hasil kongres iv 09

TEAM WORK KONGRES MAHASISWA VI MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

Periode 2009Sekretariat : Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang Telp 08983335189 (SC UIN

Malang)

KETETAPAN NO: 01/TW-KMF VI/MPM-FE/ VI/ XII/2009

TentangAGENDA ACARA KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANGPERIODE 2009

Bismillahirrahamanirrahiim.Dengan rahmat, taufiq hidayah dan inayah Allah SWT, Kongres Mahasiswa Fakultas VI Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar rangkaian kegiatan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka perlu untuk menetapkan Ketetapan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakutas Ekonomi UIN Maliki Malang tentang Agenda Acara.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. PP No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Status

STAIN menjadi UIN Malang.4. Peraturan Mentri Agama RI No. 5 Tahun 2005 Tentang STATUTA

UIN Malang.5. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/253/2007 Tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI6. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/PP.00.9/134/2007 Tentang

Pedoman Kemahasiswaan UIN Malang.

Memperhatikan : Pembahasan Agenda Acara Kongres Mahasiswa Fakultas VI

Memutuskan

Menetapkan : 1. Agenda Acara Kongres Mahasiswa Fakultas VI sebagaimana terlampir.

2. Ketetapan ini akan ditinjau ulang bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith ThorieqDitetapkan di : MalangPada tanggal : 09 Desember 2009Jam : 15.20




Malang)

PIMPINAN SIDANGTENTANG AGENDA ACARA KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK MALANG

Ahda Saiful Aziz

KetuaAyu Rosida

Sekretaris

Tembusan disampaikan kepada:1. Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi2. Yth. Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi




Malang)

3. Yth. Seluruh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang




Malang)

Agenda AcaraKongres Mahasiswa Fakultas VI

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2009

Hari / tanggal Waktu Agenda Acara Penanggung JawabRabu, 09

Desember 200915.00 – 15.15 Pembukaan Team Work15.15 – 15.30 Sidang Pleno I (Agenda Acara) Presidium Sidang15.30 – 16.00 Sidang Pleno II

Tatib Kongres Mahasiswa VI UIN Maliki Malang

Presidium Sidang

16.00 – 17.00 Laporan Pertanggung Jawaban SEMA –FE Ketua SEMA-FE

17.00 – 18.00 ISHOMA ALL18.00 – 18.30 Tanggapan dan Pembacaan Hasil Laporan

Pertanggung Jawaban (LPJ)Presidium Sidang

18.30 – 19.30 Clearing/ Laporan Kegiatan DPM-FE Ketua MPM-FE

19.30 – 14.00 Istirahat Team WorkKamis ,10

Desember 200914.00 – 14.30 Sidang Pleno III (Acuan Kerja) Presidium Sidang14.30 – 15.30 Sidang Pleno IV (Peraturan Organisasi ) Presidium Sidang15.30 – 16.30 Sidang Pleno V (Rekomendasi ) Presidium Sidang16.30 - 17.00 Penutup Team Work




Malang)

KETETAPAN NO.: 02/TW-KMF VI/MPM-FE/ VI/ XII/2009

TentangTATA TERTIB KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANGPERIODE 2009



2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka perlu untuk menetapkan Ketetapan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakutas Ekonomi UIN Maliki Malang tentang Tata Tertib .

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. PP No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Status

STAIN menjadi UIN Malang.4. Peraturan Mentri Agama RI No. 5 Tahun 2005 Tentang STATUTA

UIN Malang.5. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/253/2007 Tentang



Memperhatikan : Pembahasan Tata Tertib Kongres Mahasiswa Fakultas VI

Memutuskan

Menetapkan : 1. Tata Tertib Kongres Mahasiswa Fakultas VI sebagaimana terlampir.







Malang)

PIMPINAN SIDANGTENTANG AGENDA ACARA

KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VIMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK MALANG

Ahda Saiful AzizKetua

Ayu RosidaSekretaris





Malang)





Malang)

TATA TERTIB KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PERIODE 2009

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Musyawarah ini diberi nama Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF) VI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Musyawarah ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan kesederhanaan serta Ukhuwah Islamiyyah yang berasaskan demokrasi dan pertimbangan rasional

3. Kongres Mahasiswa VI ini memegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB IITUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

1. Mengevaluasi kinerja SEMA-Fakultas dan HMJ di Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Periode 2009

2. Menyusun dan menetapkan acuan kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2010

3. Menetapkan Peraturan Organisasi Lembaga Legislatif dan Eksekutif Mahasiswa Fakutas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Mengambil keputusan-keputusan yang berkenaan dengan lembaga Legislatif dan Eksekutif ditingkatan Fakultas.

BAB IIIPESERTAPasal 3

Peserta Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari peserta penuh dan peserta tidak penuh

Pasal 4

1. Peserta penuh adalah - Utusan anggota MPM-F Ekonomi UIN Maliki Malang - Utusan masing-masing Lembaga Eksekutif Fakultas Ekonomi UIN

Maliki Malang2. Peserta tidak penuh terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi yang tidak

menjabat sebagai pengurus lembaga Eksekutif dan Legislatif.




Malang)

BAB IVKEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 5KEWAJIBAN PESERTA

1. Setiap peserta penuh dan tidak penuh wajib mentaati semua peraturan

dan tata tertib Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Setiap peserta penuh dan tidak penuh wajib menjaga ketertiban dan kebersihan demi suksesnya penyelenggaraan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Setiap peserta wajib meminta izin kepada pimpinan sidang ketika akan meninggalkan ruangan.

Pasal 6HAK PESERTA

1. Peserta penuh mempunyai hak bicara, dan hak suara2. Peserta tidak penuh hanya mempunyai hak bicara

Pasal 7SANKSI BAGI PESERTA

Apabila ada peserta sidang yang melanggar pasal 5 dan 6 maka akan dikenakan sanksi:

1. Diberi teguran2. Apabila setelah 3 kali diberi teguran, maka akan dicabut hak suara

berdasarkan persetujuan forum3. Apabila ayat 2 tidak diindahkan maka dikeluarkan dari sidang atas

persetujuan forum

BAB VTATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 8Persidangan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari Sidang Pleno.

Pasal 9Sidang pleno Kongres Mahasiswa Fakultas VI terdiri dari:1. Pleno I (Pembahasan Agenda Acara 2. Pleno II (Tata Tertib Kongres Mahasiswa VI )3. Pleno III ((Pembahasan tentang Acuan Kerja)4. Pleno IV ( Pembahasan tentang PO dan PPTA )5. Pleno V (Rekomendasi )

BAB VIPIMPINAN SIDANG

Pasal 10




Malang)

1. Pimpinan sidang dapat diturunkan jika melanggar tata tertib persidangan atau diganti dengan persetujuan forum.

2. Pimpinan sidang dipilih berdasarkan kesepakatan forum.Pasal 11

KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG1. Mengatur jalannya sidang agar tertib dan lancar2. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda serta meluruskan

pembicaraan-pembicaraan agar sesuai dengan agenda sidang3. Mengumumkan setiap keputusan yang diambil 4. Memberikan peringatan atau mengeluarkan peserta sidang yang

melanggar tata tertib persidangan.

Pasal 12HAK PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan sidang berhak memberikan izin kepada peserta sidang yang akan meninggalkan forum.

2. Pimpinan sidang berhak mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan disetujui oleh forum

3. Pimpinan sidang berhak memberi penjelasan terhadap pertanyaan.

BAB VIITATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 131. Semua keputusan yang diambil secara aklamasi dengan jalan

musyawarah untuk mufakat2. Jika ayat 1 tidak tercapai maka diadakan lobying3. Jika ayat 2 tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara voting. 4. Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan voting diperoleh hasil

yang sama, maka sidang dipending tiga menit dan diadakan voting lagi.

Pasal 14Quorum

1. Sidang dinyatakan sah apabila memenuhi quorum2. Sidang memenuhi quorum bila dihadiri 2/3 dari peserta penuh3. Apabila sidang tidak memenuhi quorum, maka sidang ditunda selama

10 menit4. Apabila ayat 3 tidak tercapai maka sidang dapat dilanjutkan dengan

persetujuan forum.

BAB VIIIATURAN TAMBAHAN

Pasal 15Hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan belum diatur dalam ketetapan ini, maka akan diatur kemudian oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang.

Pasal 16

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq




Malang)

Di tetapkan di : MalangPada Tanggal : 09 Desember 2009Pukul : 16.04

PIMPINAN SIDANG TATA TERTIB KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PERIODE 2009



KETETAPANNO.: 03/TW-KMF VI/MPM-FE/ VI/ XII/2009

TentangACUAN KERJA

KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PERIODE 2009



2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka perlu untuk menetapkan Ketetapan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakutas Ekonomi UIN Maliki Malang tentang Acuan Kerja.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. PP No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Status STAIN menjadi UIN Malang.4. Peraturan Mentri Agama RI No. 5 Tahun 2005 Tentang

STATUTA UIN Malang.5. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/253/2007 Tentang





Malang)


Memperhatikan : Pembahasan Acuan Kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Memutuskan

Menetapkan : 1. Acuan Kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagaimana terlampir.




PIMPINAN SIDANGTENTANG ACUAN KERJA








Malang)

Tembusan disampaikan kepada:1. Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi2. Yth. Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi3. Yth. Seluruh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang




Malang)

ACUAN KERJAMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA


PERIODE 2009

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Yang di maksud dengan acuan kerja MPM-F Ekonomi UIN Malang adalah landasan dan aturan-aturan dalam menjalankan tugas Anggota MPM-F Ekonomi UIN Malang.

BAB II TUGAS, HAK DAN WEWENANG

Pasal 2Tugas

Sebagai Lembaga legislatif tingkatan Fakultas, maka MPM-F bertugas :1. Mengawasi dan mengontrol Lembaga Eksekutif tingkatan Fakultas Ekonomi2. Menyerap dan mengakomodir segala aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan menyalurkan

kepada pihak yang terkait.3. Memperjuangkan hak-hak mahasiswa secara maksimal dan progresif.4. Menyelenggarakan persidangan yang ada di MPM-F.

Pasal 3Hak dan Wewenang

1. Meminta laporan pertanggung jawaban Eksekutif, baik kegiatan ataupun kepengurusan.2. Meminta laporan hasil Rapat Kerja Eksekutif3. Mendapatkan surat pemberitahuan setiap kegiatan yang di lakukan Eksekutif .4. Memberikan masukan / usulan kepada Eksekutif.5. Bila lembaga Eksekutif tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari amanat KMF

Ekonomi UIN Maliki malang, maka :a) MPM-F berwenang dan berkewajiban untuk mengeluarkan memorandum I dengan batas

waktu 1 bulan.b) Jika kemudian hari Lembaga Eksekutif tetap melakukan kekeliruan pada persoalan yang

sama, maka MPM-F berwenang dan berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum II dengan batas waktu 2 Minggu.

c) Jika setelah 2 Minggu Lembaga Eksekutif tetap belum melakukan perbaikan, maka MPM-F dapat mengadakan KMFLB untuk membekukan kepengurusan.

Pasal 4Sanksi

Apabila ada Anggota MPM-F yang tidak mengikuti sidang tiga kali, maka ketua MPM-F berhak untuk memberikan surat peringatan kepada partai yang mendelegasikan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari partai yang mendeligasikan dalam jangka waktu 2 Minggu, maka kebijakan sepenuhnya di serahkan kepada ketua MPM-F.

Pasal 5Pergantian Antar Waktu ( PAW )

1. Anggota MPM-F yang telah di PAW tidak dapat di masukkan ke dalam ke anggotaan MPMlagi.

2. PAW di lakukan maksimal 2 kali dalam satu periode.




Malang)

Pasal 6Rangkap Jabatan

Anggota MPM-F tidak dapat merangkap jabatan di Eksekutif ataupun Legislatif yang lain kecuali UKM.

BAB IIIATURAN TAMBAHAN

Pasal 7Hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan belum di atur dalam ketetapan ini, maka akan di atur kemudian hari berdasarkan Sidang Anggota MPM-F.

Pasal 8Undang-undang ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallohul Muwafiq Ilaa Aqwamith ThariqDi tetapkan di : MalangPada tanggal : 10 Desember 2009Pukul : 15.12

PIMPINAN SIDANG TATA TERTIB KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI



PERIODE 2009






Malang)

KETETAPAN NO.: 04/TW-KMF VI/MPM-FE/ VI/ XII/2009

TentangPERATURAN ORGANISASI



PERIODE 2009



2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka perlu untuk menetapkan Ketetapan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakutas Ekonomi UIN Maliki Malang tentang Peraturan Organisasi.






Memperhatikan : Pembahasan Peraturan Organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Memutuskan

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagaimana terlampir.







Malang)

PIMPINAN SIDANGTENTANG PERATURAN ORGANISASI









Malang)





Malang)

PERATURAN ORGANISASIDAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

LEMBAGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

I.PendahuluanI.1 Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada system administrasi yang diterapakan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan system administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya system administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraaan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban actual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara komprehensif dari tingkat pengurus SEMA-F sampai HMJ.

I.2 PengertianPedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA)adalah serangkaian aturan

mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi ynag meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi.

I.3 Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk: 1.3.1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan

admnistrasi disemua tingkatan organisasi. 1.3.2. Menyelengarakan pola system pengorganisasian pada bidang kesekretariatan disemua

tingkatan organisasi.1.3.3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat

dan kegairahan berorganisasi dikalangan anggota

1.4. LandasanPedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada:

1.4.1. Tri Dharma Perguruan Tinggi1.4.2. STATUTA UIN Maliki Malang1.4.3. AD/ART RM UIN Maliki Malang

II.Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi2.1. Pedoman Umum2.1.1. Surat

Yang dimaksud dengan surat dalam pedoman umum ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis di atas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

2.1.1.1. Sistematika Surat




Malang)

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut:a. Nomor surat, ditulis Nomor.b. Lampiran surat, disingkat Lamp.c. Perihal surat, disingkat Hal.d. Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.e. Kata pembuka Surat, “Assalamua’Alaikum….”f. Kalimat Pengantar, “Salam Silaturrahmi….”g. Maksud surath. Kata penutup, “Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq ” dan atau “Billahi

Taufiq Wal Hidayah……..” diberi garis bawah dan dibawahnya “Wassalamu’alaikum……”

i. Tempat dan tanggal pembuatan surat.j. Nama penurus organisasi beserta jabatan.k. Jika yang mengeluarkan surat adalah kepanitiaan, maka nama kepanitiaan ditambah

diatas tingkat pengurua organisasi.l. Tulisan sesuai dengan lembaga masing-masing.

2.1.1.2. Bentuk SuratSeluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk

block style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatanganan surat berada di tepi yang sama.

2.1.1.3. Jenis SuratSurat-surat resmi organisasi dikelompokkan ke dalam dua jenis surat, yakni

Umum dan Khusus. Surat Umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis di kalangan internal maupun eksternal organisai. Dan Surat Khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk hukum normative dan landasan pijak organisatoris.

2.1.1.4. Kertas SuratSeluruh surat diketik di atas kertas berukuran folio berat 70 atau 80 gram dan

bekop (kepala surat). Kop berisikan: a. Lambang Fakultas Ekonomi di samping kiri Tulisan “Majelis Permusyawaratan

Mahasiswa” menggunakan huruf Kapital dengan font: Lucida Sans dan atau sejenisnya yang mudah dibaca diletakkan paling atas.

b. Tulisan berupa tingkat kepengurusan (MPMF, SEMA-F atau HMJ) menggunakan huruf capital dengan font: Lucida sans dan atau sejenisnya yang mudah dibaca, ukuran 14.

c. Nama fakultas “Fakultas Ekonomi” menggunakan huruf kapital dengan font: Lucida sans, ukuran 12 dan atau sejenisnya yang mudah dibaca, diletakkan di bawah tulisan Tingkat kepengurusan.

d. Nama kampus “Universitas Islam Negeri” ditulis capital dengan font: Bookman Old Style, ukuran 14 diletakkan dibawah nama Fakultas.

e. Periode Kepengurusan dengan font: Bookman Old Style ukuran 14, dicetak tegak.

f. Dan alamat organisasi




Malang)

g. Untuk kop surat kepanitiaan, sesuai dengan prosedur di atas, namun tulisan “Majelis Permusyawaratan Mahasiswa” diganti dengan “Team Work/Panitia…………….”.Contoh:

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWAFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Periode 2009 Sekretariat : Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang Telp 08983335189 (SC UIN

Malang)

2.1.1.5. Nomor SuratSeluruh surat resmi organisasi disemua tingkatan memiliki nomor yang terdiri

atas:a. Nomor urut surat.b. Jenis surat.c. Instansi pembuat surat d. Bulan pembuatan surat.e. Tahun pembuatan surat.

2.1.2. Stempel2.1..2.1. Bentuk Stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk segi lima.2.1.2.2. Ukuran Stempel

Stempel resmi organisasi berukuran Diameter: 3,5 cm.2.1.2.3. Tulisan Stempel

Stempel resmi organisasi berisi:a. Tulisan Ulul Albab sebagaimana tertera pada lambang UIN Malang Malang di

tengah lingkaranb. Tulisan melingkar:

(1) Tingkatan kepengurusan dan nama Fakultas mengelilingi lambing UIN Maliki Malang

(2) Nama Kampus mengelilingi tingkat kepengurusan dibawah nama fakultas.

2.1.2.4. Tinta StempelSeluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink)

warna biru.

2.1.3. Buku Agenda2.1.3.1. Ukuran Buku

Pada dasarnya selurh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

2.1.3.2. Model BukuBukuagenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat

masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:




Malang)

a. Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom:(1) Nomor urut pengeluaran(2) Nomor surat(3) Alamat surat(4) Tanggal surat

a) Tanggal pembuatanb) Tanggal pengiriman

(5) Perihal surat(6) Keterangan

2.1.4. Buku Kas2.1.4.1. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

2.1.4.2. Model Buku KasBuku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi

menggunakan model buku kas yang terdiri atas kolom:a. Nomor urutb. Tanggalc. Uraiand. Debete. Kreditf. Saldog. Keterangan

2.1.5. Buku Inventarisasi2.1.5.1. Ukuran Buku Inventarisasi

Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran yang sesuai dengan kolom yang diperlukan.

2.1.5.2. Model Buku InventarisasiBuku Inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku

yang terdiri atas kolom:a. Nomor urutb. Nama barangc. Merk barangd. Tahun masuke. Jumlah barangf. Keadaan barangg. Keterangan

2.1.7. Jas/AlmamaterAlamamater yang dijadikan sebagai almamater resmi organisasi adalah almamater kampus UIN Maliki Malang, atau PDH (Pakaian Dinas Harian)

2.2. PEDOMAN TEKNIS2.2.1 Surat2.2.1.1 Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat

terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.




Malang)

2.2.1.2 Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinanaya buat file atau diarsip

2.2.1.3 Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai denagn titik dan bukan dengan garis

2.2.1.4 Setiap penomoran surat menagndung 7 item kode yaitu:a. Nomor Suratb. Jenis dan Kode Surat(1) Surat Biasa; surat yang dibuat oleh pengurus untuk keperluan Organisasi seperti: surat permohonan, peminjaman,dll. Ditandai dengan kode: SB(2) Surat Undangan; surat yang dibuat pengurus untuk mengundang personal ataupun lambaga. Ditandai dengan kode: SU(3). Surat Keputusan; surat yang dibuat untuk mengesahkan setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengurus. Ditandai dengan kode: SK(4) Surat Instruksi; surat yang dibuat untuk menginstruksikan lembaga ataupun personal. Ditandai dengan kode:SI(5) Surat mandat; surat yang dibuat untuk mendelegasikan anggota. Ditandai dengan kode: SM(6) Surat keterangan jalan; digunakan untk keperluan anggota yang mengadakan bepergian mengatas namakan lembaga tersebut dari pengurus. Ditandai dengan kode: SKJ c. Nomor urut jenis surat

Ditulis dengan tiga angka, contoh: 001d. Nomor urut periode kepengurusan Ditulis dengan huruf romawie. Tingkat Kepengurusan

1) Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi disingkat MPM-FE

2) Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi disingkat SEMA-FE3) Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen disingkat HMJ-M4) Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi disingkat HMJ-A5) Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankkan Syariah disingkat HMP-PS

g. Bulan SuratKode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan dan ditulis dengan angka biasa

h. Tahun SuratKode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya suratcontoh

Surat Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa FakultasNomor :001.SK.004. MPM-FE.IV.05.2009001 : Nomor urut surat keluar ke-1SK : Jenis surat (surat keputusan)004 : Surat keputusan ke-4MPMF : Pengurus majelis permusyawaratan mahasiswa fakultasIV : Periode kepengurusan04 : Bulan diterbitkannya surat (bulan Mei)2009 : Tahun pembuatan surat

1.2.1.5. Seluruh jenis surat keluar khusus selain SK kepanitiaan, wajib memberikan tembusan.




Malang)

1.2.1.6. Untuk kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana berikut

1.2.1.7. Penandatanganan seluruh jenis surat harus menggunakan tinta warna hitam.2.2.2. Stempel2.2.2.1. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat

mungkin agar tertera di samping kiri sekretaris atau ketua dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan

2.2.2.2. Pengurus yang berwenang stempel adalah ketua dan sekretaris2.2.2.3. Pembuatan stempel kepanitian diserahkan sepenuhnya kepada pengurus dan panitia

2.2.3. Buku Agenda

2.2.3.1. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.

2.2.3.2. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan di atas meja kerja, terutama jika sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instasi lain.

2.2.3.3. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun ke dalam berjumlah 5 ( lima ) kolom.

A. Agenda surat keluar

No Tanggal Nomor Surat Perihal Keterangan

B. Agenda surat masuk

No Tanggal Nomor Surat Perihal Keterangan




Malang)

2.2.4. Buku Kas

2.2.4.1. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan peneriamaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku kas.

2.2.4.2. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam buku kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana di bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

2.2.4.3. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan buku kas adalah bendahara /wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

2.2.4.4. Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

2.2.5. Buku Inventarisasi

2.2.5.1. Buku unventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

2.2.5.2. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 8 kolom, seperti berikut ini:

No Nama BarangThn

PembelianMerk Jumlah Keadaan Jumlah Keterangan

2.2.5.3.Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekjend/sekretaris umum/sekretaris di semua tingkatan organisasi.

III. PENUTUP

3.1. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagaiman mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan pedoman ini secara sungguh-sungguh.

3.2. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini, akan diatur kemudian oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi.




Malang)

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith TharieqDitetapkan di : MalangPada tanggal : 10 Desember 2009Jam : 16.07

PIMPINAN SIDANG PERATURAN ORGANISASI

DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANGPERIODE 2009






Malang)

KETETAPAN NO : 05/TW-KMF VI/MPM-FE/ VI/ XII/2009

TentangREKOMENDASI



PERIODE 2009



2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka perlu untuk menetapkan Ketetapan Kongres Mahasiswa Fakultas VI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakutas Ekonomi UIN Maliki Malang tentang Rekomendasi.






Memperhatikan : Pembahasan Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Memutuskan

Menetapkan : 1. Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagaimana terlampir.



Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith ThorieqDitetapkan di : MalangPada tanggal : 10 Desember 2009 Jam : 17.45




Malang)

PIMPINAN SIDANGTENTANG REKOMENDASI

KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VIMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK MALANG

Ahmad FuadiKetua






Malang)





Malang)

REKOMENDASI KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PERIODE 2009

Fakultas Ekonomi1. Mengupayakan ruangan untuk HMJ yang baru terbentuk.2. Mempercepat turunnya SK Kepengurusan untuk pengurus yang baru terpilih.

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa1. Merealisasikan pembentukan HMJ Akuntansi dan Perbankan Syariah. 2. Mengoptimalkan fungsi MPM.

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi1. Mampu menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi.2. Memaksimalkan kinerja pengurus SEMA dan HMJ yang baru.3. Segera meminta Laporan Kegiatan pasca Kegiatan.

Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi.1. Mengangkat dan memilih pengurus diprioritaskan seseorang yang mempunyai

loyalitas dan komitmen terhadap SEMA FE.2. Menata dan memperbaiki administrasi.3. Adanya kaderisasi sebagai upaya regenerasi.4. Membuat pusat tongkrongan sebagai pusat informasi dan konsolidasi antar sesama

mahasiswa Fakultas ekonomi.5. Meningkatkan komunikasi terhadap pihak Fakultas.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith TharieqDitetapkan di : MalangPada tanggal : 10 Desember 2009Jam : 17.45

PIMPINAN SIDANGREKOMENDASI KONGRES MAHASISWA FAKULTAS VI



PERIODE 2009

Ahmad FuadiKetua





Malang)

hasil kongres iv 09

Documents

tatib kongres mahasiswa

tentang statuta uin

sc uin malang ketetapanno

dinoyo malang telp

bapak dekan fakultas

malang pada tanggal

tentang pendidikan tinggi

agenda acara sidang