juklak spkm april 2009 bag2

8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2

1/47

Juklak SPKM Bagian II

Badan Pemeriksa Keuangan

BAGIAN II


2/47

Juklak SPKM Bab III Independensi & Mandat

Badan Pemeriksa Keuangan 10

BAB IIIINDEPENDENSI & MANDAT

A. Kondisi yang Diinginkan

01 Independensi dan mandat BPK seharusnya komprehensif sesuai dengan

“Deklarasi Lima” organisasi BPK sedunia atau International

Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) atas prinsip-

prinsip pemeriksaan.

Independensi &

mandat sesuai

Deklarasi Lima

B. Lingkup

02 Unsur pertama SPM adalah independensi dan mandat. Unsur SPM ini

terkait dengan kedudukan, fungsi, dan mandat BPK yang independen.

Independensi yang dimaksud adalah independensi sesuai dengan

“Deklarasi Lima” organisasi BPK sedunia (INTOSAI).

Unsur pertama

SPM

03 Independensi dan mandat tersebut diatur dalam konstitusi, undang-

undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait BPK.

Selain itu, lingkup SPM Independensi dan Mandat termasuk keyakinan

atas ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengganggu independensi dan mandat BPK.

Independensi &

Mandat dalam

peraturan

04 Komponen dari unsur SPM Independensi dan Mandat meliputi:

1). Independensi; dan

2). Mandat

Komponen

05 Komponen unsur SPM tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai

berikut.


3/47



C. Independensi

06 Sesuai dengan prinsip-prinsip pemeriksaan terkait independensi, badan

pemeriksa harus independen sesuai dengan “Deklarasi Lima” INTOSAI.

BPK harus merupakan suatu lembaga negara yang independen dalam

organisasi dan pelaksanaan tugas pemeriksaan. Independensi BPK

tersebut dijamin konsititusi atau UUD yang diatur lebih lanjut dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independensi diatur

dalam konsitusi dan

UU

07 Independensi BPK meliputi independensi anggota BPK, kelembagaan,

pelaksana BPK, dan keuangan atau anggaran.

Independensi

BPK

08 Independensi anggota BPK terkait dengan pengangkatan, pemberhentian,

dan perlindungan hukum. Pengangkatan dan pemberhentian anggota

BPK dilakukan secara independen, bebas dari intervensi Pemerintah atau

pejabat entitas yang diperiksa, untuk periode waktu tertentu, dan dengan

mekanisme yang jelas. Untuk memberikan independensi, anggota BPK

memiliki perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugasnya. Hal ini

diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independensi

anggota BPK

09 Independensi BPK secara kelembagaan meliputi kebebasan menentukan

struktur organisasi dan fungsi BPK tanpa intervensi dari Pemerintah atau

entitas yang diperiksa.

Independensi

kelembagaan

10 Independensi pelaksana BPK terkait dengan penempatan, penugasan,karier pelaksana BPK. Hal tersebut tidak tergantung pada Pemerintah

atau pejabat entitas yang diperiksa.

Independensi pelaksana BPK

11 Di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pelaksana BPK yang

ditugaskan harus independen. BPK harus mengatur independensi

dimaksud di dalam standar dan pedoman pelaksana lainnya.

Independensi

pelaksanaan tugas

12 Independensi BPK secara keuangan atau anggaran meliputi

penganggaran BPK (pengajuan, pembahasan, dan persetujuan anggaran

BPK) dilakukan BPK dengan parlemen dan tidak dengan Pemerintah dhi

Menteri Keuangan, serta pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk

pelaksanaan tugas BPK.

Independensikeuangan atau

anggaran

D. Mandat

13 Mandat BPK harus secara jelas dan eksplisit diungkapkan dalam

konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konsititusi dan peraturan

perundang-undangan tersebut mengatur kewenangan, tugas dan fungsi,

serta tanggung jawab BPK terkait dengan akses informasi, penentuan

entitas yang diperiksa, dan sifat-lingkup-waktu pemeriksaan.

Mandat dalam

konstitusi dan UU


4/47



14 Konsitusi dan/atau peraturan perundang-undangan juga mengatur

penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada parlemen dan parlemen

memiliki tanggung jawab untuk menilai kinerja pencapaian mandat yangditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Parlemen dapat menggunakan pihak independen untuk menilai hal

tersebut.

Penyampaian laporan

dan penilaian kinerja

BPK

15 Konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan mengatur

kewenangan BPK untuk memeriksa seluruh keuangan negara. BPK dapat

memeriksa aspek keuangan negara pada seluruh entitas yang mengelola

keuangan negara tersebut.

Kewenangan atas

seluruh aspek

keuangan negara

16 Konsititusi dan/atau peraturan perundang-undangan menjamin adanya

kebebasan akses terhadap informasi terkait dengan pelaksanaan mandat.Kebebasan akses

17 Konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan mengatur jenis

pemeriksaan yang dilakukan BPK dan entitas yang diperiksa yang terkait

dengan keuangan negara.

Jenis dan entitas

yang diperiksa

18 Apabila mandat BPK tidak dapat dilaksanakan karena suatu ketentuan

peraturan perundang-undangan, BPK harus melakukan berbagai upaya

untuk mengembalikan mandat tersebut seperti dengan mengajukan

judicial review, sengketa kewenangan lembaga negara ( state organs

dispute), memberikan masukan kepada penyusun undang-undang untuk

mengubah atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang tidak sesuai dengan mandat BPK (legislative review).

Disharmonisasi

peraturan perundang-

undangan (legal

conflicts)

19 Sehubungan dengan paragraf 18 di atas, BPK melakukan identifikasi

dan/atau analisis terhadap ketentuan perundang-undangan yang

mengganggu pelaksanaan mandat BPK.

Identifikasi/

analisis


5/47

Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern


BAB IVKEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA INTERN


01 BPK seharusnya memiliki keyakinan bahwa pengambilan keputusan

kelembagaan dan mekanisme pengendalian berfungsi secara hemat,

efisien, dan efektif sehingga BPK dapat menjadi model bagi organisasi

dalam perwujudan tata kelola yang baik ( good governance).

BPK menjadi model

organisasi yang good

governance

B. Lingkup

02 Unsur kedua SPM adalah kepemimpinan dan tata kelola intern.

Kepemimpinan dan tata kelola intern merupakan unsur penting dalam

organisasi lembaga pemeriksa. Hal ini disebabkan unsur SPM ini

menentukan keberhasilan organisasi lembaga pemeriksa dalam

mewujudkan tata kelola yang baik ( good governance).

Unsur kedua SPM

03 Peran penting BPK dalam perbaikan kualitas pemeriksaan secara terus-

menerus sangat dominan. Badan perlu memiliki keyakinan bahwa

pengendalian mutu telah memadai dalam rangka pencapaian visi, misi,

dan tujuan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

standar pemeriksaan.

Kepemimpinan

Badan

04 Komponen dari unsur SPM kepemimpinan dan pengelolaan intern

meliputi:

1) Kepemimpinan dan Arahan (leadership and direction)

2) Perencanaan Strategis dan Operasional ( strategic & operational

planning )

3) Pengawasan dan Pertanggungjawaban (oversight and accountability)

4) Kode Etik (code of conduct )

5) Pengendalian Intern (internal control )

6) Pemerolehan Keyakinan Mutu (quality assurance)

Komponen

05 Komponen unsur SPM kepemimpinan tersebut dapat dilihat dalam

Gambar 4.1 sebagai berikut.


6/47



C. Kepemimpinan & Arahan

06 Badan harus menetapkan arah organisasi BPK. Hal tersebut menentukan

suatu indikator pencapaian hasil kerja dan pencapaian standar profesional

tertinggi. Arahan tersebut dapat berupa keputusan-keputusan BPK dan

sidang atau rapat yang menekankan capaian yang harus dipenuhi oleh

pelaksana BPK di bidang pemeriksaan serta penunjang dan pendukung.

Arah

organisasi

07 Badan menetapkan kebijakan dan pedoman yang mendukung budaya

intern organisasi yang mengutamakan kualitas pelaksanaan pekerjaan.Kebijakan dan pedoman tersebut menuntut seluruh pimpinan satker

pelaksana BPK untuk bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu

organisasi. Kepemimpinan BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK

yang konsisten sangat berpengaruh terhadap budaya intern organisasi

tersebut. Hal ini penting agar kepemimpinan BPK dan pimpinan satker

dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kinerja BPK sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai standar

pemeriksaan.

Budaya organisasi

atas kualitas

08 Kebijakan dan pedoman tersebut meliputi pemberian penghargaan atas

pencapaian pekerjaan yang berkualitas, pemberian keterangan di dalam berbagai hasil reviu pekerjaan atau nota dinas atau risalah rapat atau

bahan pelatihan dan seminar, atau pernyataan tertulis dalam dokumen

seperti rencana strategis atau ungkapan misi. Selain itu, penugasan atau

arahan atau hasil reviu tidak ada yang mengindikasikan pengorbanan

kualitas karena alasan keuangan, waktu, dan alasan lainnya.

Bentuk budaya atas

kualitas


7/47



09 Kebijakan dan pedoman yang mengutamakan mutu dapat dilihat juga

dari berbagai kebijakan, pengaturan, dan prosedur terkait dengan

evaluasi kinerja, kompensasi, promosi dikaitkan dengan kualitas

pekerjaan. Hal ini dapat dilihat komitmen BPK dan pimpinan satker

pelaksana BPK atas alokasi anggaran dan realisasi serta penggunaan

sumber daya organisasi lembaga pemeriksaan untuk peningkatan

kualitas.

Kebijakan atas

kualitas

D. Perencanaan Strategis dan Operasional

10 BPK menetapkan rencana strategis yang merupakan capaian jangka

panjang yang diinginkan. Rencana strategis tersebut memiliki tiga

komponen, yaitu visi, misi, dan nilai inti. Visi, misi, dan nilai inti

merupakan hal mendasar bagi BPK selaku organisasi pemeriksa

keuangan negara dalam menetapkan rencana strategis ( strategic

planning ).

Rencanastrategis

11 BPK menetapkan visi sebagai bentuk arahan dan target jangka panjang

yang ingin dicapai. Penetapan visi merupakan langkah awal dari

penyusunan rencana strategis. Di dalam penyusunan rencana strategis

tersebut, BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK harus memiliki

kejelasan visi BPK dalam periode tertentu serta arah dan fokus organisasike depan terkait dengan sumber daya-teknologi, hasil kerja-klien/entitas

yang diperiksa. Dalam hal tersebut, BPK dan pimpinan satker pelaksana

BPK mempertimbangkan lingkungan intern seperti kemampuan dan

kebutuhan operasional BPK dalam pelaksanaan mandat, tugas, fungsi,

serta ekstern organisasi. Dengan demikian, penetapan visi tersebut akan

dipantau dan disempurnakan dari waktu ke waktu.

Visi

12 Penetapan visi di atas meliputi penyeleksian area-area operasional yang

terkait, peletakan tahapan strategis BPK, dan perolehan komitmen untuk

pencapaian tahapan strategis BPK tersebut. Dalam penetapan visi

tersebut, BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK perlu melakukan tigahal sebagai berikut:

1) menetapkan misi BPK atas kegiatan utama BPK dengan

mempertimbangkan kejelasan posisi organisasi (who we are), mandat

dan tugas pokoknya (what we do), serta status atau posisi organisasi

saat ini (where we are now);

2) menggunakan pernyataan misi sebagai landasan arah dan target yang

ingin dicapai (where we are going ); dan

Penetapan visi


8/47



3) menjelaskan visi dengan cara yang jelas dan menarik sehingga BPK

dan pimpinan satker pelaksana BPK memperoleh komitmen dari

seluruh pelaksana BPK. Komunikasi ini penting untuk menumbuhkankepercayaan seluruh pelaksana BPK kepada kepemimpinan BPK

terkait arah organisasi BPK ke depan dan perubahan intern dan

ekstern yang terjadi ke depan.

13 Penetapan misi BPK harus memperhatikan tiga unsur berikut:

1) jenis pemangku kepentingan ( stakeholders) atau pihak yang harus

dipenuhi kebutuhannya secara memuaskan;

2) kebutuhan para pemangku kepentingan atau hal yang harus dipenuhi

oleh BPK secara memuaskan; dan

3) kegiatan, teknologi dan kompetensi SDM BPK, atau cara untuk

memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Misi

14 Selain penetapan visi dan misi, BPK perlu menetapkan nilai inti ( core

values) yang merupakan karakteristik organisasi dan SDM BPK. Nilai

inti yang perlu ditetapkan tersebut menggambarkan karakter dasar dan

menjadi kriteria atau pertimbangan penetapan visi dan misi organisasi.

Sebagai lembaga di bidang pemeriksaan seperti lembaga pemeriksaan

pada umumnya di berbagai negara, nilai inti yang dikembangkan dan

ditetapkan terkait dengan penjaminan kepentingan publik ( public

interest ) dan integritas, independensi, objektivitas, profesionalisme.

Nilai inti

15 Selain visi, misi, dan nilai inti seperti disebutkan di atas, rencanastrategis tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1) Tujuan strategis dan penanggungjawabnya;

2) Ukuran atau target dan waktu pencapaiannya;

3) Penjabaran pencapaian dan implementasinya;

4) Pengukuran kinerja pencapaian;

5) Pembentukan satker pelaksana yang memiliki tugas memantau

rencana strategis dan implementasinya;

6) Penggunaan tenaga ahli terkait; dan

7) Metodologi dan pedoman yang diperlukan;

Substansirencana

strategis

16 Dengan mempertimbangkan rencana strategis, BPK menetapkan rencanaoperasional sebagai bentuk penjabaran dari rencana strategis. Komitmen

penyediaan sumber daya dan kegiatan-kegiatan menjadi bagian dalam

rencana tersebut.

Rencana

Operasional

17 Salah satu bentuk komitmen adalah penetapan target atau indikator

sukses untuk satuan kerja pelaksana BPK dan individu yang bertanggung

jawab. Pejabat penanggung jawab pencapaian target memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang

dihadapi.

Target/

indikator


9/47



18 BPK dan/atau pimpinan satuan kerja pelaksana BPK menetapkan dan

menyosialisasikan strategi organisasi serta menyusun laporan

perkembangan ( progress report ) secara periodik untuk memastikan

bahwa seluruh pegawai memahami dan terlibat serta memberikan

kontribusi. Dalam hal ini, strategi organisasi tersebut dijabarkan dalam

suatu sistem atau prosedur yang memungkinkan penyebaran secara luas

gagasan, informasi, dan praktik serta hasil terbaik di dalam

pelaksanaannya di lingkungan BPK.

Strategi organisasi & progress report

19 BPK atau pimpinan satuan kerja pelaksana BPK menetapkan dan

mengatur tentang pengukuran kinerja atas satuan kerja pelaksana BPK

dan individu. Pimpinan satuan kerja pelaksana memantau danmelaporkan secara periodik hasil pengukuran kinerja tersebut. Hasil

pengukuran kinerja tersebut harus dikaitkan dengan pemberian

penghargaan, sanksi/hukuman, dan/atau kesejahteraan pegawai. Di

dalam memantau dan menilai kinerja tersebut, BPK membentuk satuan

kerja pelaksana BPK tertentu dan/atau menetapkan suatu komite dengan

tanggung jawab dan tugas tersebut.

Pengukuran

kinerja

E. Pengawasan & Pertanggungjawaban

20 BPK menetapkan pedoman sistem pemerolehan keyakinan mutu (quality

assurance system) yang meliputi reviu intern atas desain dan

implementasi sistem pemerolehan keyakinan mutu (SPKM) tersebut

secara periodik oleh suatu satuan kerja pelaksana BPK atau oleh badan

pemeriksa negara lain anggota INTOSAI ( peer review).

Pedoman

reviu

SPM

21 BPK melakukan sosialisasi pedoman SPKM tersebut kepada seluruh

pelaksana BPK, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, serta

menyempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Sosialisasi &

pementauan

22 BPK menetapkan satuan kerja pelaksana BPK yang berfungsi untuk

melakukan reviu intern SPM BPK. Satuan kerja pengawas intern tersebut

melaporkan hasil reviunya kepada BPK.

Satker

pereivuintern

23 BPK menetapkan dan/atau melaksanakan ketentuan tentang peer review

oleh badan pemeriksa lain setingkat BPK anggota INTOSAI.Peer review

24 Selain penilaian kinerja BPK di atas, BPK harus memenuhi

pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BPK menyusun laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor

independen sebelum laporan keuangan dan hasil pemeriksaannya

disampaikan kepada DPR.

Laporan

keuangan


10/47



25 Selain laporan keuangan, BPK menyampaikan laporan kinerja sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Laporan

kinerja

F. Kode Etik

26 BPK menetapkan kode etik yang berisi aturan dalam rangka memperoleh

keyakinan atas integritas, kepercayaan, kerahasiaan, independensi,

kredibilitas, objektivitas, imparsial, netral, bebas dari konflik

kepentingan, kompetensi, dan profesionalisme.

Penetapan

kode etik

27 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menjelaskan atau

menyosialisasikan aturan kode etik tersebut kepada seluruh pelaksana

BPK.

Penjelasan/sosialisasi

kode etik

28 BPK menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pemantauan dan

evaluasi kepatuhan terhadap kode etik yang ditetapkan BPK serta

pemrosesan pelanggaran kode etik tersebut oleh Majelis Kode Etik BPK.

Pemantauan

kepatuhan

kode etik

G. Pengendalian Intern

29 BPK menetapkan ketentuan mengenai sistem pengendalian intern yang

tepat untuk memperoleh keyakinan pencapaian tujuan organisasi.Penetapan ketentuan

pengendalian intern

30 BPK menyosialisasikan ketentuan mengenai sistem pengendalian intern

kepada seluruh pimpinan dan pegawai pelaksana BPK sehingga sistem

pengendalian intern tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan di

dalam pelaksanaan tugas.

Sosialisasi

31 BPK mempertimbangkan kerangka pengendalian intern yang disusun

oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treadway

Commission (COSO) yang telah diadopsi oleh INTOSAI Internal

Control Standard .

Kesesuaian dengan

kerangka COSO

32 Setiap pimpinan satuan kerja pelaksana BPK bertanggung jawab untuk

memantau kepatuhan atas sistem pengendalian intern di lingkungannya.Tanggung jawab

pemantauan

33 BPK menetapkan suatu satuan kerja pelaksana BPK yang bertugas untuk

memantau kepatuhan sistem pengendalian intern pada seluruh satuan

kerja pelaksana BPK dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

Satuan kerja

pemantau


11/47



H. Pemerolehan Keyakinan Mutu

34 BPK menetapkan ketentuan mengenai sistem pemerolehan keyakinan

mutu untuk memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern di

atas dan sistem pengendalian mutu telah diimplementasikan.

Penetapan sistem

keyakinan mutu

35 Sistem pemerolehan keyakinan mutu tersebut meliputi penilaian atau

reviu yang dilakukan secara intern oleh pimpinan satuan kerja pelaksana

BPK, oleh antarsatuan kerja pelaksana BPK atau antarpihak setingkat

(cross review), oleh satuan kerja pelaksana BPK yang dibentuk khusus

untuk tugas tersebut, dan oleh pihak lain yang independen ( peer review).

Lingkup

pemerolehan

keyakinan mutu

36 Reviu independen sistem pengendalian intern dan sistem pengendian

mutu oleh satuan kerja pelaksana BPK yang khusus dibentuk dilakukansecara periodik dan dilaporkan langsung kepada BPK.

Reviu oleh

satker pengawasintern

37 Pada tahap awal penyusunan rencana strategis, BPK perlu melakukan

reviu sistem pengendalian mutu dan sistem pengendalian intern tingkat

kelembagaan secara umum. Hasil reviu tersebut dapat menjadi bahan dan

masukan pengembangan rencana strategis dan rencana implementasinya.

Reviu pada awal

penyusunan rencana

stratesis


12/47

Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia


BAB V

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA


01 BPK seharusnya memiliki kecukupan tenaga yang memiliki kompetensi

serta motivasi dalam melakukan tugasnya secara efektif.Staf kompeten &

termotivasi

B. Lingkup

02 Unsur ketiga SPM adalah manajemen sumber daya manusia. Unsur SPM

tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemeriksa memiliki

kemampuan, kompetensi yang cukup, serta dedikasi atau pengabdian

dalam melakukan tugasnya sehingga memenuhi mutu pemeriksaan yang

tinggi dan memenuhi tugas secara efektif. Dengan demikian, SDM

merupakan aset terpenting bagi organisasi BPK.

Unsur ketiga SPM

manajemen

sumber dayamanusia

03 Manajemen SDM harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif

bagi pegawainya. Manajemen SDM tersebut menjadi bagian dalam

manajemen BPK secara umum yang meliputi kompetensi yang

dibutuhkan untuk memenuhi mandat dan harapan pemangkukepentingan serta mencapai rencana strategis BPK. Kompetensi yang

dibutuhkan tersebut perlu ditetapkan karena akan berpengaruh terhadap

rekrutmen dan penempatan SDM, retensi SDM, pelatihan dan

pembangunan kapasitas, penilaian dan manajemen kinerja, serta

penyediaan kesejahteraan bagi pegawai.

Manajemen SDM

04 Berdasarkan hal di atas, komponen unsur SPM – Manajemen SDM

meliputi:

1) Rekrutmen dan Penempatan;2) Retensi;

3) Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas;4) Penilaian dan Manajemen Kinerja;5) Kesejahteraan; dan

6) Pengembangan Karier.

Komponen

05 Keenam komponen unsur SPM - Manajemen SDM dapat dilihat dalam

Gambar 5.1 berikut.Gambar

Manajemen

SDM


13/47



C. Rekrutmen dan Penempatan

06 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait harus menetapkan

strategi perekrutan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

dan kualifikasi yang dibutuhkan. Unsur penting pertama dari strategi ini

adalah menetapkan persyaratan terbaik terkait dengan kualifikasi

kompetensi calon pegawai yang dibutuhkan. Perekrutan tersebut

merupakan perekrutan berbasiskan kompetensi, baik untuk tingkat

bawah atau yunior maupun untuk tingkat atas yang lebih senior dalam

organisasi BPK. Unsur kedua dari strategi tersebut adalah merekrut

pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan suatu analisis kebutuhan

pegawai. Analisis kebutuhan tersebut dilakukan dengan memperhatikan

rencana strategis BPK, kebijakan dan perencanaan pemeriksaan

strategis, dan manajemen pemeriksaan dan risiko.

Rekrutmen

berbasiskompetensi &

analisis kebutuhan

07 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kualifikasi

dan kompetensi pemeriksa adalah sebagai berikut.

1) Merekrut pegawai dengan latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;

2) Melengkapi kebutuhan SDM intern dan keahliannya melalui

penggunaan tenaga ahli yang kompeten dari luar sesuai dengankebutuhan BPK; dan

3) Menggunakan pemeriksa dari luar BPK (outsourcing ) untuk

melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, dengan reviu atau

evaluasi terhadap proses hasil pekerjaannya.

Faktor-faktor

penentuan

kualifikasi &

kompetensi

pemeriksa

08 Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan, kompetensi, dan

uraian pekerjaan atau uraian jabatan. Pegawai yang direkrut ditempatkan

berdasarkan kebutuhan pegawai tersebut pada satker pelaksana BPK

serta sesuai kompetensi yang diminta dan uraian jabatan.

Penempatan


14/47



D. Retensi

09 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait harus menciptakan

daya tarik bagi SDM berkualitas. Hal tersebut meliputi penawaran gaji

dan tunjangan, kesejahteraan, fasilitas lain, serta penciptaan lingkungan

kerja yang menarik dan kondusif.

Daya tarik bagi SDM

berkualitas

10 Daya tarik dari pemberian gaji dan tunjangan, kesejahteraan, dan

fasilitas lain seringkali sulit diwujudkan apabila badan pemeriksa

memiliki kendala ketentuan penggajian di negaranya. Dalam kondisi

seperti itu, daya tarik diberikan dalam bentuk penciptaan lingkungan

kerja yang kondusif seperti peningkatan kapasitas melalui kesempatan

pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, dan pemberiankesempatan pengalaman.

Daya tarik non gaji

dan tunjangan

11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait selalu

mempertimbangkan ke depan atas struktur atau pemberian gaji dan

tunjangan, kesejahteraan, dan fasilitas lain bagi pegawai sehingga BPK

dapat memperoleh dan mempertahankan SDM yang sesuai kompetensi

dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Pertimbangan ke

depan atas struktur

gaji dan tunjangan

12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan suatu

aturan mengenai penggunaan pemeriksan dan/atau tenaga ahli lain di

luar BPK sesuai dengan kebutuhan BPK termasuk pengaturan

penggajian dan penawaran lainnya yang menarik.

Penggajian &

penawaran bagi

tenaga di luar BPK

E. Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas

13 BPK menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas pelaksana BPK

untuk mengikuti perkembangan pemeriksaan dan dapat mengantisipasi

serta menyelesaikan persoalan yang muncul akibat adanya

perkembangan lingkungan.

Penetapan

kebijakan

pengembangan

kapasitas pelaksana

14 Kebijakan peningkatan kapasitas pelaksana BPK tersebut meliputiidentifikasi-analisis-penetapan kebutuhan pelatihan, pengukuran

keberhasilan pelatihan, adanya perencanaan SDM, adanya perencanaan

karier, tingkat pemanfaatan peserta pelatihan dalam tugas pemeriksaan,

tingkat pemanfaatan hasil pelatihan di lapangan, penggunaan pedoman

pemeriksaan, evaluasi tingkat pengetahuan pelaksana BPK, evaluasi

keefektivan pelatihan, perencanaan pelatihan untuk setiap pelaksana

BPK, magang (on the job training ), secondment, dokumentasi pelatihan,

dan perancangan tim pemeriksa sesuai dengan kebutuhannya.

Bentuk peningkatankapasitas pelaksana

BPK


15/47



15 BPK membentuk satker pelaksana BPK yang memiliki fungsi pelatihan

dan pembangunan kapasitas SDM. Fungsi pelatihan meliputi penetapan,

pengembangan, dan pemantauan kebijakan pelatihan, serta perencanaandan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Fungsi pembangunan kapasitas

meliputi pengembangan pendidikan dan profesionalitas pegawai,

pengembangan karier pegawai, serta pengembangan kapasitas fungsi

pelatihan.

Pembentukan satker

pelatian &

pembangunan

kapasitas

16 Pelatihan adalah proses bagi pegawai untuk memperoleh

kemampuan/keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya

sehingga ia dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mutu

pelatihan dan kegiatan pembangunan kapasitas lainnya sangat penting

dalam pencapaian mutu pemeriksaan dan hasilnya. Para pemeriksa

harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentanglingkungan organisasi entitas yang diperiksa dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, standar pemeriksaan, kode etik, manajemen

pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, khususnya pemeriksaan berbasis

risiko, kebijakan dan prosedur, serta praktik terbaik, termasuk

penggunaan teknologi informasi dengan komputer.

Pelatihan

17 Pelatihan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga pegawai dapat

memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan dengan perkembangan

teknologi, metodologi, teknik, dan alat (tools) yang mutakhir. Kegiatan

pelatihan meliputi antara lain:

1) pelatihan orientasi untuk membantu pegawai yang baru direkrut agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya dan metode kerja BPK;

2) pelatihan teknis untuk memberikan bekal pengetahuan dan keahlian pegawai sesuai kebutuhan dan tuntutan pekerjaannya; dan

3) pelatihan manajerial untuk meningkatkan kemampuan manajerial pimpinan satuan kerja pelaksana BPK dan/atau pemeriksa dengan peran-peran yang membutuhkan kemampuan manajerial.

Lingkup

pelatihan

18 Pembangunan kapasitas tidak hanya merupakan pelatihan individu,

tetapi dimaksudkan untuk mendorong BPK menetapkan prioritas dan

mengidentifikasi prioritas perubahan dalam hal pendekatan dan

kebutuhan pelatihan. Pengembangan pelatihan tersebut selanjutnya akan

meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan, serta karier

individu.

Pembangunan

Kapasitas

19 Selain pelatihan di atas, BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK

mendorong pegawainya untuk terlibat aktif dalam organisasi profesi

yang dapat mengembangkan kelembagaan dan pemeriksaan BPK.

Dorongan tersebut dilakukan melalui pemberian penghargaan atau

penilaian atas aktivitas tersebut.

Dorongan aktivitas

pada organisasi

profesi terkait


16/47



20 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memberikan kesempatan

kepada pegawainya untuk memperoleh pengalaman bekerja pada

lembaga lain. Lembaga lain tersebut meliputi lembaga publik, nasional,negara lain, atau internasional.

Kesempatan magang

di tempat lain

21 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memberikan kesempatan

pegawai atau pemeriksa organisasi pemeriksa lain untuk membantu

membangun kapasitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran

pengalaman, bantuan teknis dan/atau pelatihan, pembentukan badan

atau komite bersama, dan pembahasan hasil pemeriksaan.

Kesempatan untuk membantu

mengembangkan

kapasitas

22 BPK dan/atau pimpinan satker pelaksana BPK mengembangkan dan

menyelenggarakan pengelolaan database pelatihan dan pembangunan

SDM melalui sistem knowledge sharing .

Knowledge sharing

F. Penilaian dan Manajemen Kinerja

23 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menetapkan sistem penilaian

dan manajemen kinerja yang jelas. Sistem manajemen kinerja

dikembangkan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan

tepat waktu atas kinerja pegawai. Tujuan manajemen kinerja untuk

memaksimalkan kemampuan individual pegawai untuk perbaikan

organisasi ke depan.

Tujuan sistem

manajemen kinerja

24 Sistem manajemen kinerja dibangun dengan basis kinerja. Sistem

tersebut meliputi pemberian kompensasi dan pengukuran kinerja.

Pemberian kompensasi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja. Pegawai

yang mempunyai kinerja yang baik memperoleh kompensasi yang lebih

baik dibandingkan dengan pegawai yang kinerjanya tidak baik. Oleh

karena itu, pemberian kompensasi tersebut memerlukan pengukuran

kinerja setiap individu pegawai.

Sistem manajemen

kinerja berbasis

kompetensi

25 Sistem manajemen kinerja tersebut juga harus memungkinkan pegawai

membicarakan tuntutan kinerjanya dengan penyelia atau atasan

langsungnya. Pembicaraan dimaksud untuk memperjelas unsur pentingdan standar/indikator kinerja yang harus dipenuhi pegawai,

mempersiapkan penilaian mandiri, dan memperoleh umpan balik dari

penyelia atau atasan langsungnya.

Pembicaraan kinerja

antara pegawai &

atasannya

26 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menetapkan standar atau

indikator kinerja setiap individu pegawai yang digunakan untuk

penilaian kinerja di atas. Indikator kinerja tersebut digunakan pula untuk

pengembangan karier berupa promosi pegawai.

Indikator

kinerja indvidu


17/47



27 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK membentuk satker pelaksana

yang memiliki fungsi menetapkan indikator kinerja, menilai pencapaian,

dan memantau pelaksanaannya, termasuk kebijakan dan prosedur pengembangan pegawai serta penanganan keluhan atau permasalahan

pengembangan karir pegawai.

Pembentukan

satker penilai,

pemantau &

penanganan komplain

28 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengatur penilaian dan

manajemen kinerja, antara lain pemberian penghargaan pemeriksa yang

berprestasi, pemberian sertifikat pencapaian hasil terbaik, pemberian

tambahan remunerasi atau fasilitas lain bagi pegawai yang mencapai

kualitas pekerjaan yang tinggi, dan peningkatan karier.

Dampak pencapain

kinerja pada pegawai

G. Kesejahteraan

29 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menetapkan suatu sistem

kesejahteraan pegawai yang menarik sehingga BPK memperoleh

dan/atau memiliki pegawai yang berkualitas dan berpengalaman. Bentuk

kesejahteraan yang menarik meliputi pemberian gaji dan tunjangan,

kesejahteraan dan fasilitas lain, dan lingkungan kerja yang menarik.

Sistem

kesejahteraan

pegawai

yang atraktif

30 Struktur gaji dan tunjangan bagi pegawai harus menarik bagi pegawai

sehingga pegawai yang berkualitas dapat tetap bekerja di BPK. BPK dan

pimpinan satker pelaksana BPK terus memantau dan

mempertimbangkan struktur gaji dan tunjangan pegawai pada masa

depan sesuai dengan perkembangan.

Gaji & tunjangan

yang menarik

31 Kesejahteraan dan fasilitas lain meliputi fasilitas kesehatan, kesempatan

dan fasilitas olah raga, rekreasi, dan bersosialilsasi, fasilitas perumahan

dan transportasi, fasilitas cuti, dan fasilitas penyuluhan (counceling ).

Khusus untuk pegawai perempuan, fasilitas seperti pengasuhan dan

penitipan anak dan cuti melahirkan merupakan bentuk kesejahteraan

yang diperlukan.

Kesejahteraan &

fasilitas lain

32 Lingkungan kerja yang menarik dan kondusif dapat berupa penghargaan

dan fasilitas kerja. Penghargaan merupakan insentif bagi pegawai yangmemenuhi atau melebihi standar yang telah ditentukan secara

transparan. Insentif tersebut dapat berupa sertifikat dan penghargaan

bagi pemeriksa yang berprestasi, remunerasi tambahan bagi pemeriksa

yang memiliki kinerja yang berkualitas, pemberian remunerasi serta

promosi yang didasarkan pada penilaian kompetensi, kinerja dan

pengalaman serta pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan

baik di dalam maupun di luar negeri.

Penghargaan


18/47



33 Fasilitas kerja meliputi ruang kerja yang memadai, penerangan, pengatur

suhu ruangan, peralatan rapat, peralatan proses kerja (komputer, printer ,

scan, fotokopi, mesin penghancur kertas, alat tulis kantor), peralatankomunikasi (telepon, faksimili, jaringan intra dan internet), dan toilet.

Fasilitas kerja

H. Pengembangan Karier

34 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengembangkan dan

menetapkan sistem pengembangan karier yang meliputi struktur karier,

dan pengembangan karier pegawai baik melalui struktur atau fungsi

yang lebih tinggi melalui pendidikan, pelatihan dan pembangunan

kapasitas, serta pengalaman kerja.

Pengembangan karier

35 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait memberikan

kesempatan pengembangan karier melalui seminar dan workshop

mengenai berbagai topik yang memfokuskan pada pengembangan

profesional, kursus di berbagai lembaga pendidikan, magang di bawah

pengawasan pemeriksa yang berpengalaman, pendidikan keahlian

tertentu dan/atau sertifikasi profesional tertentu (spesialisasi) sesuai

kebutuhan BPK, rotasi jabatan, promosi berdasarkan prestasi kerja,

pendidikan profesional berkelanjutan, umpan balik atas kinerja

pekerjaan dan pelatihan, dan konseling karier.

Bentuk

pengembangan

karier

36 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan menyelesaikan kesenjangan antara kemampuan

teknis, standar kompetensi, dan pengembangan karier.

Identifikasi, evaluasi,dan penyelesaian

kesenjangan

37 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengembangkan karier

pegawai melalui promosi yang didasarkan atas kinerja pegawai.

Promosi

berdasarkan kinerja


19/47

Juklak SPKM Bab VI Standar & Metodologi Pemeriksaan


BAB VI

STANDAR DAN METODOLOGI PEMERIKSAAN


01 Proses pemeriksaan BPK seharusnya didasarkan pada standar

pemeriksaan yang ditetapkan INTOSAI dan/atau praktik terbaik

internasional lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Kesesuaian dengan

standar INTOSAI

dan lainnya

B. Lingkup

02 Unsur SPM yang keempat adalah standar dan metodologi pemeriksaan.

Standar dan metodologi pemeriksaan merupakan ukuran dan pedoman

pemeriksaan yang menjadi dasar, pertimbangan, dan referensi

pemeriksa.

Unsur SPM

keempat

03 Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan

pemeriksaan. Standar pemeriksaan mengatur patokan mengenai

kualifikasi pemeriksa, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta

pelaporan hasil pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagaikriteria penilaian kualitas pemeriksaan pada saat evaluasi atau reviu.

Standar

pemeriksaan

04 Metodologi pemeriksaan merupakan pedoman yang mengatur prosedur

atau langkah pemeriksaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan termasuk dokumentasi dan evaluasi atau sistem pemerolehan

keyakinan mutu. Metodologi pemeriksaan diatur lebih lanjut di dalam

pedoman pemeriksaan.

Metodologi

pemeriksaan

05 Unsur SPM keempat tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu:

1) standar pemeriksaan; dan

2) metodologi pemeriksaan.

Komponen

06 Gambar 6.1 berikut menunjukkan unsur SPM keempat, Standar dan

Metodologi Pemeriksaan, beserta dua komponennya.


20/47



C. Standar Pemeriksaan

07 BPK menetapkan standar pemeriksaan dalam rangka perolehan hasil

pemeriksaan yang bermutu tinggi. Penetapan standar pemeriksaan

tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan

dan sesuai dengan standar dan praktik terbaik internasional dalam

pemeriksaan. Standar pemeriksaan tersebut menjadi dasar penilaian atau

kriteria di dalam proses pemerolehan keyakinan yang memadai atas

mutu pemeriksaan (quality assurance) untuk kegiatan sebelum sampai

dengan setelah pemeriksaan dilakukan.

Penetapan

standar pemeriksaan

08 BPK menetapkan kebijakan atau aturan yang mengharuskan semua pegawainya, khususnya pemeriksanya, untuk mematuhi standar

pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan penugasan dan tanggung

jawabnya.

Keharusan

kepatuhan pada

standar pemeriksaan

09 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyebarkan dan

memberikan sosialisasi atau pelatihan yang cukup bagi pemeriksa atas

suatu standar pemeriksaan yang ditetapkan. Penyebaran standar

pemeriksaan dilakukan baik secara manual maupun melalui jaringan

informasi (website atau intranet ).

Sosialisasi standar

pemeriksaan

10 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memantau kepatuhan atasstandar pemeriksaan tersebut dan memperoleh laporan atau dokumentasi

penyimpangan dari standar tersebut yang harus ditindaklanjuti.

Pemantauan dan tindak lanjut tersebut meliputi pengembangan dan/atau

penyempurnaan standar pemeriksaan, pendidikan dan pelatihan SDM,

pengembangan pedoman, serta penilaian dan pembinaan SDM.

Pemantauankepatuhan pada

standar pemeriksaan


21/47



D. Metodologi Pemeriksaan

11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan pedoman

pemeriksaan yang rinci untuk semua jenis pemeriksaan yang menjadi

mandat dan tugas BPK. Penetapan petunjuk pemeriksaan tersebut

meliputi juga ketentuan keharusan pemeriksa untuk melaksanakan

pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pemeriksaan.

Penetapan

petunjuk

pemeriksaan

12 Pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK tersebut harus sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan standar pemeriksaan.Kesesuaian dengan

peraturan dan s tandar

pemeriksaan

13 Pedoman pemeriksaan tersebut mengatur metodologi pemeriksaan yang

harus dilakukan pemeriksa disertai dengan langkah dan bentuk

dokumentasinya.

14 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyebarkan dan

memberikan sosialisasi atau pelatihan yang cukup bagi pemeriksa atas

suatu pedoman pemeriksaan yang ditetapkan. Penyebaran pedoman

pemeriksaan dilakukan baik secara manual maupun melalui jaringan

informasi (website atau intranet ) agar setiap pegawai dapat mengakses

pedoman tersebut.

Sosialisasi petunjuk

pemeriksaan

15 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan kebijakan

dan melaksanakan pemantauan atas kepatuhan pemeriksa terhadap

pedoman pemeriksaan yang ditetapkan.

Kepatuhan atas

petunjuk

pemeriksaan

16 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan kebijakan

dan melaksanakan reviu atau pemutakhiran atas petunjuk pemeriksaan

yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pelaksanaannya di

lapangan dan perkembangan terakhir, serta praktik terbaik pemeriksaan.

Pemutakhiran

petunjuk

pemeriksaan


22/47

Juklak SPKM Bab VII Dukungan Kelembagaan


BAB VII

DUKUNGAN KELEMBAGAAN

A. Kondisi Yang Diinginkan

01 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK mengelola secara optimal

sumber dayanya untuk memberikan keyakinan bahwa pendukung

pemeriksaan dapat diberikan secara memadai dan tepat waktu.

Pengelolaan sumber daya secara optimal

B. Lingkup

02 Unsur SPM yang kelima adalah dukungan kelembagaan. Unsur SPM

dukungan kelembagaan meliputi keuangan, infrastruktur, teknologi, dan

jasa pendukung yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Unsur SPM

kelima

03 Unsur SPM keempat tersebut terdiri dari empat komponen, yaitu:

1) keuangan

2) infrastruktur

3) teknologi

4) jasa pendukung

Komponen

dukungan

kelembagaan

04 Gambar 7.1 berikut menunjukkan unsur SPM kelima, Dukungan

Kelembagaan, beserta empat komponennya.

Gambar

dukungan

kelembagaan


23/47



C. Keuangan

05 BPK menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan

pemeriksaan sesuai dengan mandat, tugas, dan kewenangan yang diatur

di dalam peraturan perundang-undangan. Kecukupan anggaran dibahas

antara BPK dan DPR dengan mempertimbangkan kebutuhan dan

sumber daya yang tersedia.

Kecukupan

anggaran

06 BPK menetapkan kebijakan alokasi anggaran kepada satker pelaksana

BPK sesuai dengan rencana strategis, kebijakan dan strategi

pemeriksaan, dan rencana kerja atau kegiatan.

Alokasi

anggaran

07 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menggunakan anggaran

secara optimal untuk kegiatan pemeriksaan dan untuk kegiatan

dukungan pemeriksaan yang diperlukan.

Penggunaananggaran

08 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memastikan penggunaan

anggaran didukung dengan bukti yang cukup dan kompeten, dan

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan

menyampaikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

09 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait memiliki jumlah staf di

bidang keuangan yang cukup secara kuantitas dan kompetensi.

Staf

10 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengevaluasi dan

memantau penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Evaluasi & pemantauan

D. Infrastruktur

11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan standar

infrastruktur BPK dan pelaksananya sehingga memungkinkan

pelaksanaan pekerjaan secara memadai.

Penetapan

standar

12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menyediakan infrastruktur yang cukup untuk memungkinkan pelaksana BPK melaksanakan

tugasnya sebaik-baiknya. Infrastuktur tersebut meliputi gedung dan

ruang kerja, inventaris kantor, listrik dan air bersih, toilet, fasilitas

pelatihan, perpustakaan, penyimpanan dokumen, dan transportasi.

Penyediaan

infrastruktur

13 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menggunakan infrastruktur

yang tersedia secara optimal dan mempertanggungjawabkan sesuai

dengan tanggung jawab masing-masing dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara periodik sesuai dengan ketentuan.

Penggunaan &

pertanggungjawaban


24/47




memantau secara periodik kecukupan infrastruktur tersebut serta

menindaklanjuti dengan penyiapan alokasi anggaran untuk infrastuktur

yang dibutuhkan dan pemanfaatan atau pelepasan untuk infrastuktur

yang tidak digunakan.

Evaluasi &

pemantauan

E. Teknologi

15 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyediakan

dukungan teknologi untuk melaksanakan tugas secara efisien dan

efektif. Dukungan teknologi meliputi telekomunikasi, sistem informasi

teknologi, internet dan intranet, perangkat lunak kegiatan perkantoran

( general office software), sistem pendukung pengambilan keputusan

(decision-making support system), dan peralatan pendukung

pemeriksaan yang telah dibahas sebelumnya.

Penyediaan

dukungan teknologi

16 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK mengembangkan

menggunakan teknologi secara optimal serta menyampaikan hambatan

dan kebutuhan teknologi sesuai dengan perkembangan. Pengembangan

teknologi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat, mengefisienkan,

dan mengefektifkan pemeriksaan dan pekerjaan BPK lainnya melalui

otomatisasi kegiatan tersebut. Di dalam pengembangan tersebut, BPK harus mengintegrasikan berbagai sistem yang dikembangkan sehingga

tujuan tersebut dapat tercapai. Misalnya, BPK mengembangkan sistem

manajemen pemeriksaan terkomputerisasi yang terintegrasi dengan

sistem informasi SDM, dan sebagainya.

Pengembangan,

Penggunaan, dan

Pelaporan, serta

Integrasi sistem

17 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait memantau dan

memberikan alokasi sumber daya keuangan serta SDM bagi kecukupan

dan keandalan dukungan teknologi. Hasil pemantauan penggunaan

dukungan teknologi diungkapkan dalam laporan periodik yang dibuat

oleh pimpinan satker pelaksana BPK terkait.

Alokasi anggaran &

SDM

18 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyebarkan,

menyosialisasikan, dan melatih pegawai untuk teknologi baru yang akan

digunakan.

Penyebaran,sosialisasi, dan

pelatihan


25/47



F. Jasa Pendukung

19 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyediakan jasa

pendukung berupa jasa kesekretariatan, keamanan, transportasi,

kebersihan, dan pengelola kegiatan.

Penyediaandukungan teknologi

20 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menggunakan jasa pendukung

dan menyampaikan hambatan dan kebutuhan jasa pendukung dimaksud

sesuai dengan kondisi.

Penggunaan,

hambatan, dan

kebutuhan

21 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mempertimbangkan

ketepatan waktu dan kehematan (cost-effective) dalam penyediaan jasa

pendukung tersebut. Apabila jasa pendukung tersebut lebih murah

disediakan pihak luar, maka BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait dapat mengadakan jasa tersebut dari pihak luar (outsourcing ).

Pertimbangan

kehematan &

outsourcing


memantau kecukupan dan kebutuhan jasa pendukung secara periodik

serta mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan baru atau

memanfaatkan atau menyelesaikan kelebihan jasa pendukung.

Evaluasi &

pemantauan


26/47

Juklak SPKM Bab VIII Hubungan BPK – Pemangku Kepentingan


BAB VIII

HUBUNGAN BPK DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN


01 BPK seharusnya menciptakan dan memelihara hubungan kerja dan

komunikasi dengan pemangku kepentingan (external stakeholders)

secara efektif untuk memperoleh keyakinan atas dampak signifikan dari

hasil pemeriksaan dan hasil kerja BPK pada umumnya.

Penciptaan &

pemeliharaan

hubungan dan

komunikasi

B. Lingkup

02

03

Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan merupakan unsur

keenam SPM. Hubungan BPK dengan entitas yang diperiksa dan para

pemangku kepentingan merupakan unsur penting SPM. Hubungan

tersebut tidak terhindarkan terkait dengan pelaksanaan tugas BPK di

dalam pemeriksaan. Efektivitas BPK untuk peningkatan akuntabilitas,

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik

sangat bergantung kepada hubungan yang telah dibangun dan dibina

dengan para pemangku kepentingan.

BPK harus mengomunikasikan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan

hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut dan pemanfaatan

laporan hasil pemeriksaan BPK kepada para pemangku kepentingan

sesuai dengan peranan dan kepentingan masing-masing.

Hubungan &komunikasi

Hal-hal yang

dikomunikasikan

04 Pemangku kepentingan BPK meliputi entitas yang diperiksa, lembaga

perwakilan, masyarakat, BPK negara lain, pemberi bantuan (donor ),

organisasi internasional, media, profesional, akademisi, kantor akuntan

publik (KAP), dan pihak lain yang dapat memanfaatkan dan

memerlukan hasil BPK.

Pemangkukepentingan

05 Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan mempunyai tujuh

komponen berikut.

1) hubungan dengan Entitas yang Diperiksa;

2) hubungan dengan Lembaga Perwakilan;

3) hubungan dengan Publik dan Media;

4) hubungan dengan BPK Negara Lain dan Asosiasinya;

5) hubungan dengan Organisasi Internasional & Pemberi Bantuan;

6) hubungan dengan Kantor Akuntan Publik dan Asosiasi Profesional;

dan

Komponen


27/47



7) hubungan dengan Lembaga Pendidikan

06 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait melakukan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi signifikansi hubungan

dengan masing-masing pemangku kepentingan dan kepentingan serta

pengaruhnya terhadap BPK. Hal ini dilakukan BPK untuk menentukan

prioritas hubungan yang harus dilakukan BPK apabila waktu dan

sumber daya BPK untuk hal tersebut terbatas.

Analisis pemangkukepentingan

07 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menentukan ukuran

untuk menilai usaha menciptakan dan memelihara hubungan dengan

para pemangku kepentingan tanpa mempengaruhi independensi dan

obyektivitas. Ukuran tersebut dapat berupa tingkat kepuasan hasil kerja

BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan BPK, dantingkat tindak lanjut.

Ukuran penilaian

hubungan

08 BPK menetapkan peraturan tentang hubungan dengan para pemangku

kepentingan (external stakeholder protocol ) untuk mengefektifkan

hubungan kerja. Hal tersebut akan memperjelas hubungan, menilai

implementasi, meningkatkan transparansi kebijakan serta pola hubungan

kerja BPK dan pemangku kepentingan, termasuk memperjelas harapan

BPK dan pemangku kepentingan atas masing-masing hasil kerjanya.

Aturan Hubungan

09 Gambar 8.1 berikut menunjukkan ketujuh komponen unsur SPM

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.

Gambar 8.1

Hubungan dengan

PemangkuKepentingan


28/47



C. Hubungan dengan Entitas yang Diperiksa

10 BPK menetapkan pedoman mengenai laporan hasil pemeriksaan yang

jelas dan mudah dipahami entitas yang diperiksa serta proses

pembahasan atau pengomunikasiannya sebelum laporan tersebut

disampaikan.

Pedoman pelaporan

hasil pemeriksaan


memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh pemeriksa pada satker pelaksana BPK di bidang

pemeriksaan.

Evaluasi &

pemantauan

komunikasi dengan

entitas yang diperiksa

12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengembangkan

sistem penilaian kepuasan dari entitas yang diperiksa terhadap hasil

kerja BPK. Penilaian kepuasan tersebut dilakukan terhadap hasil

pemeriksaan BPK dan hasil pekerjaan BPK lainnya terkait dengan

manfaatnya bagi entitas yang diperiksa. Hasil penilaian tersebut

diungkapkan secara terbuka.

Sistempenilaian

kepuasan

13 BPK mengelola database hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi,

tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjut

tersebut. Dalam rangka mengelola database tersebut, BPK menetapkan

pedoman pengelolaan database dimaksud dan mekanisme pemantauan

tindak lanjut tersebut.

Database hasil

pemeriksaan &

mekanisme

pemantauan t indak

lanjut

D. Hubungan dengan Lembaga Perwakilan

14 BPK melakukan survei kepuasan lembaga perwakilan yang merupakan

pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. Survei kepuasan

tersebut dilakukan oleh pihak luar yang kompeten dan independen

terhadap kinerja pemeriksaan BPK.

Survei kepuasan

lembaga perwakilan

15 Selain survei kepuasan di atas, BPK melakukan penelitian tingkat penggunaan hasil pemeriksaan oleh lembaga perwakilan. Penelitian

tersebut dilakukan dengan melihat penggunaan hasil pemeriksaan dalam

pembahasan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat diketahui dalam

bahan, agenda, risalah pertemuan, hasil pembahasan, konferensi pers,

keputusan yang dihasilkan, dan dokumentasi lain yang relevan.

Penggunaan hasil

pemeriksaan BPK oleh lembaga

perwakilan


29/47



16 BPK meningkatkan komunikasi yang efektif dengan lembaga

perwakilan yang dapat diukur dari jumlah pertemuan konsultatif yang

dilakukan. BPK menetapkan satker pelaksana BPK yang bertugas untuk melakukan hubungan dengan lembaga perwakilan dan

mengomunikasikan hasil pekerjaan BPK

Pertemuan

konsultatif

17 BPK atau pimpinan satker pelaksana BPK terkait melakukan

komunikasi lembaga perwakilan di dalam perencanaan pemeriksaan.

Komunikasi dimaksud dilakukan melalui survei atau wawancara dengan

anggota lembaga perwakilan untuk mengetahui tingkat perhatian dan

kepentingan atas pemeriksaan BPK.

Komunikasi

perencanaan

pemeriksaan kepada

pemangku

kepentingan

18 BPK menciptakan aturan hubungan dengan lembaga perwakilan untuk

memperjelas hubungan kerja.

Aturan

Hubungan

E. Hubungan dengan Publik dan Media

19 BPK melakukan survei pemahaman dan pemanfaatan hasil pemeriksaan

kepada publik dan media yang merupakan pemangku kepentingan atas

hasil pemeriksaan BPK. Survei tersebut dilakukan oleh pihak luar yang

kompeten dan independen terhadap kinerja pemeriksaan BPK.

Survei pemahaman &

pemanfaatan hasil

pemeriksaan

20 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menciptakan bentuk

komunikasi dengan publik dan media terkait dengan informasi atau

masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta

penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan.

Bentuk komunikasi

21 BPK menetapkan kebijakan dan prosedur bahwa hasil pemeriksaan

tersebut dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari fungsi

pengawasan publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan BPK setelah

laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada lembaga perwakilan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses publik

22 BPK dapat menyebarluaskan hasil pemeriksaan melalui

penyelenggaraan seminar, konferensi, dan wawancara dengan mediaserta melalui penulisan artikel. Melalui hal tersebut, BPK dapat

menjelaskan penetapan kebijakan pemeriksaan, pelaksanaan dan

hasilnya. Hal tersebut dimaksudkan agar publik memperoleh

pemahaman secara utuh atas hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK.

Penyebarluasan hasil

pemeriksaan


30/47


31/47



29 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyosialisasikan

aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola

pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Sosialisasi dan

pelatihan

30 BPK mengevaluasi pemeriksaan KAP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Evaluasi pekerjaan

KAP

31 Laporan keuangan BPK diperiksa oleh KAP yang ditunjuk DPR. Pemeriksaan laporankeuangan BPK

32 BPK dapat melakukan kerja sama dengan akuntan publik dan

assosiasinya yang terkait dengan tugas BPK.

Hubungan dengan

Asosiasi Profesional

I. Hubungan BPK dengan Lembaga Pendidikan

33 BPK melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk

pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK

melalui seminar, diskusi, workshop, dan sebagainya.

Kerjasama pelatihan &

seminar

34 BPK dapat mengadakan pekerjaan penelitian dan pengembangan

pemeriksaan serta kelembagaan, dan survei-survei yang dibutuhkan

BPK kepada lembaga pendidikan dan jasa konsultasi.

Litbang & surve i

35 BPK melakukan kerja sama terkait dengan penyediaan sumber dayamanusia hasil lembaga pendidikan untuk menjadi pelaksana BPK

dengan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan BPK.

Penyediaan SDM

36 BPK berpartisipasi aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan

terkait dengan bidang pemeriksaan sektor publik melalui penyebaran

hasil pemeriksaan, penyampaian atau pengajaran, seminar, dan

sejenisnya.

Partisipasi

pengembangan

lembaga pendidikan


32/47

Juklak SPKM Bab IX Penyempurnaan Berkelanjutan


BAB IX

PENYEMPURNAAN BERKELANJUTAN


01 BPK seharusnya selalu siap untuk menyelesaikan permasalahan yang

muncul setiap saat secara efektif, mengantisipasi permasalahan potensial

yang akan timbul secara memuaskan, dan memanfaatkan peluang serta

tantangan baru.

Penyelesaian &

antisipasi masalah

serta pemanfaatan

peluan

B. Lingkup

02 Unsur SPM ketujuh adalah penyempurnaan berkelanjutan (continous

improvement). Unsur SPM ini merupakan unsur yang terkait dengan

kesiapan BPK di dalam menghadapi permasalahan, peluang, dan

tantangan kedepan.

Penyempurnaan

berkelanjutan

03 BPK terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi

pelaksanannya untuk mengikuti perkembangan dunia pemeriksaan dan

mampu menghadapi permasalahan dalam situasi lingkungan pemeriksaan

yang cepat berubah.

Peningkatan kapasitas

kelembagaan &

kompetensi staf

04 BPK terus memutakhirkan rencana strategisnya secara periodik untuk

menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi atas lingkungan

pemeriksaan yang dihadapi.

Pemutakhiran rencana

strategis

05 Dalam rangka memperoleh keyakinan atas penyempurnaan berkelanjutan,

BPK harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk

penelitian dan pengembangan, pengembangan organisasi, dan manajemen

perubahan.

Strategi

pengembangan

06 Komponen unsur SPM Penyempurnaan Berkelanjutan meliputi:

1) Penelitian dan pengembangan

2) Pengembangan organisasi

3) Manajemen perubahan

Komponen

07 Komponen unsur SPM - penyempurnaan berkelanjutan dapat dilihat pada

Gambar 9.1 berikut

Gambar 9.1


33/47



D. Pengembangan Organisasi

13 BPK mengembangkan organisasi BPK melalui perancangan dan

penetapan organisasi BPK untuk menyesuaikan dengan rencana strategis

dan perubahan lingkungan.

Pengembangan

organisasi

14 BPK menetapkan organisasi yang secara jelas mengatur tugas, fungsi/

kewenangan, dan tanggung jawab sesuai dengan satuan kerja yang ada.Kejelasan

tupoksi

15 BPK melakukan evaluasi dan pemantauan organisasi yang ditetapkan

serta mengembangkan organisasi sesuai dengan perubahan lingkungan

dan rencana strategis.

Evaluasi

16 BPK memberikan kesempatan dan dorongan bagi pelaksana BPK untuk

memperbaiki organisasi BPK.Peran staf

C. Penelitian & Pengembangan

08 BPK membentuk satuan kerja pelaksana BPK yang bertugas untuk

melakukan penelitian dan pengembangan pemeriksaan dan kelembagaan.Satker litbang

09 BPK menetapkan rencana jangka panjang dan jangka pendek terkait

dengan penelitian dan pengembangan.

Perencanaan

litbang

10 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait penelitian dan

pengembangan melakukan studi dan/atau penelitian dalam rangka

peningkatan kinerja BPK secara efektif.

Studi penelitian

keefektivan kinerja

BPK

11 BPK menyediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penelitian

dan pengembangan.

Anggaran

12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyediakan SDM yang

memadai secara kuantitas dan kualitas untuk kegiatan penelitian dan

pengembangan.

SDM


34/47



E. Manajemen Perubahan

17 BPK menetapkan satuan kerja pelaksana BPK yang berfungsi sebagai unit

yang bertanggung jawab terhadap manajemen perubahan. Manajemen

perubahan tersebut diperlukan sebagai dampak adanya perubahan dan

pengembangan di atas. Manajemen perubahan merupakan unsur penting

dalam rangka implementasi pengembangan dan perubahan yang

dirancang.

Satker di bidang

manajemen perubahan

18 BPK dan satker pelaksana BPK terkait menetapkan rencana manajemen

perubahan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan pengembangan

serta perubahan yang telah dirancang dan ditetapkan.

Rencana manajemen

perubahan

19 BPK dan satker pelaksana BPK terkait menetapkan ukuran atau indikator

untuk setiap kegiatan yang terkait dengan manajemen perubahan.Indikator

20 BPK dan satker pelaksana BPK terkait menyediakan sumber daya yang

cukup untuk perencanaan dan implementasi manajemen perubahan.Sumber daya

21 BPK dan satker pelaksana BPK terkait merancang dan

mengimplementasikan manajemen perubahan yang salah satunya meliputi

juga perubahan di bidang manajemen sumber daya manusia.

SDM

22 BPK dan satker pelaksana BPK terkait melakukan manajemen perubahan

salah satunya melalui perubahan dalam uraian pekerjaan.

Uraian pekerjaan

23 BPK dan satker pelaksana BPK terkait memiliki rencana dan prosedur

atau mekanisme untuk menyelesaikan resistensi atas manajemen

perubahan yang telah ditetapkan.

Rencana untuk

mengatasi reistensi


35/47

Juklak SPKM Bab X Hasil


BAB X

HASIL


01 BPK seharusnya menghasilkan laporan hasil pemeriksaan dan hasil

pekerjaan lain yang bermutu yang dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas di sektor publik, manajemen dan pemanfaatan sumber

daya publik yang efisien, serta mendorong terwujudnya tata kelola yang

baik ( good governance).

Penyelesaian &

antisipasi masalah

serta pemanfaatan

peluan

B. Lingkup

02 Unsur SPM kedelapan adalah hasil yang merupakan unsur yang terkait

dengan produk akhir atau hasil kerja BPK dan dampaknya bagi

peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi manajemen dan

pemanfaatan sumber daya, serta perwujudan tata kelola yang baik.

Hasil: output &

impact

03 BPK menetapkan suatu sistem yang secara obyektif dapat mengukur

produk atau hasil kerja dan dampak tersebut. Sistem tersebut dapat

memberikan keyakinan atas pengukuran kinerja yang sesuai dengan

mutu yang dapat diterima.

Sistem pengukuran

hasil

04 BPK menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja tersebut. Tindak lanjut

05 Komponen unsur SPM - Hasil meliputi:

1) produk atau hasil kerja (output )

2) dampak (impact )

Komponen

06 Komponen unsur SPM – Hasil dapat dilihat pada Gambar 10.1 berikut


36/47



C. Produk atau Hasil Kerja

07 BPK menetapkan kebijakan mutu laporan hasil pemeriksaan dan hasil

kerja termasuk surat kepada manajemen dengan memperhatikan aspek

signifikansi, keandalan, obyektivitas, kejelasan, dan ketepatan waktu.

Mutu output

08 BPK menetapkan kebijakan bahwa laporan hasil pemeriksaan dan

hasil kerja lainnya telah sesuai dengan mandat BPK dalam konstitusi

dan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan

pedoman lainnya.

Kesesuaian output

dengan mandat,

standar, dan pedoman

09 BPK menetapkan aturan mengenai target terkait dengan jumlah

laporan, produk, atau hasil kerja dari setiap aktivitas atau kegiatan

sesuai rencana.

Target

10 BPK menetapkan target tersebut sebagai ukuran kinerja. Target & Indikator

11 BPK menilai kualitas laporan hasil pemeriksaan atau hasil kerja BPK

dengan indikator pengukuran kinerja tersebut.

Penilaian kualitas

dengan indikator

12 BPK mengatur batas waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan

atau hasil kerja.

Batas waktu

13 BPK memiliki prosedur atau mekanisme untuk menilai atau

memantau pencapaian batas waktu penyampaian laporan hasil

pemeriksaan atau hasil kerja dan target yang ditetapkan.

Mekanisme penilaian

pencapatan batas

waktu dan target

D. Dampak

14 BPK mempunyai mekanisme atau prosedur untuk mengukur dampak

dari hasil kerja BPK. Pengukuran dampak tersebut meliputi:

1) penurunan jumlah kesalahan atau ketidakpatuhan yang ditemukan;

2) peningkatan persentase rekomendasi yang diterima oleh pihak

terperiksa;

3) peningkatan persentase rekomendasi yang dapatdiimplementasikan oleh pihak terperiksa ;

4) peningkatan persentase penggunaan hasil pemeriksaan oleh komite

akuntabilitas publik atau lembaga perwakilan untuk memberikan

arahan kepada pihak terperiksa;

5) peningkatan tingkat kepuasan komite akuntabilitas publik atau

lembaga perwakilan dan pihak terperiksa atas hasil kerja BPK.

Satker litbang

15 BPK mempunyai ukuran kinerja untuk menilai dampak dari hasil

kerja BPK.

Ukuran kinerja


37/47



16 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menilai dampak dari

hasil kerja BPK dan membandingkannya dengan ukuran kinerja

tersebut.

Penilaian

17 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menindaklanjuti

hasil penilaian tersebut.

Tindak lanjut


38/47

Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan


BAB XI

KINERJA PEMERIKSAAN


01 BPK merencanakan, melaksanakan, melaporkan hasil, memantau

tindak lanjut hasil, dan evaluasi pemeriksaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, standar pemeriksaan, kode etik, dan pedoman

pemeriksaan yang ditetapkan.

Kesesuaian dengan peraturan, standar, kode

etik dan pedoman pemeriksaan

B. Lingkup

02 Unsur SPM kesembilan adalah kinerja pemeriksaan (audit

performance). Kinerja pemeriksaan merupakan unsur penting dalam

rangka meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Pengendalian mutu atas kinerja pemeriksaan meliputi pengendalian

mutu atas kegiatan pemeriksaan dari perencanaan sampai dengan

evaluasi pemeriksaan.

Kinerja pemeriksaan

03 BPK menetapkan pedoman pemeriksaan yang mengatur pemeriksaan

untuk setiap jenis pemeriksaan yang dilakukan. Pedoman tersebut

meliputi kode etik, standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan,

petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan.

Pedoman

pemeriksaan

04 Komponen unsur SPM kinerja pemeriksaan meliputi:

1) perencanaan pemeriksaan;

2) pelaksanaan pemeriksaan;

3) supervisi dan reviu;

4) pelaporan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut;

5) pemantauan tindak lanjut pemeriksaan;

6) evaluasi pemeriksaan.

Komponen

05 Komponen unsur SPM kinerja pemeriksaan di atas dapat dilihat pada

Gambar 11.1 berikut:

Gambar 7.1


39/47



B. Perencanaan Pemeriksaan

06 Perencanaan pemeriksaan merupakan kegiatan dalam rangka

penyusunan program pemeriksaan (P2). BPK menugaskan pemeriksa

untuk menyusun P2 dalam rangka perencanaan pemeriksaan.

Kegiatan perencanaan pemeriksaan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan;

2) Pemahaman entitas yang diperiksa;

3) Penetapan dan penugasan;

4) Penentuan kriteria yang digunakan untuk menilai;

5) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya;

6) Pemahaman sistem pengendalian intern (SPI);

7) Pemahaman dan penilaian risiko pemeriksaan;

8) Penetapan materialitas/signifikansi masalah;9) Penentuan uji petik pemeriksaan (sampling); dan

10) Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan

Kegiatan perencanaan

pemeriksaan

07 Tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan harus didefinisikan

dan/atau diungkapkan dalam program pemeriksaan secara jelas serta

terukur dan didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan

(KKP). Hasil pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan

Tujuan pemeriksaan harus selaras dengan jenis pemeriksaan,

misalnya, tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah memberikan

opini kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum. Selain tujuan pemeriksaan, harapan penugasan

merupakan hal-hal yang harus dicapai terkait dengan pemeriksaan

dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Tujuan pemeriksaan &

harapan penugasan

08 Perencanaan pemeriksaan harus meliputi pemahaman entitas yang

didokumentasikan di dalam kertas kerja pemeriksaan. Pemahaman

entitas meliputi:

1) faktor ektern seperti industri, peraturan perundang-undangan, dan

kerangka pelaporan keuangan;

2) sifat atau karakteristik entitas termasuk kebijakan akuntansi;

3) tujuan dan strategi serta risiko bisnis yang kemungkinan berdampak salah saji material dalam laporan keuangan entitas;

dan

4) pengukuran dan reviu atas kinerja keuangan entitas.

Pemahaman entitas


40/47



09 BPK atau pimpinan satker pelaksana BPK yang diberikan kuasa oleh

BPK menetapkan dan menugaskan tim pemeriksa dengan

memperhatikan kebutuhan pemeriksaan, kompetensi yang

dibutuhkan, serta pemenuhan kode etik dan standar umum

pemeriksaan. Kebutuhan pemeriksaan diperoleh dari tahap

pemahaman tujuan dan harapan penugasan serta pemahaman entitas.

Kompetensi pemeriksa yang dibutuhkan meliputi kompetensi

keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan database profil pemeriksa.

Pemenuhan kode etik dan standar umum pemeriksaan meliputi

pemenuhan integritas, independensi, benturan kepentingan,

kerahasiaan, dan kecakapan profesional. Apabila kebutuhan

pemeriksaan tersebut tidak dapat dipenuhi dari pelaksana BPK, BPK

menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang

bekerja untuk dan atas nama BPK.

Penyusunan tim pemeriksa sesuai

kebutuhan &kompetensi, kode etik +

standar pemeriksaan

10 Perencanaan pemeriksaan harus menentukan kriteria yang digunakanuntuk menilai. Misalnya, pemeriksaan atas laporan keuangan

menggunakan kriteria standar akuntansi yang digunakan. Kriteria

tersebut diungkapkan dalam P2.

Penentuan kriteria

11 Perencanaan pemeriksaan harus menilai hasil pemantauan tindak

lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan didokumentasikan di dalam

kertas kerja pemeriksaan. Apabila pemeriksaan merupakan

pemeriksaan yang pertama kali, maka pemeriksa dapat menggunakan

hasil pengawasan intern atau pemeriksaan dari pemeriksa lain untuk

mengidentifikasi permasalahan potensial.

Pemantauan tindak lanjut

12 Pemeriksa melakukan pemahaman sistem pengendalian intern (SPI)

entitas yang akan diperiksa dan didokumentasikan dalam KKP.

Pemahaman SPI entitas meliputi lima komponen SPI, yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko entitas, komunikasi dan

informasi, aktivitas pengendalian, dan monitoring.

PemahamanSPI

13 Pemeriksa menilai risiko entitas baik pada tingkat entitas maupun

pada tingkat lebih rinci seperti untuk laporan keuangan pada tingkat

kelompok transaksi dan akun/perkiraan. Penilaian risiko tersebut

didokumentasikan dan digunakan pemeriksa untuk menentukan

lingkup dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Penilaian

risiko tersebut juga meliputi risiko keberlangsungan entitas

(khususnya untuk entitas berorientasi bisnis/usaha/ profit motives) dan

risiko salah saji karena kecurangan.

Penilaian risiko

14 Pemeriksa menentukan batas materialitas dan/atau signifikansi

Kegiatan ini didokumentasikan dalam KKP.

Penentuan batasmaterialitas/signifikansi

15 Pemeriksa menentukan metode uji petik yang akan dilakukan setelah

mempertimbangkan langkah perencanaan pemeriksaan sebelumnya.

Penentuan teknik uji petik diungkapkan dalam KKP dan P2.

Penentuan metodeuji petik


41/47



16 Berdasarkan P2 yang telah disetujui, ketua tim menyusun jadwal

pemeriksaan yang memuat waktu tentatif yang dialokasikan untuk

melakukan pemeriksaan pada entitas yang bersangkutan. Jadwal

pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat tiga hari kerja

sebelum tim melaksanakan pemeriksaan lapangan.

Jadwal pemberitahuan pemeriksaan

17 Jadwal pemeriksaan yang disusun ketua tim menyatakan dengan jelas

jangka waktu pemeriksaan yang merupakan alokasi waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan mulai tahap

perencanaan hingga penyelesaian laporan untuk setiap pemeriksa.

Cakupan jadwal pemeriksaan

18 Tortama atau Kalan menetapkan waktu penyampaian dan distribusi

Laporan Hasil Pemeriksaan dalam P2 yang telah disetujui. Waktu

penyampaian dan distribusi LHP tersebut dimuat dalam program

pemeriksaan.

Waktu penyampaiandan distribusi laporan

19 BPK dan/atau pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyetujui P2dan menandatangani surat penugasan.

Persetujuan P2 & penugasan

20 Ketua tim pemeriksa membagi tugas dalam P2 kepada anggota tim

dengan menyetujui program kerja perorangan (PKP).

PKP

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

21 Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan di lapangan (audit fieldwork )

sebagai pelaksanaan P2 dengan melakukan pertemuan awal, prosedur

analitis, pengujian pengendalian (test of control ), pengujian substantif,

penyusunan KKP, penyampaian temuan pemeriksaan (TP), dan

pertemuan akhir. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan

bukti yang cukup dan memadai untuk mendukung LHP.

Lingkup

22 Ketua tim pemeriksa melakukan pertemuan awal dengan pimpinan

entitas yang diperiksa. Dalam pertemuan tersebut, ketua tim

menjelaskan antara lain jenis, tujuan dan lingkup pemeriksaan, tim

pemeriksa, waktu pemeriksaan, dan dokumen yang diperlukan selama

pelaksanaan pemeriksaan. Ketua tim mendokumentasikan hasil

komunikasi awal dalam KKP berupa notulen pertemuan awal.

Pertemuan awal

23 Pemeriksa melakukan prosedur analitis atas data/informasi intern dan

ekstern yang relevan. Pengujian tersebut meliputi pengujian hubungan

perbandingan, tren, fluktuasi antardata/informasi yang tidak normal,

tidak lazim, dan kemungkinan terjadi penyimpangan. Hasil prosedur

analitis didokumentasikan pemeriksa dalam KKP.

Prosedur analitis

24 Pemeriksa melakukan pengujian pengendalian intern dan kepatuhan

terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pengujian tersebut

didokumentasikan pemeriksa dalam KKP dengan didukung bukti-bukti

kompeten yang cukup.

Pengujian SPI &kepatuhan


42/47



25 Pemeriksa melakukan pengujian substantif atas kelompok transaksi

atau akun/perkiraan atau kegiatan/program untuk menguji asersi atau

informasi yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan. Hasil

pengujian substantif didokumentasikan pemeriksa dalam kertas kerja

pemeriksaan dengan didukung bukti-bukti yang cukup.

Pengujian substantif

26 Pemeriksa menyusun konsep TP berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan

yang dilakukannya yang telah didokumentasikan dalam KKP serta

reviu atau arahan dari ketua tim.

Penyusunan konseptemuan pemeriksaan

oleh pemeriksa

27 Ketua tim menyusun konsep TP gabungan dan menyampaikannya pada

pimpinan entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dari

pimpinan entitas yang diperiksa. TP merupakan bentuk komunikasi

awal atas hasil pemeriksaan (pekerjaan lapangan) dari ketua tim

pemeriksa kepada pimpinan entitas yang diperiksa.

Penyusunan konseptemuan pemeriksaan

gabungan

28 TP tersebut mengungkapkan fakta atau kondisi dan kriteria serta akibatdan sebab yang keseluruhannya mempunyai hubungan yang logis,

didukung bukti-bukti pemeriksaan, akurat, dan jelas

Isi temuan

pemeriksaan

29 TP yang diajukan harus memenuhi ketentuan mengenai materialitas

dan kesalahan yang dapat ditoleransi atau signifikansi masalah.

Pemenuhanmaterialitas

30 Ketua tim dapat memperoleh tanggapan atas TP diberikan oleh

pimpinan entitas yang diperiksa secara tertulis. Tanggapan tersebut

digunakan sebagai pertimbangan ketua tim dalam penyusunan konsep

LHP.

Tanggapan

31 Ketua tim pemeriksa mengonsultasikan hasil pelaksanaan pemeriksaandengan tenaga ahli dari luar BPK apabila diperlukan, khususnya

terhadap bidang atau permasalahan di luar keahlian yang dimiliki oleh

pemeriksa. Kebutuhan tenaga ahli dari luar BPK tersebut dapat

direncanakan di dalam program pemeriksaan atau diusulkan di dalam

pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada pemberi tugas melalui

pengendali teknis dan penanggung jawab. Apabila tenaga ahli dari luar

BPK telah disetujui dan ditugaskan, ketua tim mengonsultasikan hasil

pelaksanaan pemeriksaan kepada tenaga ahli tersebut yang hasilnya

didokumentasikan di dalam KKP.

Konsultasi dengantenaga ahli dari luar

BPK

32 Anggota tim pemeriksa mendokumentasikan hasil pelaksanaan

pemeriksaan dalam KKP secara sistematis sesuai dengan indeks dan

pedoman yang ditetapkan.

KKP

33 Kertas kerja pemeriksaan meliputi dokumentasi pelaksanaan P2 oleh

anggota tim pemeriksa, reviu oleh ketua subtim atau ketua tim, dan

bukti-bukti pendukung hasil kerja tersebut.

Isi KKP

34 Kertas kerja pemeriksaan harus memuat identitas BPK, nama dan

indeks KKP, waktu pelaksanaan, penyusun, tanggal dan paraf, pereviu,

tanggal dan paraf, hasil pelaksanaan pemeriksaan, dan simpulan serta

reviu.

Bentuk KKP


43/47



35 KKP dikelompokkan pemeriksa sesuai tahap pemeriksaan

(perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dan sifat dokumen

(current and permanent ).

Pengelompokkan kertaskerja pemeriksaan

36 KKP memiliki hubungan melalui referensi silang (cross reference)

terhadap informasi yang terkait terhadap TP dan LHP serta antartahap pemeriksaan.

Cross referenceindeks KKP

37 Tim pemeriksa melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan di

lapangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut dapat

dilihat pada penyampaian laporan atau dokumen sesuai dengan

pedoman pemeriksaan yang ditetapkan untuk pelaksanaan

pemeriksaan.

Pelaksanaan & penyelesaian pekerjaan

lapangan

D. Supervisi & Reviu

38 Pekerjaan pemeriksaan disupervisi dan direviu yang mencakup

pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain yang terlibat dalam

perencanaan. Hasil supervisi dan reviu didokumentasikan dalam

KKP.

Supervisi dan reviu

perencanaan pemeriksaan

39 Supervisi dan reviu juga dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan di

lapangan. Supervisi dan reviu tersebut dilakukan secara berjenjang

oleh ketua tim, pengendali teknis, dan penanggung jawab

pemeriksaan. Hasil supervisi dan reviu tersebut didokumentasikan

dalam kertas kerja pemeriksaan.

Supervisi dan reviu

pelaksanaan pemeriksaan

40 Ketua tim mensuper

juklak spkm april 2009 bag2

Documents