pap pkp-spm final

PANDUAN ADMINISTRASI PROGRAM (PAP)

PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

(PROGRAM PKP-SPM DIKDAS)

Project Administration Manual(PAM)

(Basic EducationMinimum Service Standards - Capacity Development Project)

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayan

Republik Indonesia

2014

i

KATA PENGANTAR

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur

kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 (Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 15 Tahun 2010) bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan

kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan

kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan

sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota

dan satuan pendidikan.

Secara umum, perkembangan pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami

kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan

kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap

pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dan Kementerian Agama telah banyak membantu kabupaten/kota untuk

mencapai SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak kabupaten/kota tertentu yang

memerlukan bantuan teknis lebih intensif.

Uni Eropa telah menyepakati memberikan tambahan bantuan dana hibah kepada pemerintah

Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis sebesar 37,3 juta bagi Program Pengembangan

Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM

DIKDAS) guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di

kabupaten/kota. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia telah menunjuk ADB (Asian

Development Bank) untuk mengelola bantuan ini. Sebagian besar dana hibah ini akan

diberikan kepada 110 kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS diperlukan adanya

panduan yang disebut dengan Panduan Administrasi Program (PAP) atau Project

Administration Manual (PAM). PAP ini merupakan salah satu panduan bagi pengelola dan

pelaksana program di tingkat pusat dan daerah serta tim konsultan yang telah ditunjuk untuk

membantu program ini. Panduan ini memuat berbagai informasi yang terkait dengan latar

belakang dan tujuan program, tugas dan tanggung-jawab instansi terkait, prosedur

perencanaan dan pengelolaan dana, jenis kegiatan yang dapat dibiayai serta mekanisme

ii

pertanggung-jawabannya. Selain PAP, Tim Manajemen Program PKP-SPM Pusat juga

menerbitkan petunjuk teknis yang lebih detail untuk setiap kegiatan yang diperbolehkan.

Selain PAP dan Juknis, para pengelola program di tingkat pusat dan daerah serta para

konsultan diharapkan juga memahami dan mempelajari dokumen dan peraturan lain yang

terkait, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SPM Pendidikan

Dasar, Perjanjian Hibah, peraturan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dan

petunjuk-petunjuk teknis lainnya yang lebih rinci.

Akhirnya kami memgharap agar semua pihak yang terkait dapat memahami dan menjadikan

pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program PKP-SPM Dikdas.

Jakarta, April 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 195905121983111001

iii

DAFTAR ISTILAH

1. APBD - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

3. APD - Aplikasi Penarikan Dana adalah dokumen penarikan initial deposit dana PHLN, pengisian kembali Rekening Khusus, pengisian kembali Rekening Dana Talangan, penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, membayar langsung kepada penyedia barang/jasa, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke RKUN.

4. APD-PP - Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN untuk mengganti pengeluaran atas kegiatan yang pembiayaannya terlebih dahulu membebani Rekening Bendahara Umum Daerah/RKUD atau rekening yang ditunjuk.

5. BE MSS-CDP - Basic Education Minimum Service Standard Capacity Development Project

6. PROGRAM PKP- SPM DIKDAS Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

7. DIPA - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.

8. DPA - Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

9. Hibah - Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

10. KPA - Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.

11. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.

12. NoD- Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama Program, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.

13. PA - Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.

iv

14. PHLN - Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

15. Reksus - Rekening Khusus dari sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Rekening Khusus.

16. Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan Hibah.

17. RKUD - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. RKUN - Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. SAI Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.

20. SPP APD-PP Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN

21. SP2D - Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan SPM.

22. SP2D-Reksus - Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.

23. SP3 - Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung, Letter of Credit, dan/atau Pembiayaan Pendahuluan.

24. SPM Standar Pelayanan Minimal, diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai Minimum Service Standard (MSS)

25. SPM - Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

26. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikanReksus

27. SPPH - Surat Persetujuan Penerusan Hibah adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri

v

Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri.

28. SPTJM - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.

29. TOG Technical Oversight Group yaitu Tim Pengarah yang anggotanya terdiri dari eselon 1 dari unsur terkait dari Bappenas, Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, perwakilan Uni-Eropa dan ADB.

30. TWG - Technical Working Group,yaitu Tim Pelaksana Program yang anggotanya terdiri dari eselon 2 dari unsur terkait dari Bappenas, Kemdikbud, Kemenag dan Kemdagri.

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... I

DAFTAR ISTILAH ...................................................................................................................... III

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 1

1.2. TUJUAN ........................................................................................................................... 2

1.3. OUTPUT, OUTCOME DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN ........................................... 2

1.4. DASAR HUKUM ............................................................................................................... 3

1.5. PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH (PPH) ...................................................................... 5

1.6. DANA HIBAH ................................................................................................................... 5

1.7. KABUPATEN/KOTA PENERIMA HIBAH .......................................................................... 6

1.8. PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH .................................................................................... 6

1.9. WAKTU PEMBERLAKUAN PERJANJIAN ....................................................................... 6

BAB II PENGGUNAAN DANA .................................................................................................... 7

2.1. HIBAH KABUPATEN/KOTA ............................................................................................. 7

2.2. DANA PENDAMPING ...................................................................................................... 8

BAB III ORGANISASI PELAKSANA ........................................................................................ 11

3.1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DAN PEMDA .................................................... 11

3.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN ............................................................................ 11

3.1.2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ......................................... 12

3.1.3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA................................................... 13

3.2. PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ............................................................... 13

3.2.1. TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT ................................................................. 14

3.2.2. TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI ............................................................ 16

3.2.3. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA............................................. 16

3.3. TIM KONSULTAN .......................................................................................................... 18

3.3.1. TIM KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (OPERATIONAL MANAGEMENT

TEAM) ........................................................................................................................... 18

3.3.2. TIM KONSULTAN MANAJEMEN KABUPATEN/KOTA (DISTRICT ADVISORY

TEAM) ........................................................................................................................... 19

3.3.3. TIM KONSULTAN ADVOKASI DAN PROMOSI (ADVOCACY AND

PROMOTION TEAM) ......................................................................................................... 20

BAB IV TAHAP PERSIAPAN PROGRAM ............................................................................... 21

BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH ............................................ 25

5.1. PROSES PEMBUKAAN DAN PENGISIAN INITIAL DEPOSIT PADA REKENING

KHUSUS ................................................................................................................................ 25

5.2. PROSES PENYALURAN HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH ...................................... 26

5.3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS ................................................................ 30

BAB VI. PELAPORAN .............................................................................................................. 32

vii

6.1. LAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA ..................................................................... 32

6.2. LAPORAN TINGKAT PUSAT ......................................................................................... 32

BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI ................................................................................. 34

7.1. MONITORING OLEH TIM TEKNIS SPM TINGKAT PUSAT ........................................... 34

7.2. MONITORING OLEH TIM KOORDINASI DAN MONITORING PROVINSI ..................... 35

7.3. MONITORING OLEH TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA ............................... 35

BAB VIII PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI ...................................................................... 36

8.1. PENGAWASAN ............................................................................................................. 36

8.2. AUDIT INTERNAL .......................................................................................................... 36

8.3. AUDIT EKSTERNAL ...................................................................................................... 36

8.4. HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI ............................................................. 36

8.5. SANKSI .......................................................................................................................... 37

BAB IX. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT ............................... 38

9.1. MEDIA ............................................................................................................................ 38

9.2. TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN ................................................................................... 38

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1: HUBUNGAN INSTANSI TERKAIT DENGAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ................... 11

GAMBAR 3.2: STRUKTUR TIM PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ................................... 13

GAMBAR 4.1: LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS .............................. 21

GAMBAR 5.1. LANGKAH-LANGKAH PEMBUKAAN DAN PENGISIAN REKENING KHUSUS ....................... 25

GAMBAR 5.2. TAHAPAN PENYALURAN DANA HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH ................................ 28

GAMBAR 5.3: TAHAPAN PENGISIAN REKENING KHUSUS ............................................................... 30

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. PENGGUNAAN DANA HIBAH SELAMA TAHUN 2015 DAN 2016 ........................................ 7

TABEL 2.2: JENIS KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN YANG

BOLEH DIDANAI DARI HIBAH ........................................................................................................ 9

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : FORMAT RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH ..................................... 41

LAMPIRAN 2 : FORMAT RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH ................................................ 42

LAMPIRAN 3: FORMAT RENCANA KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ..................................... 43

LAMPIRAN 4: FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH ................................................. 44

LAMPIRAN 5: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK .................................................. 45

LAMPIRAN 6: BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) ..................................................................... 46

LAMPIRAN 7: LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN ........................................................................... 49

LAMPIRAN 8:SURAT PERMINTAAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH ............ 50

LAMPIRAN 9:SURAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI PENYALURAN HIBAH .......................................... 51

LAMPIRAN 10:FORMAT LAPORAN TRIWULAN ............................................................................. 52

viii

LAMPIRAN 11 : FORMAT LAPORAN TAHUNAN ............................................................................ 53

LAMPIRAN 12 : DAFTAR KABUPATEN PENERIMAAN HIBAH ........................................................... 54

LAMPIRAN 13 :INDIKATOR PENCAPAIAN .................................................................................... 56

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas

mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus

diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan

perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2005, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran

yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun

penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur,

terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian

yang dapat diselenggarakan secara bertahap

SPM Pendidikan Dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15

Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

SPM Pendidikan Dasar di kabupaten/kota mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu:

1. pelayananpendidikan dasar oleh kabupaten/kota.

2. pelayananpendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 23/2013 (beserta lampirannya) memuat penjelasan secara rinci

mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan

SPM, dan langkah-langkah untuk menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.

2

Sampai dengan saat ini masih terjadi kesenjangan mutu pelayanan pendidikan dasar antar

kabupaten/kota, antar sekolah dengan sekolah dan antar sekolah dengan madrasah.

Kesenjangan dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar banyak disebabkan oleh berbagai

alasan, misalnya akibat perbedaan kapasitas SDM, kesadaran pemangku kepentingan,

kemampuan penganggaran, sarana-prasarana dan faktor geografis.Uni Eropa telah

berkomitmen menyediakan dana hibah sebesar 37,3 juta untuk Program Pengembangan

Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM

DIKDAS).

1.2. TUJUAN

Program PKP-SPM DIKDAS merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk

memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan

pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan

perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan

standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

1.3. OUTPUT, OUTCOME DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Output yang diharapkan Program PKP-SPM DIKDASini antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan manajemen

di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.

2. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat (misalnya Komite

Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan dan LSM peduli pendidikan) dan pemangku

kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan, serta mendorong

partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan

pemerintah daerah bertanggung jawab terhadappemenuhan SPM.

3. Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan

kebijakan sektor pendidikan terkait.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya disparitas antar daerah dalam

pelayanan pendidikan dasar.

Dampakyang diharapkan dari Program PKP-SPM DIKDAS ini adalah dapat memberikan

kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam

rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional

3

maupun global. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat membantu upaya

pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendidikan dan menyelesaikan kesenjangan

pelayanan pendidikan antar daerah.

Indikator pencapaian terhadap output, oucome dan dampak dari program ini sebagaimana

disajikan dalam Lampiran 13.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan PROGRAM PK-SPM DIKDAS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan;

15. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar

Negeri dan Penerimaan Hibah;

16. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;

4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang

Perbaikan Permendagri No.13 Tahun 2006;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Standar Pelayanan Minimal;

20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 35/KMK.07/2003 Tentang

Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar

Negeri Pemerintah kepada Daerah;

21. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Mekanisme

Pengelolaan Hibah;

24. Peraturan Menteri Keuangan No.188/PMK.07/2012 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri keuangan No. 190/PMK.05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 56/PB/2012Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui

Mekanisme Rekening Khusus;

28. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. 50 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis

Mekanisme Pembayaran dan Pelaksanaan APBN;

29. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

Biro Keuangan Sekjen Depdiknas, 2005;

30. Financing Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa.

31. ADB Technical Assistance Report: Republic of Indonesia: Minimum Service Standards

Capacity Development Program (Project Number: 47013-001 Capacity Development

Technical Assistance (CDTA), March 2013.

5

1.5. PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH (PPH)

PPH adalah perjanjian antara Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan dengan Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa

tentang kesepakatan penerusan hibah yang didalamnya tercantum persyaratan dan ketentuan

yang disepakati.

1.6. DANA HIBAH

Hibah Program PKP-SPM DIKDAS kepada kabupaten/kota ini merupakan salah satu sumber

penerimaan daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan dalam

perjanjian hibah (Grant Agreement) antara Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia .

Dana hibah dari Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia dalam program ini dikelompokkan

menjadi duajenis:

1. Dana hibah untuk 110 kabupaten/kota sasaran yang akan disalurkan melalui mekanisme

yang diatur oleh Kementerian Keuangan dengan persetujuan ADB dan Uni Eropa.

2. Dana hibah untuk bantuan teknis konsultan dan kegiatan terkait yang ditangani langsung

oleh ADB.

Porsi terbesar dana hibah ini digunakan sebagai hibah untuk 110 kabupaten/kota terpilih

dengan total dana sebesar 22 Juta Euro sedangkan dana yang dikelola ADB untuk bantuan

konsultan dan kegiatan lain yang terkait sebesar 15,3 juta euro, sehingga total dana hibah

sebesar 37,3 Juta Euro. Besar dana hibah per kabupaten/kota sekitar Rp. 2,5 milliar (200,000

euro)untuk jangka waktu 2 tahun (tahun anggaran 2015 dan 2016).

Mekanisme perencanaan penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah ke

kabupaten/kota akan dibahas secara khusus di bab berikutnya.

Untuk membantu kelancaran program ini dan menjamin tercapainya output yang diharapkan,

ADB menunjuk 3 tim konsultan yang akan membantu pelaksanaan Program PKP-SPM

DIKDAS baik ditingkat pusat maupun di daerah. Ke-3 tim konsultan tersebut adalah:

1. Tim Konsultan Manajemen Pusat (Operational Management Team).

2. Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (District Advisory Team).

3. TimKonsultan Advokasi dan Promosi (Advocacy and Promotion Team).

Tugas dan tanggung-jawab Tim Konsultan tersebut akan dibahas secara detail di bab

berikutnya.

6

1.7. KABUPATEN/KOTA PENERIMA HIBAH

Jumlah kabupaten/kota penerima hibah sebanyak 110 kabupaten/kota yang tersebar di 16

provinsi. Kabupaten/Kota penerima hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Pusat berdasarkan indikator

yang telah disetujui oleh Uni Eropa dan ADB.

2. Mengikuti sosialisasi Program PKP-SPM DIKDAS yang dilakukan oleh Tim Pusat.

3. Kepala daerah (Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk) bersedia menandatangani PPH

dengan pemerintah dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan didalam PPH.

4. Menyediakan dana pendamping dari sumber APBD minimal 10% bagi kabupaten/kota

yang memiliki kapasitas fiskal kategori rendah, minimal 15% kategori sedang dan minimal

20% kategori tinggi dari total dana hibah yang diterima.

5. Bersedia mengelola dana hibah secara transparan dan akuntabel.

Dalam hal kabupaten/kota tidak memenuhi minimal salah satu persyaratan dimaksud,

pemerintah berhak menghentikan/membatalkan pemberian hibah.

1.8. PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH

Dana hibah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan mengikuti standar akuntansi

pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Hibah dilakukan melalui tahapan

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauandan pengawasan.

1.9. WAKTU PEMBERLAKUAN PERJANJIAN

Tanggal efektif perjanjian (effective date): 24 Oktober 2013

Tahun pemberian hibah ke kabupaten/kota: tahun anggaran 2015 dan 2016

Tanggal berakhir perjanjian (closing date): 24 Februari 2017

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan program: dilakukan pada tahun anggaran 2014 yang mencakup kegiatan kajian

status awal SPM (minimum service standard-status quo assessment) tingkat kab/kota dan

satuan pendidikan, penyusunan rancangan/proposal penggunaan hibah, sosialisasi,

pelatihan, persiapan penganggaran program di pusat dan di kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan program: dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 di tingkat kabupaten/kota.

3. Evaluasi dan pelaporan: dilakukan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 baik oleh

Tim Pusat maupun Tim Kabupaten/Kota.

7

BAB II PENGGUNAAN DANA

2.1. HIBAH KABUPATEN/KOTA

Hibah yang diterima oleh kabupaten/kota diperbolehkan digunakan kegiatan-kegiatan yang

terkait dengan program PKP-SPM DIKDASseperti Tabel 2.1. Kegiatan tersebut dapat

dilakukan pada tahun 2015 dan/atau 2016.

Tabel 2.1. Penggunaan Dana Hibah Selama Tahun 2015 dan 2016

Komponen Kegiatan Tahun 2015 Tahun 2016

1. Sekretariat (Pembelian ATK, penggandaan dan pengiriman laporan,biaya telephon/fax dll).

Maksimum 2% Maksimum 2%

2. Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program, evaluasi program dan penyusunan laporan.

Maksimum 5% Maksimum 5%

3. Sosialisasi tentang SPM kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota.

Wajib dilakukan Tidak wajib (jika masih diperlukan)

4. Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM Kab/Kota

Wajib dilakukan Jika diperlukan

5. Pelatihan kepada kepala sekolah/madrasah, guru (KKG/MGMP/KKM) dan pengawas terkait dengan SPM.

Wajib dilakukan secara bertahap.

Lanjutan dari tahun 2015 (jika diperlukan)

6. Sosialisasi SPM kepada masyarakat Wajib dilakukan Wajib dilakukan

7. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM. Pembiayaan sharing dengan dana pendamping dan/atau sumber dana lain selain dana hibah.

Wajib dilakukan terhadap sekolah/madrasah yang belum disurvei tahun 2014, baik dari program ini maupun program lain.

Wajib dilakukan kepada seluruh sekolah/madrasah.

8. Seminar/workshop analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM

Wajib Dilakukan Wajib Dilakukan

9. Monitoring ke sekolah/madrasah. Maksimum 7% Maksimum 7%

Secara rinci jenis kegiatan dan item pengeluaran yang diperbolehkan didanai dari hibah

kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.2.

8

Dana hibah tidak boleh digunakan untuk kegiatan/pengeluaran antara lain:

1. Pembelian/sewa alat transportasi untuk operasional program.

2. Pembelian/sewa ruang sekretariat dan alat kantor.

3. Merenovasi ruang kantor/sekolah/madrasah.

4. Honorarium pejabat dan pengelola program.

5. Studi banding.

6. Membiayai kegiatan diluar Program PKP-SPM DIKDAS.

7. Pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum, misalnya untuk hadiah, cinderamata dan

uang terimakasih dalam bentuk apapun kepada petugas/tim dari pusat.

2.2. DANA PENDAMPING

Dalam rangka kelancaran Program PKP-SPM DIKDAS pemerintah daerah diwajibkan

mengalokasikan dana pendamping dari sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan dalam

perjanjian. Selain dana pendamping, pemerintah daerah diharapkan juga menyediakan fasilitas

untuk kelancaran program, misalnya dalam bentuk ruang sekretariat. Dana pendamping dapat

digunakan untuk kegiatan persiapan dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan

Program PKP-SPM DIKDAS, yaitu:

1. Pengadaan kantor dan peralatan kantor/sekretariat program.

2. Operasional sekretariat dan pengadaan barang-barang untuk sekretariat.

3. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

4. Honorarium bagi narasumber dalam rangka rapat koordinasi, workshop, rapat rutin.

5. Honorarium tim pengelola program.

6. Monitoring dan evaluasi/pendampingan ke sekolah/madrasah.

7. Pengadaan barang lainnya dan/atau kegiatan pendukung lainnya yang disetujui oleh

pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota.

Catatan: ketentuan standar biaya perjalanan dan lain-lain, baik dana dari hibah maupun dana

pendamping mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku di pusat dan daerah.

9

Tabel 2.2: Jenis Kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS dan Komponen Pembiayaan Yang Boleh Didanai dari Hibah

JENIS BELANJA ATK

Penggandaan materi,

pengiriman dokumen dan

undangan

Sewa Tempat 1)

Honorarium 2)

Konsumsi

Perjalanan Dinas

Uang Saku 3)

Uang Transpot 4)

Uang Harian 5)

Biaya Penginapan

6)

A. KESEKRETARIATAN

1. Kesekretariatan Ya Ya

2. Rapat koordinasi Tim SPM Kab/Kota dalam rangka persiapan dan pelaksanan program

Ya Ya

Ya/Tidak

Panitia, Peserta

Panitia, Peserta

Panitia, Peserta

Panitia, Peserta

Panitia, Peserta

B. SOSIALISASI/PELATIHAN/WORKSHOP

1. Sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan di Kab/Kota

Ya Ya

Ya/Tidak

Narasumber

Panitia, Peserta,Naras

umber

Panitia, Peserta,Narasum

ber

Panitia, Peserta,Nar

asumber

Panitia, Peserta,Narasumber


umber

2. Pelatihan pengukuran dan analisis pencapaian SPM kepada Tim SPM Kab/Kota

Ya Ya

Ya/Tidak Narasumber Panitia, Peserta,Naras

umber


ber


asumber



umber

3. Pelatihan SPM Kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas

Ya Ya


umber


ber


asumber



umber

4. Pelatihan SPM Kepada Guru melalui KKG/MGMP/KKM

Ya Ya


umber


ber


asumber



umber

5. Sosialisasi ke Masyarakat di Ya Ya Ya/Tidak Narasumber Panitia, Panitia, Panitia, Panitia, Panitia,

10

JENIS BELANJA ATK

Penggandaan materi,

pengiriman dokumen dan

undangan

Sewa Tempat 1)

Honorarium 2)

Konsumsi

Perjalanan Dinas

Uang Saku 3)

Uang Transpot 4)

Uang Harian 5)

Biaya Penginapan

6)

daerah Peserta,Narasumber

Peserta,Narasum

ber

Peserta,Narasumber

Peserta,Narasumber

Peserta,Narasumber

6. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM

Ya Ya Ya/Tidak Tim Tim

Tim Tim Tim

7. Workshop analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM

Ya Ya


umber


ber


asumber



umber

C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasiprogram Ya Ya Tim monev Tim monev Tim monev

2. Penyusunan laporan teknis dan keuangan

Ya Ya Ya/Tidak Tim Kab/Kota Tim Kab/Kota

Tim Kab/Kota

Tim Kab/Kota

Tim Kab/Kota

Keterangan : 1) Sewa tempat dapat dianggarkan untuk kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) 2) Honorarium diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar Program PKP-SPM Dikdas 3) Uang saku dapat diberikan jika kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) selama kegiatan. Jika kegiatan diselenggarakan di

kantor penyelenggara, maka uang saku dapat diberikan jika kegiatan diluar jam kerja. Uang saku dapat diberikan kepada Nara Sumber jika Nara sumber berasal dari dalam Program PKP-SPM Dikdas (Tim Manajemen).

4) Uang transport diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 5) Uang Harian terdiri dari Uang saku, uang makan, diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk kegiatan

Sosialisasi/Workshop/Pelatihan yang diselenggarakan diluar kantor penyelenggara dan memerlukan waktu lebih dari 8 jam. Sedang untuk Kegiatan Monev diberikan selama kegiatan monev

6) Biaya penginapan diberikan jika kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) dan memerlukan waktu lebih dari 8 jam 2),3),4),5), 6)Tidak dapat diberikan kepada DAT

11

BAB III ORGANISASIPELAKSANA

Secara keseluruhan kementerian dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan Program PKP-

SPM DIKDAS antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Diantara kementerrian dan instansi tersebut, Kementerian

Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemda Kabupaten/Kota memiliki

peran yang sangat dominan dari sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Program

PKP-SPM (Gambar 3.1).Tugas dan fungsi dari kedua kementerian dan Pemda

Kabupaten/Kota dijelaskan pada Bab 3.1.Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program,

dibentukTim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS di tingkat pusat dan daerah yang tugas

dan fungsinya dijelaskan pada Bab 3.2.

Gambar 3.1: Hubungan Instansi Terkait Dengan Program PKP-SPM DIKDAS

3.1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DAN PEMDA

Tugas dan fungsi Kemenkeu, Kemdikbud dan Pemda Kabupaten/Kota dalam program PKP-

SPM DIKDAS diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut.

3.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai Pengguna Anggaran (PA) Hibah, Kementerian Keuangan memiliki tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

KEMENTERIAN

KEUANGAN

(PA/KPA)

PEMDA

KABUPATEN/KOTA

(Pengguna Dana/

Implementing Agency

Agency

KEMENTRIAN

DIKBUD

(Executing Agency)

Koordinasi

Pendanaan

& Money

Verifikasi &Monev

12

1. Menandatangani Financing Agreement dengan Uni Eropa.

2. Melakukan proses penarikan dana hibah sesuai dengan perjanjian.

3. Menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap kelayakan pemda kabupaten/kota

untuk menerima hibah.

4. Menandatangani PPH dengan pemda kabupaten/kota.

5. Melakukan penatausahaan penyaluran hibah kepada pemda kabupaten/kota.

6. Menyalurkan dana hibah ke pemda kabupaten/kota sebagai pengganti dana pendahuluan

yang telah dikeluarkan dari sumber APBDpemda kabupaten/kota setelah direview

kelengkapan dan keabsahannya oleh Kemdikbud.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan sebagai

Pengguna Anggaran.

8. Menghentikan sementara hibah atas rekomendasi dari Kemdikbud.

9. Memantau kinerja pelaksanaan dan penggunaan hibah dalam pencapaian target.

3.1.2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas dan tanggung jawab Kemdikbud sebagai pengelola kegiatan adalah:

1. Membentuk Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS tingkat pusat.

2. Melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan dan penggunaan hibah dalam rangka

pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PPH.

3. Memverifikasi usulan pencairan hibah dari pemda kabupaten/kota.

4. Menerbitkan surat hasil verifikasi/rekomendasi usulan pencairan hibah dan disampaikan

ke Kemenkeu

5. Melakukan koordinasi program dengan Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi

danTingkat Kabupaten/Kota.

6. Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu.

7. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kabupaten/kota.

8. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kegiatan program PKP-SPM DIKDAS dari

kabupaten/kota.

9. Mengevaluasi dan menyetujui laporan kegiatan dan laporan keuangan.

10. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program.

13

3.1.3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan pengguna dana hibah memiliki tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Teknis pengelola Program PKP-SPM DIKDAS tingkat kabupaten/kota.

2. Menyediakan dana pendamping untuk kegiatan pendukung dari sumber APBD.

3. Menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan program.

4. Menyusun rencana penggunaan dana hibah Program PKP-SPM DIKDAS.

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Kemdikbud dan Kemenkeu.

6. Mengajukan permohonan verifikasi dokumen pencairan dana hibah ke Kemdikbud.

7. Mengajukan permintaan pencairandana hibah kepada Kemenkeu.

3.2. PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS

Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS terdiri dari Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tingkat

Provinsi danTingkat Kabupaten/Kota sebagaimana pada Gambar 3.2.

PUSAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVINSI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KABUPATEN/KOTA

Gambar 3.2: Struktur Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS

DIRJEN DIKDAS

TWG TOG

Tim Konsultan

Manajemen Pusat

Tim Advokasi dan

Promosi

Tim Koordinasi dan

Monev Provinsi

Tim Teknis

KAB/Kota

Tim Pengarah Tim Konsultan

Manajemen Kab/Kota

Keterangan: : Membantu; : pengarahan dan pemantauan; . >: Kordinasi

14

3.2.1. TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT

Instansi pelaksana program (Executing Agency) dari Program PKP-SPM DIKDAS adalah

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana

Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud sebagai penanggung jawab Program PKP-SPM DIKDAS

(Program Director).Tim Pengelola PKP-SPM Tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah

(Technical Oversight Group/TOG)danTim Teknis SPM (MSS Technical Working

Group/TWG)yang keduanya ditetapkan oleh Dirjen Dikdas, Kemdikbud. Dalam pelaksanaan

program sehari-hari Dirjen Pendidikan Dasar menunjuk Manajer Program (Program Manager)

dan Wakil Manajer Program (Deputy Program Manager) untuk melaksanakan kegiatan

Program PKP-SPM dengandibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Tingkat Pusat (Operational

Management Team/OMT) dan Tim Promosi dan Advokasi.

3.2.1.1. TIM PENGARAH (TECHNICAL OVERSIGHT GROUP/TOG)

Tim Pengarah Tingkat Pusat beranggotakan eselon 2 dari instansi terkait, dengan komposisi

sebagai berikut.

Ketua:Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud

Sekretaris:Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud

Anggota:

1. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas

2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas

3. Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri

4. Direktur Pembangunan Daerah, Kemdagri

5. Direktur Anggaran Daerah, Kemdagri

6. Direktur Pinjaman dan Hibah, DJPU, Kemenkeu

7. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu

8. Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu

9. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Kemdikbud

10. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud

11. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud

12. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan,Kemdikbud

13. Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

14. Direktur Pendidikan Madrasah, Kemenag

15. Perwakilan dari Uni Eropa

15

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah:

1. Memberikan bimbingan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan monitoring tentang

strategi advokasi SPM.

2. Memprakarsai pengintegrasian SPM ke dalam kebijakan dan fungsi pendidikan.

3. Mengatur pertemuan antara Tim Pengarahdengan pengambil kebijakan pada jajaran yang

lebih tinggi minimal dua kali dalam satu tahun.

3.2.1.2. TIM TEKNIS SPM (MSS Technical Working Group)

Tim Teknis SPM beranggotakan eselon 3 dan 4 dari instansi terkait dengan komposisi sebagai

berikut.

Ketua:Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud

Sekretaris: Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Ditjen Dikdas, Kemdikbud

Anggota:eselon 3 atau eselon 4 perwakilan dari unsur:

1. Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas

2. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri

3. Direktorat Pembangunan Daerah, Kemdagri

4. Direktorat Anggaran Daerah, Kemdagri

5. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu

6. Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPU, Kemenkeu

7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu

8. Biro Perencanaan dan KLN, Kemdikbud

9. Direktorat Pembinaan SD, Kemdikbud

10. Direktorat Pembinaan SMP, Kemdikbud

11. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan,Kemdikbud

12. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

13. Direktorat Pendidikan Madrasah, Kemenag

14. Perwakilan dari Uni Eropa

15. Perwakilan ADB

Tugas dan Tanggung JawabTim Teknis SPM

1. Mengusulkan hasil penyeleksian kabupaten/kota penerima hibah kepada Dirjen Dikdas

Kemdikbuduntuk selanjutnya disetujui oleh Uni Eropa dan ADB.

2. Menyusun Panduan/Juknis Program PKP-SPM DIKDAS.

16

3. Membuat rencana kerja tahunan.

4. Melakukan sosialisasi Program PKP-SPM DIKDAS kepada pemangku kepentingan tingkat

pusat dan kabupaten/kota sasaran.

5. Mempersiapkan penandatanganan PPH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Melatih Tim Manajemen Program PKP-SPM DIKDAS Tingkat Kabupaten/Kota.

7. Mereview proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan dari kabupaten/kota.

8. Mereview laporan laporan kegiatan dari kabupaten/kota.

9. Mereview kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh kabupaten/kota untuk

pencairan dana hibah pengganti dana pendahuluan dari sumber APBD.

10. Memproses penggantian dana hibah yang diajukan oleh kabupaten/kota ke Kemenkeu.

11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah.

12. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Dirjen Dikdas Kemdikbud.

13. Melakukan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan Program PKP-SPM

DIKDAS.

3.2.2. TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI

Oleh karena peran di tingkat provinsi hanya untuk koordinasi dan monitoring, maka pengelola

program tingkat provinsi disebut dengan TimKoordinasi dan Monitoring Provinsi (TKMP) yang

berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memantau kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS

kabupaten/kota di provinsi masing-masing.Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi dan beranggotakan pejabat eselon 3 dan 4 dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor

Wilayah Kementerian Agama. Untuk keperluan kegiatan monitoring dan koordinasi diharapkan

kedua instansi ini mengalokasikan dana dari sumber APBD untuk kegiatan koordinasi dan

monitoring bagi anggota tim. Kegiatan koordinasi dan monitoring Program PKP-SPM DIKDAS

dapat juga diintegrasikan dengan kegiatan lain yang sudah ada di tingkat provinsi.

3.2.3. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Kedua tim ini

ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

3.2.3.1. TIM PENGARAH

Komposisi Tim Pengarah Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Ketua: Bupati/Walikota

Sekretaris:Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

17

Anggota:

1. Kepala Bappeda.

2. Kepala Dinas Pendidikan.

3. Kepala Dinas Keuangan.

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

5. Ketua Komisi DPRD yang membidangi pendidikan.

6. Ketua Dewan Pendidikan.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah adalah:

1. Memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program.

2. Melakukan supervisi keberhasilan Program.

3. Melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program.

4. Membantu menyelesaikan permasalahan yang yang tidak dapat diselesaikan pada

tingkatan Tim Teknis.

5. Memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Sekolah/Madrasah dan

masyarakat umum dalam rangka pencapaian SPM.

6. Memastikan keberhasilan advokasi yang dilaksanakan dalam rangka penyadaran

pemangku kepentingan bidang pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat dalam

pencapaian SPM.

3.2.3.2. TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota memiliki komposisi sebagai berikut:

Ketua: Pejabat eselon 3 dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Anggota:berasal dari unsur

1. Sekretariat Daerah.

2. Bappeda.

3. Dinas Pendidikan.

4. Dinas Keuangan Daerah.

5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi dan jumlah personil anggota Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota

diserahkan kepada pemda kabupaten/kota sesuai kebutuhan.

18

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis antara lain:

1. Merencanakan pendanaan program PKP-SPM DIKDAS kedalam DPA-SKPD.

2. Menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan Program PKP-SPM DIKDAS.

3. Menyelenggarakan manajemen seharai-hari Program PKP-SPM-DIKDAS.

4. Mengusulkan sekolah dan madrasah sasaran program kepada Tim Pengarah.

5. Melaksanakan analisis pencapaian SPM baik untuk SPM tingkat Kabupaten/Kota maupun

tingkat Satuan Pendidikan.

6. Menentukan kesenjangan SPM tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Satuan Pendidikan.

7. Melakukan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota.

8. Melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait SPM sesuai dengan rencana kegiatan.

9. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi SPM.

10. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat kabupaten/kota dan

Tim Pusat.

11. Melakukan pengelolaan dana hibah SPM sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

12. Menyusun usulan penggantian dana hibah kepada Tim Pusat.

3.3. TIM KONSULTAN

Untuk membantu kelancaran Program PKP-SPM DIKDAS baik ditingkat pusat maupun daerah,

telah ditetapkan 3 Tim Konsultan, yaitu: Tim Konsultan Manajemen Pusat, Tim Konsultan

Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan Advokasi dan Promosi.

3.3.1. TIM KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (OPERATIONAL MANAGEMENT TEAM)

Secara umum tugas dan tanggung jawab utama Tim Konsultan Manajemen Pusat adalah

membantu tugas sehari-hari Tim Teknis SPM (MSS Technical Working Group). Secara rinci

tugas dan tanggung jawab Tim Konsultan Manajemen Pusat adalah:

1. Membantu Ditjen Dikdas mempersiapkan strategi pengintegrasian SPM kedalam fungsi

sektor pendidikan terkait dan strategi kebijakan dan penetapan sistem monitoring SPM.

2. Membantu Ditjen Dikdas mempersiapkan panduan/juklak/juknis.

3. Membantu dan mengarahkan Tim Konsultan TingkatKabupaten/Kota dalam

mempersiapkan proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan.

19

4. Memberikan bantuan teknis dan saran kepada Tim Konsultan Tingkat Kabupaten/Kota

dalam mempersiapkan sosialisasi SPM, persiapan dan implementasi kajian status SPM

dan analisis kesenjangan SPM.

5. Membantu pemerintah menyiapkan inception report, laporan 6 bulanan dan laporan

tahunan.

6. Merencanakan, mensupervisi dan membantu implementasi kajian status SPM,

pengembangan sistem dokumentasi SPM, perkembangan SPM, persiapan program

pelatihan dan penyusunan rencana kegiatan hibah kabupaten/kota.

7. Mereview kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh kabupaten/kota

untuk pencairan dana hibah pengganti dana pendahuluan dari sumber APBD.

8. Menganalisis laporan dan masukan dari kabupaten/kota, meyakinkan bahwa praktek

baik dari suatu kabupaten/kota telah didesiminasikan ke kab/kota lainnya.

9. Mengkaji kualitas teknis yang diberikan oleh Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota.

10. Membantu dan memberi saran kepada Kemdikbud, Kemenag dan Kemdagri terkait

dengan pencapaian SPM kedalam RENSTRA mendatang.

11. Membantu Kemdikbud dan Kemenag dalam pengembangan strategi bersama untuk

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencapaian SPM di

sekolah/madrasah.

12. Menetapkan sistem monev untuk memonitor kegiatan program termasuk sistem

penyaluran dan penggunaan dana hibah kabupaten/kota.

13. Merumuskan prosedur manajemen pengaduan.

14. Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan workshop, pelatihan dan dialog kebijakan.

3.3.2. TIM KONSULTANMANAJEMEN KABUPATEN/KOTA (DISTRICT ADVISORY TEAM)

Secara umum tugas Tim Konsultan ini adalah membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota

dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen tingkat kabupaten/kota dan satuan

pendidikandan membantu persiapan dan implementasi Program PKP-SPM DIKDAS.

Secara rinci tugas dan Tanggung-Jawab Tim Konsultan Kabupaten/Kota antara lain:

1. Membantu mensosialisasikan Program PKP-SPM DIKDAS.

2. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota memahami panduan/juklak/juknis.

20

3. Membantu TimTeknis Tingkat Kabupaten/Kota melakukan kajian terhadap SPM tahun

2013 dan menentukan kesenjangan SPM .

4. Mengkaji kapasitas kabupaten/kota untuk membuat rencana persiapan dan pelaksanaan

dalam mencapai SPM.

5. Membantu menyiapkan proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan sesuai

peruntukannya.

6. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam implementasi kegiatan hibah dan

membantu mengintegrasikan starategi dan sumberdaya yang ada untuk mencapai SPM

dalam rencana pengembangan dan keuangan.

7. Menyiapkan laporan 3 bulanan, laporan tahunan, analisis, temuan-temuan dan

menyimpulkan praktek-praktek baik di kabupaten/kota.

8. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan dan

keuangan untuk bahan pengajuan penggantian dana hibah dari pemerintah pusat.

9. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam menyusun kelengkapan dan

keabsahan dokumen untuk pengajuan dana hibah pengganti dana pendahuluan yang

telah digunakan dari APBD.

10. Pada akhir program (tahun 2016), membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota

melakukan survey untuk mengukur pencapaian program dibandingkan baseline data.

3.3.3. TIM KONSULTAN ADVOKASIDAN PROMOSI (ADVOCACY AND PROMOTION

TEAM)

Tugas dari Tim Konsultan Advokasi dan Promosi adalah menyiapkan dan melaksanakan

strategi terkait dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Peningkatan kesadaran kelompok-kelompok pemangku kepentingan kunci tentang

pentingnya SPM.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang ruang lingkup dan manfaat SPM.

3. Pembangunan hubungan media yang positif dan jejaring media yang efektif dengan

Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri serta diantara kabupaten/kota yang berpartisipasi

dalam Program.

4. Melakukan pengukuran dampak kampanye/sosialisasi advokasi, dan

memfasilitasidiskusi-diskusi terkait di media elektronik, baik di tingkat nasional dan

lokal, mengingat ini merupakan media yang paling efektif bagi penyebarluasan

informasi.

21

BAB IV TAHAP PERSIAPAN PROGRAM

Sebelum Program PKP-SPM DIKDAS berjalan telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan

sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1: Langkah-langkah Persiapan Program PKP-SPM DIKDAS

DJPU Kemenkeu dan Uni Eropa

1. Penandatanganan Financing Agreement

Tim PKP-SPM DIKDAS Pusat

2. Seleksi Calon Kab/Kota

DJPU Kemenkeu dan ADB3. Penandatanganan TA Letter Agreement

Dit. PKN, DJPB4. Penyusunan Perdirjen Perbendaharaan

5. Sosialisasi Ke Kab/Kota

Dirjen Dikdas6. Pengusulan Kab/Kota ke DJPK

DJPK Kemenkeu7. Penerbitan SPPH

Kemenkeu dan Bupati/Walikota

8. Penandatanganan PPH

Bupati/Walikota9. Pembentukan Tim PKP-SPM Kab/Kota

Tim Manajemen PKP-SPM Tingkat Pusat 10. Pelatihan Kepada Tim Kabupaten/Kota

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota

11. Penyusunan RK dan RT

Tim Teknis Kabupaten/Kota12. Penyusunan Proposal Kegiatan

Tim Manajemen Tingkat Pusat13. Review RK, RT dan Proposal

Kementerian Keuangan14. Penganggaran Hibah dalam APBN

Pemerintah Kabupaten/Kota15. Penganggaran Hibah Dalam APBD

Pemerintah Kabupaten/Kota, Kemdikbud dan Kemenkeu

16. Perubahan Rencana Tahunan

. Tim Manajemen Pusat

AKTIVITAS INSTANSI PELAKSANA

22

Keterangan detail setiap langkah pada gambar 4.1 adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan (FinancingAgreement)

Direktur Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan atas nama pemerintah

menandatangani perjanjian hibah dengan Uni Eropa pada bulan Desember 2012.

2. Penyeleksian Calon Kabupaten/Kota Penerima Hibah

Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS Tingkat Pusat melakukan seleksi calon

kabupaten/kota penerima hibah berdasarkan data fiskal daerah, angka partisipasi kasar

(APK) SMP dan angka partisipasi murni (SPM) SD.Hasil seleksi kabupaten/kota diajukan

kepada ADB dan Uni Eropa untuk dimintakan persetujuan.

3. Penandatanganan Technical Assistance Letter Agreement

Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan UtangKementerian Keuangan atas nama

pemerintah menandatangani TA letter agreement dengan ADB pada bulan Juli 2013.

4. Penyusunan Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan terkait

dengan pengelolaan hibah program PKP-SPM Dikdas

5. Sosialisasi ProgramKepada Pejabat Kabupaten/KotaCalon Penerima Hibah

Sebelum pemerintah kabupaten/kota memutuskan untuk menerima atau menolak hibah dari

program ini, Tim Pengelola TingkatPusat melakukan sosialisasi kepada para

pejabat/pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi program PKP-SPM

DIKDAS ini ditekankan pada tujuan program, target dan output yang diharapkan serta

kewajiban kabupaten/kota calon penerima hibah. Sosialisasi program diberikan dalam

bentuk penjelasan melalui informasi tertulis dan/atau dalam bentuk pertemuan langsung.

Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang akan diberikan surat pernyataan

bersedia/menolak menjadi sasaran program PKP-SPM DIKDAS ini. Jika tidak bersedia

maka Tim Pengelola Program Tingkat Pusat akan mencari kabupaten/kota lain yang

bersedia dan yang memenuhi persyaratan seleksi.

6. Pengusulan Calon Daerah Penerima Hibah Dari Kemdikbud ke Kemenkeu

Setelah diperoleh 110 kabupaten/kota menyatakan bersedia menjadi sasaran Program

PKP-SPM DIKDAS, Dirjen Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang

23

diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

7. Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH)

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat

Persetujuan Penerusan Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Penerbitan

SPPH ini dapat dilakukan sebelum pagu hibah ditetapkan dalam APBN.

8. Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH)

Berdasarkan SPPH selanjutnya dilakukan penandatanganan antara Menteri Keuangan atau

pejabat yang diberi kuasa dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang yang diberi kuasa.

9. Pembentukan dan Penetapan Tim PengelolaTingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota menetapkan daftar personil yang menjadi Tim Pengelola Program PKP-

SPM DIKDAS sesuai dengan struktur yang tertuang dalam Bab 3 dalam panduan ini.

10. Pelatihan Kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota

Agar memahami secara mendalam program Program PKP-SPM DIKDAS, Tim Teknis

Tingkat Pusat dibantu oleh Tim Konsultan melaksanakan pelatihan kepada Tim Teknis

Tingkat Kabupaten/Kota.

11. Penyusunan Rencana Komprehensif danRencana Tahunan

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tim Konsultan

Manajemenmenyusun Rencana Komprehensif dan Rancana Tahunan. Rencana

Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan

selama jangka waktu pelaksanaan Hibah (format seperti dalam Lampiran 1).Rencana

Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama

satu tahun (format seperti dalam Lampiran 2).Rencana Komprehensif dan Rencana

Tahunan harus memperoleh persetujuan dari Tim Pengarah Kabupaten/Kota.

12. Penyusunan RencanaKegiatan

Berdasarkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan, Tim Teknis Kabupaten/Kota

dengan bantuan Tim Konsultan menyusun rencana kegiatan yang lebih terinci yang

mencakup tujuan, sasaran, jadual, perincian anggaran, keluaran, strategi pencapaian dan

mengusulkan hanya kegiatan yang diperbolehkan. Format laporan secara umum bersifat

terbuka dan fleksibel akan tetapi harus efisien (format seperti dalam Lampiran 3). Pedoman

24

penyusunan RK, RT dan Proposal serta langkah-langkahnya akan diatur dalam juknis

tersendiri.

13. Review Rencana Komprehensif, Rencana Tahunan dan Rencana Kegiatan

Tim Teknis Tingkat Pusat dengan dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen mereview

kelayakan Rencana Komprehensif, Rencana Tahunan dan Rencana Kegiatan yang telah

diserahkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.Jika ketiga dokumen tersebut dinyatakan

sudah layak makaDirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud akan mengeluarkan surat

persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur

Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kemenkeu sebagai KPA Hibah.

14. Penganggaran Hibah dalam APBN

Berdasarkan Rencana Tahunan Kabupaten/Kota yang telah disetujui dan dikirim oleh

Kemendikbud, Kementerian Keuangan (oleh pejabat yang telah ditunjuk dalam peraturan

perundangan) melakukan penganggaran Hibah dalam DIPA sebagai dasar penyaluran

hibah.Tahapan ini telah diatur dalam PMK No 188/2012 Bab IV Pasal 6 s/d Pasal 9.

15. Penganggaran Hibah Dalam APBD

Berdasarkan Rencana Tahunan Pemerintah Daerah meganggarkan penerimaan hibah

pada Lain-Lain Pendapatan dalam APBD dan menganggarkan penggunaan penggunaan

hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD berdasarkan

Rencana Tahunan dan mencantumkannya dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan.Tahapan

ini telah diatur dalam PMK No 188/2012 Bab IV Pasal 10 s/d Pasal 13.

16. Perubahan Rencana Tahunan

Perubahan Rencana Tahunan dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan

perjanjian antara pemerintah dengan donor.Dalam hal terjadi perubahan Rencana

Tahunan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Tim Pengelola Tingkat

Pusat (Kemdikbud) kemudian menyerahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai

KPA Hibah.Perubahan Rencana Tahunan harus ditampung dalam APBD dan dituangkan

dalam DPA.

25

BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH

Tatacara penarikan hibah dari pemberi hibah dan tata cara penyaluran hibah dari Pemerintah

ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program PKP-SPM DIKDAS ini didasarkan PMK Nomor

151/PMK.05/2011 dan PMK Nomor 188/PMK.07/2012. Penarikan dan penyaluran hibah pada

program ini menggunakan tata cara rekening khusus. Secara garis besar terdapat 3 tahapan

proses, yaitu:

1. Proses pembukaan dan pengisian initial deposit pada rekening khusus

2. Proses penyaluran dana hibah ke pemerintah daerah

3. Proses pengisian rekening khusus dari pemberi hibah

5.1. PROSES PEMBUKAAN DAN PENGISIAN INITIAL DEPOSIT PADA REKENING

KHUSUS

Langkah-langkah yang harus ditempuh pada tahap ini sebagaimana pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1. Langkah-langkah Pembukaan dan Pengisian Rekening Khusus

Penjelasan secara detail setiap langkah pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah

Kemenkeu menyampaikan copy Perjanjian hibah (Financing Agreement) antara Uni Eropa

dan Pemerintah Indonesia dan TA Letter Agreement antara ADB dan Pemerintah kepada

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

DJPU c.q Dit PH1. Penyampaian copy FA dan TA-LA ke DJPB cq. Dit PKN

DJPU cq. Dit PH2. Penyampaian effectiveness date ke Ditjen Dikdas, Dit Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Dit PKN.

Ditjen Dikdas 3. Penyampaian permintaan pembukaan Reksus; pengisian initial deposit; penerbitan Juklak tata cara pencairan dana hibah dan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada DJPB

DJPB4. Pembukaan Reksus di BI;, Permintaan pengisian initial deposit kepada ADB dan penerbitan Juklak

ADB5. Pengisian Dana Hibah di Reksus

AKTIVITAS PELAKSANA

Terkait

26

2. DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat keterangan effectiveness

date atas Perjanjian Hibah kepada:1) Ditjen Dikdas, Kemdikbud; 2) DJPU c.q. Direktorat

Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan 3) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

3. Berdasarkan penyampaian effectiveness date, Ditjen Dikdas menyampaikan kepada

DJPB: 1) permintaan pembukaan Reksus; 2) permintaan pengisian initial deposit; 3)

permintaan penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan dana hibah; dan 4) surat

pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

4. DJPB melakukan: 1) pembukaan Reksus pada Bank Indonesia, namun dalam rangka

percepatan pelaksanaan kegiatan. DJPB dapat mengajukan pembukaan reksus ke Bank

Indonesia berdasarkan Perjanjian hibah atau dokumen lainyang menetapkan bahwa tata

cara penarikan PHLN menggunakan mekanisme Reksus; 2) permintaan pengisian initial

deposit kepada ADB; dan 3) penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan PHLN.

5. Pengisian dana hibah dari ADB ke reksus sesuai dengan perjanjian antara ADB dan

pemerintah

5.2. PROSES PENYALURAN HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH

Penyaluran hibah program PKP-SPM DIKDAS dilaksanakan melalui tata cara Rekening

Khusus yaitu transfer dana dari Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan

pada Bank Indonesia Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana hibah

yang dapat dipulihkan saldonya (revolving) kepada RKUD sebagai penggantian dana atas

pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD. Jadi dalam Program PKP-SPM

ini, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui dalam Rencana Tahunan

dengan menggunakan dana pemerintah daerah terlebih dahulu. Setelah pada periode atau

sejumlah pengeluaran tertentu, pemerintah daerah dapat mengajukan pencairan penggantian

dana hibah kepada Kementerian Keuangan.

Mekanisme penggantian hibah pemerintah kabupaten/kota sebagaimana persetujuan dengan

ADB dapat dilakukan dengan 2 cara:

1. Mekanisme Statement of Expenditure/SOE

SOE adalah mekanisme pengajuan dana hibah dari kabupaten/kota ke pemerintah

sebagai pengganti pengeluaran kegiatan yang telah digunakan dari dana kas daerah

dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 300 juta(sekitar US$30,000). Nilai pengajuan

dapat berasal dari 1 atau lebih dari 1 kegiatan dalam sekali pengajuan dana pengganti.

27

Tahapan dan persyaratan pengajuan dana pengganti melalui cara SOE dijelaskan dalam

Gambar 5.2.

2. Mekanisme Full Documentation

Apabila pengajuan dana hibah melebihi Rp. 300 juta (sekitar US$30,000) maka pengajuan

dana pengganti menggunakan mekanisme full documentation. Persyaratan dan

mekanisme pengajuannya memerlukan dokumen pendukung lebih lengkap dibandingkan

dengan mekanisme SOE. Selain syarat-syarat seperti pada mekanisme SOE,

kabupaten/kota juga harus menyertakan bukti-bukti kuitansi pengeluaran yang valid dan

memerlukan proses pencairan yang lebih lama, karena memerlukan keterlibatan ADB

dalam proses persetujuan pencairan dana pengganti.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dan kecepatan penyaluran hibah pengganti

Dana Pendahuluan, dalam program ini direkomendasikan Pemda Kabupaten/Kota untuk

menggunakan mekanisme SOE. Meskipun demikian, Tim SPM Kabupaten/Kota tetap

diminta mengirimkan fotocopy/softcopy bukti-bukti pengeluaran sebagai dokumen

pendukung, sedangkan dokumen aslinya tetap disimpan di kabupaten/kota sebagai objek

audit.

Tahapan pengajuan untuk penarikan dana hibah sebagai pengganti Dana Pendahuluan

yang sudah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dengan mekanisme SOE

digambarkan pada Gambar 5.2.

28

Gambar 5.2. Tahapan Penyaluran Dana Hibah ke Pemerintah Daerah

Penjelasan detail setiap langkah pada Gambar 5.2 adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Dokumen Permohonan Penyaluran Hibah

Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tim Konsultan menyiapkan kelengkapan

dokumen yang akan digunakan untuk pengajuan pencairan hibah sebagai pengganti

Dana Pendahuluan yang terdiri dari:

a. Surat Permintaan Pencairan/Penggantian Dana dari Bupati/Walikota/Pejabat yang

diberi kuasa (Surat Kuasa dilampirkan) kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q.

Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kemenkeu sebagai KPA Hibah (Format

seperti dalam Lampiran 4)

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM (Format seperti dalam Lampiran

5)

c. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah

(BUD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJPK (Lampiran 6)

d. Copy rekening Koran RKUD (hanya dilakukan sekali pada saat pengajuan pertama

dana pengganti)

e. Copy DPA

Tim Kab/Kota1. Penyiapan Dokumen Permohonan Penyaluran Hibah

Tim Kab/Kota2. Pengiriman Surat Permohonan Verifikasi ke Kemdikbud

Kemdikbud3. Proses Verifikasi Dokumen

Kemdikbud4. Penerbitan Surat hasil verifikasi dan Penyerahan dokumen Hasil Verifikasi ke DJPK

KPA Hibah5. Penerbitan SPP dan Pengajuan SPM Reksus ke KPPN

KPPN6. Penerbitan SP2D Reksus

KPPN7. Penerbitan dan Penyampaian SPB-SP2D ke KPA Hibah

KPA Hibah8. Penyampaian daftar SPB ke BI

BI9. Pentransferan Dana Pengganti ke RKUD

AKTIVITAS PELAKSANA

Terkait

29

f. Copy Laporan Kemajuan (Lampiran 7)

g. Copy SP2D kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD yang akan diajukan

untuk pencairan hibah sebagai pengganti.

Penyiapan dokumen permohonan penyaluran hibah serta langkah-langkahnya akan diatur

dalam juknis tersendiri

2. Pengiriman Surat Permohonan Verifikasi

Bupati/Walikota/Pejabat yang diberi kuasa mengirim surat permohonan kepada Dirjen

Pendidikan Dasar c.q. Ketua Tim Teknis SPM (surat sebagaimana dalam Lampiran 8)

untuk memverifikasi Surat Permintaan Penyaluran Hibah beserta dokumen pendukungnya

yang telah disiapkan pada langkah 1.

3. Proses Verifikasi Dokumen

Tim Teknis SPM Pusat dengan bantuan Tim Konsultan Manajemen Pusat melakukan

verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Kabupaten/Kota.Jika Tim Teknis

SPMPusat masih menyatakan dokumen belum lengkap/belum memenuhi syarat, maka

Tim Teknis Kabupaten/Kota diminta untuk memperbaiki.Jika hasil verifikasi menyatakan

permohonan pencairan dana sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka Dirjen

Pendidikan Dasar Kemdikbud menerbitkan surat hasil verifikasi.

4. Penerbitan Surat Hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen ke DJPK

Kemdikbudmenerbitkan surat hasil verifikasi dan menyerahkan ke DJPK dengan dilampiri

Surat Permintaan Penyaluran Hibah beserta dokumen pendukungnya dari kabupaten/kota

kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Kemenkeu sebagai KPA Hibah (contoh surat sebagaimana pada Lampiran 9).

5. Pengajuan SPM Reksus dari KPA Hibah ke KPPN

Berdasarkan surat hasil verifikasi dari Kemdikbud dan dokumen dari kabupaten/kota, KPA

Hibah menyampaikan SPM Reksus dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

6. Penerbitan SP2D Reksus oleh Kepala KPPN

Kepala KPPN menerbitkan SP2D Reksus 3 rangkap, lembar pertama diserahkan kepada

BI, lembar kedua kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur

Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (sebagai KPA), lembar ketiga sebagai arsip.

7. Penerbitan dan Penyampaian SPB-SP2D

30

Kepala KPPN menerbitkan dan menyampaikan SPB-SP2D dan daftar SPB yang dilampiri

SP2D-Reksus kepada KPA

8. Penyampaian daftar SPB dari KPA ke Bank Indonesia

KPA menerbitkan dan menyampaikan daftar SPD dan WPR kepada Bank Indonesia

9. Pentransferan Dana Pengganti ke RKUD

Berdasarkan SPD dan WPR, BI melakukan transfer dana hibah ke Rekening Kas Umum

Daerah (RKUD).

5.3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS

Tim Teknis Tingkat Pusat harus secara aktif memantau status rekening khusus. Permohonan

pengisian reksus tidak harus menunggu sisa dana kosong, karena hal tersebut akan

mengganggu proses pembayaran dana yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Tahapan pengisian rekening khusus digambarkan pada Gambar 5.3

Gambar 5.3: Tahapan Pengisian Rekening Khusus

Penjelasan detail dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Salinan SPM dan SP2D Reksus

KPA Hibah menyampaikan salinan SPM dan SP2D-Reksus kepada Dirjen Dikdasr

Kemdikbud sebagai bahan penyusunan APD-Reksus.

2. Pengajuan SPP APD-Reksus

KPA Hibah1. Penyampaian Salinan SPM dan SP2D Reksus Ke Dirjen Dikdas

Ditjen Dikdas2. Pengajuan SPP APD-Reksus ke DJPB cq. Dit PKN

Dit PKN 3. Pengajuan APD-Reksus ke ADB tembusan ke DJPU

ADB4. Pentransferan Dana ke Rekening Khusus

AKTIVITAS PELAKSANA

Terkait

31

Dirjen Dikdas Kemdikbud mengajukan SPP APD-Reksus yang dilampiri dokumen yang

dipersyaratkan dalam perjanjian hibah kepada Dirjen Perbendaharaan cq. Direktur

Pengelolaan Kas Negara.

3. Pengajuan APD-Reksus

Berdasarkan SPP APD-Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

mengajukan APD-Reksus kepada ADB dengan melampirkan dokumen pendukung

sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian hibah, dengan tembusan kepada DJPU

c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Bank Indonesia.Ditjen Dikdas dan

DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data atas belanja

yang membebani Reksus.

4. Pentransferan Dana Dari ADB ke Rekening Khusus

Setelah semua persyaratan pengajuan APD-Reksus terpenuhi, ADB mentransfer dana ke

rekening khusus.

32

VI. PELAPORAN

Fungsi pelaporan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pengawasan

program.Laporan pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS dibuat secara berjenjang.

6.1. LAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan

Triwulan Pelaksanaan Kegiatan kepada Dirjen Perimbangan KeuanganKemenkeu

sebagaiKPA Hibah dan Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud sebagai penanggungjawab

program.

Jenis laporan yang harus dibuat dan dilaporkan antara lain: Laporan Triwulanan, Laporan

Tahunan dan Laporan Akhir:

Laporan Triwulanan pelaksanaan program terdiri atas:

a. Laporan Triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret

b. Laporan Triwulan II untuk periode1 April sampai dengan 30 Juni

c. Laporan Triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September

d. Laporan Triwulan IV untuk periode1 Oktober sampai 31 Desember

Laporan triwulanan harus diserahkan paling lambat 15 hari setelah akhir triwulan, Laporan

Tahunan paling lambat 10 hari setelah akhir tahun anggaran berakhir, sedangkan Laporan

Akhir diserahkan paling lambat 30 hari setelah bantuan hibah tahun ke-2 berakhir.

Format Laporan Triwulanan disusun dengan menggunakan format sebagaimana dalam

Lampiran PMK No 188/2012 (Format sebagaimana dalam Lampiran 10), sedangkan Laporan

Tahunan berisikan rekapitulasi kegiatan dan laporan keuangan selama 1 tahun anggaran

(Format sebagaimana dalam Lampiran 11). Namun demikian untuk keperluan evaluasi

pelaksanaan kegiatan baik aspek teknis maupun aspek keuangan, maka perlu adanya

dokumen pelaporan yang melaporkan kedua aspek tersebut. Oleh karena itu terkait

penyusunan dokumen pelaporan tersebut akan disusun Juknis tersendiri.

6.2. LAPORAN TINGKAT PUSAT

Berdasarkan Laporan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Tingkat Pusat dengan

bantuan Tim Konsultanmenyusun rekapitulasi Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan

Laporan Akhir program.

33

Ditjen Perimbangan Keuangan sebagai KPA Hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri

atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

34

BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan

penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS. Secara umum

tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa program telah sesuai rencana dan target

yang direncanakan.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Hasil pengukuran pencapaian SPM kabupaten/kota dan satuan pendidikan

2. Hasil analisis terhadap pengukuran SPM dan penggunaannya untuk penyusunan program

3. Pencapaian kegiatan sesuai rencana kegiatan

4. Permasalahan dan solusinya

5. Perkembangan dan dampak kegiatan

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan,

sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring

pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini

dilakukan dengan cara mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan

mendokumentasikan.

Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Teknis SPM Pusat, Tim Koordinasi dan

Monitoring Provinsi, dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan.

7.1. MONITORING OLEH TIM TEKNIS SPM TINGKAT PUSAT

1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau kinerja Tim Teknis Tingkat

Kabupaten/Kota dan penggunaan dana;

2. Responden terdiri dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Keuangan

Daerah;

3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan program, pada saat

pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan;

4. Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan dan rapat

koordinasi.

35

7.2. MONITORING OLEH TIM KOORDINASI DAN MONITORING PROVINSI

1. Monitoring ditujukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program PKP-SPM

DIKDAS di setiap kabupaten/kota;

2. Monitoring dapat dilakukan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan ke kabupaten/kota.

7.3. MONITORING OLEH TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Monitoring ditujukan untuk memantau kinerja sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM

dan dampak kegiatan;

2. Responden terdiri dari sekolah/madrasah dan murid dan/atau orangtua murid;

3. Monitoring dilaksanakan pada saat sebelum dan sesudah kegiatan program PK-SPM

dilaksanakan;

4. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah/Madrasah secara terintegrasi dengan

kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah/Madrasah;

5. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

6. Tim Teknis Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah/madrasah yang

kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring.

36

BAB VIII PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI

8.1. PENGAWASAN

Pengawasan Program PKP-SPM DIKDAS meliputi pengawasan melekat, pengawasan

fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada

bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah/madrasah.

Prioritas utama dalam program adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemda

Kabupaten/Kota.

2. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program oleh unsur

masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang pusat dan daerah. Apabila terdapat

indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program, agar segera dilaporkan kepada

instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

8.2. AUDIT INTERNAL

Pemeriksaan atas penggunaan hibah Program PKP-SPM DIKDAS yang diperoleh Kab/Kota

dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku

(pemeriksaan keuangan) serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan operasional yang

ditemukan selama proses pemeriksaan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Pihak

penerima hibah wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan

dan melaporkannya kepada Tim Pusat.

8.3. AUDIT EKSTERNAL

Pemeriksaan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) selaras dengan peraturan yang berlaku, atau oleh institusi lainnya yang ditugaskan oleh

ADB.Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikannya wajib ditindaklanjuti oleh

penerima hibah serta dilaporkan perkembangannya kepada Tim Pusat.

8.4. HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI

Hal yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi kepada sebuah kabupaten/kota adalah

antara lain sebagai berikut:

37

1. Tidak memberikan laporan untuk 1 laporan triwulanan, baik laporan keuangan, laporan

fisik, maupun laporan pertanggungjawaban;

2. Tidak melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan di dalam PPH

dan/atau PAP;

3. Melakukan praktek penyimpangan yang dapat merugikan Negara.

8.5. SANKSI

Sanksi yang dapat diberikan oleh Tim Pusat kepada Pemerintah kabupaten/kota dapat

berbentuk:

1. Pemberian surat peringatan;

2. Pemberhentian penerusan hibah;

3. Pemblokiran dana dan penghentian sebagian/seluruh bantuan, bilamana terbukti

pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh

keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

pap pkp-spm final

Documents