INFORMED CONSENTDANRAHASIA MEDISDr. Sigid Kirana Lintang Bhima, SpKFDepartemen Forensik dan MedikolegalFK Undip/RSDK Semarang

Nama : dr. Sigid Pake D bukan TTelp : 08122820696Pin : 2859F9EDEmail : dr.sigidkirana@undip.ac.idFB : dr.sigidkirana@yahoo.co.idTwitter : @sigidkirana

A MAN IS THE MASTER OF HIS OWN BODYNateson vs Kline

Kasus SchloendorffKasus MohrDokter melakukan pengangkatan tumor dan rahim. Inform Consent diberikan pasien untuk perosedur diagnostikMohr menderita gangguan pendengaran pada telinga kiri, sepakat melakukan operasi. Saat operasi dokter menemukan telinga kanan lebih parah

DOKTER

The right to self determination

Latar Belakang

Dokter melakukan upaya BUKAN hasilBanyak ketidakpastian

Kejadian tidak menyenangkanPasien yang menanggung

AWAS !!!Dokter jangan terjebak pada prinsip konsumerismeHe who pays the piper calls the tuneDokter mempunyai otonomi juga

Definisi

Informed:telah diberitahukan, telah disampaikan atau telah diinformasikanConsent:persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu

Definisi Permenkes no 290/MENKES/PER/III/2008

Pasal 1 Ayat (1)

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengennai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien

Definisi Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien

Sampurna Budi, Zulhasmar Syamsu, Siswaja Tjejep. Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum. Jakarta : Pustaka Dwipar, 2005.

Definisi Informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas usaha medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mngenai segala resiko yang mungkin terjadi

Komalawati, dalam bukuTanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter.Jakarta : Pustaka Prestasi Publisher,2006

Landasan HukumFatwa PB IDI melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tahun 2008UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek KedokteranKUH Perdata Pasal 1338Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Fungsi Informed ConsentPenghormatan terhadap harkat dan martabat paien selaku manusia dalam menentukan nasibnya sendiriUntuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasienSecara tidak langsung merupakan pemberian ijin oleh pasien pada dokter untuk melakukan tindakan medisMerupakan Risk Transfer

Penerapan Informed ConsentDalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan / operasiDalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai teknologi baru yang sepenuhnya belum dipahami efek sampingnyaDalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser,dll.Dalam kasus-kasus penolakan pasienDalam kasus-kasus dimana di samping mengobati, dokter juga melakukan riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien

Pemberian Informasi

Pemberian informasiFRAUDFEARFORCE

Siapa yang berhak memberikan informasiDOKTERPERAWATDELE G A S IT A N G G U N G J A W A B

CARA PEMBERIAN

Kondisi Gawat DaruratTidak ada kesempatan lagi untuk meminta informed consentTidak ada waktu lagi untuk menunda-nundaSuatu tindakan harus segera diambilUntuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuhnya (life or limb saving)Permenkes No. 290 tahun 2008 pasal 4

Prosedur Informed ConsentSAKSI

BAGAIMANA DENGAN ANAK ??

ANAKAnak sebenarnya milik siapa ?Apakah sudah bisa dianggap sebagai satu pribadi yang mandiri ?Kepentingan anak vs kepentingan orang tuaDilema bagi dokter

ANAKOrang tua penting tapi tidak mutlakBeberapa hal yang tidak memerlukan consent dari orang tuaSifat tindakan medis bukan eksperimentalTanpa tindakan medis, anak akan matiTindakan medis tersebut memberi harapan pada anak untuk hidup lebih bermanfaat, sehat dan normal

ANAKPeraturan Menteri Kesehatan:

Jika pasien sudah dewasa (sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah) dan sehat akalnya maka yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang bersangkutan. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak adalah orang tuanya atau walinya sebab mereka dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum

BAGAIMANA DENGAN PASUTRI ?

ISTRISUAMISUAMIISTRI

Syarat pasangan ikut sertaTindakan medis bersifat non terapeutikBerpengaruh terhadap pasangan yang utuhPengaruh tersebut bersifat menetap

HAKIKAT INFORMED CONSENTApakah dengan Informed Consent sudah pasti menghindarkan dokter dari segala tuntutan hukum ?Pada Hakikatnya Informed Consent merupakan sarana legitimasi bagi dokter untuk melaksanakan intervensi medik yang mengandung segala resiko dan akibat yang tidak menyenangkan lainnya, oleh karenanya hanya dapat membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum atas terjadinya resiko dan akibat ikutan yang sudah dijelaskan sebelumnyaSofwan Dahlan, Hukum kesehatan dan rambu-rambu bagi profesi dokter

Definisi PP No. 10 Tahun 1966 (1) Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.

Dengan kata-kata "segala sesuatu yang diketahui", dimaksud : Segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan penderita, interpretasinya untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan: dari anamnese, pemeriksaan jasmaniah, pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran dan sebagainya. Juga termasuk fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya. Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja dalam apotik harus pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan dokter kepada pasiennya. Merahasiakan resep-dokter adalah sesuatu yang penting dari etik : pejabat yang bekerja dalam Apotik.

LATAR BELAKANGKewajiban moral yang telah lama ada sebelum diadakan Peraturan atau undang-undang yang mengatur soal ini

LANDASAN PENTINGNYA KERAHASIAAN MEDISLandasan EtikaLandasan Hukum

LANDASAN ETIKALandasan Etika

Hipocratic OathWhatever, in connection with my professional service, or not in connection with it, I see or hear, in the life of men, which ought not to be spoken of abroad,

I will not divulge, as reckoning that all such should be kept secret.

I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient has diedInternational Code of Medical Ethics (1968) A doctor shall preserve absolute secrecy on all he knows about his patients because the confidence entrusted in himDeclaration of Lisbon (1981) The patient has the right to expect that his physician will respect the confidential nature of all his medical and personal detailsDeclaration of Geneve

Sumpah Dokter Saya tidak akan menyebarkan segala sesuatu yang mungkin saya dengar atau yang mungkin saya lihat dalam kehidupan pasien-pasien saya , baik waku menjalankan tugas jabatan saya maupun di luar waktu menjalankan tugas jabatan itu. Semua itu akan saya pelihara sebagai rahasia.

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIAPasal 7cSeorang dokter harus senantiasa menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal 12Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien , bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

LANDASAN HUKUMUU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Pasal 57UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; Pasal 48Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia KedokteranPermenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi; Pasal 18Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis; Pasal 10

UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANPasal 57

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksug pada ayat (1) tidak berlaku dalam, hal :a. perintah undang-undang;b. perintah pengadilan;c. izin yang bersangkutand. kepentingan masyarakat; ataue. kepentingan orang tersebut

UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERANPasal 48

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

(1) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan tindakan kedokteran wajib menyimpan segala sesuatu yang diketahui dalam pemeriksaan pasien, interprestasi penegakan diagnose dalam melakukan pengobatan termasuk segala sesuatu yang diperoleh dari tenaga kesehatan lainnya sebagai rahasia kedokteran;

(2) Ketentuan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.PERMENKES NO. 1419/MENKES/PER/X/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERMENKES NO. 269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS

Pasal 10

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :a.untuk kepentingan kesehatan pasien; b.memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;c.permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;d.permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dane.untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

SIAPA ??? PP No. 10 Tahun 1996 Tentang Wajib Simpang Rahasia Kedokteran

Pasal 3Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah :tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79);mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

SANKSISetiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Yang termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58(1) + penjelasannya

Sanksi pidana membuka rahasiaKUHP Pasal 322

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pengendoran terhadap prinsipPP No. 10 Tahun 1996 Pasal 2Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain

KUHAP Pasal 170Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi , yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. KUHP Pasal 48Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

KUHP Pasal 49Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

UU No. 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULARPasal 11 (1)Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatanterdekat dalam waktu secepatnya.

****************