keterbukaan informasi publik antara harapan dan...
TRANSCRIPT
Keterbukaan Informasi
Publik – Antara harapan
dan realitas
H. Hamdan Nurdin
Banda Aceh, 20 Agustus 2013
Disampaikan dalam Workshop Jurnalistik bagi aparatur
Kementerian Agama Provinsi Aceh tahun 2013
PENDAHULUAN
The Government of Indonesia has retified The Law of Public Information Disclosure at April 30th, 2008
Current PID/ FOI/ RTI Laws
1. Albania
2. Angola
3. Antigua &Barbuda
4. Argentina
5. Armenia
6. Australia
7. Austria
8. Azerbaijan
9. Bangladesh
10.Belgium
11.Belize
12.Bolivia
13.Bosnia &
Herzegovina
14.Brazil
15.Bulgaria
16.Canada
17.Chile
18.China
19.Colombia
20.Commonwealth
21. Cook Islands
22. Costa Rica
23. Czech Republic
24. DRC
25. Denmark
26. Dominican
Republic
27. Ecuador
28. Estonia
29. Ethiopia
30. Fiji
31. Finland
32. France
33. Georgia
34. Germany
35. Ghana
36. Greece
37. Guatemala
38. Honduras
39. Hungary
40. Iceland
41. India
42. Indonesia
43. Ireland
44. Israel
45. Italy
46. Jamaica
47. Japan
48. Jordan
49. Kazakhstan
50.Kosovo
51.Kyrgyzstan
52.Latvia
53.Liechtenstein
54.Lithuania
55.Macedonia
56.Madagascar
57.Malawis
58.Mali
59.Mexico
60.Moldova
61.Montenegro
62.Mozambique
63. Nepal
64. Netherlands
65. New Zealand
66. Nigeria
67. Nicaragua
68. Norway
69. Pacific
70. Pakistan
71. Panama
72. Papua New
Guinea
73. Paraguay
74. Peru
75. Philippines
76. Poland
77. Portugal
78. Romania
79. Russian
Federation
80. Senegal
81. Serbia
82. Slovakia
83. Slovenia
84. South Africa
85. South Korea
86. Spain
87. Sweden
88. Switzerland
89.Taiwan
90. Tajikistan
91. Tanzania
92. Thailand
93. Trinidad and
Tobago
94. Turkey
95. Uganda
96. Ukraine
97. United Kingdom
98. USA
99. Uruguay
100.Uzbekistan
101. Venezuela
102. Zimbabwe
KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA
Keterbukaan Informasi
Publik
UU Kerahasiaan Pribadi
UU HAM
UU Pers
UU Kerahasiaan Negara UU Pelayanan Publik
UU Kearsipan UU KIP merupakan jalan tengah (the third
way) dan moderat dalam memberikan
perlindungan terhadap negara, warga, dan
civil society.
UU KIP
KIP antara harapan dan realisasi di BP (Aceh)
Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik.
Pemerin
tahan
m
asa lalu
Rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.
atas informasi
Pada saat reformasi, diskursus tentang pentingnya praktek praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) semakin mengemuka dan memunculkan wacana publik tentang pentingnya jaminan hukum yang komprehensif bagi hak atas informasi.
Apa yang dimaksud dengan Informasi Publik ?
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi
Informasi terbuka
Informasi dikecualikan
Informasi publik
Implikasi UU KIP terhadap Paradigma atas Informasi
Pada umumnya Informasi adalah Rahasia kecuali informasi yang dinyatakan terbuka
Sebelum Pada umumnya informasi adalah terbuka kecuali informasi yang ditutup/rahasia melalui uji konsekuensi
Sesudah
Rahasia Terbuka Terbuka Rahasia
Klasifikasi Informasi Publik
Periode penyampaian
metode penyampaian
Kategori
Informasi Publik
Terbuka
Diumumkan
Berkala
Serta Merta
Menunggu permohonan
Setiap Saat
Dikecualikan Uji
Konsekuensi
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Kewajiban Badan Publik
• Eksekutif, • Legislatif, • Yudikatif, dan • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
• Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
BADAN PUBLIK
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur
operasional. c. Menyediakan dan memberikan
informasi: secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan.
d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan
laporan pelayanan informasi.
Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17),
karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;
c.Dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara,
d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia;
e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri :
g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang;
h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal
rekaman medik).
i. Memorandum atau suratsurat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan
UndangUndang.
INFORMASI BERKALA Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
secara berkala
Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
Mencakup: informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);
informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
INFORMASI SERTA MERTA Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta
Wajib diumumkan tanpa penundaan;
Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.
INFORMASI SETIAP SAAT Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;
Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :
• Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; • Keputusan badan publik dan pertimbangannya; • Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; • Rencana proyek dan anggaran tahunannya; • Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; • Laporan layanan akses informasi; • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik
berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.
No
Ringkasan Isi Informasi
Pejabat/Unit/Satker yg Menguasai
Penanggungjawab
Pembuatan/Penerbitan Informasi
Waktu & Tempat
Pembuatan Informasi
Format Informasi yang
Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpan
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Cara memberikan layanan informasi publik
a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala),
dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)
Kewajiban Badan Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
Daftar Informasi di kecualikan
Daftar Informasi
Publik PPID SOP
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA
BP wajib menunjuk
PPID ( pasal 13 ayat 1) dan kewajiban melakukan uji konsekuensi (pasal 19)
PPID MENURUT UU 14/2008
... lanjutan
Apa dan siapa PPID?
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
List inf. Yg
dikecualikan
List inf. Yg
dikecualikan
Pimpinan Badan Publik
Pimpinan Satuan Kerja
Pimpinan Unit Pelayanan
• Melakukan uji konsekuensi
• Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP
• Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP
PPID kepala
PPID pelaksana
PPID pelaksana
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
Penetapan (Tim Pertim-
bangan?)
1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di
badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;
c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
… LANJUTAN
PENGECUALIAN
Informasi yang dimohon: ………………………… ………………………… ………………………… Alasan penolakan (konsekuensi) o Pasal 17 (a-i) UU KIP ……………………….. ……………………….. o Undang-undang lain (j) ……………………….. ………………………..
Konsekuensi apa yang akan
ditimbulkan?
Informasi dikecualikan?
Y
PERTIMBANGAN
Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap masyarakat;
Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik
Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.
Mengkaji Pertimbangan
TATA CARA PENGECUALIAN
Dokumen IP
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pemberi-tahuan Tertulis
• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pengisian Buku
Registrasi
Menginginkan Salinan
Melihat Dokumen
Permohonan • Diisi pemohon • Diisi petugas
Tertulis Tidak
Tertulis
Melalui Pengumuman
Melalui Permohonan
Layanan Informasi
Publik
• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis
• 7 hari kerja untuk perpanjangan
Nomor Registrasi
• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010
Form Permohonan
• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pengajuan keberatan internal
Pengajuan Permohonan
Puas?
Pengajuan Keberatan ke
Atasan
Puas?
Selesai (10 + 7) hari kerja
14 hari kerja
• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID
• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi
Pengajuan Keberatan ke
Komisi Informasi
T
T
Y
Selesai Y
30 hari kerja
Alur Penyelesaian Sengketa Informasi
Memberika
n
Menolak
Tidak
menanggapi
Permohonan
Informasi
Badan Publik
Sesuai
Permintaan
Selesai
Tidak Puas
Tidak sesuai
permintaan
Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Atasan PPID
Mengajukan keberatan
Tidak menanggapi
Menanggapi
30 hari
KOMISI INFORMASI
Komisi Informasi … diperlukan jika terjadi dispute
tidak sepakat
Putusan Ajudikasi Komisi Informasi:
• Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau
• Membuka sebagian atau keseluruhan informasi
Sengketa informasi terbuka
Sengketa informasi yang dikecualikan
Putusan Mediasi Komisi Informasi:
• Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT
?
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
yang berfungsi menjalankan UndangUndang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator komisi
informasi (hanya untuk informasi yang tidak
dikecualikan).
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
komisi informasi.
Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama
dengan menerima putusan.
Ajudikasi
substansi
Mediasi
prosedur
Komisi Informasi
TAHAPAN INTERNAL BADAN PUBLIK TAHAPAN KEBERATAN INTERNAL BADAN PUBLIK
14 hari
30 hari
Peminta PPID
Atasan
PPID
Puas
Tidak Puas
Menerima
Tidak menerima
Tanggapan/
Keputusan
Pengajuan
permohonan
penyelesaian
sengketa ke Komisi
Informasi
Pelaksanaan
Keputusan oleh
PPID
30 hari
PS Tahap II (PSI di KI)
1
14 hari
100 hari
14 hari
14 hari Pengajuan
permohonan
PSI ke
Komisi
Informasi
Komisi
Informasi Mediasi Adjudikasi
Tidak terjadi
kesepakatan
Sepakat
Putusan
Menerima
Tidak
menerima
Gugatan ke
Pengadilan
Putusan Komisi
Informasi
(final & mengikat)
2
3
Pelaksanaan
Putusan
Putusan KI
• Membatalkan putusan atasan BP dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon
• Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
• Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK
Thursday, 05 September
2013
PS Tahap III (PSI di Pengadilan)
2 1
Kasasi 14 hari
14 hari
Gugatan ke
Pengadilan
Pengadilan
Tata Usaha
Negara
Pengadilan
Negeri
Menerima Tidak
menerima
Tidak
menerima
Menerima
Mahkamah
Agung
Eksekusi
Putusan
Eksekusi
Putusan
Putusa
n Akhir
GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI KIP
DI ACEH
PPID yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota di Aceh
1. Kota Subulussalam
2. Kabupaten Aceh Jaya
3. Kabupaten Aceh Timur
4. Kabupaten Simeulue
5. Kota Lhokseumawe
6. Kota Banda Aceh
7. Kabupaten Aceh Tenggara
8. Kabupaten Pidie Jaya
9. Kabupaten Aceh Singkil
10. Kabupaten Bener Meriah
Preliminary survey sementara; implementasi KIP dan SLIP pada Tingkat Pemerintahan Aceh
(Juli 2013)
No Badan Publik Jumlah
responden
1 Satuan Kerja Perangkat Aceh 15 PPID
2 Badan / Instansi Vertikal 6 PPID
Instrumen Penilaian
I. Kedudukan Badan Publik
II. Data Badan Publik; Nama BP, Nama Pimpinan, Alamat Kantor, alamat website, No Telp, Dasar hukum pembentukan, sarana/prasarana yg dimiliki untuk LIP.
III. Identitas PPID Pembantu; Nama, eselon, sosialisasi UU KIP, No Telp, jumlah SDM.
Informasi berkala
Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP
A INFORMASI TERKAIT BADAN
PUBLIK
HASIL (%)
Ada &lgkp
Blm lgkp
Blm sm skl
lainnya
1 Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak
81 9 10
2 Informasi mengenai maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik
71 14 5 10
3 Struktur Organisasi beserta profil singkat Pejabat Struktural
71 24 5
4 Informasi tentang gambaran masing-masing satker
67 19 9
5
Informasi tentang peraturan,keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publika
47 24 24 5
Informasi berkala
Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP
B
INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN
PUBLIK
HASIL (%)
Ada &lgkp
Blm lgkp
Blm sm skl
lainnya
1
Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dan sudah dilakukan dalam lingkup badan publik
52 24 19 5
2 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
43 19 29 9
3 Ringkasan laporan akses Informasi publik
14 9 67 10
4
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
10 14 52 24
Informasi berkala
Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP
C INFORMASI MENGENAI LAPORAN
KEUANGAN
HASIL (%)
Ada &lgkp
Blm lgkp
Blm sm skl
lainnya
1
Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran
52 14 29 5
2 Informasi Neraca
48 38 14
3
Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan
52 43 5
4
Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)
57 38 5
Informasi berkala
Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP
A INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL (%)
Ada &lgkp
Blm lgkp
Blm sm skl
lainnya
1
Informasi tentang pengumuman pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
85 5 5 5
2
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
19 14 48 19
Sumber Informasi
• Bahan presentasi Bpk. Dono Prasetyo (KI. Pusat, periode 2009 - 2013)
• Bahan presentasi Ibu. Hj. Henny Widyaningsih (KI. Pusat, periode 2009 – 2013)
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• PERKI SLIP No 1 tahun 2010.
TERIMAKASIH