Perlindungan Lingkungandalam Hukum Humaniter

SriWartini

Abstract

War has never been kind to human environment and human health. Trough out history,warfare hasbeen associated with death, disease, pollution and destruction ofthe enw'ron-ment The Human Rights Law and Humanitarian Law does not protect the Environmentdirectly, so that the protection ofthose isstill weak.

Pendahutuan

Perang dalam sejarah perkembangan'jmat manusia selalu berkonotasi denganpenderitaan, temtama bagi pihak yang kalah.Selain itu jika dihubungkan denganlingkungan, perang juga mengakibatkanpencemaran dan kerusakan lingkungan.Sejarah telah membuktikan bahwa perangmenimbulkan penderitaan bagi umatmanusia dan kerusakan lingkungan. Sebagaicontoh, peristiwa pemboman Nagasaki danHiroshima diJepang oleh tentarasekutu^ pada1942 telahmembuktikan teijadinya keaisakan.lingkungan akibat radiasi bom atom dan jugamemakan korban manusia yang cukupbanyak, namun demiklan sampal saat iniperang masih diakui sebagai saiah satu

mekanisme penyelesaian sengketa dalamhukum internasional.2

Dalam keadaan perang terbuka baik ituperang antar negara maupun perang untukmempertahankan keutuhan wiiayah suatunegara, seperti di Indonesia yaitudiberlakukannya Darurat Militer di NangroeAceh Darussalam (NAD) bentrokan bersenjatatidak dapat dihindari antara Gerakan AcehMerdeka (GAM) dan TNI. Dalam konflikbersenjata antara TNI dan GAM perlindunganlingkungan tidak diperhatikan, bahkan hukumperang tidak dihiraukan oleh GAM. KelompokGAM melakukan penjsakan terhadap fasilltas-fasilitas umum yang dilarang dalam hukumperang, sehingga penduduk sipil banyak yang

M̂ichael Akehursl, AModem Introduction ofInternationalLaw, Fourth Edit'on, (London; George Allen andUnwin Publisherrs, 1982), him. 232-233.

' J.G. Starke, PengantarHukum Intemasionao, Buku 2Edisi Kesepuluh, (Jakarta; Sinar Grafika.1992),him. 679.

ISO JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL 10. SEPTEMBER 2003:150 -163

Sri Wartini. Periindungan Lingkungan dalam Hukum Humaniter

.Tienderita akibat ulah GAM. GAM tidak sajamembumihanguskan sekolah-sekolah tetapijuga telah merjsak instalasi-instaiasi listiik.Dampak dari akibat semua itu dl antaranyakehilangan anggota keluarga yang dicintal,kehilangan harta benda dan kehilanganpekerjaan, serta keadaan yang selaluterancam mara bahaya.

Periindungan lingkungan tidak diatursecara eksplisit dalam hukum hak asasimanusia maupun hukum humaniter. Namundemikian, mengingat hak untuk menikmatilingkungan yang sehat sudah diakui dalamhukum lingkungan intemasionai.maka hak iniseharusnya juga tetap dilindungi sekalipunpada waktu perang. Pada 1968 Majelis UmumPBB pertama kali mengakui hubungan antarakualitas lingkungan dan pemenuhan hak-hakfundamental dari hak asasi manusia.^Deklarasi Stockholm menyatakan bahwalingkungan alam dan lingkungan buatanmanusia, merupakan suatu unsur pentinguntuk menikmati hak-hak fundamentaltersebut, bahkan hak untuk hidup itu sendiri,sebagaimana yang termuat dalam DeklarasiStockholm Principle 1 menyatakan:

"Man hasthe fundamental right to freedom,equality andadequate conditions oflife, inan environment of duality thatpeimits alife ofdignity andwell being, andhebearsa solemn responsibility to protect andimprove theenvironment for presentandfuture generations. In this respect, policiespromoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial

and other forms ofoppression andforeigndomination stand condemned and mustbe elirnih'ated

Dalam Deklarasi Stockholm bahkan adatanggung jawab untuk melindungi lingkunganbagi kepentingan generasi yang akan datang.Oleh karena itu, dalam keadaan perang

. periindungan lingkungan harus tetapdilaksanakan.

Tulisan ini akan mengkaji. bagaimanakahdampak negatif perang terhadap lingkungan?Bagaimanakah hukum hak asasi manusia danhukum humaniter telah memberikanperiindungan lingkungan pada waktu terjadinyaperang?

Dampak Negatif Perang terhadapLingkungan

Aktivitas militer memlliki dampak yangsignifikan terhadap lingkungan. Percobaan,pembuatan, pemeliharaan dan penggunaandalam perang senjata-senjata konvensional,senjata kimia, biologi maupun senjata nuklirtelah menyebabkan racun yang berbahaya(hazardous toxic) dan zat radioaktif (radioactive substances). Limbah dari kegiatan tersebuttelah memberikan kontribusi pada kerusakandan pencemaran lingkungan.

Perang sejak awal sejarahnya tidak pemahbersahabat dengan kebahagian, ketentramandan keamanan umat manusia. Selain ituperang juga mengakibatkan pencemaran dankerusakan lingkungan. Dalam keadaanperang terbuka sekalipun sudah diatur oleh

^Philippe Sand, PiindplesofIntemafionalLawIframeworks, Standards andImplementation, (Manchester: Manchester University Press, 1995), him. 222.

* DeklarasiStockholm 1972.

151

hukum intemasional seperti yang tertuangdalam Konvensi Genewa 1949 tentang theProtection of Sick and Wounded Soldiers, ofSick and WoundedSailors, of Prisoners of Warand Civilians" yang kemudian pada Tahun1977 telah dibentuk Protokol sebagaisupplemendalam kenyataannya seringtefjadipelanggaran. sehingga tidak sedikit objek-objek sipil maupun orang-orang sipil menjadisasaran penyerangan.

Larangan penyerangan terhadap orang-orang sipil dan objek-objek tersebut dalamrangka untuk melindungi infrasrtuktur, sumber-sumber alam yang dibutuhkan untukmempertahankan kesehatan manusia danlingkungannya. Larangan untuk menyerangsumber-sumber makanan dan air adalah

untuk mencegahteijadinya kekurangan nutrisidan menghindari tercemarnya sumber air 'dengan dilakukannya penyerangan terhadapsistem perairan.^ Balk malnutrition maupun airyang terkontaminasi (tercemar) merupakanpenyebab terjadinya ancaman terhadapiiistem kel.ebalan manusia. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Komite PalangMerah Intemasional bahwa kematian di

daerah pengungsiaan 50% disebabkan olehterjadinya pencemaran air (air yang telahterkontaminasi).^. Hal ini misalnya tegadi padapengungsi Rwanda di Zaire, dimana hampir50.000pengungsi meninggal karena penyakitCholera pada bulan pertama di Kamppengungsi tersebut.^

Sayangnya, peraturan yang melindungipenduduk sipil pada umumnya seringkalidilanggar balk dalam perang antar negaramaupun dalam civil war. Secara umumpenduduk sipil telah dijadikan sasaran dalamperang, hal ini sangat bertentangan denganhukum humaniter. Konflik yang terjadi diBosnia misalnya menyebabkan penduduk sipildalam penderitaan selama berlangsungnyakonflik bersenjata. Kemudian, pada waktu Iraqmenduduki Kuwait, Iraq telah menghancurkansistem perairan di Kuwait, sedangkan padawaktu terjadinya civil war di former Yugoslaviatelah menghancurkan sistem perairan danjuga sistem sanitasi. The International Committee of the Red Cross melaporkan bahwamasalah yang serius dihadapi danmenyebabkanwabah penyakit adalah diserangnya sistemperairan padawaktu perang. Kematian justrulebih banyak terjadi disebabkan oleh wabahpenyakit menular daripada yang mati karenaterkena senjata langsung.® Kemudian, padaMaret 2003 terjadi serangan Amerika dansekutunya ke Iraq telah menghancurkanfasilitas umum seperti instalasi listrik,jembatan-jembatan dan jalan-jalan sehinggahal ini juga menyebabkan penderitaan kepadapenduduk sipil dan pencemaran airdi Kamp-Kamp pengungsian. Di Indonesia yangsekarang ini masih berlangsung yaitudiberlakukannya Darural Militer di PropinsiNangroe Aceh Darussalam telah terjadipenyerangan terhadap fasilitas umum.

®Dafid P.Hdler, InternationalLawand Public Health: Materials on andAnalysis ofGlobal Health Jurisprudence(New York: Transnational Publishers Inc, 2000), him. 376.

Ibid.

' David P FIdler, IntemationalLawandInfectious Diseases (New York: Oxford University Press, 1999),him. 234.

' ibid.

152 JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL 10. SEPTEMBER 2003:150 -163

Sri Wailini. Perlindungan Ungkungan dalam Hukum Humaniter

Pemberlakuan Darurat militer di PropinsiNangroe Aceh Darusalam (NAD) telahmenimbulkan banyak kerusakan fasilitasumum berupa pembakaran sekolah-sekolahyang berjumlah kurang lebih 500 unit yangdilakukan oleh kelompok GAM, beserta telahdirusaknya instalasi-instalasi listrik yang telahmenyebabkan aliran listrik dl wilayah tertentumenjadi padam. Selain itu banyak warga yangmengungsi dan terkena wabah penyakit diKamp-Kamp pengungsian.

Sekalipun dalam hukum Humaniter sudahdilarang adanya penyerangan terhadapfasilitas umum dan penduduk sipil, tetapidalam kenyataannya apabila konfllk bersenjatasedang berlangsung apayang tennuat dalamkonvensi atau protokoi Itu seolah-olahhanyaiah suatu slogan yang menjanjikan suatukeamanan, akan tetapi kenyataannya tetapsaja terjadi penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti Instalasi listrik, instalasiair dan saran-sarana publik lainnya bahkanharta milik warga sipil menjadi korban. Dengandemikian dampak negatif perang terhadaplingkungan hidup antara lain dapat diklasifikasiakan dalam dua klasifikasi yaitu dampakterhadap lingkungan alami (natural environment) dan dampak lingkungan soslal (socialenvironment).^ Adapun perincian lebih lanjutdampak perang terhadap lingkungan sosialmaupun lingkungan hidup secara umumantara lain iaiah: (a). Penyerangan terhadaptempat tinggal penduduk; (b). Penyeranganterhadap fasilitas umum seperti instalasi

listrikiinstalasi air, jembatan, dan sekolah-sekolah yang dibumi hanguskan; (c). Macelnyakegiatan perekonomian; dan (d). Terjangkitnyawabah penyakit di tempat-tempat pengungsian.

Fakta-fakta tersebut menunjukkandampak negatif yang terjadi akibat perangterbuka baik itu perang antar negara maupunperang yang terjadi karena mempertahankankeutuhan wilayah seperti kasus Operasi MiliterdiNAD. -

Perang telah menyebabkan ancamankeamanan kepada penduduk sipil, sehinggamereka pindah ke daerah yang lebih amanuntuk mengungsi. Di pengungsian iniiahpenderitaan baru dimulai yang tidak pernahterbayangkan sebelumnya.

Hubungan antara Hak Asasi Manusiadan Perlindungan Lingkungan

Manusia adalah bagian dari ekosistem,manusia juga sebagai pengelola dari sistemtersebut. Kerusakan dan pencemaranlingkungan baik yang dilakukan pada waktudamai maupun pada waktu perang adalahpengaruh sampingan dari tindakan manusiauntuk mencapai suatu tujuan yang mempunyaikonsekuensi terhadap lingkungan.l°

Jika hanya diperhatikan secara sepintas,memang belum begitu jelas hubungan hakasasi manusia dan perlindungan lingkungan.Namun demikian untuk mengetahuibagaimana hubungan antarahak asasimanusia dan perlindungan lingkungan dapat

®Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Ungkungan Indonesia (Bandung:Alumni, 1992). him. 9.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univer-sityPress, 1999), hlm.4.

153

ditelusuri dalani duahal, pertama perlindunganlingkungan dapat dipergunakan sebagai alatuntuk memenuhi standar hak asasi manusiauntuk menikmati lingkungan yang sehat,karena pemsakan danpencemaran lingkunganmenjpakan pelanggaran terhadap hak untukhidup sehat, yang berarti pelanggaran hak asasimanusia yang telah diakui daiam hukumintemasional. Selain itu, pelaksanaan sistemperlindungan lingkungan yang efektif akanmenjamin kelangsungan sumber-sumberalam untuk generasi yang akan datang."

Kedua, perlindungan hak asasi manusiamerupakan suatu cara yang efektif untukperlindungan lingkungan, sehinggaperwujudan perlindungan lingkungan untukgenerasi sekarang dan generasi yang akandatang dapat terwujud. Dengan demikiandibutuhkan peraturan hukum untuk melindungihak untuk hidup sehat Pertanyaan yangmuncul iaiah mengapa dilakukan pendekatanhak asasi manusia untuk perlindunganlingkungan? Karena kalau dikaitkan antaraperlindungan lingkungan dengan hak hidupyang merupakan hak asasi manusia sangateratkaitannya, supaya fungsi lingkungan dapatberkeianjutan. Oleh karena itu, kalau terjadipelanggaran perlindungan lingkungan jugamerupakan pelanggaran terhadap hak asasimanusia. Hak untuk hidup hanyaakantercapaikalau lingkungan tetap dalam keadaan sehatterhindar dari pencemaran dan kerusakan.Dengan demikian. penegakan hak lingkunganakan sangatmendukung penegakan hak asasimanusia. Selain itu, dapat dikatakan jugabahwa perlindungan hak untuk hidup pada

waktu perang yang diatur dalam hukumhumaniter se-.ara tidak langsung jugamerupakan periindungan terhadap lingkungan.

Hubungan antara Hak Asasi Manusiadan Perlindungan Lingkungan

Pertanyaan yang yang muncul iaIahmengapa dalam kontek perang perlindunganlingkungan dikaitkan dengan perlindungan hakasasi manusia? Apakah karena konsep hakasasi manusia sudah diakui daiammasyarakat intemasional, sehingga perluasankonsep hak asasi manusia yang meliputi jugaperlindungan lingkungan akan lebihbermakna.

Alasan mengapa periindungan lingkungandikaitkan dengan hak asasi manusia manusiaiaiah supaya hak lingkungan ini memilikiderajat yang sama dengan hak untuk ekonomidan hak sosial dan mengakui bahwalingkungan yang sehat merupakan kondisidasar untuk hidup yang sehat, dan dalam halini berati juga pemenuhan terhadap hak asasimanusia lainnya. Sebagaimana argumenyang dikemukakan oleh Pathak sebagaiberikut:

"the protection and improvement ofman's environment arise directly out of avital need to protect human life to assureitsquality endcondition, toensure theprerequisites indispensable to safeguardinghumanworth and the development of thehuman personality, andto createan ethospromoting individualandcollective welfarein allthe dimensions of human existence.'^^

" Alan E. Boyle and Michael R. Anderson (ed). Human Rights Approaches to Environmental Protection,(New York: Oxford University Press. 1996), him. 3.

" Pathak, dalam Edith Brown Weiss (ed), Environmental Change andInternational Law, hlm.205-2Q9.Sebagaimana dikutip oleh, Alan EBoyle and Michael Anderson (ed). op.cit. him. 49.

154 •JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL. 10. SEPTEMBER 2003:150 - 163

Sri Wariini. Periindungan Lingkungan dalam Hukum Humaniter

Dalam argumen Pathak ini dapatdisimpulkan bahwa ada ketergantunganantara hak asasi dengan periindunganlingkungan, khususnya hak untuk hidup sehat.

Hak asasi yang termuat dalam DeklarasiHak Asasi Manusia 1948 {The Universal Declaration of Human R/ghte)" dapat dipeiiuaspenafsirannya untuk mencakup periindunganlingkungan. Hal ini merupakan suatu carauntuk melindungi lingkungan berdasarkan hakasasi manusia yang telah. diakuikeberadaannya. Pembentukan standar hakasasi manusia yang tidak secara langsungmengatur masalah lingkungan dapatditafsirkan secara luas. Misalnya, hak untukhidup dapat dikatakan dilariggar jika negaragaga) untuk mencegah pencemaran yangserius pada persediaan air minum. Jikalembaga penegak hukum memahamihubungan hak asasi manusia denganlingkungan, maka periindungan lingkungandapat dllakukan bersama-sama denganperiindungan hak asasi manusia. Di Indiamisalnya, hak untuk hidup penafsirannya telahdiperluas termasuk hak untuk menikmatilingkungan yang sehat, bebas darlpencemaran dan kerusakan serta terdapatkeselmbangan ekologi yang dllindungi olehnegara."

Hak asasi lainnya yang juga dapatditafsirkankan secaraluas antara lain, periamahak kesamaan (equality) dapat ditafsirkantermasuk hak yang sama untuk akses terhadaplingkungan yang sehat dan terhadap sumber-sumber alam. Kedua, hak untuk berbicaradapat ditafsirkan ^danya keberanian untukmengemukakan pendapat berkeberatan ataskerusakan dan pencemaran lingkungan.Ketiga, hak terhadap harta kekayaan dapatditafsirkan bahwa kekayaan yang dimiiikinyaharus bebas dari pencemaran. ha! ini jugadapat dipergunakan untuk periindunganlingkungan, meskipun berkaitan denganperiindungan hak ekonomi dan hak politik."

Akan tetapi hal yang lebih penting, iaiahmasalah penegakan hak asasi manusia danperiindungan lingkungan secara efektif. Tidakada suatu alasan yang melandasi, mengapahak lingkungan tidak dapat ditegakkanbersamaan dengan hak-hak asasi manusialainnya pada tingkat intemasional? MIsal hakuntuk melakukan analisis mengenai dampaklingkungan dapat dengan mudah dilaksanakansebagaimana hak berpolitik, sementara hakterhadap lingkungan yang sehat dapatdenganmudah dilmpjementasikan melalui periuasanpenafslran hak untuk hidup sehat. Dalamhukum hak asasi manusia intemasional

" Lung-chu Chen, An Introduction to Contemporary International Law, {London: Yale University Press.1989, him.207.

" Alan Boyle and Michael Anderson (ed), op.cit. him. 7.Martin Dixon MA, InternationalLaw, Fourth Edition, (London: Biackstone Press Limited, 2000), him. 331-

332. Beliau menyatakan: "Hak politik dan ekonomi ini termuat dalam The International Covenant onCivil andPolitical Rights 1966, Covenant ini tidak sama dengan deklarasi, karena covenan mengikat secara hukumsedangkan deklarasi tidak mengikat secara hukum, sehingga bagi negara-negara yang telah meralifikasi makaterikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Covenan ini.°

155

terdapatmekanisme prosedural yangtersediauntuk diimplementasikan. Haltersebutmeliputi:prosedur pelaporan, badan penemuan fakta,prosedur pengaduan, penyelesaian sengketasecarayuridis danpenyelesaian sengketanon-yuridis. Jika hal tersebut diterapkan dalamperlindungan lingkungan, akan terdapatsuatukeharmonisan, misal dalam prosedurpelaporan hal ini dapat jugadilaksanakan olehnegara dalam laporan mengenai kondisilingkungan dan kebijakan lingkungan.

Hubungan antara hak asasi manusia danhak atas lingkungan yang sehat merupakanhak solidaritas atau hak generasi ketiga^®bersama-sama dengan hak perdamaian, danhak untuk melakukan pembangunan.^^ Dalamkaitan pelaksanaan hak hidup yang sehatdengan hak lingkungan yang sehat harusdipandang dalam kontek kewajiban terhadapgenerasi yang akan datang. Kewajiban inidinyatakan dalam prinsip 'intergenerationalequity." Menurut Edith Brown Weiss prinsipintergenerational equity meliputi tiga ha!sebagai berikut;

"First each generation shouldbe requiredto conservethe diversityof thenaturalandcultural resource base, so that it does not

unduly restrict the option available to future generations to solving theirproblemsand satisfying their own values, and alsobe entitledto diversity comparable to thatenjoyedbypreviousgeneration. This Principle is called "consen/ation of options."Second, each should be required to maintain the quality of the planet so that it ispassed in no worse condition than that inwhich it was received, and should also be

entitled toplanetaryquality comparable tothatenjoyedbypreviousgenerations. Thisis the Principle of "conservation ofquality."Third, each generation should provide itsmembers with equitable rightsofaccess tothe legacyofpast generations andshouldconserve thisaccess for future generations.This is the Principle of "conservaf/on ofaccess."'®

Dari prinsip-prlnsip tersebut dapatdipahami bahwa prinsip pilihan konservasi{conservation of options) mensyaratkanadanya keseimbangan antar generasi dalammemilih alternatif pengelolaankeanekaragaman sumber alam dan budaya.Prinsip konservasi kuaiitas {conservation ofquality) mensyaratkan adanya keseimbangan

Alan Boyle, The Role ofInternational Human Rights Law inthe Protection oftheEnvironment", dalamWan Boyle and Michael Anderson (ed), op.c/f. him. 46. Beliau menyalakan: "Hak solidaritas atauhakgenerasiketigaiaiahsuatu hak yang lebihbanyakdinikmali dalamsuatu kelompok dari pada secara individu. Dalampelaksanaan hakini membutuhkan kerjasama pemerintah dan badan-badaninternasional untuk membanlupelaksanaan haktersebut menglngat keterbatasan sumber-sumber alam yang tersedia. Hak ini mengandungunsur-unsur redistribusi keadilan."

" BoerMauna. Hukum Internasional Pengertlan Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung:Alumni, 2000), him. 595.

"EdithBrown Weiss, "Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change,"alam Edith Brown Weiss (ed). Environmental Change andInternationalLawNewChallenges and Dimensions(Tokyo: United Nations University Press, 1992),him. 401.

156 JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL. 10. SEPTEMBER 2003: 150 - 163

Sri Wariini. Perlindungan Lingkungan dafam Hukum Humaniter

antar generasi dalam memilih alternatifpengelolaan keanekaragaman sumber alamdanbudaya. Prinsip konservasi akses{conservation of access) mensyaratkan adanyakesempatan yang sama untuk aksesterhadapsumber alam dan budaya sebagaimana yangdinikmati oleh generasi yang sekarang. Kalauditelaah lebih lanjuttemyata bahwa pemberianjaminan atas generasi yang akan datang In!juga harus berdasarkan prinsip-prlnsipkeadilan memiliki hak yang sama dengangenerasi yang sekarang untuk menikmatilingkungan yangsama." Hak untuk menikmatilingkungan yang sehat sebagaimana yangtertuang dalam Deklarasi Stockholm tidakmengikat secara hukum (non-Iegally binding),akan tetapi selain deklarasi ini ada ketentuanlain yang memuat hak untuk menikmatilingkungan hidup yang sehat yang termuatdalam The Word Charter for Nature 1982. The

Word Charterfor Nature merupakan salahsatuinstrumen pertama yang mengakui hakindividu untuk berpartisipasi dalampengambilan keputusan dan memiliki aksesuntuk memperoleh kompensasi jikamengalami penderitaan-akibat kerusakanlingkungan.2°

Peranan apa yang seharusnya diberikanoleh hukum hak asasi manusia terhadapperlindungan lingkungan? Pada waktudiselenggarakannya Konferensi Stockholm1972 Konferensi PBB tentang lingkungan danmanusia menyatakan: " Man has the fundamental right tofreedom, equalityandadequqteconditions oflife in an environtment ofa qual

itythatpermits a life ofdignity and well being."Dua puluh tahun kemudian, pada waktuKonferensi Rio tentang Lingkungan danPembangunan, cikal bakal tentang hak asasimanusia tidak dipelihara. Menghindariterminologi hak secara bersama-sama,Deklarasi Rio hanya menyebutkan "Humanbeings are at the center of concerns for sustainable development They are entitled tohealthy and productive life in harmony withnature."

Deklarasi Rio telah gaga! untukmenekankan hakasasi manusia dalam bidanglingkungan sebagai bagian dari hukum hakasasi manusia dalam perkembangan hukumlingkungan intemasionai. Hal ini bukan karenadisebabkan oleh kurangnya kepentingan padamasalah ini. Akan tetapi sebaliknya, referensitentang hakterhadap kesehatan, atau hak lainyang berkaitan dengan lingkungan munculdalam beberapa konvensi hak asasi manusiabaik global maupun regional, dan dalamresolusi organisasi intemasionai.

Secara jelas dinyatakan dalam DeklarasiRio tentang hak lingkungan dalam bentukclaim lingkungan sebagai warisan untukmemperoleh kesehatan manfaatnya. Dalamhal ini hak lingkungan menuntut adanya suatutingkat kualitas lingkungan tertentu. Selainitu,hak lingkungan juga termuatdalam Draft Principles of the UN Sub-Commission on HumanRights and Environment yang meliputi: (1).Kebebasan daripolusi, kerusakan lingkungan,kegiatan yang membahayakan terhadaplingkungan, atau mengancam kehidupan.

" R.S. Pathak, "The Human Rights System as AConceptual Framework for Environmental Law", dalamEdith Brown Weiss, op.clt. him. 226.

^ Philippe Sand,supra note3.

157

kesehatan atau pembangunan berkelanjutan;(2). Perlindungan dan peiestarian terhadapudara, tanah, air, daerah kutup. flora danfauna,serta proses yang panting untuk peiestariankeanekaragaman hayati dan ekosistem; (3).Standar yang tinggi untuk kesehatan: (4).Makanan, airdanlingkungan keija yang sehat;(5). Perumahan yang memadahi dan kcndisikehidupan yang aman serta berwawasan

' lingkungan; (6). Akses terhadap ekologi, dankonservasi sumber daya alam yangberkelanjutan; (7). Peiestarian tempat-tempatyang unik; (8). Hak untuk menikmatikehidupan tradisional. '̂ Hak-hak tersebutmenggambarkan adanya hubungan yang eratantara perlindungan hak asasi manusia danperlindungan lingkungan.

Beberapa usaha telah dilakukan olehinstitusi hak asasi manusia, dan oleh parapenulis, untuk menarik atau menjadlkan haklingkungan sebagai bagian dari hak asasihak-hak lain yang dilindungi oleh hukuminternasional. Selain itu ada suatukecenderungan baru untuk menempatkanperlindungan lingkungan dalam konslitusionalnasional suatu negara baik secara eksplisitmaupun secara implisit dalam perundang-undangan lainnya. Hal ini telah mendorongUN - Sub Commission on the Prevention ofDiscrimination and Protection of Minoritiesuntuk mengadakan suatu studi tentang hakasasi manusia dan lingkungan untukmengetahui dimana posisi hukum hak asasimanusia dalam perlindungan lingkungan.

Lebih lanjut lagi, ha! yang sangat pentingadalah memperoleh poin-poin tentang sifat

human rights dan perlindungannya dalamhukum internasional. Khususnya, perbedaanhak sipil dan politik serta hak ekonomi danhak sosial. yang sering disebut hak solidaritasatau hak generasi ketiga memeiliki implikasiyang penting dalam pengembangan haklingkungan sebagai bagian darr hak asasimanusia. Perbedaan diantara hak-haktersebut belumiah begitu jelas, namun secarapragmatis sudah tertuang dalam UN Covenants 1966 tentang Civil andPolitical Rightsand Economic. Sosial and Cultural Rights.

Civil and Political nghfs diklasifikasikansebagai hak individu yang kurang daripengaruh campur tangan pemerintah^ dalammasyarakat sipil, sedangkan hak sosial danekonomi biasanya ada campur tanganpemerintah dalam bentuk kebijaksanaan yangmenciptakan kondisi bagi individu ataukelompok tertentu untuk menciptakankeseimbangan diantara mereka. Sedangkanhak generasi ketiga atau hak solidaritasmeliputi perdamaian, pembangunan danlingkungan yang baik, yang biasanya diperolehdalam kelompok daripada secara individual.Pemenuhan hak ini niembutuhkan kerjasamadengan pemerintah maupun agen-ageninternasional untuk.- bekerjasama danmembantu untuk membantu kelompok-kelompok tersebut dalam memenuhikebutuhannya dengan sumber alam yangterbatas. Isi daripada hak solidaritas masihsangat programatik, akan tetapipertanggungjawabannya tersebar dan berisikeadilan distributif antar negara.

" Alan E. Boyle and Michael R. Anderson, op.cit. him. 48.^ Alan E. Boyle and Michael R. Anderson (ed). op.cil, hlm.46.

158 JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL 10. SEPTEMBER 2003:150 -163

Sri Wartini. Periindungan Ungkungan dalam Hukum Humaniter

Periindungan Lingkungan dalamHukum Humaniter

Daiam hukum humaniter memang tidaksecara langsung mengatur mengenaiperiindungan lingkungan, akan tetapi kalaudipelajari secara cermat maka akan ditemukansuatu ketentuan yang implisit tentangperiindungan lingkungan pada waktu perang.Hukum Humaniter yang termuat dalamPerjanjian Intemasional dan hukum kebiasaaninternasional telah dikembangkan untukmelindungi manusia dan harta bendanya, dansecara tidak langsung juga bertujuan untukmelindungi lingkungan. Perang yang telahmengakibatkan pencemaran air bersih,pencemaran udara dan hilangnya daerahpemukiman telah memberikan kontribusi yangbesar terhadap kerusakan lingkungan. Olehkarena itu, pelaksanaan dari ketentuantersebut harus dipertegas dan dilaksanakandengan penuh tanggung jawab.

Lalu bagaimana periindungan lingkunganyang diatur dalam hukum lingkunganintemasional? Temyata Hukum Intemasionalhanya memberikan sedikit pedoman mengenaivaiiditas suatu perjanjian intemasional dalamkeadan perang.^ Kevalidan dan akibat suatuperjanjian intemasional pada waktu perangatau konflik bersenjata akan tergantung padaketentuan perjanjian itu sendiri. Instrumendalam Hukum Lingkungan Internasionalmemberikan suatu pedoman tentangberlakunya perjanjian internasional ataudeklarasi pada waktu perang. Misalnya saja,

dalam Deklarasi Stockholm Principle. 26menyatakan:

'Man and his environmentmust be sparedtheeffects ofnuclearweaponsandallothermeans of mass detraction. States must

strive toreachpromtagreement, intherelevant intemational organs, on the elimination and complete destruction of suchweapons.'Adapun The Word Charter for Nature

mengadopsi pendekatan yang bersifat lebihumum, dengan menyatakan bahwa alamharus diselamatkan dari kerusakan yangdisebabkan olehperang atau aktivltas-aktivitasmiliter lainnya yang merusakkan lingkunganharus dihindari.^^ Lebih lanjut lag! dalamDeklarasi f^io juga mengatur periindunganlingkungan pada waktu perang sebagaimanayang tertuang pada Principle 24 sebagaiberikut;

'Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect International law providingprotection for the environment in time ofarm conflict and co-operafe in its furtherdevelopment, as necessary.'Walaupun ketentuan yang dimuat dalam

Deklarasi Rio ini tidaklah mengikat secarahukum, namun kata-kata yang tercantumdalam Principle 24 ini dapat ditafsirkan bahwaketentuan ini memerintahkan pada negara-negara anggota untuk menghormati ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yangmengatur periindungan lingkungan padawaktu perang atau konflik bersenjata.

^ Art. 73ofthe1969 Vienna Convention; 'the present Convention shallnotprejudge anyquestion thatmayarise inregard toa treatyfrom ...the outbreakofhostiiities betweenState'.

Philippe Sand.IntemationalLaw andInfectious Dcseases, op.cii. hlm.231-232.

159

Misalnya saja, dalam peraturan umumhukum intemasional menentukan metode dan

peralatan perang tidak tak terbatas. Berarti,metode dan peralatan perang yangdipergunakan hanya terbatas pada metodedan peralatan yang dibutuhkan untuk objek-objek millter. Hal inl untuk mencegah korban-korban dan kerusakan llngkungan yang tidakdiinginkan. Sejak permulaan 1899 telahditerima suatu peraturan bahwa belligerentelah menerima ketentuan penggunaansenjata yang terbatas. Kemudian pada 1977Protokol Tambahan I menyatakan bahwadalam setiap konflik bersenjata, hak dari parapihak untuk menggunakan metode danmacam persenjataan tidak tak terbatas.Sebagai aturan umum iaiah perusakanterhadap harta kekayaan diiarang kecualikekayaan tersebut dipergunakan untukmembantu kepentingan militer.

Kewajiban umum yang membatasimetode dan cara perang telah ditambahdengan perjanjian intemasional khusus yangberisi kewajiban-kewajiban yang melarangbentuk senjata tertentu yang menyebabkankemsakan llngkungan. Misalriya, Geneva Protocol of 1925 Prohibited the Use of Gas and

Bacteriological Warfare. Walaupun ketentuan-ketentuan tersebut terutama ditujukan untukperlindungan mariusia, akan tetapi secaratidak langsung juga untuk melindungillngkungan. Dalam konvensi yang lainmengatur mengenai pelarangan penggunaansenjata konvenslonal yang menyebabkan lukayang beriebihan,^^ termasuk senjata biologi,senjata kimia, serta senjata nuklir.

Hukum Humaniter yang berisi peraturanfundamental menyatakan bahwa AngkatanBersenjata hanya diizinkan untuk menyerangmiliter dan tidak diperkenankan menyerangorang-orang sipil. Peraturan yang bersifatumum ini dilengkapi dengan peraturankhususyang berkaitan dengan penyakit menular.Sebagai contoh, penyerangan diiarangdilakukan terhadap objek-objek penting yangberkaitan dengan keselamatan orang-orangsipil sepertibahan-bahan makanan, tanaman,temak, instalasiair minum serta aliranair untukirigasi juga diiarang. Bahkan jika objek-objekini dipergunakan untuk mensuplai angkatanbersenjata, sumber-sumber tersebut tidakakan diserang jika akibatnya akanmenyebabkan penduduk sipil kekurangan airminum atau kekurangan bahan makanan danmenyebabkan mereka dalam kesengsaraan.

Perlindungan lingkungan yang lebihspesifik adalah iarangan penyeranganterhadap instalasi yang merupakankepentingan umum seperti instalasi listrik danair, bahkan jika haltersebutmerupakan bendamiiik militer. tetapikalaupenyerangan tersebutdilakukan akan menyebabkan kerugiankepada orang-orang sipil atau dapatmenyebabkan korban orang-orang sipil ataumelukai atau mefusak harta bendadikatagoiikan sebagai tindakan kriminal.TheInternational Atomic Energy Agency (lAIA)melarang penyerangan terhadap fasilitasnuklir karena hal ini dapat menyebabkanradiasi yang sangat berbahaya bagi manusiadan mencemarkan lingkungan. Selain itu International Law Association (ILA) telah

^ Lihat, Conventionon Prohibitions or Restrictionon the Use of Certain Conventional Weapons 1981.

160 JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL 10. SEPTEMBER 2003: 150 -163

Sri Wartini. Periindungan Ungkungan dalam Hukum Humaniter

menyatakan adanya larangan untukmenyerang instalasi air, yang mungkin sajamempengaruhi keselmbangan ekologi,sedangkan dalam The Draft Code of Crimeagainst the Peace and Security of Mankindmenyatakan bahwa penggunaan cara danperaiatan perang yang ditujukan untukmenyebabkan kerusakan lingkungan adalahmempakan tindakan kriminal yang serius.

Pada Mei 1993 the Assembly oftheWHOmengadopsi sebuah resolusi yang memintakepada Mahkamah Internaslonal untukmenangani atau memberikan suatu nasehattentang persoalan sebagai berikut: "Untukkepentingan kesehatan danakibatnya lerhadaplingkungan, apakah penggunaan senj'ata nukliroleh suatu negara dalam peperangan ataukonfllk bersenjata merupakan pelanggaranterhadap hukum internasional termasukkonstitusi WHO?

Perjanjlan internasional pertama yangmengatur secara khusus periindunganlingkungan sebagai konsekuensi kegiatanmiliter iaiah Convention on the Prohibition of

Military or Any other Hostile Use of Environment^Modification Techniques (ENMOD Convention 1977). Konvensi ini melarang parapihak dalam konflik bersenjata untukmenggunakan cara-cara dan persenjataanserta teknik-teknik modifikasi lingkungan yangbertujuan untuk menimbulkan kerusakan atauluka-luka atau penderitaan yang mendalamkepada pihaklain. Konvensi ini mendefinisikan'environmentalmodification techniques: as anytechnique for changing ~ through thedeleberatemanipulation ofnaturalprocesses-the dynamics composition or structure of theEarth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or ofouterspace.'

Beberapa bulan setelah ENMOD Conven

tion diiaksanakan, maka pada 19774elahdikeluarkan Protokol Tambahan I terhadapKonvensi Genewa 1949 tentang The Conventions Relating to the Victims ofArmed Conflicttelahdiadopsi. pada 1977 Protokol Tambahanberisi dua kewajiban ekplisit yangdirencanakan untuk melindungi lingkungan.Berdasarkan article 35 melarang untukmenggunakan cara dan peraiatan perangyang dimaksudkan atau diharapkanmenyebabkan kerusakan yang meluas dandalam jangka panjang serta kerusakan yangseriusterhadap lingkungan. Sedangkan dalamarticle 55 yang berjudul PeriindunganLingkungan Alam (Protection of the NaturalEnvironment) menyatakan:

"Care shall be taken in warfare toprotectthe natural environment against widespread, long-term and severe damage.This protection include a prohibition of the

• use ofmethods ormeans ofwarfare which

are intended ormaybe expectedtocausesuch damage to the natural environmentand therebytoprejudice the healthorsurvival of the population'Protokol Ini juga melarang perusakan

lingkungan alam dengan alasan pembalasan(reprisals).

Kewajiban periindungan lingkungan yangpaling ketattidak berasal dari suatu konvensi.tetapi berasal dari resolusi Dewan Keamanan.Pada waktu Iraq menglnvasi Kuwait bulanAgustus 1990, resolusi ini mewajibkanpertanggung jawaban negara atas invasimiliter yang dllakukan oleh Iraq. Resolusi No.687 menguatkan bahwa Iraq berdasarkanhukum internasional bertanggung jawabterhadap kerusakan lingkungan dan kerusakansumber-sumber alam yang diakibatkan olehinvasi yang tidak sah terhadap Kuwait.

161

Invasi Iraq ke Kuwait telahmengarah padapertimbangan yang lebih jauh terhadaplingkungan sebagai akibat perang dan konflikbersenjata. Pada Desember 1992 MajelisUmum mengadopsi sebuah resolusi Majelisyang memperkuat bahwa perusakanlingkungan tidak dibenarkan berdasarkankepentingan militer, selain itu ketentuan-ketentuan yang ada juga melarang perusakanterhadap sumur-sumur minyak danmembuang limbah minyak mentah ke laut.Majelis Umum PBB mendorong negara-negara untuk segera melakukan segalatindakan untuk menjamin ketaatan terhadaphukum internasional yang ada dalamperiindungan lingkungan pada waktu konflikbersenjata. dan meminta kepada Sekjen PBBuntuk melapor kepada Majelis Umum tentangaktivitas yang dilakukan cleh Komite PalangMerah dan dan badan-badan Iain yangrelevan.

Simpulan

Periindungan lingkungan dalam hukumhak asasi manusia maupun dalam hukumhumaniter masih sangat lemah, sekalipun hakterhadap lingkungan yang sehat sudah diakuisebagai hak yang sejajar dengan hak untukmelakukan pembangunan dan hak untukmenikmati perdamaian yang dikenal denganhaksoiidarltas atau hak generasi ketiga.

Usaha-usaha yang dilakukan clehmasyarakat internasional untukmenggabungkan periindungan hak asasimanusia dan hak lingkungan dalam hukumhak asasi manusia maupun dalam hukumhumaniter perlu ditindak lanjuti denganmemberikan penafsiran secara luas hak-hakyang telah dilindungi oleh hukum hak asasi

manusia maupun dalam hukum humaniter.a

Daftar Pustaka ^

Michael, Akehurst, A Modem Introduction ofInternational Law, Fourth Edition, London:GeorgeAllen and Unwin Publisher,1982.

Alan, Boyle E and Michael Anderson (ed). Human Rights Approaches toEnvironmental Protection, NewYork: OxfordUniversityPress, 1996.

Mauna, Boer, Hukum Internasional PengertianPeranan dan Fungsi dalam EraDinamika Global, Bandung: Alumni,2000.

Edith, Brown Weiss, (edj, EnvironmentalChange and International Law NewChallenges and Dimensions, Tokyo:United Nations University Press, 1992.

Lung-chu, Chen, An Introduction to ContemporaryInternationalLaw, , London: YaleUniversity Press, 1989.

Convention onthe Prohibition ofMilitary orAnyother Hostile Use of Environmental

Modification Techniques ( ENMODConvention 1977).

Convention on Prohibitions or Restriction on

the UseofCertain Conventional Weapons Tahun1981.

Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan DalamSistemPenegakan Hukum LingkunganIndonesia, Bandung: Alumni, 1992.

Deklarasi Stockholm 1972

DeklarasI Rio 1992

162 JURNAL HUKUM. NO. 24 VOL 10. SEPTEMBER 2003: 150 -163

SriWartini. Periindungan Ungkungan daiam Hukum Humaniter

Fidler, David P., International Law and PublicHealth: Materials onAnalysis ofGlobalHealth Jurisprudence, New York:Transnasional Publishers. Inc., 2000.

, InternationalLawand InfectiousDiseases, New York: Oxford UniversityPress, 1999.

Geneva Protocol of 1925 Prohibited the Use

of Gas and Bacteriological Warfare.

Hardjasoemantri, KoesnadI, Hukum TataUngkungan, Edisi Ketujuh, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1999.

Protokol Tambahan I terhadap KonvensiGenewa 1949 tentang The Conventions Relating to the Victims of ArmedConflict telah diadopsi 1977 Protokol.

Sand Philippe, Principles of International LawIframeworks, Standards andImplementation, Manchester Manchester University Press, 1995.

StarkeJ.G., PengantarHukum Intemasionao,Buku 2 Edisi Kesepuluh, Jakarta: SinarGrafika, 1992.

The Universal Declaration of Human Rights

The Word Charter for Nature

The Draft Code of Crime against the Peaceand Security of Mankind

Vienna Convention, 1949 tentang the Protection of Sick and Wounded Soldiers, ofSick and Wounded Sailors, of Prisoners of" War and Civilians"

Vienna Convention 1969.

163