{

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA

Prayudi Setiadharma

Bandung, 25 April 2009

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization

UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Diundangkan sebagai follow-up dari Persetujuan TRIPS/WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia UU no. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO.

Ketentuan hukum positif pertama di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan Desain Industri.

Dirancang dan disusun dengan tujuan untuk lebih mengakomodir kepentingan pemohon-pemohon lokal yang berbasis usaha kecil dan menengah sehingga dapat merangsang lebih banyak permohonan dari dalam negeri.

UU No. 31/2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Pasal 1 Angka 1: Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi

garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

Berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.

Memberikan Kesan Estetis Visual Appeal?

Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.

Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI DALAM UU No. 31/2000

Pasal 2 Ayat 1:

• Desain Industri yang Baru Novelty

Pasal 2 Ayat 2:

• Pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya prior arts/disclosure absolute novelty

• Tidak sama identik? bagaimana dengan Desain yang serupa/mirip (substantial similarity)?

SYARAT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

Objek Perlindungan adalah kreasi

estetika/artistik, bukan kreasi

fungsional

Kebaruan (Novelty) sebagai syarat mendapatkan perlindungan,

bukan Originality maupun Artistic

merit/value

Desain Industri yang diajukan: Telah diumumkan atau digunakan

Di Indonesia atau di luar Indonesia

Sebelum tanggal penerimaan, atau

Sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan

dengan Hak Prioritas 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pertama-kali (basic application) di negara lain yang merukapan anggota Paris Convention/WTO (Pasal 16)

“Pengungkapan” termasuk juga pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, keikutsertaan media cetak atau elektronik, serta keikutsertaan dalam suatu pameran. (Penjelasan Pasal 2 Ayat 2)

PENGUNGKAPAN/DISCLOSURE

Paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan:

• Dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau

• Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan

• Pameran resmi diselenggarakan oleh pemerintah

• Pameran yang diakui sebagai resmi diselenggarakan oleh masyarakat tapi diakui/mendapat persetujuan pemerintah

MASA TENGGANG UNTUK KEBARUAN (Pasal 3)

Bertentangan dengan:

Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketertiban umum

Agama

Kesusilaan

DESAIN INDUSTRI YANG TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN (Pasal 4)

10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan

Tidak dapat diperpanjang

Tidak ada biaya pemeliharaan tahunan seperti halnya Paten

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN (Pasal 5)

Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain

Multiple/co-ownership dalam hal Pendesain adalah lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain

SUBJEK DESAIN INDUSTRI (Pasal 6)

• Dibuat dalam hubungan dinas dimiliki atasan/dinas;

• Dibuat berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas dimiliki pemberi pesanan/atasan/dinas;

• Dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan dimiliki oleh Pendesain;

• Kecuali diperjanjikan lain;

• Tidak mengurangi hak moral Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya

• Serupa dengan konsep Inventor Pemegang Paten dalam UU Paten

KEPEMILIKAN HAK (Pasal 7)

• Melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya;

• Melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk:

– Membuat;

– Memakai;

– Menjual;

– Mengimpor;

– Mengekspor; dan/atau

– Mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri

• Konsep patenmelaksanakan ≠ Konsep Hak Ciptamemperbanyak/mengumumkan

LINGKUP HAK EKSKLUSIF (Pasal 9 Ayat 1)

• Pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan;

• Termasuk Uji Penelitian dan Pengembangan;

• Sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri

• Kriteria “kepentingan yang wajar” tidak hanya menggunakan tolok ukur komersial, melainkan juga kuantitas dari penggunaan

FAIR USE/FAIR DEALING (Pasal 9 Ayat 2)

Pengajuan Permohonan ke

Ditjen HKI

Tanggal Penerimaan Permohonan

Pemeriksaan Administratif/

Formalitas

Pengumuman Pemeriksaan

Substantif bila ada Oposisi

Keputusan diberi/ditolak

• Pemeriksaan Substantif hanya dilakukan apabila terdapat keberatan/oposisi dari pihak ketiga terhadap Desain Industri yang sedang dimohonkan selama masa Pengumuman semula ditujukan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses sehingga tidak menyulitkan pemohon, khususnya pemohon lokal

• Masa Pengumuman relatif singkat selambat-lambatnya tiga bulan sejak mulai diumumkan oposisi sudah harus diajukan media Pengumuman terbatas

• Banyak dimanipulasi oleh pemohon yang beritikad buruk mengajukan desain-desain jelas-jelas samasekali tidak baru/commonplace perlindungan diberi karena tidak ada oposisi

• Kebijakan internal DJHKI sebagai upaya penanggulangan sementara mewajibkan pemeriksaan substantif dilakukan sekalipun tidak ada oposisi dasar aturan???

MASALAH UTAMA PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

• Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:

– Pewarisan;

– Hibah;

– Wasiat;

– Perjanjian tertulis; atau

– Sebab-sebab lain yang dibenarkan

• Tidak dapat menghapuskan Hak Moral Pendesain

• Lisensi dapat diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal-hal dalam Pasal 9

• Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau persaingan usaha tidak sehat.

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Oleh Pemegang Hak sendiri dengan mengajukan permintaan tertulis kepada DJHKI

Berdasarkan Gugatan ke Pengadilan Niaga dasar gugatan pembatalan adalah Pasal 2 (tidak memenuhi syarat Kebaruan) atau Pasal 4 (tidak dapat diberi perlindungan)

PEMBATALAN

• Pemegang Hak dapat menggugat pihak manapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 9

• Gugatan Ganti Rugi (Damage); dan/atau

• Penghentian perbuatan yang merupakan pelanggaran (Injunction)

• Diajukan ke Pengadilan Niaga Kasasi ke Mahkamah Agung

• Prosedur yang sama berlaku pula untuk Gugatan Pemohon terhadap DJHKI dalam hal permohonan dinyatakan ditarik kembali pada masa pemeriksaan administratif (Pasal 24); dan dalam hal permohonan ditolak (Pasal 28).

SENGKETA PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI

• Pelaku pelanggaran Desain Industri sesuai Pasal 9 diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00

• Pelaku pelanggaran terhadap Hak Moral Pendesain (Pasal 8 dan 32) serta kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan (Pasal 23) diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00

• Merupakan Delik Aduan

KETENTUAN PIDANA

• Pelanggaran Pihak lain secara tanpa hak melakukan perbuatan pada Pasal 9 (membuat, memakai, menjual, dsb.) terhadap barang yang diberi Hak Desain Industri

• Terjadi hanya apabila pelanggar mempergunakan desain yang sama dengan yang diberi perlindungan identik

• Bagaimana dengan orang yang memproduksi desain yang serupa/memiliki kemiripan (substantial similarity) dengan desain industri yang dilindungi

MASALAH TERKAIT SENGKETA PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI

• Pembahasan dan penyusunan RUU Revisi telah dilakukan sejak beberapa tahun ke belakang demi merespon keluhan masyarakat pengguna dan praktisi mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada UUDI saat ini

• Dalam konsiderans RUU dinyatakan bahwa UUDI saat ini “…sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan perkembangan hukum internasional di bidang Desain Industri…”

• Sudah ada di tangan Ditjen Perundang-undangan DepkumHAM RI

• Telah dilakukan beberapa kali sosialisasi melibatkan para stakeholders di bidang perlindungan Desain Industri: Pendesain, Pengusaha, Akademisi, Konsultan HKI, dst.

• Masih dalam tahap pematangan/finalisasi draft akhir RUU sebelum diajukan untuk masuk dalam Prolegnas

RANCANGAN REVISI TERHADAP UU DESAIN INDUSTRI

• Perubahan Definisi DI “DI adalah tampilan keseluruhan atau sebagian produk yang dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, pola, dan/atau ornamentasinya”

• Perubahan syarat Kebaruan “DI dianggap baru apabila pada tanggal

penerimaan DI tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya”;

• Desain yang murni semata-mata karena pertimbangan fungsi atau teknis (fungsional) masuk ke dalam DI yang tidak dapat diberi perlindungan;

• Alternatif Masa Perlindungan Tetap sepuluh tahun tanpa perpanjangan atau menjadi 5 tahun dengan kemungkinan untuk diperpanjang sebanyak 2 kali.

• Ruang Lingkup Hak Eksklusif diperluas dengan memasukkan larangan bagi pihak lain untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk yang sama atau mirip dengan DI terdaftar milik orang lain tanpa persetujuan si pemegang Hak DI

BEBERAPA HIGHLIGHT REVISI UUDI

• Pemeriksaan Substantif tidak lagi bergantung pada ada/tidaknya oposisi, namun wajib dilakukan DJHKI segera setelah persyaratan administratif dinyatakan dipenuhi.

• Terhadap Penolakan Permohonan dapat diajukan banding ke Komisi Banding Desain Industri tidak lagi berupa gugatan ke Pengadilan Niaga

• Selain ke Pengadilan Niaga, gugatan pembatalan juga dapat diajukan pihak ketiga terlebih dahulu ke Komisi Banding DI

• Denda pada ancaman pidana untuk tindak pelanggaran DI naik menjadi maksimum Rp. 1.000.000.000,00

BEBERAPA HIGHLIGHT REVISI UUDI

{ Copyright © 2009 Prayudi Setiadharma psetiadharma@gmail.com

SEKIAN DAN TERIMA-KASIH