pedoman making pregnacy safer (mps)

7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)

1/39

PanduanPelaksanaan

StrategiMakingPregnancy Safer

(MPS) danChild Survival


2/39

2

Bab 1

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Milenium Analisis Situasi Implementasi Strategi MPS di Indonesia

Desentralisasi Tujuan Umum Tujuan Khusus

Sasaran Struktur Buku


3/39

3

Salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsatahun 2000 adalah adanya komitmen internasional untuk mencapai TujuanPembangunan Milenium (Millenium Development Goal/MDG) pada tahun2015 sebagai solusi dari ketergantungan antar negara dalam meningkatkankualitas hidup penduduk dunia. Ada 8 sasaran MDG (lihat kotak 1) dimana

sasaran keempat dan kelima terkait langsung dengan kesehatan ibu, bayibaru lahir, bayi dan anak balita.

Sebagai langkah antisipasi bagi pencapaian target MDG, DepartemenKesehatan melalui Perpres nomor 7 tahun 2005 telah menetapkan 3 dari 4target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitupenurunan angka kematian bayi dari 35 menjadi 26/1000 kelahiran hidup danangka kematian ibu dari 307 menjadi 226/100.000 kelahiran hidup pada tahun2009. Target Nasional yang terkait dengan 2 sasaran MDG adalah denganmenurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBAL) sebesar 2/3dari angka tahun 1990 (68 dan 97 per 1000 kelahiran hidup) menjadi 32 dan

32 per 1000 kelahiran hidup dan menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar !dari Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 1990 (450 per 100.000 kelahiranhidup) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Target MDG dikategorikan sangat ambisius tetapi bukan berarti tidak mungkindicapai apabila mobilisasi dan relokasi sumberdaya, baik nasional maupunInternasional dapat dilakukan secara optimal. Keberhasilan pencapaian target

tersebut, juga sangat tergantung dari adanya kebijakan dan dukungan politisyang dapat mendukung upaya-upaya pencegahan kematian Ibu, bayi barulahir, bayi dan anak balita.

Analisis Situasi Implementasi Strategi MPS di Indonesia

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistempelayanan dan status kesehatan tetapi Survey Kesehatan dan DemografiIndonesia tahun 2002/2003 tidak menunjukkan penurunan AKI, AKB danAKBAL secara bermakna. Pada tahun 2000, WHO mengenalkan programMaking Pregnancy Safer (MPS) sebagai upaya untuk percepatan penurunan

AKI. Tanggal 12 Oktober 2000, Presiden Republik Indonesia yang didampingioleh Direktur Jenderal WHO, mencanangkan program MPS yang akan lebih

Tujuan Pembangunan Milenium1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan4. Menurunkan angka kematian anak5. Meningkatkan kesehatan ibu6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan


4/39

4

difokuskan pada peningkatan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayananbagi ibu hamil, bersalin dan nifas.

Strategi MPS ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan rakyatIndonesia yang akan ditunjukkan melalui penurunan angka kematian ibu, bayi

baru lahir, bayi dan anak balita. Peningkatan status kesehatan tersebut dapatdicapai melalui upaya-upaya pembenahan metoda perencanaan danimplementasi strategi MPS di dalam program kesehatan. Untuk mendukunghal tersebut maka Departemen Kesehatan RI telah menerbitkan bukuRencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer di Indonesia 2001-2010.

Enam tahun setelah pencanangan program dan pemberdayaan stafkesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakanstrategi MPS, ternyata belum juga memberi dampak perbaikan seperti yangdiharapkan. Perencanaan tanpa data yang akurat atau sesuai dengan

masalah yang ada dan pilihan intervensi yang belum teruji efektifitasnyaterlihat pada rencana kerja kesehatan di hampir semua daerah. Kondisiseperti ini diakibatkan oleh kurang dipahaminya strategi dan metodaperencanaan MPS oleh pengelola program Kesehatan Ibu, bayi baru lahir,bayi dan anak balita di daerah. Demikian pula dengan pemahaman pengelolaprogram kesehatan anak di daerah akan strategi kelangsungan hidup anak.

Berdasarkan SDKI, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematianibu dari 390/100.000KH (1992) menjadi 334/100.000KH (1997), selanjutnyaturun menjadi 307/100.000KH (2002) dan pada tahun 2007 menjadi228/100.000KH.

Penyebab kematian Ibu di Indonesia menurut SKRT 2001 adalah perdarahan(30%), eklampsia (25%), infeksi (12%), komplikasi masa nifas (8%), partuslama/macet (5%), abortus (5%) dan penyebab lain (12%).

Demikian juga, dengan angka kematian bayi dari 68/1.000 kelahiran hidup padatahun 1992 menjadi 35/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002. Namun terjadikesenjangan yang sangat besar antar provinsi. AKB tertinggi terjadi diprovinsi Gorontalo (77) dan terendah di provinsi Bali (14). Kesenjangan AKByang besar juga terlihat pada perbedaan tingkat pendidikan, tempat tinggal

(pedesaan dan perkotaan) serta tingkat kesejahteraan. Sebagian besar (57%)kematian bayi terjadi dalam periode neonatal (SDKI 2002-2003). Berbedadengan AKB, penurunan kematian neonatal terjadi sangat lambat dari 29tahun 1992 menjadi 20 pada 2002. Berdasarkan data tersebut, penurunankematian neonatal perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalammenurunkan AKB secara keseluruhan.

Penurunan angka kematian balita (AKBAL) sudah cukup tajam yaitu dari79/1.000 kelahiran hidup (SDKI 1988-1992) menjadi 46/1.000 kelahiran hiduptahun 2002. Seperti halnya AKB, terdapat perbedaan AKBAL yang cukupbesar antar provinsi. Berdasarkan SDKI 2002-2003, AKBAL tertinggi di

provinsi Nusa Tenggara Barat (103) dan terendah di provinsi Bali (19).


5/39

5

Berdasarkan SKRT 2001, penyebab utama kematian neonatal di Indonesiaadalah komplikasi BBLR (29 %), asfiksia (27%), tetanus neonatorum (10%)dan masalah gangguan pemberian ASI (10%). Sedangkan penyebab utamakematian bayi adalah gangguan perinatal (36%), infeksi saluran nafas (28%)dan diare (9%) dan penyebab utama kematian balita adalah penyakit saluran

nafas (23%), diare (13%), penyakit syaraf termasuk meningitis dan ensefalitis(12%) dan tifus (11%). Sepertiga dari AKBAL sangat terkait dengan keadaangizi kurang.

Masih tingginya AKI, AKB dan AKBAL menunjukkan rendahnya statuskesehatan ibu, bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya akses dankualitas pelayanan kesehatan, rendahnya pengetahuan ibu dan keluargadalam pengenalan tanda bahaya dan perawatan bayi baru lahir, bayi danbalita sakit, perilaku yang belum mendukung hidup bersih dan sehat sepertimencuci tangan dengan sabun serta pola pemberian makan yang salah.Pemberian ASI eksklusif juga masih sangat rendah. Berdasarkan data

Susenas, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan adalah 18,1% tahun 2005dan 21,2% tahun 2006.

Cakupan imunisasi campak secara nasional menunjukkan angka yang cukuptinggi, tapi juga terdapat perbedaaan yang sangat besar antar provinsidimana provinsi DI Yogyakarta dengan cakupan tertinggi (91,1%) danterendah provinsi Banten (44%).

Hasil evaluasi program Kesehatan Ibu dan anak di berbagai daerahmenunjukkan perlu adanya pedoman pelaksanaan Strategi MPS untukpenguatan pemahaman dan operasionalisasi Strategi MPS dan Child survivalbagi pimpinan dan pengelola program KIA di tingkat pusat maupun daerah.Untuk tujuan tersebut maka Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakatmenyusun Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival.

Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenanganyang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program.Konsekuensi logisnya, pedoman pelaksanaan Strategi MPS dan Childsurvival akan lebih diutamakan untuk pemerintah kabupaten/kota. Otonomijuga menuntut peningkatan kemampuan pengelolaan program pembangunandi tingkat kabupaten/kota. Dalam implementasi program, daerahbertanggung-jawab untuk mencapai target yang ditentukan dan disesuaikandengan sumberdaya yang tersedia, serta mengacu pada standar nasionalyang telah ditetapkan. Strategi, Luaran dan Kegiatan MPS dan Child survivaladalah acuan bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan programperbaikan status Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita di daerah.

Tujuan Umum

Buku Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival merupakanacuan bagi pimpinan dan pengelola program KIBBLA untuk menyusun dan


6/39

6

menerapkan empat strategi utama MPS dan startegi kelangsungan hidupanak secara efektif dengan menggunakan pendekatan koordinatif, integratifdan komprehensif bagi perbaikan dan peningkatan derajat KIBBLA

Tujuan Khusus

Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival diharapkan dapatmenjadi pedoman operasional bagi pimpinan dan pengelola KIBBLA agarmampu mengimplementasikan strategi MPS dan strategi kelangsungan hidupanak dalam: Perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian masalah kesehatan ibu

dan bayi baru lahir, bayi dan anak balita berdasarkan prioritasmasalah, efektifitas dan efisiensi sumberdaya yang tersedia,keterpaduan dan kemitraan lintas program dan sektor.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi barulahir,bayi dan anak balita.

Penguatan peran dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer danRumah Sakit dalam memberikan pelayanan secara adekuat dalamupaya menurunkan jumlah kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir,bayi dan anak balita

Perbaikan kinerja tenaga kesehatan melalui pelatihan klinik yangberdasarkan kompetensi dan mengacu pada pencapaian kualifikasidan penerapan praktik terbaik di institusi pelayanan kesehatan

Perbaikan kinerja lembaga pendidikan tenaga kesehatan dalammenghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan handal

Advokasi bagi lembaga pemerintah, badan legislatif dan pemegangotoritas bidang kesehatan (pusat dan daerah) untuk mendukung

program KIA, alokasi sumberdaya, dan menjamin kualitas pelayanankesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Mobilisasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga dan budaya hidupsehat, pemanfaatan fasilitas kesehatan, berperan-serta dalampenyediaan dan kualitas pelayanan kesehatan

Menggalang kemitraan dengan pengampu (stakeholders) dan mitrastrategis dalam pengkayaan sumberdaya dan melaksanakan programKIA yang efektif

Berbagai panduan, instrumen, standard dan modul pelatihan telahdikembangkan sehubungan dengan intervensi untuk mendukung tercapainyatujuan strategi MPS. Berikut adalah deskripsi singkat masing-masingintervensi MPS, sedangkan rangkumannya dapat dilihat pada lampiran 3,halaman 111.

Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child SurvivalAdalah Panduan operasional bagi Perencana dan Pelaksana programdi Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan mengimplementasikanstrategi MPS dan child survival. Dalam panduan ini juga diuraikankegiatan-kegiatan yang dirancang untuk membantu upaya percepatanpenurunan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.


7/39

7

Pedoman DTPS KIBBLAAdalah Panduan untuk penyusunan rencana kegiatan KIBBLA melaluipendekatan tim perencanaan kabupaten Suatu Proses PemecahanMasalah. Pendekatan ini akan sangat membantu pengelola programdi Kabupaten yang bertanggung jawab untuk KIBBLA untuk dapat

memecahkan masalah di Kabupaten dalam menurunkan AKI, AKB danAKBAL

Pedoman Pelatihan APNAdalah Panduan pelatihan yang berisikan panduan pelatihanstandarisasi persalinan normal bagi petugas kesehatan yangmembantu persalinan normal di berbagai tingkatan.

Pedoman PPGDONAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasiPertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal bagi

petugas kesehatan.

Pedoman Pelatihan PONEDAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi PelayananObstetri dan Neonatal Emergensi Dasar bagi petugas kesehatan.

Pedoman Pelatihan PONEKAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi PelayananObstetri dan Neonatal Emergensi komprehensif

Manajemen Asfiksia Bayi Baru LahirAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi ManajemenAsfiksia Bayi Baru Lahir bagi bidan.

Manajemen BBLRAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi ManajemenBayi Berat Lahir Rendah untuk Bidan di Desa

Pedoman Teknis pemberian Injeksi Vitamin K1 Profilaksis padaBayi Baru LahirAdalah Panduan pemberian Injeksi Vitamin K1 Profilaksis pada Bayi

Baru Lahir bagi tenaga kesehatan

Kualifikasi dan AkreditasiAdalah Panduan pelatihan dan pelaksanaan kualifikasi petugas danakreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pedoman MTBSAdalah merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksanabalita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanankesehatan dasar yang meliputi upaya pengobatan terhadap penyakit:pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan

upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit meliputiimunisasi, pemberian Vitamin A dan konseling pemberian makan.


8/39

8

Buku KIAAdalah Buku kesehatan ibu dan anak yang berisi catatan kesehatanibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anakbalita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawatkesehatan ibu dan anak.

Paket Penyeliaan FasilitatifAdalah Panduan pelatihan dan pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif yangdilakukan oleh Pengelola KIA, Bidan Koordinator pengelola KIAPuskesmas Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator Puskesmas diKabupaten terhadap Bidan di Desa., Bidan Praktek swasta, BPS,Bidan Pustu, Bidan Puskesmas Keluarahan.

Pedoman KPPAdalah Panduan Pelatihan bagi petugas Dinkes Kabupaten untukmeningkatkan kapasitas komunikasi perubahan perilaku.

Pedoman Praktis P4KAdalah Panduan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan P4K

Pedoman AdvokasiAdalah Panduan pelatihan advokasi bagi tim advokasi Kabupaten

Petunjuk Pelaksanaan Dana DekonAdalah Panduan bagi pelaksana program KIA di Kabupaten untukmelaksanakan dana dekon sesuai dengan peraturan yang ada

Pedoman Bidan DelimaAdalah Panduan manajemen dan petunjuk teknis pelaksanaanprogram Bidan Delima yang dilengkapi dengan instrumen PraKualifikasi, Kajian Mandiri, Validasi dan panduan fasilitator

Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar Berbasis HAM danKeadilan Gender:Adalah pedoman pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi barulahir dalam upaya mempercepat penurunan angka kesakitan dankematian ibu dan bayi baru lahir.

Pedoman PWS KIAAdalah panduan manajemen program KIA untuk memantau cakupanpelayanan KIA di suatu wilayah secara terus menerus, untuk tindaklanjut yang cepat dan tepat terhadap wilayah kerja yang cakupanpelayanan KIA-nya masih rendah.

Pedoman AMPAdalah Pedoman untuk menelusuri sebab kesakitan dan kematiandengan tujuan untuk mencegah kesakitan dan kematian di masa yangakan datang.


9/39

9

Buku pedoman pelaksanaan MPS dan Child Survival merupakan referensiyang harus dipergunakan bersama dengan paket program, modul atauinstrumen terkait lainnya, seperti yang tertera di atas.

Sasaran

Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival ditujukan bagi para:pimpinan, perencana, pengelola dan pelaksana program kesehatan ibu, bayibaru lahir, bayi dan anak balita untuk menyusun perencanaan, implementasi,pemantauan dan evaluasi program ditingkat Nasional, Propinsi, kabupaten /Kota hingga Kecamatan.

Struktur Buku

Pedoman ini disajikan dalam 6 bab dan pengantar. Bagianpengantar menjelaskan latar belakang dan perlunya strategi MakingPregnancy Safe danChild Survival diimplementasikan dengan tepat dan juga

menjelaskan penggunaan buku panduan strategi MPS dan child survival padasaat proses perencanaan, implementasi, monitoring dan implementasiprogram KIBBLA.

Bab 1Menjelaskan tentang keterkaitan dari upaya penurunan kematian ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan Perpres No 7 tahun 2005 danMDG goals 4 dan goals 5, analisa situasi dan tujuan dari pedoman

Bab 2 Strategi Making Pregancy Safer dan Child Survival, menguraikan 4strategi utama MPS, 3 pesan kunci dan prinsip dasar yang perlu dipahamidalam strategi MPS serta strategi untuk kelangsungan hidup anak bagi

pengampu utama (stakeholder) di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten danKecamatan dalam implementasi program strategi MPS dan Child Survival.

Bab 3. Tiga komponen utama program KIBBLA menjelaskan tentangmanajemen program, rencana kerja, advokasi dan persiapan pelaksanaan,penyiapan pelayanan kesehatan berkualitas, model sistem pelayananterpadu, pengembangan ketrampilan dan mobilisasi masyarakat.

Bab 4. Aplikasi Strategi MPS dan Child Survival, menjelaskan tentangimplementasi, pemantauan dan evaluasi

Bab 5. Luaran dan Kegiatan MPS dan Child Survival, menjelaskan tentangmeningkatkan akses dan cakupan pelayanan, kemitraan, pemberdayaanwanita dan keluarga serta mendorong keterlibatan masyarakat.

Bab 6. Penutup membahas tentang pencapaian MDG dan programpendukung implementasi MPS dan Child Survival.


10/39

10

Bab 2

StrategiMaking Pregnancy Saferdan Child Survival

Strategi Utama dan Pesan Kunci MPS dan Child Survival Kelompok sasaran strategi MPS dan Child Survival

Target MPS dan Child Survival Prinsip Dasar Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival


11/39

11

Kematian Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita tidak hanyadisebabkan oleh masalah kesehatan. Selain faktor sosio-budaya danpolitik, juga terkait dengan tingkat pendidikan dan kemampuanmasyarakat. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kematian danmengurangi angka kesakitan maka perlu dilakukan pendekatan secaralengkap terhadap pengguna, penyedia dan manajemen pelayanankesehatan.

Kemampuan melakukan analisa penyebab langsung dan faktor-faktoryang berpengaruh terhadap kesakitan dan kematian sehingga dapatdigunakan untuk upaya penyusunan rencana, pemilihan intervensi,pengalokasian sumberdaya, pelaksanaan dan evaluasi programkesehatan bagi penyelamatan dan perbaikan derajat kesehatan Ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara akurat, efektif dan efisien.

Berbagai upaya telah dijalankan untuk memperbaiki derajat kesehatanIbu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Sebagai contoh, Rumah SakitSayang Ibu dan Bayi, Program Safe Motherhood, Life Saving Skills,Integrated Management of Pregnancy and Childbirth, dan IntegratedManagement of Child Ilness, namun ternyata belum memberikandampak seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaanupaya tersebut melalui pendekatan yang kurang terpadu. Dipilihnyastrategi MPS dan Child Survival (kelangsungan hidup anak) olehpemerintah karena strategi ini mengutamakan keterjangkauan dankualitas pelayanan, kemitraan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat yang diperlukan untuk mencapai Indonesia Sehat 2010.

1. Strategi Utama dan Pesan Kunci MPS dan Child SurvivalProgram Making Pregnancy Safer (MPS) atau Kehamilan yangLebih Aman (KLA) adalah penajaman dari program SafeMotherhood. Program MPS dan Child Survival dijabarkan ke dalam4 strategi utama yaitu:

(1) Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang berkualitasberdasarkan bukti ilmiah

(2) Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintasprogram, lintas sektor dan mitra lainnya dalam melakukanadvokasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersediaserta memantapkan koordinasi perencanaan kegiatan MPSdan Child Survival

(3) Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui

kegiatan peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilakuyang menunjang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan


12/39

12

Strategi MPS di atas dijalankan dengan landasan tiga pesan kunciberikut:

(1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,

(2) Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapatpelayanan yang adekuat,

(3) Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadappencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan

penanganan komplikasi keguguran.

Sedangkan pesan kunci untuk Child Survival adalah :

(1) Setiap bayi dan balita memperoleh pelayanan kesehatandasar paripurna

(2) Setiap bayi dan balita sakit ditangani secara adekwat

(3) Setiap bayi dan balita tumbuh dan berkembang secaraoptimal

Keberhasilan upaya penurunan angka kesakitan/kematian danperbaikan status kesehatan kelompok risiko tinggi melaluiProgram MPS dan Child Survival sangat ditentukan olehketerpaduan, rasa memiliki dan tanggung-jawab bersama,kordinasi lintas program dan sektor serta partisipasi masyarakat(diagram 1).

Diagram 1: Komponen dan Alur Penyelamatan Ibu, bayi lahir, bayi dan anakbalita

anak balita serta pemanfaatan pelayanan kesehatan yangtersedia.

(4) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan danpemanfaatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi

dan anak balita.

Hak AzaziManusia

PemberdayaanPerempuan

SektorKesehatan

Pendidikan StatusSosio-ekonomi

!"#$ &'()$*)''+

Strategi

Kerjasama LP/LS,Swasta & Masyarakat Pemberdayaan

Pemberdayaanwanita &

Cakupan & kualitas

Tiga Pesan Kunci:1. Persalinan bersih dan aman oleh tenaga terlatih

2. Penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan secara adekuat3. Setiap kehamilan harus diinginkan dan tersedianya akses bagi

penanganan komplikasi abortus tidak aman

#


13/39

13

Alur dan komponen yang terkait langsung dengan sektorkesehatan bagi upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatanIbu dibuat dengan garis tebal dan kotak berlatar belakang gelappada diagram 1. Pada bagian tersebut, sektor kesehatan memilikiperan utama. Peran tersebut akan membawa hasil yang optimalapabila didukung oleh komponen lainnya (lihat diagram 2). Untukhasil yang maksimal, selain komponen strategi, juga diperlukankontribusi dari sektor pendukung program lainnya yaitu hak azazimanusia, pemberdayaan perempuan, pendidikan dan status sosio-ekonomi masyarakat.

Diagram 2. Strategi MPS dan Child Survival dan pendekatanintegratif, kordinatif dan komprehensif

Karena alur tebal melintas di tiga pesan kunci MPS maka haltersebut diartikan sebagai tugas dan tanggung-jawab sektorkesehatan (supply side) seperti Departemen Kesehatan, DinasKesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes dan OrganisasiProfesi Kesehatan.

Tetapi pada diagram 2 jelas terlihat bahwa cakupan dan kualitaspelayanan kesehatan (kotak 1) tidak akan berjalan baik tanpadukungan komponen di dalam kotak 2 (management side), 3 dan 4(demand side). Pihak swasta di dalam komponen 2 strategiternyata juga menjadi mitra pemerintah bagi akses dan kualitaspelayanan. Dengan demikian, selain bagian dari manajemen,komponen ini dapat digolongkan sebagai penyedia pelayanan.Sedangkan Komponen 4 selain sebagai pengguna pelayanan, jugamasyarakat dapat dimobilisasi untuk menyediakan pelayanankesehatan bagi masyarakat itu sendiri.

Strategi

Kerjasama lintas

program, sektor danswasta

PemberdayaanMasyarakat

PemberdayaanKeluarga

Cakupan & kualitas

pelayanan kesehatan

2 3 41


14/39

14

Data juga menunjukkan bahwa lingkungan dan perilaku hidupsehat merupakan komponen penting untuk keberhasilan programkesehatan ibu, dan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.Keberhasilan pelaksanaan strategi MPS dan Child Survival sangattergantung pendekatan integratif, koordinatif dan komprehensif.

2. Kelompok Sasaran Strategi MPS dan Child SurvivalStrategi MPS lebih terfokus pada perencanaan persalinan danpenanganan komplikasi ibu dan Bayi Baru Lahir. Fokus kelompoksasaran strategi ini tidak mengikut-sertakan kelompok risiko tinggilainnya yaitu anak berusia dibawah lima tahun (Balita) yang jugaperlu diperhatikan.

Istilah kehamilan dalam strategi MPS hendaknya diartikan sebagaikualitas, bukan periode sehingga kelompok sasaran akan dimulaidari sebelum hamil, selama hamil, persalinan hingga keluaran darikehamilan yaitu anak, baik dari tahap bayi, Balita hingga remaja.Pada lokakarya MPS di Makassar bulan November 2006, DirektoratBina Kesehatan Ibu dan Bina Kesehatan Anak telah menyepakatibahwa untuk koordinasi antar program maka cakupan strategiMPS untuk kesehatan anak diperluas hingga Balita.

3. Target Program MPS dan Child SurvivalTarget program MPS yang telah ditetapkan oleh pemerintah untukdicapai pada tahun 2010 dan akan diukur dari indikator kesehatanadalah:

Menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) menjadi 125/100.000kelahiran hidup

Menurunkan AKN (Angka Kematian BBL) menjadi 15/1000kelahiran hidup

Menurunkan AKB (Angka Kematian Bayi) menjadi 25/1000

kelahiran hidup Menurunkan jumlah anemia zat besi pada ibu hamil menjadi 20% Menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dari 17,1%

menjadi 11%.

4. Prinsip Dasar Pelaksanaan Strategi MPS

Mengacu pada Rencana Pembanguan Kesehatan MenujuIndonesia Sehat 2010

Mencakup semua jenjang dan menguatkan fungsi sistempelayanan kesehatan

Memperhatikan sistem desentralisasi, kemitraan lintas programdan sektor, regulasi, perimbangan dan keadilan alokasi anggaran


15/39

15

Menerapkan intervensi berdasar bukti dan efektif Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu-bayi

baru lahir Menggunakan pendekatan yang berorientasi pada ibu sebagai

sasaran pelayanan Menggunakan konsep kemitraan, melibatkan pihak swasta dan

masyarakat Menerapkan pendekatan partisipatif, koordinatif, integratif dan

komprehensif Memfasilitasi pertumbuhan inisiatif dan kegiatan lokal untuk

memberdayakan masyarakat dalam mengenali dan mencarisolusi masalah

Berupaya mempromosikan keadilan dalam alokasi sumberdayauntuk menjamin pelayanan kesehatan dapat dijangkau olehpenduduk yang kurang mampu

Mempertimbangkan situasi dan prioritas masalah, kebutuhan dankemampuan sumberdaya setempat dalam perencanaan danpelaksanaan program

Menjamin agar Bidan di Desa meningkatkan kerjasama denganDukun bayi untuk memberikan dukungan pelayanan

Memberikan dukungan, penyeliaan fasilitatif, dan evaluasikonstruktif bagi peningkatan upaya dan hasil pelaksanaanstrategi MPS


16/39

Diagram 3: Tiga Komponen Utama dalam kegiatan KIBBLAdan Hubungannya dengan Visi dan Target,Kebijakan dan Strategi MPS

Akses dan Kualitas Pelayanan(Supply)

ANC

Salin Nakes Nifas

Komplikasi

KB

MPR-MPS

Fokus Penanganan Kesehatan Ibu, BBL dan Balita

KESEHATAN

I

BU

KEBIJAKAN

Peran Serta Masyarakat

3Pesan Kunci MPS1. Persalinan Nakes Terampil2. Tatalaksana Gawatdarurat

secara Adekuat3. Mencegah KTD dan

Penyediaan APK

4

STRATEGI

UTAMA

(Demand) Buku KIA

Desa Siaga

P4K

MPR-MPS

KUANTITASdan

KUALITAS

Management

Target Progr Kes

K1K4LinakesKf (K Nifas)

Penanganan Komp

Unmet Need

KB (Pascapersalin

CPRAKI


17/39

17

Tiga Komponen UtamaKegiatan KIBBLA

Manajemen Program Kesehatan Rencana Kerja berdasarkan Strategi MPS

Penyiapan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Peran Serta Mobilisasi dan Masyarakat

Bab 3


18/39

18

Strategi MPS menjelaskan cara dan misi untuk mencapai apa yangdiinginkan. Sedangkan District Team Problem Solving (DTPS)merupakan metoda untuk menyusun rencana kerja dan upaya mencapaivisi tersebut. Yang juga tak kalah pentingnya adalah kegiatan advokasiMPS yang dilakukan sejak tahap orientasi hingga penetapan angaran

sehingga Kegiatan KIBBLA dipahami dan didukung sepenuhnya olehpara pembuatan keputusan dan penentu alokasi anggaran.

Strategi MPS menjelaskan cara dan upaya atau kegiatan yang akandilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimana harus adapelaku yang akan melaksanakan cara tersebut dan sasaran yang akanmemperoleh manfaat.

Diagram 3 pada Bab 2 halaman 15, memaparkan hubungan dan interaksidiantara komponen utama yang berlandaskan Tiga Pesan Kunci MPS.Dengan demikian, strategi MPS untuk mewujudkan Indonesia Sehat

2010, dapat membawa hasil seperti yang diharapkan apabila TigaKomponen Utama Kegiatan KIBBLA telah ada secara utuh dan siapberfungsi.

Tiga Komponen Utama Kegiatan KIBBLA yang terkait dengan StrategiMPS :

(1) Manajemen program kesehatan (management)(2) Tenaga terampil dan fasilitas kesehatan yang berkualitas

(supply)(3) Mobilisasi masyarakat (demand)

Diagram 4: Interaksi dan koordinasi Tiga Komponen Utama KIBBLA

Lingkaran besar menunjukkan ruang lingkup, cakupan dan sumberdayamasing-masing komponen. Sedangkan bidang yang tumpang-tindih(overlapping) menunjukkan area kontribusi dan ketergantungan(dependency) antar elemen dan pusat dari ketiga lingkaran yaitu areakoordinasi antar komponen.Strategi MPS merupakan acuan bagi sistem manajemen kesehatanuntuk mengatur pelaksanaan program dan upaya kesehatan sertapemanfaatan pelayanan kesehatan dengan sumber daya yang tersedia.

1. MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN

Pengguna Pemberi

Manajemen#$%&'$($ '$ )*+ ,--%'. /0.+


19/39

19

Depatemen Kesehatan merupakan penanggung jawab dan pengelolaprogram kesehatan di tingkat pusat yang mengatur dan mengelola programkesehatan nasional. Sedangkan khusus untuk Kegiatan KIBBLA, DirektoratBina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak, memegang perankunci bagi pelaksanaan dan keberhasilan program.

Sesuai dengan pendekatan integratif, kordinatif dan komprehensif makadirektorat ini bekerjasama dengan program dan sektor terkait lainnya.Departemen Kesehatan RI juga telah membentuk Kelompok Kerja MPS diberbagai jenjang sistem administrasi pemerintahan yang kemudian akanmembentuk Tim Terpadu MPS sebagai pelaksana fungsi manajemen MPS ditingkat pusat dan daerah seperti yang ditampilkan di dalam tabel berikut.

Tabel 1 : Tim Terpadu MPS & Child Survival

Tingkat Instansi

Pusat Departemen Kesehatan RI

Direktorat Jenderal di lingkungan Depkes Biro Perencanaan dan Anggaran Kelompok Kerja Nasional MPS & Child Survival Kelompok Kerja Teknis MPS & Child Survival Diklat

BKKBNDepdagriDitjen PMDBappenasKementerian Pemberdayaan PerempuanRumah Sakit Umum Pusat NasionalOrganisasi dan Kolegium Profesi KesehatanKonsosium Kesehatan NasionalJaringan Nasional Pelatihan Klinik KesehatanReproduksiBadan Kesehatan DuniaInternational Coperative and Donor Agencies

Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi: Pengelola Kegiatan KIBBLA Yankes Promkes P2M Gizi Bagian Perencanaan/Sunram Yanfar Surveilens

Rumah Sakit Provinsi : UPF Departemen Kebidanan & Kandungan UPF Departemen Kesehatan Anak Instalasi Gawat Darurat UTD Rumah Sakit/Bank darah

Dinas/Badan KependudukanFakultas Kedokteran (bila ada)/Lembaga Pendidikan

KesehatanPusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS)


20/39

20

Tingkat Instansi

Organisasi Profesi Kesehatan di Provinsi (POGI,IDAI, IBI, PPNI)Organisasi Pemberdayaan Perempuan/KeluargaLembaga Kesehatan Internasional/Cooperative and

Donor AgencyBappeda Provinsi, PMDLSM KesehatanMitra strategis setempat yang diperlukan

Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota : Pengelola Kegiatan KIBBLA Yankes Promkes P2M Gizi Bagian Perencanaan/Sunram

Yanfar Surveilens

Rumah Sakit Kabupaten : Unit Pelayanan Kebidanan & Kandungan Unit Pelayanan Kesehatan Anak Instalasi Gawat Darurat UTD Rumah Sakit/Bank darah

Dinas/Badan KependudukanOrganisasi Profesi Kesehatan di KabupatenInstitusi Pelatihan Klinik tingkat KabupatenBappeda Kabupaten/Kota, PMDLSM KesehatanMitra strategis setempat yang diperlukan

Kecamatan Puskesmas Pimpinan Puskesmas Pelaksana Pelayanan KIA

Camat dan Kepala DesaLSM Kesehatan/Komisi KesehatanFasilitator atau kader kesehatanTokoh Masyarakat

Pada era pra-desentralisasi, Departemen Kesehatan Republik Indonesiamerupakan pusat manajemen organisasi dan sistem kesehatan, sedangkanKantor Wilayah adalah perwakilan pusat di daerah yang berkoordinasidengan Dinas Kesehatan.

Sedangkan pada era desentralisasi, Departemen Kesehatan mengatur sistemdan program kesehatan secara nasional dan Dinas Kesehatan menjalankanfungsi manajerial di tingkat provinsi dan kabupaten. Proses manajerial unit-unit fungsional pelayanan kesehatan dilaksanakan pada tingkat fasilitaskesehatan seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, PuskesmasPembantu hingga ke unit-unit pelayanan kesehatan di tingkat komunitas ataumasyarakat.


21/39

21

1.1. Manajemen Tingkat Pusat

Pengaturan dan pelaksanaan otoritas Direktorat Jenderal Bina KesehatanMasyarakat dan Direktorat Jenderal terkait dalam mengelola KegiatanKIBBLA dilaksanakan sebagai berikut:

Menetapkan strategi MPS sebagai strategi untuk meningkatkan akses dankualitas pelayanan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Merekomendasikan jalan menuju keselamatan (pathway to survival) danpaket terpadu intervensi berdasarkan bukti (evidence-based interventionintegrated package) sebagai acuan dalam menentukan jenis dan prioritaskegiatan

Menyusun menu-menu dan komponen pendukung penanggulanganmasalah KIBBLA

Menetapkan pendekatan District Team Problem Solving sebagai metode

acuan untuk perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan strategiMPS Mendeskripsikan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan strategi

MPS Menjalin kemitraan lintas program dan sektor Menggalang keterpaduan (integration), koordinasi (coordination) dan

kelengkapan (comprehensiveness) dengan semua pengampu(stakeholders) dalam pelaksanaan strategi MPS di berbagai jenjang yangada di dalam sistem pelayanan kesehatan

Menentukan goal, standar dan mekanisme untuk mencapai tujuanprogram MPS yaitu penyelematan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita

yang akan ditunjukkan dengan pencegahan kesakitan dan kematiankelompok rentan risiko tersebut diatas dengan mengacu pada StandarPelayanan Minimal dan Indeks Pembangunan Manusia

Mengupayakan ketersediaan sumberdaya dan dana, termasuk advokasike badan legislatif dan eksekutif di berbagai jenjang sistem pemerintahandalam upaya pengalokasian sumberdaya dan dana bagi pelaksanaanstrategi MPS di masing-masing daerah (provinsi, kabupaten dan kota)

Memberikan bantuan teknis bagi provinsi, kabupaten dan kota dalammembuat rencana upaya perbaikan akses dan kualitas pelayanankesehatan ibu dan bayi

Diseminasi evaluasi hasil pelaksanaan dan perbaikan pelaksanaan

strategi MPS Mengembangkan dan menyusun sistem pemantauan, penyeliaan atau

bimbingan dan evaluasi pelaksanaan pembuatan rencana danpelaksanaan strategi MPS

1.2. Manajemen Tingkat Provinsi

Untuk manajemen Kegiatan KIBBLA di tingkat provinsi dan kabupaten,lakukan langkah-langkah seperti yang diuraikan dibawah ini: Pastikan keberadaan dan kesiapan Kelompok Kerja atau Tim Terpadu

MPS sebagai pengelola Kegiatan KIBBLA

Lakukan orientasi dan diseminasi MPS bagi para pembuat keputusanbahwa strategi MPS bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas


22/39

22

pelayanan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu, bayi barulahir, bayi dan anak balita melalui kemitraan antar program, sektor danmasyarakat

Mengaplikasikan jalan menuju keselamatan (pathway to survival) danpaket terpadu intervensi berdasarkan bukti (evidence-based intervention

integrated package) sebagai acuan dalam menentukan jenis dan prioritaskegiatan

Menterjemahkan menu-menu dan komponen pendukungnya ke dalamrencana pelaksanaan strategi MPS untuk menanggulangi masalahKIBBLA di tingkat provinsi dan membantu perencanaan tingkat kabupaten/kota

Mengaplikasikan pendekatan District Team Problem Solving untukmenyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan strategi MPS padatingkat provinsi

Menerapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi pelaksanaan strategiMPS di provinsi dan agar dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan strategi

di kabupaten Menggalang keterpaduan (integration), koordinasi (coordination) dan

kelengkapan (comprehensiveness) dengan semua pengampu(stakeholders) dalam pelaksanaan strategi MPS di berbagai jenjang yangada di dalam sistem pelayanan kesehatan

Aplikasi goal, standar dan mekanisme untuk mencapai tujuan programMPS dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan IndeksPembangunan Manusia untuk kegiatan di tingkat provinsi dan membantuperencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota

Mengupayakan ketersediaan sumberdaya dan dana yang bersumber dariAPBN dan APBD

Memberikan bantuan teknis bagi kabupaten dan kota dalam membuatrencana upaya perbaikan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA

Memanfaatkan informasi evaluasi hasil pelaksanaan dan perbaikanpelaksanaan strategi MPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Mengembangkan dan menyusun sistem pemantauan, penyeliaan ataubimbingan dan evaluasi pelaksanaan pembuatan rencana danpelaksanaan strategi MPS pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota

1.3. Manajemen Tingkat Kabupaten/Kotamadya:

Seperti yang terlihat pada Strategi dan Menu Utama Kegiatan Program

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, pada level provinsi dankabupaten/kota, manajemen program kesehatan melalui perencanaan danpelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan oleh Dinas KesehatanKabupaten/Kota dengan fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi melaluiDistrict Team Problem Solving (DTPS) KIBBLA.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tingkatKabupaten/Kota adalah sama dengan yang dilakukan pada tingkat provinsi.Yang berbeda hanyalah area kerja dan cakupan program, yaitu dilaksanakanpada tingkat dan bagi masyarakat Kabupaten/Kota. Selain itu, pengalokasiandana juga diperoleh dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Fasilitasi

manajemen tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Terpadu Provinsi.


23/39

23

2. RENCANA KERJA BERDASARKAN STRATEGI MPS

Langkah-langkah penyusunan rencana kerja sebagai berikut:

Merencanakan penerapan langkah pemecahan masalah (Rencana)

Implementasi solusi yang terpilih (Implementasi)

Ikuti atau cermati, apakah solusi sudah menunjukkan hasil (Kaji) Buat keputusan apakah implementasi akan diperluas, melakukan

modifikasi atau pilih solusi lain untuk diuji (Aksi)

WHO telah mengembangkan metoda perencanaan Kegiatan KIBBLA dandikenal sebagai District Team Problem Solving (DTPS). Pada awalnya,metoda ini disebut dengan DTPS-MPS. Setelah melalui serangkaian prosesperbaikan dan penambahan materi (kesehatan anak, jaminan ketersediaankomoditas dan obat, penyesuaian bahasa program menjadi nomenklaturanggaran) dan ujicoba di berbagai kabupaten/kota maka paket metoda ini

diubah sesuai menjadi DTPS KIBBLA

Beberapa pertimbangan dalam menyusun perencanaan:

Memahami masalah kesehatan yang harus ditanggulangi dantarget yang akan dicapai

Mengupayakan ketepatan penyusunan rencana dan memilihsolusi yang mampu laksana dengan menggunakan sumberdayadan regulasi anggaran yang tersedia

Menggalang kebersamaan dan keterpaduan lintas program dansektor sejak tahap perencanaan

Meningkatkan motivasi, komitmen dan dukungan terhadap solusimasalah

2.1. Garis besar penyusunan Rencana Kerja Kesehatan dengan DTPS

Perencanaan dibuat untuk percepatan penurunan angka kematian Ibu,Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita berdasarkan Strategi MPS danmempertahankan kegiatan rutin dengan dukungan dana APBD

Difokuskan untuk pemecahan terhadap masalah yang berkaitandengan penyebab utama kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, danAnak Balita

Dilaksanakan oleh:- Tim Terpadu Lintas Program dan Lintas Sektor terkait- Semua anggota tim harus berkontribusi aktif dan nyata

Berdasarkan data dan solusi efektif (evidence based):- Kelengkapan data, terutama tentang kematian ibu, BBL dan Balita- Validasi (kebenaran data)

2.2. Perencanaan dengan metode DTPS


24/39

24

Proses penyusunan rencana kegiatan KIBBLA melalui pendekatan timperencanaan kabupaten yang merupakan suatu proses pemecahan masalah.Pendekatan ini akan sangat membantu pengelola Kegiatan KIBBLA untukdapat memecahkan masalah di kabupaten dalam upaya percepatanpenurunan AKI,AKB, dan AKBAL.

Tujuan :

Tersusunnya draft dokumen perencanaan dan anggaran KIBBLA Menyiapkan bahan atau materi untuk advokasi program dan

pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan KIBBLA

2.3. Tahapan DTPSProses DTPS terdiri dari : 3 tahap

1. Orientasi: Pelaksanaan : 1 hari di tingkat provinsi

Tujuan : Memahami masalah dan strategi KIBBLA

Memahami proses perencanaan DTPS KIBBLA

Memahami grand Strategi nasional strategi MPS secarakhusus

2. Lokakarya Perencanaan : Pelaksanaan : 2 minggu setelah orientasi, waktu 5 hari. Tujuan :

Menghasilkan analisis situasi KIBBLA berdasarkan datakabupaten/kota

Menghasilkan analisis masalah KIBBLA kab/kota

Memilih prioritas masalah kesehatan, solusi dan kegiatannya

Menghasilkan perhitungan rencana kebutuhan anggaransesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menghasilkan draft dokumen perencanaan danpenganggaran pelayanan KIBBLA

3. Tindak Lanjut Pelaksanaan : segera setelah lokakarya DTPS KIBBLA sampai

RKA-SKPD disetujui.

Tujuan : Menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Tersedianya materi untuk advokasi

Disetujuinya Kegiatan KIBBLA sebagai program prioritaspada RKPD, kebijakan umum anggaran, PPAS dan RKA-SKPD.

Tahapan lengkap DTPS mengacu pada Seri Panduan Perencaan DTPSKIBBLA


25/39

25

Keberhasilan Penyusunan dan Realisasi Rencana Kerja dengan metodeDTPS sangat tergantung dari: Kelengkapan data Kemampuan analisis data Kerjasama tim

Kemampuan fasilitator Advokasi

3. PENYIAPAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Tenaga pelayanan dan fasilitas kesehatan merupakan komponen bakupenyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi dinilai belum siap dan layakuntuk memberikan standar pelayanan yang ditetapkan.

Sedangkan pelaksanaan Program MPS membutuhkan pelayanan kesehatanyang efektif, efisien dan purnawaktu oleh petugas kesehatan yang kompeten.

Masyarakat dapat berperan-serta dalam ketersediaan tenaga dan saranakesehatan, tetapi tanggung-jawab utama adalah pemerintah. Ketersediaanpelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan konsekuensi daripemenuhan aspek akses dan kualitas pelayanan pada diagram 1, sepertiyang disebutkan pada strategi pertama MPS.

Untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, lakukanhal-hal berikut ini: Ketersediaan tenaga kesehatan terampil dan kualitas infrastruktur pada

fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu,Pondok Bersalin Desa)

Koordinasi dengan unsur terkait (Departemen Kesehatan, OrganisasiProfesi, Jaringan Pelatihan Klinik) untuk mengetahui tingkat kompetensidari petugas kesehatan dan perhatikan akreditasi manajemen dan teknisfasilitas kesehatan yang ada

Dana atau pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yangbermutu, upaya perbaikan kinerja institusi kesehatan dan mutu pelayanan

Ketersediaan institusi dan organisasi mitra (pusat pelatihan klinik,organisasi profesi, lembaga pelatihan manajemen/perbaikan kinerja) bagipenentuan kualifikasi tenaga kesehatan dan perbaikan mutu pelayanan.

Standar Operasinal fasilitas pelayanan dengan regulasi yang berlaku:a. Strategi dan regulasi RS PONEK 24 jam (Ditjen Yan Medik Depkes RI

dan Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai Aset Daerah)b. Strategi dan regulasi Puskesmas PONED (Ditjen Yan Medik, Ditjen

Binkesmas, Bagian Sarana dan Perlengkapan, dan Pengelolaan BLUFasilitas Kesehatan milik Pemda)

Tarif Jasa dan Belanja bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat

Miskin


26/39

26

Tabel 2 : Jenis dan Peran Fasilitas Kesehatan sebagai tempat pelayanandan pusat pendidikan

Jenis Fasilitas Pelayanan Pelatihan

Rumah Sakit Provinsi Pelayanan 1-3

Pusat Rujukan Propinsi

Pusat Pelatihan Klinik

SekunderRumah Sakit Kabupaten/Kota

Pelayanan 1-2/3 Pusat Pelatihan KlinikPrimer

Puskesmas/Polindes/BPS Pelayanan 1 Fasilitas Praktik Klinik

Catatan :

Pelayanan 1: Penilaian Dasar, Stabilisasi, Evaluasi Medik, Pertolongan Persalinan,

Perawatan Pasca-persalinan, Kontrasepsi dan Pengamatan LanjutanPelayanan 2:

Pelayanan 1 ditambah dengan penatalaksanaan komplikasi, pelayananrujukan

Pelayanan 3: Pelayanan 1, 2 ditambah dengan penatalaksanaan komplikasi berat

dan upaya rehabilitatif / rekonstruktif , pelayanan rujukan


27/39

27

Diagram 5. Penyiapan Fasilitas kesehatan menjadi Pusat Pelayanan danPendidikan

Kajian Kebutuhan Pelayanan KIA

Kriteria Seleksi Fasilitas Pelayanan: Perlu pelayanan KIA berkualitas tinggi

Banyaknya jumlah kasus yang ditangani

Dukungan stakeholder atau pemilik fasilitas

Pengumpulan data tentang sumberdaya dan kinerja fasilitas pelayanan

Kunjungan langsung untuk verifikasi data dan validasi seleksi tempatpelayanan

Pemantapan hasil seleksi dan memastikan dukungan stakeholder ataupemilik

Seleksi staf klinik atau petugas kesehatan untuk mengikutipelatihan penyiapan tempat

Kriteria seleksi: Petugas di seksi atau

ruang yang terkaitdengan manajemendan pemberianpelayanan di fasilitas

Pelaksana KIA Rekomendasi atasan

Latihan Penyiapan Tempat(Site Preparation Training)

Penerapan standar kinerja, praktikterbaik dan pengorganisasianpelayanan

Kriteria seleksi: Petugas pelaksana KIA

difasilitas pelayanan Praktisi KIA Rekomendasi atasan

Seleksi staf klinik atau petugaskesehatan untuk mengikutipelatihan klinik KIA

Pelatihan klinik KIA

Kualifikasi Petugas dan Akreditasi Tempat Pelayanan

Pelatihan Keterampilan Melatih dan Pemantapan Sistem Menjaga Mutu

Kualifikasi Pelatih dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan sebagai InstitusiPelatihan Klinik


28/39

28

3.1. Penyediaan tenaga terampil dan fasilitas kesehatan yang berkualitas

Langkah-langkah penyiapan pelayanan yang berkualitas:

Menyiapkan tenaga dan melengkapi sarana pelayanan di fasilitaskesehatan (RSU, Puskesmas, dan Polindes) termasuk pasokan peralatan

dan instrumen untuk menyelenggarakan program MPS Membentuk satuan kerja atau tim pelaksana, menyepakati peran dan

tanggung-jawab dari setiap unsur yang terkait Menyiapkan Sistem, Mekanisme Kerja (termasuk Baku Prosedur Klinik

atau Standard Operating Procedure) dan keterpaduan berbagai jenjangsarana pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat di Provinsi hingga ketingkat desa.

Mengelola Pelayanan, Standar Kinerja Indivual dan Institusional bagipenyediaan pelayanan

Memantau secara berkala dan melakukan evaluasi hasil pelayanan yangakan digunakan sebagai upaya jaga mutu dan masukan bagi perbaikan

kinerja

Untuk menjamin kelancaran proses dan kualitas pelayanan, diperlukankoordinasi antar departemen atau unit terkait.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam koordinasi internal adalah:

Peralatan dan medikamentosa Mutu pelayanan dan sumberdaya yang tersedia Sistem kerja dan pengakuan terhadap prestasi petugas Jaminan pasokan terhadap kebutuhan peralatan dan bahan

Kelengkapan peralatan dan kebutuhan pasokan Sistem jaga dan pemeliharaan mutu pelayanan Kebijakan dan prosedur pengelolaan peralatan dan bahan yang diperlukan Ketersediaan biaya bagi penyelenggaraan pelayanan bermutu dan

tanggap terhadap kebutuhan dana bagi perbaikan kinerja dan sarana


29/39

29

Diagram 6 : Model Pelayanan Integratif KIBBLA Berdasarkan Bukti diBerbagai Jenjang Sistem Pelayanan

Strategi Making Pregnancy Safer & Child Survival

Standar Pelayanan dan KompetensiPetugas Kesehatan:1) Asuhan Persalinan Normal2) Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar3) Asuhan Pascakeguguran4) Pencegahan Infeksi5) Komunikasi inter-ersonal/Konseling6) Pelayanan KIA Terkini (MNH

Update)7) Penyiapan dan Akreditasi Fasilitas

Pelayanan8) Penyeliaan Fasilitatif9) Jaminan Kualitas Pelayanan dan

Pelatihan (Continuous QualityImprovement System)

PaketPelayanan

Terpadu PraktikTerbaik/

Asuhan Efektif(Berdasarkan

Bukti) KIA

Ditjen BinkesmasYanmedPromkes

P2MBiro Perencanaan &

AnggaranMeneg PP

RSUPNOrganisasi Profesi

Institusi PendidikanKesehatan

Organisasi MasyarakatKesehatan

WHODonor Agencies

Jaringan Nasional PelatihanKlinik( Representasi POGI,IDAI/UKK Perinatologi,PERINASIA, IDI, IBI, PPNI,IAKMI)P2KTDiklat/SDM DepkesFakultas KedokteranAkademi BidanAkademi Keperawatan

10) Manajemen Terpadu Bayi Muda11) Manajemen Terpadu Balita Sakit12) Teknologi Kontrasepsi Terkini13) Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir14) Manajemen BBLR

Pelatihan Berdasarkan Kompetensi(CBT), Penyeliaan Fasilitatif

PONEK, PONED, Sub-Spesialistik

Praktik TerbaikAsuhan dan

Prosedur KlinikKIA di Level RSRujukan 2 & 3

Rumah Sakit ProvinsiDinkes Provinsi

Pusat Pelatihan KlinikSekunder

TOT/Penyelia

Pelatihan Berdasarkan Kompetensi

(CBT), Penyeliaan FasilitatifPONEK, PONED, APN, APK, RawatIntensif, Rekonstruksi, KB, KIP/K


Prosedur KlinikKIA di Level RSRujukan 1 & 2

Rumah Sakit Kabupaten/

Kota

Dinkes KabupatenPusat Pelatihan Klinik PrimerKualifikasi Petugas Kesehatan

Akreditasi Teknis FasilitasPelayanan Kesehatan

Bimbingan Teknis

Pelatihan Berdasarkan Kompetensi(CBT), Penyeliaan Fasilitatif ,Teknis Manajemen Pelayanan danPeran Serta Masyarakat dalamProgram Kesehatan (Posyandu)APN, PONED, PPGD, MTBS/MTBM,KIP/K, Penyeliaan Fasilitatif, KB,Manajemen Asfiksia BBL, ManajemenBBLR


Prosedur KlinikKIA di LevelPelayanan

Dasar

Puskesmas

Kepala PuskesmasDinkes Kabupaten

Jaringan Pelayanan danPelatihan P2KP di Kecamatan

Kualifikasi & AkreditasiSupervisi/Jaminan MutuPraktik Klinik/Magang

Sistem Rujukan

Persalinan Bersih dan AmanPertolongan Pertama Gawatdarurat

Stabilisasi dan Rujukan Optimalpada pelayanan dengan pendekatan Tim

Puskesmas Pembantu

Kepala Puskesmas IndukKepala Puskesmas Pembantu

Bidan KordinatorBidan Terlatih dan BerkualifikasiPetugas Kesehatan TerlatihKader dan Masyarakat Terlatih

Persalinan Bersih dan AmanPertolongan Pertama Gawatdarurat

Stabilisasi dan Rujukan Optimalpada pelayanan dengan pendekatan penolong tunggal

Pondok Bersalin Desa

Masyarakat SiagaMobilisasi Masyarakat (Tabulindan Dasolin), BPCR, DonorDarah, Transportasi Rujukan,Pengenalan Tanda Bahaya danSiaga Mencari Pertolongan

Pos Pelayanan Terpadu dan Masyarakat Rumah Tangga/KeluargaSiaga


30/39

3.2. Model Sistem Pelayanan Terpadu

Pada setiap jenjang pelayanan sebaiknya ditentukan model sistem pelayananterpadu yang melibatkan setiap unsur terkait untuk membentuk jaringanpelayanan yang lengkap.

Pada tingkat provinsi komponen dan peran masing-masing komponenadalah:

Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penanggung jawab programkesehatan di tingkat provinsi untuk menerjemahkan rencana nasionalpembangunan bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi provinsiyang bersangkutan terutama program yang bersifat promotif dan preventif

Rumah Sakit Provinsi atau Fasilitas Rujukan Tersier untukpenanggulangan masalah kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif

Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat provinsi

Pusat Pelatihan Klinik tingkat Provinsi (P2KS) sebagai mitra dalammeningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenaga kesehatan.Tugas utama P2KS adalah menyiapkan tenaga pelatih tetapi jika P2KPbelum berfungsi, pelaksanaan pelatihan klinik untuk tenaga kesehatandilakukan P2KS

!"#$% '()*#+,*" -./+%.+* 0*1+ 0*2$ 3*,+24 5*"*6(7(" 0038 9*"5:05;5:0< 9+)*%.*"*%*" =)(, >+"*. ?(.(,*#*" @(%(26*.*7*9("A*" =2A*"+.*.+ '2=/(.+

B*2+"A*" '()*1*"*" %(.(,*#*"dan pelatihan klinik (fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti RS Kabupaten/Kota, Puskesmas,Pustu, Polindes atau Rumah Bersalin/BPS) sebagai pemberi pelayanankesehatan dasar atau lanjutan yang bila diperlukan akan merujuk pasienke Rumah Sakit Rujukan

Fasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat merupakan mitra strategis bagi aksesdan kualitas pelayanan

Masyarakat sebagai pengguna sistem pelayanan kesehatan danpengenalan dini masalah kesehatan di tingkat masyarakat itu sendiri

Pada tingkat kabupaten/kota komponen dan peran masing-masingkomponen adalah:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai penanggung jawab programkesehatan yang telah ditentukan secara nasional disesuaikan dengankondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama program yangbersifat promotif dan preventif

Rumah Sakit Kabupaten/Kota atau Fasilitas Rujukan Sekunder untukpenanggulangan masalah kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif


31/39

31

Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat provinsi

Pusat Pelatihan Klinik tingkat Kabupaten/Kota (P2KP) sebagai mitradalam meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenagakesehatan. Tugas utama P2KP adalah melaksanakan pelatihan kliniktenaga kesehatan (service provider)

!"#$% '()*#+,*" -./+%.+* 0*1+ 0*2$ 3*,+24 5*"*6(7(" 0038 9*"5:05;5:0< 9+)*%.*"*%*" =)(, >+"*. ?(.(,*#*" @(%(26*.*7*9("A*" =2A*"+.*.+ '2=/(.+

Jaringan pelayanan kesehatan dan pelatihan klinik(fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti Puskesmas, Pustu, Polindes atauRumah Bersalin/BPS sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar ataulanjutan yang kemudian (bila diperlukan) akan merujuk pasien yangbermasalah ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota

Fasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat


Pada tingkat kecamatan komponen dan peran masing-masing komponenadalah:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai penanggung jawab programkesehatan yang telah ditentukan secara nasional dan disesuaikan dengan

kondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama program yangbersifat promotif dan preventif

Puskesmas untuk penanggulangan masalah kesehatan yang bersifatkuratif dan/atau menstabilisasi pasien sebelum dirujuk

Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat kecamatan

Pelatih atau instruktur klinik di fasilitas praktik klinik P2KP sebagai mitradalam meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenagakesehatan.

Jaringan pelayanan kesehatandan pelatihan klinik (fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti Pustu, Polindes atau RumahBersalin/BPS sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar atau lanjutanyang kemudian (bila diperlukan) akan merujuk pasien yang bermasalah keRumah Sakit Kabupaten/Kota

Fasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat


Pada tingkat desakomponen dan peran masing-masing komponen adalah:


32/39

32

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai penanggung jawab programkesehatan yang telah ditentukan secara nasional dan disesuaikan dengankondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama program yangbersifat promotif dan preventif

Polindes atau Balai Pengobatan untuk penanggulangan masalahkesehatan yang bersifat kuratif dan/atau menstabilisasi pasien sebelumdirujuk

Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat desa

Pelatih atau instruktur klinikdi fasilitas praktik klinik P2KP sebagai mitradalam meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenagakesehatan.

Jaringan pelayanan kesehatandan pelatihan klinik (fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti BPS sebagai pemberi pelayanan

kesehatan dasar atau lanjutan yang kemudian (bila diperlukan) akanmerujuk pasien yang bermasalah ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota


3.3. Pengembangan keterampilan melalui pelatihan klinik

Keberhasilan suatu intervensi atau praktik terbaik sangat tergantung darikompetensi atau kualifikasi petugas pelaksana. Pada keadaan tertentu dapatterjadi perbaikan baku medis yang akan mengubah pula standar pelayanan.Untuk penyegaran/perbaikan kinerja dan kompetensi petugas, sebaiknya

dilakukan pelatihan ulang agar sesuai dengan perkembangan teknologi danilmu pengetahuan.

Langkah-langkah dalam pelatihan manajemen pelayanan dan keterampilanklinik adalah:

Mengindentifikasi fasilitas kesehatan yang petugasnya perlu mendapatpelatihan atau perbaikan kapasitas teknis (lihat diagram 3, halaman 26)

Mengkaji hasil pelatihan dari P2KS/P2KP untuk perbaikan kinerjapascapelatihan

Melakukan koordinasi dengan P2KS/P2KP untuk menentukan jenis dan

waktu pelatihan untuk perbaikan kinerja (lihat diagram 5, halaman 28) Memastikan biaya pelatihan telah sesuai dengan standar biaya pelatihan

Depkes yang memenuhi standar mutu pelatihan CBT yang disusun olehDepkes bekerjasama dengan profesi dan JNPK

Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati danmelakukan pemantauan/penyeliaan kualitas manajemen pelatihan,termasuk fasilitas praktik klinik untuk pencapaian kompetensi klinik

Menggunakan laporan kegiatan pelatihan untuk menilai pencapaian tujuanpelatihan

Melakukan koordinasi dengan P2KS/P2KP untuk melakukan penyeliaanfasilitatif pascapelatihan dan penentuan kualifikasi petugas kesehatanserta akreditasi teknis fasilitas pelayanan.


33/39

33

Membuat ketetapan, hanya tenaga kesehatan dengan kompetensi dankualifikasi tertentu yang dapat melakukan pelayanan kesehatan yang adadi dalam menu, intervensi terpadu dan peraturan perundang-undanganatau regulasi yang ada.

Melakukan pemantauan implementasi hasil pelatihan atau praktik terbaik

di fasilitas pelayanan.

4. PERAN SERTA DAN MOBILISASI MASYARAKAT

Saat ini, AKI, AKB dan AKBAL di Indonesia masih menempati peringkatteratas di antara Negara-negara di kawasan Asia Tenggara.. World HealthOrganization menyatakan bahwa penyebab kematian ibu di berbagai Negaraberkembang (termasuk Indonesia) disebabkan oleh Tiga Terlambat, yaituterlambat untuk mengenali masalah ibu dan mengambil keputusan untukmendapatkan pertolongan; terlambat mencapai tempat rujukan kesehatanyang sesuai; dan terlambat memperoleh penanganan adekuat di fasilitas

kesehatan rujukan. Oleh karena itu peran serta dan pemberdayaanmasyarakat sangat diperlukan.

4.1. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan pemberdayaanmasyarakat:

Mengidentifikasi, menumbuhkan potensi dan sumberdaya yang ada dimasyarakat

Menggunakan dan membudayakan prinsip gotong-royong

Melakukan kerjasama berdasarkan kesamaan kebutuhan dan manfaat

yang mungkin akan diperoleh dari kerjasama tersebut

Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan intelektual masyarakat yangdipadukan dengan pemberdayaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dananak balita, baik secara individual dan kelompok masyarakat

Menggalang kemitraan dengan LSM dan Ormas terkait yang potensial

4.2 Masyarakat Mampu Melaksanakan Program Perencanaan Persalinandan Pencegahan Komplikasi (P4K)

P4K dengan Stiker :

P4K adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi,yang merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan peran aktifkeluarga dan masyarakat dalam merencanakan suatu persalinan yang amandan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, serta menggunakanstiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupandan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.

Tujuan : Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu

hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluargadan masyarakat dalam merencanakan serta membantuterlaksananya persalinan yang aman dan persiapan menghadapi


34/39

34

komplikasi dan tanda bahaya kehamilan serta persalinan bagi ibusehingga melahirkan bayi dengan aman, selamat dan sehat.

Terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K dirumahibu hamil

Untuk melaksanakan kegiatan P4K mengacu pada Buku Pedoman PraktisP4K.

Kehamilan dan

persalinan dapat direncanakan dan kematian dapat dihindarkan

Seorang calon ibu mempunyai cukup waktu untuk memperoleh informasitentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Kebutuhan pokok kehamilan danpersalinan, adalah:

Kestabilan jiwa bagi ibu hamil dan bersalin, Kecukupan nutrisi atau kebutuhan fisik bagi ibu hamil, Pemeriksaan dan terjaganya kesehatan, Perlindungan suami/keluarga terhadap gangguan kondisi psikis dan fisik

ibu hamil/bersalin Adanya akses bagi pertolongan kondisi gawat-darurat kehamilan atau

persalinan.

4.3 Penggunaan buku KIA

Buku Kesehatan ibu dan Anak barisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalindan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagaiinformasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Catatanpelayanan kesehatan anak meliputi : pemeriksaan neonatus, pemberianimunsasi, pemberian vitamin A, anjuran pemberian rangsanganperkembangan dan nasihat pemberian makan serta catatan penyakit danmasalah perkembangan.


35/39

35

Aplikasi Strategi MPS & ChildSurvival

Implementasi Strategi MPS dan Child Survival

Bab 4


36/39

36

Pada Bab 3 telah dijelaskan kaitan Strategi MPS dengan tigakomponen utama KIBBLA. Strategi MPS dilaksanakan dalam tahapanberikut ini:

Perencanaan

Implementasi

Monitoring dan Evaluasi

IMPLEMENTASI STRATEGI MPS PADA KEGIATAN KIBBLAKABUPATEN DAN KOTA

1. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan KIBBLA Kabupaten/Kota(DTPS KIBBLA)

1.1. Persiapan1. Fungsikan kembali atau bentuk (bila belum ada) tim perencanaanMPS yang dapat berupa Tim DTPS-KIBBLA

2. Lakukan pertemuan untuk menyepakati tugas pengembanganrencana kerja dan peran lintas program kesehatan ibu, bayi barulahir, bayi dan anak balita di kabupaten/kota

3. Siapkan dan jadwalkan pengembangan rencana kerja programkesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita

1.2. Pengembangan

Mengembangkan rencana kerja kesehatan kabupaten/kota denganmenyiapkan materi sebagai berikut:

Data dan indikator kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anakbalita Kabupaten/kota

Rencana kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan(penyusunan rencana kerja untuk tahun depan dimulai padabulan Januari tahun anggaran berjalan dan Musrenbangdiperkirakan berlangsung pada bulan Maret)

Rujukan bagi penyusunan rencana kerja:! Buku Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS

! Seri Panduan Perencanaan DTPS KIBBLA! Naskah Rencana Aksi Nasional Program Nasional Bagi

Anak Indonesia 2008! Pedoman Perencanaan Penerapan MTBS! Lampiran 2: Menu Utama Kegiatan Program Kesehatan Ibu! Lampiran 3: Menu Utama Kegiatan Program Kesehatan

Anak! Lampiran 6 : Kegiatan KIBBLA Kabupaten/Kota dan

Alokasi Dana! Peraturan Keuangan Negara untuk Dana Pusat yang di

daerahkan! Permendagri No. 57 tahun 2007 (???)


37/39

37

! Seri buku panduan perencanaan KIBBLA! SPM tahun 2007! Paket Pelatihan

Asuhan Persalinan Normal Edisi 2008 Pertolongan Pertama Gawat darurat Obstetri dan

Neonatal (PPGDON) Edisi 2007 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

(PONED) Edisi 2007 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK) Edisi 2007 Penyeliaan Fasilitatif Edisi 2007 Kualifikasi Petugas dan Akreditasi Teknis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Edisi 2007 Paket pelatihan untuk child survival (Manajemen

Asfiksia BBL, Manajemen BBLR, MTBM/MTBS,SDIDTK dan autopsi verbal)

Gunakan langkah-langkah penyusunan rencana pada paketDTPS KIBBLA dan siapkan data-data kesehatan Ibu, Bayi BaruLahir, Bayi dan Anak Balita yang telah dikumpulkan dan divalidasi. (lihat cara penyusunan rencana kerja kesehatanmenggunakan paket DTPS KIBBLA )

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan KIBBLA Kabupaten/Kota

Lakukan pertemuan Tim MPS untuk mengkaji ulang rencanakerja program KIBBLA kabupaten dan nilai kembali tingkatkeberhasilan dalam mendapatkan persetujuan kegiatan danpembiayaan program. Perlu juga diperhatikan jalan keluar untukmengatasi gagalnya usulan kegiatan di mana kegiatan tersebuttelah diklasifikasikan sebagai prioritas dalam mengatasi masalahKIBBLA di kabupaten.

Tentukan pula peran dan tanggung jawab dari sub-dinas/seksi/pengelola sebagai pelaksana kegiatan dan bendaharawanpemegang dana program agar masing-masing pihak dapat

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pastikan ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan program

KIBBLA, baik internal program mapun antar program dan/atausektor termasuk bantuan LN dan kemitraan dengan swasta ataumitra Strategis lainnya

Periksa kembali jadwal kegiatan program dengan jadwal turunnyaanggaran bagi pembiayaan kegiatan

Lengkapi syarat-syarat administratif dan pelaksanaan kerjakemudian ajukan permintaan pengeluaran dana atau uang mukapenyelenggaraan kegiatan yang kemudian diikuti dengan


38/39

38

permintaan secara terjadwal disesuaikan dengan tahapankegiatan yang akan dilaksanakan

Laksanakan kegiatan program dengan mengacu pada rencanakerja tahunan yang dihasilkan melalui DTPS KIBBLA (hasilkomparasi dan adaptasi dengan kegiatan yang ada di dalammasing-masing Strategi MPS) kemudian sesuaikan dengan menuutama Direktorat Binkes Ibu dan Direktorat Binkes Anak,deskripsi kegiatan Strategi MPS, lihat lampiran 1 dan lampiran 3.

Lakukan hal yang sama pada Strategi II, III dan IV termasukluaran dan kegiatan yang ada pada masing-masing Strategisehingga kegiatan prioritas dilaksanakan dan dipantau secarabenar dan efektif, termasuk kontribusi dari program:

! Binkes Anak,! Gizi!

P2M! Promkes,! Yankes,! Kesling,! Kesehatan Komunitas,! Sarana, dsb.

Selain itu, lihat peluang program pemberdayaan keluarga danperempuan dapat disinergikan dengan program:

! Pendidikan,!

Kesetaraan gender,! Penghapusan KDRT, dsb.

Pada bagian lain, bagaimana perwujudan dan pelaksanaan P4Kdan berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya.

Lakukan upaya perbaikan kinerja petugas dan jaga mutupelayanan melalui sistem pemantauan dan evaluasi:

! Buku pedoman pemantauan progam KIBBLA MPSDirektorat Binkes Ibu

! Penyeliaan Fasilitatif oleh Bidan Kordinator)! Kerjasama dengan institusi pelatihan klinik (Kualifikasi

Petugas Kesehatan dan Akreditasi Teknis FasilitasKesehatan)

! Upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan yang berbasismasyarakat

Lakukan pencatatan untuk memantau sejauh mana kegiatantelah dilaksanakan dan kemajuan serta hasil kegiatan yang telahdicapai.

Susun dan selesaikan laporan kegiatan serta uraikan pencapaian

target kegiatan program KIBBLA seperti yang telah ditetapkandalam rencana kerja tahunan program kesehatan kabupaten/kota


39/39

Buat rekomendasi dan saran perbaikan untuk perencanaan danpenyusunan rencana kegiatan program KIBBLA tahun berikutnya

3. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Kegiatan Program KIBBLAKabupaten/ Kota

Lakukan pemantauan dan fasilitasi sejak tahap penyusunanrencana, pelaksanaan kegiatan hingga analisis hasil kegiatanatau laporan kegiatan

Gunakan semua instrumen yang ada, antara lain:! Lampiran 4: Evaluasi kesesuaian kegiatan Propinsi,

Kabupaten/Kota dengan Strategi MPS! Penyeliaan Fasilitatif! Kualifikasi Petugas Kesehatan dan Akreditasi Teknis

Fasilitas Kesehatan! Kotak Saran di fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan

setempat! Laporan atau keluhan masyarakat atau pengguna

pelayanan kesehatan! Artikel atau opini di media massa

Lakukan analisis data hasil pelaksanaan kegiatan dan sampaikanevaluasi kegiatan dan hasil pencapaian serta rekomendasi padapihak yang berkepentingan

Kumpulkan informasi strategis dan penting bagi proses

penyusunan kegiatan program KIBBLA tahunan dan saran-saranperbaikan bagi peningkatan pencapaian target atau perbaikanstatus kesehatan KIBBLA

Aplikasi Strategi MPS dan Child Survival di tingkat provinsidisiapkan setelah kabupaten/kota, karena provinsi baru dapatmembuat perencanaan setelah mendapatkan rencana kerja darikabupaten/kota.

Autopsi verbal kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita

Lakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Audit kematianbalita. Mekanisme dari bawah ke atas (bottom-up) tim MPSprovinsi akan dapat membuat perencanaan dan intervensi yangsesuai dengan kondisi nyata di kabupaten/kota.Tim MPS di tingkat kabupaten/kota membutuhkan data darikecamatan atau Puskemas maka Tim MPS di tingkat provinsijuga membutuhkan data KIBBLA ataupun rencana kerja darikabupaten/kota.

pedoman making pregnacy safer (mps)

Documents