Menuju Pemerintahan BerbasisElektronik dengan Aplikasi dan

Infrastruktur Berbagi Pakai

DR. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA

Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan

Direktorat e-Government

Kementerian Kominfo

KOMINFO

Cyber Space vs Real Space

Penetrasi Internet

Perilaku Pengguna Internet

E-Government Development Index

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

UK Australia SouthKorea

Singapore Malaysia Indonesia

Rata-rata

dunia

(0.4922)

Menurun dari peringkat 97 di tahun 2012 ke 116 di tahun 2016

Sumber: Data UN 2016

1. Penyediaan layanan online2. Konektivitas jaringan3. Kapasitas SDM

Nilai PeGI Tahun 2013

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Kebijakan Kelembagaan Infrastuktur Aplikasi Perencanaan

Kem LPNK Prop Kab/Kota

Belanja TIK Meningkat

Total Belanja (2014 – 2016)(Pusat + Daerah)

12,7 T

Sumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)

(DALAM TRILIUN RUPIAH)

1.2 1.21.9

2.7 2.7

2.7

0

1

2

3

4

5

2014 2015 2016

K/L Pusat Daerah

Rp 4T Rp 4T

Rp 4,7T

Masing-masing K/L/D

membangun infrastruktur

dan aplikasi TIK

secara sendiri-sendiri

(silo)

Why?

Tata Kelola TI

GovernmentCIO

PMO

ManajemenPerubahan

ManajemenData

Tata KelolaAplikasi &

Infrastruktur

RestrukturisasiKebijakan &

Proses Bisnis

Tata Kelola Aplikasi dan Infrastrukturuntuk menganalisa kebutuhan aplikasidan infrastruktur serta mengatur tatakelolanya.

Manajemen Perubahanyang konsisten danberkesinambungan

Program Management Office yang kuat

Restrukturisasii Kebijakan danProses Bisnis untuk menghindaritumpang tindih kebijakan danperampingan proses bisnis

Manajemen Data untuk menganalisa kebutuhan data &berkoordinasi dengan pemilik data di

K/L/D untuk menyusun tata kelola data

Rancangan Perpres SPBE

Pasal 20: Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari: a. aplikasi umum; dan b. aplikasi

khusus.

• Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama,

standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh

Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

• Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun,

dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh suatu

Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi

kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah lain

Infrastruktur Berbasis Awan

Proses Bisnis Komputasi Awan

+

AplikasisiMAYA

Perubahan gaya hidup

Fixed Solution menjadi Mobile Solution

Komunikasi VOICE (Telepon, SMS) menjadikomunikasi DATA (e-mail, VoIP, Video Call, dll)

Pemanfaatan Komunikasi berbasis Internet pada banyak bidang (Bisnis, Pemerintahan, Sekolah, dll)

Media Global (Koran Internet, TV Internet, Radio Internet, Jejaring Sosial, dll)

Modernisasi Teknologi

Digitalisasi

Konvergensi

Broadband

Broadcast

Konten

Didukung oleh pesatnyateknologi:- Sistem digital- Coding & kompresi- Transmisi berbasis IP- Modulasi digital

Dimungkinkan dilakukan layanan aplikasi “Quadruple Play” (Voice; Data; Audio/Video dan Mobile) melalui beberapa media yang berbeda.

Mobilitas yang cukup tinggi

Wilayah kerja relatif luas

Seringkali tidak mengenal jam kerja

Kesempatan bertatap muka denganjajaran, relatif tidak mudah

Surat/disposisi relatif sering hadir di saat kita tidak sedang di meja kerja

Realita Birokrat

Kebijakan TIK Berbagi Pakai

PP 18/2016 ttg. Perangkat Daerah Pasal 120:

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat

Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi

yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan

Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur

dan aplikasi secara berbagi pakai.

(2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika.

Kebijakan dan Regulasi siMaya

•UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

•PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Transaksi Elektronik

•SE Menpan No .05 Tahun 2013 tentang Aplikasi Tata

Naskah Dinas Elektronik (TNDE) pada instansi

Pemerintah

•Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Sistem

Elektronik Perkantoran sedang disusun.

Update dari Kabinet Kerja…

Arahan Mensesneg kepada para Sekjen dan Sestama pada rapattanggal 30 Oktober 2014 tentang Gambaran Pemerintahan Baru:

1. Dalam waktu 1 tahun ke depan akan dikembangkan sistem paperless

untuk membuat e-process yaitu paling lama 2 jam surat bisa sampai

ke tujuan dan paling lambat 14 jam harus sudah didisposisi.

2. Semua pejabat harus menggunakan email go.id, tidak boleh lagi

menggunakan Yahoo, Gmail dan sebagainya.

3. Executive dashboard selalu ada dalam gadget Presiden, sehingga

kalau ada daya serap yang rendah akan langsung dimonitor oleh

Presiden. Di samping itu juga sudah dibuat e-blus (blusukan), yang

langsung dimonitor oleh relawan dan dilaporkan kepada Presiden

atas kinerja yang dijanjikan apakah sudah dilaksanakan.

siMAYA versi 5

Capaian Jumlah Pengguna per Januari 2017

Capaian sd Oktober 2017:25260 Pengguna254 instansi

Capaian Pengguna Tahun 2017

Jumlah pengguna baru 15.950Jumlah instansi baru 145

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

Skenario Kerja

Internet

Eselon 1 & 2

Eselon 3

Eselon 4Staf

Airport

Makan siang

Rapat di kantor lainRuang kerja

Surat datang

TU

Arsip

siMAYA/email

Struktur Organisasi

Ramah lingkungan

Hemat waktu, sumber daya, tenaga, biaya

Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas

Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas

Mendukung kinerja

Manfaat siMAYA dalam Pemerintahan

siMAYA Mobile: Android

∗ Tersedia untuk

smartphone dan tablet

∗ Untuk menggunakan:

∗ Unduh

∗ Install ; dan

∗ Sinkronisasi data

∗ Fitur: notifikasi

siMAYA mobile

General Design siMaya Next Generation

BKN siMAYA

NPWP eKTP

Go

vtS

erv

ice

Bu

s

-Verifikasi user- Biodata

- User account- Profile

Citizent Tracking SystemMelalui Inter-relasi identitas

Update data PNS

NIP

NIKNPWP

ANRI

KodeSurat

Existing/OnlineDirencanakan

Keterangan :

Strategi Implementasi

Regulasi dan SOP

∗ Peraturan tentang pemanfaatan siMAYA

∗ SOP disusun dengan rinci dan sistematis

∗ Diberikan batas waktu antara masa sosialisasi, masapercobaan, dan saat mulai berlaku

∗ Dilakukan evaluasi berkala mengukur capaian

Infrastruktur

∗ Tata Usaha

∗ PC/laptop/smartphone/tablet

∗ Pemindai (scanner)

∗ Internet

∗ Pimpinan dan Pengguna Biasa

∗ PC/laptop/smartphone/tablet

∗ Internet

Akses Internet

∗ Kuantitas akses

∗ Bandwidth: Mega bit per second (Mbps)

∗ Perbandingan downlink dan uplink

∗ Kualitas akses

∗ Delay

∗ RTO

∗ Operasional

∗ Bandwidth manager

∗ pemantauan

SDM

∗ Tata Usaha : cepat dalam menginput surat masukmanual ke siMAYA

∗ Pimpinan : cepat dalam memberikan disposisi melaluisiMAYA

∗ Bimbingan Teknis :

∗ Untuk Admin dan TU

∗ Untuk Pengguna Biasa dan Pimpinan

∗ Layanan troubleshooting (Helpdesk) baik di Kementerian maupun di instansi pengguna

Keamanan informasi dapat dijamin dengan implementasi

tanda tangan digital yang dikembangkan oleh

Kementerian Kominfo dalam Sistem Verifikasi Identitas

Online Nasional (SiVION)

Keamanan Informasi

Terima kasihhasyim.gautama@kominfo.go.id