Opening Remarks:

Workshop Understanding Tax Policies on Mining – Omnibus Law 2020

Yustinus Prastowo

Staff Khusus Menteri Keuangan RI

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Tekanan di masa depan akan lebih intens, memapar risiko kepada sektor riil, keuangan, dan

ketersedian pembiayaan untuk sustainable economic development.

2

PRA COVID-19: Serangkaian tantangan eonomi dan

politik terakumulasi semenjak beberapa dekade yang

lalu. Kembalinya resesi global telah terprediksi.

COVID-19 memunculkan krisis kembar yang tak

terduga: memukul sisi supply & demand domestik

dan eksternal banyak negara, lalu berefek dominopada sendi-sendi kehidupan

Masa Kini2 Dekade Terakhir

Masa Depan

DUNIA DALAM BAYANG TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Normalisasi The Fed, USA

Perang Dagang

Resesi Global

2008Krisis Utang

Ketegangan Geopolitik

Tekanan domestik

K E S E HA T A N S O S I A L

E K O N O M I K E U A N G A N

Disrupsi Teknologi?

Bencana alam akibat Perubahan

Iklim?

Vaccine Nationalism?

Zoonosis?

Sumber: Bloomberg for quarterly forecast, IMF for full year forecast, as of October 2020

Note: Q3-2020 growth for Singapore, Vietnam, U.S. and China are actual

Negara 2019 2020p ▲ 2019 2021p

Jepang 238.0 266.2 28.2 ▲264.0

AS 108.7 131.2 22.5 ▲133.6

Inggris 85.4 108.0 22.6 ▲111.5

India 72.3 89.3 17.0 ▲89.9

Indonesia 30.5 38.5 8.0 ▲41.8

2.97

-22,

1

-17,

3

-23,

9 -21,7 -1

8,9 -16,

5

-12,

2

-17,

1 -13,

2 -9,9

-9,5

-2,9

0,4 3,

2

-8,7

-1,3

2,4 4,

9

-12,

8

-9,1

-10,

6

-11,5 -10,

3 -9,1

-9,8 -8

,6 -9 -8,3

-8,3

-8,8 -7

,1 -4,3

-6 -7 -6

-6,6 -5

,3 -2,9

-4,3

-8,5

-4,3 -4,1 -1

,9 -1,5

-3.49

-5,32

1,6 1,9

SPA MAL SGP VNM CHN

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020F Q4 2020F FY 2020F

(2,3)

(6,3)(8,2)

(3,7)

(0,8) (1,8)

(11,9)

(6,5)(5,2)

(8,1)(5,5)

(6,3) (11,8)(10,9)

(4,7) (4,9)

(7,3)

Indonesia Tiongkok

(13,1)

India Malaysia Thailand FilipinaChina Philippines

AKIBAT PANDEMI COVID-19, PEREKONOMIAN BANYAK NEGARA TERTEKAN

Arah kebijakan perekonomian banyak negara berubah menyesuaikan dinamikaturbulensi

PERTUMBUHAN EKONOMI (%Y-o-Y)

ITA IND UK MEX PHI THA

OUTLOOK DEFISIT FISKAL OLEH IMF (%GDP)

2019 2020 2021

JPN USA RUS KOR IDN

PROYEKSI RASIO DEBT-TO-GDP (%GDP)

3

Sumber: Kementerian Keuangan

Dampak Negatif Covid-19 Terhadap Dunia Usaha

INDEKS DAYA SAING GLOBAL INDONESIA PERLU DITINGKATKANTERUTAMA PADA INDIKATOR KAPASITAS INOVASI, ADOPSI TEKNOLOGI, DAN TENAGA KERJA

PROBLEM KUNCI

MIDDLE INCOME TRAP

Populasi menua

Pasar Tenaga kurangefisien

Infrastructure Gap

Kualitas institusional yang lemah

Pasa keuangan tak efisien

Produk kurang terdiversifikasi

Inovasi rendah

58,1

70,8

64

64

Institusional

Infrastruktur

67,7Adopsi ICT

55,4

Stabilitas Makroekonomi

Kesehatan

Skill

Pasar Barang

Pasar Tenaga Kerja

57,7Sumber: WEF, GCI 2019, diolah

Sistem Keuangan

Market size

Kapabilitas Inovasi

37,7Dinamisme Bisnis

INDONESIA KORSEL INDIA CHINA SINGAPORE (Ranking 1)

5868

55

90

7164

58 5864

8270

38

Innovation

Ecosystem

Human

Capital

Enabling

Environment Markets

5

Dukungan Kemudahan Berusaha Melalui Undang-Undang Cipta Kerja

Kemudahan Perizinan Berusaha• Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA)

• Kemudahan Perizinan Dasar (Tata Ruang, Lingkungan,

Bangunan)

• Standarisasi perizinan berusaha melalui NSPK dan

Service Level Agreement (SLA)

• Penyederhanaan Perizinan Berusaha bagi Nelayan

Insentif dan Fasilitas Bagi UMKM a.l:

• Memberikan kemudahan bagi UMK, dengan Perizinan

Tunggal (cukup melalui pendaftaran).

• Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha

Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

• Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan

dan pemberdayaan UMKM.

• Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan

perlindungan hukum bagi UMKM.

• Prioritas produk/jasa Koperasi dan UMK min. 40%

dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

• Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha

minimal 30% untuk UMK pada infrastruktur publik

(rest area jalan tol, bandara, stasiun, pelabuhan, dll).

• Pemerintah wajib melakukan pembinaan bagi UMKM.

Percepatan & Kemudahan

Sertifikasi Jaminan Produk

Halalal:

• Memperluas Lembaga

Pemeriksa Halal (dapat

dilakukan oleh Ormas Islam,

PTN, dan PTS di bawah

lembaga keagamaan atau

Yayasan Islam).

• Sertifikasi halal untuk UMK

tidak dikenai biaya.

• Lama waktu yang dibutuhkan

dalam proses mendapatkan

sertifikasi halal sudah ada

penetapannya yaitu maksimal

hanya 21 hari. Dibandingkan

dengan UU sebelumnya yang

batasan waktunya paling cepat

3 bulan.

Perseroan Terbatas• Pendirian PT

Perseorangan untuk

UMK dapat dilakukan

oleh satu orang.

• Penyederhanaan proses

dan pengurangan biaya

dalam pendirian PT.

Kemudahan memperoleh Paten dan Merek• Percepatan proses dalam mendapatkan Paten.

• Penyederhanaan dan percepatan proses Pendaftaran Merek.

• UU Cipta Kerja mencakup

perubahan dan

penyederhanaan terhadap

79 UU dan 1.203 pasal.

• Aturan sapu jagat ini berisi

15 bab dan 186 Pasal yang

terdiri dari 1.187 halaman.

Awalnya berbasis izin, menjadi berbasis risiko dan skala usaha.

Urgensi Omnibus Law

Perlambatan ekonomi global

Ancaman stagnasi perekonomian Indonesia (middle income trap)

Terlalu banyak regulasi tumpang tindih

Daya saing Indonesia belum optimal, termasuk daya saing pencari kerja yang relative lebih rendah dibandingkan negara lain

Beralihnya lapangan kerja ke negara lain yang lebih kompetitif.

Membantu pertumbuhan sektor UMKM, termasuk

meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.

Mempermudah akses pembiayaan, akses

pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok.

Memperbaiki regulasi bidang ekonomi, meliputi investasi, pajak, pembangunan, dan

ketersediaan lapangan kerja.

Mengubah pola kerja, hubungan kerja, dan

sistem upah.

Memudahkan startup lokal untuk

memaksimalkan potensinya.

Memberi penguatan dan proteksi usaha kecil terhadap persaingan dengan usaha besar.

Jaminan kredit tidak harus berupa aset,

tetapi kegiatan UMK yang dapat dijadikan

jaminan kredit.

Menyediakan lapangan kerja baru melalui investasi, estimasi sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per

tahun.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan

kesejahteraan pekerja, IDN (74,4%) berada di bawah rata-

rata negara ASEAN (78,2%).

Prakarsa Jaminan Sosial baru untuk pekerja/buruh, yaitu Jaminan Kehilangan

Pekerjaan/ Unemployment Benefit yang sudah ada di

negara lain.

Dampak

Positif

Omnibus

Law

Sekilas Omnibus Law

photo credit: ubique & mrbambang

UU CIPTA KERJA: TEROBOSAN PENTING UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN DAYA SAING

PEREKONOMIAN

Peningkatan ekosistem investasi

dan kegiatan berusaha

Kemudahan, perlindungan, & pemberdayaan

koperasi & UMKM

InvestasiPemerintah Pusat dan percepatan Proyek Strategis

Nasional

Kemudahan berusaha

Dukungan Riset dan inovasi

Administrasi Pemerintahan

Pengenaan Sanksi

Ketenagakerjaan

Pengadaan tanah

Kawasan ekonomi

“The Omnibus Law on Job Creation is a major reform effort to make Indonesia more competitive and support the country’s long-term aspiration of becoming a prosperous society... The World Bank is committed to working with the Government of Indonesia on these reforms.”

World Bank Statement

– 16 Oct 2020

Indonesia’s Reform Package BoostsGrowth

Prospects

– 14 Oct 2020

“The Indonesian parliament’s approval of the Omnibus Law on Job Creation on 5 October marks a significant enhancement of the business climate and a step forward for labour market flexibility, which should, over time, improve the country’s international competitiveness.”

“The passage of the bill is predominantly credit positive, as it will facilitate both domestic and foreign investment, which could help to revive economic growth to potential levels.”

Omnibus Law will support domesticand

foreign investment, it’s credit positiveoverall

– 8 Oct 2020

20

UU Cipta Kerja menyederhanakan

79 UU (1,244 Pasal)

photo credit: ubique & mrbambang

49

4241,5

41,339,3

49,4 34,9

35,7

42,143,5

35,542,6

Stabilitas Politik

Stabilitas Makroekonomi

Ekosistem Hukum dan Peraturan

Tingkat Skills

Perpajakan rendah

Ukuran pasar

Infrastruktur fisik 38,6 40,8

Kemampuan ekspor 38,4 31,7

Perlindungan HAKI 35,4 35,4

Perlindungan Investor 34,5 37,5

Upah tenaga kerja dan bahan mentah murah 33,2 41,4

Koordinasi rantai pasok 30,1 44,2

Keterjangkauan bahan lokal 26,6 42,2

Resource Endowment 18,5 31,7

Local acquisition target 14,4 35,6

How important were the following factors in your parent company’s decision to invest in a country?

Sangat penting PentingS u m b e r : G l o b a l I n v e s t m e n t C o m p e t i t i v e n e s s R

e p o r t 2 0 1 9 / 2 0 20 21

EKOSISTEM HUKUM/PERATURAN DAN TARIF PERPAJAKAN YANG RENDAH MENJADI TOP FIVE PENENTU PENTING KEPUTUSAN INVESTASIB E R D A S A R K A N S U R V E Y B A N K D U N I A D A L AM T H E G L O B A L I N V E S T M E N T C O M P E T I T I V E N E S S REP O R T 2 0 2 0

BACKGROUND OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

3

2

1

Penyesuaian pada berbagai sektor perpajakan perlu dilakukan

(tarif PPh Badan yang tinggi, pemajakan dividen yang

berlapis, relaksasi hak pengkreditan PM, pengaturan ulang

sanksi perpajakan, pengecualian pajak atas badan sosial dan

keagamaan, serta penataan regulasi pajak daerah)

3

4

Ketentuan yang relevan dengan

seluruh kebijakan tsb tertuang

dalam UU yang berbeda, yakni

UU KUP, PPh, PPN, serta PDRD.

Maka, perlu UU yang

mengakomodir perubahan/

penyesuaian ketentuan tsb

secara sekaligus dalam satu

Undang-undang dengan

menggunakan skema omnibus

law.Ala

san P

enyusu

nan O

mnib

us

Law

Indonesia perlu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Untuk

itu, investasi sebagai salah satu solusi perbaikan ekonomi

Indonesia perlu didukung, demi penyerapan tenaga kerja

seluas-luasnya

Kebijakan Perpajakan (sebagai salah satu faktor penentu

investasi) perlu diperbaiki untuk menjaga iklim bisnis dan

investasi, serta kemudahan usaha yang lebih kondusif

Menghadirkan kebijakan fiskal nasional yang dapat menjaga

kinerja penerimaan pajak melalui peningkatan investasi,

kepatuhan pajak sukarela, kepastian hukum yang berkeadilan

bagi iklim usaha

PEMBANGUNAN

NASIONAL

KEMUDAHAN

BERUSAHA

MENDORONG KEPATUHAN WAJIB

PAJAK & WAJIB BAYAR SECARA

SUKARELA

MENINGKATKAN PENDANAAN

INVESTASIMENCIPTAKAN KEADILAN IKLIM

BERUSAHA DI DALAM NEGERIMENINGKATKAN PENDANAAN INVESTASI

1. Penurunan tarif PPh Badan secara

bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20%

(2022 dst).

2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib

Pajak Go Public (tarif umum – 3%).

3. Penghapusan PPh atas Dividen dari

dalam negeri.

4. Penghasilan tertentu (termasuk

Dividen) dari Luar Negeri tidak

dikenakan PPh sepanjang

diinvestasikan di Indonesia.

5. Non-objek PPh atas:

a. Bagian laba/SHU koperasi,

b. Dana haji yang dikelola BPKH

6. Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh

Pasal 26 atas Bunga.

7. Penyertaan modal dalam bentuk

aset (imbreng) tidak terutang PPN.

8. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak

Masukan bagi Pengusaha Kena

Pajak.

9. Pengaturan Ulang:

a. Sanksi Administratif Pajak,

b. Imbalan Bunga.

17. Pemajakan Transaksi

Elektronik:

a. Penunjukan platform

memungut PPN,

b.Pengenaan pajak kepada Subjek

Pajak LN atas transaksi

elektronik di Indonesia.

18. Pencantuman NIK pembeli yang

tidak memiliki NPWP dalam

Faktur Pajak.

19. Mengurangi Jenis Pungutan

Daerah.

10.Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:

a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di

Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,

b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan

Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu

hanya atas penghasilan dari Indonesia,

c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat

menjadi Subjek Pajak LN dengan syarat

tertentu.

11. Penyerahan batu bara termasuk

penyerahan BKP.

12. Konsinyasi bukan termasuk penyerahan

BKP.

13.Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan

Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana

Lembaga Pendidikan).

14. Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi

diterbitkan ketetapan pajak.

15.Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun.

16. STP dapat diterbitkan untuk menagih

imbalan bunga yang seharusnya tidak

diberikan.

Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020

Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020

KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PERPAJAKAN

Meningkatkan Kepastian Hukum

▪ Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:

a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia

menjadi Subjek Pajak DN,

b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak

DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan

dari Indonesia,

c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi

Subjek Pajak LN dengan syarat tertentu.

▪ Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP.

▪ Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.

▪ Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan

Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan).

▪ Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan

ketetapan pajak.

▪ Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun.

▪ STP dapat diterbitkan untuk

menagi himbalan bunga

yang seharusnya tidak

diberikan.

Pokok Perubahan

UU PPNPasal 4A ayat (2) huruf a

Penyerahan batu baratermasuk penyerahan BKP

UU PPNPasal 1A huruf g

Konsinyasi bukan termasukpenyerahan BKP

UU PPhPasal 4 ayat (3) huruf p

Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan)

HASIL PERTAMBANGAN

BATU BARA TIDAK

TERMASUK JENIS

BARANG YANG TIDAK

DIKENAI PPN.

Aturan saat ini:

Hasil pertambangan batu bara yang

bukan merupakan BKP adalah batu bara

sebelum diproses menjadi briket batu

bara.

Penyerahan secara

konsinyasi tidak

termasuk dalam

pengertian penyerahan

BKP.

Aturan saat ini:

Penyerahan BKP secara konsinyasi

merupakan penyerahan BKP.

Non-objek PPh atas sisa

lebih diterima Lembaga

sosial/keagamaan.

Aturan saat ini:

Merupakan objek pajak.

47

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENETAPAN OBJEK PPN

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pasal 112

Pasal 4A ayat (2) huruf a diubah, Pasal 1A ayat (1) huruf g dihapus

Pengenaan Batu Bara sebagai Objek Kena PPN

No Pasal yang

berubah

Objek Ketentuan Lama UU Cipta Kerja

1. Pasal 1A ayat

(1) huruf g

Penyerahan Barang

Kena Pajak secara

konsinyasi

(1) Yang termasuk dalam

pengertian penyerahan Barang Kena Pajak

adalah:

g.penyerahan Barang Kena Pajak secara

konsinyasi; dan

(1) Yang termasuk dalam pengertian

penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

g. dihapus; dan

No Pasal yang

berubah

Objek Ketentuan Lama UU Cipta Kerja

2. Pasal 4A ayat (2)

huruf a

Hasil

Pertambangan

Batu Bara

(2) Jenis barang yang tidak dikenai

Pajak Pertambahan Nilai adalah barang

tertentu dalam kelompok barang

sebagai berikut:

a) barang hasil pertambangan atau

hasil pengeboran yang diambil

langsung dari sumbernya;

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam

kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil

pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan

batu bara;

Pengecualian Konsinyasi dari Objek PPN

Alasan Pengenaan PPN Pada Batubara

Penerapan PPN pada batubara dilakukan dalam rangka menyeragamkanperlakuan pajak pertambahan nilai bagi semua perusahaan tambang batubara

Selama ini terdapat pengaturan yang berbeda terkait pengenaan PPN pada perusahaan tambang batu bara seperti pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Pada pengaturan batubara sebelum menjadi briket, batubara adalah non BKP (barang kena pajak), juga karena adanya pengaturan tersendiri melalui masing-masing PKP2B, maka terjadi perlakuan yang beragam untuk PPN atas batubara.

Oleh karena itu, untuk menyeragamkan dan memberi kepastian hukum, batubaraditetapkan menjadi BKP (barang kena pajak), dimana aturan ini nantinya akan

berlaku bagi semua perusahaan batu bara, tanpa melihat apakah PKP2B atau IUP.

Menjamin Prinsip Netralitas PPN

Perubahan aturan ini dapat turut menjamin prinsip netralitas dalam PPN. Tujuannya adalah adanyaperlakuan pajak yang seragam atau simetris atas penyerahan dalam setiap tahapan proses atau chain yang sama.

Melalui persepektif netralitas ini, maka terdapat perlakuan perpajakan yang berkepastian bagi wajib pajaksecara keseluruhan

Memitigasi Sumber Tax Gap pada PPN

Penetapan batubara yang dikenakan PPN dalam UU CK, merupakan suatu upaya pemerintah dalammerefleksikan dan meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang selama ini menjadi sumber adanya tax gap pada sektor PPN

Salah satu sumber tax gap yang ada di sektor PPN disebabkan karena beragamnya pembebasan sertafasilitas bagi barang dan atau jasa tertentu (negative list)

TUJUAN PENGENAAN PPN PADA BATUBARA

TERIMA

KASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA