implementasi kebijakan pp no 33 tahun 2012...

Jurnal ilmiah “INTEGRITAS” Vol.2 No. 1 Maret 2016

16

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO 33 TAHUN 2012 TENTANG ASI

EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK

KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh : Heddy Sitanggang

Dosen AKBID SIFRA Husada Deli Serdang

ABSTRACT

Breastfeeding with ASI (breast milk) is the most influencing factor on the

execution of a child’s life. The coverage of Exclusive ASI, according to Riskesdas

in 2010, was 15.3%, and the coverage of exclusive ASI in Deli Serdang in 2008

was 19.33%. The objective of the research was to deeply explore the

implementation of the policy on Exclusive ASI in the working area of Patumbak

Health Centre, Deli Serdang District.

The research used qualitative method with phenomenological approach.

In-depth interviews were conducted with informants, focused on the fact of the

implementation of the policy on exclusive ASI in the working area of Patumbak

Health Centre, Deli Serdang.

The result of the research showed that the implementation of the policy of

PP No. 33/2012 did not run well. Some obstacles were people’s lack of interest in

knowing IMD (Early Breastfeeding Initiation) and Exclusive ASI, the absence of

socialization program for people, the program was combined with other

programs, women’s weak physical condition, the habit of giving supplementary

food when a baby was crying, and unavailability of SOP which was related to

IMD and Exclusive ASI.

Keywords: Breastfeeding with Exclusive ASI, Implementation of Policy

PENDAHULUAN

AKB merupakan salah satu

indikator untuk menilai derajat

kesehatan masyarakat. Dibandingkan

dengan indikator kesehatan lainnya,

AKB lebih sensitif karena secara

universal akan lebih tinggi pada

negara yang ekonominya masih

rendah.

Menurut WHO tahun 2005

Angka Kematian Bayi di Indonesia

adalah 20 per 1000 kelahiran hidup,

jika angka kelahiran hidup di

Indonesia sekitar 5 juta per tahun dan

Angka Kematian Bayi adalah 20 per

1000 kelahiran hidup. Berarti sama

halnya dengan setiap hari ada 246 bayi

meninggal, dan setiap 1 jam ada 10

bayi di Indonesia meninggal.

Berdasarkan penelitian WHO tahun

2000 di 6 negara berkembang risiko

kematian bayi antara usia 9-12 bulan

meningkat 40% jika bayi tersebut

tidak disusui, sedangkan bayi berusia

di bawah 2 bulan angka kematian

meningkat menjadi 48%.


17

Sumatera Utara yang

merupakan salah satu provinsi di

Indonesia juga termasuk yang

mengalami Angka Kematian Bayi

yang tinggi. Menurut SDKI tahun

2012 Angka Kematian Neonatus

Sumatera Utara adalah 26 /1000

Kelahiran hidup, kematian bayi 40 /

1000 kelahiran hidup dan balita

14/1000 Kelahiran hidup.4

Salah satu

kabupaten yang memberi kontribusi

terhadap tingginya Angka Kematian

Bayi di Sumatera Utara adalah

Kabupaten Deli Serdang, Angka

Kematian Bayi pada tahun 2009

adalah 134 / 40.868 kelahiran hidup

(3,28%) dan tahun 2011 adalah 98 /

36.743 kelahiran hidup (2,67%).

Berdasarkan data Riskesdas

tahun 2010 menunjukkan pemberian

ASI Eksklusif di Indonesia sangat

memprihatinkan yakni hanya 15,3%,

di Provinsi Sumatera Utara cakupan

ASI Eksklusif adalah 50,3%. 6

Menurut data dari Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara (2008),

cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten

Deli Serdang sebesar 19,33%.7

Capaian program IMD kurang dari 1

jam setelah Bayi Baru Lahir di

Indonesia adalah 29,3%, tertinggi di

Nusa Tenggara Timur 56,2% dan

terendah di Maluku 13,6%.

Selain faktor ibu dan petugas

kesehatan, diperlukan kebijakan dari

pemerintah baik pusat maupun daerah

dalam keberhasilan program IMD dan

ASI Eksklusif. Dukungan yang

diberikan WHO dimulai adanya

rekomendasi pada tahun 2002 yang

bertujuan meningkatkan cakupan ASI

Eksklusif. Pemerintah juga telah

mencanangkan GNPP-ASI (Gerakan

Nasional Peningkatan Penggunaan-

Air Susu Ibu) pada tahun 1990,

ditetapkannya keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia N0.

450/MENKES/IV/2004 tentang

pemberian ASI Eksklusif yang

memuat pengetahuan yang cukup

tentang tehnik menyusui yang benar

dan manajemen laktasi.24

Peraturan

nomor 69 tahun 1999 tentang label

dan iklan pangan yang mengatur

mengenai pelabelan dan iklan

makanan dan minuman, peraturan

daerah Kabupaten Deli Serdang no.

37/K/DPRD/2009 tentang kesehatan

ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak

balita (KIBBLA).

Kebijakan tentang ASI

Eksklusif dan IMD mempunyai tujuan

dan target tercapainya cakupan ASI

Eksklusif 80% di Indonesia,

pencapaian tersebut akan terealisasi

bila kebijakan telah

diimplementasikan yang merupakan

tahapan yang sangat penting dalam

proses kebijakan bahkan jauh lebih

penting daripada pembuat kebijakan.

Menurut teori George. C. Edwards III

(1980) bahwa model implementasi

kebijakan dipengaruhi 4 variabel yaitu

1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3)

disposisi dan kemudian 4) struktur

birokrasi. Keempat variabel tersebut

juga saling berhubungan satu sama

lain.

Proses implementasi berkaitan

dengan 2 faktor utama yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor

internal meliputi kebijakan yang akan

di implementasikan dan faktor-faktor

pendukung, sementara faktor eksternal


18

meliputi kondisi lingkungan dan

pihak-pihak terkait. Faktor internal

kedua dalam proses implementasi

adalah sumber daya yang merupakan

faktor pendukung (supporting factor)

terhadap kebijakan. Faktor pendukung

dalam manajemen publik meliputi

Sumber Daya Manusia, Keuangan,

logistik, informasi, legitimasi dan

partisipasi.

Berdasarkan identifikasi

terhadap peraturan perundangan yang

ada terkait ASI Eksklusif terlihat

adanya kontrol pemerintah untuk

mendukung ASI Eksklusif, selain

dalam bentuk perundangan juga

terdapat kebijakan dan program

berbagai peraturan perundangan

pemberian ASI, khususnya di

Kementerian Kesehatan dan

Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. 14

Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa petugas

kesehatan memiliki pengaruh yang

sangat penting dalam pencapaian ASI

Eksklusif dan IMD. Hasil penelitian

Aprillia Y di kabupaten Klaten

Semarang tahun 2009 bahwa dari 7

variabel yang diteliti variabel

kebijakan berhubungan dengan

persepsi bidan terhadap sosialisasi

program IMD dan ASI Eksklusif.9

Hasil penelitian Yulianti R tahun 2010

di Puskesmas Bromo kota Medan

menunjukkan bahwa masalah yang

berpengaruh terhadap peran tenaga

kesehatan dalam pelaksanaan IMD

adalah pengetahuan dan keterampilan

tenaga kesehatan.

Studi kualitatif pada ibu-ibu di

wilayah Puskesmas Kecamatan

Jagakarsa Jakarta Selatan tahun 2009

melaporkan bahwa IMD berpengaruh

nyata terhadap pelaksanaan ASI

Eksklusif. Ibu yang di fasilitasi oleh

tenaga kesehatan dalam pelaksanaan

IMD lebih besar kemungkinan untuk

melakukan ASI Eksklusif dibanding

ibu yang tidak di fasilitasi IMD.

Menurut Edmond, menunda

IMD akan meningkatkan kematian

bayi. Hasil penelitan melaporkan

bahwa dari 10.947 bayi yang lahir

antara Juli 2003- Juni 2004 dan

disusui, menyusu dalam 1 jam

pertama akan menurunkan angka

kematian perinatal sebesar 22%.

Dari survey pendahuluan di

Kabupaten Deli Serdang memiliki 34

Puskesmas dan 17 diantaranya adalah

Puskesmas rawat inap, tiap-tiap

Puskesmas memiliki 35-40 orang

tenaga kesehatan, dan wawancara

yang dilakukan kepada 30 orang

tenaga kesehatan di wilayah kerja

Puskesmas Patumbak dan Tanjung

Morawa 14 orang (46,7%) yang

mengatakan selalu melaksanakan IMD

dan 16 orang (53%) menjawab IMD

dilakukan kadang-kadang. Adapun

alasan tidak dilakukan IMD yang

paling banyak adalah bayi akan

dibersihkan dan dibedong terlebih

dahulu, dan alasan lain tidak cukup

waktu untuk melakukan IMD.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi

Kebijakan tentang ASI Eksklusif di

Wilayah Puskesmas Patumbak

Kabupaten Deli Serdang.


19

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

KERANGKA PIKIR

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi. Penelitian

kualitatif yaitu penelitian yang

dilakukan untuk memperoleh jawaban

atau informasi yang mendalam tentang

pendapat dan perasaan seseorang yang

memungkinkan untuk mendapatkan

hal-hal yang tersirat tentang sikap,

kepercayaan, motivasi, dan perilaku

individu.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah

wilayah kerja Puskesmas Patumbak

Kabupaten Deli Serdang dan waktu

penelitian dilaksanakan mulai bulan

Januari sampai dengan Februari 2014

Informan

Penelitian informan menggunakan

metode snowball dengan menentukan

kriteria informan yang dapat memberi

informasi. Adapun kriteria inklusi :

a) Berstatus dokter, bidan,

perawat di wilayah

kerjaPuskesmas Patumbak

Kabupaten Deli Serdang.

b) Bertugas minimal 1 tahun

Pemilihan informan di dasari

jumlah tenaga kesehatan dokter umum

6 orang, bidan 39 orang, perawat

sejumlah 4 orang dan bidan

merupakan tenaga kesehatan yang

paling berperan terkait implementasi

kebijakan tentang ASI Eksklusif.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan

dengan mengelompokkan data

berdasarkan topik penelitian yaitu

implementasi kebijakan tentang ASI

Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas

Patumbak. Hal terkait meliputi

komunikasi, sumber daya, disposisi,

serta struktur birokrasi.

Pengalaman informan

kemungkinan menambah unsur terkait

implementasi kebijakan tentang ASI

Eksklusif. Cara untuk menentukan

keabsahan data yaitu:

(1) Credibility

(2) Tranferability

(3) Dependability

(4) Confirmability

Sumber Daya

Struktur Birokrasi

o Standart

o Pengawasan

o Sanksi

Terhadap Kebijakan

Disposisi

Sikap Tenaga Kesehatan

terhadap Program IMD

dan ASI Eksklusif

Impleme

ntasi

Kebijaka

n IMD

dan ASI

Eksklusif

Komunikasi Program

IMD dan ASI

Eksklusif


20

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Wilayah kerja Puskesmas

Patumbak memiliki 8 desa, 52 dusun,

116 RW dan 274 RT dengan luas

wilayah ±46,79 km2. Keadaan tanah

mendatar dan jarak ke ibukota

kabupaten adalah 46 km.

Wilayah kerja Puskesmas

Patumbak Kabupaten Deli Serdang

meliputi Marindal I, Marindal II,

Patumbak Kampung, Sigara-gara,

Lantasan lama, Patumbak II,

Patumbak I, dan Lantasan Baru. Luas

dan wilayah desa di wilayah kerja

Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli

Serdang terdiri dari Marindal I dengan

luas desa 8,15 km2, Marindal II

dengan luas desa 7,11 km2, Patumbak

Kampung dengan luas desa 6,18 km2,

Sigara-gara dengan luas desa 6,04

km2, Lantasan lama dengan luas desa

1,86 km2, Patumbak II dengan luas

desa 6,54 km2, Patumbak I dengan

luas desa 7,19 km2 dan Lantasan Baru

dengan luas desa 3,72 km2.

Adapun batas-batas wilayah

kerja Puskesmas Patumbak yakni

sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Medan Amplas dan

Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelah

selatan berbatasan dengan Kecamatan

STM Hilir dan Kecamatan Biru-biru,

sebelah timur berbatasan dengan

Kecamatan STM Hilir dan Kecamatan

Tanjung Morawa, dan sebelah barat

berbatasan dengan Kecamatan Deli

Tua dan Kecamatan Medan Amplas.

Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini

terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan

Koordinator, Bidan Pemilik Klinik

Bersalin, Bidan Desa, 1 Kader

Kesehatan, 2 orang ibu yang

mempunyai anak bayi.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah

Pendapat Informan tentang

Sosialisasi PP No.33 tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dari informan yang

diwawancarai, bahwa sebagian

besarinforman menyatakan sudah

pernah menerima penjelasan tentang

IMD dan ASI Eksklusif .

Pendapat Informan tentang Cara

Sosialisasi PP No. 33 tahun 2012


bahwa informan yang diwawancarai

sebagian besar informan mengatakan

cara sosialisasi PP No. 33 tahun 2012

sudah baik namun masih adainforman

yang mengatakan kurang jelas.


Informasi yang diterima mengenai

IMD dan ASI Eksklusif saat

Pemeriksaan Kehamilan


bahwa Informan belum ada menerima

informasi yang jelas mengenai IMD

dan ASI Eksklusif dari tenaga

kesehatan saat melakukan

pemeriksaan kehamilan.


21

Sikap Informan

Sikap Informan terhadap Ibu

Hamil dalam Pelaksanaan PP No.

33 tahun 2012

Hasil penelitan menunjukkan

bahwa informan yang diwawancarai

seluruhnya menyatakan telah

mempersiapkan pelaksanaan IMD dan

ASI Eksklusif sejak pemeriksaan

kehamilan.

Sikap Informan Saat Menolong

Persalinan dalam Melaksanakan

IMD

Dari wawancara yang

dilakukan terhadap informan sebagian

besar mendukung pelaksanaan IMD

dan berusaha melakukan. Namun

masih ada dijumpai informan yang

menyatakan itu hal yang masih sulit

dilakukan.

Sikap Informan tentang

Pelaksanaan IMD

Dari hasil wawancara terhadap

informan, sebagian besar berpendapat

bahwa IMD tidak sulit untuk

dikerjakan, namun masih ada

informan yang mengatakan menunggu

waktu tenang. Seperti pada Tabel 4.6

ini.

Sikap Informan tentang Pemberian

ASI Eksklusif


bahwa beberapa informan memiliki

sikap yang mendukung pemberian

ASI Eksklusif, namun sebagian besar

informan tidak terlalu mendukung

pemberian ASI Eksklusif. Pernyataan

informan tentang pemberian ASI

Eksklusif tertuang pada Tabel 4.7

berikut.

Sikap Informan terhadap

Pemberian Susu Formula pada Bayi

Informan yang diwawancarai

berhubungan dengan sikapnya

terhadap pemberian susu formula pada

bayi, seluruhnya informan

mendukungpemberian susu formula

pada bayi bila tidak memungkinkan

minum ASI.


Kendala yang dialami dalam

Melaksanakan PP No. 33 tahun

2012

Dari hasil penelitian terhadap

informan didapati bahwa seluruh

informan pernah mengalami kendala

dalam melaksanakan IMD dan ASI

Eksklusif pada ibu melahirkan.

Pernyataan informan dapat di lihat

pada Tabel 4.9.

Struktur Birokrasi Implementasi

PP No. 33 tahun 2012 di Wilayah

Kerja Puskesmas Patumbak

Birokrasi dalam Pemberian Surat

Perintah


bahwa semuainforman yang

diwawancarai belum ada menerima

surat perintah secara tertulis dari

atasan.

Pendapat Informan tentang SOP PP

No. 33 TAHUN 2012

Dari hasil wawancara

mengenai pendapat informan tentang

SOP dalam pelaksanaan PP No. 33

tahun 2012 di dapati semua informan

menyatakan bahwa dalam

pelaksanaannya tidak disertai adanya

SOP


22


Pengawasan yang dilakukan Atasan

dalam Pelaksanaan PP No. 33 tahun

2012 di Wilayah Kerja Puskesmas

Patumbak

Hasil penelitian mendapatkan

informasi bahwa sebagian besar

informan menyatakan bahwa

pengawasan terhadap pelaksanaan PP

No. 33 tahun 2012 telah dilakukan dan

sebagian kecil informan menyatakan

jarang dilakukan

Pendapat Informan tentang Sanksi

bila tidak Melaksanakan PP No. 33

tahun 2012

Dari hasil wawancara terhadap

informan diperoleh informasi bahwa

sanksi yang diberlakukan selama ini

bila tidak melaksanakan PP No. 33

tahun 2012 hanya berupa teguran lisan

dan sebagian informan menyatakan

belum ada menerima sanksi.

PEMBAHASAN

Analisa Kebijakan PP no. 33 tahun

2012 tentang ASI Eksklusif

Untuk mendukung dan

mempromosikan pemberian ASI

Eksklusif, Pemerintah telah

melakukan upaya agar fasilitas

kesehatan dan tenaga kesehatan

masyarakat serta keluarga mendorong

supaya ibu dapat memberikan ASI

Eksklusif yaitu dengan diterbitkannya

PP no. 33 tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif.

a) Konten PP Pemberian ASI

Eksklusif

PP no. 33 tahun 2012 sudah

mulai dibahas sejak November 2006

yang saat itu diberi nama RPP

Pemasaran susu formula, dan disahkan

pada bulan maret tahun 2012. PP ini

terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan 55

ayat yang mengatur 7 hal pokok yaitu

tanggung jawab Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah, Kabupaten Kota, Air Susu

Ibu, Penggunaan susu formula dan

produk bayi lainnya, tempat kerja dan

tempat sarana umum, dukungan

masyarakat, pendanaan, pembinaan

dan pengawasan.

b) Konteks

Situasi lingkungan

pelaksanaan PP tentang pemberian

ASI Eksklusif ini mempengaruhi

keberhasilan yang akan dicapai.

c) Proses

Penyusunan PP ASI kurang

lebih prosesnya selama 6 tahun

dimulai tahun 2006 dan disahkan

tahun 2012. Dalam penyusunan PP ini

diperlukan media untuk

memasyarakatkan informasi yang

berkaitan dengan IMD dan ASI

Eksklusif sehingga lebih cepat

dipahami dan diterima secara

menyeluruh oleh masyarakat Karena

pada kenyataannya walaupun tenaga

kesehatan memfasilitasi IMD dan ASI

Eksklusif tetapi tujuan sulit dicapai

bila ibu atau pihak yang

berkepentingan tidak bersedia untuk

melaksanakannya.


23

d) Aktor

Terkait PP No. 33 tahun 2012

terdapat beberapa aktor yang

seharusnya masing-masing berusaha

untuk mendukung PP ini. Aktor utama

dalam hal ini adalah tenaga kesehatan

sebagai implementor, namun tentunya

akan berhasil jika diiringi ketaatan ibu

melahirkan untuk melaksanakannya.

Peran penting yang lain adalah

adanya dukungan dari Pemerintah

Daerah, Kabupaten dan Kota serta

perlu dipertimbangkan agar agen susu

formua memahami tujuan dari

program pemerintah ini

e) Advokasi

Dalam PP ASI ini tidak ada

yang bertentangan dengan falsafah

negara RI dan UUD 1945, bahkan

mendukung terhadap nilai

kemanusiaan sesuai sila kedua dari

pancasila. PP ini sendiri

penyusunannya didasari dari pasal 5

ayat 2 Undang Undang Dasar RI tahun

1945 dan pasal 129 ayat 2 undang-

undang no. 36 tahun 2009 tentang

kesehatan.

Komunikasi

Secara umum Edward

membahas 3 hal penting dalam proses

komunikasi yaitu transmisi,

konsistensi dan kejelasan. Persyaratan

pertama kebijakan yang efektif adalah

bahwa mereka yang melaksanakan

keputusan harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan.

Sosialisasi PP No. 33 tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif

Terkait sosialisasi PP No. 33

tahun 2012 tentang pelaksanaan IMD

menurut dokter dan pegawai

puskesmas serta bidan klinik bersalin

bahwa sosialisasi dari Dinas

Kesehatan terkait IMD dan ASI

Eksklusif sudah memadai yaitu

melalui seminar-seminar, media

elektronik seperti video. Hal itu

didukung oleh pendapat.

“menurut saya…

sosialisasinya sudah baik.. di rapat-

rapat, seminar-seminar… pelatihan

sudah banyak yang disampaikan

kepada petugas kesehatan dan pada

umumnya semua tenaga kesehatan di

wilayah puskesmas ini telah mengerti

dan memahami PP ini.”(Informan 1)

“Kalau pelatihan itu dalam

setahun kurang lebih 2 kali

penyuluhan mengenai IMD.

Khususnya bagian anak yang

menangani hal ini. Selama ini

sosialisasi dari Dinas Kesehatan

sudah berjalan dengan baik.

“(Informan 2)

“sering, kami sering. Biasakan

dari susu yah… Dari seminar

kesehatan, dimana-mana rata-rata

kalau hotel medan inikan udah

semualah, di jawa di bali, ke batam ke

padang dibiayai sama susu

SGM.”(Informan 3)

Namun, untuk penyampaian

informasi IMD dan pemberian ASI

Eksklusif dari tenaga kesehatan

kepada masyarakat dirasakan masih

kurang maksimal. Informan

menyatakan belum menerima

informasi yang jelas tentang IMD dan


24

ASI Eksklusif pada saat melakukan

pemeriksaan kehamilan dari tenaga

kesehatan, seperti pada pendapat

informan berikut:

“kalau waktu hamil itu… dari

bidan nggak ada dikasih tahu, tapi

dari teman-teman, dengar-dengar

gitu-gitu aja.”(Informan 6)

“enggak dikasih tahu… waktu

melahirkan anak pertama pun nggak

dikasih tahu, bapakku yang ngasih

tahu.. langsung disusukan saja

anaknya katanya.”(Informan 7)

Menurut penulis hal ini sangat

bertentangan dengan tujuan dari

pelaksanaan ANC itu sendiri yaitu

salah satunya mempersiapkan ibu agar

masa nifas dan pemberian ASI

Eksklusif berjalan normal. Jika

diperhatikan pendapat informan pada

saat melakukan pemeriksaan

kehamilan tenaga kesehatan belum

memberikan penjelasan yang memadai

kepada ibu tentang IMD dan ASI

Eksklusif.

Salah satu faktor penyebabnya

bahwa sosialisasi khusus mengenai

IMD dan ASI Eksklusif tidak berjalan

sendiri. Biasanya digabungkan dengan

program lain seperti kegiatan

posyandu dan imunisasi, sehingga

pencapaian tujuan penyuluhan tidak

berjalan maksimal.

Akibat informasi yang kurang

kepada ibu, berdampak kepada

ketidaksiapan ibu untuk mengikuti

program IMD dan pemberian ASI

Eksklusif. Informasi yang kurang

dapat menyebabkan kurangnya

pengetahuan ibu tentang program

IMD dan ASI Eksklusif, sehingga

menyebabkan ibu berperilaku tidak

mendukung program IMD. Menurut

Laurence Green bahwa salah satu

faktor yang mempengaruhi perilaku

manusia adalah faktor-faktor

predisposisi (predispotition factor)

yang terwujud dalam pengetahuan,

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-

nilai dan sebagainya. Bila dilihat dari

penggalian informasi terhadap ibu

yang mempunyai bayi, ibu cenderung

tidak terlalu menanggapi penyuluhan

terkait IMD dan ASI Eksklusif.41

“pernah… dengar-dengar gitu

aja dari teman-teman, tapi nggak tahu

itu apa.. saya kurang open sih sama

yang kayak-kayak gitu..”(Informan 5)

“ada sih penyuluhan terakhir-

terakhir ini, tapi saya nggak open-

open sama yang kayak-kayak gitu.

”(Informan 5)

“enggak dikasih tahu… waktu

melahirkan anak pertama pun nggak

dikasih tahu, bapakku yang ngasih

tahu.. langsung disusukan saja

anaknya katanya.”(Informan 6)

Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga kesehatan di


sudah mencukupi, seluruh desa sudah

memiliki tenaga bidan. Dokter yang

bertugas di Puskesmas Patumbak

sejumlah 5 orang dengan tenaga bidan

sejumlah 20 orang belum termasuk

bidan yang berpraktek swasta secara

mandiri, sehingga dari segi jumlah

tenaga kesehatan sudah memadai

untuk implementasi kebijakan PP No.

33 tahun 2012.


25

Alokasi Anggaran

Dari keterangan informan di

wilayah kerja puskesmas patumbak

didapati bahwa tidak tersedia dana

khusus yang dipergunakan untuk

sosialisasi kebijakan IMD dan ASI

Eksklusif, biasanya sosialisasi

dilaksanakan bersamaan dengan

kegiatan lain seperti kegiatan

posyandu, penyuluhan ibu hamil dan

imunisasi.

“Kalau di Puskesmas kita

punya bagian, setiap Posyandu kita

sekalian membuat penyuluhan tentang

ASI Eksklusif, jadi rutin setiap jadwal

Posyandu.”

“tidak ada… biasanya masih

berjalan dengan program lain. dibuat

mungkin untuk penyuluhan IMD dan

ASI Eksklusif.. karena kalau untuk

penyuluhan-pun kita harus keluar dari

gaji ya.. agak sulit.” (Informan 2)

Menurut Edward III salah satu

aspek dari sumber daya yang

mempengaruhi implementasi

kebijakan adalah dana. Insentif

merupakan salah-satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah

sikap para pelaksana kebijakan. Pada

dasarnya orang bergerak berdasarkan

kepentingan dirinya sendiri, maka

memanipulasi insentif oleh para

pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan,

dengan cara menambah keuntungan

atau biaya tertentu mungkin akan

menjadi faktor pendorong yang

membuat para pelaksana menjalankan

perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi

kepentingan pribadi atau organisasi.18

Menurut peneliti agar

pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012

dapat terlaksana dengan baik selain

dari sudah tersedianya sumber daya

tenaga kesehatan diperlukan sumber

daya dana (money) yang perlu di

anggarkan oleh para pengambil

keputusan.

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehtan di Puskesmas

sudah cukup memadai dalam

menunjuang pelaksanaan IMD dan

ASI Eksklusif, Puskesmas Patumbak

merupakan puskesmas rawat inap

yang buka 24 jam dengan

memberlakukan aturan piket bagi

tenaga kesehatan yang ada, ditunjang

adanya Pustu dan 10 ruangan

penunjang lainnya.

Disposisi Implementor

Dari wawancara yang

dilakukan terhadap informan secara

umum tenaga kesehatan mendukung

kelancaran program IMD dan ASI

Eksklusif. Kepala Puskesmas dan

bidan memiliki sikap yang positif

terhadap program IMD.

Sikap merupakan reaksi atau

respons yang masih tertutup dari

seseorang terhadap stimulus atau

objek. Menurut new comb, sikap itu

merupakan kesadaran atau kesiapan

untuk bertindak. Dari wawancara yang

dilakukan terhadap tenaga kesehatan

menyatakan dukungan terhadap

program IMD dan ASI Eksklusif.

“menurut saya, hal ni bisa

diterima karena kalau IMD sangat

penting untuk pertama kali disitulah

isapan bayi yang kuat kalau


26

dikerjakan itu tidak sulit. Bisa

dikerjakan…”

(Informan 2)

“kita berusaha agar semua

bayi yang lahir di puskesmas ini

langsung IMD, akan tetapi kondisi ibu

yang lemah tidak memungkinkan IMD

setelah persalinan dengan terpaksa

ya… diberi susu formula. Lagi pula,

khususnya untuk ibu-ibu dengan

ekonomi kurang mampu, kadang

tampak kurang gizi dan lemah.

Mungkin dipengaruhi pola makan

bidan selama hamil dan sulit kita

paksakan untuk langsung

IMD.”(Informan 1)

Walaupun menurut Informan

masih dijumpai beberapa kendala saat

petugas kesehatan menerapkan

program IMD dan ASI Eksklusif

“ada juga yang dikasih, itulah

tadi kalau ibunya tidak mau IMD.. ya,

terpaksa kami kasih susu formula…

tanggapan saya tentang susu formula..

begitu mau dikasih kan harus

perhatikan tentang kebersihannya,

kita nggak tahu kebersihan karet dot

gimana… dan cara pencampurannya

juga, perlu diperhatikan kebersihan

air yang di dispernser itu juga apakah

steril.”(Informan 2)

“kalau IMD kita terapkanpun

jadi kayak pasiennya yang ngatur kita.

Kayak pandaian mereka daripada

kita, kita kasih yang terbaik masih…

aja. Karena gini bu, misalnya

dikampung ini kita kasih yang terbaik

orang itu kan bilang, aku kan masih

lagi sakit, aku baru siap di hecting

katannya segala macam kan.. sudah

disosorkan bayi ke kita… waktu kita

sampaikan yang terbaik, dia

menganggap itu asing bagi dia..

Karena dia tidak pernah seminar…”

(Informan 3)

Dalam wawancara juga,

informan menyampaikan sikap mereka

terhadap pemberian susu formula

“kita ngasih ke mereka itu

pelan-pelan, meskipun kadang nggak

siap lahir langsung diberikan antara

dua-dua jam. Palingan kita kasih

susu, memang kita kasih jugalah bu

kadang-kadang susu melalui sendok,

biar jangan kenal puting dulu. Kalau

saya gitu, nantikan siap mamanya

sudah siap di hecting, siap bersih baru

kita tidurkan di samping mamanya.”

(Informan 3)

Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara yang

dilakukan terhadap informan didapat

keterangan bahwa kordinasi antara

dinas kesehatan dan puskesmas sudah

dilakukan secara berjenjang, walaupun

masih dilakukan secara lisan dalam

himbauan-himbauan melalui rapat.

Belum tersedianya SOP terkait

pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif

di wilayah kerja Puskesmas Patumbak

Kabupaten Deli Serdang, seperti

pendapat informan berikut.

“secara tertulis kita belum

buat… namun, secara lisan itu sudah

di perintahkan dalam setiap rapat,

dari dinas sendiri telah menyuruh kita

agar dibuat sendiri protap untuk IMD

di Puskesmas ini, namun belum

terlaksana.”(Informan 1)

“Belum ada… baru secara

lisan”(Informan 2)


27

Menurut informan yang di

wawancarai petunjuk teknis yang

digunakan dalam pelaksanaan IMD

dan ASI Eksklusif mengacu kepada

PP No. 33 tahun 2012.

Pelaksanaan pengawasan

terhadap pelaksanaan IMD dan ASI

Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas

Patumbak biasanya dilaksanakan

secara berkala ke puskesmas maupun

ke lapangan seperti pernyataan

informan berikut.

“selama ini masih teguran secara

lisan… setiap rapat-kan ditanya

cakupan ASI Eksklusif tiap puskesmas,

selalu dihimbau agar lebih

ditingkatkan lagi, dari bagian Kes ga..

Dinkes sering sidak untuk mengawasi


ini.”(Informan 1)

“kadang ada… dari dinas kesehatan

ke puskesmas … biasanya itu dari Kes

Ga.”(Informan 2)

Dalam hal sanksi yang

diberlakukan yang berkaitan dengan


menurut informan masih berupa

teguran-teguran secara lisan, yang

biasanya menurut informan

dilaksanakan pada saat rapat rutin saat

pelaporan cakupan ASI Eksklusif

seperti pernyataan informan berikut

ini.

“selama ini masih teguran

secara lisan… setiap rapat-kan

ditanya cakupan ASI Eksklusif tiap

puskesmas, selalu dihimbau agar lebih

ditingkatkan lagi, dari bagian Kes ga..

Dinkes sering sidak untuk mengawasi


ini.”(Informan 1)

“Selama ini sanksi yang

diberlakukan yang berkaitan dengan


masih berupa teguran-teguran secara

lisan yang biasanya menurut informan

dilaksanakan pada saat rapat rutin

pelaporan cakupan ASI Eksklusif yang

sampai saat ini cakupannya di


adalah 38%.”(Informan 1)

“belum ada… biasanya hanya

teguran-teguran secara lisan.”

(Informan 2)

Dalam PP No. 33 tahun 2012

telah diatur sanksi administratif

terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas

pelayanan kesehatan apabila tidak

melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat

1: Tenaga kesehatan dan

penyelenggara fasilitas pelayanan

kesehatan wajib melakukan Inisiasi

Menyusu Dini terhdap bayi yang baru

lahir kepada ibunya paling singkat

selama 1 jam. Pasal 10 ayat 1 : tenaga

kesehatan dan penyelenggara fasilitas

kesehatan wajib menempatkan ibu dan

bayi dalam satu ruangan. Dan pasal 13

ayat 1: untuk mencapai pemanfaatan

ASI Eksklusif secara optimal tenaga

kesehatan dan penyelenggara fasilitas

kesehatan wajib memberikan

informasi dan edukasi ASI Eksklusif

pada ibu dan anggota keluarga yang

bersangkutan sejak pemeriksaan

kehamilan sampai dengan periode

pemberian ASI Eksklusif selesai.

Adapun pelanggaran akibat

tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 13

ayat 1 dikenakan sanksi administratif

oleh pejabat yang berwenang berupa


28

teguran lisan, teguran tertulis dan atau

pencabutan izin.

Dalam pasal lain yaitu pasal 17

ayat 1 PP No. 33 tahun 2012 diatur

bahwa setiap tenaga kesehatan

dilarang memberikan susu formula

bayi dan / atau produk bayi lainnya

yang dapat menghambat program

pemberian ASI Eksklusif, kecuali atas

indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu

terpisah dari bayi. Dan pada pasal 21

ayat 1 diatur bahwa setiap tenaga

kesehatan dan penyelenggara

pelayanan kesehatan dilarang

menerima hadiah dan/ bantuan dari

produsen atau distributor susu formula

bayi. Pasal 23 ayat 1 tenaga kesehatan

yang menerima bantuan wajib

memberikan pernyataan tertulis

kepada atasannya bahwa aturan

tersebut tidak mengikat dan tidak

menghambat keberhasilan program

ASI Eksklusif, telah diatur sanksi

administratif apabila tidak

melaksanakan pasal-pasal ini berupa

teguran lisan, teguran tertulis dan atau

pencabutan izin.14

Menyimak berbagai pasal

dalam undang-undang kesehatan No.

36 tahun 2009 yang jauh lebih tegas

mengatur tentang sanksi dalam

pelanggaran pelaksanaan ASI

Eksklusif yaitu pasal 200: setiap orang

yang dengan sengaja menghalangi

program pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif di pidana penjara pada lama

1 tahun dan denda paling banyak 100

juta rupiah.16

Menurut undang-undang

tersebut, jelas ASI Eksklusif adalah

hak bayi yang dilindungi undang-

undang dan harus didukung semua

pihak. Di Wilayah Kerja Puskesmas

Patumbak masih kurang tegas dalam

menerapkan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang diatur baik dalam

Peraturan Pemerintah maupun

undang-undang kesehatan, sehingga

sepertinya sanksi itu hanya berupa

tulisan semata tanpa dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Sosialisasi terhadap tenaga

kesehatan dari Dinas Kesehatan

sudah berjalan dengan baik. Dari 4

informan menyatakan bahwa

sosialisasi PP No. 33 tahun 2012

sudah berjalan dengan baik, dan 1

informan menyatakan tidak

mengetahui tentang PP No. 33

tahun 2012.

2) Dari 4 informan tenaga kesehatan,

3 informan menyatakan sikap yang

mendukung pelaksanaan PP No. 33

tahun 2012 dan 1 orang informan

menyatakan hal ini sulit untuk

dilaksanakan.

3) Kendala-kendala yang dialami

tenaga kesehatan dalam

pelaksanaan IMD dan ASI

Eksklusif adalah kondisi ibu yang

lemah, kurangnya kesiapan ibu

untuk program IMD akibat tidak

adekuatnya asupan gizi saat hamil,

serta sikap ibu yang menganggap

IMD dan ASI Eksklusif tidak

terlalu penting.

4) Dalam pelaksanaan PP No. 33

tahun 2012 di wilayah kerja

Puskesmas Patumbak belum

disertai dengan adanya surat

perintah secara tertulis dan belum


29

ada SOP serta pengawasan

khususnya bagi klinik bersalin

dalam rangka implementasi PP No.

33 tahun 2012

Saran

1) Sebaiknya puskesmas dan fasilitas

kesehatan di Wilayah Kerja

Puskesmas Patumbak membuat

surat perintah dan SOP secara

tertulis untuk dapat dilaksanakan

oleh setiap Tenaga Kesehatan

sesuai Tupoksinya terkait

implementasi IMD dan ASI

Eksklusif.

2) Bagi Tenaga Kesehatan sebaiknya

program penyuluhan IMD dan ASI

Eksklusif dilaksanakan tersendiri

dan diperlukan metode

penyampaian informasi yang lebih

menarik kepada masyarakat seperti

poster, spanduk, dan lain-lain.

3) Bagi tenaga Kesehatan, khusunya

di KIA/KB agar lebih intensif lagi

memberikan penyuluhan kepada

ibu hamil agar mempersiapkan

kondisi gizi yang baik untuk

persiapan menyusui.

4) Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten

Deli Serdang supaya melaksanakan

pengawasan secara berkaladi

fasilitas kesehatan khususnya klinik

bersalin swasta serta menerapkan

sanksi administratif terhadap

tenaga kesehatan maupun fasilitas

pelayanan kesehatan yang

melanggar ketentuan dalam

undang-undang kesehatan No. 36

dan PP No. 33 tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sutisna E. Manajemen

kesehatan teori dan praktik di

Puskesmas. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Pres;

2011. hlm 5.

2. Roesli U. Inisiasi Menyusui

Dini. Jakarta: Pustaka Bunda;

2010. hlm 37.

3. Wijaya M. Kondisi angka

kematian bayi di Indonesia.

2013 [diunduh 9 Maret 2013].

Tersedia dari:

www.infodokterku.com.

4. Badan pusat statistik badan

kependudukan dan keluarga

berencana nasional

kementerian kesehatan RI.

Survei demografi dan

kesehatan. Jakarta: SDKI;

2012.

5. Sekretariat Republik

Indonesia. Pelayanan

jamkesmas di Deli Serdang.

[dokumen di internet].

[diunduh 26 Agustus 2013].

Tersedia dari:

http://sctkab.go.id.

6. Badan penelitian dan

pengembangan kesehatan

kementerian kesehatan RI.

Riskesdas.Jakarta; 2010.

7. Dinas kesehatan Provinsi

Sumatera Utara. Cakupan ASI

Eksklusif. Medan; 2008.

8. Nugroho R. Analisis

kebijakan. Jakarta: PT. Elex

media komputindo; 2007.

9. Aprillia Y. Analisis sosialisasi

program IMD dan ASI

Eksklusif kepada bidan di

Kabupaten Klaten. [dokumen


30

di internet]. [tesis]. Semarang:

UNDIP; 2009. [diunduh 5

April 2013]. Tersedia dari

http://undip.ac.id.

10. YuliantiR. Pengaruh peran

tenaga kesehatan terhadap

pelaksanaan IMD di

Puskesmas Bromo kota

Medan. [dokumen di internet].

[tesis]. medan: USU;

2010.[diunduh 8 April 2013].

tersedia dari:

http://repository.usu.ac.id.

11. Fikawaty S. Praktek pemberian

ASI Eksklusif penyebab

keberhasilan dan

kegagalannya. [Makara

Kesehatan]. 2010 [diunduh 8

Juli 2013]. Tersedia dari:

http://journal.ui.ac.id

12. Siregar A. Model dan faktor-

faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan.

[dokumen dari internet].

Medan: USU Press; 2013

[diunduh 8 Juli 2013]. Tersedia

dari:

http://arpansiregar.wordpress.c

om.

13. Abidin S. Kebijakan publik.

Jakarta: Salemba humanika;

2012.

14. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 33 tahun 2012.

Pemberian ASI Eksklusif.

Jakarta: 2012.

15. Kepmenkes RI No.

450/menkes/SK/IV/2004.

Pemberian ASI Eksklusif pada

bayi di Indonesia. Jakarta:

Kementrian kesehatan

Republik Indonesia; 2004.

16. Undang-undang kesehatan

Republik Indonesia no. 36

tahun 2009. Kesehatan.

Jakarta; 2009.

17. Kebijakan. [homepage di

internet]. 2013 [diunduh 8 Juli

2013]. Tersedia dari:

http://id.wikipedia.org/wi/kebij

akan.

18. Winarno B. Kebijakan publik

teori dan proses. Yogyakarta:

Media Pressindo; 2007.

19. Ariani. Ibu susui aku,bayi

sehat dan cerdas dengan ASI.

Bandung: Khazanah

Intelektual; 2009.

20. Riksani R. Keajaiban ASI.

Jakarta: Dunia Sehat; 2011.

21. Kristiansari. Ibu menyusui dan

sadari. Yogyakarta: Nuha

Medika; 2009

22. Khanizah S. Segudang

keajaiban ASI yang harus anda

ketahui. Yogyakarta:

Flashbook; 2012.

23. Nugroho T. ASI dan tumor

payudara. Bantul: Nuha

medica; 2011.

24. Siregar A. Pemberian ASI

Eksklusif dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

Medan: Universitas Sumatera

Utara; 2004.

25. Jaringan nasional pelatihan

klinik. Asuhan persalinan

normal dan IMD. Jakarta: Save

the children; 2008.

26. Sugiono. Metode penelitian

administrasi. Bandung:

Alfabeta; 2006.

27. Ilyas Y. Kinerja teori,

penilaian dan penelitian.

http://journal.ui.ac.id/

http://id.wikipedia.org/wi/kebijakan

http://id.wikipedia.org/wi/kebijakan


31

Depok: FKM Universitas

Indonesia; 2012.

28. Azwar A. Pengantar

administrasi kesehatan.

Jakarta: Binapura aksara;

2005.

29. Peraturan daerah Kabupaten

Deli Serdang No. 2 tahun

2012. Retribusi jasa umum.

Lubuk pakam: 2012.

30. Machfoedz I. Metodologi

penelitian kuantitatif dan

kualitatif bidang kesehatan.

Yogyakarta: Fitramaya; 2010.

31. Notoatmodjo S. Metodologi

penelitian kesehatan. Jakarta:

Rineka cipta; 2010.

32. Daryanto. Kamus bahasa

indonesia EYD dan

pengetahuan umum. Surabaya:

Apollo lestari; 2006.

33. Nawawi I. Public policy

(analisis, strategi advokasi

teori dan praktek). Surabaya:

PMN; 2009.

34. Subarsono A. Analisis

kebijakan publik (konsep, teori

dan aplikasi). Yogyakarta:

Pustaka belajar; 2010.

35. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 69 tahun 1999.

Label dan Iklan Pangan.

36. Peraturan Daerah No.

37/K/DPRD/2009. Kesehatan

ibu, BBL, bayi dan anak balita.

37. Depkes RI. Sistem kesehatan

nasional. Jakarta; 2009.

38. Saryono. Metodologi

Penelitian Kualitatif.

Yogyakarta: Nuha Medika;

2011.

39. Murti B. Desain dan ukuran

sampel penelitian kuantitatif

dan kualitatif Bidang

Kesehatan. Yogyakarta:

Gadjah Mada University;

2013.

40. Bugin B. Metodologi

penelitian kualitatif. Jakarta:

Raja Gratundo Persadu; 2005.

41. Notoadmodjo S. Pendidikan

dan perilaku kesehatan.

Jakarta: Rineka cipta; 2005

42. Ulfa M. Survei pengetahuan

ibu tentang ASI Eksklusif

dengan pemberian ASI

Eksklusif pada bayi di desa

sadang Kecamatan Jebulo

Kabupaten Kudus. [dokumen

di internet]. [tesis]: Semarang:

Universitas Negeri Semarang;

2007 [diunduh 12 April 2014].

Tersedia dari maria-

ulfamaria.blogspot.com

43. Depkes RI. Manajemen laktasi.

Jakarta: Direktorat Jenderal

Bina Kesehatan Masyarakat;

2005.

44. Margawati A. Antenatal Place

of Birth and Postnatal related

to breastfeeding practice

among woman in peri urban

area. Semarang: Media medika

Indonesia; 2009

implementasi kebijakan pp no 33 tahun 2012...

Documents