Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia—Power Generation Sector Project (RRP INO 49203)

Environmental Impact Assessment

Project Number: 49203-002 March 2018

INO: Sustainable Energy Access in Eastern

Indonesia─Power Generation Sector Project

Kaltim Peaker 2 Core Subproject

Annexes Part 2

Prepared by Fichtner for the Asian Development Bank.

This environmental impact assessment is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation

of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian

Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any

territory or area.

PEMERINTAH KABT]PATEN KUIAI KAKTANEGARA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAHJln. H. Ahmad Dahlan Telp. (0541) 661169 Fax (0541) 662567 Tenggarong (75515)

KUTAI KARTANEGARA..MAJU BERSAMA GERBANG RAJA''

Menimbang

Mengingat

KEPUTUS$I

BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR: 660.1 I 43 TBLH.D / III I 2015

TENTANG

r4N PENYTMPANAIT SEMENTARA !$4ryAU BAHA|{ BERBATTAYADAN BERACTJN (LB3)

PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN MAHAKAM( P_LTGU TAN:IqNG BATU )

BUPATI KUTAI KARTA}IEGARA

: a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk

menimbulkim pencemaran dan iatau kerusakan lingkungan hidup, sehingga

perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan yang

harus ditaati oleh penanggung jawab usaha dan I ataukegiatan.

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, kegiatan

penyimpanan limtah bahan berbahlya dan ber-qgun (LB3) PT: PlN ( Persero

) Sektor Pembangkitan Mahakam - PLTGU Tanjung Batu"telah memenuhi

persyaratan untuk mernperoleh izin penlmpanan limbah bahan berbahaya

dan beracun.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf'a dan b,

perlu menetapkan $eputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang lz:lr^

Peyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

PT. PLN ( Persero ) SektorPembangkitan Mahakam- PLTGU Tanjung Batu.

l.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan

Dagrah (Lgmbaran Ngggra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nsmor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang * Undang Republik lndonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tah-un 1999 tenlang !9ng9lolq44 limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan'pemerintah

Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor

18 Tahun 1999 tenlang Pgrryglopqr Limtah Bahan Berbahaya {an Bgrarun

(LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Menteri Negaralingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang ( A

TataCarcPerizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun t V4

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

a. Nama

b. Bidang Usaha

c. Alamat Kantor

d. Lokasi Kegiatan

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor I - 5 Tahun 1995 , tentang TataCara

dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 20ll tentang

Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 101 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

1. Surat PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Mahakam - PLTGU Tanjung

Batu.

Nomor : 009 / KLH.01.02/SPMHK/ 2015 tanggal 17 Februari 2015,Perihal

Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Berita Acara Verifikasi teknis lapangan tanggal, 23 Maret 2015.

KEPUTUS$I BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG IZINPEIIYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAI\{ BERACT]N

(LB3) PT. PLN ( PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAI\ MAHAKAM-PLTGU TANJUNG BATU.

Memberikan izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada

PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Mahakam

PLTGU Tanjung Batu.

Pembangit ListrikJalan Ulin No. I Samarinda, 75127. Telp.(0541)274153-273727. Faxs : (0541) 212714.

Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi KalimantanTimur.

Penanggung jawab kegiatan wajib mematuhi hal - hal sebagai berikut :

1. memiliki bangunan penyimpanan sesuai jenis, jumlah dan karakteristik

limbah bahan berbahaya dan beracun, pada :

Lokasi TPS Limbah B3 PT.PLN-PLTGU Tanjung Batu.

Titik Koordinat : LS :0022'53.32" dan 117003'02.30"8T

Ukuran Bangunan : 7 meter x 10170 meter

2. mematuhi jenis limbah yang disimpan berupa hasil operasional dari

atan Pembangkit Listrik PT.PLN- PLTGU Tanjung Batu antara lain :

majun / sarung tangan terkontaminasi limbah B3,hose

bekas,filter bekas, aki bekas, lampu TL bekas,grease bekas,

jrigen bekas dan tanah terkontaminasi.

persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan

Dampak Lingkungan Nomor : Kep - 01/BapedaV09ll995

Tata Carla Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpul ItV

melakukan pencatatan setiap perpindahan limbah 83 baik yang masuk

maupun yang keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai jenis dan

jumlahnya menggunakan Formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (LB3).

sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Bupati ini dan mengisi

neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu menggunakan

formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Bupati ini;

memberikan Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan

karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kep - 05 /BAPEDAL/09/1995 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun;

lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan

beracun wajib dilengkapi dengan Plang Nama TPS Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dan Titik Koordinat izin TPS Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun serta papan informasi berisikan : Jenislimbah

yang disimpan, SOP pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracundan izin TPS limbah bahan berbahaya dan beracun;

kondisi tempat penyimpanan tersebut tidak dapat diubah atau dipindah

tangankan tanpa izin dari Bupati Kutai Kartanegara dan tidak

diperkenankan menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun

ditempat lain; dan

lama waktu penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun paling

lama 90 (Sembilan Puluh) hari, dan menyampaikan laporan jika lama

penyimpanan melebihi waktu dimaksud.

KETIGA Penanggung jawab kegiatan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan

penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana Dikhm

Ketiga, sekurang - kurangnya I (Satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan yang

ditujukan kepada:

l. Kementerian Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan

B3 dan Limbah B3;

Gubernur Kalimantan Timur u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Kalimantan Timur

Bupati Kutai Kartanegara u.p. Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Kutai Kartane gara.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan

wasan terhadap perizinan limbah 83 sebagai berikut:

pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud diktum

dilalcukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

t I (satu) tahun sekali.

i hasil pengawasan sebagaimana dimaksud huruf q dan

sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan pembatalan

ffir pencabutan Keputusan Bupati ini apabila penanggung jawab I

dan/ataukegiatan tidak melaksanakan kewajibannya. (* tr/r

4.

5.

7.

8.

aJ.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Izin ini tidak berlaku apabila :

1. PT. PLN ( Persero ) Sektor Pembangkitan Mahakam-PLTGU Tanjung

Batu, memindah tangankan tanpa izin Bupati Kutai Kartanegara;

2. Melakukan perubahan desain tempat penyimpanan sementara limbah bahan

berbahaya dan beracun dan atau letak / posisi lokasi penyimpanan limbah

bahan berbahaya dan beracun;

3. Melalokan pelanggaran perundang - undangan pengelolaan lingkungan

hidup khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun.

Keputusan Bupati ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat drperpanjang

dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis paling

lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir pada tanggal 30 Maret

2017 kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Kutai Kartane gara.

KETUruH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tenggarong

Pada tanegal : 30 Maret 2015

NrP. 19590808 199303 1004

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara LingkunganHidup u.p. Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di - Jakarta

2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan di - Balikpapan

3. Gubernur Kalimantan Timur u.p Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimankn Timur -

di - Samarinda A4. Bupati Kutai Kartanegara di - Tengearong I5. Arsip. t

KUTAI KARTANEGARA

PembinaTk.I/ IV.b