8/19/2019 resume kwn 4

http://slidepdf.com/reader/full/resume-kwn-4 1/2

Nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi

batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.Pernyataan dari Dr. A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya yang berjudulPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam PenyelenggaraanPemerintahan Negara (hlm. 215 tersebut menegaskan bah!a k"nstitusi dannegara merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.#enurut Pr"$. #r. Dj"k"sut"n", pentingnya k"nstitusi dapat dilihat dari duasegi, yaitu segi isi (naar de inhoud karena k"nstitusi memuat dasar daristruktur dan memuat $ungsi negara, serta dari segi bentuk (naar de maker karena yang memuat k"nstitusi bukan sembarang "rang atau lembaga. Atauseperti yang disebutkan "leh %.&. 'heare dalam Modern PoliticalConstitution (hlm. 5, k"nstitusi dibuat "leh badan yang mempunyai

!e!enang hukum yaitu sebuah badan yang diakui sah untuk memberikankekuatan hukum pada k"nstitusi.

%arena diper)ayakannya pembuatan k"nstitusi tersebut pada satu pihaktertentu, dimungkinkan adanya k"nstitusi yang sama sekali hampa karenatidak ada pertalian yang nyata antara pihak yang merumuskan k"nstitusidengan pihak yang benar*benar menjalankan pemerintahan negara, atauk"nstitusi yang berlaku namun tidak dapat dijalankan karena kepentingansuatu g"l"ngan+kel"mp"k atau kepentingan pribadi penguasa semata.%arenanya, %arl "e!enstein membagi penilaian k"nstitusi kepada tiga jenis,yaitu-

• %"nstitusi yang mempunyai nilai normatif , k"nstitusi yang telah

resmi diterima "leh suatu bangsa dan bagi mereka k"nstitusi tersebutbukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakansuatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dane$ekti$. Dengan kata lain k"nstitusi itu dilaksanakan se)ara murni dank"nsekuen.

• %"nstitusi yang mempunyai nilai nominal, k"nstitusi yang se)ara

hukum berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebaba pasal*

pasal tertentu dari k"nstitusi tersebut dalam kenyataannya tidakberlaku.

• %"nstitusi yang mempunyai nilai semantik , k"nstitusi yang se)arahukum tetap berlaku namun dalam kenyataannya adalah sekedaruntuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dandipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan p"litik. adi k"ntitusi

8/19/2019 resume kwn 4

http://slidepdf.com/reader/full/resume-kwn-4 2/2

tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalampelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihakpenguasa.

/erdasarkan uraian mengenai nilai penting mengenai k"nstitusi suatunegara di atas (Teori dan Hukum Konstitusi, hlm 0*, penulis melakukanidentikasi terhadap Undang Undang Dasar 1345 sebagai k"nstitusind"nesia. Se)ara keseluruhan, UUD 1345 merupakan sebuah pr"duk hukumyang tentunya diharapkan memiliki nilai n"rmati$, namun padakenyataannya masih terdapat nilai*nilai yang hanya bersi$at n"minal ataubahkan semantik.

6ilai*nilai yang bersi$at n"rmati$ diantaranya adalah pasal*pasal dalam /A/78 yang membahas bendera, bahasa, lambang serta lagu kebangsaan.Sisanya, menurut analisis penulis, pada umumnya bernilai n"minal. Pasal*

pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia, penjaminan $akir*miskindan anak terlantar, pendidikan masih hanya merupakan ketentuan k"nstitusibelaka yang belum diterapkan sepenuhnya. /ahkan beberapa pasal dalam/A/ mengenai kekuasaan pemerintahan negara )enderung bernilaisemantik. Seperti dalam pasal 11 hasil amandemen, yang memberikankekuasaan lebih besar pada De!an Per!akilan 9akyat daripada sebelumamandemen, se"lah*"lah k"nstitusi merupakan alat melaksanakankekuasaan p"litik dengan meman$aatkan k"ndisi negara yang pada a!alnyaexecutive heavy  menjadi diarahkan pada legislative heavy .

:leh karenanya, pasal*pasal dalam UUD 1345 yang masih bernilai n"minalperlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dijadikan sebuahnilai yang n"rmati$. 6ilai*nilai yang bersi$at semantik pun sudah perluditinjau apakah memang perlu dipertahankan atau tidak. /eberapa pasalyang )enderung mengarah pada kekuasaan legislati$ yang superi"r tidaksejalan dengan sistem pemerintahan nd"nesia saat ini yang menganutsistem presidensial, seperti yang se)ara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat(1. /eberapa pasal lainnya pun masih bersi$at p"litis, khususnya yangberkaitan dengan lembaga negara dan ke!enangan*ke!enangannya,sehingga perlu diingatkan lagi kepada para legislat"r, bah!a UUD inimemba!a kepentingan seluruh rakyat nd"nesia, bukan hanya semata*mata

kepentingan kel"mp"k tertentu saja.