancaman kenaikan muka air laut.

Not only uneven water availability, we also have faced uneven water use because of uneven population distribution and economic activity between islands in Indonesia. Concentration of population and economic activity in Java and Bali islands greatly affect to amount of water demand and increasing of water scarcity. Region development has occurred in Sumatra and Sulawesi Island. It caused increasing of water demand and also water damage. East Nusa Tenggara is a dry region (semi-arid), while Kalimantan and Papua islands which a limited population still has abundant water resources. Other small islands have to face constraints of water availability and threat of sea level rise.


[ 46 ]

Laporan ini memberikan tiga contoh kasus ketersediaan air di lokal wilayah Indonesia. Ketiga contoh kasus memberikan gambaran bahwa setiap daerah memiliki karakteristik alami dan pengelolaan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan nasional yang bersifat makro perlu penyesuaian kondisi wilayah lokal masing-masing, meskipun tetap dalam koridor nasional. Dengan demikian sinergi antara Pusat dan Daerah serta peran seluruh stakeholder sangat diperlukan.

This report gives three examples about case study of water availability at local region of Indonesia. The third case illustrates that each region has its natural characteristics and management behaviors. Therefore, implementation of national policies at macro level still necessary adjustments to local conditions of each region, though still within corridor of national target. Thus that it needs synergies between central and regional governments as well as the role of all stakeholders.

Belitung Pulau Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bangka Belitung dengan Ibu Kota Provinsi berada di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Belitung sendiri adalah Tanjung Pandan. Di Pulau Belitung terdapat 4 DAS. Kota Tanjung Pandang terletak di wilayah DAS Cerujuk.

Belitung

Belitung Island is part of Bangka Belitung province which its capital located in Pangkal Pinang in Bangka Island. While the capital of Belitung district is Tanjung Pandan. Belitung Island has 4 watersheds there. One watershed named Cerujuk watershed where Tanjung Pandang located.

Figure 3.4 Bangka Belitung Province

(ATLAS Indonesia dan Dunia, Published by Alumni Surabaya, 2006)


[ 47 ]

Narulita dkk. (2014), telah melakukan studi sumber daya air di DAS Cerucuk, Pulau Belitung. Lokasi studi, khususnya kota Tanjung Pandang, merupakan kawasan wisata. Kawasan ini merupakan kawasan ekonomi khusus dimana pelabuhan akan dibangun di sekitar Kota Tanjung Pandan. Dampak kota wisata adalah pembangunan di sektor properti (khususnya perhotelan) meningkat dengan pesat. Salah satu konsekuensi yang harus dihadapi adalah kebutuhan air pun meningkat. Sehingga tidak mengherankan apabila pada musim kemarau, Kota Tanjung Pandang kekurangan air dikarenakan adanya ketidakseim-bangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Sementara tempat lain di Pulau Belitung, kondisi ketersediaan airnya masih cukup memenuhi seluruh kebutuh-an masyarakat. Persoalan distribusi air cukup relevan di lokasi ini. Dengan demikian teknologi distribusi sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan sum-ber air antar wilayah di Pulau Belitung. Strategi kebijakan SPAM regional cukup relevan diterapkan di lokasi ini.

Narulita et al., (2014) conducted study of water resources at Cerucuk Watershed in Belitung Island. The location of study is a tourist area, especially in Tanjung Pandan City. This area is also designated as a special economic zone where the port will be built around Tanjung Pandan city. The implication of this is increasing of property sector development, especially the hotels. One of consequences addressed is increasing of clean water demand. Tanjung Pandan City has faced water shortage in the dry season because of the demands more than water availability. While in outside of Tanjung Pandan City, there are many areas over of water availability. This case shows distribution problem in Belitung Island. The distribution technology is needed in this area to cope with this problem. Therefore, the policy of Regional Water Supply (SPAM Regional) is very precise to apply in this area with different water availability, like as Belitung Island.

Pulau Bangka-Belitung merupakan wilayah tambang timah utama di Indonesia, bahkan potensinya terbesar di seluruh dunia. Proses penambangan timah sudah dilakukan lebih dari 300 tahun yang lalu.

Bangka-Belitung Islands is a major of tin mining in Indonesia; even it is the greatest potential in the world. The process of tin mining activities has been performed more than 300 years ago. So of course there is a lot of post


[ 48 ]

Sehingga tentunya banyak kolong bekas tambang yang biolimno-logisnya telah menyerupai habitat alami. Kolong seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh penyeleng-gara SPAM (PDAM) sebagai sumber air baku. Namun demikian, sebagai sumber air minum kita musti tetap waspada. Kolong bekas tambang tentunya meninggalkan kandungan logam berat yang cukup tinggi. Sementara sifat logam berat adalah konservatif (menetap). Oleh karena itu teknologi pengolahan air bekas tambang dan teknologi distribusi merupakan pilihan teknologi yang dibutuhkan di Pulau Belitung.

mining area in the pond form which its bio-limnology like natural habitat. This form is often used by water supply agencies (PDAM) as a source of raw water. However, we always watchful if the raw water will be used for drinking water. Pond from post mining leave the heavy metal content in high concentration enough. Then the heavy metal is a conservative material (settled) or cannot biodegradable or unchanged performance in long time. In this case we need water treatment and water distribution technology application in Belitung island.

Secara alami Pulau Belitung termasuk dalam kategori wilayah dengan tipe hujan equatorial dimana terjadi dua kali puncak hujan dalam satu tahun. Curah hujan tahunan rata-rata di DAS Cerucuk cukup tinggi yaitu 3000 mm/tahun. Hambatan utama dalam pengelolaan sumber daya air di lokasi studi disebabkan oleh: a) Faktor geologi. Lokasi studi

memiliki struktur geologi granit yang merupakan salah satu batuan beku dan bersifat asam [Munir, 2003; Narulita dkk., 2014]. Kondisi ini menyebabkan hujan yang turun akan cepat mengalir ke laut, kecuali jika terdapat celah batuan sehingga air hujan dapat masuk ke dalam tanah (proses infiltrasi dan

Area of Belitung Island is naturally categorized as the rain equatorial area where peak of rainfall is occurred twice in one year. Average of annual rainfall is high enough. That is 3000 mm/year in Cerucuk Watershed. The main challenges on the water resources management in Belitung Island are caused by: a) Geological factors. Location

study has granite geological structure which is one of igneous rocks and acidic [Munir, 2003; Narulita et al., 2014]. This natural condition caused rainfall flow directly to the sea, even there is a crack so rainfall infiltrate into the soil (infiltration and percolation process occurs well to form ground water storage). Therefore


[ 49 ]

perkolasi terjadi dengan baik sehingga membentuk cadangan air tanah). Oleh karena itu perlu teknologi penyimpanan air yang dapat meresapkan air hujan sebagai cadangan air tanah atau menampung air hujan dalam sebuah kolam penampungan agar dapat dimanfaatkan di musim kemarau.

b) Konversi lahan. Perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di lokasi studi sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini tentu meningkatkan nilai koefisien air larian. Jenis perkebunan kelapa sawit ini masih mengundang pro dan kontra terhadap persoalan konservasi air, karena ciri khas kelapa sawit yang memiliki nilai evapotranspirasi tinggi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi tata ruang terkait penggunaan lahan untuk menghindari degradasi lingkungan. Kurang paham dan atau konflik kepentingan diduga menjadi salah satu penyebab perkebunan sawit meningkat di Pulau Belitung. Gambar 3.5 menunjukkan perubahan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Pulau Belitung selama 11 tahun (2002-2013), dari 2.771 km

2 tahun 2001

menjadi 45.110 km2 di tahun

2013.

we need technology contribution (in whatever form) which can infiltrate rain water or collect them in kind pond to be used in the dry season.

b) Land conversion. This study area met land conversion from forest to oil palm plantations. It has shown worrying. This condition certainly increase runoff coefficient. Palm oil plants still have a pro and contrary with water conservation issue, because the palm oil plantation has a high level of evapotranspiration. Therefore we need spatial evaluation associated with land using to protect the environmental degradation. Miss understanding or sectorial conflict is supposed increasing to oil palm plantations on the Belitung Island. Figure 3.5 shows the land use change from forest to oil palm plantation in 2002 to 2013 (11 years). The plantation area is only 2.771 km

2

in 2002 then increase become to 45,110 km

2 in 2013.


[ 50 ]

Figure 3.5 Landuse change in Belitung Island of 2002 to 2013

(map without scale), (Narulita et al., 2014)

Cekungan Bandung: Cekungan Bandung adalah salah satu Kawasan Strategis Nasional yang terletak di Provinsi Jawa Barat [Lampiran PP RI No. 26 Tahun 2008]. Pengembangan kawasan yang bertumpu pada peningkatan eko-nomi nasional bersamaan dengan fungsi yang disandang Kota Bandung sebagai inti kawasan dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memicu terjadi-nya arus migrasi yang pesat dan menunjukkan gejala urban sprawl [Lampiran X PP No. 26 Tahun 2008; Ahmady, 2008; Irhaz, 2008; Ladimananda, 2010]. Persoalan se-lanjutnya adalah terjadinya konversi lahan secara suksesif serta tuntutan kebutuhan air bersih yang terus meningkat dan memicu ketidak-seimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan.

Cekungan Bandung: Bandung Basin is one of areas designated by the Government as a National Strategic Area, located in West Java province [Appendix of Government Regulation No. 26 of 2008]. Area development which based on increasing of national economy along with functions of Bandung carried as core region and the capital city of West Java province triggered rapidly migration flows and showed urban sprawl symptoms [Appendix X in Governemnet Regulation No. 26 of 2008; Ahmady, 2008; Irhaz, 2008; Ladimananda, 2010]. The next problem is successively of land conversion and increasing of water demands that trigger imbalance between clean water supply and demand.


[ 51 ]

Figure 3.6 Bandung Basin – West Java Province

(ATLAS Indonesia dan Dunia, Penerbit Alumni Surabaya, 2006)

Ketidakseimbangan supply-demand di Cekungan Bandung menjadi masalah sumber daya air yang bersifat sistemik. Faktor-faktor penyebabnya bersifat saling mempengaruhi satu sama lain: - Arus migrasi dan ketidakcukupan

pelayanan air bersih menyebabkan eksploitasi sumber daya alam tidak terkendali seperti konversi lahan dan pengambilan air tanah.

- Sistem pengelolaan yang bersifat sektoral dimana aspek kuantitas dan kualitas sumber air dikelola oleh institusi yang berbeda karena sistem kelemba-gaan yang belum permanen.

- Law enforcement lemah yang ber-dampak pada kurangnya public awareness. Ini terlihat dari ber-bagai tingkat pelanggaran hukum yang tidak tertangani, seperti pembangunan perumahan di kawasan resapan air, pembuangan air limbah tanpa pengolahan

Imbalance between supply and demand has become a systemic problem of water resources. All of the factors causing imbalance

becomes interdendency each others:

- Migration flows and inadequacy of water supply caused exploitation of natural resources not controlled (like land conversion and groundwater).

- The institutional system has not permanent causing management system of sectoral. So the quantity and quality of water resources are managed by different institutions.

- Weak law enforcement impact on lack of public awareness. This evident can see from various of law violations which not handled, such as housing construction on around of water catchment areas, disposal of waste water without processing, solid waste disposal into water bodies, and so on.


[ 52 ]

terlebih dahulu, pembuangan sampah ke badan air, dan sebagainya.

Figure 3.7 Violation of law that causing the water resources degradation

(Photos from Sobirin, Wangsaatmadja, Pikiran Rakyat Newspaper, and Marganingrum)

Secara alami kawasan Cekungan Bandung merupakan wilayah dengan tipe hujan monsun dimana terjadi satu puncak musim hujan. Rata-rata hujan tahunan sebesar 2000 mm/tahun [Wangsatmaja, 2004; Narulita et al, 2008; Marganingrum, 2013]. Nilai hujan tersebut termasuk dalam kategori cukup sebagai sumber air. Sedangkan geologi di kawasan ini menurut Sampurno (1995) tersusun atas tufa pasir, tufa lapili, lava, dan endapan aluvial volkanik dengan tanah hasil pelapukan yang umumnya cenderung subur. Pada ketinggian antara 750–1000 m dpl, yaitu pada bagian kaki gunungapi dan tekuk lereng dataran gunungapi banyak dijumpai adanya mata air. Dengan kata lain, seharusnya daya dukung sumber daya air di Kawasan Cekungan Bandung secara keseluruhan memadai, hanya distribusinya yang tidak merata (lihat kembali Gambar 3.3). Seiring pertumbuhan populasi akibat migrasi maupun kelahiran alamiah, menyebabkan kawasan ini

Naturally region of Bandung Basin has monsoon rainfall type with one peak of rainy season. The average annual rainfall in this region is 2000 mm/year [Wangsatmaja, 2004; Narulita et al, 2008; Marganingrum, 2013]. The rainfall values are included in the category enough as a source of water. While the geology in this region according to Sampurno (1995) composed of sand tuffs, lapilli tuffs, lava, volcanic and alluvial deposits with soil weathering results generally fertile. At an altitude between 750-1000 m above sea level, in example at the volcanoes foot and volcanic plains slope buckling has ben encountered many springs. In other words, should the carrying capacity of water resources in Bandung Basin area as a whole is still inadequate, only an uneven distribution (see again Figure 3.3). Along with population increasing both due to migration or natural birth, caused this area be getting water resources presure. The upstream degraded and downstream


[ 53 ]

mengalami tekanan sumber daya air. Hulu DAS rusak dan hilir DAS tercemar. Sehingga terjadi krisis supply demand. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan SPAM Regional Kawasan Cekungan Bandung untuk mensinergikan berbagai kepentingan bersama, baik lintas sektor maupun lintas teritorial.

contaminated. This condition influenced the supply demand crisis. Therefore we need a management of Regional Water supply system in Bandung Basin Region to synergize various interests together, both across sectors and across territorial.

SPAM perpipaan di Cekungan Bandung diselenggarakan oleh PDAM Kota Bandung, PDAM Kabupaten Bandung, dan PDAM Kabupaten Sumedang. Rata-rata cakupan pelayanan PDAM dengan sistem perpipaan baru mencapai 27,87% pada tahun 2007.

Water supply piping system in Bandung Basin is held by PDAM of Bandung City, PDAM of Bandung Regency and PDAM of Sumedang Regency. Average coverage service of water supply with piping system reached 27.87% in 2007.

Figure 3.8 Coverage of piping water

supply in Bandung Basin

Figure 3.9 Geomorphology of Bandung Basin (Narulita et al., 2008)

Karena sistem pelayanan yang belum mencukupi, penduduk di Cekungan Bandung masih mengan-dalkan air tanah dan mata air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sanitasi (Gambar 3.10).

Because of the scope of water supply system cannot meet all of needs, populations in Bandung Basin still rely on groundwater and spring water to meet domestics use and sanitation (Figure 3.10).


[ 54 ]

Figure 3.10 Water sources for drinking water in Bandung Basin

(Susenas data, 2006]

Pengendalian kerusakan DAS menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelangsungan ketersediaan air di kawasan Cekungan Bandung. Selain itu, perlu juga mencari sumber air baku alternatif yang memiliki kriteria secara kuantitas, kualitas, kontinuitas, aksesibilitas, dan keterjangkauan harga, mengingat kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Salah satu sumber air baku yang memungkinkan dan berpotensi adalah Waduk Saguling. Hanya saja, pembangunan Waduk Saguling awalnya hanya diperun-tukkan sebagai pembangkit listrik (single purpose). Sehingga persoalan konflik kepentingan perlu dicari solusinya terlebih dahulu.

Controlling of watershed degradation is absolutely requirement the availability of water source in Bandung basin. In view of increasing water demand, it should look for the alternative of raw water sources which have meets quantity, quality, continuity, and accessibility criteria. One of water source which meets its standards is Saguling Reservoir. The problem is policy using of Saguling Reservoir because of it is bulit only for power generation. Therefore, it needs solution to overcome the conflict interest belong user before.

Hasil penelitian Marganingrum (2013) menunjukkan bahwa Waduk Saguling memiliki potensi sebagai sumber air baku tanpa mengurangi target produksi listrik. Hasil simulasi penelitian menggunakan model

The result of Marganingrum’s studies (2013) shown that Saguling Reservoir potentially has for water sources without decrease the target of electrical productivities. Simulation of studies with optimizing model shown


[ 55 ]

optimasi, Waduk Saguling dapat memenuhi permintaan hingga 4000 liter/detik sesuai hasil perhitungan kebutuhan air baku minum dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (Gambar 3.11). Meskipun secara saintifik memung-kinkan, faktor teknis kelembagaan dan regulasi terkait kepentingan antar sektor menjadi hambatan. Oleh karena perlu penerapan SPAM Regional di kawasan ini.

that Saguling Reservoir can meet water demand of 4000 lps upont request from Housing Department of West Java Province (Figure 3.11). Eventhough scientifically provent, institutional factor and regulation are still contraints for it. Therefore, the solution to overcome the problem in Bandung basin area is Regional SPAM.

Berdasarkan informasi dari DITPAM Kementerian PU, SPAM Regional untuk Bandung Metropolitan sedang berjalan. Ini ditandai dengan diterbitkannya surat kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di sekitar Kawasan Cekungan Bandung.

According to information from Directorate of Water Supply Development-Ministry of Public Work and Housing (PUPR), Regional SPAM in Bandung Basin is going on. It is seen by issued the mutual agreement and letters of cooperation agreements between the Ministry of PUPR and Local Government around Bandung Basin area.

Figure 3.11 Model simulation water uptake Vs Energy production

of Saguling Reservoir, (Marganingrum, 2013)


[ 56 ]

Figure 3.12 Mutual agreement letter (Kesepakatan Bersama/KPS) between

Minsitry of Public Work and Local Government in around Bandung Basin (DITPAM*-Ministry of PUPR, 2014)

Figure 3.13 Schematic of Regional SPAM in Bandung Metropolitan

(DITPAM*-Ministry of PUPR, 2014)

Nusa Tenggara Timur (NTT): Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah daerah semi arid yang terdapat di

East Nusa Tenggara (NTT): East Nusa Tenggara (NTT) is semi arid area placed in east Indonesia. Semi


[ 57 ]

Indonesia. Daerah semi arid biasanya mengalami musim hujan tiga hingga empat bulan dan selebihnya adalah musim kemarau yang lebih panjang. Oleh karena itu penguapan lebih besar daripada curah hujan dengan variabilitas musim hujan-kemarau yang tinggi [Indarto, 2010; Kodoatie dan Sjarief, 2010; Susilowati dan Tunggul, 2011; Mesakh dkk, 2013].

arid area usually undergoes three to four month of rainy season and dry season last longer. Therefore the evaporation is higher than rainfall with high variability between rainy and dry season [Indarto, 2010; Kodoatie and Sjarief, 2010; Susilowati and Tunggul, 2011; Mesakh et al., 2013].

Tutupan lahan di wilayah NTT umumnya adalah savanna, padang rumput, semak belukar, asosiasi pohon-semak, dan rumput dengan tata guna lahan berupa pertanian lahan kering, penggembalaan ternak bahkan sebagian besar adalah petak-petak sawah berpotensi erosi [Widiyono dkk., 2006]

Land cover generally in NTT is savanna, grasslands, shrub, tree-shrub associations, and grass. Land use in this area generally is dry land agriculture and grazing livestock. Even most of them is some rice plots with potential erosion [Widiyono et al., 2006]

Figure 3.14 Provinsi Nusa Tenggara Timur- Nusa Tenggara Province (ATLAS Indonesia dan Dunia, published by Alumni Surabaya, 2006)

Ibu Kota NTT adalah Kupang yang terletak di Pulau Timor. Lapisan batuan di Pulau Timor mempunyai penyebaran karakteristik koral

The capital of NTT is Kupang placed on Timor Island. Rock layer on Timor island has deployment characteristics of limestone coral and Bobonaro


[ 58 ]

limestone dan formasi bobonaro yang tercampur dengan clay stone dengan usia tersier terdapat di bagian barat laut. Koral limestone (karang) sangat porous dan lapisan batuan ini sangat dominan di Pulau Timor. Di dalam lapisan batuan ini sering dijumpai batuan sedimen usia pra tersier yang terdiri dari batuan metamorf dan basalt [Susilowati, 2006].

formation mixed with clay stone which tertiary age in the northwest area. Limestone coral (we can call just coral) is very porous and rock layers is very dominant in Timor island. In the rock layer is often found pre-tertiary age of sedimentary rock that composed of metamorphic rocks and basalt [Susilowati, 2006].

Keterbatasan sumber air menjadi kendala bagi penyelenggara SPAM di wilayah NTT. Sebagai contoh adalah rencana pengembangan SPAM regional Kupang yang terdiri atas Kota Kupang, dan empat kecamatan di sekitarnya yang masuk wilayah Kabupaten Kupang yaitu kec. Kupang Tengah, Kec. Taebenu, Kec. Nekamese, dan Kec. Kupang Barat). Penyelenggara SPAM (PDAM) regional ini lebih banyak memanfaatkan air tanah (sumur bor) dan mata air sebagai sumber air baku daripada air permukaan (seperti sungai). Sementara cakupan pelayanannya terhitung per tahun 2012 baru mencapai 48,46% dengan tingkat kebocoran sebesar 28% [BPPSPAM dalam Messakh, 2014].

Limitations of water sources are constraints to water supply agencies to develop drinking water system (SPAM) in NTT. In example is the development plan of regional SPAM. This system consists of Kupang city and four sub districts around Kupang regency namely Central Kupang sub district, Taebenu sub district, Nekamese sub district, and West Kupang sub district. This system (Regional SPAM) tends to use groundwater (borehole) and water springs as a source of raw water than other surface water (eg. river). The coverage of system reached 48.46% and 28% water lost in 2012 [BPPSPAM in Messakh, 2014].

Kondisi geologi Pulau Timor menyebabkan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah cepat meresap ke dalam tanah dan melalui rekahan-rekahan membentuk sungai bawah

Natural geological conditions of Timor island cause the rainfall disappear and infiltrate quickly into soil and form underground rivers throuh crack then appears as water


[ 59 ]

tanah yang kemudian muncul sebagai mata air. Air tanah dan mata air inilah yang menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor kualitas dan kontinuitas menjadi bahan pertimbangan teknis dan estetika masyarakat untuk menggunakan air tanah daripada air permukaan meskipun telah diolah dan didistribusikan melalui sistem perpipaan.

springs. Groundwater and water spring which is main water source to community to meet their daily needs. Even so communities use more groundwater than surface water. Their consideration is quality and quantity factor as well technical and aesthetic consideration although the surface water has been processed and distributed through piping system.

Figure 3.15 Kupang City and Regional Water Supply Area of Kupang

(Thematic map with modification by Messakh, 2014)

Figure 3.16 Flow instalation and

production of Regional Water Supply of Kupang (BPPSPAM with analysis by

Messakh, 2014)

Figure 3.17 Percentage of Water source

for regional water supply of Kupang (BPPSPAM with analysis by Messakh,

2014)


[ 60 ]

Kendala dan tantangan yang bersifat alamiah menjadikan manusia memiliki kemampuan beradaptasi dengan alam. Oleh karena itu kehadiran IPTEK sangat diperlukan untuk meningkatkan daya adaptasi manusia tanpa harus mengabaikan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Waduk dan teknologi penangkapan serta penampungan hujan merupakan alternatif pilihan yang sesuai untuk wilayah semi arid dengan struktur geologi limestone seperti Pulau Timor.

Natural constraints make people has adaptability to nature. Therefore, science and technology is needed to improve and to increase the adaptability of human life without ignoring to better life and prosperity. Reservoirs, capturing technology, and rainfall storing is an alternative option properly for semi-arid regions which have limestone geologic structures such as Timor Island.

Seiring pertumbuhan populasi dan produksi ekonomi di setiap wilayah, lembaga pengelola sumber daya air perlu dipersiapkan dengan baik. Hal ini tentunya berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan finansial baik untuk sistem SPAM perpipaan maupun non perpipaan yang keduanya harus seiring sejalan. Dibangunnya Waduk Tilong adalah salah satu contoh komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebu-tuhan air jangka panjang di lokasi ini. Sedangkan untuk sistem non perpipaan, pelayanan dilakukan menggunakan mobil tangki air. Sementara masyarakat yang tidak terjangkau kedua jenis SPAM tersebut, mereka mendapatkan air dengan cara mereka sendiri (Gambar 3.20). Untuk mengatasi ini diperlukan teknologi distribusi air sehingga

Along with population growth and economic production in each region, the water resource management agencies need to be well prepared. This needs both piping and non piping of water supply system regarding capacity and capability of human resources, infrastructure, and financial which pararel performaced. The local government built Tilong reservoir as their commitment to fulfill the water demand in long term. While the non-piping system, services is done by water tank. The communities who did not get water supply both by piping or non-piping system look for water sources by their own way (Figure 3.20). It needs water distribution technology so they do not lose of time and energy to meet the water demand for domestic household. The human capital has meaning to life more productive in


[ 61 ]

masyarakat tidak kehilangan waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga (human capital). Dengan demikian mereka dapat lebih produktif di sektor lainnya.

other sectors.

Figure 3.18 Tilong Reservoir in NTT

(alsaprudin.wordpress.com)

Figure 3.19 Water tank

mobile in Nusa Tenggara Timur (Messakh, 2014)

Figure 3.20 Community activities to fulfill clean water for domestic uses

(Messakh, 2014)

Beberapa contoh pelajaran dari kasus lokal menunjukkan bahwa kendala-kendala dalam pengelolaan sumber daya air merupakan gabungan dari dua atau lebih faktor yang bersifat saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut bisa jadi merupakan akar permasalahan maupun pemicu ketidakseimbangan antara supply dan demand yang menjadi penyebab kelangkaan air.

Some examples of lessons from a local case shown that constraints on water resources management were a combination of two or more related factors each other. These factors may be as a root cause or trigger to imbalance between supply and demand causing water scarcity.

Populasi yang meningkat membutuhkan lahan untuk permukiman yang seringkali mengkonversi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan demikian ketersediaan simpanan air (water storage) sebagai air tanah dan mata airpun berkurang. Cakupan SPAM perpipaan yang tidak

Increasing population needs some land for settlement. This often converts the land which serves as a water catchment area. Thus it caused the decrasing of water storage availability as groundwater as well spring water. Coverage of piping water supply system has not met to communitities requirements both

https://alsaprudin.wordpress.com/2012/10/18/10-bendungan-terbesar-di-indonesia/


[ 62 ]

memenuhi kebutuhan (kuantitas dan kualitas) membuat masyarakat bergantung pada air tanah. Banyaknya hotel dan apartemen di wilayah perkotaan serta hunian mewah dikawasan resapan air memicu eksploitasi air tanah semakin tidak terkendali. Kenyataan ini menyebabkan turunnya muka air tanah dan land subsidence serta berpotensi banjir dan kekeringan. Supply-demand yang tak seimbang semakin berat dengan aktivitas pencemaran badan air, baik dari sumber domestik, pertanian, maupun industri dan pertambangan. Kondisi menjadi semakin kompleks karena penegakan hukun dan partisipasi masyarakat yang rendah. Selain itu ancaman perubahan iklim (lokal, regional, dan global) juga menjadi satu isu tersendiri sebagai salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air.

quantity and quality term. It caused the communities still dependent on groundwater availability. The number of hotels and apartments in urban areas as well as luxury residential catchment area has triggered groundwater exploitation increasingly uncontroll. This fact led to groundwater decline, land subsidence, and potential flooding and drought. Imbalance between water supply and demand was more seriously by pollution activity of water bodies, both from domestic sources, agricultural, industrial or mining. The conditions were more increasingly complex due to weak law enforcement and low participation of public awareness. Besides that, the climate change (local, regional, and global) also became an own issue as one of challenge on water resources management.

Berdasarkan tiga contoh permasalah-an sumber daya air secara umum maupun khusus sektor domestik, maka secara umum permasalahan dapat dibedakan sebagai berikut: a) Faktor KETERSEDIAAN SUMBER

AIR. Faktor ini terkait dengan kondisi alami wilayah setempat. Indikator faktor ini dapat dilihat dari variabel curah hujan dan kemampuan alami wilayah dalam menyimpan air hujan, baik dalam bentuk air permukaan maupun air

Based on three examples of problems related to water resources especially for domestic sector, the problem generally can be distinguished as following: a) AVAILABILITY of WATER

SOURCES Factors. This factor is related to natural conditions of local area. Indicator of these factors can be seen from rainfall variable and area's natural ability to store rainfall, either in surface water and groundwater form.


[ 63 ]

tanah. Kemampuan alami ini ditentukan oleh faktor geologi, topografi, kemiringan lereng, dan tutupan lahan.

b) Faktor AKSES. Faktor ini ditentukan oleh bagaimana masyarakat mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator yang digunakan adalah sumber air yang digunakan oleh masyarakat, jarak sumber air ke rumah (permukiman penduduk), dan kualitas sumber air.

c) Faktor LINGKUNGAN. Faktor ini menunjukkan komitmen pemerin-tah dan masyarakat serta seluruh stakeholder untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Indikatornya adalah tingkat degradasi yang terjadi di suatu wilayah dalam bentuk laporan status lingkungan hidup (SLH) atau hasil perhitungan daya dukung-daya tampung lingkungan wilayah yang berdampak lang-sung terhadap ketersediaan sumber daya air, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.

d) Faktor INSTITUSI. Faktor ini merupakan gabungan antara regulasi dan kelembagaan. Indikator faktor ini dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi regulasi yang disertai penegakan hukum serta kesadaran masyarakat untuk taat hukum. Keberhasilan regulasi perlu

Natural ability is determined by geology, topography, slope, and land cover.

b) ACCESS Factor. This factor is determined by how people get clean water sources to meet their daily needs. Its indicators can be used to see this factor is water source used by community, distance of home to water source (residential population), and water resources quality.

c) ENVIRONMENT Factor. This factor indicates the commitment of government, society and all stakeholders to maintain the water resources sustainability. Those indicators can be seen from occured degradation level in a region. It can be environmental status report (SLH) form or the calculations results of environment carrying capacity in a region that directly impact to water resources availability, both in quantity and quality terms.

d) INSTITUTION Factors. This factor is a combination of regulatory and institutional. Indicator of these factors can be seen from effectiveness and efficiency of a regulation accompanied by law enforcement and public awareness to obey the law. The success of a regulation would need institutional support harmony and synergy, both vertically and horizontally with a


[ 64 ]

dukungan kelembagaan yang harmonis dan sinergi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan tingkat kapabilitas yang handal.

reliable level of capability.

Akar permasalahannya adalah ketersediaan dan keterjangkauan sumber air baku. Hal ini menjadi tantangan utama bagi penyeleng-gara SPAM untuk mencapai target 100% terpenuhinya akses masyara-kat terhadap air bersih (air minum) yang layak secara kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Actually, the key problem is the availability affordability of raw water sources. This is a main challenge of SPAM organizer to achive 100% target which fulfillment access to drinking water that viable in quantity, quality, continuity, and affordability.

[ 65 ]

BAB IV

KEBIJAKAN ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI SEKTOR AIR

CHAPTER IV

POLICY OF SCIENCE AND

TECHNOLOGY IN WATER SECTOR

IPTEK merupakan salah satu pilar dalam pencapaian pembangunan menuju keunggulan kompetitif perekonomian bangsa yang tertulis dalam RPJMN ke-3 (2015-2019). Dengan demikian jelas bahwa agenda riset nasional (ARN) harus dapat mendukung pencapaian perekonomian nasional yang unggul dan kompetitif agar dapat keluar dari posisi Middle Income Trap (MIT). Dengan kata lain, agenda riset nasional menjadi tonggak dan indikator capaian pembangunan nasional di bidang IPTEK, sekaligus menjadi pedoman prioritas atau rujukan penelitian nasional untuk seluruh lembaga penelitian di Indonesia.

The science and technology (S&T) is one of the pillars in achieving the development to the nation's leading economic competitive that has been written in 3

rd RPJMN

(2015-2019). Thus it is clear that the national research agenda (ARN) must be able to support the achievement of excellent and competitive national economy in order to come out from Middle Income Trap (MIT) position. In other words, the national research agenda is a milestone and indicator of the achievement of national development in S&T, as well as a priority guidelines or national research reference for all research institutions in Indonesia.

Bagaimana peran IPTEK dalam mendukung jalannya roda pembangunan telah dirumuskan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah yang diwakili oleh

How the role of S&T in supporting the development is, has been defined in the Act No. 18 of 2002. The Act stated that the Government represented by the Minister of Research and Technology shall formulate the


[ 66 ]

Menteri RISTEK wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional IPTEK. Kebijakan strategis tersebut disusun dengan mempertimbang-kan masukan dari unsur kelembagaan IPTEK

1. Selanjutnya

kebijakan strategis tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan IPTEK di tingkat daerah maupun seluruh lembaga riset di Indonesia.

direction, priority, and framework policy in S&T that outlined as a strategic policy of national development on S&T. The strategic policy is formulated by considering the input from institutional elements of S&T. Furthermore, the strategic policy becomes a guideline for the implementation of S&T at the regional level as well as the entire research institutions in Indonesia.

Figure 4.1 Government responsibilities on Science and Technology

1 Unsur-unsur dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK

(SINAS P3IPTEK) terdiri atas: 1) Unsur kelembagaan (meliputi perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan

lembaga penunjang) 2) Unsur sumber daya (meliputi keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan

pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasaran IPTEK)

3) Unsur jaringan IPTEK untuk mendukung kolaborasi, sinergi, serta meningkatkan kinerja dari kedua unsur sebelumnya


[ 67 ]

Untuk membantu menjalankan kewajibannya, Pemerintah mem-bentuk Dewan Riset Nasional (DRN). Dewan Riset Nasional merupakan lembaga non struktural yang mendukung tugas Menteri RISTEK dalam merumuskan dan menyusun kebijakan strategis nasional IPTEK, antara lain: 1) Kebijakan strategis nasional

IPTEK 2) Agenda riset nasional 3) Sistem inovasi nasional 4) Kebijakan strategis IPTEK

lainnya Dalam menjalankan tugasnya, DRN berfungsi untuk menggali pemikir-an dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan per-kembangan IPTEK.

The Government has promoted the National Research Council (DRN) to assist his responsibilities on S&T. DRN is a nonstructural institution to support the assignment of Minister of Research and Technology in formulating and promoting the national strategic policy on S&T as following: 1) S&T national strategic policy 2) National research agenda 3) National innovation system 4) Other S&T strategic policy In performing the assigments, DRN serves to explore the thoughts and views from all stakeholders regarding to S&T development.

Terkait dengan pelaksanaan RPJMN ke-3 (2015-2019), Menteri RISTEK mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK dan Masukan RPJMN Tahun 2015-2019 [KepMenRISTEK No.199/M/Kp/VII/ 2013]. Hasil rumusan tim tersebut menempatkan prioritas IPTEK dengan tetap menjaga kesinam-bungan pembangunan jangka panjang. Prioritas IPTEK masih ditujukan untuk mendukung tujuh bidang pembangunan berikut: 1) Pangan 2) Energi

Associated with the implement-tation of the 3

rd RPJMN (2015-

2019), Minister of Research and Technology issued the team to formulate the strategic policy of national development S&T and the input of RPJMN 2015-2019 [Minister of Research and Technology No.199/M/Kp/VII/ 2013]. The formulation of team puts priority S&T while maintaining the long term sustainable development. The S&T priority is still intended to support the seven areas of development as following: 1) Food 2) Energy


[ 68 ]

3) Teknologi dan manajemen transportasi

4) Teknologi informasi dan komunikasi

5) Teknologi pertahanan dan keamanan

6) Teknologi kesehatan dan obat 7) Material maju

3) Technology and management of transportation

4) Information and communication technology

5) Defense and security technology

6) Health and medicine technology

7) Advance material

Dalam realisasinya IPTEK dan sektor air tidak bisa dilepas satu sama lain. Integrasi tersebut seharusnya dapat dibangun dengan memanfaatkan hubungan kelembagaan. RISTEK sebagai salah satu anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDAN). Sebaliknya Kementerian PU juga menjadi anggota Dewan Riset Nasional (DRN), meskipun pada Komisi Teknis bidang Teknologi Trasportasi [Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 72/M/Kp/I/ 2012]. Tentunya ini terkait dengan bidang prioritas IPTEK yang memang tidak ada yang secara eksplisit menyatakan sektor air ataupun air minum.

The realization of S&T and the water sector can not be dissociated from each other. The integration should be built by taking the advantage of institutional relations. Ministry of Reseach and Technology is one of the members of National Water Resources Council (DSDAN). Otherwise, the Ministry of Public Works is also a member of the National Research Council (DRN), although just at the Technical Commission of transportation technology field because there is no specific field that explicitly states that water or drinking water sector is as one of the priority areas of science and technology.

Terlihat bahwa secara khusus, sektor air tidak menjadi bidang prioritas. Sektor air diperlukan untuk mendukung bidang prioritas ketahanan energi, khususnya terkait dalam hal energi terbaru-kan. Meskipun demikian air merupakan salah satu sumber daya

We can see that in particular, the water sector is not a priority area. Water sector is needed to support the energy security, especially in associated with renewable energy terms. However, water is one of natural resources that we have. Therefore, comparative advantage


[ 69 ]

alam yang kita miliki. Oleh karena itu, keunggulan komparatif dapat tercapai dengan memanfaatkan IPTEK sebaik-baiknya untuk mem-berikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang kita punyai, termasuk sumber daya air. Gambar 4.2 menunjukkan bagai-mana posisi sumber daya alam berperan mencapai kemakmuran rakyat.

can be achieved by using science and technology as good as possible to give a value-added to the natural resources we have, including water resources. Figure 4.2 shows that how the natural resources position takes a role in achieving the development goal namely the community’s prosperity.

Figure 4.2 Mindset for achieving the vision of national development on S&T

(Minister of Research and Technology No.199/M/Kp/VII/2013)

Permasalahannya adalah: 1) Apa instrument yang dapat

digunakan untuk memantau perkembangan IPTEK di seluruh lembaga riset Indonesia?

2) Bagaimana mekanisme koordi-nasi dan komunikasi diantara

The problems are following: 1) What kind of instrument that

can be used to monitor the progress of S&T at all research institute in Indonesia?

2) How can the mechanism of coordination and communica-


[ 70 ]

lembaga IPTEK dapat dibangun secara berkesinambungan?

3) Lembaga apa yang dapat menjadi rujukan data dan informasi serta seluruh kebijak-an terkait IPTEK? Apakah selama ini DRN dapat mewakili hal tersebut sekaligus berfungsi sebagai koordinator seluruh institusi litbang IPTEK di Indonesia?

4) IPTEK seperti apa yang dapat menunjang pencapaian tujuan nasional dan mengatasi persoalan yang ada di masyarakat, khususnya di sektor sumber daya air atau air minum?

tion be continuously built among institutions of S&T?

3) What kind institution could become data and information references as well as all policies related to S&T? Has DRN been representing this matter all this time and also functioning as a coordinator of the entire S&T R&D institutions in Indonesia already?

4) What kind of S&T that can support the achievement of national goals and overcome the problems that exist in society, particularly in the water resources or drinking water sector?

Pengembangan dan penerapan IPTEK, merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk sektor air, peran IPTEK diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan air rumah tangga yang terus meningkat sementara ketersediaa-nya terus menurun. Keseimbangan antara pengembangan dan penerapan IPTEK dengan pening-katan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan mencapai daya saing dan kemandirian bangsa, termasuk dalam pelayanan sektor air minum.

Development and application of S&T are the challenges for Indonesia to meet some variety needs. For the water sector, the role of S&T is necessary in order to meet the water usage for household which continuously increases while its availability decreases. The balance between development and application of S&T with the improvement of human resources is the key to success for achieving the competitiveness and the independence of the nation, including the water sector services.

[ 71 ]

BAB V

ANALISIS DAN SISTESIS

SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN

CHAPTER V

ANALYSIS AND SYNTESIS

AS WELL AS POLICY RECOMMENDATION

Merujuk uraian bab-bab sebelum-nya, ada tiga persoalan dalam konteks pengelolaan sumber daya air secara makro maupun penye-lenggaraan SPAM secara mikro. Ketiga konteks permasalahan ter-sebut oleh Helmi (2003) dalam Marganingrum (2013) dinyatakan sebagai tiga fenomena, yaitu: 1. Pertama, permintaan terhadap

air dari berbagai sektor kehidupan cenderung semakin meningkat. Peningkatan per-mintaan ini pada sejumlah daerah telah menimbulkan “kelangkaan” sehingga berpo-tensi menimbulkan konflik dan kompetisi penggunaan.

2. Kedua, penurunan kondisi sumber daya air dalam bentuk kerusakan daerah tangkapan dan pencemaran sumber air yang berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan.

3. Ketiga, “krisis” pengelolaan yang ditandai oleh “ketidak-mampuan” kerangka kebijakan, hukum, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia, dalam menyikapi fenomena pertama dan kedua diatas.

Referring the descriptions in previous chapters, there are three issues in the context of water resource management at macro and micro SPAM performance. Those three problems, by Helmi (2003) and Marganingrum (2013), stated as three phenomenas, namely: 1. First, the demand for water

from various sectors of life tends to increase. This increasing demand in some areas has led to “scarcity” that could potentially lead to a conflict and competition use.

2. Second, the decline in the condition of water resources in the form of the damaging catchment area and polluted water sources which could potentially lead to flood and drought disaster.

3. Third, the “crisis” management which is indicated by the “inability” policy framework, legal framework, institutional framework and the capacity of human resources in responsing to the first and second phenomenons above.


[ 72 ]

Keberadaan air secara kuantitas dan kualitas sangat diperlukan sekaligus tergantung pada banyak aspek, multidisiplin, dan banyak pihak. Selain itu, di luar dua faktor tersebut ada batasan fisik yang merupakan karunia Tuhan untuk seluruh umat manusia di dunia. Batasan-batasan tersebut bersifat alamiah dan sangat relatif antar wilayah, namun menjadi objek pertimbangan penting dalam pengelolaan sumber daya air. Menyelaraskan faktor-faktor terse-butlah yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air untuk menghadapi ketiga feno-mena tersebut diatas.

The presence of water is needed in quality and in quantity all at once, depends on many aspects, multidisciplinary, and many stakeholders. In addition, beyond these two factors there are physical constraints as a gift of God to all people in the world. These restrictions are natural and very relative between regions, but they become important consideration objects in water resources management. The challenge of water resources management is to harmonize the factors to deal with the three phonemenons mentioned above.

Figure 5.1 Water position around human life

Contoh perbedaan kharakteristik alamiah antara lain terdapat wilayah yang kaya hujan (contoh Bogor sebagai kota hujan) dan wilayah yang kurang hujan (Nusa Tenggara Timur sebagai daerah semi arid); ada kota dengan

The sampling of the differences of natural characteristic is: There is a region which has a lot of rainfall (such as Bogor city that called city rain) and less rainfall region (such as East Nusa Tenggara that is called semi-arid areas); there is a city with


[ 73 ]

topografi dataran rendah seperti Jakarta dan Semarang, tetapi ada yang berbukit-bukit seperti Bandung dan Bogor; ada wilayah dengan struktur geologi yang mudah menyimpan dan mengalirkan air (aquifer) seperti di Cekungan Bandung, ada juga yang bersifat sebaliknya (aquifug). Konsekuensi perbedaan ini adalah kebijakan pada level nasional yang merupakan kebijakan pada tataran makro seharusnya memberikan ruang dibentuknya kebijakan turunan yang mampu mengakomodir hal-hal yang bersifat local, termasuk adat istiadat masyarakat setempat.

low land such as Jakarta and Semarang but also there is hilly city like Bandung and Bogor; there is an area with geological structure that is easy to store and flow water (aquifer) such as Bandung Basin, but also on the contrary (aquifug). The logical consequence of this differences is the policy of national level is a policy at macro level that should give space to the derivative policy establishment that is capable to accommodate local issues, including the local customs or cultural.

Dari bab tiga telah ditemukan empat kategori permasalahan pengelolaan sumber daya air, yaitu ketersediaan sumber air, akses, lingkungan, dan institusi. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola keempat faktor tersebut agar tujuan pengelolaan sumber daya air dapat terlaksana dengan baik? Gambar 5.2 menunjukkan bagaimana hubungan antara keempat faktor tersebut dalam satu sistem pengelolaan yang utuh.

From the chapter three we have founded the four category problems related with water resource management issues, namely: the availability of water sources, access, environment, and institutions. The question is how to manage these four factors so that the purpose of water resource management can be executed well? Figure 5.2 shows how the relationship between these four factors in the management system intact.

Keempat kategori permasalahan tersebut dapat ditinjau dalam tiga domain pengelolaan untuk menentukan solusinya, yaitu: a) Domain pertama adalah institusi

These four categories of the problems can be reviewed in the three domains to determine the solution, namely: a) The first domain is the


[ 74 ]

sebagai aktor atau subjek atau pengelola (kelembagaan) dan instrumen (regulasi) pengelola-an. Kapasitas dan kapabilitas pengelola merupakan dua hal penting yang berperan pada domain ini.

institution as the actor/subject (institutional) and instruments (regulations) of management. The capacity and capability of a management are the two things which play an important role in this domain.

Figure 5.2 The relation of factors which influencing

to water resources management

b) Domain kedua adalah kondisi air

secara alami sebagai objek pengelolaan. Sebagai objek. Sebagai objek, domain ini sangat dipengaruhi oleh siapa dan bagaimana perlakuan terhadap sumber daya air.

c) Domain ketiga adalah domain yang berada di antara kedua domain tersebut di atas, yaitu

b) The second domain is natural water conditions as the object management. As an object, this domain is greatly influenced by whom and how the water resources are treated.

c) The third domain is a domain that is in between those two domains mentioned above,


[ 75 ]

perilaku masyarakat dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan pengelo-laan sumber daya air. Perilaku masyarakat merupakan media-tor implementasi sebuah kebi-jakan, yang juga dapat diartikan sebagai indikator apakah maksud dan tujuan yang diinginkan subjek telah sampai kepada objeknya. Atau sebalik-nya apakah posisi dan status objek telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh subjek. Pernyataan ini berarti juga bahwa pemangku kebijakan di daerah dapat diartikan sebagai domain perilaku masyarakat artinya sebagai mediator imple-mentasi kebijakan pusat di daerah.

namely community’s behavior in supporting or obstructing the implementation of water resource management policies. Community’s behavior is a mediator implementation of the policy, which can also be interpreted as an indicator whether the purpose and the goal that desired by subject have been unto object or vice versa, is it the object’s status and position have been suitable with subject’s ecpectation. This statement also means that in the national policy level, the stakeholders in a local area are the domain of community’s behavior and mediator to implement the central policy in a region.

Berhasil tidaknya fungsi mediator tergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal diten-tukan oleh kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat untuk taat pada keputusan atau kebijakan yang berlaku saat itu. Sedangkan faktor eksternal ditentukan oleh kemu-dahan dalam mekanisme pelaksa-naan keputusan atau kebijakan tersebut serta penegakan hukum (konsistensi regulasi). Sebuah regulasi dikatakan konsisten apabila ditulis secara jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang

The success or failure of the mediator function depends on internal and external factors. Internal factors are determined by the capabilities of community and their willingness to obey the decisions or recent policies. While external factors are determined by the easiness of mechanism of implementation of the decision or policy regarding with the law enforcement as well (consistency of regulation). A regulation is said to be consistent if it is written clearly so it does not give rise the different interpretations. Besides, It should


[ 76 ]

berbeda beda. Selain itu perlu juga kejelasan mekanisme operasional-nya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dalam pelaksanaan implementasi regulasi tersebut. Konsistensi memerlukan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta integrasi dan sinergi antar sektor pemangku kebijakan tersebut. Ambigu terha-dap tugas dan fungsi pelaksanaan sebuah regulasi, membuat suatu kebijakan menjadi tidak efektif dan efisien. Kejelasan dalam inter-pretasi dan pelaku pelaksana kebijakan juga akan mempermudah dalam menerapkan reward dan punishment. Oleh karena itu perumusan sebuah kebijakan, apalagi yang bersifat kebijakan publik, perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.

also be a clear operational mechanism, so that there is no overlapping tasks and functions in implementing the regulation. This consistency also requires a synchronization between central and regional or local governments as well as inter-sectoral integrate and synergies between stakeholders. The Ambiguous of task and functions of a regulation implementation makes a policy becomes ineffective and inefficient. A Clarity in interpretation and the actors of policy implementing will also make it easier to implement a reward and a punishment. Therefore, the policy formulation particularl public policy, it should be done carefully and cautiously.

Bab 5 ini membahas ketiga domain sebagaimana diuraikan dan digam-barkan pada Gambar 5.2. Hasil analisis diperlukan untuk meru-muskan suatu rekomendasi kebijak-an terkait perbaikan dalam penge-lolaan sumber daya air, khususnya dalam penyediaan air bersih.

Chapter 5 will analyse the detail based on the three domains as described and illustrated in Figure 5.2. The result of the analysis are required to formulate a recommendation of policy in water resource management, especialy in providing clean water.

5.1 Domain INSTITUSI Domain ini terbagi menjadi dua kategori yaitu regulasi dan kelembagaan. Regulasi adalah semua peraturan perundangan dan

5.1 Domain of INTITUTION This domain is divided into two categories: regulation and institution. Regulation is all laws and policies in the implementation


[ 77 ]

kebijakan pelaksanaan peraturan perundangan yang dimaksud. Setiap regulasi yang dirilis tentu berdasarkan hukum peraturan perundangan yang lebih tinggi dan masih berlaku. Sedangkan yang dimaksud kelembagaan adalah perangkat Pemerintah sebagai pelaksana mekanisme operasional peraturan perundangan.

of legislation in question. Every regulation released is always based on the legal higher regulations which are still valid. While the definition of an institution is the government as mechanism implementer on the operational regulations.

Dasar hukum semua peraturan yang ada di Indonesia adalah UUD 1945 yang merupakan dasar dan sumber hukum tertulis tertinggi. Dengan demikian setiap produk hukum yang ada harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Terkait dengan Undang-Undang Sumber Daya Air dan turunannya, UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat control, mengontrol apakah UU Sumber Daya Air dan turunannya tersebut sesuai atau tidak ataukah bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

The legal basis of all the existing regulations in Indonesia is the 1945 constitution which is the basis and source of written law supreme. Thus any existing laws must be accounted for in accordance with the provisions of the 1945 Constitution, and Pancasila is as the source of all sources of state law. Associated with the Law of Water Resources and its derivatives, the 1945 Constitution has a function as a control tool which means that the 1945 Constitution controls whether the Water Resources Act and its derivatives are appropriate or not, or whether it is contrary or not to the provisions contained in the 1945 Constitution.

Peraturan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan pengem-bangan SPAM sudah cukup banyak dan lengkap. UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004) merupakan wujud dari amanat UUD 1945 yang menggantikan UU No 11 Tahun

Thee regulatory policies of water resources management and water supply development have been quite a lot and complete. Water Resources Act (Act No. 7 of 2004) is a mandate form of the 1945 Constitution which replaces Act No.


[ 78 ]

1974 tentang Pengairan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian semua peraturan dan kebijakan turunan dari UU Sumber Daya Air seharusnya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air dan SPAM telah banyak diuraikan dalam Bab 2.

11 of 1974 concerning Irrigation. Thus all the rules and policies derived from the Water Resources Act should not be contrary to the 1945 Constitution. The Act No. 11 of 1974 was no longer valid because it is no longer suitable with the development of situation demands and the changes of people's lives. Legal regulation in water resources management and SPAM was explained in Chapter 2.

Dikeluarkannya Judicial Review MK pada tanggal 18 Februari 2015 merupakan perwujudan aksi publik terhadap UU Sumber Daya Air karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang tidak terpenuhi oleh UU No. 7 Tahun 2004 adalah:

Judicial Review that issued by Constitution Court on February 18, 2015 is a manifestation of public action against the Water Resources Act because it is considered to be contrary to the 1945 constitution. The six basic principles of water resources management restrictions that are not met by Law No. 7 of 2004 are as follows:

1) Penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang kebutuhan tersebut diperoleh langsung dari sumber air.

2) Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan haruslah sejalan dengan konsep “res commune” yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi.

1) The use of water resources to meet the domestic needs and smallholder agriculture is not burdened (debited) with the cost of water resources management services, as long as all these needs are obtained directly from water source.

2) The right concept of water rights should be distinguished from the rights concept in a common sense and should be in line with "res communes" concept which should not be the object of prices


[ 79 ]

3) Konsep hak guna pakai air dalam UU Sumber Daya Air harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu pemanfaatan air di luar hak guna pakai air dalam hal ini hak guna usaha air harus melalui permohonan ijin kepada pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibat-kan peran serta masyarakat seluas-luasnya.

4) Pernyataan bahwa “Penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelola-an” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menem-patkan air sebagai objek untuk dikenai biaya secara ekonomi. Dengan demikian tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima.

5) Pengukuhan kesatuan masyara-kat hukum adat yang masih hidup melalui peraturan daerah harus dimaknai secara deklaratif (bukan konstitutif).

6) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diijinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan ijin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi.

economically. 3) The concept of water rights in

the Water Resources Act should be interpreted as a derivative of the right to life guaranteed by the 1945 Constitution. There-fore, the water utilization, out of water utilization right, in this case is the business right of water, has to go through the government permission. The publication of permission must be based on the pattern drawn by involving the participation of the broadest community.

4) The statement that the "beneficiaries of water resources management services shall bear the management cost" should be interpreted as a principle that does not put the water as an object to be charged in the economy. Thus there is no water price as a component counts to be paid by the recipient.

5) The inauguration of united surviving indigenous people through local legislation must be interpreted in a declarative (not constitutive).

6) The water utilization for another country is not permitted. Government can only give the permission for other countries if the water supply to the various needs of our own has been met.


[ 80 ]

Penyelenggara SPAM sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, dan atau kelompok masyarakat yang melakukan penye-lenggaraan SPAM [PP No. 15 Tahun 2005 pasal 1 ayat 9]. Judicial Review MK menyatakan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus mengutamakan BUMN atau BUMD daripada pihak swasta terlebih dahulu, kecuali jika Pemerintah (Pusat atau Daerah) memang benar-benar mengalami keterbatasan, sehingga memer-lukan kerjasama dengan pihak swasta.

SPAM organizers which accordance with government regulation is state-owned enterprises (BUMN) or Regional Owned Enterprises (BUMD), cooperatives, private sector, and or people groups who do SPAM organizers [Government Regulation Number 15 of 2005, article 1, and section 9]. Judicial Review of Constiution Court declares that the State or Local Government should give priority to BUMN or BUMD than private sector in a first place, except if there is a limitation of the Central Government or Local Government, so it is needed to collaborate with private sector.

Sebenarnya BUMN atau BUMD merupakan manifestasi investasi negara dalam dunia usaha. Tujuan dibentuknya BUMN dan BUMD tersebut tidak lain adalah untuk: 1) Menunjang perkembangan

ekonomi. 2) Mencapai pemerataan secara

horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan Pembina-an pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

3) Menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

4) Mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga

In fact, BUMN and BUMD are manifestations of governmnet investment in the business sector. The establishment purpose of BUMN and BUMD other than to: 1) Supporting economic

development. 2) Achieving the equity

horizontally and vertically through the leading bussiness and coaching to economically weak entrepreneurs and cooperatives.

3) Maintaining the stability by providing sufficient goods supply, especially concerning the lives of many people.

4) Achieving efficiency technique that can be sold at an


[ 81 ]

yang terjangkau tanpa mengu-rangi mutu dan kemampuan mendapatkan keuntungan.

5) Menunjang terselenggaranya rencana pembangunan

Dengan demikian jelas bahwa tujuan BUMN dan BUMD sangat berbeda jauh dengan tujuan swasta murni yang selalu berorientasi pada profit. Mengingat air adalah barang publik maka keterlibatan swasta sudah seharusnya diminimalisir dan dikendalikan.

affordable price without reducing the quality and ability to get benefitting.

5) Supporting the implementation of development plan

Thus it is clear that the purpose of BUMN and BUMD are very different from the pure purposes of private sectors which are always profit oriented. As water is a public good, the private sector involvement should be minimized and controlled.

Judicial Review MK menginginkan bahwa UU Sumber Daya Air kembali kepada amanat UUD 1945 mengingat semakin menguatnya peran swasta dalam pengusahaan air menjadi barang dagangan atau bisnis. Peran swasta dalam pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya dalam pengembangan SPAM semakin kuat dengan keluarnya PP No. 16 Tahun 2005. Peran swasta hingga 100% mengindikasikan bahwa keberada-an Pemerintah atau negara menjadi hilang sebagai penerima mandat konstitusi. Pada akhirnya masyarakat atau rakyatlah yang memikul beban kegagalan Pemerintah atau Negara dalam pengelolaan sumber daya air atau penyediaan air minum.

Judicial Review by Constitution Court wants that the Water Resources Act back to the 1945 Constitution in view of the growing strength of private sector's role in the water utilization into economic goods. By releasing the Governmnet Regulation number 16 of 2005, Private sector's role in water resources management is getting stronger, particularly in the development of water supply. The role of private sector that is up to 100% indicates that the government or state presence as the recipient of constitutional mandate has been dismissed. In the end, it is the community who bears the burden of government or state failure in water resources management or drinking water supply services.


[ 82 ]

Judicial Review bukan berarti bahwa peran swasta ditiadakan sama sekali. Peran swasta masih diperlukan mengingat permasalah-an semakin kompleks, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan. Pada kondisi tertentu Pemerintah perlu pengalihan resiko dengan cara melibatkan peran swasta. Penga-lihan resiko tersebut memerlukan perhitungan ekonomi yang benar-benar akurat (bukan didasarkan atas pertimbangan politik semata). Dalam hal ini peran swasta di sektor pengelolaan sumber daya air perlu dibatasi dalam jumlah dan alokasi tertentu serta mendapat ijin yang ketat. Perijinan tersebut harus menjadi instrument yang digunakan oleh Pemerintah untuk pengenda-lian dan bukan penguasaan [Jatmiko, 2015; Maskur, 2015].

Judicial Review does not mean that private sector's role is completely abolished. The role of private sector is still needed because the problems are getting more complex, while the Government has limitations. In a specific condition, the government needs to transfer the risk by involving private sector. The transfer of the risk requires a truly accurate economic calculation (not based on political considerations alone). In this case the private sector role in water resources management should be limited in number and specific allocations and strict permission. The Licensing should become the instrument that is used by the government to control and not to dominate [Jatmiko, 2015; Maskur, 2015].

Untuk mengatasi keterbatasan investasi, Pemerintah dapat memilih bentuk Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai cara pengalihan resiko. KPS dipilih berdasarkan empat alasan: a) Untuk mengatasi masalah

penganggaran jangka pendek b) Untuk meningkatkan efisiensi

pengadaan c) Untuk menghilangkan hambat-

an pada peningkatan kegiatan dan pertumbuhan

d) Untuk melanjutkan agenda reformasi

To overcome the investment limitation, the governmnet can choose the Government-Private Partnership (KPS) to transfer of risk. KPS is choosen based on four reasons, namely: a) To overcome the problem of

short-term budgeting b) To increase the efficiency of

procurement c) To remove the barriers on the

activity escalation and growing escalation.

d) To continue the reform agenda


[ 83 ]

Apapun alasan yang dipilih, sebuah KPS harus disertai komitmen yang kuat dari seluruh pihak serta alasan yang jelas dan logis kenapa keterlibatan pihak swasta memang diperlukan. Sedangkan struktur kerjasama yang dipilih sebaiknya menggunakan mekanisme yang sederhana seperti Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Lease-Transfer (BLT) atau Konsesi dengan catatan dapat menunjukkan secara jelas manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah. Tabel 5.1 menunjuk-kan bentuk-bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Each selected reasons must be accompanied by a strong commitment from all parties as well as having clear and logical reasons why private sector involvement is needed. While the structure of the cooperation should be selected by using a simple mechanism such as Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Lease-Transfer (BLT) or concession with notes; that it can clearly show the benefits to be received by Government. Table 5.1 shows the forms of public-private cooperation.

Tabel 5.1 Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta

No Service

Contract Manajemen

Contract Lease

Contract

BOT (Built Operate and

Transfer) Concession

1 Tidak ada investasi

Tidak ada investasi

Tidak ada investasi

Ada investasi swasta

Ada investasi swasta

2 Terbatas pada operasional dan manajemen

Pengelolaan perusahaan

Terbatas pada peralatan

Pembangunan sarana

Pengelolaan dan keuangan

3 Keuntungan kecil

Keuntungan kecil

Keuntungan kecil

Biaya renddah, kualitas tinggi

Menguntungkan

4 Efisiensi terbatas

Efisiensi terbatas

Efisiensi terbatas

Efisiensi tinggi Efisiensi tinggi

5 Cocok untuk masa krisis

Cocok untuk masa krisis

Cocok untuk kondisi ekonomi yang baik

Cocok untuk kondisi ekonomi yang baik

Keberhasilan sebuah KPS yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memerlukan keahlian tertentu. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian dalam

The success of KPS that gets benefit and interest to all of people prosperity requires a specific expertise. The Expertise in question is the expertise in looking at the


[ 84 ]

melihat kemampuan sumber daya yang ada serta peluang manfaat yang dapat diterima dari keterlibatan swasta tanpa merugikan kepentingan rakyat.

ability of existing resources and opportunity benefits that could be accepted from the private sector involvement without harming the pubic interests.

Table 5.1 Government and Private Partnership Forms

No Service

Contract Manajemen

Contract Lease

Contract

BOT (Built

Operate and Transfer)

Concession

1 No investation No investation

No investation

There is private’s investation

There is private’s investation

2 Limited to opearional and management

Copany management

Limited to equipments

Equipment development

Managemnet and finance

3 Less profit Less profit Less profit Low cost, high quality

Profitable

4 Limited efficiency

Limited efficiency

Limited efficiency

High efficiency

High efficiency

5 Suitable for crisis time

Suitable for crisis time

Suitable for good economic condition

Suitable for good economic condition

Dengan kata lain bahwa penyelenggara pengelolaan sumber daya air termasuk pengembangan SPAM seharusnya memiliki kemampuan dalam proses dan seluk beluk NEGOSIASI, selain kemampuan teknis (teknis air minum, manajerial, tarif, pembuatan laporan, dsb.). Dengan demikian sebuah kemitraan akan menghasilkan win win solution mengingat pengembangan penyelenggaraan SPAM di Indonesia tidak mungkin semuanya berasal dari dana Pemerintah. Informasi dari DITPAM menyatakan bahwa

. In other words, the organizers of water resources management including SPAM development should have ability to process and intricacies of NEGOTIATION, in addition the technical capabilities (drinking water technical, managerial, tariff, reports preparation, etc.). With such a partnership, it will bring on a win win solution; considering that the implementation of SPAM development in Indonesia can not all come from government funds. According to the information from DITPAM, that 2015-2019, it is


[ 85 ]

2015-2019, diharapkan lebih dari 70% anggaran penyelenggaraan SPAM diperoleh diluar APBN.

hoped more than 70% financing for SPAM developmen can be obtained from outside APBN.

Ada beberapa daerah yang masyarakatnya mampu secara finansial (seperti beberapa wilayah di Kalimantan Timur). Pemerintah Daerah tersebut tentu dengan mudah dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Tetapi ada juga daerah yang kurang bahkan tidak mampu membayar tarif, sehingga pola kerjasama yang tepat adalah business to business (B to B). Dalam kasus B to B, Pemerintah bertindak sebagai pemberi subsidi kepada masyarakat yang kurang atau tidak mampu membayar tarif. Untuk daerah seperti ini, dimana sumber daya air kurang dan sumber daya manusianya masih lemah, maka kehadiran campur tangan Pemerintah Pusat sangat diperlukan [Boedi, 2015].

There are many areas where the community is financially capable (such as some areas in East Kalimantan). The Local Government would easily be able to cooperate with the private sector. But there are also areas that less well off financially, they are even unable to pay the fare, so the exact pattern of cooperation is a business to business (B to B). In the case of B to B, the Government acts as a subsidy provider to the less fortunate people or to whom are not able to pay the fare. For this area, where lack of water resources and human resources is still weak, the presence of central government intervention is indispensable [Boedi, 2015].

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum telah membentuk Badan Pendukung Pengembangan SPAM (BPPSPAM) sebagai interpretasi dari kehadiran Pemerintah Pusat dalam menangani kasus penyelenggaraan SPAM di daerah [Pasal 42 PP No.16 Tahun 2005]. BPPSPAM bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Dan setiap tiga bulan sekali, BPPSPAM wajib memberikan laporan pertang-

The Government through the Minister of Public Works regulation has promoted the Water Supply Development Support Agency (BPPSPAM) as an interpretation of the presence of central government in dealing with the implementation of SPAM case in the area. BPPSPAM is responsible to the Minister PUPR. And every three months, BPPSPAM have to deliver accountability reports to the Minister PUPR and a


[ 86 ]

gungjawaban kepada Menteri PUPR dan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya atau Direktorat Pengembangan Air Minum (DITPAM). Apabila tidak ada mekanisme pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam penye-lenggaraan pengembangan SPAM, maka mekanisme pertangung-jawaban seperti ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan menjadi tidak efisien.

copy submitted to the Directorate General of Human Settlements or the Directorate of Water Supply Development (DITPAM). If there are no clearly tasks and functions of mechanism for the division in the implementation of SPAM development, then the accountability mechanism like this could potentially lead to overlap and become inefficient.

Hingga saat ini BPPSPAM telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BPPSPAM menghadapi beberapa kendala antara lain sebagai berikut [Agustin, 2015]: 1) Kurangnya sumber daya

manusia. 2) Mitra kerja BPPSPAM, baik di

pusat maupun di daerah, belum banyak yang memahami konsep pengembangan sektor air.

3) Banyaknya pihak pemerintah yang terkait urusan air minum.

4) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPAM di daerah.

5) Jumlah PDAM yang relatif banyak di seluruh Indonesia (385 PDAM), 45% skala kecil (<10.000 SR) dan 50% berkinerja kurang sehat.

Until now BPPSPAM has run its functions and duties well although, in carrying out its duties and functions, BPPSPAM encounters several obstacles, among others as follows [Agustin, 2015]: 1) The Lack of human resources. 2) The bussiness Partners of

BPPSPAM, both at central and regional levels, do not much understand the concept of water sector development.

3) The numbers of relevant government which is associated with drinking water affairs.

4) The Lack of support for the local government in the SPAM implementation in a local area.

5) The numbers of PDAM are relatively plentiful throughout in Indonesia (385 taps), 45% of small-scale (<10,000 house connection) and 50% has unhealthy performance.

Skema pada Gambar 5.3 mencoba The scheme on Figure 5.3 is trying


[ 87 ]

memberikan rekomendasi peru-bahan mekanisme kelembagaan BPPSAM. Rekomendasi ini diha-rapkan dapat mengatasi persoalan dalam kelembagaan BPPSPAM sekaligus mengatasi persoalan SPAM itu sendiri.

to give a recommendation change of BPPSAM institutional mechanism. This recommendation is expected to overcome the problem in BPPSPAM institution as well as to overcome the problem of water supply system itself.

Figure 5.3 Recommendation regard to change the legal regulation of

BPPSPAM including its member

BPPSPAM dibentuk berdasarkan SK menteri. Dasar hukum pemben-tukan BPPSPAM perlu ditingkatkan berdasarkan SK Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPPSPAM menjadi semacam board yang berfungsi menterjemahkan UU atau Peratur-an Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Daerah dalam pelak-sanaan penyelenggaraan pengem-bangan SPAM. Ini bukan berarti

BPPSPAM is originally promoted by ministerial decree. The legal basis for the establishment of BPPSPAM needs to be improved by the decree of the President and responsible directly to him. BPPSPAM become a kind of board that serves to translate the Acts or Rules of goverment regulations both state and local Government regarding to the management of SPAM development. It does not


[ 88 ]

menarik semua bentuk urusan Pemerintah yang tadinya bersifat concurrent menjadi absolute (Gambar 5.4). Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (UU nomor 23 tahun 2014 meng-gantikan UU nomor 32 tahun 2004) sudah cukup baik, hanya saja diperlukan lembaga yang mampu mensinergikan antara Peraturan Daerah hingga Undang-Undang yang bersifat Nasional. Saat ini lembaga yang tepat untuk melakukan hal tersebut terkait sektor air minum adalah BPPSPAM.

mean that the government affairs forms are all taken from being concurrent to be absolute (Figure 5.4). Local Government regulation (Act number 23 of 2014 that replaced the Act number 32 of 2004) has been good enough, it just needed an institution which is able to synergize all of the regulation from local act to the national level. Currently, the appropriate agency to do so on water sector is BPPSPAM.

Figure 5.4 Affairs division between Central and Local Government

(Government Regulation No. 38 of 2007)

Sebagai regulator, BPPSPAM juga perlu menetapkan kebijakan tentang tarif dan investasi berdasarkan peraturan perundang-an yang berlaku. Selain itu perlu memberikan batasan yang jelas

As a regulator, BPPSPAM also need to determine policy on tariffs and investment based on the applicable legislation. In addition the President must also give a clear boundary related to the difference task and


[ 89 ]

mengenai perbedaan tugas dan fungsi antara BPPSPAM dan DITPAM terkait keberadaan PDAM. Mengingat jumlah PDAM semakin berkembang, maka BPPSPAM sebaiknya hanya fokus terhadap penyehatan PDAM yang kurang sehat atau sakit untuk dibina hingga menjadi PDAM yang sehat. Gambar 5.5 menunjukkan status jumlah dan kondisi PDAM yang ada di seluruh Indonesia periode tahun 2011-2013.

functions between BPPSPAM and DITPAM associated with PDAM presence. Considering the number of PDAM is growing, so that the BPPSPAM should focus on development of PDAM which is unhealthy or sick to be healthy PDAM. Figure 5.5 shows the status of the number and the conditions of PDAM that exist in Indonesia in 2011-2013 periods.

Figure 5.5 Number and condition status of PDAM that exist in Indonesia

(Notodarmojo, 2014 from BPPSPAM)

Selanjutnya PDAM yang sehat diserahkan kepada DITPAM dan Kementerian Dalam Negeri sebagai fungsi pembinaan. DITPAM kementerian PUPR bertindak sebagai Pembina untuk aspek teknis. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri berfungsi sebagai Pembina terkait dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu di dalam Kementerian Dalam Negeri setidaknya perlu dibentuk divisi khusus penanganan

Furthermore the healthy PDAM is submitted to DITPAM and Ministry of Home Affairs as a coaching function. DITPAM in ministry of Public Work and Housing act as a coach for technical aspects. While the Ministry of Home Affairs work as the coach relating to the Local Government Act. Therefore, in the Ministry of Home Affairs, at least, it is needed to set up a special division to handle infrastructure problems (in this case is water


[ 90 ]

masalah infrastruktur (dalam hal ini adalah infrastruktur air minum) setingkat eselon II (satu kepangkatan dengan DITPAM), [Simatupang, 2015].

infrastructure) as echelon II (one level with DITPAM), [Simatupang, 2015].

Seiring dengan tujuan pengembangan SPAM, maka jumlah PDAM akan terus berkembang mengikuti perkembangan daerah. Namun BPPSPAM tidak memiliki perwakilan di daerah. Untuk menangani masalah air minum di tingkat daerah, seharusnya BPPSPAM pusat memiliki struktur yang kongruen di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota [Boedi, 2015]. Struktur BPPSPAM Pusat dan daerah bersifat koordinatif. Perbedaan terletak pada anggaran pelaksanaannya, dimana BPPSPAM pusat meng-gunakan APBN sementara BPPSPAM Daerah menggunakan APBD. Jika anggota BPPSPAM Pusat meng-gunakan SK Presiden, maka BPPSPAM Daerah menggunakan SK BPPSPAM Pusat supaya hubungan komunikasi dan koordinasi dapat tetap dipertahankan. Sedangkan penanganan permasalahan dise-suaikan dengan kondisi. Bila BPPSPAM Daerah mampu menyele-saikannya, maka permasalahan cukup diselesaikan di daerah. Apabila BPPSPAM Daerah tidak mampu, maka penanganan permasalahan ditarik ke pusat.

Along with the goal of SPAM developing, then the number of PDAM will continue to evolve to follow the development in local area. However BPPSPAM does not have representation in the local area.To deal with the drinking water problem at the local level, central BPPSPAM should has a congruent structure at the provincial and district or city levels [Sampoerna, 2015]. Both of BPPSPAM structure in central and regional are coordinative. The difference is laid on the budget implementation, where central BPPSPAM uses state budget while Regional BPPSPAM uses local budget. In addition, the member of central BPPSPAM using President regulation whiles the Regional BPPSPAM using Central BPPSPAM regulation. Meanwhile, the troubleshooting is adjusted with the condition. If the Regional BPPSPAM is able to overcome it, then the problem can be handled in local area. If the Regional BPPSPAM is not capable to solve the problem, then it will be tackled by the center of the management issues.


[ 91 ]

Selanjutnya untuk mengatasi kendala sumber daya manusia, anggota BPPSPAM sebaiknya merupakan gabungan para pakar yang dipilih dari Kementerian terkait serta asosiasi SPAM (PERPAMSI), (lihat Gambar 5.3). Dalam hal ini kehadiran Kementerian Keuangan juga diperlukan sebagai anggota tidak tetap BPPSPAM. Informasi dari Tim Info BPPSAM melalui Sekreataris BPPSPAM, diketahui bahwa ketika terjadi dispute terkait penye-lenggaraan SPAM, selama ini BPPSPAM mampu bertindak dengan baik sebagai advocator dan dapat diterima oleh para pihak KPS. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, BPPSPAM selalu mengedepankan mediasi, memberikan solusi yang saling menguntungkan semua pihak. Dalam memberikan advokasi tersebut BPPSPAM masih bertindak selaku tim bersama dengan Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum yang selalu mengacu pada peraturan yang berlaku

1 [Agustin,

2015]. Oleh karena itu, rekomendasi terhadap struktur keanggotaan kelembagaan BPPSPAM yang baru juga harus mengakomodir kepa-karan dalam bidang hukum. Kemudian setiap anggota BPPSPAM yang sudah terpilih wajib meninggalkan sementara keduduk-an atau jabatan dari instansi asalnya

To overcome the human resources constraints of BPPSPAM, then BPPSPAM’s members should be a combination of selected experts from related ministries and associations of SPAM (PERPAMSI), (see Figure 5.3). In this case the presence of Ministry of Finance is also required as a non-permanent member of BPPSPAM. BPPSAM team through BPPSPAM Secreatary has informed that, BPPSPAM is capable to act both as advocator and it is acceptable to the KPS parties when the dispute related to the SPAM implementation is happened. To resolve the dispute, BPPSPAM always put mediation at the first place, to provide a solution that give mutual benefits for all parties. In advocating, the BPPSPAM acts as a team along with the Legal Bureau of Ministry of Public Works which always refers to the applicable legislation [Agustin, 2015]. Therefore, we give the recommendation to the structure membership of new BPPSPAM institutional. The structure also has to accommodate the expertise in the field of law. Furthermore, each selected member of BPPSPAM shall temporary leave his/her original position or his/her original office to focuse on their task and functions as a member of the Central and

1 UU Sumber Daya Air, SPAM, dan UU Pemerintah Daerah


[ 92 ]

untuk fokus kepada tugas dan fungsinya sebagai anggota BPPSPAM Pusat maupun Daerah.

Regional BPPSPAM.

Sebagai salah satu anggota BPPSPAM, status PERPAMSI juga perlu diperkuat secara tertulis dalam undang-undang terkait SPAM (seperti halnya undang-undang Keinsinyuran menyebut secara tertulis PII sebagai Persatuan Insinyur Indonesia). PERPAMSI ini juga memiliki tugas sebagai pemberi masukan dan atau perumus atas penetapan sertifikasi para penyelenggara SPAM. Sertifikasi tersebut selain sebagai jaminan keahlian, juga memberikan tanggung jawab penuh sebagai tenaga ahli. Sertifikasi juga sangat penting, khususnya jika terjadi ketidakpuasan pengguna air atau standar pelayanan minimal tidak tercapai. Melalui sertifikasi akan mempermudah penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut [Boedi, 2015].

As one of BPPSPAM member, PERPAMSI’s status is also needed to be strengthened in writing in the relevant of SPAM laws (as well as Indonesian Engineers Association that stated directly as PII in the law). This PERPAMSI also has a duty to provide an input and or to formulate a determination of the certification of SPAM organizers. The certification, other than as a guarantee of the expertise, is also providing full responsibility as an expert. The Certification is also very important, especially if there is a dissatisfaction from the water user or the minimum service standards which are not achieved. Through certification, the determination of those whom responsible for the incident will be facilitated [Boedi, 2015].

Menurut Boedi (2015), untuk menghadapi mitra kerja dan banyaknya pihak Pemerintah terkait urusan air minum, maka ada tiga lembaga penting yang perlu diperkuat dan perlu melakukan sinergi serta sinkronisasi. Ketiga lembaga yang dimaksud adalah: 1) DITPAM dibawah kementerian

PU sebagai representasi

According to Boedi (2015), to deal with the partners and many water-related government affairs, then there are three important institutions that need to be strengthened, and the synergy and synchronization need to be created. The three institutions are as following: 1) DITPAM under the Ministry of


[ 93 ]

penanggung jawab utama urusan Pemerintahan di sektor air minum.

2) BPPSPAM sebagai pendukung regulator khusus di sektor air minum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

3) PERPAMSI sebagai wadah keahlian sumber daya manusia di bidang air minum.

Ketiga lembaga tersebut diatas diharapkan mampu mendukung para penyelenggara SPAM untuk meningkatkan keandalan layanan jasa kepada publik.

Public Works is as the main responsible representation of government affairs in the water sector.

2) BPPSPAM is as the supporting specific regulators in the water sector which is directly responsible to the President.

3) PERPAMSI is as a forum for human resource expertise in the drinking water field.

All those three of the above institutions are expected to support the organizers of SPAM to improve the reliability of services to the public.

Figure 5.6 Synchronization of three agencies to support the SPAM

surrounding at water supply stakeholders

Secara umum keandalan layanan jasa pengelolaan sumber daya air tidak terbatas pada sistem penyediaan dan layanan air minum, tetapi juga dalam hal pemenuhan berbagai kebutuhan air, penurunan daya rusak air, dan juga

In generally, the reliability of water resources management services is not limited only on the provision and service of water system, but also in terms of satisfying various needs of water, reduction of water damage, and also improvement of


[ 94 ]

peningkatan kualitas air. Sementara khusus untuk sektor air minum, peningkatan keandalan layanan jasa air minum dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

water quality. While for a specific water sector, the increase in drinking water services reliability can be divided into several parts, namely:

1) Sumber air bersih dan konservasi.

2) Sistem transmisi, Instalasi Pengolahan Air (IPA), reservoir, dan pompa (operasi dan pemeliharaan)

3) Sistem distribusi air (operasi dan pemeliharaan)

4) Administrasi, misalnya sistem pencatatan meteran air.

Dalam hal Pemerintah maupun BUMN atau BUMD tidak mampu menyelenggarakan peningkatan keandalan layanan jasa pengelolaan sumber daya air, maka prinsip KPS dapat dipilih atas dasar saling menguntungkan. Hanya saja untuk IPA jenis KPS yang dipilih harus dalam bentuk BOT. Dalam bentuk semua kerjasama kemitraan tersebut, Pemerintah tetap sebagai penanggung jawab utama dalam pengaturan, pembinaan, pengawas-an dan pengendalian. Dengan kata lain bahwa tidak diperkenankan keterlibatan pihak swasta memiliki tanggung jawab hingga 100% (privatisasi) untuk sektor yang bersifat mempengaruhi hajat hidup orang banyak (publik).

1) Clean water source and conservation.

2) Transmission system, Water Treatment Plant (IPA), reservoir, and pump (operation and maintenance).

3) Water distribution system (operation and maintenance).

4) Administration, for example, water meter recording system.

In terms of state government or local government which is not capable to afford the increase of reliability of water resources management services, the principle of KPS can be selected on the basis of mutual benefit. Only for IPA, the selected types of KPS should be in the BOT form. In all forms of co-operation partnership, the Government remains as a major responsibility in setting, coaching, supervising and controlling. In other words the involvement of the private sector which has a responsibility to 100% (privatization) for sectors that are affecting the lives of many people (the public) is not allowed.


[ 95 ]

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan SPAM adalah air baku. Terkait dengan penyediaan air baku, institusi yang berwenang mengelolanya adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air-Direktorat Irigasi dan Rawa di Kementerian PUPR (lihat kembali Gambar 2.4). Oleh karena itu, tugas dan fungsi institusi penyelenggaran pengembangan SPAM terikat dengan keberhasilan dari tugas dan fungsi Dirjen Sumber Daya Air dalam menyediakan air baku.

As it has been mentioned before, the main challenges on the implementation of SPAM is raw water. Reffering to the raw water supply, the competent institution to manage it is Directorate General of Water Resources – Directorate of Irrigation at PUPR Ministry (see Figur 2.4). Therefore, the mission and function of organizing institution of SPAM development, are connected with the sucsess of the task and function of the Directorat general of water resources in providing raw water.

Penyediaan air baku tidak hanya dalam konteks kuantitas atau jumlah air, namun juga memperhatikan kualitasnya. Penge-lolaan kualitas air menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 adalah wewenang dari Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 5). Kewenangannya sama dengan pengelolaan sumber daya air, dimana Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan kualitas air lintas provinsi atau lintas negara, Pemerintah Provinsi mengelola kualitas air lintas kabupaten atau kota, dan Pemerintah Kabupaten atau kota mengelola kualitas air di kabupaten atau kota. Kemudian Pemerintah mendelegasikan kewe-nangan tersebut melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Dalam melakukan

To provide the raw water is not just in the context of the quantity or water amount, but also the quality. The management of water quality according to government regulation No.82 year 2001 is the authority of Center Government dan Local Government (article 5). The authority is equal with the management of water resources, where the center government manages the water quality inter-provincial or cross country, and district or city government manages the water quality in the district or the city. Furthermore the government delegates the authority thru Ministry of Environment and Regional Environmental Management Institution. It is for sure that the management of the quality by the institution is not an easy task as


[ 96 ]

pengelolaan kualitas air, tentunya tugas dari institusi tersebut tidaklah mudah sebagaimana tugas dan fungsi BPPSPAM karena banyak pihak pemerintah yang terlibat dengan sektor air baik secara langsung maupun tidak langsung.

well as BPPSPAM’s task and function, because many goverment parties are involved in water sector directly or indirectly.

Wewenang pengelolaan kualitas dan kuantitas oleh institusi yang berbeda ini bisa jadi menjadi permasalahan tersendiri yang harus ditangani. Integrasi dan sinergi yang dibangun melalui mekanisme komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan kedua institusi tersebut dalam pengelolaan sumber daya air. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh dua hal: 1) Kesamaan waktu dan tempat

antara stakeholders 2) Kesamaan pandangan dalam

menterjemahkan visi dan misi Presiden terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Kehadiran IPTEK dapat digunakan sebagai wahana untuk mengatasi keterbatasan dua faktor tersebut diatas dengan catatan bahwa platform yang digunakan adalah sama yaitu mewujudkan tujuan nasional sebagimana telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019.

The authority of management of the quantity and quality that is held by different institutions could be another problem that should be handled. Integration and synergy which is built through a good mechanism of communication is key to success for both institution in managing the water resources. The success of communication is determined by two things: 1) The similarity of time and place

between stakeholders. 2) The similarity of the outlook in

translating the vision and mission of the president relating to the management of water resources.

The presence of S&T can be used as a means to overcome the limitations of the two factors mentioned above with notes that the platform used is the same. It is to achieve the national goals as had been formulated in RPJMN 2015-2019

Baik langsung maupun tidak langsung, setiap bidang prioritas pembangunan tidak terlepas dari

Directly or indirectly, each priority area of development is not seperated from the role and


[ 97 ]

peran dan dukungan IPTEK. Peran dan dukungan IPTEK diperlukan, baik pada saat PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, maupun EVALUASI program pembangunan, termasuk di sektor air atau sumber daya air.

support of S&T. The role and support of S&T is needed, both in the PLANNING, IMPLEMENTATION, and EVALUATION of development programs, including in the water or water resources sector.

Pada tahap perencanaan dikenal dengan istilah proses teknokratik yaitu suatu perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit yang secara fungsional melakukan perencanaan. Tentunya proses ini dilakukan berdasarkan data dan metode yang valid dari hasil sebuah analisis mendalam terhadap suatu persoalan. Analisis ini sangat diperlukan agar pengambil keputus-an dapat menyusun strategi-strategi kebijakan yang lebih fokus terhadap solusi akar permasalahan. Selain itu proses teknokratik dapat mengu-rangi konflik kepentingan politik yang dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektifitas terhadap imple-mentasi sebuah kebijakan.

In the planning stage, it is known a technocratic process. It is a planning which done by a professional planner or agencies / units which functionally do the planning. Of course this process is done based on valid data and methods from the results of an in-depth analysis on a certain matters. This analysis is necessary for decision makers to formulate policy strategies that more focus on the root of problem solution. Furthermore the technocratic process can reduce political conflicts of interest that can lead to inefficiency and ineffectiveness of the implementation of policy.

Pada tahap implementasi, peran IPTEK sebagai wahana dalam penyampaian dan implementasi sebuah kebijakan. Tentunya IPTEK yang dimaksud adalah IPTEK yang selaras dengan bidang prioritas nasional, berorientasi pada kebu-tuhan pasar dan penyelesaian masalah di lapangan serta mem-berikan nilai tambah terhadap

In the implementation phase, S&T take a role play as a vehicle for delivering and implementation the policy. Surely the intended S&T is aligned with the national priority areas, oriented to the market needs and problems solving in field and providing added value to natural resources and human resources. At his stage , S&T also play the role to


[ 98 ]

sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada taha ini IPTEK juga berperan dalam penyusunan basis data terhadap apa yang telah dilakukan dan dihasilkan serta memberi sarana komunikasi semua pemangku kepentingan.

make data base on what have been done dan produced as well was to provide a means of communication of all stakeholders

Pada tahap evaluasi, peran IPTEK diperlukan sebagai alat ukur yaitu mengukur capaian keberhasilan konsistensi sebuah implementasi kebijakan, baik terhadap keluaran, hasil serta dampak dari implementasi sebuah kebijakan atau keputusan nasional. Jaringan komunikasi juga diperlukan dalam tahap ini untuk berkoordinasi dan bersinergi melakukan evaluasi berdasarkan data yang valid dan akurat agar dapat menyusun perencanaan kebijakan berikutnya dengan lebih baik.

In the evaluation phase, the role of S&T is as a tool to measure the consistenct of a successful achievement of policy implementation of the outputs, results and impact from the implementation of policy / national decision. In addition, S&T are also required to create a database and communication networking so that stakeholders can coordinate and synergize based on valid and accurate data to evaluate and plan the next policy with better.

Figure 5.7 Role of Science and Technology on Policy Making


[ 99 ]

Ada dua tataran IPTEK dalam pembangunan nasional. Pertama IPTEK sebagai pelengkap atau pendukung pencapaian pemba-ngunan. Kedua adalah keunggulan IPTEK sebagai arah dan tujuan utama proses pembangunan dari seluruh bidang. Berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019 mengenai bidang prioritas Nasional (Tabel 2.1), IPTEK menjadi salah satu bidang prioritas pembangunan nasional. Kondisi ini mengisyarakatkan bahwa dalam hal ini peran IPTEK di Indonesia saat ini masih pada tataran sebagai pelengkap untuk mewujudkan tujuan nasional [Teguh, 2015]. Hal ini terlihat dari anggaran penelitian yang sangat kecil terhadap Anggaran Pendapatan Nasional (APBN), Gambar 5.8. Masih relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapore dan Malaysia (LIPI, 2014).

There are two levels of S&T in national development. First, S&T as a complement or support of the achievement of the development. Second, the advantage of S&T as the direction and the main goal of the development process from the whole field. Based on what has been formulated in RPJMN 2015-2019 about the National priority areas (table 2.1), S&T become one of the priority in National development. This condition is a sign that, in this case, the role of S&T in Indonesia is still at the stage as a complement to achieve national goals (Teguh , 2015). This can be seen from the very small research budget of the national budget, Figure 5.8. It is still relatively small if compared to the other ASEAN countries such as Singapore and Malaysia.

Menurut Firdausy (2013), minimal ada tiga langkah untuk mencapai keunggulan IPTEK pada tataran sebagai pendukung pembangunan nasional, yaitu: 1) Pemerintah harus menetapkan

pelaksanaan ARN sebagai peraturan pemerintah. Pentingnya langkah ini didasarkan fakta dan pengalaman tidak ampuhnya

According to Firdausy (2013), there are at least three steps to achieve the S&T excellence at the stage of supporting the nasional development, they are: 1) The Government has to define

the ARN implementation as the government regulations. This step is very important because of the fact that the Decree of Ministry of RISTEK No. 193/M/


[ 100 ]

bentuk Keputusan Menristek No 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK untuk menetapkan ARN sebagai rujukan pelaksanaan riset nasional.

KP/IV/2010 about the National Science and Technology Development Strategic Policy is not powerful to set the ARN as a reference of the national research implementation

Figure 5.8 Ratio (A) and Percentage (B) Spending of

Research and Development of Indonesia Bruto Domestic Product (LIPI, 2014)

2) Membuat substansi rumusan

ARN yang tidak sebatas ketetapan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, tetapi harus disesuaikan dengan perubahan perkembangan IPTEK dan keselarasan kebutuhan masyarakat serta industri

2) To Make a substance of formulation ARN that is not limited only to the provisions of Act No. 17 of 2007 about RPJPN 2005-2025, but should be adjusted with the change of science and technology development and alignment of


[ 101 ]

(pasar). 3) Melakukan sosialisasi kegiatan

penelitian yang dirumuskan dalam ARN agar pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan menjalankannya.

community as well industry (market) needs.

3) To socialize research activities which is defined in the ARN so that the interested parties can find out and run well?

Rekomendasi di sektor IPTEK pada domain institusi adalah memperbaiki kinerja pemangku kepentingan kebijakan riset di Indonesia (Gambar 5.9).

The recommendation in the domain of S&T sector institution is to improve the performance of the stakeholders research policy in Indonesia (Figure 5.9).

Figure 5.9 The recommendation for S&T institution

Pertama yang harus dilakukan adalah membentuk satu lembaga khusus yang berfungsi merumuskan strategi dan arah IPTEK, melakukan monitoring pelaksanaan IPTEK, mengelola dan mengevaluasi hasil IPTEK. Lembaga ini seyogyanya tidak dibawah kementerian melainkan

The very first thing to do is to set up a special institution that serves to formulate a strategy and direction of S&T, to monitor the implementation of S&T, and to manage and evaluate the result of S&T. This institution should not be under the ministry but directly


[ 102 ]

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini juga seharusnya bisa berfungsi sebagai pusat rujukan data dan informasi terkait IPTEK di seluruh Indonesia termasuk status IPTEK. Rumusan strategi dan arah IPTEK dikomunikasikan dengan kementerian terkait dan menjadi acuan atau referensi pelaksanaan riset bagi seluruh lembaga riset.

responsible to the president. This institution should also be able to function as a reference center of S&T, related data and information, across Indonesia including the status of S&T. The formulation of the strategy and direction of S&T is communicated to the relevant ministries and it becomes a reference implementation of research for all research institutions.

Dewan Riset Nasional yang ada saat ini dapat difungsikan sebagai lembaga yang dimaksud, dengan cara memperbaiki dasar regulasinya. Atau membentuk “board” khusus untuk mewujudkan keunggulan IPTEK sesuai dengan program pembangunan nasional. Lembaga ini berkoordinasi dengan menteri terkait serta bersinergi dengan seluruh lembaga riset di Indonesia, baik dari kementerian maupun non kementerian serta perguruan tinggi. Sinergi ini diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan arah IPTEK yang telah dirumuskan tetap berada di dalam traknya. Mekanisme bentuk sinergi perlu dirumuskan secara akurat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, lembaga ini perlu membuat instrument atau indikator keberhasilan IPTEK serta dukungan sistem informasi dan komunikasi

National Research Council that exists today can be functioned as in institution in question, by improving its (the) basic regulation or making a special “board” to realize the advantage of S&T in accordance with the national development programs. This institution coodinates with the relevant ministers and synergize with the entire research institution in Indonesia, either from ministries – non ministries or colleges. This synergy is necessary to monitor and evaluate whether the strategy and direction of S&T which have been formulated still remain in their tracks. The mechanism of the synergy form needs to be formulated accurately. In carrying out its duties and functions, this institution needs to make an instrument or indicator of the success of S&T and to make a reliable support of information and


[ 103 ]

yang handal sehingga fungsi dan tanggung jawabnya dapat berjalan optimal. Ini cukup penting guna menjaring seluruh informasi terkait IPTEK dari seluruh lembaga riset. Sebaliknya, lembaga riset diharapkan pro aktif memberikan informasi secara akurat, terbuka, dan berkelanjutan dari setiap hasil riset yang telah dihasilkan. Untuk ini juga diperlukan teknologi untuk mempermudah link antar lembaga riset secara online. Data base yang terhimpun sangat penting untuk proses penilaian dan evaluasi terkait status IPTEK ke depan, dan memperkecil terjadinya tumpang tindih penelitian yang memboroskan anggaran negara.

communication systems so that its functions and responsibilities can run optimally. This is quite important to capture all the informations related to S&T from all research institutions. Otherwise, the research institutions are expected to pro-actively provide the accurate informations, openly, and sustainable of any research results that have been generated. This is also necessary for the technology to facilitate the link between research institution online. The collected data base is very important for assessment and evaluation process regarding to the status of S&T in the future and for minimizing the overlapping research that waste the state budget.

Tujuh lembaga riset non kementerian yaitu LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, BIG, BSN dan BAPETEN) dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuh lembaga riset ini dan lembaga riset dari kementerian lainnya kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Proses koordinasi ini cukup penting sehingga memerlukan fasilitas agar lembaga riset tersebut dapat bekerja sama dalam kerangka kebijakan strategis riset nasional.

The seven non-ministerial research institutes : LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, BIG, BSN dan BAPETEN was established and are directly responsible to the president. These seven research institutions and the other ministries coordinate with Ministry of S&T and the university. This coordination process is important enough, that it requires facilities so the research institution can work together in a strategic policy framework for national research. The national research council has made a web-based


[ 104 ]

Dewan Riset Nasional telah membuat media koordinasi berbasis web (www.omrc-drn.or.id)

3 .

Namun web ini belum berjalan secara optimal

media coordination (www.omrc-drn.or.id). But this web has not run optimally yet.

5.2 Domain KONDISI ALAMI SUMBER DAYA AIR

Tuhan telah menciptkan alam ini sedemikian rupa termasuk manusia diciptakan dengan sebaik baik bentuk serta diberi akal untuk mengelolanya. Ada wilayah dengan sumber daya air yang melimpah sementara ada wilayah dengan kondisi kurang air. Namun demikian kondisi tersebut membuat manusia mampu beradaptasi dengan alam melalui berbagai penerapan IPTEK dan inovasi. Bab tiga telah menjelaskan tiga contoh persoalan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang terkait dengan kondisi alami di setiap wilayah. Pertanyaannya adalah IPTEK seperti apa yang diperlukan?

5.2 The Domain of NATURAL OF WATER RESOURCES

God has created this universe in such a way, including the human being who are created in the best form and given an intelligence to manage the universe. There are areas with the abundant water resources while there are also areas with less water resources. However, this conditions make humans are capable to adapt with the nature thru many kinds of the implementation and innovation of S&T. Chapter three has explained the three examples of local issues in the management of water resources in Indonesia related to the natural conditions in each region. The question is what kind of S&T is needed?

RPJMN ke-3 bidang prioritas sarana dan prasarana mencantumkan salah satu isu strategis yang harus dicapai yaitu peningkatan akses air minum dan sanitasi. Tentunya peran IPTEK

The 3rd

RPJMN: infrastructure and facility priority areas include one of the strategic issues that should be achieved, namely to increase in the access of drinking water and

3 OMRC = Open Method of Research Coordination

http://www.omrc-drn.or.id)/




[ 105 ]

dalam hal ini adalah mendukung tercapainya tujuan tersebut dengan mengatasi berbagai permasalahan dalam isu air minum sebagaimana telah diuraikan dalam BAB 3.

sanitation. It is for sure that the role of S&T, in this case, is to support the achievement of the goal to overcome problems in the issue of drinking water as described in Chapter 3.

Di alam, air mengalami perjalanan panjang melalui siklus hidrologi, baik dalam konteks tertutup maupun terbuka. Semua literatur menunjukkan bahwa hampir 90% lebih keberadaan sumber air di muka bumi merupakan air laut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (khususnya untuk air minum) kita perlu mengelola dengan cermat sisa air yang hanya kurang dari 10% dari seluruh air yang ada di muka bumi ini. Jumlah yang terbatas itu tentu mengalami banyak tantangan dan hambatan dalam pengelolaannya. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap air, perbedaan kepen-tingan sektoral, dan perbedaan ketersediaan antar wilayah meru-pakan tiga persoalan besar dalam pengelolaan sumber daya air. Ketiga hal tersebut merupakan permasa-lahan yang harus diatasi dalam konteks domain perilaku masyara-kat yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

In nature, water experiences a long journey through the hydrologic cycle, both in the closed and open context. All of the literature show that nearly 90% and more, the existence of water resources in the surface of the earth is sea water. Therefore, to meet the needs of households (particularly for drinking water), we need to carefully manage the remaining water which is only less than 10% of all water on this earth. This limited number , of course, has many challenges and obstacles in its management. The different view about the water in the society, the different sectoral interests, and the diference of water availability between regions are three major issues in the management of water resources. Those three problems must be resolved in the context of people’s behaviour domains which will be discussed in the next section.

Dalam konteks permasalahan sebagaimana dibahas dalam bab tiga, maka peran IPTEK dapat

In the context of issues which is discussed in chapter three, the role of S&T can be distinguished as


[ 106 ]

dibedakan sebagai berikut: a) Untuk mengatasi persoalan

terbatasnya sumber air, maka diperlukan IPTEK dengan topik penemuan atau deteksi sumber-sumber air potensial, penangkapan atau pemanenan hujan termasuk penyimpanannya, model prediksi perubahan cuaca atau iklim, pemanfaatan dan pengolahan air laut sebagai sumber air baku, perhitungan cermat atau model pembagian air waduk untuk sumber air baku minum, dsb.

follows: a) To overcome the limited water

resources problem, it is needed a S&T with the topic of discovery or detection the potential sources of water, catching or harvesting rainfal including its storage, weather prediction models or climate change, utilization and processing sea water as a source of raw water, accurate calculation or model of water distribution reservoirs for drinking raw water sources, etc.

b) Untuk mengatasi persoalan akses maka kebutuhan IPTEK adalah terkait dengan infrastruktur. Sehingga diper-lukan teknologi pengambilan dan pendistribusian air yang dapat mempersingkat waktu dan memperpendek jarak antara lokasi sumber air dengan permukiman pendu-duk. Portable water treatment merupakan salah satu jenis teknologi yang diperlukan ketika mengahadapi bencana banjir, dimana masyarakat yang terkena musibah kehilangan akses terhadap sumber air minum dan sanitasinya.

b) To overcome the access problem, it is needed a S&T that related to infrastructure. So that it is required a technology retrieval and distribution of water that can shorten the distance between the location of water sources with the housing resident. Portable water treatment is one type of technology which is needed when facing a flood disaster, where the affected communities lost their access of drinking water and sanitation.

c) Untuk masalah lingkungan, IPTEK yang diperlukan dapat

c) To overcome the environmental issues, the


[ 107 ]

dibedakan menjadi dua aspek, yaitu: 1) kebutuhan IPTEK untuk pencegahan kerusakan (preven-tive); dan 2) IPTEK yang diperlukan untuk menangani kerusakan (curative). Kedua aspek tesebut dapat dilakukan secara simultan, mengingat kondisi degradasi sumber daya air di Indoensia sudah sangat memprihatinkan. Teknologi pengolahan tanah untuk daerah-daerah konservasi (resapan air) merupakan salah satu bentuk teknologi pen-cegahan degradasi sumber daya lahan dan air. Penelitian mengenai kesesuaian jenis tumbuhan yang mendukung konservasi air sangat diper-lukan untuk mencegah terjadinya “salah tanam”. Pinus dan kelapa sawit merupakan dua contoh tanaman yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan masalah konservasi air, karena kedua jenis tanaman ini memiliki tingkat evapotran-spirasi dan daya serap air tanah yang tinggi. Ini mengi-ngatkan kita bahwa program reforestasi ataupun reboisasi seharusnya dilakukan secara multisektor sehingga tujuan dan manfaat yang dihasilkan optimal. Dalam konteks kuratif dimana ketersediaan air semakin

required S&T can be divided into two aspects, namely 1) the need of S&T to prevent the damage (preventive); and 2) the need of S&T to handle the damage (curative). Both aspects can be done simultaneously considering the condition of degradation of water resources in Indonesia are very apprehensive. Tillage technology for conservation areas ( water catchment) is one form of the prevention technology degradation of land and water resources. The research on the suitability of plant species that capable to support the water conservation is necessary to prevent “ wrong planting”. Pine and palm oil are two examples of plants that need a further study issues related to water conservation, because these both plants have a high level of evapotranspiration and high soil water absorption. It reminds us that the reforestation programs should be done in multi-sectoral approach so that the goals and benefits will become an optimal result.

In the curative context where the the availability of water is increasingly rare, the use of


[ 108 ]

langka, maka pemanfaatan air olahan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaannya. Teknologi pengolahan air buangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan lainnya dengan standar kualitas yang lebih rendah. Untuk kasus ini diperlukan sosialisasi karena menyangkut kebiasaan, estetika dan budaya masyarakat.

treated water is needed to increase its availability. Wastewater treatment technology can be used to fullfill the other purposes with lower quality standards. For this case, socialization is necessary because it involves the habits, aesthetics, and culture.

Dalam konteks domain karakteristik alami sumber daya alam, maka solusi permasalahan perlu dilakukan dengan memeprtimbangkan konsep alur siklus hidrologi. Gambar 5.10 adalah siklus hidrologi secara tertutup. Sedangkan siklus hidrologi terbuka merupakan pemotongan aliran dari sistem tertutup pada bagian tertentu dari keseluruhan sistem. Aplikasi teknologi dapat diterapkan pada salah satu bagian dari sistem terbuka dalam konteks pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Kehadiran IPTEK dan inovasi diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan sumber air, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air, memperbaiki kualitas air dan sumber air yang telah terkontaminasi, serta meningkatkan keamampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan alam.

In the context domain of the natural characteristics of natural resources, then the solution to the problem need to be done by considering the concept of groove hydrological cycle. Figure 5.10 is a closed hydrological cycle. While open hydrological cycle is cutting the flow of a closed system in certain part of the overall system. The application of technology can be applied to one part of the open system in the context of the management of water resources as a whole. The presence of S&T and innovation are expected to increase the availability of water resources, to improve public access to water resources, to improve water quality and contaminated water sources, as well as to increase the community’s adaptability to the natural changes.


[ 109 ]

Figure 5.10 Closed hydrologic cycle

Sebagai contoh adalah rain harvesting. Teknologi ini digunakan pada siklus terbuka aliran permukaan. Metoda ini memanfaat-kan air hujan dan telah banyak digunakan di seluruh dunia sebagai metoda praktis untuk kepentingan rumah tangga dan pertanian. Kualitas air produk hasil panen air hujan dipengaruhi oleh dimana air hujan tersebut jatuh.

For example is rain water harvesting. It is a technology that used on open cycle of runoff. This method utilizes rain water and has been widely used as a practical method for household and agriculture throughout the world. Quality product of rainwater harvesting is influenced by where it falls.

Hujan di sekitar wilayah padat industri, mungkin akan memiliki kualitas air berbeda dengan tempat lainnya. Oleh karena itu, kualitas udara di sekitarnya perlu dijaga, jika ingin mendapatkan kualitas hasil panen air hujan yang diinginkan.

The Rainfalls around the areas of industries, might have a different quality from the other areas. Therefore, the air quality in its surrounding needs to be maintained if we want to get water quality as desired.


[ 110 ]

Meskipun umumnya kualitas air hasil panen air hujan seperti air hujan yang pada umumnya yaitu bersifat lunak. Namun demikian, kualitasnya tetap hampir selalu lebih baik dari air tanah maupun air permukaan.

Figure 5.11 Simple rain

water harvesting method

Although in general the water quality of harvest rain water is soft like a rainfall. However the quality is still almost always beter than the ground water and surface water

Metoda panen air hujan ini merupakan langkah mencapai swasembada air sekaligus mendorong pemberian apresiasi terhadap air sebagai sumber daya dan juga konservasi air. Efek positif lainnya dari penerapan metode ini adalah mengurangi potensi erosi dan banjir sebagai dampak meningkatnya bangunan dengan membagi air hujan ke dalam tangka-tangki pengumpul.

Rainwater harvesting method is a step in promoting self-sufficiency of water as well as encourages the appreciation of water as a resource and water conservation. The other positif effect of the application of this method is to reduce the potential erosion and flooding as a result of increasing buildings by dividing the rain water into the collecting tanks.

Aplikasi IPTEK lainnya adalah desalinasi air laut. Desalinasi air laut adalah metode pemanfaatan air laut untuk memenuhi kebutuhan air tawar. Konsep ini memandang laut sebagai bank air dari keseluruhan proses siklus hidrologi. Meskipun metoda desalinasi memiliki tingkat daya tarik dan fisibilitas yang rendah (masih dianggap mahal), namun teknologi ini suatu saat menjadi pilihan utama dalam mengatasi kelangkaan air. Seiring

The other S&T application is desalination of sea water. Desalination of sea water is a sea water utilization method to meet the need of fresh water. This concept saw the sea as the water bank of the overall process of the hydrological cycle. Although the method of desalination has a low level of attractiveness and feasibility (still considered expensive), but this technology, someday, will be the first choice in

(Picture by

Courtesy of

Sobirin, 2015)


[ 111 ]

dengan semakin tingginya kebutuhan akan air bersih, Pemerintah perlu menyediakan sumber air bersih yang murah meskipun biaya untuk pengadaan sumber energinya semakin tinggi. Disinilah perlu terus diupayakan peningkatan IPTEK dan Inovasi untuk terus memperbaiki tingkat efektifitas, efisisensi dan ekonomis dari metoda desalinasi air laut. Beberapa metode pendekatan untuk proses desalinasi air laut antara lain ditunjukkan pada Gambar 5.12.

overcoming the water scarcity. Along with the growing need for clean water, the government needs to provide a cheap source of clean water even though the cost of making its energy source is getting higher. Here is where we need to continuously boost S&T and innovation to keep improving the effectiveness, efficiency, and economic of the method of sea water desalination. Several methods of approaches to process sea water desalination are as indicated in figure 5.12

Figure 5.12 Classification of sea water desalination process

(Said, 2015)

Menurut Wanichkorn (2013), salah satu area potensial kerjasama ASEAN bidang IPTEK dan Inovasi yang memiliki tingkat daya tarik dan fisibiitas tinggi adalah pengolahan

According to Wanichkorn (2013), one of the potential areas of ASEAN cooperation in S&T and innovation which has a high level of attractiveness and fisibilities is


[ 112 ]

air buangan. IPTEK dan Inovasi di area ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Dalam konteks siklus hidrologi, perjalanan pemanfaatan air untuk air minum (kebutuhan rumah tangga) mengalami perubahan kualitas (Gambar 5.13). Oleh karena itu pengolahan air buangan diperlukan guna menjaga kualitas air agar tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meskipun kadang-kadang mengalami penurunan derajat kepentingan. Sebagai contoh hasil pengolahan air buangan dari sewerage digunakan untuk penyiraman tanaman, cuci kendaraan, dsb.

wastewater treatment. S&T and innovation in this area is intended to maintain the balance between the need and the availability of water. In the context of the hydrological cycle , the journey of water utilization for drinking water (household) changes in quality. (figure 5.13). Therefore, the wastewater treatment is necessary in order to maintain the quality of water which can still be used to meet human need, though sometimes, its degree of interest decreases. As an example, the results of wastewater treatment of sewerage are used to water plants, to wash vehicles, etc.

Figure 5.13 Quality changes in domestoc use of water

(McGauhey, 1968 with modified in Marganingrum, 2013)


[ 113 ]

Dari uraian diatas, memberikan gambaran bahwa domain karakteristik alamiah sumber daya air sebagai objek pengelolaan memerlukan kehadiran IPTEK. Sejalan dengan kebijakan mengenai Agenda Riset Nasional, maka rekomendasi terhadap domain ini adalah perlu dibuat Grand Design arah pengembangan IPTEK Nasional. Rumusan Grand Design tentu mencakup bidang-bidang pokok yang mendukung kinerja sektoral atau isu strategis nasional. Khusus untuk sektor air, bidang pokok yang dimaksud dapat dikategorikan sesuai dengan rumusan undang-undang sumber daya air sebagai berikut: 1) IPTEK yang focus pada

permasalahan konservasi air 2) IPTEK yang focus pada

pemanfaatan air dan sumber daya air

3) IPTEK yang focus pada bidang pengendalian daya rusak air (mitigasi bencana)

Khusus untuk sektor air minum yang berada di hilir pengelolaan sumber daya air, maka ketiga kategori riset dan pengembangan IPTEK tersebut diatas sudah memenuhi. Ketiga kategori tersebut diatas bermuara pada ketahanan air dimana jika ketahanan air tercapai maka ketahanan di sektor air minum secara otomatis akan tercapai juga.

From the above description, it suggests that the natural characteristics of the domain of water resourse as an object management requires the presence of S&T. A line with the policy of the National Research Agenda, the grand design recommendation for this domain towards the development of S&T is needed to be made. The grand design formulation , of course, covers the key areas that support the performance of sectoral or national strategic issues. Especially for the water sector, the key areas can be categorized in accordance with the formulation water resources law, as follows: 1) S&T which focus on water

conservation issues 2) S&T which focus on water use

and water resources 3) S&T which focus on the field of

control of water damage (mitigation)

Especially for drinking water sector in the downstream of water resources management, the three categories of reasearch and development of S&T as mentioned above has met the requirement. The three categories above to get water security where if it is achieved, the security of drinking water sector will automatically be achieved also.


[ 114 ]

Ada tiga hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan peran IPTEK dalam mencapai tujuan nasional, yaitu: 1) KUALITAS IPTEK yang dihasilkan

anak bangsa 2) KEBIJAKAN Pemerintah baik di

tingkat Pusat maupun Daerah dalam mendukung, mengapresiasi dan memanfaatkan IPTEK dalam negeri

3) ANALISIS yang tepat terhadap kebutuhan pasar yang sebenarnya atau kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi fisik alami, budaya, dan pendidikan.

Berbagai macam invensi dan inovasi IPTEK telah dihasilkan oleh anak bangsa Indonesia. Persoalanannya adalah bagaimana hasil karya IPTEK tersebut dapat digunakan dan mampu untuk menyelesaikan persoalan bangsa sekaligus mampu bersaing ditengah-tengah dunia internasional.

There are three things that affect the sucsess of the role of S&T in achieving the national goals, namely: 1) The QUALITY OF S&T which is

produced by the young people of the nation.

2) The GOVERNMENT POLICY, both central and regional level in supporting, appreciating, and utilizing S&T in the country.

3) The proper ANALYSIS of the actual market needs or people’s needs which affected by many factors, among others: the natural physical condition, culture, and education.

The various kinds of inventions and innovations of S&T have been produced by the young people of Indonesia. The problem is how the work result of S&T can be used and are able to solve the nation’s problems as well as to compete in the international world.

5.3 Domain PERILAKU Domain ini menyangkut perbedaan dalam segala hal, baik perbedaan yang terjadi pada pelaku (dalam hal ini adalah pembuat kebijakan) maupun pelaku pelaksana kebijakan (baik Pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta). Perbedaan

5.3 Domain of BEHAVIOUR This domain concerns the differences in all aspects, both the difference of the subject (in this case, the subject is a policy maker) and the implementer of policy (either the government, the public or private parties). The differences


[ 115 ]

yang merupakan tiga persoalan besar dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana telah disebutkan diatas meliputi: Perbedaan pandangan

masyarakat terhadap air, Perbedaan kepentingan sektoral,

dan Perbedaan ketersediaan air

antar wilayah

that are the three major issues in the management of water resources as mentioned above include: The difference of the society’s

view about water The difference of sectoral

interests, and The difference of the

availability of water between regions

Regulasi dibuat terutama untuk mengharmoniskan dan mengako-modir berbagai perbedaan tersebut diatas. Oleh sebab itu, membuat rumusan sebuah kebijakan nasional perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Perumus perlu menjaring berbagai informasi dari berbagai pihak dan kalangan yang terlibat terutama yang akan terkena dampak secara langsung dari aplikasi kebijakan tersebut, baik di pusat maupun lokal daerah.

Regulation is made especially to harmonize and to accommodate the differences mentioned above. Therefore, to formulate a national policy needs to be done carefully and cautiously. The formulation makers need to encompass a wide range of information from various parties that involved and that will be affected directly from the application of the policy, both at central and local areas.

Perbedaan pandangan masyarakat terhadap kebijakan air atau sumber daya air dapat dipengaruhi oleh pendidikan maupun budaya setempat. Oleh karena itu sangat relevan apabila Pemerintah mele-takkan pendidikan sebagai landasan utama dalam tujuan nasional (lihat Gambar 4.2). Pendidikan akan membuka wawasan masyarakat dan diharapkan mampu mengubah pola pikirnya kearah yang lebih baik.

The difference of society’s view about the Water policy or water resources can be affected by education or local culture. Therefore, it is very relevant if the government puts aducation as the priority base in the national goals (Figure 4.2). Education will open the community’s perseption and education is expected to change the mindset towards the better. Community is expected to


[ 116 ]

Masyarakat diharapkan dapat menghargai dan memberikan apresiasi terhadap air sedemikian rupa, sehingga antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dapat dilakukan secara seimbang. Sebagai contoh adalah penghe-matan air, menyisakan lahan resapan di permukiman, tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan pengolahan air limbah dengan benar, dsb. Perilaku tersebut tentu akan memberikan timbal balik dengan berkurangnya resiko kejadian bencana banjir dan kekeringan.

appreciate and give appreciation to the water in such a way, so that the right and obligation of every citizen can be done in a balancing way. For an example are water saving utilization, giving space for water catchment area in each location of settlements, not littering, implementing wastewater treatment properly, etc. These such behaviours certainly will provide the feedback to reduce risks of flood and drought disasters.

Aplikasi IPTEK sangat perlu memperhatikan tingkat daya terima masyarakat terhadap IPTEK ter-sebut. Oleh karena itu cakupan IPTEK dimulai dari yang sederhana hinggga yang sangat modern atau canggih. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari aplikasi IPTEK yang kurang tepat sehingga menye-babkan pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu proposal riset sudah saatnya dimulai dari apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat (baik masyarakat secara umum, pemerintah, maupun industri).

The application of S&T really need to pay attention to the receptivity of the communities of S&T. Therefore the scope of S&T is started from the simple thing to the modern or sophisticated thing. It really needs an attention to avoid the improper application of S&T and causes an extravagance of the state budget. Therefore the research proposal should start from what is really needed by the community (either general public, government or industry).

Sebuah regulasi pada tataran nasional yang dilengkapi dengan mekanisme operasionalnya hingga ke tingkat daerah merupakan salah

A Regulation at the national level which is equipped with its operational mechanism to the local level is one of the method to


[ 117 ]

satu metode untuk mengakomodir perbedaan kepentingan sektoral. Oleh karena itu sebuah undang-undang atau regulasi pada tataran nasional seharusnya merupakan pemikiran jangka panjang yang relevansinya dapat dipertahankan. Untuk itu membuat dan merumuskannya tidaklah mudah karena diperlukan pemikiran yang cermat dan hati-hati, didukung oleh basis data dan informasi yang valid, dan disertai analisis penilaian jangka panjang. Regulasi seperti ini akan mampu menghadapi berbagai perubahan perkembangan zaman. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi perubahan dalam jangka waktu pendek. Karena hal ini akan berdampak pada mekanisme sistem aktivitas pembangunan, baik di Pusat maupun daerah sekaligus merupakan pemborosan anggaran negara.

accomodate the differences of sectoral interests. Therefore, a law or regulation at the national level should be a long-term thinking that its relevance can be maintained. To create it and to formulate it, is not easy because it requires a careful thought and has to be supported by the database and valid informations, as well as accompanied by the analysis of a long-term valuation. This such regulation will be capable to deal with the changes of the times. So hopefully there will be no changes in short period of time, as this will impact on the mechanism of sistem development activities, both in central and local level and it will waste the state budget as well.

Sedangkan perbedaan ketersediaan air antar wilayah memerlukan kehadiran IPTEK. Konsep mengenai virtual water sebaiknya dapat diaplikasikan dan disosialisasikan di tingkat daerah. Sehingga semua aktivitas pembanguann disesuaikan dengan kondisi sumber daya air setempat. Sebagai contoh, untuk daerah yang wilayahnya memang sulit air, maka sebaiknya sektor pertanian lahan padi sawah yang memerlukan banyak air dihindari.

Meanwhile, the differences in water availability between the regions reguire the presence of S&T. The concept of virtual water should be applied and socialized best at the local level. So that all the development activities can be adjusted with the condition of local water resources. For example, in a region where the area is lack of water, it is better to avoid the agricultural sector of paddy field farming that requires a lot of water.


[ 118 ]

Sebaliknya untuk lokasi wilayah yang melimpah ketersediaan airnya, maka dapat dijadikan pilihan sebagai sentra pertanian padi sawah atau sebagai tempat storage air. Ini memerlukan kedewasaan dari seluruh Pemerintah Daerah tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat setempat. Kerjasama win win solution antar wilayah di sekitarnya sangat dianjurkan menghadapi permasalahan perbe-daan ini. Peran Pemerintah Pusat diharapkan sebagai mediator dalam pola kerjasama antar wilayah. Untuk lokasi yang benar-benar tidak memiliki sumber daya lainnya, maka aplikasi subsidi Pemerintah Pusat sangat diharapkan.

In contrary, in a region that has availability of abundant water, it prefers to be as agriculture centre of paddy farming or as water storage. It requires maturity from all local goverments without ignoring the welfare of the local community. A win win solution cooperation between the regions and its surrounding is highly recommended to face the problems of the differences. For the locations that really do not have other resources, then the application is expected the central government subsidies.

[ 119 ]

UCAPAN TERIMA KASIH AKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1) Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI), khususnya Pusat Penelitian Geoteknologi yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

2) The United States Agency for International Development (USAID) dan The U.S Mission to ASEAN yang telah berperan sebagai sponsor the ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

3) The ASEAN-US PROGRESS yang telah membantu administratif pelaksanaan ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

4) Dr. Ir. M. Hasan, Ir. M. Donny Azdan, MA., M.Sc., Ph.D, Dr. Ir. Haryadi Permana, and Prof. Dr. Ir. Arwin Sabar yang telah memberikan surat rekomendasi untuk mengikuti ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

5) Rekan-rekan di Kementerian RISTEK, khususnya Kedeputian Jaringan IPTEK (Gedung 2 Lantai 20).

6) Semua nara sumber yang telah memberikan data dan informasi dalam penyusunan laporan ini. Beberapa saintis dan pemangku kebijakan tersebut antara lain:

The author would like to say many thanks to: 1) Indonesian Institute of Sciences

(LIPI), especially Research Centre for Geotechnology that giving opportunities to follow ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

2) The United States Agency for International Development (USAID) and The U.S Mission to ASEAN had become as sponsors the ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

3) The ASEAN-US PROGRESS who gave easily for administrative affair to do the work at ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

4) Dr. Ir. M. Hasan, Ir. M. Donny Azdan, MA., M.Sc., Ph.D, Dr. Ir. Haryadi Permana, and Prof. Dr. Ir. Arwin Sabar who have given the letter of recommendations to follow the ASEAN-US S&T Pilot Fellows Program.

5) My colleagues in RISTEK, especially at Deputy of S&T Network (Second Building, 20

th

floor) 6) All of people source who gave

the data and information for preparing this report. Some of scientist and policy maker such as:


[ 120 ]

Dr. Ir. Arie Setiadi M., M.Sc. The administration director of Water Resources, Directorate General of Water Resources-Ministry of Public Works

Dr. Teguh Rahardjo Expert Member of Ministry of Research and Technology (RISTEK) on Security and Defence Field

Dr. Ir. Agus Sediadi, MSi Deputi Assistant for Science and Technology Data Information

Dr. Widianto Head of Secretariat of National Water Resources Council

Sri Sudjarwati, ST., MT. Head of Sub Division Planning and Program-Secretariat of National Water Resources Council

Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MS Head of Quality of Water Environment, Water Resources Research Centre on Ministry of Public Work and Housing

Ir. H.M. Zainal Fatah Head of the sub-directorate of Raw Water Irrigation and Swamp Directorate of Water and Irrigation National Planning and Development Agency (BAPPENAS)

Ir. H. Rama Boedi, M.Si, IPU - Executive Member of Indonesia Profesional Certification

Authority, - Head of Quality Control at The Institution of Engineers

Indonesia, - Chairman of Supervisory Board at Wastewater

Management Enterprise City of Jakarta, and - Expertise on Water Supply System


[ 121 ]

Ir. Oloan Simatupang, M.Eng Head of Sub Directorate of Technical Planning-Directorate General of Human Settlements Directorate of Water Supply Development

Meike Kencanawulan Head of Sub Directorate of Invesment-Directorate General of Human Settlements Directorate of Water Supply Development

Tyas Mami, ST., MT Head of Investment Analysis Region 1 Section - Directorate General of Human Settlements Directorate of Water Supply Development

Hasna Widiastuti, ST., M.Eng Head of Sub Policy and Invesment Facilitation-Centre of Strategic Study Secretariate General of Ministry of Public Work and Housing

Nunung Nurhajati, ST. PAM JAYA – Jakarta

Ir. Ida Narulita Senior researcher at Research Centre for Geotechnology-Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Dr. Jakobis Johanis Messakh Lecturer at Nusa Cendana University (Previously was student at ITB)


[ 122 ]

[ 123 ]

PUSTAKA

REFERENCES

Agustin, Rina. 2015. Correspondence by email with Secreatriate of

BPPSPAM. Aldrian, E. 2000. Pola Hujan Rata-Rata Bulanan Wilayah Indonesia;

Tinjauan Hasil Kontur Data Penakar Dengan Resolusi ECHAM T-42. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, Vol. 1, No. 2. 113-123.

Azdan, Donny. 2011. Overview of Indonesia Water System and Policies. The Material was presented at the Workshop Sustainable Water Management. Jakarta, December 13

rd, 2011

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). 2012. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2011.

Boedi, Rama. 2015. Discussion face to face about SPAM beyond that be held in BNSP Office Building on February 10

th, 2015

DITPAM (Direktorat Pengembangan Air Minum). 2014. Arah Kebijakan dan Pengembangan Air Minum 2015-2019. Seminar Nasional Tantangan Pengembangan Air Minum Dalam Rangka Mencapai Target Cakupan Akses Layanan 100 % 2019, IATPI- ITB, Bandung 18 Desember 2014.

DITPAM*. 2014. Kemajuan Penyiapan SPAM Regional Metro Bandung (Bandung Selatan). September 2014

Global Water Partnership (GWP). 2001. Integrated Water Resources Management. GWP Box, Stockholm, Sweden.

Indarto. 2010. Hidrologi Operasional. Penerbit Andi, Yogjakarta. Kodoatie, R.J and Basoeki, M., 2005. Kajian UU Sumber Daya Air. Penerbit

ANDI, Yogyakarta. Kodoatie, R.J dan Sjarief, R. (2010): Tata Ruang Air. Penerbit ANDI

Yogyakarta. LIPI. 2014. Buku Saku Indikator IPTEK Indonesia 2014. Pusat Penelitian

Perkembangan IPTEk (Pappitek)-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Marganingrum, Dyah. 2013. Manajemen Sumber daya Air Terpadu “Waduk Saguling) dalam Rangka Pengembangan Air Baku SPAM Regional Cekungan Bandung. Disertasi-Program Studi Teknik LIngkungan ITB

Messakh, J.J, Arwin, Hadihardadja, I.K, Duppe, Z. 2013. Impact of Climate Change on Hydrology Regime and Sustainability of Water Availability in Semi-Arid Region, West Timor. (International Proceeding: Book 3 The Second International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment; ISBN: 978-979-98278-4-5; page: 91-101)

http://wxmod.bppt.go.id/HPSTMC/vol1/pdf/vol1no2-01.pdf

http://wxmod.bppt.go.id/HPSTMC/vol1/pdf/vol1no2-01.pdf


[ 124 ]

Messakh, Jakobis Johanis. 2014. Optimalisasi Waduk Tilong dalam rangka Pengembangan SPAM Regional Kupang, di kawasan Semi-Arid Indonesia. Disertasi-Program Studi Teknik LIngkungan ITB

Munir, Moch. 2003. Geologi Lingkungan. Bayu Media Publishing, Malang-Indonesia

Narulita, I., Djuwansah, M.R., Rahmat, A., Suprapto, T.A., Rahayu, R., dan Rahyu, H.W. 2014. Evaluasi Daya Dukung Sumber Daya Air Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil: Studi Kasus DAS Cerucuk, Pulau Belitung. Laporan Akhir Kumulatif Program Kompetitif LIPI, Tahun Anggaran 2012-2014.

Narulita, I., Rahmat, A., dan Maria, R. 2008. Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk Menentukan Daerah Prioritas Rehabilitasi di Cekungan Bandung. Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan, Jilid 18 (1), 23-35.

Notodarmojo, Suprihanto. 2014. Strategi Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum. Seminar Nasional Tantangan Pengembangan Air Minum Dalam Rangka Mencapai Target Cakupan Akses Layanan 100 % 2019, IATPI- ITB, Bandung 18 Desember 2014.

Rahardjo, Teguh. 2015. Informal Discussion held directly with his expertise as Expert Member of Ministry of Research and Technology (RISTEK) about S&T and Leadership in BPPT 2

nd Building on January 13

rd, 2015

Sanin, Bunasor. 2011. Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik: SUatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis. IPB Press, Bogor-Indonesia

Schenk, C. 2009. A System Model for Water Management. Environmental Management, 43, 458–469. © Springer Science +Business Media.

Simatupang, Oloan. 2015. Directly Discussion about SPAM Policy that be held in DITPAM Office on February 16

th 2015

Susilawati, C.L and Tunggul, S. 2011. Model Development of Rainwater Management for Agricultural Decision Support System in Semi Arid Area. Civil Engineering Dimension, Vol.13 No2, September 2011, 107-112

Susilawati. 2006. Konservasi Tanah dan Air di Daerah Semi Kering Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Teknik SIpil, Vol.III No. 1, Januari 2006:33-43

Tamin, Ofyar Z. 2001. Konsep Pengembangan SIstem Transportasi Wilayah di Era Otonomi Daerah: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Materi Seminar Nasional oleh Departemen Dalam Negeri dan Bappenas, Jakarta, 26 November 2001.


[ 125 ]

Tampubolon, Leonard. 2014. Strategi Penguranagn Ketimpangan dalam RPJMN 2015-2019. Dialog Kebijakan dan Training Advokasi Ketimpangan, Yogyakarta, 10-15 Februari 2015 yang diselenggarakan oleh BAPPENAS.

Wangsaatmaja, S. 2004. Dampak Konversi Lahan Terhadap Rezim Aliran Air Permukaan Serta Kesehatan Lingkungan (Suatu Analisis Kasus DAS Citarum Hulu). Disertasi – Program Studi Teknik Lingkungan ITB.

Wanichkorn, Kanchane. 2013. Science, Technology, and Innovation (STI) for a Competitive, Sustainable and Inclusive ASEAN. International Focus Group Meeting “Integrated Foresight for Sustainable Economic Development and Eco-Resilience in ASEAN Countries”. Thailand, January 17

th 2015.

Widiyono, W., Abdulhadi, R., dan Lidon, B. 2006. Erosi dan Pendangkalan Embung di PUlau Timor-NTT (Studi KasusEMbung Oemasi-Kupang dan EMbung Leosana-Belu). Seminar Nasional LImnologi, Jakarta- 5 September 2006

Zakaria, Salamah and Wright, Helena. 2013. Water-Energy-Food Nexus. Policy Dialogue on Science, Technology, and Innovation (STI): Strengthening the ASEAN Community trough STI Collaboration, 9-10

th

November 2013, Bangkok.

Download:

Firdausy, Carunia Mulya. 2013. Membangun Riset Nasional. Harian Kompas Online, 8 April 2013

Jatmiko, Bambang Priyo. 2015. MK Batalkan UU SUmber Daya Air, Swasta Tidak Boleh Kuasai Pengelolaan Air. http://new.metrotvnews.com-download: 18 Februari 2015

Maskur, Fatkhul. 2015. Mengembalikan Kedaulatan Negara Atas Air. http://industri.bisnis.com-download:

Said, Nusa Idaman. 2015. Pengolahan Payau Menjadi Air Minum dengan Metode Reverse Osmosis. Download: www.kelair.bppt.go.id/ Publikasi/Buku Air Minum/Bab10RO

http://new.metrotvnews.com-download/

http://new.metrotvnews.com-download/

http://industri.bisnis.com-download/

http://www.kelair.bppt.go.id/%20Publikasi/Buku

http://www.kelair.bppt.go.id/%20Publikasi/Buku


[ 126 ]

Dyah MARGANINGRUM graduated from Environmental Engineering

Department at Bandung Institute of Technology (ITB), West Java Province-Indonesia in 1996. After graduate, she has joined Indonesian Institute of Sciences (LIPI) as a researcher staff at Research Centre for Geotechnology

since 1999 until now. She has strong interest in water and water resources management research. She continued her study at Management Industry for Master Degree and Environmental Engineering Department for Doctoral Degree at Bandung Institute of Technology (ITB) in 2000 and in 2013 respectively. Her dissertation is about The Integrated Water Resources Management of Saguling Reservoir in Order to the Development of Regional SPAM in Bandung Basin. In working, she research about water and correlated water and management such as water pollution, water

poverty, water and spatial planning, etc. In her group research, she usually uses the Geographic Information System (GIS), depth interview, and statistic as a tool analysis. She also uses a water quality laboratory to analysis of water quality. She followed the ASEAN-US S&T Fellows Pilot Program because she wanted to get the new experiences, new friends and colleagues, and new environment. But the most important of them she wanted to develop her capacity building and networking with other science that different major and different country.

final report - laporan akhir - · pdf filekelembagaan, serta kotribusi iptek yang berbeda....

Documents