pengawasan bank asing di indonesia
TRANSCRIPT
Sefriani. Pengawasan Bank Asing diIndonesia
Pengawasan Bank Asing di Indonesia
Sefriani
Abstract
Indonesia have no institution about foreign bank controlling specifically although theforeign banks have different characteristics from nationai banks. The rule ofcontrollingfor foreign banks in Indonesia have been spreading on several regulation for institution.Itcoudbe said however that the regulation and controlling practice forforeign banks inIndonesia today havereferrred to what havebeen assignedBIS to realize forcontrollingof the effective consolidation for rhultinationai banks which have been operating inIndonesia.
Pendahuluan
Peratifikasian Final Act WTO tahun 1994
dlikuti pengundangan UU Nomor 10 Tahun1998 tentang Pokok Pokok Perbankan telahmember! peluang yang sangat besar padabank-bank asing untuk masuk ke Indonesia.
Sejalan dengan internaslonallsasi pasarkeuangan, cabang-cabang bank-bank asingyang melakukan kegiatan usahanya. diIndonesia juga mempunyai banyak cabangdi negara-negara lain, tidakterbatas di negaraasal banktersebut saja. Hal in! mengakibatkantimbulnya resiko usaha dapat terjadi dimanasaja di tempat beroperasinya bank-banktersebut, termasuk di Indonesia Di sampingitu, kecenderungan yang terjadi di dunia
internasional adalah bahwa batas-batas
kegiatan berbagai jenis lembaga keuanganmenjadi semakin kabur. Hampir di seluruhdunia, nampak bahwa perusahaan-perusahaan sekuritas semakin banyakmelakukan jenis kegiatan jasa perbankansementara bank-bank semakin banyak terlibatdalamjual beli saham. Perkembangan in[ telahmenciptakan lembaga keuangan baru yangmelakukan kegiatan jasa keuangan yangsangat luas atau apa yang disebut sebagaiFinancial supermarket. Kesemuanya itumengakibatkan resiko institusi keuangankhususnya perbankan menjadJ semakinbesar.^
^BIS. 1996. The Supervision ofCrosS'Border Banking. Basle.Oktober. Hlm.11
10T
Adanya kemajauan teknologi informasidan transportasi serta deregulasi/liberalisasipengaturan perbankan telah mengakibatkanpula perubahan-perubahan yang sangatbesardalam usaha perbankan dewasa ini.Kesemuanya itu juga merupakan tantangantersendiri bagi otoritas pengawas perbankandewasa ini.^
Pasca likuidasi terhadap 16 bank swastanasionai pada bulan Nopember 1997 , yangdilanjutkan pembekuan operasi bank-bankswasta nasionai yang lain pada periode-periode berlkutnya, kepercayaan masyarakatpada perbankan swasta nasionai sangatmenurun. Hal in! nampak darl berlomba-lombanya masyarakat memindahkan rekeningmereka ke bank-bank pemerintah serta bank-bank asing yang ada di Indonesia. Benarkahbahwa bank asing selalu lebih baik, lebihaman, bebas dari resiko likuidasi, tidak sepertihalnya bank swasta nasionai dan bagaimanapengawasan terhadap bank asing di Indonesiaakan dicoba dikaji melalui tulisan berikut.
Kasus-kasus Perbankan internasional
Dalam kaitannya dengan kepercayaanmasyarakat pada bank-bank asing di atas,sebenarnya adalah tidak benar apabilamenganggap bahwa bank asing selalu lebihamandaripada bank nasionai. Pada dasarnya,kegiatan dan cara kerja bank dimanapun relatifsama. Faktor-faktor resikonyapun relatif samapula, seperti resiko kalah kliring, resiko kredit
macet, resiko skandal, resiko bangkrut,sampai resiko dilikuidasi. Korea Selatan danThailand baru saja melikuidasi sejumlahbanknya yang tidak sehat. Jepangpun barusaja melikuidasi bank nasionai nomor dua.terbesar di negara itu yang memiliki banyakcabang di luar negeri.Contoh Iain adalah,Hongkong yang membekukan operasionalBank of Credit and Commerce International
(BCCI) beberapa tahun yang lalu karenaskandal.^
Berikut adalah beberapa contoh kasusyang menunjukkan bahwa bank asing yangbesar dan kuat sekalipun, tidak lepas dan ber-bagai resiko kerugian yang dapat menjadikan-nya coHaps (bangkrut). Kasus yang pertamaadalah kasus Barings Bank, bank terbesardalam sejarah perbankan Inggris yang sudahberusia 233 tahun, yang mengalami kerugianUSD 1 billion akibat transaksi derivatifnya.Masalah yang terjadi pada Barings Bank tidakditimbulkan oleh London sebagai tempatkedudukan kantor pusat kantor banktersebut,melainkan oleh kantor cabangnya diSingapura, yang melakukan kegiatan transaksitersebut.'*
Pihak otoritas keuangan Singapura {TheMonetrayAuthority ofSingapore (MAS)) dalampenjelasannya pada pers menegaskan bahwakerugian Barings Bank disebabkan olehkurangnya pengawasan internal dari bankyang bersangkutan (the lack of internal control). Barings bank telah menempatkan NiceLeeson, karyawan yang melakukan transaksi
'Ibid
^Njoman Suwidjana. "Mereka Relatif Bebas Kolusi." Dalam Infobank. Nomor 221. Januari 1998. Him. 33^Dian Ediana RAE. "Perbankan Indonesia Dalam Era Persaingan Abad 21." Dalam Majalah
Pengembangan Perbankan, Nopember-Desember1997. Hlm.36
108 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:107 -121
Sefriani. Pengawasan Bank Asing diIndonesia
derivatif tersebut, padaposisi dimana tidak adaorang Iain yang mengawaslnya sehinggadengan bebas la melakukan transaksi derivatifdengan nasabah (d/enf). dan order fiktif seriaiaporan yang penuh rekayasa.®
Kasus kedua adalah dicabutnya ijin usahasemua kantorcabang Daiwa Bank.di New Yorkakibat kerugian sebesar USD:1,1 miliar yang"disembunyikan kantor cabang bank tersebutselama kurun waktu: 1984-1995. Adapunkerugian dari kantor cabang.bank yang ber-kantorpusatdi Osaka, Jepang tersebutadalahakibat kegiatan treasury daiam perdaganganobligasi yang memang beresiko tinggi.^
Kasus seianjutnya yang .dapatdikemukakan adalah sekarat (co//aps)-nyaContinental Bank akibat kredit macet yangdideritanya.'Manajemen bank tersebut, sejauhini telah memusatkan pemberian kredit pada1 sektor yaitu sektor energi, yang kemudianmenjadi bermasalah ketika sektor tersebutmengalami kemunduran. Di samping itu halyang menambah kebangkrutan ContinentalBank adalah sikap manajemen bank yangmenggantungkan sumber dana'pada pasaruang.antar bank yang peka terhadap gejolaktingkat bunga. Bangkrutnya bank yangmempunyai banyak cabang di luar negeritersebut juga menimbulkan masalah dalam.kaitannya dengan pengembalian dananasabah yang tersimpan di bank tersebut,khususnya dana dari nasabah non-resident.^
Dari apa yangdikemukakan.di atas terbuktibahwa, bank-bank asing tidak selalu lebihaman ketimbang' bank-bank.^nasipnalsebagaimana anggapan sebagiah besaKofang 'Indonesia. Faktor-faktor resiko yang dihadapi'bank-bank asing tersebut relatif sama denganyang dihadapi bank-bank nasional.''Hai.yang .'membedakan bank-bank asing dengan bank- -bank nasional Indonesia pada-umumnyaadalah permodalan, pengeIolaan,.dan sistemkqntrol, serta perhbinaan'oleh otqritasmoneterriya. Modal bank asihg'biasanya jauh,.lebih besar daripada bank-bank nasional.Pengelolanya juga lebih berpengalamaii'sejalan dengan sejarah perbankan negerinya;Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan"oleh otdritas moneternya pun biasariy'a lebih,"efektif, relatif bebas kolusi dan korupsi.®
Beberapanegara termasukHongkong dan.Singapura memberlakukan persyaratan.dahpengawasan yang amat ketat bagi bank-bankasing yang ingin membuka cabang" dinegerinya. Persyaratan tersebut rnenyangkut,antara lain; modal minimum, kekayaan minimum, dan ada tidaknya sistem pengawasandan pembinaan yang efektif di hegeri asaln'ya.Semua itu untuk memastikan. bahwa bank-bank asing yang' beroperasi di negerahyahanyalah bank-bank asing yang besardan^^kua^t;demi keamanan tabungan masyarakatnya'yang ditaruh di cabang bankasing.^°.
®"Reperci/ss/onso/Bar//7gsD/saster."/nfefne(.7Maret1995. • •®Sugiharto, B. "Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Kasus Perbankan di Luar Negeri. Daiam Majalah
Pe/jge/nbanga/jPerban/ran.September-Oktober.1998,Hlm.17-18. . .W. Him. 20-21. ;
^Ibid.nm.22. . - . "Vbid.
"'Ibid.
109
Tujuan dan Sistem Pengawasan bank
Tujuan dari dilakukannya pengawasanperbankan di tiap negara adalah hampirsaitia,yaitu:"
a. untuk melindungi deposanb. memelihara stabilitas pasar keuanganC; mendorong efisiensi dan daya saing dari
sistem perbankan.
Tujuan di atas/dapat ditambahkan pulabahwa tujuan pengawasan perbankan adalahdalam rangka menjaga keamanan dankesehatan bank maupun kesehatan sistemkeuangan secara keseluruhan'sehinggadiharapkan agar bank melaksanakan praktekperbankan yang sehat serta menjaga per-saingan yang sehat di antara perbankan.^^Walaupun tujuan utama pengawasanperbankan di tiap riegara hampir sama, namunterdapat perbedaan pdia pengaturan danpendekatan atau teknik pengawasannya .
Pada kebanyakan negara, bank sentralterlibat dalam pengawasan,^ balk sebagaipengawas tunggal maupun membagitanggung jawab dengan lembaga atau badanlain. Di samping itu, di beberapa negara,pengawasan dilakukan oleh mega regulator,yang tidak hanya mengawasi lembagaperbankan, tetapi juga lerribaga keuanganlainnya seperti asuransi dan perusahaansekuritas. Swedia, Kanada, juga Singapuramenerapkan pola mega regulator inl
Pihak yang mendukung adanya fungsipengawasan bank di bank sentral menyatakan.
"BIS. 6u/de//nes forEffective Banking Supervision. Oktober 1997. Hlm.16'̂ Heru Soperaptomo. "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan." Dalam Newsietter Nomor 2028/
TahumVIII/Maret/1997. Him. 20.
"Dian Ediana RAE. "Peran Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Pasca 2000." Hlm.42»lbid
bahwa kebijakan moneter dan • tugaspengawasan bank sangat erat kaitannya..Pencapaian tujuan masing-masing fungsitersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.:Sementara itu, pihak yang menentangberpendapat bahwa tujuan kebijakan moneterdan pengawasan bank dapat saling ber-tentangan. Sebagai contoh, pada saatlikuiditas keuangan sangat tinggi, untukmericapai stabititas moneter, bank sentralakan melakukan kontraksi terhadap uangyangyang beredar. Bila dalam waktu bersamaanterjadi kesulitan perbankan, bank sentral dapatmelakukan^ bantuan likuiditas terhadap bankyang mendapat kesulitan tersebut, hal Ini akanberdampak sebaliknya yaitu ekspansimoneter.'^
Dengan memperhatikan praktek-praktekyang .dilakukan oleh beberapa negara lain,nampaknya tidak ada suatu "resep" sistempengawasan yang manjur yangi dapat diterap-kan oleh semua negara dengan tingkat ke-berhasilan yang sama. Sistem ini maslng-masing memlliki kekuatan dan kelemahan.Survei yang dilakukan IMF tahun 199Vmenunjukkan bahwa dari 177 negara anggotaIMF terdapat 145 negara yang pengawasanbanknya dilakukan oleh bank sentral. Adapun.7 negara (Jepang, Kiribati, Korea, Austria^Dominica, Mexico, St.Lucia) pengawasan,banknya dilakukan oleh DepartemenKeuangan, dan 25 negara lainnya dilakukanoleh lembaga laln.^^
110 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002: 107 -121
Sefriani. Pengawasan Bank Asing di Indonesia
Ketentuan Internasional
tentang Pengawasan Bank Asing
Ketentuan internasional yang dijadikanacuan negara-negara dalam pengaturanperbankan, antara lain yang dikeluarkan olehBank for International Settlement (BIS). Bankfor International Settlement BIS sebenarnyamerupakan suatu bank yang berkedudiikan diBasel, Swiss, dibentuk oleh 11 negara industrlmelalul Konferensl Den Haag pada Januari1930. Dalam prakteknya bank inl sekallgusberfungsl sebagai suatu organlsaslInternasional yang berfungsl untuk memajukankerjasama antar bank sentral negara-negaraanggota dan untuk menyedlakan fasllltas-fasllitas kerjasama keuangan Internasional.Dewasa inl dengan anggota yang telah men-capal sekltar 120 bank sentral, keberadaanBIS menjadl semakin pentlng. Aturan-aturanyang dikeluarkan oleh BIS menjad acuanhampirseluruh bank sentral yang adadl dunia.''®
Dalam kaltannya dengan pengawasanbank, BIS rnelalul The Basel Committee onBanking Supervision pada September 1997menetapkan Prinslp-prlnslp dasarpengawasanbank yang efektif terdirl darl 25persyaratan yangdapat dikelompokkan ke dalam 7 aspek.
Aspek yang pertama adalah Pra kondisibagi pengawasan yang efektif. Aspek inimenekankan perlunya kejelasan wewenang,tanggung jawab, tujuan yang jelas, bersifatIndependen, dan memlliki sumber daya yang
cukup bagI badan-badan yang terllbat dalampengawasan bank.^®
Aspek yang kedua adalah perljinan danstruktur. Aspek Ini mencakup kejelasanmengenal kegiatan yang dlijinkan, kriteriaperljinan, otorltas yang mengkajl dan menolakusul, sertaotorltas untuk menetapkan kriterla.^^
Aspek yang ketiga adalah mengenalprlnsip kehati-hatlan {prudential). Aspek inimencakup ketentuan mengenai kecukupanmodal, standar kredit dan monitoring,kebljakan dan prosedur evaluasi terhadapkualitas aset, sistem Informasl manajemenbank,, ketentuan pinjaman terkalt (BMPK),Monitoring terhadap resiko, Memlliki sistemyang memadai untuk memantau situasi pasar,mempunyal proses pengendallan res'lkomanajemen yang komprehensif, sistempengendallan Internal serta menlngkatkankode etik profeslonal
Aspek yang keempat adalah metodepengawasan bank yang berkesinambungan{on going supervision). Aspek Inl menetapkanharus dllaksanakannya pemeriksaan {on-site)dan pengawasan {off-site). DI samping itubadan pengawas harus senantlasa melakukanhubungan atau diskusi dengan manajemenbank, mempunyal teknik untuk melakukananalisis data/laporan, mempunyal Independensl,serta mampu melakukan pengawasan secarakonsolldasl. ' • • —
"BIS. "The Bank for International Settlement: Profile of an International Organisation." Basle. Switzerland.Jun11999 BIS.Internet: http: www.bis.roa. html. Juni 1999. Him. 6.
"BIS. The Core Principles forEffective Banking Supervision. September 1997. Him. 39.'Ibid. Him. 40.
ni
Aspek yang kelima adalah Informasiperbankan. Dalam aspek ini setiap bank hamsmengupayakan, catatan-catatan yangmemadai yang dihasilkan sesuai dengankebijakan akunting yang konsisten sehinggamemungkinkan pengawas untuk memperolehpandangan yang obyektif atas kondisikeuangan dan profitabilitas bank. Bank-bankhams menerbitkan laporan keuangan berkalasecara objektif mencerminkan kondisinya.^®
Aspek yang keenam adalah mengenaiwewenang formal pengawas. Dalam aspek inipengawas harus memiliki wewenang yangmemadai dan jelas untuk melakukan tindakankorektif jika bank gaga! memenuhi standar-standar prudensial atau jika kepentingan paradeposan terancam."
Aspek yang ketujuh adalah aturan dankerjasama pengawasan Internasional (cross-border banking). Aspek ini menekankanpentingnya peranan supervisor negara asa
Sefriani. Pengawasan Bank Asing di Indonesia
• Pada tahun 1992 BIS mengeluarkanketentuan yang dikenal sebagai standar minimum pengawasan perbankan internasionaldan pendirian bank-bank muitinasiona! atauyang dikenal juga dengan istilah bank, lintasbatas {cross border banking). Ketentuan inimemuat4 prinsip utama yaitu:
1. Semua bank multinasional. harus diawasi
oleh otoritas negara asal (home countryauthority) yang mempunyai kemampuanmeiakukan pengawasan konsolidasi
2. Pendirian bank multinasional harus
dengan ijin terlebih dahulu balk dariotoritas pengawas tuan rumah maupunnegara asal
3. Otoritas pengawasberhakatas informasi-informasi berkaitan dengan keberadaandan operasional bank-bank multinasional.
4. Apabila otoritas tuan rumah berkeyakinanbahwa 3 standar minimum di atas tidakterpenuhi, ia harus meiakukan tindakankehati-hatian termasuk melarangpendirian 'bank-bank multinasionaltersebut di wilayah yurisdiksinya. '
Melalui standar minimum di atas
diharapkan di masa yang akan datang tidakada bank multinasional yangdapat beroperasitanpa tunduk pada pengawasan konsolidaisyangefektif.
Pengaturan dan Praktek Pengawasanbank aisng di Indonesia
Keraguan tentang kemampuan 81sebagai pengawas perbankan di Indonesianampak dengan terjadinya perubahan sistempengawasan perbankan di Indonesia. UUNomor 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesiayang menggantikan UU Nomor 13 tahun 1968tentang Bank Sentral menyebutkap bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan olehlembaga pengawas jasa keuangan yangindependen, yang akan dibentuk denganundang-undang, paling lambat tanggal 31Desember 2002 yang akan. datang. Fungs!pemblnaan dan pengaturan tetap akandilakukan oleh Bank Indonesia. Lembagapengawas jasa keuangan yang dlmaksud. ini,nantinya akan mengawasi lembaga perbankandan semua lembaga keuangan non-banktermasuk pasar modal.^^
Dalam kaltannya dengan pengawasanbank asing , sampai saat ini Indonesia belummemlliki peraturan khusus mengenalpengawasan bank asing.Pengaturanterhadap pengawasan bank secara umum diIndonesia tersebar dalam beberapa peraturanperundang-undangan. Pengawasan terhadapbank asing dilakukan bersama-sama dandengan sistem serta mekanisme yang relatifsama dengan pengawasan yang dilakukanterhadap bank nasional. Hahya timpengawasnya saja yang berbeda. Ada timpengawas untuk bank umum nasional dan ada
mid
"Amerika Serikal memlliki InternationalBankingActyang mengatur bank-bank Amerika yang beroperasidiluarnegerimaupun bank-bank asingyangberoperasidlAmerika Serikat.
113.
puia tim pengawas untuk bank asing. Sampaidengan tahun 1994, satuan kerja pengawasandi Bank Indonesia dipisahkan dari satuan kerjapemeriksaan. Namun, sejak tahun 1994sampai dengan 1997 kedua satuan kerjatersebut digabung dalam satu kelompok "dedicated team" dengan spesialisasi pengawasbank. Selanjutnya, sejak tahun 1998 dilakukanpemisahan kembali antara satuan kerjapengawasan dan pemeriksaan bank.
Selama ini pengawasan terhadap bank-bank asing di Indonesia relatif lebih mudahdilakukan dibandingkan dengan pengawasanterhadap bank nasional. Hal ini dikarenakanjumlah bank yang masih sedikit serta, lebihtertibnya bank-bank asing tersebut dalamsegala hal dibandingkan bank-bank nasional.Kondisinya tentu tidak akan statis terus sepertisaat ini seiring dengan diberikannyakesempatan yang sangat besar bagi pihakasing untuk masuk ke pasar perbankanIndonesia.^®
. Sama seperti yang dilakukan terhadapbank nasional. dalam melakukan pengawasanterhadap bank asing, otoritas pengawas Indonesia (dalam. hal, ini Bank Indonesia) selamaini melakukam dua macam pendekatan,yaitu:"
a. pengawasan tidak langsung {off-site supervision), menggunakan laporanmingguan, laporan triwulanan, danlaporan tahunan serta data atau informasidari sumber-sumber lainnya. •'
mid
2nbtoZurianto. Op.Cit Him. 58mid
b. Pengawasan langsung (on-s/fe supervision], dilakukan dengan caramengunjungi dan memeriksa kantor banksecara langsung secara periodik maupuninsindental sesual kebutuhan.
Mengingat bahwa bank asing merupakankesatuan usaha yang berbadan usaha asing.berkantor pusat di luar negeri dan dengankegiatan usaha yang terintegrasi dengankantor pusatnya, maka pengawasan yangdilakukan oleh Bank Indonesia terdiri dari duamacam: Pengawasan yang dlmaksud adalahpengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri selaku otoritas tuan rumah {hoststate authority) serta pengawasan yangdilakukan bersama-sama atau kerja samadengan otoritas negara asal bank-bank asingyang bersangkutan {home state-authority).
Dalam hal pengawasan bentuk pertama,ada beberapa hal yang penting untukdikemukakan, yaitu masalah perijinan, tingkatkesehatan bank, kegiatan usaha, transferdevlsa, serta perlindungan terhadap nasabahIndonesia.
Dengan ketentuan perijinan yang ketatdiharapkan sudah merupakan pengawasanawal terhadap bank-bank asing yang ada diIndonesia. Dewasa ini, sepuluh kantor caban^bank asing yang beroperasi di Indonesi&imerupakan bank-bank yang mempunyaP'peringkat dan reputasi terbaik di tingkatinternasional. Mempunyai modal, sumbetdaya manusia, teknologi, dan managemenyang kuat, serta memiliki daya saing tinggi.
114 JURNAi HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 107-12:
Sefrianl Pengawasan Bank Asing di Indonesia
' Sampai saat ini misalnya, tidak ada bankasing di Indonesia yang memiliki CAR dibawah 8%. CAR yang dimiliki bank-banktersebut berkisar antara 10,65% sampaidengan 17,85%.^® Laporan The Wall StreetJournal 27 September 1999 yangmenyebutkan bahwa 7 di antara10bank asingyang ada di Indonesia saat ini masuk dalam100 bank terbesar di'dunia. Deutsche Bank
(Jerman) misalnya, dilapdrkan'mendudukiperlngkat pertama dunia dengan aset US$705,710 juta. Berikutnya adalah Bank of Tokyo Mitsubishi (Jeparig) yang mendudukiperingkat 3, Bank ofAmerika (USA) di peringkat4, ABN Amro (Belanda) di peringkat 6,Hongkong and Shanghai Bank Corporation(HSBC) di peringkat 7, Chase Manhattan(USA) di peringkat 23 dan Citibank (USA)"diperingkat 25 dunia.^°
Kedua adalah pengawasan tingkatkesehatan bank (selanjutnya disingkat TKB).Penilaian TKB merupakan suatu proses yangrelatif kompleks. Tidak hanya mensyaratkanpemahaman yang mendalam terhadapberbagai faktor yang mempengaruhi usahabank, tetapi juga memerlukan data daninformasi yang lengkap dan akuratserta suatumetode yang telah teruji validitasnya.^^ Padadasarnya TKB ini merupakan suatu sistem
deteksi dini (early warning system) untukmengidentifikasi berbagai masalah potensialdan resiko yang dihadapi bank.
Baik terhadapbanknasional maupunbankasing, konsep penilaian TKB yangdilaksanakan oleh Bank Indonesia mengaoupada prinsip kehati-hatiah perbankan (prudential banking principles) sebagaimana yangdiatur oleh Bank for International Settlement
(BIS) yang dianut secafa internasional olehnegara-negara anggotanya. Tingkatkesehatan suatu bank asing merupakanindikator penilaian pengelolaan bank tersebutdalam suatu periode tertentu. Dalam ha! ini,Bank Indonesia sebagai bank sentral telahmenetapkan beberapa ketentuan tehtangpenilaian TKB, antara lain aspek permodalan,kualitas asset, kualitas manajemen,rentabllitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspeklain yang berkaitan dengan kegiatan usahabank seperti ketentuan tentang BatasMakslmum Pemberian Kredit (BMPK) danketentuan tentang Posisi Devisa Netto (NetOpen Position) yang semuanya berlandaskanpada prinsip kehati-hatian.^^
Dalam kaitannya dengan bank asing,dalam penilain TKB ini bank tersebutdiperlakukan seolah terpisah dengan bankinduknya. Dengan demikian cabang bank
^Laporan keuangan Bank Indonesia Desember 1998-September 1999.^The World's ICQ Largest Banks." Dalam The Wall Street Journal, World Business-WSJ Interac-
(/Ve Edition. 27September 1999.'̂Penilaian TKB diatur oleh Bl dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Bl No;30/11/KEP/DIR dan Surat
Edaran (SE) Bl No.30/2/UPPB maslng-masing perlhal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umumtanggal30 April 1997dan SKBl No.30/277/KEP/DIR dan SE 81 No.30/23/UPPB perihal Perubahan TatacaraPenilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan masing masing tertanggal 30April 1997 dan 19Maret 1998.
^^Hifnl Kasian. "Menilai Kesehatan Bank." Dalam Majalah Pengenibangan Perbankan. Nomor 72. Juli-Agustus. 1998. Him. 40.
115
asing yang ada di Indonesia memiliki danmelakukan- pembukuan, administrasi, danpelaporan sendiri. Bank Indonesia hanyaberhak menilai TKB yang bersangkutanberdasarkan laporah dan kondlsl cabang bankyang ada di Indonesia saja. Dengan cara inibanyak kelemahannya, mengingat padakenyataannya bank asing yang ada di Indonesiamelakukan kegiatan usaha yang terintegrasldengan kantor pusatnya. Kerugian dalamjumiah besar yang, menlmpa bank tersebut dicabang yang terletak df negara lain atau mungkindi negara asalnya tentu akan mempengaruhitingkat kesehatan bank tersebut secarakeseluruhan. Untuk itulah koordinasl dan
kerjasama dalam hal pengawasan bankdengan otoritas negara asal bank yangbersangkutan sangatlah diperlukan.^^
Ketiga. adalah pengawasan kegiatanusaha.,Dalam praktek ternyata bank-bankasing yang ada di Indonesia selama ini jauhlebih hati-hati dan tertib dalam menjalankankegiatan usahanya dibandingkan dengan banknasional. Hal ini menurut tim pengawas bankasing di Bank Indonesia dikarenakan merekasudah terbiasa dengan kondisi yang beriakudimegaranya yang serba teratur {regulatecf}.Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwabank-bank asing tersebut senantiasa memlntaijin kepada otoritas atau pejabat berwenangdi Bank Indonesia untuk mempresentasikanproduk jasa perbankannya yang terbaru
sebelum dipasarkan pada masyarakat luas.Selanjutnya adalah mengenai
pengawasan terhadap transfer atau lalu lintasdevisa. Hal Ini penting untuk dikemukakanmengingat banyaknya kecurigaan yangditujukan pada bank asing telah melakukanpelarlan modal {capital flight) yang sangatdibutuhkan Indonesia ke negara asalnya.
Dalam kaitannya dengan lalu lintas-devlsaini, UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang LaluLintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
menganut sistem devisa bebas. Setiappenduduk dapat dengan bebas memiliki danmenggunakan devisa yang dimilikinya.Penduduk yang memperoleh dan memilikidevisa tidak wajib menjualnya kepada negara.Kebijakan devisa bebas diambil olehPemerintah Indonesia dengan maksud untukmengimbangi semakin merosotnya jumiahinvestor asing ke Indonesia^
Dalam kaitannya dengan kegiatan lalulintas devisa yang dilakukan oleh bank asing,Bank Indonesia mewajibkan bank asing yangberkedudukan di Indonesia untuk
menyampaikan keterangan dan data kepadaBank Indonesia mengenai kegiatan lalu lintasdevisa yang dilakukannya secara lengkap,benar dan tepat waktu.^^ Laporan tersebutmerupakan laporan gabungan dari seluruhkantor operasionalnya yang berkedudukan diIndonesia. Keterangan dan data yang wajIbdilaporkan oleh bank tersebut mellputi:
^Narnl Purwati &Alfano Gokmatua. "Beberapa Ketentuan Bank Sentral Tentang Kesehatan Bank." DalamMajalah Pengembangan Perbankan.Nomor 72.Juli-Agustus. 1998. Him. 51.
^Pasal 2 UU Nomor 24Tahun 1999tentangLalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.^Peraturan Bank Indonesia Nomor:1/9/PBI/1999tanggal 28Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan
Lalu Lintas Devisa Bankdan Lembaga Keuangan Non Bank, Pasal2.^ Ibid. Pasal 4.
116 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:107-121
Sefhani. Pengawasan Bank Asing di Indonesia
a. perpindahan devisa melalui bank baikuntuk kepentingari bank maupun
' nasabah, yaitu transaksi:1. penerimaan dan pembayaran ke luar
negeh baik dalam ruplah maupunvaluta asing
2. penerimaan dan pembayaran kepadapenduduk dl dalam negeri baik dalamrupiah maupun valuta asing
3. penerimaan dan pembayaran didaiam negeri anatra penduduk daiamvaluta asing. -
b. PosisI aset dan kewajiban finansial luarnegeri bank.
' Khusus untuk transaksi di atas US$10.000,00 (sepuiuh ribu doiar Amerika Serikat)atau ekuivalennya dilaporkan secara rinci ,mencakup antara lain keterangan mengenaipeiaku dan hubungan keuangan antar pelakutransaksiserta tujuan transaksi. Adapun untuktransaksi sampai dengan US$ 10.000,00(sepuiuh ribu ddlar Amerika Serikat) atauequivaiennya, dilaporkan secara gabungan{lump sum) tanpa harus dllengkapi denganketerangan mengenai peiaku dan hubungankeuangan antar peiaku transaksi serta tujuantransaksP'.
Di sini nampak bahwa bank termasuk didaiamnya bank asing hanya dikenakan wajiblapor transaksi kegiatan lalu iintas devisanyasaja. Tidak ditemukan pembatasan jumlahdevisa yang dltransaksikan. Penduduk ataupeiaku usaha yang lain (tidak hanya bankasing), memang dapat melakukan peiarian
modal ke luar negeri, bllamana iamenginginkan hal tersebut. Padakenyataannya hai ini memang banyak terjadi.Pemerintah Indonesia megetahui bahwasebagian besar bank-bank asing melakukanpeiarian modal [capital flight), khususnya saatpuncak krisis moneter di Indonesia 1997-1998yang iaiu dengan cara mengirimkan uangyang berhasil ditariknya dari nasabah Indonesia ke negara asalnya. Berdasarkan ketentuanyang ada tidak banyak yang dapat dliakukanpemerintah untuk mencegah hal tersebut.
Ketentuan wajib iapor yang ditetapkandaiam UU Nomor 24 Tahun. 1999 padadasamya sudah merupakan iangkah baru.bagiIndonesia yang tidak ditemukan dalam UUsebelumnya.. Dengan adanya ketentuan wajiblapor, diharapkan pemerintah memiiiki alatdandata untuk memonitor transaksi serta lalu iintas
devisa, meskipuatetap tidak dapat diandalkanuntuk mencegah terjadinya peiarian modal.Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, danTaiwan sudah sejak lama menganut sistemdevisadi mana mekanisme pengendaiian ataumonitoring devisa dilakukan seperti halnyasistem yang sedang atau mulai diterapkanoleh Indonesia.
Dalam kaltannya dengan pengawasanterhadap bank asing, di samping untukmendukung perumusan dan peningkatanefektivitas kebijakan moneter, pada dasarnyapeiaporan yang wajib dilakukan oleh bank-bank asing tersebut lebih didasarkan alasanuntuk tujuan pengawasan dan penerapanprinsip kehati-hatian sebagaisalah satu upaya
^^Surat Edaran Bank Indonesia No.1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 perihal Peiaporan Kegiatan LaluLintas Devisa oleh Bank, Bagian II A.
117
untuk meminimalkan resiko usaha dalampengelolaan bank daripada untuk mencegahterjadinya pelarian modal. Transaksi di bidangdevisa memang rriasuk kategori kegiatanberisiko tinggi, yang dapat menimbuikankerugian dalam jumlah yang besar pada bankpelaku yang bersangkutan apabila tidakdiiakukan dengan hati-hatl. Dengandilakukannya pengawasan, maka dapatdiiakukan pencegahan secara dini terhadapbahaya kebangkrutan bank asing yangbersangkutan.
Keempat adalah perlindungan terhadapnasabah Indonesia Hal inl dapat diiakukanBank Indonesia dengan pencabutan ijin usahabank asing balk atas pertimbangan BankIndonesia maupun atas permintaannegara asal serta persyaratan asuransi. Hasiipeneiitian menunjukkan bahwa ke-10 bankasing yang ada dewasa ini di indonesia sudahmengasuransikan dana nasabahnya kelembaga asuransi di negara asal masing-masing, baik yang dibentuk oleh pemerintahmaupun swasta. Nasabah bank-bank asingasal Amerika Serikat misalnya saat ini akandijamin dananya oleh Federal Deposit insurance Company sampai batas maksimum US$100.000.3®
Dengan^ adanya jaminan asuransi ini,nasabah penyimpan dana pada bank-bankyang ada di Indonesia memperoleh jaminandari lembaga asuransi bahwa dananya akandijamin pembayarannya sampai batasmaksimum yang teiah ditetapkan apabila bankasing yang bersangkutan tidak mampumembayar kewajibannya pada para
krediturnya.Masih dalam kaitannya dengan
pengawasan bank asing, sejauh ini indonesiasering meiakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan otoritas pengawas negara asalbank-bank asing yang ada di Indonesia untukmeiakukan koordinasi dan kerjasama, jugapertukaran infdrmasi mengenai bank-bankasing di indonesia. informasi dimaksudkhususnya mengenai kondisi kesehatan bankasing yang bersangkutan.
Di samping itu Indonesia juga aktif menjadianggota serta menghadiri forum-forumpertemuan bank-bank sentral, baik untuktingkat regionai seperti SEACEN [SoutheastAsian Centra! Banks) maupun di tingkatinternasionai seperti forum-forum pertemuanyang disponsori oleh BIS (Bank for InternationalSettlement). Dalam forum-forum ini dibahasmasalah-masalah perbankan internasionai,pengembangan sumber daya manusia,teknologi perbankan, perlindungan dananasabah, dan masalah-masalah aktual lainnyayang dihadapi perbankan intemasional.^®
Dapat ditambahkan pula bahwaIndonesia juga sudah menerapkanprinsip yang direkomendasikan oleh BIS dimana bank-bank asing yang akan membukacabang di Indonesia harus mendapatkan ijindari Bank indonesia serta mendapatkanrekomendasi dari otoritas moneter negara
asainya. Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa tanpa rekomendasi atau ijin dariotoritas negara asainya bank asing tersebuttidak akan mendapat ijin dari Bank Indonesiauntuk mendirikan cabang di indonesia.
^Catherine England. "Banking on Free Markets." 5September 1999. internet. hUp:/www.cato.org/pubs/regulation/regl8n2b.html.
39BIS. "The Bank for International Settlement: Profile ofan internationalorganisation." Loc.Cit
118 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002:107- 121
Sefriani. Pengawasan BankAsing di Indonesia
Hal baru yang merupakan kemajuan bagipengawasan bank asing'di Indonesia adalahdimungkinkannya otoritas moneter negara asalbank asing melakukan pemeriksaan langsung{on-site inspectation) pada kantor cabangbanknya yang ada di Indonesia setelahmendapat ijin terleblh dahulu dari BankIndonesia.^" Selamaini yang dapatdilakukanoleh otoritas negara asal adalah sebatasmelakukan pemeriksaan tidak langsung (off-site inspection). Sampai saat inipun masihbanyak negara berkembang yang melarangdilakukannya-inspeksi atau pemeriksaanlangsung oleh otoritas negara asal terhadapbank-banknya yang beroperasidiwilayah atauyurisdiksinya. lasan yangdikemukakan merekaantara lain khawatir akan ikut campurnyaotoritas negara Iain terhadap kebijakanmoneter dan perbankan nasional, akanterganggunya kedaulatan negara,serta akanbertentangan dengan prinsip kerahasian bankapabila mengijinkan dilakukannya inspeksilangsung oleh otoritas negara asal.
Larangan tersebut dl atas menurut BISsedikit banyak tentu akan menggangguterwujudnya pengawasan konsolldasi yangefektif dalam perbankan lintasbatas. Untuk itu,BIS merekomendaslkan negara-negara yangbersangkutan untuk segera mengubahnyademi efektif dan tuntasnya pengawasankonsolidasi perbankan lintas batas (effectivecomprehensive consolidated supervision oncross border banking).
Namun demikian, yang direkomendasikanoleh BIS, apabila otoritas tuan rumahmempunyai alasan atau dugaan kuat bahwainspeksi atau pemeriksaan langsung yangakan dilakukan oleh otoritas negara asal tidakuntuk tujuan pengawasan banknya (non-supervisory purposes), ia berhak untuk menblakatau menunda memberikan ijin dllakukanyainspeksi langsung tersebut.^^
BIS juga memberikan dua alternatif lainbagi otoritas tuan rumah yang tidakmengijinkan dilakukannya inspeksi langsungoleh.otoritas negara asal. Alternatif pertamaadalah bahwa Inspeksi langsung dilakukanolehotoritas tuan rumah, tetapidengan arahandan sesuai dengan permintaan otoritasnegaraasal. Alternatif kedua adalah bahwa inspeksilangsung'dilakukan oleh Otoritas negara asal,tetapi dengan kawalari atau pengawasanlangsung' (accompany) dari otoritas negaratuan rumah. Yang terpenting menurut BISadalah adanya kerjasama yang balk danintensif dalam melakukan pengawasan antaraotoritas kedua negara.^^
Dalam kaitannya dengan hal inl saat IniIndonesia hanya mewajibkan dilaporkannyahasil pemeriksaan kepada Bank Indonesiasegera setelah pemeriksaan dilakukan sertamensyaratkan adanya'asas timbal balikdengan otoritas negara asal bagidiberikannyaijin pemeriksaan atau inspeksi langsung.'"
*°Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara pemeriksaan bank,PasaI15.
'̂BIS. "The Supen/ision ofCross-Border Banking." Op.Cit. Him. 4.''Ibid.'^Ibld. Him. 5."Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemerikaan Bank,
Pasal18&Pasa[15(5).
119
Dengan dikeluarkannya kebijakan barutersebut di atas nampak bahwa Indonesiasudah befupaya melaksanakan prjnsip prudential banking yangdisyaratkan oleh B.I demiterwujudnya pengawasan konsolidasi yangefektif terhadap bank-bank niultlnasional yangada di Indonesia. •
SImpulan
.Sampai saat inj Indonesia belum memilikipengaturan tentang pengawasan bank asingsecdra' khusus^ meskipun bank ini memilikikarakteristik. yang berbeda dengan banknasipnai: Pengaturan mengenai pengawasanbank asliig di Indonesia tersebar dalambeberapa peraturan perundang-undangan.Meskipun demikian dapat'dikatakan bahwapengaturan dan praktek pengawasan bankasing di Indpnesia saat ini telah merujuk padaapa yang ditetapkan BIS uhtuk'mewujudkanpengawasan konsolidasi yang efektif terhadapbahk-bank/m.ultinasional yang bejppefasi diIndonesia.'•
• I * '
Daftar Pustaka
"Repercussions ofBarings Disaster." InternetTMaretlW ;
"The World's 100 Largest Banks." Dalam TheWall Street Journal, World Busi-ness-WSJ Interactive Edition. 27 September 1999.
BIS. "The Bank for International Settlement:
Profile ofan International Organisation."Basle. Switzerland. Juni 1999 BIS .
Internet: http: www.bis.rog. html.Juni 1999.
. "The Supervision of Cross-Border. Banking." Report by a Working Group
, Comprised of Members of basleCpmmiUee on Banking Supervisior}and The Offshore Group of Banking Supervisors. Basle. Oktober1996. .
: . 1998. The-Supervision of Cross-Bor-der Banking. Basle. Oktober.
Guidelines for Effective Banking Supervision. Oktober 1997.
. Principles for the Supervision ofBank's Foreign Establishments.
- Mei, 1983.
. The Core Principles for EffectiveBanking Supervision. September 1997.
Dian Ediana RAE. -Perbankan Indonesia
Dalam Era Persaingan Abad 21."Dalam Majalah PengembanganPerbankan, Nopember-Desember1997.."
England/ Catherine." "Banking on'Free Mar-•-kets." 5 September 1999. internet
. http:/w^.cato.org/pubs/regulation/reg18n2b.btml
Kasian, Hifni. "Menilai Kesehatan Bank."Dalam -Majalah PengembanganPerbankan. Nomor 72. Juli-Agustus.
,1998.
Purwati, Narni &Alfano Gokmatua. "BeberapaKetentuan Bank Sentral Tentang
.Kesehatan Bank." Dalam MajalahPerigembangan Perbankari. Nomor72. Juli-Agustus. 1998.
RAE, Dian Ediana."Peran Lembaga PengawasJasa Keuangan Pasca"2000."
120 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002:107- 121
Sefriani. Pengawasan BankAsing di Indonesia
Soperaptomo, Heru. "Analisis EkonomiTerhadap Hukum Perbankan." DalamNewsletter Nomor 2028/TahumVlll/
Maret/1997.
Sugiharto, B. "Pelajaran yang Dapat Dipetikdari Kasus Perbankan di Luar Negeri.Dalam Majalah PengembanganPerbankan. September-Oktober. 1998.
Suwidjana, Njoman. "Mereka Relatif BebasKolusi." Dalam Infobank. Nomor 221.
Januari 1998.
Zurianto, Toto. "Perspektif Pengaturan danPengawasan Bank di Indonesia."Dalam Majalah PengembanganPerbankan. IBI. Mei-Juni. 1998.
UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Perbankan
UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
UU Nomor 7 Tahun 1994tentang PengesahanAgreement Establishing The WorldTrade Organization
UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun1992Tentang Pokok-Pokok Perbankan
UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia.
UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu LintasDevisa dan Sistem'Nllai Tukar.
PP Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing
PP Nomor 24 Tahun 1999" tentang Ketentuandan tata cara pembukaan kantorcabang, kantor cabang pembantu, dankantor perwakilan dari bank yangberkedudukan di luar negeri
PP Nomor 25 Tahun 1999tentang PencabutanIzin Usaha, Pembubaran, Dan LikuidasiBank.
Peraturan Bank Indonesia Nomor :1/9/PB!/
1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentangPemantauan Kegiatan Lalu LintasDevisa Bank dan Lembaga Keuangannon Bank
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000
tanggal 26 Pebruari 2000 tentang'Persyaratan dan Tata CaraPemeriksaan Bank.
€) O O
121