1

ISSUE NO. 11 / AGUSTUS 2019

INdONESIAN E-MAGAzINE fOr LEGAL KNOwLEdGE by

Gedung Roboh? Pemilik Dapat Dituntut Secara Perdata dan Pidana

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia

Sistem Manajemen K3 dalam Penyelenggaraan

Konstruksi Pekerjaan Umum di Indonesia

Indonesia Emas 2045

Infrastruktur Indonesia:

2

IKLAN

Please do not hesitate to contact us if you have any question at marketing.akasa@gmail.com.

Looking forward to hearing from you.

We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note

takers have extensive experiences in their respective fields.

With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia,

People’s Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some prominent law firms in Indonesia.

3

Editorial:Penasihat:Setyawati Fitri Anggraeni, S.H., LL.M.,FCIArb., FAIADR.Pemimpin Redaksi:Imelda Napitupulu, S.H., M.H.Redaktur Pelaksana:M. Adhima Djawahir, S.H.Penulis:Dr. Hary Elias, BA Hons (Cantab), LL.M (1st Class Hons), MBA (Columbia), Juris DoctorKeshia Bucha, S.H.Wenny Novia, S.H.David Gayus El Harun Marpaung, S.H., MKn.Sechabudin, S.H.Ronaldo Kirby Tapon, S.H., LL.M.Yoga Adi Nugraha, S.H.Agustin Lamasi Hasoloan Hutabarat, S.H.Konsultan Media: Fifi Juliana JelitaPenyunting Naskah: Wahyu HardjantoPenata Visual: Riesma PawestriIlustrasi: freepik.com

daftar isi

Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,dibuat dan didistribusikan oleh

Sanggahan:Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa dirinya harus bertindak atau berhenti bertindak atau memilih bertindak terkait suatu masalah tertentu berdasarkan telaah, opini, maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat dari profesional di bidang hukum sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu yang dihadapinya.

INDONESIA MAJU!

Indonesia Maju. Sebuah visi bersama bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyambut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-74.

Suatu negara dapat dikatakan maju antara lain, ketika pertumbuhan ekonomi baik, mutu pendidikan tinggi, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa, “Infrastruktur sesungguhnya adalah pem buka jalan untuk menjadi negara maju. Tanpa infrastruktur yang baik, Indonesia akan semakin ketinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia.”

Berlatar belakang pemikiran Presiden Joko Widodo tersebut, maka ACTIO pada edisi bulan Agustus 2019 membahas mengenai infrastruktur; baik dari sudut pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang, maupun peraturan-peraturan mengenai pembangunan yang lebih ramah lingkungan. ACTIO juga membahas upaya-upaya pemerintah guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Karena infrastruktur yang baik tidak cukup untuk modal menjadi negara maju, tanpa adanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Kami berharap melalui ACTIO, para pembaca men-dapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan tergerak untuk bersama-sama sebagai Sumber Daya Manusia Indonesia dalam kapasitasnya masing-masing mewujudkan visi bersama negara kita, yaitu SDM INDONESIA UNGGUL. INDONESIA MAJU!.

Salam hangat dan selamat membaca,Setyawati Fitri A, S.H., LL.M., FCIArb., FAIADR.

“To be a great nation and a great people, you have to do great things.”- Homer Hickam

KATA PENGANTAR

INFO: RUU Perlindungan Data Pribadi

KUPAS PERATURAN: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

TANYA JAWAB

TELAAH: Upaya Pemerintah Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia

OPINI: Pertanggungjawaban Pemilik Atas Keselamatan Gedung

TELAAH: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penyelenggaraan Konstruksi Pekerjaan Umum di Indonesia

KIAT: Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan

3

4

5

6

7

8

10

12

4

INfO

Pemerintah SiaPkan rUU PerlindUngan data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan naskah RUU Perlindungan Data Pribadi telah ditanda-

tangani oleh Menteri Kominfo, Rudiantara, dan tengah diedarkan ke lembaga terkait. Rudiantara mengatakan, setelah tanda tangan menteri dan lembaga terkait, RUU PDP akan kembali dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan pembahasan. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya menyebut UU Perlindungan Data Pribadi dan Privasi semakin mendesak. Ombudsman menilai urgensi ini terkait dengan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang menjalin kerja sama pemanfaatan akses data penduduk dengan perusahaan swasta.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan praktik jual-beli data pribadi melanggar hukum dengan ancaman

pidana dan denda. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menyelesaikan draft RUU Perlindungan Data Pribadi. Pernyataan BRTI ini muncul setelah pemberitaan media massa mengenai temuan jual-beli data pribadi di platform e-commerce. Saat ini, terdapat sekitar 30 regulasi yang mengatur perlindungan data, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, perdagangan, perindustrian, maupun telekomunikasi. Sebagai langkah memperkuat perlindungan data pribadi itulah, Kominfo menginisiasi RUU Perlindungan Data Pribadi.

Draft RUU Perlindungan Data Pribadi menegaskan data sensitif, yaitu data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus, mulai dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi

fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, serta data pribadi lainnya. RUU Perlindungan Data Pribadi kini berada di Sekretariat Negara dan akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pembahasan lanjutan agar dapat segera disahkan. yAN

rUU PerlindUngan data Pribadi telah ditandatangani menkominfo

Dalam perkembangan terakhir, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan Grup Astra. Anggota Grup Astra yang terlibat antara lain PT Astra Multi Finance (AMF) dan PT Federal International Finance (FIF). Kerja sama Dukcapil Kemendagri dan FIF itu telah dilakukan sejak 2017, dan diperpanjang pada 16 Juli 2019. Sedangkan AMF menjalin kerja sama dengan Dukcapil Mendagri kali pertama pada tahun ini. Dalam kerja sama tersebut, Grup Astra mendapat akses Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk yang dimanfaatkan untuk menunjang layanan pembiayaan. yAN

Sumber:https://nasional.tempo.co/read/1226955/ruu-perlindungan-data-pribadi-telah-ditandatangani-menkominfo/full&view=ok dengan pengubahan.

Sumber:https://tekno.tempo.co/read/1206522/pemerintah-siapkan-ruu-perlindungan-data pribadi/full&view=ok dengan pengubahan.

5

KUPAS PErATUrAN

Penyelenggaraan bangUnan gedUng hijaU

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, serfitikat bangunan gedung hijau diberikan oleh gubernur.

Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan sesuai dengan tahapan bangunan yang bersangkutan: (i) pada tahap perencanaan teknis, sertifikat diberikan bersamaan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (ii) pada tahap pelaksanaan konstruksi, sertifikat diberikan bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), (iii) pada tahap pemanfaatan, sertifikat diberikan bersamaan dengan penerbitan perpanjangan SLF, (iv) pada tahap pembongkaran, sertifikat diberikan bersamaan dengan perstujuan atas rencana teknis pembongkaran.

Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan berdasarkan kinerja bangunan gedung hijau dengan peringkat sebagai berikut:1. Bangunan gedung hijau utama;2. Bangunan gedung hijau madya; dan3. Bangunan gedung hijau pratama.

Pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta (khusus untuk wilayah DKI Jakarta), dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau, berupa:1. Keringanan retribusi perizinan dan keringanan jasa

pelayanan;2. Kompensasi dalam bentuk kemudahan perizinan

dan/atau tambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

3. Dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau bantuan jasa tenaga ahli bangunan gedung hijau yang bersifat pilot project;

4. Penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dan/atau

5. Insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi. SCN

Sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan No. 02/

PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Surat Edaran No. 86/SE/DC/2016, berupa Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (Peraturan Bangunan Hijau) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau.

Peraturan Bangunan Hijau mengklasifikasikan bangunan gedung menjadi dua, yaitu Bangunan Gedung Hijau dan Hunian Hijau Masyarakat (H2M). Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau meliputi baik bangunan baru maupun bangunan yang telah dimanfaatkan, yang pelaksanaannya dapat bersifat: (i) wajib, (ii) disarankan, atau (iii) sukarela, sesuai dengan kualifikasi bangunan tersebut.

Penyelenggara bangunan gedung hijau meliputi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga ahli bangunan gedung hijau. Penyelenggaraan bangunan gedung hijau meliputi tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

Bupati/Walikota memberikan sertifikat dan plakat bangunan gedung hijau kepada pemilik/pengelola bangunan gedung setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau, yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sertifikat dan plakat bangunan gedung hijau dapat berupa sertifikat

6

TANyA JAwAb

Q: Pembangunan infrastruktur apa yang pemerintah lakukan dalam periode 2014-2019?

A: Infrastruktur konektivitas, termasuk jalan raya (3.432 kilometer), jalan tol (947 kilometer), jembatan (39,8 kilometer), dan jembatan gantung (134 unit) di seluruh Indonesia. Ada pula Kereta Api jalur Light Rail Transit di Sumatra Selatan dan Light Rail Transit di Jakarta. Lalu, 10 bandar udara yang sudah selesai dibangun di seluruh Indonesia dan 19 pelabuhan.

Selain konektivitas, pemerintah juga mem-bangun infrastruktur demi mendukung ketahanan pangan. Tujuannya, meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pembangunan infra struktur pada sektor ini, yaitu pembangunan 55 bendungan yang di bangun demi peningkatan terhadap pelayanan irigasi waduk seluas 160.000 hektare. Bendungan juga berdampak pada pemenuhan air baku sebesar 3,02 meter kubik per detik dan peningkatan potensi energi sebesar 145 mega watt 2.

Dalam hal Infrastruktur Telekomunikasi, pemerintah berupaya memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi demi produktivitas. Caranya, dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi. Salah satu proyek untuk mendukung misi tersebut adalah jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama “Palapa Ring”. Program tersebut menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi).

6

Q: Pembangunan penunjang infrastruktur apa yang pemerintah akan lakukan dalam periode 2019-2024?

A: Pemerintah berfokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini dapat kita lihat pada tema Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, yaitu “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Meskipun infrastruktur dianggap sebagai faktor penting untuk menyejahterakan rakyatnya, tetapi semua harus didukung dengan peningkatan kualitas SDM; dan peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh dengan perbaikan pendidikan untuk menjalankan kemajuan teknologi.

Urgensi pembangunan SDM menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Oleh karena itu, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari segala lapisan pemegang kepentingan di pemerintah. Bila men-cermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, di dalamnya tertera bahwa pada tahun 2018 kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, di tahun yang sama, Business World memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini kalah dari dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia, yang berada di peringkat 13 dan 22.

Padahal penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkat an produktivitas kerja, dalam memenangkan per-saingan di tengah perubahan yang ber langsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik, dan budaya. Kita patut bersyukur pe merintah telah berhasil membangun fondasi yang dipersyaratkan untuk menuju Indonesia unggul, yaitu pem-bangun an infrastruktur sebagai batu lompatan dalam memajukan pembangunan manusia.

Komitmen Pemerintah untuk penguatan SDM juga tercermin dari terus meningkatnya alokasi anggaran pembangunan kualitas manusia yang bergerak naik di tengah keterbatasan keuangan negara, entah untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada APBN 2018, anggaran untuk pendidikan adalah sebesar Rp147,56 triliun, kesehatan Rp65,01 triliun, dan perlindungan sosial Rp162,56 triliun. dGM

7

TELAAH

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan tantangan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali pada sektor ketenagakerjaan. Peningkatan sistem

teknologi, jaringan internet, dan hadirnya kecerdasan buatan, pada satu sisi telah membuka sektor pekerjaan baru. Namun pada sisi lainnya, membuat pekerjaan menjadi hilang dan tergantikan oleh teknologi. Pada saat inilah keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penting, terutama untuk me mast ikan Indonesia mampu bersaing dalam bidang perekonomian.

Sayangnya, laju perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan belum berbanding lurus dengan kesiapan SDM Indonesia. Apabila merujuk pada Laporan Ketenagakerjaan Indonesia yang dikeluarkan oleh International Labour Organization pada tahun 2017 (Laporan ILO 2017), masih terdapat berbagai permasalahan ketidaksesuaian keterampilan yang perlu ditangani. Adapun menurut ILO (2014), ketidaksesuaian keterampilan adalah bentuk ketidakseimbangan antara keterampilan yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Berkaitan dengan itu, Laporan ILO 2017 memberikan rekomendasi yakni perlunya mendorong SDM menguasai keterampilan baru. Ini dilakukan untuk mencegah risiko angkatan kerja kehilangan mata pencaharian akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, masalah lain adalah perangkat peraturan yang belum secara khusus mengatur standar kualitas SDM yang harus dicapai untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, pemerintah dan jajaran kementerian terkait, perlu melakukan upaya untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi tadi. Upaya meningkatkan kompetensi SDM, salah satunya dapat dilakukan melalui badan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementrian Perindustrian (Perpres 69/2018). Pada Perpres 69/2018, terdapat penambahan pada fungsi Kementerian Perindustrian,

UPaya Pemerintah meningkatkan komPetenSi SUmber daya manUSia indoneSia

sebagaimana termuat dalam Pasal 3 huruf d1, yaitu bahwa Kementerian Perindustrian juga melaksanakan fungsi pelaksanaan pembangunan SDM di bidang

industri. Guna mendukung fungsi tersebut, pemerintah membentuk suatu badan

baru di bawah Kementerian Perindustrian, yakni Badan

Pengembangan SDM Industri.

Badan Pengembangan SDM Industri ini berada pada tingkat eselon satu di lingkungan Kementerian

Perindustrian. Dengan demi-kian, Badan Pengembangan

SDM Industri yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri

Perindustrian akan memiliki tugas dan fungsi yang lebih berat untuk membuat dan

melaksanakan kebijakan teknis terhadap peningkatan SDM di Indonesia.

Tugas dan fungsi tersebut antara lain (i) penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembangunan SDM industri; (ii) menjalankan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan SDM industri, (iii) melaksanakan adminis-trasi Badan Pengembangan SDM Industri, serta melaku-kan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

Jika memerhatikan kondisi ketenagakerjaan saat ini, maka pengembangan SDM perlu dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yakni: (i) Membangun kerja sama dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, juga dengan pelaku usaha, untuk memetakan sektor-sektor keterampilan yang perlu ditingkatkan oleh SDM Indonesia saat ini; dan (ii) Membentuk program pendidikan mulai dari tingkat vokasi maupun sarjana yang menyesuaikan dengan standar kebutuhan industri. Pelaksanaan dua tahap tersebut mungkin tidak berdampak nyata dalam waktu singkat, mengingat pembangunan SDM tetaplah merupakan kegiatan untuk investasi jangka panjang. Namun, langkah pembentukan Badan Pengembangan SDM Industri merupakan langkah yang baik untuk memfokuskan kebijakan pemerintah pada tujuan pembangunan SDM Indonesia. KbA

8

OPINI

P ada 15 Januari 2018 silam, kita dikejutkan dengan berita robohnya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengakibatkan 72

orang luka-luka. Kasus lainnya terjadi pada 2008, saat pilar Pengadilan Negeri Jakarta Barat ambruk dan menewaskan seorang pengacara serta melukai tiga pengacara lainnya.

Robohnya gedung akibat peristiwa alam, seperti gempa bumi, dapat dikatakan peristiwa force majeur. Namun, dalam dua kasus tadi tidak terdapat unsur alam. Kasus-kasus tersebut adalah cermin kelalaian manusia, baik pemilik maupun pengelola gedung.

Secara hukum, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Gedung Bangunan. Menurut Pasal 37 UU Gedung Bangunan, pendirian suatu bangunan harus memenuhi persyaratan laik fungsi. Pasal tersebut juga melahirkan kewajib an bagi pemilik agar melakukan pemeliharaan dan perawat an secara berkala untuk memenuhi per-syarat an kelaikan bangunan. Oleh karenanya, jika suatu bangunan mengalami kerusakan tanpa adanya bencana alam padahal usia gedung belum terlalu tua, maka kelayakan dan keamanan gedung tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Soal tanggung jawab pemilik gedung antara lain dapat kita lihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU Gedung Bangunan, yakni:a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan

fungsinya;b. memelihara dan/atau merawat bangunan

gedung secara berkala;c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pe-

manfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;

d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.

e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi;

f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendiri kan bangunan, dengan tidak meng-ganggu keselamatan dan ketertiban umum.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung jo Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum RI Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, setiap bangunan harus memiliki sertifikasi laik fungsi, baik swasta maupun instansi pemerintah. Tujuannya agar bangunan dapat memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Bangunan juga sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya—yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sebagaimana diamanatkan di Pasal 2 ayat (2) Permen tersebut.

Kenyataannya, tidak semua pemilik gedung mematuhi aturan-aturan di atas. Buktinya kasus seperti di paragraf awal tadi masih kerap terjadi. Pemerintah pun kurang memiliki ketegasan dalam menegakkan aturan. Padahal, jika dari awal semuanya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU dan aturan di bawahnya, maka hal serupa tak perlu terjadi.

PertanggUngjaWaban PemilikataSkeSelamatangedUng

9

OPINI

Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana Pemilik Gedung Dua contoh kasus di atas secara jelas membuktikan adanya korban. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya unsur kelalaian atau malah mungkin ke-sengaja an pemilik akibat tidak memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan prosedur hukumnya, korban maupun ahli waris dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pemilik gedung sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa ganti rugi secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.

Secara perdata, korban maupun ahli waris dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Tuntutan tersebut dapat berupa ganti rugi pengobatan dan/atau kerugian lainnya, seperti cacat seumur hidup dan kehilangan nyawa.

Nah, meskipun pemilik telah membayar ganti kerugian secara perdata, tetapi berdasarkan doktrin hukum pidana, pemulihan kerugian secara perdata tidak menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum secara pidana (onrechtmatige daad). UU Gedung Bangunan secara khusus telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik gedung, yakni pada Pasal 46 dan Pasal 47 bahwa:

Pasal 461. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan

gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

2. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan

gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

4. Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

5. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 1. Setiap orang atau badan yang karena

kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.

2. Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:a. pidana kurungan paling lama satu tahun

dan/atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

b. pidana kurungan paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;

c. pidana kurungan paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka pemilik gedung yang lalai dan mengakibatkan korban jiwa dapat dikenakan pidana denda dan pidana penjara. Namun satu hal yang mengganjal bahwa dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) disebutkan bahwa tata cara pengenaan sanksi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara dalam PP No. 36 tahun 2005, hal tersebut tidak diatur sama sekali sehingga masih terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum). ALH

10

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era ini. Pemerintah telah mencanangkan,

menjalankan atau bahkan telah menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dalam skala dan variasi yang berbeda-beda, mulai dari proyek skala kecil seperti pembangunan jembatan gantung hingga pembangunan skala masif, seperti pembangunan jalan tol yang menghubungkan antardaerah di Indonesia, jalur kereta api, bandara, kawasan industri, pembangkit listrik, bendungan, dan mega proyek lainnya. Namun, terdapat satu elemen yang wajib ada pada setiap pelaksanaan proyek tersebut, yakni keharusan menerapkan prinsip serta manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting pada bidang konstruksi karena besarnya risiko kecelakaan kerja pada bidang ini. Hal ini dapat terlihat dari tingginya angka kecelakaan yang membayang-bayangi pembangunan besar-besaran yang digadang oleh pemerintah. Pada awal tahun 2018 saja, telah terjadi sejumlah kecelakaan kerja pada proyek strategis nasional, antara lain kecelakaan kerja pada proyek

TELAAH

PeneraPan SiStem manajemen keSelamatan dan keSehatan kerja

dalam Penyelenggaraan konStrUkSi Pekerjaan UmUm di indoneSia

LRT di Jakarta Timur dan proyek pembangunan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Kecelakaan kerja ini menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka berat, bahkan menelan korban jiwa. Penerapan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak sempurna diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.

Hakikatnya, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas K3. K3 mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan K3 dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).1 Pelaksanaan K3 juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) yang berisi pedoman teknis mengenai penerapan K3 dalam rangka terwujudnya keselamatan kerja. Untuk menjamin hak pekerja buruh dalam memperoleh perlindungan K3, UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.2

1. Pasal 86 UU Ketenagakerjaan; 2. Pasal 87 UU Ketenagakerjaan

11

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diartikan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP 50/2012) mendefinisikan SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:3

1. penetapan kebijakan K3;2. perencanaan K33. pelaksanaan rencana K34. pemantauan dan evaluasi kinerja K35. peninjauan dan peningkatan kinerja K3

Di bidang konstruksi, kewajiban untuk menerapkan K3 juga diatur dalam Undang -undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi). Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Standar ini antara lain meliputi standar mutu bahan, peralatan; standar keselamatan dan kesehatan kerja; standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi dan sebagainya.4

Secara lebih spesifik untuk konstruksi pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan pedoman penerapan SMK3 untuk konstruksi bidang pekerjaan umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2018 (Permen PUPR 02/2018). Peraturan ini mengatur penerapan K3 dalam setiap tahapan penyelanggaraan konstruksi pekerjaan umum, mulai dari tahap pra konstruksi; tahap pemilihan penyedia barang/jasa; tahap pe-laksana an konstruksi hingga tahapan penyerahan hasil akhir pekerjaan.5 Lebih lanjut, peraturan ini juga mewajibkan keterlibatan Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi pada setiap pekerjaan.6

Permen PUPR 02/2018 menjadikan Rencana K3 Kontrak (RK3K)7 sebagai salah satu dokumen yang wajib diajukan oleh penyedia jasa dalam proses tender. RK3K Penawaran tersebut kemudian akan dievaluasi dan apabila terbukti tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3, penawaran dapat dinyatakan gugur.8 Pada tahap pelaksanaan konstruksi, RK3K tersebut kemudian akan disahkan oleh PPK pada Pre Construction Meeting. RK3K yang telah disahkan akan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.9 Setelah pekerjaan selesai, penyedia jasa diwajibkan untuk membuat laporan hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan, penyakit akibat kerja serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.10

Penerapan K3 membutuhkan kerja sama dari pemerintah, penyedia jasa, serta para pekerja yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan konstruksi. Penyedia jasa harus menyiapkan dan menyediakan SMK3 yang komprehensif dan mudah dimengerti termasuk penyediaan perlengkapan K3. Para pekerja juga wajib mematuhi pedoman K3 yang ditetapkan pada setiap tahap pekerjaan dan senantiasa

mengenakan perlengkapan K3 yang diwajibkan. Terakhir, pemerintah wajib melakukan

pengawasan rutin untuk memastikan para pihak terkait telah menerapkan

K3 sesuai SMK3. Apabila setiap pihak melaksanakan perannya dengan baik, diharapkan tidak ada lagi nyawa atau kehidupan yang dikorbankan atas nama pembangunan negeri ini. wNA

3. Pasal 6 PP 50/2012; 4. Pasal 59 ayat (3) UU Jasa Konstruksi; 5. Pasal 4 Permen PUPR 02/2018; 6. Pasal 5 ayat (2) Permen PUPR 02/2018; 7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai saran interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU; 8. Pasal 8 Permen PUPR 02/2018; 9. Pasal 9 Permen PUPR 02/2018; 10. Pasal 10 Permen PUPR 02/2018

12

KIAT

Dasar Hukum:1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung “UU 28/2002”;2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 08 Tahun 2010 “Permen 08/2010”;3. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor

38 Tahun 2012 tentang Bangunan Hijau; (Contoh Peraturan yang mengatur mengenai Green Building di daerah DKI Jakarta) “Pergub 38/2012”;

4. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Pekerjaan U mum Tentang Pedoman Teknis Bangunan Hijau.

Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan:1. Setiap penanggung jawab bangunan gedung

dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat bangunan ramah lingkungan.

2. Sertifikat bangunan ramah lingkungan diterbitkan setelah dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan.

3. Sertifikasi bangunan ramah lingkungan meliputi kegiatan:a. Penilaian; danb. Penerbitan sertifikat

4. Sertifikat bangunan ramah lingkungan berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagaimana mendapatkan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan?Pertama-tama, kita harus tahu lebih apa itu definisi bangunan ramah lingkungan? Bangunan ramah lingkungan (greenbuilding) adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaannya, juga aspek penting berupa penanganan dampak perubahan iklim.

Bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan apabila memenuhi kriteria di bawah ini: a. Menggunakan material bangunan yang ramah

lingkungan yang antara lain meliputi:1. material bangunan yang bersertifikat

eco-label;2. material bangunan lokal.

b. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung antara lain:1. Mempunyai sistem pemanfaatan air yang

dapat diukur (kuantifikasi);2. Menggunakan sumber air yang memerhatikan

konservasi sumber daya air;3. Mempunyai sistem pemanfaatan air hujan.

mendaPatkan SertifikaSi bangUnan ramah lingkUngan

13

KIAT

c. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana konservasi dajugan diversifikasi energi antara lain;1. Sumber energi alternatif terbarukan yang

rendah emisi gas rumah kaca;2. Sistem pencahayaan dan pengkondisian

udara buatan yang hemat energi;

d. Menggunakan bahan yang bukan perusak ozon dalam bangunan gedung antara lain:1. Refrigerant yang mendinginkan udara tanpa

merusak ozon;2. Peralatan pemadam kebakaran yang bukan

bahan perusak ozon.

e. Terdapat fasilitas, sarana dan prasarana pengelola an air limbah domestik pada bangunan gedung, seperti:1. Sistem pengolahan air limbah domestik pada

bangunan gedung dengan fungsi usaha dan fungsi khusus;

2. Sistem pemanfaatan kembali air limbah domestik hasil pengolahan pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus;

f. Terdapat fasilitas pemilahan sampah;g. Memerhatikan aspek kesehatan bagi penghuni

bangunan antara lain:1. Melakukan pengelolaan sistem sirkulasi udara

bersih;2. Memaksimalkan penggunaan sinar matahari;

h. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan tapak berkelanjutan, seperti;1. Melengkapi bangunan gedung dengan ruang

terbuka hijau sebagai taman dan konservasi hayati, resapan air hujan, dan lahan parkir;

2. Mempertimbangkan variabilitas iklim mikro dan perubahan iklim;

3. Mempunyai perencanaan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan tata ruang:

4. Menjalankan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan; dan/atau;

i. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mengantisipasi bencana, seperti:1. Sistem peringatan dini terhadap bencana

dan bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Contohnya, banjir, topan, badai, longsor dan kenaikan muka air laut;

2. Menggunakan material bangunan yang tahan terhadap iklim atau cuaca ekstrem. Contohnya, intensitas hujan yang tinggi, kekeringan, dan temperatur yang meningkat.

Secara garis besar, pengaturan pembangunan bangunan yang ramah lingkungan diatur secara khusus dan komprehensif di Permen 08/2010 di atas. Lebih lanjut, hal ini juga diatur di Perda dan Pergub tiap-tiap daerah, tergantung yurisdiksinya, dan diatur secara umum pengaturannya, juga berlaku nasional sesuai UU 28/2002. rKT

14