INDONESIA INTERNET GOVERNANCE FORUM :

INTERNET AND RIGHT TO INFORMATION

Boni Pudjianto, PhD.

Kasubdit Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta, 1 November 2012

Interaction Layers

2

Mosque E-AlQuran

Keterbukaan Informasi

UU No. 14 tahun 2008

Pasal 3

Undangundang ini bertujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk

mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. mendorong partisipasi masyarakat; 3. mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik, 4. mengembangkan ilmu pengetahuan

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

5. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

Informasi Publik vs Informasi privat

Terbuka Tertutup

Dikecua-

likan

Diijinkan

Terbuka

INFORMASI PRIVAT INFORMASI PUBLIK UU KIP: Informasi Publik adalah informasi

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Apa bedanya?

RUANG LINGKUP Pasal 14 UU Keterbukaan Informasi Publik

UU Kearsipan

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik

• Pengumpulan

• Pendokumen-

tasian

• Penyimpanan

• Masa retensi

• Cakupan

• Kedalaman

informasi

• Pengambilan

Keputusan

• Tata cara

penyampaian

UU Keterbukaan Informasi Publik

• Format

• Media

Content Process Infrastructure

Portal layanan publik

6

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB

DISEDIAKAN DAN

DIUMUMKAN

DIUMUMKAN

TERSEDIA

SECARA

BERKALA

SECARA

SERTA MERTA

SETIAP SAAT

ALASAN

JANGKA WAKTU

INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

DAFTAR

INFORMASI

PUBLIK

Infrastructure • Telecommunication infrastructures need to be upgraded to

introduce convergence application. Upgrading could be done by expanding capacity of access and backbone in saveral cities.

Content and application • Supporting growth of local content and application development;

Challenges: To upgrade Infrastructure and update Regulation

• UU ITE No 11/2008 dan Revisi UU ITE (in progress)

• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

• RUU Konvergensi - Revisi UU Telekomunikasi No 36/1999,

• RUU Revisi UU Penyiaran 32/2002 Regulation for IPTV license, Digital Broadcasting have been started in Indonesia, etc

• PP PSTE (Certification Authority, Nama domain, Sertifikat keandalan, Sistem elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, agen elektronik)

• Inpres No 3 tahun 2003 : E-Government

• etc

Tantangan :

Convergence Law

• Portal layanan publik

• Palapa Ring

Tantangan 1 :

Infrastructure

Km 2006 + palapa ring

SUMATERA 4225 4155

JAWA 13574.8 -

NTT 480.00 750

KALIMANTAN 1275.2 2345

SULAWESI 1239 2410

MALUKU 0 785

PAPUA 4.8 1680

TOTAL 20799 12125

BARAT 19694.7 6960

TIMUR 1104.05 5165

• Aplikasi layanan publik : e-procurement, NSW, e-KTP (e-Identity), e-learning, e-health, etc.

• Interoperabilitas data antar institusi dan sistem aplikasi

• Tersedianya aplikasi pemerintahan (e-Gov) dan dunia usaha (e-Biz) yang handal, murah dan teruji

• Trust+ , Nawala project for safe and secure internet

• etc

Challenges 2 :

Content and Application

TERIMA KASIH

www.kominfo.go.id