pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam perspektif uu asn
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DALAM PERSPEKTIF UU ASN
Oleh:
Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.SE, M.Eng. Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK
REFORMASI BIROKRASI
SDMA
1. REVOLUSI MENTAL means changing our mindset and thus
our habits; from taking service into
giving service; from sitting back into
proactive; and from boss into servant
2. STOP PEMBOROSAN in unnecessary government activities
by promoting “Gerakan
Penghematan Nasional”
3. MORATORIUM on govt. organization & new Civil
Servants recruitment
OUTLINE
LATAR BELAKANG
ROADMAP MANAGEMENT ASN
1
2
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 3
PENUTUP 4
LATAR BELAKANG 1
7
25 21
38 38
54 56 64
79 81 83
94
4 12
22
44 44
58
47
61
75 80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
Government Effectiveness The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.
EFFICIENCY DRIVEN
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711 4,257 9,706 16,578
POPULASI (JUTA JIWA) 237
PERSIAPAN AKSELERASI KEBERLANJUTAN
6,793 2,416 1,335 12,989
286 319 353 302 269 253 336
PDB Nominal per capita
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045
FACTOR DRIVEN
EFFICIENCY DRIVEN
INDONESIA menjadi negara High Income
KORIDOR JAWA Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika,
alutista, Jabodetabek area
KORIDOR SUMATERA Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
KORIDOR KALIMANTAN Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit,
Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
KORIDOR SULAWESI Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel ,
Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA Pariwisata, Perikanan, Peternakan
KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga ,
Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
PUSAT EKONOMI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
JALUR LAUT NASIONAL PRIMER
GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API AKTIF) SEBARAN EPICENTRUM GEMPA
ARAH PEMBANGUNAN, CONSTRAINT LINGKUNGAN & PENYIAPAN SDM APARATUR INDONESIA
SUMBER: SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014
12%
32%
35%
21% WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta - Pusat : 891.509 - Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
Rasio Pegawai ASN: 1,76% Rata2 Pendidikan: S1 (40%) & SMA (28%)
760,793
906,658 937,784
910,939
891,509 902,543
127
162
180
215
240
276
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bel
anja
Peg
awai
(Tr
ilyu
n)
Jum
lah
Peg
awai
K/L
(o
ran
g)
Jumlah Pegawai K/L
Belanja Pegawai dalam APBN
• Peningkatan Belanja Pegawai dalam APBN lebih besar dibandingkan
dengan peningkatan jumlah pegawai K/L
• Sebagai salah satu upaya peningkatan kesejateraan PNS
Jumlah PNS K/L dan Belanja Pegawai dalam APBN
ROADMAP MANAJEMEN ASN 2
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
JENIS, STATUS & FUNGSI PEGAWAI ASN
JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1
butir 4 & Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
2. Memiliki NIP secara nasional;
3. Sebagai pembuat kebijakan;
4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan;
1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan;
4. Menduduki Jabatan Fungsional. FUNGSI:
1. Pelaksana kebijakan publik; 2. Pelayan publik; dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Jabatan Administrator (setara eselon III) memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
Jabatan Pengawas (setara eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
• Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (setara Eselon I); • Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara eselon I); dan • Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II).
DII
SI D
AR
I PEG
AW
AI A
SN
DII
SI T
NI
DA
N P
OLR
I
Jabatan ASN tertentu
JABATAN ASN
PENETAPAN KEBUTUHAN
PENGADAAN
PENGEMBANGAN
PENILAIAN KINERJA
DISIPLIN
PENGHARGAAN
PEMBERHENTIAN
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
ANJAB dan ABK dengan e-formation
Sistem registrasi on-line dan seleksi menggunakan CAT
Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi; open recruitment; serta diklat merupakan hak pegawai ASN
Berdasarkan SKP dan penilaian 3600
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai
Berdasarkan kinerja
Tidak mencapai kinerja
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan; tunjangan berbasis kinerja; tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
Semangat fully funded
Sistem jaminan sosial nasional dan bantuan hukum
REFORMASI MANAJEMEN ASN
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 3
KOMPOSISI ASN BERDASARKAN JABATAN
Guru 1.765.410 40,35 %
Medis 31.754 0,73 %
Paramedis 303.754 6,94 %
JF Lainya 222.093 5,08 %
JF Umum 2.003.151 45,79 %
J Struktural 48.847 1,12 %
TOTAL 4.375.009 100, %
JPT: 0,27%
Peran strategis JPT sebagai penggerak
Manajemen ASN
Dasar Hukum: 1. SE MenPAN No. 16 Tahun 2012 2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2014 3. RPP MANAJEMEN PNS Tahun 2014
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014
2012 2013 2014
Jumlah 6 42 27
JUMLAH SELEKSI JPT (per September 2014)
Dikenal sebagai LELANG JABATAN yang berkonotasi negatif (jabatan diperjualbelikan),pengertian sebenarnya adalah SELEKSI TERBUKA (OPEN RECRUITMENT)
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses
− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
Tujuan, Prinsip dan Sasaran PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
• Mendapatkan JPT berkualitas
TUJUAN
• Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada K/L, LNS, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS didasarkan pada sistem MERIT
PRINSIP
• Terselenggaranya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Yang Transparan, Objektif, Kompetitif Dan Akuntabel.
• Terpilihnya calon PPT pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit
SASARAN
PENGUMUMAN
SELEKSI: • Administrasi
• Kompetensi Manajerial • Kompetensi Bidang
PERSIAPAN
HASIL SELEKSI
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN
Tata Cara PENGISIAN JPT
1. PERSIAPAN
Pembentukan Panitia Seleksi
• Panitia Seleksi dibentuk oleh PPK dgn berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
• Panitia Seleksi terdiri atas unsur: pejabat terkait dari instansi yang bersangkutan, pejabat dari instansi lain yang terkait, akademisi/pakar/profesional.
• Panitia seleksi berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 9 orang
• Perbandingan Panitia Seleksi Internal dan eksternal adalah 45:55
• Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assesor)
1. PERSIAPAN
Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong
0
1
2
3
4
5Visioning
Courage of Convictions
In Depth ProblemSolving & Analysis
Championing Change
Integrity
Driving Execution
Customer Focus
Organizational Savvy
Managing Others
InterpersonalCommunication
Relation Management
Professional Demeanor
Standar Kompetensi Jabatan
(BEHAVIOR)
(UNDERSTAND)
2. PELAKSANAAN
PIMP K/L /PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA
TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL DAN
KEPUTUSAN MENGIKAT
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1
5
6 7
3
2
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
PERMENPAN NO. 13 TAHUN 2014 (transisi)
KASN
8
MENYAMPAIKAN 3
CALON
4
KOORDINASI
2. PELAKSANAAN
Pengumuman • Untuk mengisi lowongan JPT agar diumumkan secara terbuka, dalam
bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet).
• Pengumuman dilaksanakan PALING KURANG 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
• Materi Pengumuman: Nama jabatan
Persyaratan administrasi
Persyaratan penandatanganan Pakta Integritas
Tahapan, jadwal dan sistem seleksi
Persyaratan jenjang pendidikan
Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar
JPT PENGUMUMAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
JPT UTAMA DAN MADYA secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional
JPT PRATAMA secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kementerian yang bersangkutan
PROVINSI
JPT PRATAMA secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat Provinsi yang bersangkutan, dan/atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
KABUPATEN/KOTA
JPT PRATAMA secara Terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
• Lingkup Pengumuman:
PENGUMUMAN PENGISIAN JPT
PENDAFTARAN ON-LINE SELEKSI PENGISIAN JPT
2. PELAKSANAAN
Seleksi
• Syarat: kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas
ADMINISTRASI
• Menggunakan metode assessment center;
• Menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode assessment center secara lengkap;
• Standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan & dapat dibantu oleh assessor.
KOMPETENSİ MANAJERİAL
• Menggunakan metode tertulis, wawancara serta metode lainnya;
• Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
KOMPETENSİ BİDANG
• Menyusun instrumen/ kriteria penilaian INTEGRITAS
• Dilakukan KLARIFIKASI dengan instansi terkait • Penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja • Menetapkan pejabat yang akan melakukan
penelusuran rekam jejak. • Melakukan uji publik
PENELUSURAN (REKAM JEJAK) CALON
2. PELAKSANAAN
Hasil Seleksi
Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari SETIAP TAHAP
Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK
Peringkat nilai bersifat RAHASIA
Panitia Seleksi menyampaikan hasil sebanyak 3 (TIGA) CALON sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK
PEJABAT YANG BERWENANG mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada PPK
Penetapan calon harus dilakukan KONSISTEN
Pengumuman hasil dari SETIAP TAHAP seleksi Pengisian JPT
http://www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id/PengumumanIsi.asp?idpxx=9
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JPT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JPT
3. MONITORING DAN EVALUASI
Kandidat yang terpilih Harus Diberikan Orientasi Tugas pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan
status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN
PENUTUP 4
TERIMA KASIH