sampul jurnal 4 no. 1 - universitas udayana · jurnal (udayana master law journal) 3 edmon makar m,...

190

Magister Hukum Udayana • Me� 2015ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)

KEBERADAAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS DENGAN SISTEM TELECONFERENCE TERKAIT JARINGAN BERMASALAH DALAM

PERSPEKTIF CYBER LAW1

Oleh:Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra,

Ni Putu Purwanti2

ABSTRACTIn Indonesia, the General meeting of Shareholder through teleconference mechanism

can be conducted under the provision of Article 77 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This teleconferencing mechanism allows all participants to see and to hear each other as well as to participate in the teleconference meeting.

There is legal vacuum with regard to position of shareholders in the General Meeting by teleconference mechanism, especially in the case of network problems. However, by analogy with the legal construct of the provisions of Article 90 of the Company Law can be stated that the position of shareholders continues to be recognized as a legal subject who has legal right and has valid votes counted even if the minutes of the meeting have not been signed electronically because internet network problem as long as treatise or the minute of General Meeting of shareholders is made by notarial deed and shall be signed by the Notary who made the deed.

Key Words: General Meeting of Sharholders, Teleconference, System down, the Law No. 40 of 2007.

1 Karya �lm�ah �n� merupakan has�l penel�t�an yang d� b�aya� dar� dana D�pa BLU Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum PPS UNUD dengan SK Rektor nomor 2113/UN.14.4/HK./2014, telah d� presentas�kan dalam sem�nar d� Program Mag�ster (S2) Ilmu Hukum pada tanggal 31 Oktober. 2014

2 Penul�s kesatu dan kedua adalah dosen pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNUD serta penul�s kesatu, penul�s kedua dan penul�s ket�ga dosen pada FH UNUD., e-ma�l : [email protected]

I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Teknolog� komun�kas� berkembang sangat pesat dan menggelobal d� seluruh dun�a termasuk d� Indones�a. Dun�a tanpa

batas, “borderless world”, beg�tu ser�ng d�kemukakan untuk menggambarkan betapa cepat dan pesatnya teknolog� �tu berkembang serta mema�nkan peranan yang sangat pent�ng terutama dalam teknolog� komun�kas� sepert�: menjad� penghubung antar �nd�v�du, kelompok komun�tas juga korporas� dalam waktu yang amat cepat dan spektakuler tanpa harus menghad�rkan p�hak-p�hak yang berkomun�kas� had�r berhadapan secara face to face.

Peran pent�ng perkembangan teknolog� �nformas� dalam b�dang korporas� t�dak dapat d�pungk�r� pada g�l�rannya membawa

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

191



3 Edmon Makar�m, 2012, Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

4 Ibid.5 Jam�n G�nt�ng, 2007, Hukum Perseroan Terbatas (UU

No. 40 Tahun 2007), PT C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, h. v.

6 Ibid.

konsekuens� berka�tan dengan aspek-aspek hukum yang mel�ngkup�nya. D� Indones�a, dalam keg�atan berb�sn�s para pelaku b�sn�s membuka dan menjalankan b�sn�s mereka dengan berbaga� bentuk-bentuk badan hukum salah satu yang menjad� p�l�han pal�ng dom�nan adalah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Perseroan). Dalam konteks �n�, perkembangan teknolog� mema�nkan peran pent�ng pend�r�an perseroan d� berbaga� daerah d� Indones�a sal�ng member�kan keuntungan dan kemudahan terhadap satu sama la�n. Kemajuan teknolog� tersebut memudahkan keg�atan-keg�atan dan organ-organ yang berada dalam suatu perseroan berkomun�kas� dan ber�nteraks� secara leb�h efisien, cepat dan hemat. Oleh karena itu, komun�kas� maupun proses keg�atan yang terjad� dalam suatu perseroan t�dak hanya lag� berbas�skan s�stem konvens�onal dengan tatap muka langsung dan d� atas kertas saja, namun sudah melampau batas-batas w�layah bahkan negara dengan memanfaatkan kecangg�han teknolog� �nformas�. D� Indones�a pemanfaatan sarana teknolog� untuk kepent�ngan pengembangan b�sn�s sudah d�akomod�r pelaksanaannya oleh beberapa peraturan perundang-undangan.

Dalam keh�dupan sehar�-har�, keg�tan dengan menggunakan transaks� elektron�k sebaga� ak�bat dar� pesatnya perkembangan teknolog� banyak d�pergunakan ba�k oleh masyarakat d� Indones�a dengan masyarakat Indones�a d� w�layah la�nnya maupun h�ngga manca negara. Beral�hnya transaks� konvens�onal dengan med�a kertas menjad� transaks� yang menggunakan s�stem

elektron�k adalah suatu fakta3 yang sesua� dengan rekomendas� yang sejak lama telah d�ber�kan dalam kesepakatan global dalam forum UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) mengena� perlunya pengakuan n�la� hukum pada suatu �nformas� dan/atau dokumen elektron�k4.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebgaa� penggant� ketentuan sebelumnya ber�s� penyempurnaan dan pembaharuan yang bers�fat asp�rat�f, mengandung kead�lan dan kebenaran yang mement�ngkan kepant�ngan rakyat dalam acuan Negara Kesatuan Republ�k Indones�a.5 D�perbaru�nya pengaturan mengena� perseroan h�ngga menjad� UUPT t�dak terlepas dar� tujuan pen�ngkatan peran perseroan dalam pembangunan nas�onal dan landasan yang kuat bag� dun�a usaha yang �ng�n d�capa� dalam pesatnya perkembangan ekonom� d� era global�sas� �n�.6 UUPT adalah salah satu undang-undang yang mengakomod�r pesatnya kemajuan teknolog� �nformas� yang salah satunya adalah d�mungk�nkannya teleconference sebaga� salah satu tata cara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menghad�r� RUPS, pemegang saham dapat datang send�r� maupun d�wak�lkan dengan

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

192



7 Ibid, h. 106.

berdasarkan surat kuasa dan kemud�an menggunakan hak suaranya sesua� dengan jumlah saham yang d�m�l�k�nya.7

Dalam UUPT, pengaturan mengena� tempat d�adakannya atau d�selenggarakannya RUPS dapat d�temukan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77. RUPS dalam suatu perseroan t�dak hanya dapat d�lakukan secara konvens�onal d�mana seluruh pemegang saham harus berkumpul d� suatu tempat dalam w�layah negara Republ�k Indones�a dan bertatap muka satu sama la�n tetap� k�n� juga dapat d�lakukan dengan med�a telekonferens�, v�deo konferens�, atau sarana med�a elektron�k la�nnya yang memungk�nkan semua peserta RUPS sal�ng mel�hat dan mendengar secara langsung serta berpart�s�pas� dalam rapat (Pasal 77 ayat 1 UUPT). Secara s�ngkat, RUPS dapat d�lakukan dengan online system.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 (1) UUPT d�ketahu� bahwa penyelenggaraan RUPS sela�n d�lakukan sesua� pada umumnya sebaga�mana d�atur dalam Pasal76, RUPS dapat juga d�lakukan melalu� med�a telekonferens�, v�deo konferens�, atau sarana med�a elektron�k la�nnya yang memungk�nkan semua peserta RUPS sal�ng mel�hat dan mendengar secara langsung serta berpart�s�pas� dalam rapat mesk�pun t�dak had�r berhadap-hadapan dalam suatu tempat pertemuan.

Berka�tan dengan penyelenggaraan RUPS dengan cara non-konvens�onal tersebut, sesua� dengan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas� dan Transaks� Elektron�k (UUITE) d�tentukan bahwa �nformas� elektron�k dan/atau dokumen elektron�k dan/atau has�l cetakannya merupakan alat bukt� hukum yang sah, yang juga d�atur dalam Peraturan Pemer�ntah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan S�stem dan Transaks� Elektron�k (PP 82/2012) yang merupakan peraturan pemer�ntah sebaga� pelaksanaan beberapa pasal dar� UUITE. Secara normat�f, RUPS dengan mekan�sme teleconference memang d�mungk�nkan berdasarkan ketentuan tersebut d� atas. Namun dalam real�nya muncul permasalahan, ket�ka RUPS dengan mekan�sme teleconference sedang berlangsung acapkal� terjad� jar�ngan �nternet bermasalah atau system down, seh�ngga RUPS dengan med�a teknolog� �n� t�dak keseluruhannya berjalan sebaga�mana yang d�harapkan. Sepert� m�salnya kewaj�ban d�buatnya r�salah rapat bag� set�ap RUPS dengan cara telekonferens� belum d�buat, s�stem teknolog� sudah mengalam� gangguan.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut d� atas, maka dapat d�rumuskan permasalahan sebaga� ber�kut:1. Baga�manakah pengaturan

penyelenggaraan RUPS dengan telekonferens� melalu� online system pada suatu perusahaan yang berbentuk PT?

2. Baga�manakah kedudukan pemegang saham dalam RUPS dengan s�stem telekonferens� terka�t jar�ngan

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

193



bermasalah (down) dalam perspekt�f cyber law?

1.3 Tujuan Penelitian 1. Bertujuan untuk mengetahu� dan

menganal�s�s pengaturan mengena� penyelenggaraan RUPS dalam perseroan terka�t dengan telekonferens� melalu� online system

2. Bertujuan untuk mengetahu� dan menganal�s�s kedudukan pemegang saham dalam RUPS dengan s�stem telekonferens� ket�ka jar�ngan bermasalah (down) dalam perspekt�f cyber law.

1.4 METODE PENELITIANMetode yang d�gunakan dalam

penel�t�an �n� adalah metode penel�t�an hukum normat�f, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam penel�t�an �n� bahan hukum yang d�atel�t� mel�put�: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas� dan Transaks� Elektron�k (UUITE), Peraturan Pemer�ntah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan S�stem dan Transaks� Elektron�k (PP 82/2012) serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notar�s (UUJN). Bahan hukum sekunder dalam penel�t�an �n� adalah terd�r� dar� berbaga� buku, l�teratur, art�kel dan bahan tertul�s la�nnya yang pada dasarnya berusaha member�kan penjelasan bahan hukum pr�mer. Anal�s�s d�lakukan secara deskr�ft�f kual�tat�f.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN2.1 Pengaturan Mengenai

Penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan Terkait dengan Telekonferensi Melalui Online SystemBerdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

(2) UUPT, organ perseroan terd�r� dar� t�ga ya�tu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), D�reks� dan Dewan Kom�sar�s. Mas�ng-mas�ng organ dalam perseroan tersebut mem�l�k� tugas dan kewenangannya tersend�r� yang sudah d�tentukan dalam UUPT. Kewenangan yang d�m�l�k� RUPS relat�ve banyak salah satunya adalah kewenangan perubahan anggaran dasar d�tetapkan oleh RUPS berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT. Dalam UUPT, pengaturan khusus mengena� RUPS dapat d�temukan dalam Bab VI ketentuan Pasal 75 h�ngga Pasal 91. RUPS ada dua jen�s ya�tu RUPS tahunan8 dan RUPS la�nnya.

RUPS la�nnya �n� dalam prakt�k ser�ng juga d�kenal sebaga� RUPS luar b�asa. Dalam bahasa �nggr�snya yakn� extraordinary general meeting. Pelaksanaan dar� RUPS la�nnya �n� berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT dapat d�laksanakan set�ap waktu sesua� dengan kebutuhan untuk kepent�ngan perseroan. J�ka terdapat suatu permasalahan yang t�mbul mendadak dalam perseroan dan segera membutuhkan keputusan.9 Tata cara permohonan RUPS d�atur dalam Pasal 79 UUPT .

8 Handr� Raharjo, Op.Cit, h. 94.9 Hukum perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa, d�akses pada http://www.hukumperseroanterbatas.com/tag/rups/, pada tanggal 25 Oktober 2014

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

194



Pada dasarnya RUPS d�lakukan dengan cara konvens�onal ya�tu semua pemegang saham dalam suatu perseroan datang berkumpul secara fisik pada suatu tempat yang telah d�tentukan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT, d�ketahu� bahwa d� tempat kedudukan perseroan atau d� tempat perseroan melakukan keg�atan usahanya yang utama sebaga�mana d�tentukan dalm anggaran dasar RUPS. Leb�h lanjut ayat 3 dar� Pasal 76 UUPT menentukan bahwa tempat RUPS (bag� perseroan atau perseroan terbuka (Pasal 76 ayat (2) UUPT) haruslah terletak d� w�layah negara Republ�k Indones�a. RUPS tersebut pada dasarnya dapat d�adakan d�manapun dengan memeperhat�kan ketentuan yang d�maksud oleh Pasal 76 ayat (3) UUPT j�ka semua pemegang saham had�r dan/atau d�wak�l� dan semua pemegang saham menyetuju� d�adakannya RUPS dengan agenda tertentu dalam RUPS (Pasal 76 ayat (4) UUPT). Pasal 76 ayat (5) leb�h lanjut menegaskan bahwa RUPS sebaga�mana d�maksud pada ayat (4) tersebut dapat mengamb�l keputusan j�ka suara bulat telah menyetuju� keputusan tersebut.

Sebaga�mana telah d�kemukakan sebelumnya bahwa RUPS juga d�mungk�nkan d�laksanakan dengan mempergunakan kecangg�han teknolog� dan mempergunakan online system sepert� m�salnya telekonferens� berdasarkan Pasal 77 (1) UUPT yang mengatur Sela�n penyelenggaraan RUPS sebaga�mana d�maksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga d�lakukan melalu� med�a telekonferens�, v�deo konferens�, atau

sarana med�a elektron�k la�nnya yang memungk�nkan semua peserta RUPS sal�ng mel�hat dan mendengar secara langsung serta berpart�s�pas� dalam rapat. Juga d�atur leb�h lanjut bahwa Set�ap penyelenggaraan RUPS sebaga�mana d�maksud pada ayat (1) harus d�buatkan r�salah rapat yang d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS (Pasal 77 Ayat 4 UUPT). Berka�tan dengan persyaratan kuorum juga berka�tan dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 maupun Pasal 89 UUPT.

Terka�t dengan penyelenggaran RUPS dengan med�a telekonferens�, berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT maka set�ap penyelenggaraan RUPS tersebut waj�b d�buatkan r�salah rapat yang d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS. Adapun berdasarkan penjelasan pasal tersebut d�ketahu� bahwa yang d�maksud dengan “d�setuju� dan d�tandatangan�” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektron�k.

Konsep teleconference dapat d�jelaskan sebaga� pertemuan yang menggunakan bas�s elektron�k secara langsung (live) d� antara dua atau leb�h part�s�pan manus�a atau mes�n yang d�hubungkan dengan suatu s�stem telekomun�kas� yang b�asanya berupa saluran telepon. 10 Terdapat dua jen�s telekonferens� yakn�: menggunakan telekonferens� aud�o dan telekonferens� v�deo Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT, maka �nd�kas�nya adalah med�a telekonferens� yang dapat d�pergunakan untuk menyelenggarakan

10 Telekonferensi, d�akses pada http://�d.w�k�p�dea.org/w�k�/Telekonferens� pada tanggal 26 Oktober 2014.

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

195



RUPS sebaga�mana d�perkenankan UUPT merupakan telekonferens� dengan v�deo (telekonferens� v�deo/video teleconference). Hal �n� karena Pasal 77 ayat (1) UUPT mempersyaratkan bahwa med�a tersebut haruslah memungk�nkan semua peserta RUPS t�dak hanya sal�ng mel�hat tap� juga mendengar secara langsung serta berpart�s�pas� dalam rapat melalu� kata “dan” dalam pasalnya yakn� “memungk�nkan semua peserta RUPS sal�ng melihat dan mendengar secara langsung serta berpart�s�pas� dalam rapat.” Dengan s�stem teknolog� komun�kas� cangg�h para pemegang saham dalam RUPS �n� dapat secara live mel�hat dan mendengar satu sama la�n serta berpart�s�pas� dalam rapat. Adapun salah satu kekhasan dar� telekonferens� yang mempunya� suatu nuansa hukum adalah rapat dalam RUPS tersebut haruslah mempunya� dampak atau ak�bat hukum sepert� m�salnya rapat tersebut d�selenggarakan guna memutuskan suatu permasalahan yang d�tuangkan dalam agenda rapat.11

1.2 Kedudukan Pemegang Saham dalam RUPS dengan Sistem Telekonferensi Terkait Jaringan Bermasalah (Down) dalam Perspektif Cyber Law

Sebaga�mana d�atur ketentuan Pasal 77 UUPT bahwa penyelenggaraan RUPS dapat d�lakukan dengan mekan�sme telekonferens�, yang salah satu tujuannya guna mengatas� masalah jarak dan waktu

11 Grace Wahyun�, Ibid, h. 13.

ket�ka melangsungkan RUPS, mekan�sme tersebut memungk�nkan para pemegang saham dar� berbaga� lokas� yang berbeda untuk dapat mel�hat, mendengar dan berpart�s�pas� dalam RUPS secara langsung sebaga�mana d�landas� dalam ketentuan Pasal 77 UUPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) d�ketahu� bahwa dalam pelaksanaan RUPS dengan med�a telekonferens� �n�, � harus d�buatkan r�salah rapat yang d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS. Dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT d�atur bahwa “Yang d�maksud dengan “d�setuju� dan d�tandatangan�” adalah d�setuju� dan d�tandatangan� secara fisik atau secara elektronik.” Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 UUPT yang memuat landasan hukum bag� d�perbolehkannya RUPS dengan med�a telekonferens� agar dapat berkomun�kas� secara live (m�salnya dengan med�a �nternet online system), dan khususnya berka�tan dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang menentukan bahwa pada dasarnya RUPS tersebut d��nd�kas�kan sah asalkan salah satu syaratnya d�buatkan r�salah rapat yang d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS baik secara fisik maupun elektron�k, maka pent�ng untuk mengetahu� ketentuan yang tercantum dalam UUITE dan PP 82/2012 terka�t tanda tangan elektron�knya. Dalam UUITE definisi yang d�ber�kan mengena� tanda tangan elektron�k dapat d�temukan dalam ketentuan Pasal 1

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

196



angka (12), ya�tu:“Tanda Tangan Elektron�k adalah tanda tangan yang terd�r� atas Informas� Elektron�k yang d�lekatkan, terasos�as� atau terka�t dengan Informas� Elektron�k la�nnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autent�kas�.”

Sejalan dengan definisi tersebut, PP 82/2012 sebaga� peraturan pelaksana beberapa ketentuan dalam UUITE juga member�kan definisi yang serupa mengenai tanda tangan elektron�k pada Pasal 1 angka (19). Adapun berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP 82/2012, tanda tangan elektron�k �n� mempunya� dua fungs� ya�tu sebaga� alat autent�kas� dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautent�kan �nformas� elektron�k. Dengan adanya penjelasan yang d�ber�kan oleh Pasal 77 ayat (4) UUPT d�mana keharusan membuat r�salah RUPS telekonferens� waj�b d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS yang dapat d�lakukan melalu� tanda tangan elektron�k, dapat d�katakan hal tersebut sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) UUITE yang pada dasarnya mengemukakan bahwa tanda tangan elektron�k mem�l�k� kekuatan dan ak�bat hukum yang sah dengan syarat memenuh� persyaratan tertentu. Sesua� dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUITE, maka ketentuan sebaga�mana d�atur dalam Pasal 11 ayat (1) juga dapat d�temukan secara serupa dalam Pasal 53 ayat (2) PP 82/2012. Ketentuan mengena� tanda tangan elektron�k dalam PP 82/2012 �n� d�atur secara

leb�h deta�l dar�pada UUITE dalam Bab V PP 82/2012 yang berjudul Tanda Tangan Elektron�k yang d�mula� dar� ketentuan Pasal 52 h�ngga 58. T�dak d�pungk�r� lag� dengan berkembangnya kecangg�han teknolog� dewasa �n� telah menyebabkan secara past� banyak pergeseran perbuatan hukum secara konvens�al menjad� modern sepert� m�salnya RUPS yang t�dak hanya dapat d�selenggarakan secara konvens�onal tap� k�n� b�sa juga dengan med�a telekonferens� dengan bantuan perangkat komputer atau laptop dengan jar�ngan �nternetnya yang memungk�nkan para pemegang saham berjauhan lokas� dapat secara langsung mel�hat dan mendengar serta berpart�s�pas� dalam rapat. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUITE serta Pasal 1 angka (2) PP 82/2012, d�ketahu� bahwa transaks� elektron�k pada dasarnya adalah perbuatan hukum yang d�lakukan dengan menggunakan komputer, jar�ngan komputer dan/atau med�a elektron�k la�nnya. Transaks� elektron�k tersebut juga dapat d�art�kan sebaga� suatu keg�atan bertukar �nformas� yang menggunakan komun�kas� elektron�k yang bertujuan guna melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.12 Jam�nan keamanan terhadap suatu komun�kas� tersebut sangatlah d�perlukan dan mempunya� syarat:13

12 Edmon Makar�m, Op.cit, h. 45.13 Ibid, h. 46.

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

197



1. Authenticity ya�tu keauntent�kan pesan;

2. Authorization ya�tu otor�sas� kewenangan;

3. Confidentiality ya�tu kerahas�aan pesan yang d�komun�kas�kan;

4. Integrity ya�tu keutuhan pesan yang d�komun�kas�kan;

5. Availability ya�tu ketersed�annya; dan6. Non-repudiation ya�tu t�dak dapat

d�sangkal.Electronic signatures atau electronic authentication merupakan metode autent�kas� secara elektron�k yang memfas�l�tas� kesemua syarat tersebut.14

Dengan mencermat� ketentuan Pasal-

Pasal tersebut d� berka�tan dengan kedudukan pemegang saham dalam RUPS dengan s�stem telekonferens�,dapat d�kemukakan bahwa p�hak pemegang saham akan mem�l�k� kedudukan hukum sah sebaga� p�hak yang mem�l�k� hak suara sepanjang dapat membukt�kan bahwa yang bersangkutan telah d�h�tung ke�kutsertaannya, dan harus d�buatkan r�salah yang d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS sebaga�mana d�atur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3( dan (4) UUPT. Dalam konteks Cyberlaw, khususnya berdasarkan UUITE dan PP 82/2012, tentu saja pengh�tungan ke�kutsertaannya serta tandatangan d�lakukan melalu� med�a teleconference. Dalam hal �n� �n� pemegang saham yang berada d�tempat yang terp�sah dapat meng�r�mkan tanda tangannya secara elektron�k setelah

14 Ibid.

berkomun�kas� dengan teleconference sal�ng mel�hat dan mendengar antara pemegang saham yang berada d� tempat terp�sah dengan tempat d�mana d�pusatkannya penyelenggaraan RUPS tersebut.

Sarana teknolog� �nternet t�dak selamanya dapat d�akses dengan ba�k dar� seluruh penjuru w�layah, dalam kenyataannya terkadang, bahkan ser�ngkal� pada tempat-tempat yang wilayah demografinya berbukit-buk�t kendalanya ser�ngkal� jar�ngan �nternet t�dak stab�l. Dalam ka�tannya dengan RUPS dengan menggunakan sarana teleconference b�sa ket�ka RUPS sedang berlangsung jar�ngan mengalam� permasalahan (system down).

Sebaga�mana telah d�jabarkan dalam Bab II sebelumnya, pada dasarnya yang d�makna� sebaga� cyber law adalah seluruh aspek yang mem�l�k� ka�tan ba�k �tu dengan subjek hukum atau orang perorangan yang bas�snya menggunakan dan memanfaatkan teknolog� yang semak�n cangg�h yakn� berupa �nternet yang mula�nya pada saat online dan memasuk� dun�a maya. Konsep �n� sesua� dengan yang telah d�jelaskan sebelumnya d�mana telekonferens� sebaga� sarana RUPS dalam kaj�an �n� adalah dengan menggunakan jar�ngan �nternet d�mana secara online system dengan menggunakan apl�kas� (m�salnya skype) mempermudah para pemegang saham yang lokas� berjauhan untuk dapat secara langsung (live) mel�hat dan mendengar serta berpart�s�pas� dalam suatu rapat perseroan tersebut.

Kecangg�han teknolog� sepert� m�salnya penyelenggaraan RUPS

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

198



suatu perseroan dengan telekonferens� menggunakan �nternet (online system) t�dak dapat d�pungk�r� mampu menghemat dan mempermudah para pemegang saham dengan lokas� berjauhan mengamb�l keputusan. Akan tetap�, secangg�h-cangg�hnya teknolog� yang d�c�ptakan manus�a past� mempunya� celah kelemahan. Sepert� m�salnya dalam praktek penyelenggaraan RUPS dengan telekonferens� menggunakan �nternet b�sa saja terjad� suatu keadaan d�mana jar�ngannya tersebut bermasalah atau down. Dengan adanya kelemahan dar� teknolog� tersebut maka b�sa saja muncul dalam praktek RUPS dengan telekonferens� �n� yang seharusnya d�buatkan r�salah rapat yang d�setuju� dan d�tandatangan� oleh semua peserta RUPS ternyata belum sempat d�tandatangan� secara elektron�k (dan m�salnya belum terk�r�m melalu� ema�l oleh semua peserta RUPS ak�bat jar�ngan down.

Terka�t pemasalahan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dengan cara telekonferens� dan telekonferens� tersebut terganggu m�salnya r�salah rapatnya belum sempat ditandatangani secara fisik atau elektron�k oleh semua peserta RUPS seh�ngga muncul pertanyaan baga�manakah kedudukan pemegang saham dalam RUPS tersebut j�ka adanya jar�ngan bermasalah (down), UUPT t�dak mengatur hal tersebut , dalam konteks �n� dapat d�kemukakan terjad� kekosongan hukum. Dengan mencermat� ketentuan Pasal 77 UUPT dapat d�ketahu� UUPT hanya mengakomod�r perkembangan zaman dan kecangg�han teknolog� yang ada dengan memungk�nkannya pelaksanaan

RUPS dengan telekonferens� akan tetap� t�dak mengatur ketentuan back up j�ka seanda�nya ketentuan Pasal 77 ayat (4) yang merupakan salah satu peng�nd�kas�an suatu RUPS telekonferens� sah (ya�tu harus d�setuju� dan d�tandatangan� (ba�k secara fisik atau dapat juga secara elektronik) oleh semua peserta RUPS) belumlah terpenuh�. Melalu� hal tersebut dapatlah d�kemukakan bahwa telah d�temukan adanya suatu norma kosong terka�t permasalahan �n�. Dalam prakteknya dapat t�mbul suatu keraguan mengena� apakah RUPS telekonferens� yang sudah d�setuju� oleh semua peserta RUPS dengan med�a teleconference pada awalnya , serta sudah ada penandatanganan yang d�k�r�m secara elektron�k, tetap� pada saat akh�r pembuatan r�salah RUPS belum sempat d�tandatangan� karena jar�ngan �nternet atau t�dak ada akses �nternet yang dapat menghubungkan antara pemegang saham yang berada d� tempat terp�sah dengan pusat penyelenggaraan RUPS.

Dengan adanya norma kosong terka�t permasalahan d� atas, penel�t�an �n� akan coba mengkaj� hal tersebut dengan ketentuan la�nnya yang dapat d�temukan ba�k �tu dalam UUPT maupun UUJN guna meng�nd�kas�kan dan mencar� solus� atas permasalahan tersebut. Ind�kas� pertama yang akan d�pergunakan guna mencar� jalan atas permasalahan tersebut adalah dengan menghubungkan ketentuan Pasal 77 UUPT yang spesifik mengatur mengenai RUPS telekeonferens� dengan ketentuan UUPT la�nnya yang mengatur ketentuan terka�t kewaj�ban pembuatan r�salah RUPS

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

199



sebaga�mana d�atur dalam Pasal 90 UUPT ya�tu:“(1) Set�ap penyelenggaraan RUPS, r�salah

RUPS waj�b d�buat dan d�tandatangan� oleh ketua rapat dan pal�ng sed�k�t 1 (satu) orang pemegang saham yang d�tunjuk dar� dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebaga�mana d�maksud pada ayat (1) t�dak d�syaratkan apab�la r�salah RUPS tersebut d�buat dengan akta notar�s.” Berdasarkan ketentuan Pasal 90

ayat (2) UUPT tersebut pada dasarnya dapat d�kemukakan bahwa RUPS yang d�selenggarakan pada umumnya t�dak mempermasalahkan apab�la kewaj�ban pembuatan r�salah RUPS bag� set�ap RUPS t�dak d�tandatangan� sekal�pun oleh ketua rapat dan pal�ng sed�k�t 1 (satu) orang pemegang saham yang d�tunjuk dar� dan oleh peserta RUPS (sebaga�mana d�tentukan dalam ayat (1)) asalkan persyaratan berupa r�salah RUPS tersebut d�buat dengan akta notar�s dapat terpenuh�. Berart� dalam penyelenggaraan RUPS dalam konteks konvens�onal, kedudukan dan keberadaan pemegang saham tetap d�perh�tungkan sebaga� subjek yang secara sah mem�l�k� hak suara mesk�pun t�dak membubuhkan tanda tangan asalkan r�salah RUPS tersebut d�buat dengan akta notar�s, serta hal tersebut t�dak mempengaruh� keabsahan pelaksaan RUPS.

Sehubungan dengan adanya norma kosong, maka secara metodolog�s, tekn�k anal�s�s bahan hukum yang dapat d�gunakan adalah anal�s dengan tekn�k konstruks�, ya�tu pembentukan konstruks� yur�d�s

dengan melakukan analog� dan pembal�kan propos�s� (acontrario).15 Oleh karena �tu, j�ka ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT d�analog�kan dan d�pergunakan guna mengatas� ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT (mengena� kewaj�ban pembuatan r�salah rapat yang t�dak hanya d�setuju� tapi juga harus ditandatangani (entah fisik atau elektron�k) oleh semua peserta RUPS) dalam ka�tannya dengan jar�ngan �nternetnya down maka dapat d��nd�kas�kan t�dak ada masalah j�ka para peserta RUPS dalam RUPS telekonferens� tersebut belum sempat menandatangan� r�salah rapat �tu (ba�k secara atau elektron�k) dan oleh karenanya melalu� tehn�k analog� hukum dapat d�kemukakan bahwa kedudukan pemegang saham yang berada d� tempat terp�sah dan belum sempat membubuhkan ataupun meng�r�mkan tandatangan ba�k secara l�san maupun elektron�k terka�t r�salah RUPS, tetap berkedudukan sebaga� subjeek hukum yang sah menghad�r� RUPS dan d�anggap mem�l�k� hak suara dalam menentukan r�salah RUPS sepanjang R�salah RUPS d�lakukan dengan Akta Notar�s. Dengan kata la�n, RUPS tersebut tetaplah sah asalkan persyaratan r�salah RUPS tersebut d�buat dengan akta notar�s terpenuh� sebaga�mana d�tentukan Pasal 90 ayat (2) UUPT.

Ind�kas� kedua yang dapat d�pergunakan untuk mencar� solus� atas pemasalahan jar�ngan down sedangkan dalam

15 Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Un�vers�tas Udayana Denpasar, 2013, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Denpasar, h.32.

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

200



RUPS telekonferens� m�salnya semua peserta rapat belum sempat menandatangan� r�salah rapat sebaga�mana d�syaratkan Pasal 77 ayat (4) UUPT adalah dengan mencoba mel�hat kepada UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN yang d�maksud dengan akta notar�s adalah akta otent�k yang d�buat oleh atau d� hadapan Notar�s menurut bentuk dan tata cara yang d�tetapkan dalam UUJN. Terdapat dua macam atau golongan akta notar�s yakn�:16

1. Akta relaas/Akta pejabat/Akta yang d�buat oleh notar�s

Akta yang d�buat notar�s yang ber�s�kan ura�an dar� notar�s suatu t�ndakan yang d�lakukan atas suatu keadaan yang d�l�hat atau d�saks�kan oleh notar�s m�salnya akta ber�ta acara/r�salah RUPS suatu perseroan, akta pencatatan bundel dan la�nnya.

2. Akta partij/Akta yang d�buat d� hadapan notar�sAkta yang d�buat d� hadapan notar�s

yang ber�s�kan ura�an dar� apa yang d�cer�takan atau d�terangkan oleh para p�hak yang menghadap kepada notar�s, contohnya adalah perjanj�an kred�t.

Berdasarkan hal tersebut dapat d�kemukakan bahwa akta relaas adalah jen�s akta dar� RUPS dengan cara telekonferens� d�mana keterangan notar�s dalam wujud akta RUPS telekonferens� �n� keabsahannya dapat d�past�kan mesk�pun para p�hak t�dak sempat member�kan tanda tangannya17 (m�salnya

secara elektron�k) pada akta karena jar�ngan �nternet sedang down namun akta notar�s yang membuat ber�ta acaranya tersebutlah yang nant�nya akan menjad� suatu akta yang otent�k dan mempunya� pembukt�an sempurna. Hal �n� karena akta relaas adalah akta yang d�buat oleh notar�s seh�ngga ber�ta acara dalam RUPS telekonferens� yang termasuk dalam jen�s akta �n� mempunya� celah d�mana para p�hak d�mungk�nkan untuk t�dak menandatangan�nya asalkan kewaj�ban d�tandatangan� oleh notar�s sebga� pejabat yang membuat akta tersebut terpenuh�.18 Hal tersebut dapat d�pergunakan guna meng�nd�kas�kan bahwa sebenarnya RUPS dengan med�a telekonferens� yang menghadap� hambatan d�mana jar�ngannya down dan semua peserta rapat belum sempat menandatangan� r�salah rapatnya (baik secara fisik ataupun elektronik) menjad� t�dak bermasalah dan sah asalkan d�buatkan akta notar�snya yang dalam hal �n� merupakan bag�an dar� akta relaas yang bahkan sesungguhnya t�dak masalah j�ka t�dak d�tandatangan� oleh para p�hak asalkan syarat waj�b d�tandatangan� oleh notar�s sebaga� pejabat pembuat akta �tu terpenuh�.

III SIMPULAN & SARAN1. Simpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah d�ura�kan dalam bab-bab sebelumnya dapat d�kemukakan s�mpulan sebaga� ber�kut:1. Pengaturan mengena� penyelenggaraan

RUPS dalam perseroan terka�t dengan

16 Alfi Renata, Akta Notaris, d�akses pada http://www.hukumonl�ne.com/kl�n�k/deta�l/cl1996/akta-notar�s.

17 Grace Wahyun�, Op.cit, h. 35 18 Ibid.

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

201



telekonferens� melalu� online system d�atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampa� (4) UUPT yang pada �nt�nya mengatur bahwa RUPS dengan telekonferens� dapat d�lakukan, yang mana melalu� mekan�sme telekonferens� memungk�nkan semua peserta rapat untuk sal�ng mel�hat dan mendengar satu sama la�n serta berpart�s�pas� dalam rapat.

2. Kedudukan pemegang saham dalam RUPS dengan mekan�sme telekonferens� yang mengalam� jar�ngan bermasalah (down), tetap d�aku� hak suaranya sepanjang d�buat dengan r�salah RUPS yang d�buat dengan akta notar�s.

2. SaranGuna menc�ptakan dan menjam�n

adanya kepast�an hukum terutama bag� pelaku b�sn�s dalam keg�atan korporas� dapat d�ajukan saran sebaga� ber�kut:1. D�harapkan ke depannya pemer�ntah

beserta badan leg�slat�ve dapat membuat ketentuan yang secara leb�h deta�l lag� mengatur mengena� penyelenggaraan RUPS dengan med�a telekonferens�. Hal �n� karena mesk�pun perkembangan teknolog� amatlah pesat dan cangg�h, namun dalam prakteknya past� terdapat celah kelemahan yang juga perlu untuk d�perh�tungkan dan d�atur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengatas�nya agar t�dak hanya mengakomod�r perbuatan hukum baru

DAFTAR PUSTAKA

Buku:Bambang Sunggono. 2001. Metodologi

Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Edmon Makar�m. 2012. Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary). PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Gunawan W�djaja (1). 2008. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas. Forum Sahabat

Gunawan W�djaja (2). 2008. Risiko Hukum Sebagai Direksi. Komisaris & Pemilik PT. Forum Sahabat

Handr� Raharjo. 2009. Hukum Perusahaan. Penerb�t Pusataka Yust�s�a. Yogyakarta

Jam�n G�nt�ng. 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). PT C�tra Ad�tya Bakt�. Bandung

sebaga� ak�bat pesatnya teknolog� saja, akan tetap� juga mengkonstruks� aturan hukum berka�tan dengan kelemahan dar� s�tem teknolog� �nformas�.

2. Ketentuan Pasal 90 UUPT k�ranya relevan d�terapkan maupun d�normakan dalam mengkonstruks� norma baru berka�tan dengan RUPS yang d�selenggarakan dengan mekan�sme teleconference, khususnya ket�ka jar�ngan �nternet bermasalah (system down).

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

202



Johnny Ibrah�m. 2007. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumed�a Publ�sh�ng. Malang

Mun�r Fuady. 2005. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. CV Utomo. Bandung

Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Un�vers�tas Udayana Denpasar. 2013. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Denpasar

Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�. 2007. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Internet:Alfi Renata. Akta Notaris. D�akses pada

http://www.hukumonl�ne.com/kl�n�k/deta�l/cl1969/akta-notar�s pada tanggal 27 Oktober 2014.

Apa yang Dimaksud dengan Jaringan dalam Kondisi Down. D�akses pada https://�d.answer.yahoo.com/quest�on/�ndex?q�d=20111220222647AAUWsQy pada tanggal 27 Oktober 2014Grace Wahyun�. D�akses pada http//www.google.co.�d/url?sa= =t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=3&cad=rja&uact=8& v e d = 0 C C o Q F j A C & u r l = h t t p % 3 A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile %3 F f � l e % 3 D d � g � t a l % 2 F 1 2 8 9 4 3 T%252026707-Keabsahan%2520tanda-A n a l � s � s . p d f & e � = a n d LV I _ Q F I n f 8 A X u 6 4 C A B A & u s g = A F Q j C N H Yq h 9 1 c I m V k L R 3 l P � 0 1 f u b n F0pew&bvm=bv.77880786,d.dGcpada

tanggal 25 Oktober 2014Hukum Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. D�akses pada http://www.hukumperseroanter batas.com/tag/rups/ pada tanggal 25 Oktober 2014Jaringan Internet, d�akses pada http://www.slideshare.net/finiy uliani/dasar-dasar-s�stem-jar�ngan-�nternet-dan-�ntranet- 11884708 pada tanggal 27 Oktober 2014Kamus Besar Bahasa Indonesia, d�akses pada http://kbb�.web.�d/tanda+tangan pada tanggal 26 Oktober 2014Perkembangan Cyber Law di Indonesia. D�akses pada http://c�pluk2bs�.wordpress.co m/perkembangan-cyber-law-d�-�ndones�a/ pada tanggal 24 Oktober 2014Squal Ad�tyo. Cyber Law. D�akses pada http://www.academ�a.edu/7069 627/Cyberlaw pada tanggal 24 Oktober 2014

Vol. 4, No. 1 : 190 - 202

sampul jurnal 4 no. 1 - universitas udayana · jurnal (udayana master law journal) 3 edmon makar m,...

Documents