industri kimia - umpalangkaraya.ac.id filekeselamatan dan kesehatan kerja (k3) dalam industri kimia...
TRANSCRIPT
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)dalamdalam
INDUSTRI KIMIAINDUSTRI KIMIA
Dr. Ir. Setijo Bismo, DEA.Dr. Ir. Setijo Bismo, DEA.Departemen Teknik Kimia – FTUI
Februari 2008
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
LandasanLandasan HukumHukum dandan ImplementasiImplementasi
Occupational Safety and Health ActOccupational Safety and Health Act((USAUSA))
Safety and Health at Work ActSafety and Health at Work Act((UKUK))
UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja(RI)
dll.
UUD 1945:•
“Setiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
•
Layak bagi kemanusiaan Manusiawi•
Manusiawi pada kondisi kerja Selamat dan Sehat
UU No. 14 tahun 1969:tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan
Setiap tenaga kerja mendapat perlindungan atas :•
Keselamatan•
Kesehatan•
Kesusilaan•
Pemeliharaan Etika dan Moral Kerja•
Perlakuan sesuai Martabat Manusia, dan•
Moral Agama
LANDASAN HUKUM (Formal)LANDASAN HUKUM (Formal)
UU No. 1 tahun 1970:
tentang Keselamatan Kerja
•
Keselamatan Kerja yang diatur dalam Undang-undang ini mencakup semua tempat kerja
•
Syarat Keselamatan Kerja wajib dipatuhi untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
PERMENNAKER Nomor PER.05/MEN/1996 tahun 1996:
tentang Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (SMK3)
•
Perusahaan dengan Tenaga Kerja minimum 100 orang•
Perusahaan dengan POTENSI KECELAKAAN KERJA (Ledakan, Kebakaran, Pencemaran, dan atau Penyakit), karena “Karakteristik Proses” atau “Bahan Baku” atau “Bahan Produksi”
•
Wajib menerapkan SMK3, yang dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Tempat Kerja
Industri Kimia
Industri Manufaktur
Industri Farmasi & Obat Percetakan
Kantor Pos
LaboratoriumSekolah
dll.
Jumlah Tenaga Kerja ??
1. KONDISI MESIN-MESIN, ALAT-ALAT KERJA, DAN PERALATAN LAINNYA
2. KONDISI DAN PENANGANAN BAHAN-BAHAN (BAHAN BAKU, PROSES, PRODUK, PENYIMPANAN, dll.)
3. LINGKUNGAN KERJA
4. SIFAT PEKERJAAN
5. PROSEDUR CARA KERJA PERSONIL (UMUM)
6. PROSEDUR DAN PROSES PRODUKSI (KHUSUS)
POTENSI dan SUMBER BAHAYA
PENANGANAN BAHAN DI INDUSTRI KIMIAPENANGANAN BAHAN DI INDUSTRI KIMIA
MengetahuiMengetahui sifatsifat--sifatsifat bahanbahan secarasecara khususkhusus, , sebaiknyasebaiknyadalamdalam bentukbentuk MSDSMSDS ((Material Safety Data SheetMaterial Safety Data Sheet))MembangunMembangun AWARENESSAWARENESS dandan BUDAYA KERJA yang BUDAYA KERJA yang positifpositifLokasiLokasi dandan PenempatanPenempatan BahanBahan yang yang benarbenarSistemSistem VentilasiVentilasi GudangGudang dandan RuangRuang KerjaKerjaSistemSistem SaluranSaluran Air Air dandan PembuanganPembuangan LimbahLimbahSistemSistem KeamananKeamanan PekerjaPekerjaPelabelanPelabelan BahanBahanPenangananPenanganan terhadapterhadap KebocoranKebocoranPenangananPenanganan terhadapterhadap KebakaranKebakaranPenangananPenanganan terhadapterhadap LedakanLedakandlldll..
Implementasi K3 di Industri
IMPLEMENTASI• Belum optimal• Kecenderungan semakin baik
KENDALA dan TANTANGAN
• Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan K3 masih belum efektif dan menyeluruh
• Sistem pelaporan K3 belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangan K3 sangat lemah.
• Kesadaran dan komitmen pengusaha dan pekerja terhadap K3 masih belum tinggi, K3 masih dianggap sebagai beban belum sebagai kebutuhan bagi kegiatan proses produksi.
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJAKEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA
a. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS
b. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) YANG DIWAJIBKAN
c. MEMENUHI DAN MENTAATI SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN
d. MEMINTA PENGURUS MELAKSANAKAN SEMUA SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN
e. KEBERATAN UNTUK BEKERJA APABILA SYARAT K3 DAN ALAT PERLINDUNGAN YANG WAJIB DIGUNAKAN DIRAGUKAN KEMAMPUAN-NYA
KEWAJIBAN PENGUSAHA/PENGURUS
a. SECARA TERTULIS MEMASANG SEMUA SYARAT KESELAMATAN KERJA YANG DIWAJIBKAN DITEMPAT KERJA
b. MEMASANG GAMBAR-GAMBAR KESELAMATAN KERJA
c. MENYEDIAKAN APD YANG DIWAJIBKAN SECARA CUMA-CUMA
Peraturan Menteri ini mewajibkan pengusaha atau pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif membentuk P2K3. Keanggotaan P2K3 adalah unsur pengusaha dan unsur pekerja. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 04 Tahun 1987:
TentangPanitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata- cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, terdiri dari 16 pasal.
PROGRAM KERJA TENTANG K3
DIRENCANAKAN DENGAN BAIK, REALISTIS DAN HASILNYA DAPAT DIUKUR DAPAT MENANGGAPI KELUHAN/ KEPRIHATINAN BAIK YANG BERASAL DARI PEKERJA MAUPUN DARI PENGUSAHA
HAL BERIKUT DAPAT MENJADI AGENDA:
• ANALISIS LAPORAN INSPEKSI DAN MONITORING TEMPAT KERJA
• REKAM DATA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA• PENYELIDIKAN DAN ANALISIS KECELAKAAN• BAHAYA-BAHAYA TERHADAP KESEHATAN• HAL YANG MENJADI KEPRIHATINAN BAIK PENYELIA MAUPUN
PEKERJA• IDENTIFIKASI KEBUTUHAN LATIHAN UNTUK PEKERJA,
MANAJER DAN ANGGOTA TIM KHUSUS
TUGAS MAHASISWA #1TUGAS MAHASISWA #1
SetiapSetiap MahasiswaMahasiswa WAJIB WAJIB mengetahuimengetahui LandasanLandasan HukumHukumtentangtentang K3, K3, terutamaterutama dalamdalam Perusahaan, Perusahaan, IndustriIndustri Kimia Kimia dandan IndustriIndustri KonstruksiKonstruksiSetiapSetiap MahasiswaMahasiswa WAJIB WAJIB mencarimencari ““sumbersumber”” teksteks asliaslitentangtentang UU UU dandan PERMENNAKER yang PERMENNAKER yang telahtelah dijelaskandijelaskanSetiapSetiap MahasiswaMahasiswa bersiapbersiap untukuntuk menghadapimenghadapi TUGAS TUGAS dandanSTUDI KASUS yang STUDI KASUS yang akanakan diberikandiberikanBentukBentuk TugasTugas: ANALISIS, REKOMENDASI, KAJIAN, : ANALISIS, REKOMENDASI, KAJIAN, STUDI LITERATUR, STUDI LITERATUR, dlldll..KeluaranKeluaran daridari TugasTugas yang yang diberikandiberikan berupaberupa: HARDCOPY : HARDCOPY dandan SOFTCOPY (file MSSOFTCOPY (file MS--Word)Word)TugasTugas--tugastugas yang yang akanakan diberikandiberikan, , akanakan dikoordinasikandikoordinasikandengandengan SekretariatSekretariat DTKDTK
23
Visi, Misi, Kebijakan,Strategi dan Program KerjaKeselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Nasional
2007 - 2010
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
2
Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2007 - 2010
3
Pertama-tama saya menyambut baik atas disusunnya Visi, Misi, Kebijakan, Strategi
dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional oleh DK3N yang
difasilitasi ILO dan didukung oleh DPN Apindo. Semoga hal tersebut menjadi pedoman
dasar bagi semua pihak dalam pembangunan menuju Indonesia yang berbudaya K3
dalam berkarya.
Pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan
kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Seperti
kita ketahui bahwa kecelakaan kerja bukan hanya menimbulkan korban jiwa maupun
kerugian material bagi pekerja dan pengusaha tetapi dapat juga mengganggu proses
produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada
masyarakat luas. Karena itu perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan
mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara maksimal.
Apabila kita lakukan analisis secara mendalam maka kecelakaan, peledakan, kebakaran
dan penyakit akibat kerja pada umumnya disebabkan tidak dijalankannya syarat-syarat
K3 secara baik dan benar.
Upaya-upaya yang telah kita laksanakan selama ini berupa pembuatan dan
pembaharuan peraturan perundangan, standar teknis, pengawasan, pembinaan,
penyuluhan dan sosialisasi telah berhasil meningkatkan kesadaran pimpinan perusahaan
dan pekerja pada umumnya tentang manfaat pelaksanaan K3, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut belum lengkap rasanya apabila
koordinasi dari masing-masing sektor tidak dilaksanakan dengan baik sehingga semua
berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing.
SAMBUTANMenteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia
4
Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2007 - 2010
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian
diamandemen dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
No. 25 Tahun 2000 yang memberikan wewenang operasional sepenuhnya kepada daerah,
maka dalam implementasinya di lapangan muncul berbagai macam penafsiran yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pengawasan norma K3 sebagaimana
dimaksud dalam jiwa Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970.
Untuk itu dengan adanya Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program K3 Nasional
ini dapat menyatukan persepsi dan memperlancar pelaksanaan K3 di Indonesia. Siapapun
yang berkepentingan dalam hal K3 tetap berpedoman kepada peraturan yang
memayunginya, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Visi, Misi, Kebijakan,
Strategi dan Program K3 Nasional ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih.
MENTERITENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA
ERMAN SUPARNO
5
Dewasa ini pembangunan nasional tergantung banyak kepada kualitas, kompetensi
dan profesionalisme sumber daya manusia termasuk praktisi keselamatan dan kesehatan
kerja (K3). Dari segi dunia usaha diperlukan produktivitas dan daya saing yang baik agar
dapat berkiprah dalam bisnis internasional maupun domestik. Salah satu faktor yang
harus dibina sebaik-baiknya adalah implementasi K3 dalam berbagai aktivitas masyarakat
khususnya dalam dunia kerja.
Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta pekerja menderita
penyakit akibat kerja, kematian 2,2 juta serta kerugian finansial sebesar 1,25 triliun USD.
Di Indonesia menurut data PT. Jamsostek (Persero) dalam periode 2002 – 2005
terjadi lebih dari 300 ribu kecelakaan kerja, 5.000 kematian, 500 cacat tetap dan
kompensasi lebih dari Rp. 550 milyar. Kompensasi ini adalah sebagian dari kerugian
langsung dari 7,5 juta pekerja sektor formal yang aktif sebagai peserta Jamsostek.
Diperkirakan kerugian tidak langsung dari seluruh sektor formal adalah lebih dari
Rp. 2 triliun di mana sebagian besar merupakan kerugian dunia usaha. Dengan kata lain
inilah hilangnya produktivitas dunia usaha karena faktor K3. Begitu pula survei ILO
menyatakan bahwa dari tingkat “competitiveness” karena faktor K3 Indonesia adalah
negara ke 2 dari bawah dari lebih 100 negara yang disurvei.
Dunia usaha dewasa ini diminta oleh masyarakat dunia untuk melaksanakan “Decent
Work”, “Global Compact”, “Corporate Social Responsibility” di mana salah satu faktor
yang penting adalah K3. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Program K3 Nasional ini
dimaksudkan untuk lebih mendorong dunia usaha dan dunia kerja Indonesia selalu didasari
budaya K3 sesuai peraturan perundangan dan standar nasional dan internasional.
Pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan harmonisasi antar berbagai sektor terkait
khususnya di kalangan otoritas pemerintah.
PENGANTARDewan Keselamatan Dan Kesehatan KerjaNasional (DK3N)
6
Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2007 - 2010
Semoga semua sektor terkait dapat melaksanakan program K3 secara terpadu,
koordinatif, dan terjadi harmonisasi, sehingga budaya K3 dalam kehidupan berbangsa
dan berkarya dapat berlangsung sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan telah keluarnya
Konvensi ILO No. 187 dan Rekomendasi ILO No. 197 tentang Promotional Framework
for Occupational Safety and Health.
Untuk menuju dunia usaha dan dunia kerja yang berbudaya K3 serta terlaksananya
implementasi peraturan perundangan K3 di Indonesia, maka Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai institusi tripartit ekstra struktural memprakarsai
untuk menyusun Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Kerja K3 Nasional. Hal ini
dilakukan mengingat DK3N dibentuk oleh pemerintah dengan surat Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I setiap 2 (dua) tahun, dengan keanggotaan 10 anggota
kelompok pemerintah (dari berbagai Departemen), 10 anggota dari kelompok pengusaha
(dari berbagai sektor), dan 10 anggota dari serikat pekerja/serikat buruh (dari berbagai
SP/SB).
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah
terlibat dan membantu khususnya kepada DPN APINDO dan kantor ILO Jakarta.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing bangsa kita menuju masyarakat
yang adil, sejahtera berdasarkan Pancasila. Amin.
Dewan Keselamatan danKesehatan Kerja NasionalKetua
Dr. Harjono, Msc.
7
Visi :Terwujudnya budaya Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) diIndonesia
Misi :1. Meningkatkan koordinasi yang
sinergis antar pengandil(stakeholders) bidang K3
2. Meningkatkan kemandiriandunia usaha dalam menerapkanK3
3. Meningkatkan kompetensi dandaya saing tenaga kerja dibidang K3
VISI – MISI
8
Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2007 - 2010
Kebijakan1. Peningkatan koordinasi berdasarkan kemitraan
yang saling mendukung.
2. Pemberdayaan pengusaha, tenaga kerja danpemerintah agar mampu menerapkan danmeningkatkan budaya keselamatan dankesehatan kerja.
3. Pemerintah berperan sebagai fasilitator danregulator.
4. Penerapan sistem manajemen keselamatandan kesehatan kerja (SMK3) sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari manajemenperusahaan.
5. Pemahaman dan penerapan normakeselamatan dan kesehatan kerja yangberkelanjutan.
Strategi1. Meningkatkan komitmen pengusaha dan
tenaga kerja di bidang keselamatan dankesehatan kerja.
2. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektordalam pelaksanaan keselamatan dankesehatan kerja.
KEBIJAKAN, STRATEGI
9
3. Meningkatkan kemampuan, pemahaman, sikapdan perilaku budaya keselamatan dan kesehatankerja dari pengusaha dan tenaga kerja.
4. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerjamelalui manajemen risiko dan manajemen perilakuyang berisiko.
5. Mengembangkan sistem penilaian keselamatandan kesehatan kerja (Audit SMK3) di dunia usaha.
6. Mendampingi dan menguatkan usaha mikro, kecildan menengah (UMKM) dalam menerapkan danmeningkatkan budaya keselamatan dan kesehatankerja.
7. Meningkatkan penerapan sistem informasikeselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi.
8. Memberikan pemahaman mengenai keselamatandan kesehatan kerja sejak usia dini hinggapendidikan tinggi.
9. Meningkatkan peran organisasi profesi, perguruantinggi, praktisi dan komponen masyarakat lainnyadalam peningkatan pemahaman, kemampuan,sikap, perilaku budaya keselamatan dan kesehatankerja.
10. Meningkatkan integrasi keselamatan dankesehatan kerja dalam semua bidang disiplin ilmu.
10 V
isi, Misi, K
ebijakan
, Strategi d
an Pro
gram
Kerja K
eselamatan
dan
Keseh
atan K
erja (K3) N
asion
al 2007 - 2010
PROGRAM KERJAKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
2007 - 2010
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
1. Koordinasidan sinergiantarpengandil
1.1 Peningkatankoordinasi K3nasional
i. RevitalisasiDewankeselamatan dankesehatan kerjanasional (DK3N)yangindependendengan Keppres.
ii. Bentuk DewanK3 tingkatpropinsi danKab/Kota yangindependendengan SK Gub/Bupati.
iii. Peningkatankerjasama antardepartemen.
iv. Susun tugas,kompetensi dantanggung jawabanggota DewanK3 Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota.
DK3N,Depnakertrans,dan instansi teknisyang terkait.
• KeluarnyaKepprestentang DK3N.
• Tersusun tatakerja tugas,tanggungjawab dankompetensikeanggotaandewankeselamatandan kesehatankerja nasional/provinsi/kabupaten/kota.
APBN
11
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
1.2 PeningkatankoordinasiK3 antarPusat,Provinsi,Kabupaten/kota
Advokasi K3kepada penentukebijakan dariPusat dan Daerah.
DK3N,Depnakertrans, daninstansi teknis yangterkait.
Terjalinnyakomunikasi antaraDK3N denganpenentukebijakan dipemerintah pusat,provinsi dankabupaten/kotaseluruh Indonesia.
APBN
2.1.EvaluasisemuaperaturandanperundanganK3
Mengkaji semuaperaturanperundangan K3yang sudah tidaksesuai.
DK3N,Depnakertrans,dan instansi teknisyang terkait,akademisi, asosiasiprofesi, LSM, DPNAPINDO, SP/SB.
Terinventarisasinyaperaturan,perundangan K3yang tidak sesuai.
APBN2. Harmonisasiperaturan,perundangan,standar danpedomanbidang K3
2.2. PenyusunanperaturanperundanganK3 yangharmonisdanterintegrasi
i. AmandemenUU No. 1 Tahun1970, danperaturanperundanganlainnya
ii. Perbaikanperaturan yangtidak sesuaidenganmekanismetripartit
DK3N,Depnakertrans,dan instansi teknisyang terkait.
TerbitnyaPeraturanperundangan K3yang sesuaidengan kondisisaat ini.
APBN
12 V
isi, Misi, K
ebijakan
, Strategi d
an Pro
gram
Kerja K
eselamatan
dan
Keseh
atan K
erja (K3) N
asion
al 2007 - 2010
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
2.3. PenyusunanpedomanpelaksanaanK3
Menyusunpedomanpelaksanaan K3dengan melibatkandepartemen teknisterkait (terpadu)dengan prioritas dibidang industri,pertanian,kehutanan,perikanan,perhubungan,pertambangan,jasa.
DK3N,Depnakertrans,Dep Teknis terkait,akademisi, asosiasiprofesi.
Tersusunpedomanpelaksanaan K3 disektor prioritas.
APBN
2.4 Penyusunanstandar K3
- Agarmemperhatikankonvensi ILOtentang K3,yaitu KonvensiNo. 187, 155,161, dan 81.
DK3N,Depnakertrans,BSN, Dep Teknisterkait, akademisi,asosiasi profesi.
Tersusun 5 SNIbidang K3 setiaptahun.
APBNMenyusun standarK3 menjadi SNI,dengan melibatkandepartemen teknisterkait (terpadu).
13
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
3.1 Menguatkanperan danfungsikelembagaanpengawasanK3
i. Meningkatkankoordinasipengawas antardepartemen.
ii. Laporan tahunanhasilpengawasandianalisis dandipublikasikanuntuk dijadikanindikatorkepatuhanpelaksanaan K3.
Depnakertrans dandepartemen teknislainnya.
50% perusahaanmematuhiperaturanperundangan K3pada 2010.
APBN
3.2 Menguatkanperan danfungsisumber dayamanusia(SDM)pengawasanK3
3. Peningkatanperan danfungsipengawasanKeselamatandankesehatankerja
i. Menginventaris,meningkatkankualitas dankuantitasPengawas K3 ditingkat nasional,provinsi,kabupaten/kota,dan perusahaan.
ii. PengawasberfungsiSebagaiinspektor, mitradan pembimbingK3 diperusahaan.
14 V
isi, Misi, K
ebijakan
, Strategi d
an Pro
gram
Kerja K
eselamatan
dan
Keseh
atan K
erja (K3) N
asion
al 2007 - 2010
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
4.1.PeningkatankomitmenPengusahadan pekerjadalampelaksanaanK3.
Perusahaanmembuat kebijakanK3 dan membentukP2K3.
DK3N,Depnakertrans,DPN Apindo, SP/SB.
50% perusahaantelah membuatkebijakan K3 yangtertulis pada 2010.
SWADANA
4.2.Pemberda-yaanlembagadan SDM K3di duniausaha
DK3N,Depnakertrans,instansi teknisterkait, AsosiasiProfesiDK3N, Depdag, SP/SB.
• 50%perusahaansudahmembentukP2K3 pada2010.
• 50%perusahaanbesarmelaksanakanK3 yangterintegrasidalammanajemenpada 2010.
• 50%perusahaanmelaksanakanK3 pada 2010.
APBN –SWADANA
4. PelaksanaanKeselamatandankesehatankerja didunia usaha
i. Membentukdan melatihP2K3.
ii. MembentukP2K3 dikaitkandengan izinusaha.
iii. Integrasi SMK3di organisasidan manajemenperusahaandikaitkandenganperizinan.
iv. MendampingiperusahaanyangmemerlukanpendampingandalampelaksanaanK3.
15
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
4.3.PenghargaanbagipenerapankeselamatandankesehatankerjaPelaksanaanK3
Pemberianpenghargaan dankemudahan kepadaperusahaan yangberhasilmelaksanakan K3dengan baik (mis.keringanan pajak,premi asuransi).
DK3N, Depnaker,Depkeu, Jamsostek,SP/SB.
10% perusahaandi Indonesiamendapatkanpenghargaan nihilkecelakaan padatahun 2010.
APBN -SWADANA
Terlaksana2008
4.4 PelaksanaanK3 di sektorberisikotinggi dan/atau padatkarya.
i. Menyusunpedoman K3.
ii. Memberikanpelatihan K3kepadapengusaha danpekerja.
iii. Menyusunrencanatanggapdaruratkawasan/wilayah.
DK3N,Depnakertrans,Pemda, Dep Teknisterkait, akademisi,asosiasi profesi.
APBN -SWADANA
4.5 Pelaksanaankeselamatandankesehatankerja (K3) di
i. Pelaksanaan K3di UMKMdenganmelibatkanfasilitas
DK3N,Depnakertrans,Depkes, asosiasiprofesi, Jamsostek,Dep UMKKop,Depkominfo
APBN -SWADANA
25% kelompokUMKMmelaksanakanK3 pada 2010.
16 V
isi, Misi, K
ebijakan
, Strategi d
an Pro
gram
Kerja K
eselamatan
dan
Keseh
atan K
erja (K3) N
asion
al 2007 - 2010
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
usaha mikro,kecil danmenengah(UMKM).
kesehatanmasyarakat(mis. Puskesma,Pos UKK) yangtersedia dankelompokUMKM (mis.kelompok tani,pengrajin,pedagangasongan dankakilima).
ii. Melaksanakansosialisasi,informasi K3kepadapengusaha,pekerja.
iii. Menyusunpedoman K3bagi masing-masingkelompokUMKM.
iv . Memberikanpelatihan K3kepadapengusaha danpekerja.
17
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
4.6 Pelaksanaankeselamatandankesehatankerja (K3) disektorpemerintahan
i. Menyusunpedoman K3bagi instansipemerintah.
ii. Memberikanpelatihan K3kepadapegawaipemerintah.
iii. Mengikutkanpegawaipemerintahdalam sistemasuransi tenagakerja.
DK3N, KORPRI,Depnakertrans,Depkes, BKN,Askes, Jamsostek.
• 50%departemenmelaksanakanK3 pada2010.
• 75% pegawaipemerintahmenjadipesertaasuransikecelakaankerja pada2010.
APBN
5.1 Sosialisasi,informasi K3
DK3N,Depnakertrans,Depdagri, Depkes,Apindo, SP/SB.
Turunnya angkakecelakaan kerjasebanyak 50%dari tahun 2006pada 2010.
SWADANA
v. Mengikutkanpekerja UMKMdalam sistemasuransi tenagakerja.
5. PemeliharaanK3 danpeningkatankompetensiK3
PenyelenggaraanHari K3 setiap harisenin dengankegiatan sosialisasi,dan informasi K3.
18 V
isi, Misi, K
ebijakan
, Strategi d
an Pro
gram
Kerja K
eselamatan
dan
Keseh
atan K
erja (K3) N
asion
al 2007 - 2010
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
Semua mediadiupayakanmembuat rubriktentangkeselamatan dankesehatan kerja.
DK3N,Depnakertrans,Depkominfo,Depkes, akademisi,asosiasi profesi.
50% media telahmemuat rubriktentang K3 pada2010.
SWADANA
5.2 PenetapanstandarkompetensiK3 daninstitusipelatihan K3
DK3N,asosiasi profesi,perguruan tinggi,BNSP.
10.000 tenaga K3tersertifkasi pada2010.
APBN-
SWADANAi. Membentuk
LembagaSertifikasi Profesi(LSP) K3.
ii. MembentukLembaga DiklatProfesi (LDP) K3.
iii. MenyusunStandarKompetensiKerja NasionalIndonesia(SKKNI) bidangK3.
• TerealisirLSP K3.2007.
• TerealisirLDP K32007.
5.3 PengenalanK3 di semuasektormelaluipenyediaanwebsite,buku, danmedialainnya.
DK3N,Depnakertrans,Dep/lembagaTeknis terkait,BKN
50% departemenmelaksanakan K3pada 2010
APBNi. Pengenalankeselamatandan kesehatankerja (K3) dipemerintahan.
19
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
ii. Pengenalan K3di lingkunganpengusaha danpekerja.
DK3N,Depnakertrans,Sektor, asosiasiprofesi, akademisi,DPN APINDO, SP/SB.
50% perusahaanmelaksanakan K3pada 2010.
APBN-
SWADANA
6.1 Pembentukansisteminformasi K3nasionalterpadu
DK3N,Depnakertrans,departemen teknisterkait, asosiasiprofesi.
• Tersusunnyadata K3 pada2010.
• 50%perusahaantelahmelaporkandengan
APBN6. PelaksanaansisteminformasiKeselamatandankesehatankerja yangterpadu
i. Menetapkanalur pelaporanK3 dariperusahaan/tempat kerja kekabupaten/kota, provinsidan pusat.
iii. Pengenalan K3dari usia dini,sekolah danperguruantinggi.
iv. Meningkatkanperanorganisasiprofesi.
v. Meningkatkankompetensipraktisi K3.
DK3N,Depnakertrans,Depdiknas, Sektor,asosiasi profesi,akademisi.
• 50% sekolahdanperguruantinggimenerapkanmateri K3dalamkurikulumpendidikanpada 2010.
• 10.000 tenagapraktisi K3tersertifikasi.
APBN-
SWADANA
20 V
isi, Misi, K
ebijakan
, Strategi d
an Pro
gram
Kerja K
eselamatan
dan
Keseh
atan K
erja (K3) N
asion
al 2007 - 2010
Program Utama Sub Program StrategiPelaksanaan
InstitusiPenanggungjawab
Target Indikator Sumberpembiayaan
6.2 Pembentukanpusatinformasi K3nasional
DK3N,Depkominfo.,Depnakertrans,Depkes, asosiasiprofesi.
i. Dibentuk pusatinformasi K3nasionalsebagai institusidi bawahDK3N.
ii. Membuatformulir danprosedurpelaporan bakuyang simpeldan mudahdilaksanakandenganmelibatkansemua sektor.
formulir danprosedur bakupada 2010.
Peningkatankegiatankomunikasiinformasi K3sebanyak 50%pada 2010.