KONSEP DASAR PENDIDIAKAN KONSEP DASAR PENDIDIAKAN KEWIRAAN / KEWARGANEGARAANKEWIRAAN / KEWARGANEGARAAN

►►KonsepKonsep dasardasar pendidikanpendidikan kewiraankewiraan / / kewarganegaraankewarganegaraan yaituyaitu suatusuatu prosesproses yang yang dirancangdirancang memberikanmemberikan bekalbekal kepadakepadamahasiswamahasiswa mengenaimengenai hubunganhubungan negaranegara dengandenganwarganegarawarganegara, , hakhak dandan kewajibankewajiban dalamdalamkontekskonteks pertahananpertahanan keamanankeamanan nasionalnasional..

►►PendidikanPendidikan kewarganegaraankewarganegaraan membinamembinamahasiswamahasiswa agar agar memilikimemiliki wawasanwawasan dandankesadarankesadaran berbangsaberbangsa dandan bernegarabernegara sertasertasikapsikap cintacinta tanahtanah air yang air yang bersendikanbersendikankebudayaankebudayaan bangsabangsa, , wawasanwawasan nusantaranusantara dandanketahananketahanan nasionalnasional..

►►PendidikanPendidikan kewarganegaraankewarganegaraan ((duludulu pendidikanpendidikankewiraankewiraan) ) sebagaisebagai progamprogam pendidikanpendidikantergolongtergolong matakuliahmatakuliah strategisstrategis dalamdalamkahidupankahidupan berbangsaberbangsa dandan bernegarabernegara Indonesia Indonesia disampingdisamping PendidikanPendidikan PancasilaPancasila dandan PendidikanPendidikanAgama.Agama.

►►PendidikanPendidikan kewarganegaraankewarganegaraan mengembanmengemban misimisidalamdalam mempersiapkanmempersiapkan bangsabangsa Indonesia yang Indonesia yang tangguhtangguh dalamdalam menghadapimenghadapi ancamanancaman, , tantangantantangan, , hambatanhambatan, , dandan gangguangangguan yang yang berpengaruhberpengaruh padapada eksistensieksistensi dirinyadirinya..

TujuanTujuan pendidikanpendidikan kewiraankewiraan / / kewarganegaankewarganegaan

►►MembentukMembentuk kepribadiankepribadian wargawarga negaranegara yang yang baikbaik ((desirable personal qualitydesirable personal quality).).

►►MenjadikanMenjadikan wargawarga negaranegara yang yang terinformasiterinformasi..

►►BersikapBersikap analitisanalitis, , melaksanakanmelaksanakan nilainilai –– nilainilaidemokrasidemokrasi dandan aktifaktif dalamdalam kehidupankehidupanmasyarakatmasyarakat..

►►MembentukMembentuk wargawarga negaranegara yang yang dapatdapatdiandalkandiandalkan oleholeh bangsabangsa dandan negaranegara dengandenganpemberianpemberian pengetahuanpengetahuan dandan kemampuankemampuantentangtentang pendidikanpendidikan pendahuluanpendahuluan belabela negaranegara..

DiskripsiDiskripsi warganegarawarganegara yang yang berkwalitasberkwalitas

►►LoyalLoyal

►►OrangOrang yang yang selaluselalu belajarbelajar..

►►SeorangSeorang pemikirpemikir..

►►BersikapBersikap demokratisdemokratis..

►►GemarGemar melakukanmelakukan tindakantindakan kemanusiankemanusian..

►►PandaiPandai mengaturmengatur diridiri..

►►SeorangSeorang pelaksanapelaksana..

KepribadianKepribadian terinformasiterinformasi yang yang berkwalitasberkwalitas

►►MemilikiMemiliki pengetahuanpengetahuan dandan kecakapankecakapanmemecahkanmemecahkan masalahmasalah..

►►MemilikiMemiliki kesadarankesadaran akanakan perananperanan ilmuilmupengetahuanpengetahuan kontemporerkontemporer..

►►MemilikiMemiliki kesiapankesiapan terhadapterhadap efektifitasefektifitaskehidupankehidupan ekonomiekonomi..

KwalitasKwalitas wargawarga negaranegara yang yang analitikanalitik

►►KemampuanKemampuan mengambilmengambil keputusankeputusan nilainilaiterhadapterhadap duniadunia yang yang senantiasasenantiasa berubahberubah..

►►PenerimaanPenerimaan faktafakta –– faktafakta barubaru, , gagasangagasanbarubaru dandan caracara hiduphidup barubaru..

KwalitasKwalitas wargawarga negaranegara yang yang demokratisdemokratis dandan aktifaktif

►►PartisipasiPartisipasi dalamdalam pembuatanpembuatan keputusankeputusan..

►►MeyakiniMeyakini akanakan asasasas persamaanpersamaan dandan kebebasankebebasan..

►►MenumbuhkanMenumbuhkan kebanggaankebanggaan nasionalnasional dandankerjasamakerjasama internasionalinternasional..

►►MenumbuhkanMenumbuhkan seniseni kreatifkreatif dandan perasaanperasaanhumanistishumanistis..

►►MemilikiMemiliki perasaanperasaan kemanusiankemanusian terhadapterhadap semuasemuanegaranegara..

►►PengembanganPengembangan dandan aplikasiaplikasi prinsipprinsip –– prinsipprinsipdemokrasidemokrasi..

EmbrioEmbrio MateriMateri PendidikanPendidikan KewiraanKewiraan / / KewarganegaraanKewarganegaraan

►►HakHak dandan kewajibankewajiban wargawarga negaranegara dandan negaranegara..

►►KeduaKedua halhal tersebuttersebut dilihatdilihat daridari kajiankajian kronologiskronologisdandan kajiankajian bidangbidang kehidupankehidupan..

►►KajianKajian kronologiskronologis meliputimeliputi : : pengertianpengertian hakhak dandankewajibankewajiban, , latarlatar belakangbelakang timbulnyatimbulnya hakhak dandankewajibankewajiban, , pelaksanaanpelaksanaan dandan hambatanhambatan ––hambatanhambatan yang yang timbultimbul..

►►KajianKajian bidangbidang kehidupankehidupan meliputimeliputi : : hakhak dandankewajibankewajiban wnwn dibidangdibidang idiologiidiologi, , politikpolitik, , ekonomiekonomi, , sosialsosial budayabudaya dandan hankamhankam..

1

PendekatanPendekatan pendidikanpendidikankewarganegaraankewarganegaraan

1.1. PendekatanPendekatan yuridisyuridis, , mengantarkanmengantarkan wargawarganegaranegara untukuntuk memahamimemahami normanorma –– normanormaformal yang formal yang selanjutnyaselanjutnya akanakan memilikimemiliki sikapsikaployal loyal terhadapterhadap konstitusikonstitusi..

►► PerluPerlu diingatdiingat : UUD 1945 : UUD 1945 sebagaisebagai hukumhukumdasardasar tertinggitertinggi dinegaradinegara Indonesia yang Indonesia yang didalamnyadidalamnya memuatmemuat hakhak –– hakhak kebebasankebebasanindividuindividu seyogyanyaseyogyanya dijadikandijadikan rujukanrujukan normanormadalamdalam kahidupankahidupan..

2.2. PendekatanPendekatan strukturalstruktural fungsionalfungsional, , masyarakatmasyarakat dipandangdipandang sebagaisebagai suatusuatusistemsistem yang yang didalamnyadidalamnya memilikimemiliki bagianbagianyang yang salingsaling berhubunganberhubungan..

►► PendekatanPendekatan iniini diproyeksikandiproyeksikan dalamdalammenganalisismenganalisis nilainilai fungsionalfungsional terhadapterhadapsistemsistem politikpolitik yang yang digunakandigunakan sebagaisebagaiwacanawacana demokrasidemokrasi..

SyaratSyarat berfungsinyaberfungsinya sistemsistem politikpolitik

1.1. MengembangkanMengembangkan aturanaturan –– aturanaturan umumumumdandan kebijakankebijakan untukuntuk mempertahankanmempertahankanketertibanketertiban dandan harusharus dilaksanakandilaksanakan secarasecarawajarwajar..

2.2. MerumuskanMerumuskan kepentingankepentingan rakayatrakayat..

3.3. PemilihanPemilihan pemimpinpemimpin atauatau pejabatpejabatpembuatanpembuatan keputusankeputusan..

3.3. PendekatanPendekatan EtikaEtika Moral, Moral, ►► PendekatanPendekatan tersebuttersebut dibangundibangun daridari sebuahsebuah

paradigmaparadigma sosialsosial dandan perilakuperilaku sosialsosial yang yang banyakbanyak digalidigali daridari tradisitradisi..

►► DigunakanDigunakan sebagaisebagai wacanawacana pembenaranpembenarantindakantindakan sosialsosial..

►► DenganDengan pendekatanpendekatan iniini, , pendidikanpendidikankewarganegaraankewarganegaraan menempatkanmenempatkan tindakantindakansosialsosial wargawarga negaranegara hendaknyahendaknya diberidiberipenjelasanpenjelasan berdasarkanberdasarkan prosesprosesterbentuknyaterbentuknya pertimbanganpertimbangan moral.moral.

CakupanCakupan tindakantindakan sosialsosial

1.1. HakHak –– hakhak atasatas kebebasankebebasan yang yang samasama..

2.2. PerlunyaPerlunya pengalamanpengalaman moral moral bagibagiseseorangseseorang..

3.3. DasarDasar –– dasardasar adanyaadanya kepercayaankepercayaansosialsosial..

4.4. AdanyaAdanya praktekpraktek penyelidikanpenyelidikan moral.moral.

4.4. PendekatanPendekatan PsikologisPsikologis PedagogisPedagogis..

►► DiartikanDiartikan sebagaisebagai pendekatanpendekatan yang yang dilakukandilakukandengandengan mempertimbangkanmempertimbangkan tingkattingkat perkembanganperkembangankejiwaankejiwaan pesertapeserta didikdidik yang yang dikaitkandikaitkan dengandenganjenjangjenjang pendidikanpendidikan yang yang merekamereka ikutiikuti..

►► LebihLebih menekankanmenekankan padapada latarlatar duniadunia belajarbelajar dandandimanadimana pesertapeserta didikdidik melakukanmelakukan kegiatannyakegiatannya..

►► SecaraSecara makromakro, , pendidikanpendidikan kewarganegaraankewarganegaraan banyakbanyakberkaitanberkaitan dengandengan faktafakta ((sikapsikap), ), konsepkonsep((ketrampilanketrampilan), ), dandan generalisasigeneralisasi ((pengetahuanpengetahuan), yang ), yang semuasemua merujukmerujuk padapada hakhak dandan kewajibankewajiban..

2

IDENTITAS NASIONAL

• Pada hakekatnya manusia hidup tidak dapatmemenuhi kebutuhannya sendiri, manusiaselalu membutuhkan manusia lain.

• Manusia dalam bersekutu akan membentukorganesasi yang berusaha mengatur danmengarahkan tercapainya tujuan hidupkelompok tersebut. (negara)

• Istilah identitas nasional dapat disamakandengan identitas kebangsaan.

• Secara etimologi, memiliki pengertian ciri, tanda, atau jati diri yang melekat padaseseorang, kelompok atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain.

Cakupan dalam identitas nasional

• Hakekat bangsa

• Hakekat negara

• Bangsa dan negara Indonesia

• Identitas Nasional Indonesia.

Hakekat Bangsa

• Bangsa dalam arti sosiologi antropologi, yaitupersekutuan hidup masyarakat yang berdirisendiri yang masing – masing anggota merasasatu kesatuan. (ras, budaya, keyakinan, bahasa, dll / primordial)

• Bangsa dalam arti politik, yaitu suatumasyarakat dalam suatu daerah yang samadan mereka tunduk pada kedaulatan negaranyasebagai kekuasaan tertinggi kedalam dankeluar.

Proses pembentukan bangsa - negara

1. Model ortodoks, yang bermula dari adanyasuatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudianbangsa itu membentuk satu negara tersendiri.

2. Model mutakhir, yang bermula dari adanyanegara terlebih dahulu yang terbentuk melaluiproses tersendiri, sedangkan penduduknegara merupakan sekumpulan suku bangsadan ras.

Hakekat negara• Negara adalah organesasi disuatu wilayah

yang mempunyai kekuasaan tertinggiyang sah dan ditaati rakyatnya.

• Negara adalah sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentuyang diorganisir dibawah lembaga politikdan pemerintah yang efektif, mempunyaisatu kesatuan poltik, berdaulat, sehinggaberhak menentukan tujuan nasionalnya.

Pengertian negara menurut para ahli

1. Negara yaitu organesasi kekuasaan darisekelompok manusia yang telah berkediamandiwilayah tertentu. (George Jellinek)

2. Negara adalah organesasi yang timbul karenakehendak dari suatu golongan ataubangsanya sendiri. (Kranenburg)

3. Negara adalah alat (agency) atau wewenang(authority) yang mengatur ataumengendalikan persoalan bersama atas namamasyarakat. (Roger F. Soultau)

4. Negara adalah organesasi kekuasaan masyarakatyang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaannegara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. (Soenarko)

5. Negara merupakan organesasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. (George Wilhelm Fredrick Hegel)

6. Negara adalah suatu organesasi masyarakat ataukumpulan manusia yang berada dibawah suatupemerintah yang sama. (R. Djokosoetono)

7. Negara adalah suatu persekutuan keluargadengan segala kepentingannya yang dipimpinoleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. (Jean Bodin)

8. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabatdan berhasil menuntut dari warganya ketaatanpada perundangan melalui penguasaan darikekuasaan yang sah. (Meriam Budihardjo)

Unsur – unsur negara• Rakyat, yaitu orang – orang yang bertempat

tinggal diwilayah itu, tunduk pada kekuasaannegara dan mendukung negara yang bersangkutan.

• Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaannegara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyatnegara.

• Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanyapenyelenggara negara yang memilikikekuasaan menyelenggarakan pemerintahandinegara tersebut.

• Pengakuan dari negara lain.

3

Sifat – sifat negara

• Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untukmenyelenggarakan ketertiban dengan memakaikekerasan fisik secara legal.

• Monopoli, artinya memiliki hak menempatkantujuan bersama masyarakat. Negara mempunyai hak untuk melarang sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

• Mencakup semua, artinya semua peraturan dankebijakan negara berlaku untuk semua orangtanpa kecuali.

Teori terjadinya negara

• Teori hukum alam, terjadinya negara sesuatuyang alamiah, bahwa segala sesuatu ituberjalan menurut hukum alam. Yaitu mulai lahir, berkembang, mencapai puncaknya. (makluksosial)

• Teori ketuhanan, terjadinya negara karenakehendak Tuhan. (causa prima)

• Teori perjanjian, negara terjadi sebagai hasilperjanjian antar manusia / individu.

Proses terjadinya negara

1. Penaklukan atau occupatie

2. Peleburan atau fusi

3. Pemecahan

4. Pemisahan diri

5. Perjuangan atau revolusi

6. Penyerahan / pemberian

7. Pendudukan atas wilayah yang belumada pemerintahan sebelumnya.

Fungsi negara menurut John Locke

1. Fungsi legislatif, untuk membuatperaturan.

2. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakanperaturan.

3. Fungsi federatif, untuk mengurusi urusanluar negeri dan urusan perang dandamai.

1. Fungsi legislatif, membuat undang –undang.

2. Fungsi eksekutif, melaksanakan uu.

3. Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsimengadili).

(ajaran ini dikenal dengan TRIAS POLITIKA)

Fungsi negara menurut Montesquieu

1. Regeling, membuat peraturan.

2. Bestuur, menyelenggarakanpemerintahan.

3. Rechtspraak, fungsi mengadili.

4. Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.

(ajaran ini dikenal dengan CATUR PRAJA)

Fungsi negaramenurut Van Vollen Hoven

1. Policy making, adalah kebijaksanaannegara untuk waktu tertentu untukseluruh masyarkat.

2. Policy executing, adalah kebijaksanaanyang harus dilaksanakan untuktercapainya policy making.

(ajaran ini dikenal dengan Dwipraja)

Fungsi negaramenurut Goodnow

1. Melaksanakan penertiban untukmencapai tujuan bersama danmencegah bentrokan dalam masyarakat. (sbg stabilisator)

2. Mengusahakan kesejahteraan dankemakmuran rakyatnya.

3. Pertahanan.

4. Menegakkan keadilan.

Fungsi negaramenurut Mirriam Budiardjo

Tujuan negara menurut para ahli

1. Memungkinkan rakyatnya berkembang sertamenyelenggarakan daya cipta sebebasmungkin. (Roger H. Soltau)

2. Menciptakan keadaan di mana rakyatnyadapat mencapai terkabulnya keinginan secaramaksimal. (Harold J. Laski)

3. Memajukan kesusilaan manusia, baik individumaupun makluk sosial. (Plato)

4. Untuk mencapai penghidupan dan kehidupanaman dan tentram dengan taat kepada TYME. (Thomas Aquino dan Agustinus)

4

Faktor – faktor pentingbagi pembentukan bangsa Indonesia

a. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaanyang sama dibawah penjajahan selama 350 tahun.

b. Adanya keinginan bersama untuk merdeka.

c. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayahnusantara dari Sabang sampai Merauke.

d. Adanya cita – cita bersama untuk mencapaikemakmuran dan keadilan sebagai satubangsa.

Terjadinya negara RI menurut pembukaan UUD 1945

a. Terjadinya negara tidak sekedar dimulaidari proklamasi, tetapi adanyapengakuan akan hak setiap bangsauntuk memerdekakan dirinya.

b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan.

c. Terjadinya negara Indonesia adalahkehendak bersama seluruh bangsaIndonesia, sebagai suatu keinginan luhurbersama dan kehendak TYME.

d. Negara Indonesia perlu menyusun alat –alat kelengkapan negara yang meliputitujuan negara, bentuk negara, sistempemerintahan negara, UUD negara dandasar negara.

Cita – cita negara Indonesia

• Mewujutkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atau

• Mewujutkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.

Tujuan NKRI sesuai alinia IV pembukaan UUD 1945

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial.

Visi pembangunan nasional2004 - 2009

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dandamai.

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negarayang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

3. Terwujudnya perekonomian yang mampumenyediakan kesempatan kerja danpenghidupan yang layak serta memberikanfondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Bentuk – bentuk identitas nasionalIndonesia

1. Bahasa nasional atau bahasa persatuanyaitu bahasa Indonesia.

2. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.

4. Lambang negara yaitu GarudaPancasila.

5. Semboyan negara yaitu BhinnekaTunggal Ika.

6. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih.

7. Konstitusi (hukum dasar) yaitu UUD 1945.

8. Bentuk NKRI yang berkedaulatan rakyat, bentuk negara adalah kesatuan, sedangbentuk pemerintahan adalah republik. Dan sistem politik adalah sistem demokrasi.

9. Konsepsi Wawasan Nusantara

10.Kebudayaan daerah yang telah diterimasebagai kebudayaan nasional.

5

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

• Salah satu unsur negara adalah rakyat.

• Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadipenduduk negara yang bersangkutan.

• Warga negara adalah bagian dari penduduksuatu negara yang memiliki hubungan dengannegaranya yaitu hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

• Pada akhirnya hubungan tersebut dapatmendukung kelangsungan hidup bernegara.

WARGA NEGARA

• Istilah warga negara merupakanterjemahan kata citizen (bhs inggris) yang mempunyai arti :

1. Anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. (As Hikam)

2. Kawulo, istilah kawulo memberi kesanbahwa warga hanya sebagai objek ataumilik negara.

PENGERTIAN

• Rakyat, lebih merupakan konsep politik.

• Rakyat menunjuk pada orang – orangyang berada dibawah satu pemerintahandan tunduk pada pemerintahan itu.

• Penduduk adalah orang – orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negaradalam kurun waktu tertentu.

KEWARGANEGARAAN

• Keanggotaan yang menunjukkanhubungan atau ikatan antara negaradengan warga negara.

• Kewarganegaraan dibedakan menjadidua :

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis.

2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis.

Kewarganegaraan dalam artiyuridis

• Ditandai dengan adanya ikatan hukumantara warga negara dengan negara.

• Adanya ikatan hukum ini menimbulkanakibat – akibat hukum tertentu.

• Tanda dari ikatan hukum, misalnya aktakelahiran, surat pernyataan

Kewarganegaraan dalam artisosiologis

• Tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatanperasaan, keturunan, nasib, sejarahdan tanah air.

Kewarganegaraandalam arti formil dan materiil

• Dalam arti formil menunjuk pada tempatkewarganegaraan. Dalam sistematikahukum, masalah kewarganegaraanberada pada hukum publik.

• Dalam arti materiil, menunjuk pada akibathukum dari status kewarganegaraan, yaituhak dan kewajiban warga negara.

• Kewarganegaraan seseorangmengakibatkan orang tersebut memilikipertalian hukum serta tunduk pada hukumnegara yang bersangkutan.

• Orang yang sudah memilikikewarganegaraan tidak jatuh padakekuasaan atau kewenangan negara lain.

• Negara lain tidak berhak memperlakukankaidah – kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

Asas Penentuan warga negara

• Asas Ius Soli, menyatakankewarganegaraan seseorang ditentukandari tempat dimana orang tersebutdilahirkan.

• Asas Ius Sanguinis, menyatakankewarganegaraan seseorang ditentukanberdasarkan keturunan dari orangtersebut.

• Asas persamaan hukum, berpandangan bahwasuami istri adalah suatu ikatan yang tidakterpecah sebagai inti dari masyarakat. (status diusahakan sama dan satu)

• Asas persamaaan derajat, berasumsi suatuperkawinan tidak menyebabkan perubahanstatus kewarganegaraan suami istri, keduanyamempunyai hak yang sama untuk menentukansendiri kewarganegaraannya. Jadi mereka bisaberbeda seperti belum berkeluarga.

6

Ketentuan pasal 26 UUD 1945

1. Yang menjadi warga negara Indonesia ialahorang – orang bangsa Indonesia asli danorang – orang bangsa lain yang disahkandengan UU sebagai warga negara.

2. Penduduk ialah warga negara Indonesia danorang asing yang bertempat tinggal diIndonesia.

3. Hal – hal mengenai warga negara danpenduduk diatur dengan UU.

Penduduk Indonesia berdasarkanIndesche Staatregeling 1927 ps 163

a. Golongan Eropa, terdiri atas :

1. Bangsa belanda.

2. Bukan bangsa belanda tetapi dari eropa.

3. Orang bangsa lain yang hukumkeluarganya sama dengan golonganeropa.

b. Golongan Timur Asing, terdiri atas :

1. Golongan Tionghoa

2. Golongan Timur Asing bukan cina.

c. Golongan Bumiputra atau pribumi, terbagi atas :

1. Orang Indonesia asli dan keturunannya.

2. Orang lain yang menyesuaikan diridengan pertama.

Yang menjadi warga negaraIndonesia

1. Orang yang berdasarkan perundang –undangan.

2. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyaihubungan hukum kekeluargaan denganayahnya, seorang warga negara Indonesia.

3. Anak yang lahir dalam 300 hari setelahayahnya meninggal dunia, apabila ayah itupada waktu meninggal sebagai warga negaraRI.

4. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunyawarga negara RI, apabila ia pada waktu itutidak mempunyai hubungan hukumkekeluargaan dengan ayahnya.

5. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunyawarga negara RI, jika ayahnya tidakmempunyai kewarganegaraan, atau selamatidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.

6. Orang yang lahir didalam wilayah RI selamakedua orang tuanya tidak diketahui.

7. Seorang anak yang diketemukan didalamwilayah RI selama tidak diketahui keduaorang tuanya.

8. Orang yang lahir didalam wilayah RI, jikakedua orang tuanya tidak mempunyaikewarganegaraan.

9. Orang yang lahir diwilayah RI, yang padawaktu lahirnya tidak mendapatkewarganegaraan ayah atau ibunya.

10.Orang yang memperoleh kewarganegaraanRI menurut aturan – aturan undang – undangini.

Cara memperoleh kewarganegaraan

1. Karana kelahiran dengan prinsip asas iussanguinis, dan dipakai asas ius soli untukmencegah terjadinya apatride.

2. Karena pengangkatan anak, yaitu anak asingyang belum berumur 5 tahun yang diangkatseorang WNI, apabila pengangkatan itudianggap sah oleh pengadilan negeri tempattinggal orang yang mengangkat anak.

3. Karena permohonan, yaitu anak diluarperkawinan dari ibu seorang WNI atau anakdari perkawinan sah, tetapi dalam perceraianoleh hakim, anak tersebut diserahkan padaasuhan ibunya seorang WNI, yang kewarganegaraannya ikut ayahnya seorangasing, boleh mengajukan permohonankewarganegaraan.

4. Karana naturalisasi (pewarganegaraaan).

5. Karena akibat perkawinan, seorangperempuan asing kawin dengan orangIndonesia memperoleh kewarganegaraansetelah 1 tahun perkawinannya.

6. Karena turut ayah ibu, yaitu (anak yang belumberumur 18 tahun).

7. Karana pernyataan, perempuan asing yang bersuami Indonesia setelah 1 tahunperkawinannya menyatakan permohonannya.

7

Sebab – sebab hilangnyakewarganegaraan

1. Memperoleh kewarganegaraan lain.

2. Tidak menolak atau melepasakankewarganegaraan lain.

3. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya jikaorang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun.

4. Anak yang diangkat dengan sah oleh orangasing sebagai anaknya, bila anak tersebutbelum berumur 5 tahun.

5. Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakimandengan persetujuan dewan menteri ataspermohonan orang yang bersangkutan jika iatelah berumur 21 tahun.

6. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izinterlebih dahulu dari menteri kehakiman.

7. Tanpa izin terlebih dahulu dari menterikehakiman masuk dalam dinas negara asingatau dinas oraganesasi antar negara yang tidak dimasuki oleh RI.

8. Mengangkat sumpah atau menyatakan janjisetia kepada negara asing atau bagiandaripadanya.

9. Dengan tidak diwajibkan, turut serta dalampemilihan sesuatu yang bersifatketatanegaraan untuk suatu negara asing.

10.Selama 5 tahun berturut – turut bertempattinggal di luar negeri dengan tidakmenyatakan keinginannya untuk tetapmenjadi warga negara sebelum waktu itulampau dan seterusnya tiap – tiap 2 tahun. Keinginan itu harus disampaikan kepadaperwakilan RI dari tempat tinggalnya.

Hak dan kewajiban warga negaraIndonesia

• Wujud hubungan warga negara dengan negarabiasanya berupa peranan (role).

• Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status sebagai warganegara.

• Peranan warga negara juga meliputi perananpasif, aktif, negatif, dan positif

• Peranan pasif, yaitu kepatuhan warga negaraterhadap perturan perundang – undangan yang berlaku.

• Peranan aktif, merupakan aktifitas warganegara untuk terlibat dalam kehidupanbernegara, terutama dalam mempengaruhikeputusan publik.

• Peranan positif, merupakan aktifitas warganegara untuk meminta pelayanan dari negarauntuk memenuhi kebutuhan hidup.

• Peranan negatif, merupakan aktifitas warganegara untuk menolak campur tangan negaradalam persoalan pribadi.

Hak warga negara UUD 1945

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (ps 27 ayat 2)

2. Hak membela negara. (ps 27 ayat 3)

3. Hak berpendapat. (ps 28)

4. Hak kemerdekaan memeluk agama. (ps 29 ayat 1 dan 2 )

Kewajiban warga negara terhadapnegara menurut UUD 1945

• Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. (ps 27 ayat 1)

• Kewajiban membela negara. (ps 27 ayat 3)

• Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. (ps 30 ayat 1)

Hak dan kewajiban negaraterhadap warga negara

a. Hak negara untuk ditaati hukum danpemerintahan.

b. Hak negara untuk dibela.

c. Hak negara untuk menguasai bumi, air dankekayaan untuk kepentingan rakyat.

d. Kewajiban negara untuk menjamin sistemhukum yang adil.

e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasiwarga negara.

f. Kewajiban negara untuk mengembangkansistem pendidikan nasional untuk rakyat.

g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial.

h. Kewajiban negara memberi kebebasanberibadah.

8

BAB 4. DEMOKRASI

• Hampir semua negara di dunia meyakinidemokrasi sebagai “tolak ukur” takterbantahkan dari keabsahan politik.

• Hal ini menunjukkan bahwa rakyatdiletakkan pada posisi penting walaupunsecara operasional implikasinyadiberbagai negara tidak sama.

• Tidak ada negara yang mau dikatakansebagai negara yang tidak demokrasiatau otoriter.

Hakekat Demokrasi

• Secara etimologi (bahasa), berasal daribahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dancratos atau cratein (pemerintahan / kekuasaan).

• Konsep demokrasi ini lahir dari Yunaniyang dipraktekkan dalam hidup bernegaraabat ke-4 SM – abat 6 M.

• Demokrasi yang dipraktekkan adalahdemokrasi langsung.

Alasan demokrasi langsung sulitdilaksanakan zaman sekarang

• Tidak ada tempat yang menampung seluruhwarga yang jumlahnya cukup banyak.

• Untuk melaksanakan musyawarah denganbaik, sulit dilakukan dengan jumlah yang banyak.

• Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulittercapai karena sulitnya memungut suara daripeserta yang hadir.

• Masalah yang dihadapi negara semakinkompleks dan rumit.

Ada 2 macam demokrasi atasdasar penyaluran kehendak

• Demokrasi langsung, yaitu pahamdemokrasi yang mengikut sertakan setiapwarga negaranya dalam musyawarah.

• Demokrasi tidak langsung, yaitu pahamdemokrasi yang dilaksanakan melaluisistem perwakilan.

• Bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaanpemerintah itu melekat pada diri rakyat danmerupakan hak bagi rakyat untuk mengatur, mempertahankan, melindungi dirinya dari paksaandan pemerkosaan. (Harris Soche)

• Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untukmembuat keputusan – keputusan politikdiselenggarakan oleh warga negara melalui wakil –wakil yang dipilih mereka dan bertanggung jawabkepada mereka melalui pemilu.

Demokrasi dari sudutterminologis / istilah

• Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat / government of the people, and for the people. (Abraham Lincoln)

• Dari rakyat, maksudnya pemerintahanyang mendapat mandat dari rakyat untukmenyelenggarakan pemerintahan.

• Rakyat adalah pemegang kedaulatanatau kekuasaan tertinggi dalam negarademokrasi.

• Oleh rakyat, maksudnya pemerintahannegara itu dijalankan oleh rakyat.

• Pemerintahan itu diawasi oleh rakyat.

• Dalam negara demokrasi pemerintahandijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat.

• Wakil rakyat inilah yang akan memilihdan menentukan pemerintah negara dansekaligus mengawasi jalannyapemerintahan.

• Untuk rakyat, berarti pemerintahan itumenghasilkan dan menjalankan kebijakan –kebijakan untuk kepentingan dankesejahteraan rakyat.

• Oleh karena itu pemerintah harus berusahasebaik mungkin agar kebijakan yang dikeluarkan berasal dari aspirasi rakya danuntuk kepentingan rakyat.

• Agar kebijakan itu aspiratif dan untukkepentingan rakyat, pemerintahan harusbertanggung jawab dan diawasi oleh rakyat.

9

Prinsip – Prinsip utamaDemokrasi

1. Kebebasan atau persamaan (freedom / equality)

2. Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)

Bentuk pemerintahan klasikmenurut Plato

• Monarkhi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggidan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

• Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagi pemimpin tertinggidan dijalankan untuk kepentingan sendiri.

• Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegangoleh sekelompok yang memimpin dan dijalankanuntuk kepentingan orang banyak.

• Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankanuntuk kelompok itu sendiri.

• Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untukkepentingan rakyat banyak.

• Mobokrasi / ohlokrasi, yaitu bentukpemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tapirakyat yang tidak tahu apa – apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidakpaham pemerintahan, yang akhirnyapemerintahan tersebut tidak berhasil untukkepentingan orang banyak.

Bentuk pemerintahan moderenmenurut Nicollo Machiavelli

• Monarki, adalah bentuk pemerintahanyang bersifat kerajaan.(gelarpemimpinnya : raja, ratu, kaisar, sultan)

• Republi, adalah bentuk pemerintahanyang dipimpin oleh seorang presidenatau perdana menteri.

Demokrasi sebagai sitempolitik

• Sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umumditentukan atas dasar mayoritas yang diawasisecara efektif dalam pemilihan dalam suasanaterjaminnya kebebasan politik.(Henry B.Mayo)

• Sistem politk sebagai demokratis sejauh parapembuat kebijakan dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur.(Samuel Huntington)

Prinsip – prinsip sistemdemokrasi

1. Pembagian kekuasaan.

2. Pemerintahan konstitusional.

3. Pemerintahan berdasarkan hukum.

4. Pemerintahan mayoritas.

5. Pemerintahan dengan diskusi.

6. Pemilihan umum yang bebas.

7. Partai politik lebih dari satu danmampu melaksanakan fungsinya.

8. Manajemen yang terbuka.

9. Pers yang bebas.

10.Pengakuan terhadap hak – hakminoritas.

11.Perlindungan terhadap hak asasimanusia.

12.Peradilan yang bebas dan tidakmemihak.

13.Pengawasan terhadap administrasinegara.

14.Mekanisme politik yang berubahantara kehidupan politik masyarakandan pemerintah.

15.Kebijakan pemerintah dibuat olehbadan perwakilan politik tanpapaksaan dari badan manapun.

16.Menempatkan pejabat pemetintahdengan kebaikan / merit systembukan poll system.

17.Penyelesaian secara damai bukandengan kompromi.

18.Jaminan terhadap kebebasan individudalam batas – batas tertentu.

19.Konstitusi / UUD yang demokratis.

20.Prinsip persetujuan.

10

Prinsip – prinsip non demokrasi

1. Pemusatan kebebasan.

2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusitetapi berdasarkan kekuasaan.

3. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan.

4. Pembentukan pemerintahan tidakberdasarkan musyawarah.(dekrit)

5. Pemilu yang tidak demokratis.

6. Terdapat satu partai politik atu lebih tapi terjadimonopoli kekuasaan.

7. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutupdan tidak bertanggung jawab.

8. Menekan dan tidak mengakui hak – hakminoritas warga negara.

9. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers.

10.Tidak ada perlindungan terhadap hakasasi manusia.

11.Badan peradilan yang tidak bebas danbisa diintervensi oleh penguasa.

12.Tidak ada kontrol dan pengendalianterhadap administrasi dan birokrasi.

13.Mekanisme dalam kehidupan politikdan sosial tidak bisa berubah danbersifat sama.

14.Penyelesaian perpecahan atauperbedaan dengan cara kekerasandan penggunaan paksaan.

15.Tidak ada jaminan terhadap hak –hak kebebasan individu.

16.Prinsip dogmatisme dan banyakberlaku doktrin.

Demokrasi sebagai sikaphidup

• Perkembangan baru menunjukkandemokrasi tidak hanya dipahamisebagai bentuk pemerintahan dansistem politik, tetapi dipahami sebagaisikap hidup.

• Demokrasi membutuhkan usaha nyatadari setiap warga maupunpenyelenggara negara untuk berperilakusedemikian rupa sehingga mendukungsikap politik demokrasi.

• Pemerintah demokratis, memerlukancultur demokrasi untuk membuatnyaperformed (eksis dan tegak)

Demokratisasi

• Adalah penerapan kaidah – kaidahatau prinsip – prinsip demokrasi padasetiap kegiatan politik kenegaraan.

• Tujuannya adalah terbentuknyakehidupan politik yang bercirikandemokrasi.

• Demokratisasi merujuk pada prosesperubahan menuju pada sistempemerintahan yang lebih demokratis.

Tahapan – tahapandemokratisasi

1. Pergantian diri penguasa non demokratis ke penguasa yang demokrasi.

2. Pembentukan lembaga – lembagadan tertib politik demokrasi.

3. Konsolidasi demokrasi.

4. Praktek demokrasi sebagai budayapolitik bernegara.

Nilai (kultur) demokrasimenurut Henry B Mayo

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai dansukarela.

2. Menjamin terjadinya perubahan secara damaidalam suatu masyarakat yang selalu berubah.

3. Pergantian penguasa dengan teratur.4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin.5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai

keanekaragaman.6. Menegakkan keadilan.7. Memajukan ilmu pengetahuan.8. Pegakuan dan penghormatan terhadap

kebebasan.Nilai demokrasi menurut

Zamroni

• Toleransi.

• Kebebasan mengemukakan pendapat.

• Menghormati perbedaan pendapat.

• Memahami keaneka ragaman dalammasyarakat.

• Terbuka dan komunikasi.

• Menjunjung nilai dan martabatkemanusiaan.

• Percaya diri.

• Tidak menggantungkan diri pada oranglain.

• Saling menghargai dan mampumengekang diri.

• Kebersamaan dan keseimbangan.

11

7 norma (pandangan) hidupdemokrasi menurut Nurcholis

madjid1. Kesadaran akan pluralisme.

2. Prinsip musyawarah.

3. Adanya pertimbangan moral.

4. Permufakatan yang jujur dan adil.

5. Pemenuhan segi – segi ekonomi.

6. Kerja sama antar warga.

7. Pandangan hidup demokrasi sebagaiunsur yang menyatu dengan sistempendidikan.

Lembaga – lembaga yang diperlukansbg pelaksana demokrasi menurut

Merriam Budiarjo• Pemerintah yang bertanggung jawab.• Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili golongan

dan kepentingan masyarakat yang dipilih melaluipemilu.

• Organesasi politik yang mencakup lebih dari satupartai (sistem dwipartai, multipartai)

• Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakanpendapat.

• Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hakasasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Dua hal penting demikeberhasilan demokrasi

• Tumbuh dan berkembangnya nilai – nilaidemokrasi yang menjadi sikap dan polahidup masyarakat dan penyelenggaranegara dalam kehidupan berbangsa danbernegara.

• Terbentuk dan berjalannya lembaga –lembaga demokrasi dalam sistem politikdan pemerintahan.

Kreteria negara demokrasi

1. Pemerintah demokrasi yang berwujud pada adanya institusi(struktur) demokrasi.

2. Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya(kultur) demokrasi.

Ciri Demokratisasi

• Berlangsung secara revolosioner.

• Proses perubahan secara persusif bukankoersif.

• Proses yang tak pernah selesai.

# Bangsa kita sebenarnya sudahmelaksanakan demokrasi sejak dulu kalawalau masih sederhana sebagai manayang sering dilakukan di desa.

5 unsur demokrasi desa

1. Rapat .

2. Mufakat.

3. Gotong royong.

4. Hak mengadakan protes bersama.

5. Hak menyingkir dari kekerasan raja absolut.

# demokrasi desa tidak bisa dijadikan polademokrasi untuk Indonesia moderen, namunkelima unsur tersebut dapat dikembangkanmenjadi konsep demokrasi modern.

Demokrasi Indonesia modern menutut Moh Hatta meliputi 3 hal

1. Demokrasi di bidang politik.

2. Demokrasi di bidang ekonomi.

3. Demokrasi di bidang sosial.

Demokrasi Pancasila

• Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

• Pancasila adalah idiologi nasional, yaituseperangkat nilai yang dianggap sesuai, baik, adil, dan menguntungkan bangsa.

• Sebagai idiologi Pancasila berfungsi :1. Cita – cita masyarakat selanjutnya menjadi

pedoman dalam membuat dan menilaikeputusan politik.

2. Alat permersatu masyarakat yang menjadisumber nilai bagi prosedur penyelesaian koflikyang terjadi.

12

Demokrasi Pancasila

• Dalam arti luas, berarti kedaulatanrakyat yang didasarkan pada nilai –nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

• Dalam arti sempit, berarti kedaulatanyang dilaksanakan menurut hikmatkebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan.

Nilai – nilai demokrasi menurutPancasila

a. Kedaulatan rakyat.

b. Republik yaitu res republik (negarauntuk kepentingan umum).

c. Negara berdasar atas hukum.

d. Pemerintahan yang konstitusional.

e. Sistem perwakilan.

f. Prinsip musyawarah.

g. Prinsip ketuhanan.

Periodisasi demokrasi Indonesia

• Pelaksanaan demokrasi masa revolusi tahun 1945 sampai 1950.

• Pelaksanaan demokrasi masa orde lama terdiri :1. masa demokrasi liberal 1950 – 19592. masa demokrasi terpimpin 1959-1965

• Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun1966 sampai 1998.

• Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999

• Pelaksanaan demokrasi masa revormasi 1999-sekarang.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi

• Pembukaan UUD 1945 pada alainia 4 yaitu“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaanIndonesia itu dalam suatu UUD negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan negaraRI yang berkedaulatan rakyat”.

• Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakanbahwa kedaulatan ditangan rakyat dandilakukan menurut ketentuan UUD.

Sendi – sendi pokok sistempolitik demokrasi Indonesia

a. Ide kedaulatan rakyat.

b. Negara berdasar atas hukum.

c. Bentuk republik.

d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

e. Pemerintahan yang bertanggungjawab.

f. Sistem perwakilan.

g. Sistem pemerintahan presidensiil

Pokok – pokok sistem politikIndonesia

1. Merupakan bentuk negara kesatuan denganprinsip otonomi yang luas.

2. Bentuk pemerintahan republik, sedang sistempemerintahan presidensiil.

3. Presiden adalah kepala negara, sekaliguskepala pemerintahan.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presidendan bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua (bikameral) DPR dan DPD.

6. Pemilu diselenggarakan untuk memilihpresiden dan wakil presiden dan wakilpresiden, DPR, DPD, dan DPRD.

7. Sistem multi partai.

8. Kekuasaan yudikatif dijalankan olehMahkamah Agung dan badan peradilandibawahnya, yaitu pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Konstitusi.

9. Lembaga negara lainnya adalah BadanPemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial

5 kondisi demi kelancarandemokratisasi

1. Penguatan struktur ekonomi yang berbasiskeadilan sehingga memungkinkanterwujudnya prinsip kesederajatan warganegara.

2. Tersedianya kebutuhan – kebutuhan dasarbagi kepentingan survive warga negara sepertipangan, kesehatan, dan pendidikan.

3. Kemapanan kesatuan dan identitas nasionalsehingga tahan terhadap pembelahan danperbedaan sosial politik warga negara.

13

4. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasatanggung jawab kolektif warga negarakhususnya masyarakat pemilih.

5. Rezim yang terbuka dan bertanggungjawab dalam menggunakan sumber –sumber publik secara efisien.

6. Pengakuan yang berkelanjutan darinegara – negara demokratis terhadappraktek demokrasi.

5 kondisi pendukungpembangunan demokrasi

1. Para pemimpin tidak menggunakan kekerasan, yaitupolisi dan tentara untuk meraih dan mempertahankankekuasaan.

2. Terdapatnya organesasi masyarakat pluralis yang moderen dan dinamis.

3. Potensi konflik dalam pluralisme subkulturaldipertahankan pada level yang masih dapatdipertahankan.

4. Diantara penduduk negeri, terdapat budaya politikdan sistem keyakinan yang mendukung ide danlembaga demokrasi.

5. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asingdapat mengahambat atau mendukung secara positif.

Kesimpulan

• Sistem politik demokrasi suatu negaraberkaitan dengan dua hal yaitu institusi(struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi.

• Budaya politik akan tercapai bila adakeserasian antara struktur dan kultur.

• Masyarakat demokratis akan terwujud bilaterdapat institusi demokratis dan berjalannyaperilaku demokrasi.

Syarat - syarat dasarpemerintahan demokratis

dibawah rule of law1. Perlindungan konstitusional.

2. Badan kehakiman yang bebas dantidak memihak.

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Kebebasan untuk menyatakanpendapat.

5. Kebebasan untuk berserikat / berorganesasi dan beroperasi.

6. Pendidikan kewarganegaraan.

Misi pendidikankewarganegaraan

• PKn sebagai pendidikan dalam artiyang sesungguhnya yaitu civic education.

• PKn sebagai pendidikan nilai dankarakter.

• PKn sebagai pendidikan bela negara.

• PKn sebagai pendidikan demokrasi.

14

NEGARA HUKUM

• Negara Indonesia adalah negara hukum, hal initertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

• Negara hukum artinya bahwa NKRI adalahnegara yang berdasar atas hukum(rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan(machtsstaat), dan pemerintahan berdasarsistem konstitusi bukan absolutisme(kekuasaan tak terbatas).

• Perwujudan hukum terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang – undangandibawahnya.

NEGARA

• Negara, yaitu suatu organesasi kekuasaanyang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah.

• Pemerintah, adalah salah satu unsur negarayang menyelenggarakan dan melaksanakantugas – tugas demi terwujudnya tujuan negara.

• Pemerintah yang baik, adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyatserta hak – hak dasar rakyat.

konstitusi• Gagasan bahwa kekuasaan negara harus

dibatasi serta hak – hak dasar rakyat dijamindalam suatu konstitusi negara yang dinamakankonstitusionalisme.

• Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahtidak akan disalahgunakan dan hak – hakwarga negara tidak dilanggar.

• Konstitusi dianggap sebagai perwujudan darihukum tertinggi yang harus ditaati oleh negaradan pejabat – pejabat negara.

Dua ciri dari isi konstitusi

• Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintahatau penguasa agar tidak bertindak sewenang– wenang terhadap warganya.

• Konstitusi itu menjamin hak – hak dasar dankebebasan warga negara.

Negara Hukum

• Yaitu negara yang menyelenggarakankekuasaan pemerintahannya didasarkan atashukum.

• Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankanpemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum(supremasi hukum) dan bertujuan untukmenyelenggarakan ketertiban hukum (MustofaKamal Pasha)

• Supremasi hukum tidak boleh mengabaikantiga hal : yaitu keadilan, kemanfaatan, dankepastian.

Ciri - ciri negara hukum menurutFriedrich Julius Stahl

• Hak asasi manusia.

• Pemisahan atau pembagian kekuasaan untukmenjamin hak asasi manusia yang dikenaldengan Trias Politika.

• Pemerintahan berdasarkan peraturan –peraturan.

• Peradilan atministrasi dalam perselisihan.

Ciri – ciri negara hukum (rule of low) menurut AV Dicey

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh adakesewenang – wenangan sehingga seoranghanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama didepan hukum, baikbagi rakyat biasa maupun pejabat.

c. Terjaminnya hak – hak manusia dalamundang – undang atau keputusan peradilan.

Ciri – ciri pemerintahan yang demokratisdibawah rule of low

• Perlindungan konstitusional, artinya konstitusiselain menjamin hak – hak individu harusmenentukan pula cara prosedural untukmemperoleh perlindungan atas hak – hak yang dijamin.

• Badan kehakiman yang bebas dan tidakmemihak.

• Kebebasan untuk menyatakan pendapat.• Pemilihan umum yang bebas.• Kebebasan untuk berorganisasi.• Pendidikan civik (kewarganegaraan)

15

Negara hukum menurutMontesquieu

• Perlinduangan HAM.

• Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara.

• Membatasi kekuasaan dan wewenang organ –organ negara.

3 ciri negara hukum menurutProf Sudargo Gautama

• Terdapat pembatasan kekuasaan negaraterhadap perorangan.

• Asas legalitas, yaitu setiap tindakan negaraharus berdasarkan hukum yang telah terlebihdahulu yang harus ditaati oleh pemerintah danaparaturnya.

• Pemisahan kekuasaan, agar hak – hak asasiterlindungan.

5 ciri negara hukum menurutFrans Magnis Suseno

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembagayang bersangkutan sesuai ketetapan UUD

2. UUD menjamin hak asasi manusia yang paling penting.

3. Badan – badan negara menjalankankekuasaan masing – masing dan selalu taatpada dasar hukum yang berlaku.

4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakatdapat mengadu ke pangadilan dan putusanpengadilan dilaksanakan oleh badan negara.

5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

3 ciri khas negara hukum menurutMustafa Kamal Pasha

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hakasasi manusia.

2. Peradilan yang bebas dari pengaruhkekuasaan lain dan tidak memihak.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segalabentuknya.

Landasan yuridis negara hukumIndonesia

• Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ke tiga, “Negara Indonesia adalah negara hukum”

• Sebelumnya terdapat dalam sistempemerintahan negara. Yaitu :

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atashukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

2. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasaratas sistem konstitusi, tidak bersifatabsolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

• Pada Bab XIV UUD 1945, tentangperekonomian negara dan kesejahteraan sosialpasa 33 dan 34. menegaskan bahwa negaraikut aktif dan bertanggung jawab atasperekonomian negara dan kesejahteraanrakyat.

Tata Urutan Perundangan

1. UUD 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia.

3. Undang – Undang

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang (Perpu)

5. Peraturan Pemerintah :

a. Peraturan Daerah.

b. Keputusan Presiden.

PENJELASAN

• UUD 1945, merupakan hukum dasar tertulisNKRI, memuat dasar dan garos besar hukumdalam penyelenggaraan negara.

• Ketetapan MPR RI merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang – sidang majelis.

• UU, dibuat oleh DPR bersama Presiden untukmelaksanakan UUD dan Ketetapan Majelis.

16

• Perpu, dibuat Presiden dalam hal ikwalkegentingan yang memaksa.(diajukan ke DPR.

• PP, dibuat pemerintah untuk melaksanakanUU.

• Keputusan Presiden, dibuat Presiden untukmenjalankan fungsi dan tugasnya berupapengaturan pelaksanaan administrasi negaradan administrasi pemerintahan.

• Perda, merupakan peraturan untukmelaksanakan aturan hukum diatasnya danmenampung kondisi khusus dari daerahbersangkutan.

Prinsip – prinsip negara hukummenurut UUD 1945

• Norma hukumnya bersumber pada Pancasilasebagai hukum dasar nasional.

• Sistem konstitusi.

• Kedaulatan rakyat atau demokrasi.

• Persamaan kedudukan didalam hukum danpemerintahan.

• Pemerintahan presidensiil.

• Kekuasaan kehakiman yang bebas darikekuasaan lain.

• Hukum bertujuan untuk melindungi segenapbangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial.

• Adanya organ pembentuk undang – undang(Presiden dan DPR)

• Adanya jaminan akan hak asasi manusia dankewajiban dasar manusia.

Politik Hukum Indonesia

“Yaitu kebijakan nasional mengenai hukum danpembangunan hukum di Indonesia”.

• Kebijakan penyelenggaraan bernegara padamasa lalu dituangkan dalam GBHN sebagipenyelenggaraan bernegara dan pembangunannasional.

• Pada masa kini GBHN menjadi tugas dantanggung jawab Presiden untuk merumuskandalam suatu rencana pembangunan.

Sasaran Politik Hukum Nasional• Terciptanya sistem hukum nasional yang adil,

konskuen dan tidak diskriminatif terhadapperempuan atau bias gender dan kaumminoritas.

• Terjadinya konsistensi seluruh peraturanperundang – undangan pada tingkat pusat dandaerah serta tidak bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi.

• Kelembagaan Peradilan dan penegak hukumyang berwibawa, bersih, profesional dalamupaya memulihkan kepercayaan hukummasyarakat secara keseluruhan.

Arah Kebijakan Hukum Nasional

• Memperbaiki substansi (materi) hukum.

• Memperbaiki struktur kelembagaan hukum.

• Memperbaiki kultur (budaya) hukum

Upaya yang dapat dilakukan demiarah kebijakan hukum nasional

1. Menata kembali substansi hukum melaluipeninjauan dan penataan kembali peraturanperundang – undangan.

2. Melakukan pembenahan struktur hukummalalui penguatan kelembagaan denganmeningkatkan profesionalisme hakim dan stafperadilan serta kualitas peradilan yang terbuka.

3. Meningkatkan budaya hukum melaluipendidikan dan sosialisasi perundang –undangan dan keteladanan.

Langkah – langkah pembenahansistem hukum nasional

1. Program perencanaan hukum.

2. Program pembentukan hukum.

3. Program peningkatan kinerja lembagaperadilan dan lembaga penegakan hukumlainnya.

4. Program peningkatan kualitas profesi hukum.

5. Program peningkatan kesadaran hukum danhak asasi manusia.

17

Program perencanaan hukum

• Program ini ditujukan untuk menciptakanpersamaan persepsi dari seluruh pelakupembangunan khususnya dibidang hukum.

• Dengan program ini diharapkan dihasilkankebijakan / materi hukum yang sesuai aspirasimasyarakat.

• Kegiatan – kegiatan yang bisa dilakukan :1.Pengumpulan dan pengolahan serta

penganalisisan bahan informasi huku.2.Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan

konsultasi publik yang melibatkan instansi / lembaga pemerintah.

3.Penyusunan dan penyelenggaraan forum untukmenyusun prioritas rancangan UU kedalamprogram legislatif nasional.

4.Penyelenggaraan forum kerja samainternasional dibidang hukum yang terkait isu –isu korupsi, terorisme, perdaganganperempuan dan anak, obat – obat terlarang.

Program pembentukan hukum• Program ini dimaksudkan untuk menciptakan

bergagai perangkat peraturan perundang –undangan dan yurisprudensi yang akandijadikan landasan hukum dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

• Kegiatan yang dilakukan :1. Pelaksanaan pengkajian hukum dengan

mendasarkan yang tertulis maupun tidaktertulis yang terkain isu hukum, HAM, danperadilan.

2. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untukdapat memahami kenyataan yang ada.

3. Harmonisasi dibidang hukum (hukum tertulis, tidak tertulis / hukum adat)

4. Penyusunan naskah akademis rancangan UU berdasarkan kebutuhan masyarakat.

5. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publikterhadap hasil pengkajian.

6. Penyempurnaan dan perubahan sertapembaharuan bebagai peraturan.

7. Penyusunan dan penetapan berbagaiperaturan perundang – undangan.

8. Pemberdayaan berbagai putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

Progra peningkatan kinerja lembagaperadilan dan penegakan hukum

• Program ini ditujukan memperkuat lembagaperdilan dan penegakan hukum melalui sistemperdilan pidana terpadu.(MA, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga pemasyarakatan dan praktisihukum)

• Dengan program ini diharapkan terwujudlembaga peradilan dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas.

• Kegiatan – kegiatan yang dilakukan :

1. Peningkatan kegiatan operasional penegakanhukum disegala bidang.

2. Peningkatan forum diskusi dan pertemuanantar lembaga peradilan dan penegakanhukum yang lebih transparan dan terbukabagi masyarakat.

3. Pembenahan sistem manajemen penangananperkara yang menjamin akses publik.

4. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

5. Penyederhanaan sistem penegakan hukum.

6. Pembaharuan konsep penegakan hukum.

7. Penguatan kelembagaan.

8. Percepatan penyelesaian berbagai perkaratunggakan pada tingkat kasasi.

9. Pengembangan sistem manajemen anggaranperadilan dan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

10.Penyelamatan bahan bukti akuntabilitaskinerja yang berupa dokumen / arsip lembaganegara dan badan pemerintah untukpenegakan hukum.

Program peningkatan kualitasprofesi hukum

• Program ini ditujukan untuk meningkatkankemampuan profesional aparat penegakhukum. (hakim, polisi, jaksa, petugaspemasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang – undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), parapraktisi hukum).

18

• Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:1.Pengembangan sistem manajemen sumber

daya manusia yang transparan dan profesional.2.Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan

pelatihan dibidang hukum dan hak asasimanusia.

3.Pengawasan terhadap berbagai profesi hukumdengan penerapan secara konsisten kodeetiknya.

4.Penyelenggaraan berbagai seminar danlokakarya dibidang hukum dan HAM.

5.Peningkatan kerja sama yang intensif dengannegara – negara lain untuk mengantisipasi danmencegah meluasnya kejahatan transnasional.

Program peningkatan kesadaranhukum dan HAM

• Program ini ditujukan untukmenumbuhkembangkan serta meningkatkankadar kesadaran hukum dan HAM.

• Kegiatan pokok yang akan dilakukan al :

1. Pemantapan metode pengembangan danpeningkatan kesadaran hukum dan HAM, yang disusun berdasarkan dua pendekatanyaitu obyek dan subyek pembangunan.

2. Peningkatan penggunaan media komunikasiyang lebih modern dalam rangka pencapaiansasaran penyadaran hukum masyarakat.

3. Pengkayaan metode pengembangan danpeningkatan kesadaran hukum dan HAM secara terus menerus untuk mengimbangipluralitas sosial.

4. Peningkatan kemampuan danprofesioanalisme tenaga penyuluh yang tidaksaja dari kemampuan substansi, namunhukum juga pengetahuan terhadap perilakumasyarakat setempat.

Hubungan negara hukum dengandemokrasi

• Negara demokrasi pada dasarnya adalahnegara hukum. Namun negara hukumbelum tentu demokrasi.

• Negara hukum hanyalah satu ciri darinegara demokrasi.

1. Negara hukum.

2. Pemerintah dibawah kontrol nyatamasyarakat.

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Prinsip mayoritas.

5. Adanya jaminan terhadap hak – hakdemokrasi.

5 ciri negara demokrasi menurutFranz Magnis Suseno

19

KETAHANAN NASIONAL

• Sesuai dengan paradigma ketatanegaraannasional, Ketahanan nasional merupakansatu dari konsepsi politik ketatanegaraanRI.

• Ketahana nasional dapat dikatakan sebagaikonsep geostrategi bangsa Indonesia.

Pengertian KetahananNasional

1. Ketahana nasional sebagai kondisi, perspektif inimelihat tannas sebagai suatu penggambaran ataskeadaan yang seharusnya dipenuhi.

2. Ketahana sebagai sebuah pendekatan, metode ataucara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnyapembangunan negara. (pengintegralan sgl aspek)

3. Ketahana nasional sebagai doktrin, merupakan salahsatu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajarankonseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraanbernegara.

Wujud atau wajah ketahanannasional

• Tannas sebagai kondisi.

• Tannas sebagai metode.

• tannas sebagai doktrin.

• Tannas merupakan landasan konsepsionalbagi pembangunan nasional di Indonesia.

• Sebagai konsepsi politik, tannas terdapatdalam GBHN seperti halnya denganwawasan nusantara.

• Tannas Indonesia pada dasarnya bermuladari konsep kekuatan nasional yang selanjutnya dikembangkan termasukpenggunaan istilah ketahanan nasional.

Perkembangan Konsep KetahananNasional di Indonesia

• Gagasan tentang ketahanan nasionalbermula awal tahun 1960-an pada kalanganmiliter angkatan darat di SSKAD (SESKOAD).

• Masa itu sedang meluasnya pengaruhkomunis sampai kawasan indo Cina berasaldari Uni Sovyet.

• Fenomina ini merangsang para pemikirSSKAD.

• Dengan adanya pembrontakan komunis diFilipina, Malaya, Singapura dan Thailand, bahkan sampai ke Indonesia tanggal 30 September 1965 yang bisa diatasi.

• Dengan kejadian tersebut, sangatdiperlukan adanya temeng dalammenghadapi AGHT, maka pekiran tersebutdilanjutkan oleh Lemhanas (LembagaPertahan Nasional).

• Pada tahun 1968 lemhanas telahmenemukan konsep berupa unsur – unsurdari tata kehidupan nasional yang berupa: idiologi, politik,ekonomi, sosial, militer.

• Tahun 1969, lahirlah istilah KetahanaNasional yang menjadi pertandaditinggalkannya konsep kekuatanmeskipun konsep terset ada didalamnya.

• Konsep ketahanan nasional, dirumuskansebagai keuletan dan daya tahan suatubangsa yang mengandung kemampuanmengembangkan kekuatan nasional untukmenghadapi segala ancaman dan kekuatanyang membahayakan kelangsungan hidupnegara dan bangsa Indonesia.

• Kata “segala” menunjukkan kesadaranakan spektrum ini ancaman yang lebih darisekedar ancaman komunis danpemberontakan.

• Kesadaran akan spektrum ini, tahun 1972 diperluas menjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT).

Konsep Tannas tahun 1972• Konsepsi Ketahana Nasional tahun 1972.

dirumuskan sebagai kondisi dinamis satubangsa yang berisi keuletan danketangguhan yang mengandungkemampuan untuk mengembangkankekuatan nasional, didalam menghadapidan mengatasi segala AGHT baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritaskelangsungan hidup bangsa dan negaraserta perjuangan mengejar tujuanperjuangan nasional.

20

K emampuanmengembangkankekuatan nasional

AncamanTantanganHambatangangguan

Unsur :

TrigatraPanca gatra

IntegritasIdentitasKelangsunganTujuan bangsa dan negara

Ulet dantangguh(dinamis)

Langsung / tidak

Dalam/ luar

Konsepsi Ketahanan Nasionaldalam GBHN 1998

• Untuk tetap memungkinkan berjalannyapembangunan nasional sesuai yang diinginkan agar dapat secara efektifdielakkan dari AGHT yang timbul.

• Ketahanan nasional adalah kondisi dinamisyang merupakan integrasi dari kondisi tiapaspek kehidupan bangsa dan negara.

• Ketahanan nasional meliputi ketahananidiologi, politik, ekonomi, sosial budaya danketahanan pertahanan keamanan.

• Ketahanan idiologi, adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskankeyakinan akan kebenaran idiologiPancasila yang mengandung kemampuanmenggalang dan memelihara kesatuanpersatuan nasional sehingga bisamenangkal idiologi asing serta nilai – nilaiyang tidak sesuai dengan kepribadian.

• Ketahan politik, adalah kondisi kehidupanpolitik Indonesia yang berlandaskandemokrasi politik berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.

• Ketahanan ekonomi, kemampuankehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila.

• Ketahanan sosial budaya, adalah kondisikehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkanPancasila.

• Ketahanan pertahanan keamanan, adalahkondisi daya tangkal bangsa yang dilandasikesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memeliharastabilitas negara yang dinamis.

Unsur – unsur KetahananNasional

• Menurut Hans J . Morgenthou1. Faktor tetap (stable factor) terdiri atas

geografi dan sumber daya alam.

2. Faktor berubah (dynamic factor) terdiriatas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi.

Menurut J ames. Lee Ray

• Faktor terukur (Tangible factor), terdiriatas penduduk, kemampuan industri, dan militer.

• Faktor tidak terukur (intangible factor), terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan.

Menurut Palmer dan Parkins

• Unsur kekuatan nasional terdiri atas1. Tanah2. Sumber daya3. Penduduk4. Teknologi5. Idiologi6. Moral dan7. Kepemimpinan.

Menurut Alfred T. Mahan

• Unsur kekuatan nasional terdiri atas:1. Letak geografis2. Wujud bumi3. Luas wilayah4. J umlah penduduk5. Watak nasional6. Sifat pemerintahan

Unsur Kekuatan Nasionalmodel Indonesia

• Trigatra adalah aspek alamiah(tangible), terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah.

• Pancagatra adalah aspek sosial(intangible), terdiri atas idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanankeamanan.

21

Faktor yang berkaitandengan penduduk

1. Aspek kualitas, mencakup tingkatpendidikan, ketrampilan, etos kerja, dan kepribadian.

2. Aspek kuantitas, mencakup jumlahpenduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk.

Hal yang terkait dengan wilayah

1. Bentuk wilayah negara, dapat berupanegara pantai, kepulauan ataukontinental.

2. Luas wilayah negara, ada negara denganwilayah yang luas dan negara denganwilayah yang sempit (kecil).

3. Posisi geografis, astronomis, dangeologis negara.

4. Daya dukung wilayah negara. (habitable dan unhabitable)

Hal – hal yang berkaitandengan sumber daya alam

1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber dayaalam hewani, nabati, dan tambang.

2. Kemampuan mengeksplorasi sumberdaya alam.

3. Pemanfaatan sumber daya alam denganmemperhitungkan masa depan danlingkungan hidup.

4. Kontrol atas sumber daya alam.

Fungsi idiologi bagi ketahanansuatu bangsa

1. Sebagai tujuan atau cita – cita darikelompok masyarakat yang bersangkutan.

2. Sebagai sarana pemersatu darimasyarakat yang bersangkutan.

Hal – hal yang berkaitan denganpolitik penyelenggaraan negara

1. Sistem politik yang dipakai yaitu apakahsistem demokrasi atau non demokrasi.

2. Sistem pemerintahan yang dijalankanapakah sistem presidensil atauparlementer.

3. Bentuk pemerintahan yang dipilihapakah republik atau kerajaan.

4. Susunan negara yang dibentuk apakahsebagai negara kesatuan atau negaraserikat.

Dibidang ekonomi

• Ekonomi merupakan kekuatan nasionalnegara yang bersangkutan.

• Bidang ekonomi berperan langsung dalamupaya pemberian dan distribusi kebutuhanwarga negara.

• Sistem ekonomi secara garis besardikelompokkan menjadi dua yaitu sistemekonomi leberal dan sistem ekonomisosialis.

Dibidang sosial budaya

• Pengembangan integrasi nasional menjadihal yang amat penting sehingga dapatmemperkuat ketahanan nasional.

• Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan2 strategi kebijakan:

1. Assimilationist policy, yaitu dengan carapenghapusan sifat – sifat kultural utamadari komunitas kecil yang berbedamenjadi kebudayaan nasional.

2. Bhinneka tunggal ika policy, yaitudengan cara menciptakan kesetiaannasional tanpa menghapuskankebudayaan lokal.

(tidak dapat ditentukan strategi manayang paling benar, atau negara dapatmengkombinasikannya)

Dibidang pertahanan keamanan

• Pertahanan keamanan merupakan unsurpokok terutama dalam menghadapiancaman militer negara lain.

• Negara dapat melibatkan rakyatnyasebagai bentuk dari hak dan kewajibanwarga negara dalammembela negara.

Pembelaan Negara

• Kegiatan pembelaan negara pada dasarnyamerupakan usaha dari warga negara untukmewujudkan ketahana nasional.

• Bela negara biasanya hanya dikaitkandengan militer, sehingga seolah – olahkewajiban dan tanggung jawab hanyaterletan pada TNI.

• Berdasarkan pasal 27 dan 30 UUD 1945, dijelaskan masalah bela negara danpertahanan negara merupakan hak dankewajiban WNRI

22

Pasal 30 UUD 1945

1. Tiap – tiap wn berhak dan wajib ikut sertadalam usaha pertahanan dan keamanannegara.

2. Usah pertahanan dan keamanan negaradilaksanakan melalui sistem pertahanankeamanan rakyat semesta oleh TNI danKepolisian NRI, sebagai kekuatan utamadan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, AngkatanLaut, dan Angkatan Udara sebagai alatnegara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhandan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara RI, sebagai alat negarayang menjaga keamanan dan ketertibanmasyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sertamenegakkan hukum.

5. Susunan dan kedudukan TNI, KepolisianNRI, hubungan kewenangan TNI danKepolisian NRI didalam menjalankantugasnya, syarat – syarat keikutsertaanwarga negara dalam usaha pertahanankeamanan negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanannegara diatur dengan undang – undang.

Peran warga negara dalambela negarasesui pasal 9 UU No. 3 tahun 2002

1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraanpertahanan negara.

2. Keikut warga negara dalam upaya belanegara, sebagaimana yang dimaksuddalam ayat 1, diselenggarakan melalui :

a. Pendidikan kewarganegaraan.b. Pelatihan kemiliteran secara wajib.

c. Pengapdian sebagai prajurit TNI secarasukarela atau secara wajib.

d. Pengabdian sesui dengan profesi.

3. Ketentuan mengenai pendidikankewarganegaraan, pelatihan dasarkemiliteran secara wajib, dan pengabdiansesuai dengan profesi diatur denganundang – undang.

Contoh bela negara secara fisik

• Menjadi anggota TNI dan pelatihandasar kemiliteran melalui program Rakyat Terlatih (Ratih).

• Unsur Ratih (Menwa, Wanra, Hansip, Mitra Babinsa, dan OKP yang telahmengikuti DIKSAR MIL.

FUNGSI RAKYAT TERLATIH

1. Ketertiban umum2. Perlindungan masyarakat3. Keamanan rakyat4. Perlawanan rakyat.

(tiga fungsi pertama umumnyadilakukan pada masa damai, bencanaalam, darurat sipil)

Bela negara secara nonfisik

• Dapat diselenggarakan melalui pendidikankewarganegaraan dan pengapbdiansesuai dengan profesi antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran berbangsa danbernegara, termasuk menghayati artidemokrasi dengan menghargai perbedaanpendapat dan tidak memaksakankehendak.

2. Menanamkan kecintaan terhadap tanahair, melalui pengabdian yang tulus kepadamasyarakat.

3. Berperan aktif dalam memajukan bangsadan negara dengan berkarya nyata.

4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhanterhadap hukum dan menjunjung tinggiHAM.

5. Pembekalan mental spiritual dikalanganmasyarakat agar dapat menangkalpengaruh budaya asing yang tidak sesuidengan norma – norma kehidupanbangsa.

Identifikasi Ancaman• Ancaman dapat dikonsepsikan sebagai

usaha dan kegiatan, baik dari dalammaupun luar negeri yang dinilaimembahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatansegenap bangsa.

• Konsep ancaman mencakup hal yang sangat luas dan senantiasa berkembangdan berubah dari waktu ke waktu.

• Ancaman inilah yang perlu kita atasimelalui keikut sertaan warga dalam upayabela negara.

23

Bentuk ancaman1. Ancaman militer, yaitu ancaman yang

menggunakan kekuatan senjata yang terorganesasi yang dinilai mempunyaikemampuan membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenapbangsa.

2. Ancaman non militer, yaitu upayamenghancurkan moral dan budayabangsa melalui disinformasi, progaganda, peredaran narkotika dan obat – obatterlarang, film porno atau berbagaikebudaya asing yang mempengaruhibangsa.

Bentuk – bentuk ancaman militer

• Agresi berupa penggunaan kekuatanbersenjata oleh negara lain terhadapkedaulatan negara dengan cara :

1. Invasi, berupa serangan oleh kekuatannegara lain terhadap wilayah NKRI.

2. Bombardemen, berupa penggunaansenjata lain yang dilakukan oleh angkatanbersenjata negara lain terhadap wilayahNKRI.

3. Blokade terhadap pelabuhan atau pantaiatau wilayah udara NKRI.

4. Serangan unsur angkatan bersenjata negaralain terhadap unsur satuan darat / laut / udaraTNI.

5. Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada di wilayah RI yang keberadaannyabertentangan dengan ketentuan dalamperjanjian.

6. Tindakan suatu bangsa yang mengijinkanpenggunaan wilayahnya sebagai daerahpersiapan untuk melakukan agresi terhadapNKRI.

7. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentarabayaran oleh negara lain untuk melakukantindakan kekerasan di wilayah NKRI.

• Pelanggaran wilayah yang dilakukan olehnegara lain, baik yang menggunakan kapalmaupun pesawat nonkomersial.

• Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasiamiliter.

• Sabotase untuk merusak instalasi pentingmiliter dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.

• Aksi teror bersenjata yang dilakukanjaringan teroris internasional dan bekerjasama dengan teroris dalam negerisehingga membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara danbangsa.

• Pemberontakan bersenjata.• Perang saudara yang terjadi antara

kelompok masyarakat bersenjata dengankelompok masyarakat lainnya.

Prakiraan ancaman dantantangan masa depan

a. Teroris internasional yang memiliki jaringan lintasnegara dan timbul di dalam negeri.

b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkandiri dari NKRI.

c. Aksi radikalisme yang belatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta idiologi diluarPancasila.

d. Konflik komunal, kendatipun bersumber padamasalah sosial ekonomi, namun dapatberkembang menjadi konflik antar suku, agama, ras / keturunan dalam sekala yang luas.

24

• POLSTRANAS(2 SKS)

• POLITIK• Politik dpt dipahami scr umum & scr sektoral • Scr umum, politik mencakup sgl hal yg berhubungan dng kekuasaan pemerintahan,

& pengelolaan penyelenggaraannya. Idealnya, politik berarti pengelolaan kekuasaan utk kebajikan bersama (umum)

• Scr sektoral, politik mencakup institusi2 pemerintahan & masy yg menaruh kepentingan pd pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Ini merujuk pd lembaga legislatif, eksekutif, parpol, kelompok2 kepentingan, & cara institusi2 ini membangun diri & terlibat dlm (persaingan) pengelolaan kekuasaan pemerintahan

• POLITIK STRATEGI NASIONALPOLITIK (POLITICS) :R PROSES PNENTUAN TUJNEG & CARA PLAKSANAAN.

R RANGKAIAN, ASAS,PRINSIP, KEADAAN, JLN UTKMNJAMIN TERLAKS USAHA,CITA2, TUJ YG DIKEHENDAKI.POLICY (KEBIJAKAN) :

R PENGGUNAANPERTIMBANGAN2 UTKMNJAMIN TERLAKSANANYAUSAHA, CITA2 YGDIKEHENDAKI.STRATEGI :

R SENI UTK MEMENANGKNPERANG (CLAUSEWITZ).MODERN : DLM EKONOMI,OLAH RAGA.

R CARA UTK MNDPATKANKEMENANGAN ATAUPENCAPAIAN TUJUAN.Dilaks oleh menteri/ pim lembaga non Dep.

• STRATIFIKASI POLSTRANAS• Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

• MPR : GBHN , TAP MPR (pada jaman orde baru)• Presiden : dekrit, peraturan, piagam

• Tingkat Kebijakan Umum • Presiden, DPR : UU• Presiden : Peraturan Pemerintah, Kep/Inpres

• Tingkat Penentu Kebijakan Khusus • Menteri : Peraturan menteri, Kepmen

• Tingkat Penentu Kebijakan Teknis • Eselon I Dep, lembaga non Dep : prosedur/teknis utk implementasikan

rencana, program, kegiatan.•

• AMANDEMEN UUD 1945Perubahan dalam Pengelolaan Pembangunan

• PENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBN• DITIADAKANNYA GBHN SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN NASIONAL• DIPERKUATNYA OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PEMERINTAH

DALAM NKRI • DUA MACAM KEKUASAAN

PEMBUATAN ATURAN DI DAERAH1. Wewenang penentuan pelaks Pem pusat di Daerah:a. Gubernur (Instruksi Gub) utk Daerah Tk Ib. Bupati/Walikota (Intruksi Bupati/Walikota) utk Daerah Tk II.2. Kepala daerah berwenang mengeluarkan Kebijakan pemda

25

dng persetujuan DPRD.Bentuk: Peraturan daerah Tk I atau II, Keputusan/Instruksi Kepala Daerah Tk I atau II.

• PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONALTAHUN 2004 – 2009

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.2. Rendahnya kondisi masyarakat seperti kualitas SDM. 3. Rendahnya kemampuan mengelola SDA & lingk hidup. 4. Lebarnya kesenjangan & ketimpangan pembangunan antar daerah.5. Berkurangnya kualitas & pelayanan, tertundanya pemb infrastruktur.6. Belum tuntasnya penanganan thdp aksi separatisme.7. Masih tinggi kejahatan konvensional & transnasional (pnyelundpan,narkotika, pencucian uang), variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dng tingkat kekerasan makin meresahkan masyarakat.8. Rendahnya kualitas pelayanan umum.9. Blm menguatnya pelmbgaan pol lembg penyelenggaraan neg & lembg kemasyarakatan, msh rendah internasionalisasi nilai2 demokratis dlm kehidupan berbangsa & berneg, adanya tindakan kekerasan & politik uang, blm tuntas persoalan2 ancman thdp komitmen pers & kesatuan.10.Brbgai permslhn mendsar : Msh lemahnya karakter bngsa, Blm trbangun sis pem & sis pemb yg berkelanjutan, Blm berkmbangnya nasionalisme demokrasi pol & ekonmi, Blm terealisasi nilai2 utama kebangsaan & blm berkmbangnya sis yg memngkinkan masy mngadopsi & memaknai nilai2kontemporer scr bijaksana, Kegamangan dlm menghadapi masa dpn srta rentannya sis pemb, pem & kenegaraan dlm menghadapi perubahan.

• Strategi Pokok Pembangunan Nasional2004-2009

1. PS & Pemb UUD 1945 tdk lagi diperdebatkan.2. Neg Indonesia tetap dlm bentuk NKRI.3. “Bhinneka Tunggal Ika” hrs dihayati & dipraktekkan.4. Pemerintahan dipilih melalui proses Pemilu demokratis &langsung oleh rakyat.5. Seluruh UU dijiwai PS, Pemb UUD 1945 & UU disusun/diajukan melalui proses debat publik.6. Peraturan2 tdk bertentangan dng perundangan yg lbh tinggi.7. Menghindari UU & peraturan yg diskriminatif thd WN.8. Nilai2 luhur yg ada dlm masy trs diperkuat.9. Neg hrs menjaga & mghormati hak2 asasi warga negaranya.• Eksekutif (Presiden)• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 –

2009 I.  Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai II.  Agenda 2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

– Pembenahan Sistem dan Politik Hukum– Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk– Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia– Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa– Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh– Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah  

III.  Agenda 3 : Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera

Tujuan negara “ MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL “• ASAS2 SUN ANGGARAN• ASAS UMUM : ASAS TAHUNAN, ASAS UNIVERSAL, ASAS KESATUAN DAN ASAS

SPESIALITAS• ASAS BARU SBG CERMIN KAIDAHS YG BAIK : ASAS AKUNTABILITAS, ASAS

PROFESIONALITAS, ASAS PROPORSIONALITAS, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PEMERIKSAAN KEUANGAN

26

• SUN RENBANGNEG JUGA MEMPERHATIKAN ASAS : ASAS KETERPADUAN, ASAS PRIORITAS, ASAS FLEKSIBILITAS, ASAS BOTTOM UP/TOP DOWN, ASAS KESEIMBANGAN DAN KESERASIAN, ASAS PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA ASAS MANFAAT

• KLASIFIKASI ANGGARANMENURUT JENIS BELANJA

BELANJA PEGAWAI• KOMPENSASI DALAM BENTUK UANG/BRG YG DIBERIKAN KEPADA PEG PEM YG TUGAS

DI DN/LN. BELANJA BARANG • PEMBELIAN BRG/JASA YG HABIS PAKAI UTK MEMPRODUKSI BRG/JASA.

BELANJA MODAL• DLM RANGKA UNTUK PEMEBENTUKAN MODAL (TANAH, PERALATAN, MESIN DLL)

BEBAN BUNGA• PEMBAYARAN UTK KEWAJIBAN PENGGUNAAN POKOK UTANG (DN/LN)

SUBSIDI• DIBERIKAN KEPADA PRUSH/LEMBAGA YG PRODUKSI, JUAL, EKSIM BRG DAN JASA.

BANTUAN SOSIAL• TRANSFER UANG/BRG PADA MASYARAKAT UTK KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

SOSIALHIBAH• TRANSFER DANA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN/INTERNASIONAL

BELANJA LAIN-LAIN• PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT YG TIDAK TRMSK DLM JENIS BELANJA DI

TAS. • CAKUPAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA• PENYUSUNAN ANGGARAN

- BERBASIS KINERJA (PBB) - PENGELUARAN ANGGARAN JANGKA MENENGAH (MTEF)

- TERPADU (UB)• PELAKSANA ANGGARAN

- KEWENANGAN YG JELAS ANTARA MENKEU DAN MENTEKNIS

• PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN - LENGKAP DAN AKURAT DALAM WAKTU SINGKAT• PERSPEKTIF• Kebijakan politik dlm neg tdk dpt dilepaskan dr “tata-kelola pem baru” sbg hsl dr

amandemen UUD 1945• Tata kelola pem baru itu menghasilkan “demokratisasi & desentralisasi” kekuasaan

pemerintahan. • Pengelolaan kekuasaan tdk lg terpusat pd & melibatkan hanya satu lembaga (satu

orang), ttp terbagi dlm berbagai lmbg pem & melibatkan partisipasi publik • Dng perubahan sprti itu, sampai saat ini blm terlihat suatu pola kebijakan nas yg dpt

dilihat sebagai “policy guidance” bg lmbg pemerintahan khususnya & masy umumnya (spt pd masa lalu dng GBHN & Propenas)

• Framework utk “policy principles” mmg mengacu pd UUD 1945. Ttp, policy principles ini dpt diterjemahkan scr berlainan oleh lembaga2 pemerintahan yg berbeda2 (meski sebenarnya ini tdk boleh terjadi)

• Kenyataan ini dpt dilihat pd kasus pemerintahan hsl Pemilu 2004, khususnya antara DPR & Presiden.

• Ini tentu memp implikasi baik positif maupun negatif pd (percepatan) proses pemb nasional.

• PERSAINGAN KEPENTINGAN• Politik menyangkut kekuasaan • Kekuasaan terkait dengan penguasaan sumber2à otoritas, pengaruh, ekonomi &

sebagainya • Penguasaan sumber2 merangsang terbentuknya pluralitas kepentingan • Proses pembuatan kebijakan politik akan merupakan proses persaingan kepentingan • Kebijakan politik yg seharusnya bersifat publik bisa jd merupakan kebijakan yg

memihak kepada kepentingan yg direpresentasikan oleh pelaku dominan dlm proses pembuatannya.

• Kebijakan politik semestinya dirumuskan & selanjutkan dilaksanakan dlm kondisi yg transparan & hrs dpt digugat scr publik

• POL DLM NEGERI : UMUM• Demokratisasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan • Desentralisasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan

27

• Menghindarkan sentralisasi & dominasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan oleh satu orang atau satu lembaga

• Pengelolaan kekuasaan demokratis & desentralistis berpeluang utk menghasilkan kebajikan bersama

• Demokratisasi Kekuasaan • Substantif terrumuskan dlm Amandemen UUD 1945• MPR tdk lagi berkedudukan sbg lembaga tertinggi negara • Presiden (eksekutif) & DPR berada dlm posisi (politis) yg sejajar • Lembaga2 tinggi negara lainnya: BPK & MA bersifat independen thd MPR, DPR, &

Presiden • MK jg independen, & berfungsi sbg “penyelesai” sengketa antar lembaga tinggi

negara, hasil pemilu & permasalahan UU thd konstitusi (UUD)• Potensi utk bekerjanya mekanisme checks & balances antar lembaga negara, & krn

itu menghindarkan satu lembaga negara menjadi dominan atas lembaga2 negara yg lain

• Desentralisasi Kekuasaan • Secara substantif terrumuskan dlm Amandemen UUD 1945• Pemerintah Pusat mengalihkan sebagian besar penyelenggaraan urusan

pemerintahan kpd pemerintahan di daerah: 5 urusan pemerintahan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat (LN, pertahanan, keamanan, fiskal & moneter, justisi, & agama); sisanya dijalankan oleh pemerintahan di daerah

• Pemerintahan di daerah menjalankan urusan pemerintahan yg bersifat wajib & bersifat pilihan

• Penyelenggara pemerintahan di daerah (kepala daerah & anggota DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (tdk lagi diangkat atau berdasarkan penujukkan oleh pemerintah pusat)

• POLDAGRI: SEKTORAL• Kebijakan “politik” yg dirumuskan oleh masing2 institusi politik baik utk

pemberdayaan diri maupun utk peningkatan kualitas kinerjanya (internal)• Semua lembaga pemerintahan (utamanya) memp kebijakan ini: MPR, DPR, DPD,

Eksekutif, & Pemerintahan di Daerah• Antar lembaga terbuka peluang membuat kebijakan bersama: DPR & Eksekutif, DPD

& DPR, DPD & Eksekutif, Antar berbagai tingkatan Eksekutif; antara Eksekutif Daerah & DPRD

• Antara lembaga pemerintahan & masyarakat • Fokus pd DPR, DPD, Eksekutif & Pemerintahan di Daerah

28

• HAK ASASI MANUSIA (HAM)

• DESKRIPSI MATA KULIAH HAM• Mata kuliah ini mengkaji HAK ASASI MANUSIA (HAM) secara umum, mulai dari sejarah

perkembangan pemikiran HAM, Cakupan HAM, Deklarasi Universal HAM, Ciri – cirri HAM, HAM dalam Perundang-undangan dan Pancasila, Genosoida, Kajian Konstitusi Konstitusionalisme dan Komparatif, Politik Hukum, Anak dalam pandangan Hukum dan Hak – Hak Anak

• Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan HAK ASASI MANUSIA (HAM) secara umum, terutama yang berkaitan dengan Sejarah perkembangan pemikiran tentang HAM, Nilai-nilai HAM, Ruang lingkup HAM, HAM dalam perspektif Teologis, HAM dalam Perundang-undangan Nasional dan Konvensi Internasional, HAM dalam realitas empirik kontemporer, Peradilan HAM, dan Strategi penegakkan HAM. Dengan pengetahuan teoretik tersebut diharapkan terjadi internalisasi nilai-nilai HAM pada mahasiswa yang pada gilirannya dapat menggugah komitmen dan kesadaran mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, atau setidaknya tidak melakukan pelanggaran HAM.

C. TUGAS PERKULIAHANSetiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas perkuliahan berupa:

1. Memberikan respons berupa pertanyaan, sanggahan, ataupun tanggapan dalam kegiatan perkuliahan;

2. Membuat laporan kegiatan perkuliahan setiap pertemuan dalam bentuk jurnal atau portofolio;

3. Membuat karya tulis (makalah/ artikel/ resensi/ studi kasus, dan sejenisnya) yang relevan dengan materi perkuliahan;

4. Mempresentasikan karya tulisnya jika diminta.D. EVALUASI DAN SISTEM PENILAIAN

Evaluasi dilakukan setiap saat. Hasil evaluasi dijadikan acuan perbaikan kegiatan perkuliahan. Dalam rangka perbaikan sistem perkuliahan, mahasiswa dan dosen memiliki hak dan kewajiban yang sama, antara lain menyangkut :1. Kehadiran. Dosen dan mahasiswa yang tidak hadir karena suatu alasan yang jelas dan bisa diterima, wajib saling memberikan informasi, maksimal satu jam sebelum perkuliahan berlangsung.2. Penyempurnaan Materi dan Sistem Perkuliahan, Yakni :

A. Bila mahasiswa menganggap materi perkuliahan tidak relevan dengan aspirasi, situasi, dan tuntutan profesi, mahasiswa dapat mengajukan materi perbaikan/ tambahan untuk didiskusikan oleh bagian akademik, dosen (team teaching), dan mahasiswa;

B. Bila strategi perkuliahan yang diterapkan dirasakan kurang efektif, dengan alasan yang jelas dan rasional, mahasiswa dapat mengusulkan kepada dosen yang bersangkutan agar segera melakukan penyesuaian/ perbaikan;

C. Bila mahasiswa merasa kurang cocok dengan dosen pengampu, dengan alasan yang jelas dan rasional, serta disepakati oleh setengah plus satu orang mahasiswa yang mengikuti kuliah dosen yang bersangkutan, diperkenankan mengajukan keberatan kepada bagian akademik, untuk dilakukan pergantian atau diupayakan alternatif lain.

D. Bila mahasiswa tidak puas dengan nilai yang diperoleh, mahasiswa dapat mengajukan keberatan disertai alasan dan bukti-bukti yang kuat dan logis.

E. Penilaian ditentukan sesuai dengan acuan akademik yang berlaku, dengan komponen-komponen dan bobot penilaian sebagai berikut:• Nilai Formatif (kehadiran, aktivitas kelas, tugas) : 40 % dari nilai total• Ujian Tengah Semester : 30 % dari nilai total• Ujian Akhir Semester : 30 % dari nilai total

• E. REFERENSI : • Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM; Memorandum OKI tentang Hak Asasi Manusia; International Committee of the Red Cross Review, Nomor 328, 1998; Berbagai Konvensi Internasional tentang HAM; seperti; Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

29

Perempuan, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan erendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Hak-hak Abak, dan lain-lain; Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah Internasional, Alumni, Bandung, 1999; The Geneva Conventions Of August 12 1949, International Committee Of The Red Cross; Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross; Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, YDHS bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2001; James W. Nickel, “Making Sense Of Human Rights”, diterjemahkan Titis Eddy Arini, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Gramedia, Jakarta, 1996;

• REFERENSI LAIN: • KOMNAS HAM, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia, Gramedia,

Jakarta, 1997; Buku Panduan untuk Fasilitator HAM, Jakarta, 2002; Buku Panduan untuk Fasilitator Rohaniawan HAM, Jakarta, 2002; M. Luqman Hakiem, Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia, Risalah Gusti, Surabaya, 1993; Scott Davidson, “Human Rights”, diterjemahkan A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak Asasi Manusia, Grafiti, Jakarta, 1994; Subhi Mahmassani, “Arkan Huquq’l Insan”, diterjemahkan Hasanuddin, Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993; Abu A’la Al-Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta, YAPI, 1998; Baeher, Peter (et.al), Instrumen Internasional Pokok HAM, Jakarta, Yayasan Obor, 2001; Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999; E. Shobirin Nadj, Diseminasi HAM, Perspektif dan Aksi, Jakarta, CESDA-LP3ES, Jakarta 2000; James W Nickel, HAM; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal HAM, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996. http://www.ipl.org. http://www.pnri.go.id. http://www.ri.go.id. http://www.dpr.go.id. http://www.komisihukum.go.id http://www.hrw.org. http://www.findlaw.com; http://www.komnasham.org; sumber dan bacaan lain yang relevan

• JENIS -JENIS HAK• Hak moral: hak dibenarkan berdasarkan etika atau nilai - nilai moral• Hak hukum: hak yang tertulis di dalam hukum domestik dan diterapkan didalam

pengadilan domestik • Hak asasi manusia: hak yang dikenal dalam hukum internasional yang merupakan

hasil konsensus dari komunitas internasional yang melekat dalam manusia • CIRI-CIRI KHUSUS DARI HAK ASASI MANUSIA• Melekat • Universal• Tak dapat dicabut• Tidak dapat terbagi• Saling tergantung• Cakupan Hak Asasi Manusia• Hak sipil dan politik • Hak ekonomi dan sosial • Hak individual• Hak kolektif • Hak untuk ikut serta dalam pembangunan • DEKLARASI UNIVERSAL

HAK ASASI MANUSIA1. Hak untuk mendapatkan perlakuan sama dan bebas dari diskriminasi 2. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi 3. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia 4. Hak untuk mendapatkan persamaan di dalam hukum 5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengadilan 6. Hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi 7. Kebebasan memiliki kepercayaan dan beragama • DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 8. Kebebasan mengeluarkan pendapat9. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai 10. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan11. Hak untuk mendapatkan keamanan sosial12. Hak untuk kesempatan kerja13. Hak untuk mendapatkan tingkat hidup yang layak14. Hak untuk mendapatkan pendidikan • ENAM PAKTA UTAMA

HAK ASASI MANUSIA

30

1. Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR)2. Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR)3. Konvensi memgenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (CERD)4. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

(CEDAW)5. Konvensi hak - hak anak (CROC)6. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam,

tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (CAT)• ANAK-ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM• Anak - anak sebagai kekayaan Ayah• Anak - anak sebagai makhluk yang tergantung membutuhkan perlindungan dan

perawatan • Anak - anak sebagai manusia memiliki hak - hak dan tanggung jawab

Anak - anak adalah manusia. Sebagai manusia mereka memiliki seluruh hak asasi manusia. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku khusus pada anak - anak sebagai anak 1979 Tahun Internasional Anak - anak 1989 Konvensi Hak Anak 1990 Indonesia meratifikasi CROC pada 5 September 2003 CROC diratifikasi oleh 192 negara – semua kecuali Somalia

dan Amerika• TIGA PRINSIP DASAR 1. Prinsip kepentingan yang terbaik (pasal 3)2. Prinsip partisipasi (pasal 12 )3. Prinsip bimbingan orangtua (pasal 5 &18)

• KETENTUAN UMUM DALAMCROC (KONVENSI ANAK-ANAK)

1. Definisi dari anak - anak (pasal 1)2. Hak untuk menikmati secara penuh tanpa diskriminasi (pasal 2)3. Wajib untuk diketahui secara luas (pasal 42)4. Hak - hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya

• HAK - HAK SIPIL DAN POLITIK1. Hak - hak berhubungan dengan kehidupan anak, identitas dan keluarga2. Hak - hak yang berhubungan dengan kehidupan dan aktivitas sipil dan politik 3. Hak sipil dan politik lainnya

• HAK - HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA1. Tindakan “untuk memaksimalkan semaksimal tersedianya seluruh sumber daya ”

(pasal 4)2. Media massa (pasal 17 )3. Anak - anak cacat (pasal 23)4. Anak - anak yang secara etnis, bahasa dan agamanya minoritas serta anak - anak

penduduk asli (pasal 30)

• MELINDUNGI ANAK DARI PELECEHAN & PENELANTARAN1. Penganiayaan dan penelantaran oleh orang tua, walinya atau yang memeliharanya

(pasal 19)2. Ekploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya (pasal 32 )3. Penggunaan gelap obat - obatan narkotika dan zat - zat psikotropika (pasal 33)4. Eksploitasi dan pelecehan seksual (pasal 34)5. Penculikan, penjualan dan perdagangan (pasal 35)6. Bentuk lain dari hal - hal yang merugikan kesejahteraan anak (pasal 36)

• HUBUNGAN DENGAN BAGIAN LAIN DARI HUKUM INTERNASIONAL• Konvensi mengenai pengungsi (pasal 22)• Hukum humaniter internasional (pasal 38)• Perlindungan hak anak yang ada dalam pakta internasional lainnya (pasal 41)• PROTOKOL TAMBAHAN• Usia diperbolehkan ikut dinas militer • Perdagangan dan penggunaan anak - anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial

• KETENTUAN PAKTAYANG LAIN

1. Kovenan internasional hak - hak sipil dan politik

31

2. Kovenan internasional hak - hak ekonomi, sosial dan budaya3. Konvensi Genewa yang berhubungan dengan perlindungan warga sipil pada saat

perang

• KEWAJIBAN - KEWAJIBAN INDONESIA• Menghormati hak - hak anak : mencegah pelanggaran terhadap seluruh hak - haknya• Melindungi hak - hak anak : mencegah pelanggaran dari pihak lain• Memenuhi hak - hak anak : mengadopsi seluruh tindakan yang dibutuhkan • TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMAJUKAN HAK ANAK

u Mekanisme hukum, undang-undang dan lembaga hukum u Aksi politik u Lembaga nasional HAMu Rencana aksi nasional HAMu Kepemimpinan masyarakat u Informasi dan pendidikan

• ATURAN-ATURAN HUKUM• Kerangka kerja resmi yang baik untuk hukum - hukum dan institusi - institusi resmi

dan cara kerjanya• Memasukan CROC menjadi hukum nasional• Hukum - hukum yang melindungi anak dari penganiayaan dan penelantaran• Hukum yang berlaku mutlak untuk para korban• PENGADILAN• Bertanggung jawab terhadap penegakan hukum• Mendengar dan memutuskan perselisihan • Menangani kasus yang berhubungan dengan anak - anak :

Kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3)Untuk lebih cenderung mendengarkan pandangan anak (pasal 12)

Memperlakukan anak secara bermartabat (pasal 40)

• TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH1. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin dipertahankannya aturan hukum.2. Hukum pidana dapat juga dipakai untuk melindungi pihak yang lemah dan rentan

dalam situasi HAM.3. Pemerintah tidak dapat berpangku tangan dan membiarkan kekerasan berlangsung

tanpa hukuman.

• TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMAJUKAN HAK ANAKu Mekanisme hukum, termasuk undang- undang dan lembaga hukumu Aksi politiku Lembaga nasional HAMu Rencana aksi nasional HAMu Kepemimpinan masyarakatu Informasi dan pendidikan

• LEMBAGA-LEMBAGA NASIONAL HAMu Didirikan berdasarkan undang-undang, bersifat independen, dan memiliki mandat yang luas.u Melengkapi peran pengadilan.u Dapat menangani pengaduan individuu Dapat melakukan penyelidikan- penyelidikan sendiri.u Dapat menangani berbagai persoalan sistemiku Dapat membuat rekomendasi untuk pemerintah

• KEBUTUHAN UNTUK MERUBAH SIKAP

u Hukum mempromosikan HAM dan sampai tingkat tertentu mempengaruhi perilaku u Kepemimpinan masyarakat : formal dan informalu Pendidikan dan informasi untuk menangani berbagai persoalan yang mendasar selama ini u Penggunaan media yang efektif u Dialog antar berbagai kelompok masyarakat

• PRINSIP-PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

32

2. Persamaan dalam Hukum (Equalitybefore the Law)3. Asas Legalitas (Due Process of Law)4. Pembatasan Kekuasaan5. Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat Independen 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak7. Peradilan Tata Usaha Negara8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)9. Perlindungan Hak Asasi Manusia10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat): 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat)12. Transparansi dan Kontrol Sosial13. Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa

DALAM UUD 19451. Kesamaan hak di hadapan hukum

Pasal 27 ayat (1). Menyatakan kesamaan kedudukan warga negara tanpa pengecualian.hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa diskriminasi.

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.Pasal 27 ayat (2). menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan

pekerjaan dan penghidupan yang laya. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyata.

3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Pasal 28. menetapkan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dan sebagainya. pasal ini mencerminkan kedemokratisan negara Indonesia.4. Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 ayat (1). Menyatakan tentang kebebasan meyakini dan memeluk agama tanpa paksaan, dengan senantiasa berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Hak dan kewajiban membela diri Pasal 30 ayat (1). Menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut

serta dalam usaha pembelaan negara.6. Hak mendapat pangajaran

Pasal 31 ayat (1). Menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

7. Kebudayaan Nasional IndonesiaPasal 32. menetapkan agar agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional

Indonesia. Dalam pengertian kebudayaan bangsa itu ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

8. Kesejahteraan sosial Pasal 33 dan 34. berisi:A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAMPrinsip Dasarnya meliputi

1. Hak Untuk Hidup (Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 UU tersebut)

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10 ayat 1 dan 2)

3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16)

4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17, 18 ayat 1,2,3,4,5, dan Pasal 19)

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20,21,22,23,24,25,26, dan 27)

6. Hak Atas Rasa Aman(Pasal 29,30,31,32,33,34, dan 35 )

7. Hak Atas Kesejahteraan(Pasal 36,37,38,39,40,41, dan 42)

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan.

33

(Pasal 43 dan 44)9. Hak Wanita

(Pasal 45,46,47,48,49,50, dan 51)10. Hak Anak

(Pasal 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, dan 66)

• Kewajiban Dasar Manusia dalam UU HAM1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan mengenai HAM, baik tertulis maupun tak tertulis serta hukum internasional yang diterima di Indonesia.

(Pasal 67)2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan

(Pasal 68) 3. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain, baik yang yang bersifat moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(Pasal 69)4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk memeliharanya.

(Pasal 69)5. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh UU. Untuk menjamin tentang keadilan dengan pertimbangan

moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(Pasal 70)• Penegasan HAM dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN1. Menegakkan Hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum,

keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM (BAB IV SUBBAB A Butir 3)

2. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM dalam bentuk UU sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa (BAB IV SUBBAB A Butir 4)

3. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. (BAB IV SUBBAB A Butir 9)

4. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. (BAB IV SUBBAB A Butir 10)

• - Perkembangan ilmu dan teknologi dan akseleratif- Proses-proses globalisasi- Perkembangan cepat ekonomi dan pasar bebas- Interaksi kultural dan pergeseran nilai- Perubahan sikap dan perilaku

Social Issues• Hak Asasi Manusia. • Kemiskinan, Kesenjangan, sosial dan keadilan sosial.• Kejahatan,narkotika, minuman keras, terorisme, premanisme.• Protes masyarakat dan “urban riots” (hooliganism / bonek).• Mutu SDM, Pendidikan,perlindungan anak dan wanita.• Transformasi demografik.• Penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan.• Kerusakan ekologis.

• HUKUM KONSTITUSI DANLEMBAGA NEGARA

NEGARA “Organisasi Kekuasaan“• FUNGSI KONSTITUSI1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan

penyelenggaraan negara 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang

dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara

34

6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity) 7. Fungsi sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation)8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony) 9. Fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam

arti sempit hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas menyangkut bidang sosial dan ekonomi

10. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform) baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas

• Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia • Ditetapkannya Susunan Ketatanegaraan yang Bersifat Fundamental• Adanya Pembagian dan Pembatasan Tugas Ketatanegaraan yang Juga

Bersifat Fundamental

• PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia Peradilan yang bebas dan mandiri Akuntabilitas public• NILAI-NILAI KONSTITUSI • NILAI NORMATIF; bahwa konstitusi berlaku bukan hanya dalam arti hukum (legal),

melakinkan juga dalam kenyataan (realitas).• NILAI NOMINAL; menurut hukum masih berlaku, namun dalam kenyataanya tidak

sempurna karena ada pasal-pasal yang tidak dilakssanakan.• NILAI SEMANTIK; bahwa konstitusi secara hukum memang berlaku tetapi hanya

sekedar untuk memberi bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik, konstitusi hanya dilaksanakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan.

• SCOPE DARI HUKUM KONSTITUSI• Cara memilih Kepala Negara• Kekuasaannya dan preoregatif • Status menteri-menteri • Hubungan pusat dan daerah • Treaty making proses • Kewarganegaraan • Civil liberties• Hal-hal menyangkut parlemen • Cara-cara amandemen konstitusi • KLASIFIKASI KONSTITUSI 1. Writen Constitution dan Unwritten Constitution (konstitusi tertulis dan tidak tertulis)2. Flexible Constitution dan Rigd Constitution (Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku)3. Supreme Constitution dan not Supreme Constitution (Konstitusi derajat tinggi dan

konstitusi bukan derajat tinggi)4. Unitary Constitution dan federal Constitution (Konstitusi Kesatuan dan Konstitusi

Serikat)5. Presidential Executive Constitution dan Parliamentary Executive Constitution

(Konstitusi sistem Presidensil dan Konstitusi sistem Parlementer)

• PERUBAHAN KONSTITUSI By the legislature under special restrictions (perubahan konstitusi melalui legislatif

dengan persyaratan khusus) By the people through a referendum (perubahan konstitusi oleh rakyat melalui

referendum) That methods peculiar to federal state where all, or a proportion of the federating

units must agree too the change (perubahan konstitusi di negara serikat dan perubahan itu harus disetujui secara proporsional oleh negara bagian)

By a special convention for the pupose (perubahan konstitusi melalui konvensi khusus atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk untuk keperluan perubahan)

• KEJAHATAN GENOSIDA• Tujuan rencana disintegrasi kelompok:

– institusi politik & sosial, budaya, bahasa, kebangsaan, agama, ekonomi, penghansucran keamanan pribadi, kesehatan, martabat, kehidupan.

• IMT: genosida overlap dgn KTK tetapi telah menghasilkan fondasi hukum • Resolusi 1946: “genosida: penyangkalan thdp hak existensi suatu kelompok, sbgmn

pembunuhan yg menyangkal hak hidup seseorang”• Konvensi Genosida 1948

35

• Genosida pd masa damai / perang adalah kejahatan menurut hk internasional melibatkan penyangkalan thdp hak hidup seluruh kelompok

• Mengejutkan nurani umat manusia • Hostis humanis generis • Berlawanan dgn hukum, moral, jiwa & tujuan PBB • Kejahatan Genosida• Setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud utk menghancurkan / memusnahkan

sebagian /seluruh kelompok: bangsa, ras, etnis, agama, dgn cara:– Membunuh – Mengakibatkan penderitaan berat fisik /mental – Meciptakan kondisi kehidupan yg akan mengakibatkan kemusnahan fisik,

seluruh / sebagian – Memaksakan tindakan2 yg bertujuan mencegah kelahiran di dlm suatu

kelompok – Memindahkan paksa anak2 dr klp tertentu ke klp lain

• Konvensi Genosida 1948• Persyaratan ‘maksud’ (intent)• Tdk termasuk political groups• Kewajiban umum negara:

– mencegah kejahatan genosida– menghukum pelaku – diadili di fora nasional / internasional / negara lain– Individual criminal responsibility & State responsibility

• Advisory opinion ICJ 1951: ‘genosida mrpkn hukum kebiasaan internasional, shg mengikat semua negara’

• Non-applicability of Statutory Limitations Convention1968• Tidak ada daluwarsa bagi KTK, Genosida & kejahatan perang • Jika kejahatann terjadi, Konvensi hrs diterapkan kpd perwakilan otoritas neg &

perorangan (pelaku utama, kaki tangan, partisipan, penghasut, yg bersekongkol utk melakukan kjhtn, tanpa mempertimbangkan tingkat penuntasan kjhtn, & thdp otoritas neg yg memberikan toleransi thdp kjhtn

• Kewajiban neg: mengambil langkah2 yg diperlukan, bid legislasi, ekstradiksi • Unsur-unsur • “dengan maksud”: hrs spesifik, menghancurkan, keseluruhan / sebagian dr kelompok • Sub-kategori dr KTK • The crime of the crimes (Kambanda case)• Persyaratan “dgn maksud” sangat tinggi • Kelompok yg dilindungi:

– bangsa – etnis – ras – pemeluk agama

• Tdk termasuk kelompok pengguna bahasa, ekonomi, sosial, politik tertentu • “Stable” groups, constituted in a permanent fashion; dan yang keanggotaannya

ditentukan oleh kelahiran (ICTR) • Perbuatan genosida

– Membunuh anggota kelompok – Mengakibatkan penderitaan berat thdp fisik / mental thdp anggota kelompok – Meciptakan kondisi anggota kehidupan kelompok yg akan mengakibatkan

kemusnahan sec fisik, baik seluruh / sebagian – Memaksakan tindakan2 yg bertujuan mencegah kelahiran di dlm kelompok – Memindahkan sec paksa anak2 dr kelompok tertentu ke kelompok lain

• Hanya yang bersifat fisik & biologi, tdk yg kultural • “ethnic cleansing”?

– Tindakan yg memaksa anggota klp utuk meninggalkan tpt tinggalnya utk melarikan diri dr ancaman perlakuan yg kejam (Syrian proposal)

– Commission of experts ICTY: “termasuk KTK dan bisa disamakan dgn kejahatan perang yg spesifik”

– Kebijakan pembersihan etnis pd akhirnya memang bersifat genocidal (ICTY)• “maksud menhancurkan … dst”: spesifik hrs dilihat dr beratnya (gravity). • pembersihan etnis di Srebenica & sktr (pembunuhan masal klp muslim) setelah

jatuhnya Srebenica thn 1995: ‘kekejaman yg sangat berbeda …’ (Karadzic and Mladic)

• Mensyaratkan kehendak khusus utk menghancurkan suatu klp. (Akayeshu)• “membunuh anggota kelompok”: sengaja & tdk sengaja

36

• Penurunan populasi Aborigin mel penguasaan / pengambilalihan hak atas tanah mrk bukan genosida (Kevin Buzzacot v Hill & Downer, 1999)

• “Mengakibatkan penderitaan berat thdp fisik / mental anggota kelompok” – Penderitaan tsb tdk usah bersifat permanen / tdk dpt disembuhkan (ICTR)– Termasuk kekerasan seksual (ICTR)– “penderitaan mental”: tdk yg sifatnya minor / temporer (Prepcom)

Meciptakan kondisi anggota kehidupan klp yg akan mengakibatkan kemusnahan sec fisik, baik seluruh / sebagian

– ICC: “Dgn sengaja” (Deliberately)– Termasuk deportasi:

• Membuat kelaparan • Mengurangi pelayanan kesehatan smp di bwh minimum• Mengurangi fasilitas hidup / • Pengusiran paksa

“mencegah kelahiran”– Sterilisasi, aborsi paksa, pemisahan pria – wanita, menghambat perkawinan – Instruksi utk melakukan tindakan yg bermaksud utk mencegah kelahiran

(Eichmann)– Melalui perkosaan yg sistematik

• Menghasut terjadinya genosida:– “direct and public incitement to commit genocide” (Art. 3 Genocide

Convention) hrs dihukum.– Melalui radio & televisi, media lain:

• RTLM: “hrs lebih giat lagi, kuburan belum penuh!”• “kamu hrs membunuh Tutsi”• “gunakan senjata yg ada…”• Kita hrs berjuang utk memusnahkan suku orang-orang jahat ini, jangan

ada pengungsi.• “Kita hrs membunuh mereka tidak ada jalan lain”

Jean Kambanda & Akayeshu dihukum krn terbukti direct and public incitement to commit genocide

• Kenapa perlu ICC(International Criminal Court) ?

• Mewujudkan keadilan universal / global • Mengakhiri impunitas• Menanggulangi kelemahan sistem ad hoc• Mengefektifkan hukum nasional• Mencegah konflik & Memelihara perdamaian

APA ITU BELA NEGARA ?

UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA. MENGAPA NEGARA PERLU DIBELA ?FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP TERPELIHARA.SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG PANJANG DAN PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA MAUPUN NYAWA, SEHINGGA SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN. ASPEK HUKUM : WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA NEGARA KARENA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.APA ITU BELA NEGARA ?

37

UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA. SIAPA YANG WAJIB MEMBELA NEGARA ? BELA NEGARA HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945 DAN PS.9 AYAT 1 UU NO.3 TH.2002) KETENTUAN DASAR HUKUM UPAYA BELA NEGARAPASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA” PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARAUU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARAPEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :

MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.

IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARACINTA TANAH AIRKESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.RELA BERKURBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA.MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARABENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA BELA NEGARA ?

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI

(PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002) BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMBINA KESADARAN

PESERTA DIDIK IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN DASAR KEMILITERAN ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA) SEHINGGA MEREKA AKAN

MEMILIKI PEMAHAMAN DASAR – DASAR KEMILITERAN DAN BISA DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMBELAAN TERHADAP NEGARA

BELA NEGARA PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI BELA NEGARA PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU

UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERMASUK DALAM MENANGGULANGI DAN / ATAU MEMPERKECIL AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERANG, BENCANA ALAM ATAU BENCANA LAINNYA

WUJUD BELA NEGARA ? BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA (Ps. 9 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002) PERTAHANAN NEGARA ? SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA,

KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA. (Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)

PELAKSANAAN PERTAHANAN NEGARA ? SISHANKAMRATA ( SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT

SEMESTA) YAITU SUATU SISTEM PERTAHANAN YANG MELIBATKAN SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH DAN SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN SECARA TOTAL, TERARAH, TERPADU DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI SEGALA ANCAMAN.

APA ITU ANCAMAN ? ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN KEGIATAN BAIK DARI DALAM

MAUPUN DARI LUAR NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.

KLASIFIKASI ANCAMAN ? MENURUT BENTUKNYA:

38

ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA YANG TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.

ANCAMAN NON MILITER YAITU ANCAMAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN KEKUATAN SENJATA TETAPI JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.

KLASIFIKASI ANCAMAN ? MENURUT SIFATNYA :

ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG MEMBAHAYAKAN KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN RI.

ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP, PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.

CONTOH ANCAMAN MILITER ? AGRESIPELANGGARAN WILAYAHSPIONASEAKSI TEROR BERSENJATAPEMBRONTAKAN BERSENJATAPERANG SAUDARA BERPARTISIPASI DALAM USAHA BELA NEGARA DILINGKUNGAN ? SISKAMLINGIKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAMIKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN KONFLIK KOMUNALKEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN.PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG PERTAHANAN.PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.

39