semangat untuk menjadi mitra perbankan yang - bnisyariah.co.id · analisis makro dan industri...

The passion to be a reliable banking partner encourages us to always provide the best in terms of business activity as well as in a broader sense. In terms of business activity, this passion has led us to an encouraging achievement in 2013.

Meanwhile, in a broader sense, this passion has encouraged us to implement the values of hasanah on a broader scope as well as the manifestation of work culture namely amanah and jamaah. On this basis, 2013 is also a reflection of BNI Syariah’s journey in striving for hasanah.

Semangat untuk menjadi mitra perbankan yang dapat diandalkan mendorong kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam hal kegiatan usaha maupun dalam pengertian yang lebih luas. Dari sisi kegiatan usaha, semangat ini telah mengantarkan kami kepada sebuah pencapaian yang membanggakan di tahun 2013.

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, semangat ini mendorong kami untuk mengimplementasikan nilai-nilai hasanah pada lingkup yang lebih luas sekaligus sebagai manifestasi dari budaya kerja amanah dan jamaah. Atas dasar ini, tahun 2013 juga merupakan cerminan dari perjalanan BNI Syariah dalam berjuang untuk hasanah.

AnAlisis MAkro dAn industri PerbAnkAn syAriAh

tinjAuAn keuAngAn

strAtegi PeMAsArAn dAnFokus MAnAjeMen

ProsPek usAhA

lAndAsAn tAtA kelolA PerusAhAAn yAng bAik

rencAnA tAtA kelolA PerusAhAAn yAng bAik

struktur gcg

sisteM PengendAliAn internAl

Fungsi kePAtuhAn

bAtAs MAksiMuM PenyAlurAn dAnA

trAnsPArAnsi kondisi keuAngAn dAn non keuAngAn

PendAPAtAn dAnA non hAlAl dAn PenggunAAnnyA

PenerAPAn APu & PPt

buy bAck shAres dAn buy bAck obligAtion

sisteM MAnAjeMen risiko

PerkArA hukuM

88

92

109

118

124

125

130

185

186

192

193

194

198

200

201

208

ikhtisAr keuAngAn

rAsio keuAngAn Penting

PeristiwA Penting

lAPorAn dewAn koMisAris

lAPorAn direksi

lAPorAn dewAn PengAwAs syAriAh

sejArAh singkAt PerusAhAAn

kegiAtAn usAhA

Visi, Misi dAn tAtA nilAi

jejAk lAngkAh

koMPosisi PeMegAng sAhAM

struktur PeMegAng sAhAM

struktur orgAnisAsi

PenghArgAAn

inForMAsi PerusAhAAn

tinjAuAn usAhA Per segMen

suMber dAyA MAnusiA

teknologi inForMAsi

06

09

10

14

20

26

32

34

44

46

48

49

50

52

53

56

67

78

Financial Highlights

Key Financial Ratios

Significant Events

Board of Commissioners Report

Board of Directors Report

Sharia Supervisory Board Report

Company’s Brief History

Business Activities

Vision, Mission and Corporate Values

Milestones

Composition of Shareholders

Shareholders Structure

Organizational Structure

Awards

Company’s Information

Review of Business Segment

Human Resources

Information Technology

Macro and Sharia Banking Industry Analysis

Financial Review

Marketing Strategy and Management Focus

Business Prospect

Foundation of Good Corporate Governance

Good Corporate Governance Plans

Good Corporate Governance Structure

Internal Control System

Compliance Function

Financing Limit

Financial and Non Financial Transparency

Non-Halal Income Proceeds

Implementation of APU & PPT

Buy Back Shares and Buy Back Obligation

Risk Management System

Legal cases

etikA bisnis dAn etikA kerjA

sisteM PelAPorAn PelAnggArAn

keterbukAAn inForMAsi

lAtAr belAkAng

kebijAkAn

AnggArAn dAn reAlisAsi

kegiAtAn

unit PelAyAnAn ZAkAt

ProFil dewAn koMisAris

ProFil direksi

ProFil dewAn PengAwAs syAriAh

PejAbAt eksekutiF

jAringAn kAntor cAbAng

jAringAn kAntor cAbAng Mikro

PernyAtAAn PertAnggungjAwAbAn lAPorAn tAhunAn 2013

reFerensi kriteriA PenilAiAn AnnuAl rePort AwArd

lAPorAn keuAngAn

208

210

216

220

221

222

223

229

234

238

244

247

250

260

267

268

282

Code of Conduct

Whistleblowing System

Information Disclosure

Background

Policy

Budget and Realization

Activities

Zakat Service Unit

Board of Commissioners Profile

Board of Directors Profile

Sharia Supervisory Board Profile

Executive Officers

Branch Offices

Micro Branches

Accountability Statement of Annual Report 2013

Financial Statements

Financial Statements

04KINERjA 2013

2013 Performance

12LAPORAN ManajeMen

Management Report

30PROFIL Perusahaan

Company Profile

54TINjAUAN USAHA &

OPerasiOnalOperational & Business Review

86ANALISIS &

PeMbahasan ManajeMenManagement Discussion & Analysis

122TATA KELOLA

PerusahaanGood Corporate Governance

218TANGGUNG jAWAB

sOsial PerusahaanCorporate Social Responsibility

232INFORMASI TaMbahan

Auxiliary Information

• unduh laporan tahunan 2013 bni syariah versi online di:

http://www.bnisyariah.co.id/category/investor-relations/laporan-tahunan

• Download Annual Report 2013 BNI Syariah at:

http://www.bnisyariah.co.id/category/investor-relations/laporan-tahunan

Peningkatan Laba Usaha

35,75%

Growth of Income

from operatIon

35.75%

Kinerja 20132013 Performance

ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

juMlAh Aset

juMlAh Aset ProduktiF

PeMbiAyAAn yAng diberikAn

PeneMPAtAn surAt berhArgA

PenyertAAn

dAnA PihAk ketigA

giro

tAbungAn

dePosito

juMlAh kewAjibAn

juMlAh ekuitAs

ModAl sAhAM

Total Assets

Total Earning Assets

Financing

Securities Placement

Participation

Third Party Fund

Current Account

Saving

Time Deposit

Total Liabilities

Total Equity

Stock Capital

14.708.504

13.647.597

11.242.241

1.995.502

-

11.488.209

1.499.694

5.071.760

4.916.755

3.838.672

1.304.680

1.001.000

8.466.887

7.826.113

5.310.292

764.628

-

6.756.261

894.565

2.616.377

3.245.319

1.301.983

1.076.677

1.001.000

10.645.313

9.769.272

7.631.994

1.119.130

-

8.980.035

1.468.456

3.809.266

3.702.313

2.185.658

1.187.218

1.001.000

NerAcA

keterAngAn

Balance Sheet

Description

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless stated otherwise)

2012 20112013

Laporan Tahunan 2013 Annual Report

Striving forHaSanaH

Financial HighlightsKey Financial Ratios

Significant Events

«««

Page...... -0706


PendAPAtAn PengelolAAn dAnA oleh bAnk sebAgAi MudhArib

hAk PihAk ketigA AtAs bAgi hAsil dAnA syirkAh teMPorer

hAk bAgi hAsil Milik bAnk

PendAPAtAn oPerAsionAl lAinnyA

juMlAh PendAPAtAn oPerAsionAl

bebAn oPerAsionAl

PeMulihAn/PeMbentukAn PenyisihAn kerugiAn Aset ProduktiF

bebAn non oPerAsionAl bersih

lAbA sebeluM PAjAk

lAbA bersih

juMlAh PendAPAtAn koMPrehensiF

Revenue from Fund Management as Mudharib

Third Parties’ Share on Return of Temporary Syirkah Funds

Bank’s Share in Profit Sharing

Other Operating Income

Total Operating Income

Operating Expense

Reversal of possibleLosses on earning Assets

Non Operating Expense Net

Income before Tax

Net Income

Total Comprehensive Income

1.333.245

(418.332)

914.913

146.964

1.061.877

(878.405)

8.244

(12.100)

179.616

117.462

117.462

784.144

(252.413)

531.731

61.818

593.549

(388.918)

(108.581)

(6.794)

89.256

66.354

55.707

936.406

(291.056)

645.350

84.109

729.459

(673.953)

85.721

(3.483)

137.744

101.892

98.601

2012 20112013

LABA rugI Income Statement

keterAngAn Description


Pendapatan Pengelolaan Dana oleh bank sebagai Mudharibrevenue from Fund Management as Mudharib

(dalam jutaan rupiah)(In Million Rupiah)






1.400.000

784.144

936.406

1.333.245

600.000

1.200.000

400.000

1.000.000

200.000

2011 2012 2013

800.000

0

laba bersihnet income

140.000

66.354

101.892

117.462

60.000

120.000

40.000

100.000

20.000

2011 2012 2013

80.000

0

jumlah asettotal Assets

16.000.000

8.466.887

10.645.313

14.708.504

8.000.000

14.000.000

6.000.000

12.000.000

4.000.000

2011 2012 2013

10.000.000

2.000.000

0

Dana Pihak Ketigathird Party Fund

14.000.000

6.756.261

8.980.035

11.488.209

6.000.000

12.000.000

4.000.000

10.000.000

2.000.000

2011 2012 2013

8.000.000

0

jumlah ekuitastotal equity

1.400.0001.076.677 1.187.218

1.304.680

600.000

1.200.000

400.000

1.000.000

200.000

2011 2012 2013

800.000

0

Pembiayaan yang DiberikanFinancing

14.000.000

5.310.292

7.631.994

11.242.241

6.000.000

12.000.000

4.000.000

10.000.000

2.000.000

2011 2012 2013

8.000.000

0


Striving forHaSanaH

Financial HighlightsKey Financial ratios

Significant Events

«««

Return on Assets

Return on Equity

Capital Adequacy Ratio (CAR) to Credit Risk

Capital Adequacy Ratio (CAR) to Credit and Market Risk

Fix Assets to Capital

Non Performing Earning Assets

Gross NPF

Nett NPF

Allowance for Possible Losses on Earning Assets

Allowance for Possible Losses

Nett Yield Margin (NYM)

Operating Expenses to Operating Revenues

Quick Ratio

Liabilities to Equity

Liabilities to Total Assets

Interbank Liabilities to Deposit

Core Depositors to Deposit Ratio

Financing to Deposits Ratio (FDR)

Page...... -0908

rasio Keuangan PentingKey Financial Ratios

tingkAt PengeMbAliAn Aset

tingkAt PengeMbAliAn ekuitAs

rAsio kecukuPAn ModAl dengAn MeMPerhitungkAn risiko kredit

rAsio kecukuPAn ModAl dengAn MeMPerhitungkAn risiko kredit/PenyAlurAn dAnA dAn risiko PAsAr

Aset tetAP terhAdAP ModAl

Aset ProduktiF berMAsAlAh

PeMbiAyAAn berMAsAlAh kotor

PeMbiAyAAn berMAsAlAh bersih

PPA ProduktiF terhAdAP Aset ProduktiF

PeMenuhAn PPA ProduktiF

MArgin PendAPAtAn bersih

bebAn oPerAsionAl terhAdAP PendAPAtAn oPerAsionAl (boPo)

rAsio AktiVA lAncAr terhAdAP kewAjibAn lAncAr

rAsio liAbilitAs terhAdAP ekuitAs

rAsio liAbilitAs terhAdAP juMlAh Aset

AntAr bAnk PAssiVA (siMA) terhAdAP dPk

rAsio dePosAn inti terhAdAP dPk

rAsio PeMbiAyAAn terhAdAP dAnA PihAk ketigA

1,37%

11,73%

16,54%

16,23%

13,46%

1,53%

1,86%

1,13%

1,45%

101,72%

9,51%

83,94%

36,07%

294,22%

26,10%

9,92%

23,32%

97,86%

1,29%

6,63%

20,75%

20,67%

8,03%

2,72%

3,62%

2,42%

1,68%

100,03%

8,07%

87,86%

291,04%

120,93%

15,38%

0,74%

25,57%

78,60%

1,48%

10,18%

19,29%

19,07%

12,79%

1,58%

2,02%

1,42%

1,33%

100,46%

7,31%

85,39%

146,28%

184,10%

20,53%

2,56%

17,70%

84,99%

2012 20112013

rASIo KeuANgAN PeNtINg Key Financial Ratios


keterAngAn Description


Peristiwa PentingSignificant Events

17 januari 2013

Peresmian cabang mikro Makassar.

The inauguration of Makassar micro branch.

29 januari 2013

Penghargaan Digital Brand of the Year dari Majalah Infobank untuk produknya, yaitu griya iB Hasanah dan Deposito iB Hasanah.

The award of Digital Brand of The Year from Infobank Magazine for the products of iB Hasanah Griya Saving and iB Hasanah Deposit.

1 Februari 2013 21 Mei 2013

18 juni 2013

Peresmian gerai AtM BNI Syariah pertama berlokasi di thamrin city.

The inauguration of the first BNI Syariah ATM outlet located in Thamrin City.

Launching murabahah emas bersamaan dengan peresmian gerai AtM pertama di thamrin city.

The launching of gold murabahah simultaneously with the inauguration of first ATM outlet in Thamrin City.

Peresmian Koperasi Syariah untuk para pemulung di Bantar gebang sebagai salah satu program cSr BNI Syariah.

Inauguration of Sharia Cooperation for the scavengers in Bantar Gebang as one of the BNI Syariah CSR program.

Penyelenggaraan kegiatan donor darah dalam rangkaian acara Milad BNI Syariah yang dihadiri oleh ketua PMI Jusuf Kalla dan Wakil Direktur utama BNI Felia Salim.

The implementation of blood donor in the event of BNI Syariah Anniversary which attended by the Indonesian Red Cross (PMI) Chairman jusuf Kalla and Vice President Director of BNI, Felia Salim.

19 juni 2013

30 juni 2013

Memperingati ulang tahun BNI Syariah yang ketiga.

Commemorating the third anniversary of BNI Syariah.

Penyelenggaraan acara amal untuk menyambut bulan ramadhan bekerja sama dengan BAZNAS.

The implementation of charity event in cooperation with BAZNAS to celebrate Ramadhan.

31 januari 2013

Penghargaan Silver Brand untuk kategori Islamic Banking dari Markplus.

Silver Brand Award for the category of Islamic Banking from Markplus.

9 april 2013

Penyelenggaraan penanaman hutan kota yang diadakan di Pekalongan sebagai salah satu kegiatan cSr BNI Syariah.

The implementation of urban forest cultivation in Pekalongan as one of the BNI Syariah CSR program.

21 april 2013

Memperingati Hari Bumi di car Free Day Bundaran HI dengan sosialisasi “Hijaukan Bumi Selamatkan generasi”.

Commemorating Earth Day in the Car Free Day located in Bundaran HI with the socialization of “Greening the Earth, Save Generation”.

Page...... -1110


Striving forHaSanaH

Financial HighlightsKey Financial Ratios

Significant events

«««

24 juli 2013

25 juli 2013

Lanjutan dari rangkaian acara amal run for Hope, buka puasa bersama anak yatim dan Metro tV di Kantor Metro tV.

Breakfasting with the orphans and Metro TV in Metro TV Office. This event was the continuation of charity event of Run for Hope.

Program cahaya rezeki Hasanah merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah BNI Syariah. Hadiah utama dari program ini dimenangkan oleh nasabah dari cabang BNI Syariah Solo.

Cahaya Rezeki Hasanah Program is a form of appreciation to the customers of BNI Syariah. The grand prize of this program was won by a customer from the Solo branch.

16 september 2013

Perpisahan Komisaris utama BNI Syariah Achjar Iljas dan penyambutan Komisaris utama BNI Syariah yang baru Subarjo Joyosumarto.

The farewell of President Commissioner of BNI Syariah, Achjar Ilyas and the greeting of new President Commissioner of BNI Syariah, Subarjo joyosumarto.

16 juli 2013

18 juli 2013

20 juli 2013

Sosialisasi laik jalan kepada para sopir angkutan umum luar kota di terminal Kp. rambutan, Lebak Bulus dan Pulo gadung.

Roadworthy socialization to the public transport drivers in Kp. Rambutan, Lebak Bulus and Pulo Gadung.

Pembagian ta’jil kepada masyarakat bersama Polda Metro Jaya di Bundaran HI.

Distribution of ta’jil in cooperation with Polda Metro jaya in Bundaran HI.

Buka puasa bersama anak yatim bekerja sama dengan republika dalam rangka republika ramadhan Fair dilaksanakan di Masjid At-tin, tMII.

Breakfasting with orphans in cooperation with Republika in the event of Republika Ramadhan Fair which was held in At-Tin Mosque, TMII.

15 Oktober 2013

9 Desember 2013

11 Desember 2013

16-18 Desember 2013

Pemotongan hewan qurban serentak di seluruh cabang BNI Syariah di Indonesia.

The sacrificing or qurbani animals simultaneously in all branches of BNI Syariah.

Junaidi Hisom efektif sebagai Direktur Keuangan dan operasional BNI Syariah sesuai hasil fit and proper test Bank Indonesia.

junaidi Hisom was effectively served as the Director of Finance and Operational of BNI Syariah according to the result of fit and proper test from Bank Indonesia.

Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di gedung tempo Pavillion 1.

The inauguration of new BNI Syariah head office located in Tempo Pavillion 1 Building.

Acara internal BNI Syariah di mana para pemimpin cabang BNI Syariah seluruh Indonesia dan pemimpin divisi berkumpul untuk pembahasan bisnis dengan tema “riding the Wave 2014”.

Internal event of BNI Syariah in which all branch leaders and division heads of BNI Syariah throughout Indonesia gathered to discuss with the theme of “Riding the Wave 2014”.

Rasio KecuKupan Modal

16,23%

Capital adequaCy Ratio

16.23%

Management ReportlaPOran ManajeMen

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dear respected stakeholders and shareholders,

Praise and gratitude addressed to God Almighty for His grace,

blessing and gift bestowed upon us, please kindly allow me

representing the Board of Commissioners to deliver the Supervisory

Report toward BNI Syariah operations for the Fiscal Year 2013.

Despite the global economic recovery was not as expected,

Indonesia's economy still achieved 5.78% growth in 2013. The

economic growth was lower than in 2012 which was 6.23%. However,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas segala nikmat,

rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-nya kepada kita semua,

perkenankanlah saya mewakili dewan komisaris menyampaikan laporan

Pengawasan terhadap operasional bni syariah untuk tahun buku 2013.

Meskipun pemulihan kondisi ekonomi global tidak sesuai harapan,

ekonomi indonesia masih dapat mencapai pertumbuhan 5,78% pada

tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibanding

Board of commissioners reportBoard of Directors Report


«««

Page...... -1514


sTriving Forhasanah

Management ReportLaporan ManajeMen

tahun 2012 yaitu 6,23%. namun demikian, perekonomian indonesia

tergolong sehat dan merupakan suatu prestasi menggembirakan

bahwa indonesia mampu menyeimbangkan antara tuntutan

pertumbuhan ekonomi dengan penguatan fundamental ekonomi.

KINerJA 2013

Meskipun dilatarbelakangi dengan kondisi ekonomi indonesia yang

tidak menentu, tahun 2013 merupakan tahun yang baik bagi bni

syariah. secara keseluruhan, bni syariah berhasil memenuhi target

yang ditetapkan dan menunjukkan indikator kinerja yang positif, baik

dari sisi finansial maupun non finansial.

dari sisi finansial, bni syariah berhasil membukukan total

aset sebesar rp14,71 triliun atau tumbuh sebesar 38,17% dari

pencapaian tahun sebelumnya. selain itu pertumbuhan pembiayaan

juga meningkat sebesar 47,30% menjadi rp11,24 triliun dan dana

Pihak ketiga tumbuh sebesar 27,93% mencapai rp11,49 triliun.

Pencapaian ini menjadi indikator bahwa kepercayaan masyarakat

terhadap bni syariah kian meningkat dari tahun ke tahun.

dewan komisaris menilai bahwa kinerja direksi di tahun 2013 cukup

memuaskan. keberhasilan ini sehubungan dengan upaya strategis

the Indonesia’s economy was relatively healthy and such an

encouraging achievement that Indonesia has been able to balance

the demands of economic growth and the strengthening of economic

fundamentals.

2013 PERFORMANCE

Despite the uncertainty of Indonesia’s economic condition, 2013 was

a good year for BNI Syariah. Overall, BNI Syariah has successfully

met the targets set and showed positive performance indicators, both

in terms of financial and non-financial.

In terms of financial aspect, BNI Syariah successfully recorded total

assets of Rp14.71 trillion or grew by 38.17% from the previous year.

In addition, financing growth also increased by 47.30% amounted to

Rp11.24 trillion and Third Party Fund grew by 27.93% amounted to

Rp11.49 trillion. This achievement indicated an increasing public trust

toward the BNI Syariah from year to year.

The Board of Commissioners considered that the performance of

Board of Directors in 2013 was satisfactory. The success was due to

Meskipun tahun 2014 diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh tantangan, dewan komisaris meyakini bahwa pertumbuhan bni syariah akan

semakin baik, prospek usaha yang telah disusun oleh direksi cukup tepat dan dapat membawa bni syariah

meraih pertumbuhan yang optimal.

Although 2014 is expected to be a challenging year, the Board of Commissioners believes that the growth of BNI Syariah will be better, the Board of Directors has set the appropriate business prospects to deliver BNI Syariah in

achieving optimal growth.


Striving forHaSanaH

Page...... -1716

direksi yang dititikberatkan pada pengembangan bisnis ritel,

konsumer dan mikro dengan mengoptimalkan jaringan cabang dan

memperkuat sistem pengelolaan pembiayaan. dewan komisaris

memandang bahwa kebijakan strategis yang telah disusun oleh

direksi merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kinerja

bni syariah secara keseluruhan dan untuk itu dewan komisaris

menyampaikan apresiasi tertinggi atas komitmen dan upaya direksi

dalam mewujudkan pencapaian tersebut.

PerAN KoMIte-KoMIte DI BAWAH DeWAN KoMISArIS

dewan komisaris memiliki tugas penting dalam menjalankan

pengawasan yang kuat terhadap bank, tidak hanya dalam hal

kinerja keuangan tetapi juga dalam tata kelola yang baik secara

keseluruhan. untuk tujuan ini, dewan komisaris dibantu oleh tiga

komite yaitu komite Audit, komite Pemantau risiko, serta komite

remunerasi dan nominasi.

sepanjang tahun 2013, ketiga komite telah menunjukkan kinerja

yang baik dan telah memberikan kontribusi besar terhadap

pertumbuhan bni syariah. selain melalui implementasi program

kerja yang tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa

ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas dan tanggung jawab

dewan komisaris. dibantu dengan ketiga komite tersebut, dewan

komisaris senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola

yang baik secara menyeluruh di semua aspek bni syariah.

tAtA KeLoLA YANg BAIK

Penerapan tata kelola yang baik senantiasa menjadi fokus dari

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan komitmen ini

kami wujudkan salah satunya melalui pengendalian risiko yang

diimplementasikan dengan baik. bni syariah menutup tahun 2013

dengan tingkat rasio kecukupan Modal (capital Adequacy ratio/

cAr) di 16,23% dan Pembiayaan bermasalah bruto (non Performing

loan/nPF gross) yang rendah pada 1,86%. hasil audit eksternal

dan internal juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar ini, dewan komisaris yakin

bahwa kami telah berhasil memberikan yang terbaik dalam kegiatan

pemantauan risiko yang dilakukan di sepanjang 2013.

the strategic efforts of the Board of Directors which were focused on

the business development of retail, consumer and micro to optimize

the branch network and strengthen the financing management

system. The Board of Commissioners considered that the strategic

policy set by the Board of Directors was the right step to improve

the overall performance of BNI Syariah and in this regard, the

Board of Commissioners expressed the highest appreciation for the

commitment and efforts of the Board of Directors in realizing these

achievements.

THE ROLE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has an important task in implementing

tight supervision of the Bank not only in terms of financial

performance but also in good governance. For this purpose, the

Board of Commissioners is assisted by three committees, namely

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration &

Nomination Committee.

During 2013, the three committees have shown good performance

and have contributed greatly to the growth of BNI Syariah. In addition,

through the proper implementation of the work program, the function

of each committee was also constantly improved to better support

the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners.

Assisted by these three committees, the Board of Commissioners

continued to encourage the application of good governance standard

in all aspects of BNI Syariah.

GOOD GOVERNANCE

The implementation of good governance always to be the focus

of the Board of Commissioners’ duties and responsibilities and

this commitment was realized, among others, through proper

implementation of risk control. BNI Syariah ended 2013 with the level

of Capital Adequacy Ratio (CAR) at 16.23% and the Non-Performing

Loans (NPF Gross) was low at 1.86%. The results of external and

internal audit also showed an increase compared to the previous

years. On this basis, the Board of Commissioners believes that we

have succeeded in providing the best in risk monitoring activities

throughout 2013.



«««


Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengungkapkan bahwa di

tahun 2013 terdapat perubahan dalam komposisi dewan komisaris

dengan diangkatnya subarjo joyosumarto sebagai komisaris utama

independen menggantikan Achjar iljas, komisaris utama bni

syariah sebelumnya.

ProSPeK 2014

sepanjang 2013, dampak ekonomi makro lanjutan atas krisis

keuangan global yang cenderung melambatkan laju pertumbuhan

ekonomi di banyak negara di dunia serta menurunkan laju

pertumbuhan ekonomi indonesia ke tingkat di bawah 6%, tentunya

mempengaruhi industri perbankan syariah nasional. Pada

2014 diharapkan kondisi perekonomian global membaik dan

geliat ekonomi domestik semakin positif sehingga memberikan

lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri

perbankan nasional yang lebih baik. dengan kondisi tersebut,

bank indonesia memproyeksikan pada 2014, pertumbuhan aset

perbankan syariah tetap akan berada dalam 3 skenario dari baseline

sampai dengan optimis, namun diharapkan berada dalam kisaran

moderat sampai dengan optimis dengan kisaran pertumbuhan

sekitar 19% - 29%.

Meskipun tahun 2014 diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh

tantangan, dewan komisaris meyakini bahwa pertumbuhan bni

syariah akan semakin baik. dewan komisaris juga yakin bahwa

prospek usaha yang telah disusun oleh direksi cukup tepat dan

dapat membawa bni syariah meraih pertumbuhan yang optimal.

untuk ke depannya, dewan komisaris memandang bahwa direksi

perlu fokus dalam bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif yang

sudah dimiliki seperti usaha mikro dan pembiayaan griya.

APreSIASI KAMI

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan

kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas

kepercayaan dan dukungannya selama ini. selain itu ucapan

terima kasih juga kami sampaikan kepada dewan Pengawas

On this occasion, we would also like to inform that in 2013 there was

a change in the composition of the Board of Commissioners with the

appointment of Subarjo joyosumarto as the Independent President

Commissioner replacing Achjar Iljas, the previous President

Commissioner of BNI Syariah.

2014 PROSPECT

Throughout 2013, the macroeconomic impact of the global financial

crisis tend to slow the pace of economic growth in many countries

as well as pushing down the Indonesia's economic growth rate to

a level below 6%, affecting the national sharia banking industry. In

2014, the global and domestic economic conditions are expected to

improve to provide conducive environment for the better growth of

national banking industry. Under these conditions, Bank Indonesia

projects in 2014, the growth of sharia banking assets will still be in

the 3 scenarios ranging from baseline to optimistic, however it is

expected to be in the range of moderate to optimistic growth around

19% - 29%.

Although 2014 is expected to be a challenging year, the Board of

Commissioners believes that the growth of BNI Syariah will be

better. The Board of Commissioners also believes that the Board of

Directors has set the appropriate business prospects to deliver BNI

Syariah in achieving optimal growth. For the future, the Board of

Commissioners considers that the Board of Directors should focus

on businesses that have a competitive advantage such as micro

business and house financing.

OUR APPRECIATION

Appreciation and gratitude profusely addressed to shareholders

and stakeholders upon their trust and support. In addition, our

gratitude also addressed to the Sharia Supervisory Board for their

guidance and direction so that BNI Syariah always walk in the


Striving forHaSanaH

Page...... -1918

Atas nama Dewan Komisaris,On behalf of the Board of Commissioners,

syariah atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan

sehingga bni syariah senantiasa berjalan dalam koridor syariah.

Apresiasi terdalam juga kami berikan kepada seluruh jajaran

direksi, karyawan, serta mitra kerja yang turut berpartisipasi dan

mendukung bni syariah untuk terus tumbuh dan berkembang.

semoga Allah swt memberikan kemudahan dan keberkahan bagi

kita semua dalam mewujudkan harapan yang kita cita-citakan

bersama. Amin.

wabillahi taufik wal hidayah

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

corridors of sharia. Our deepest appreciation is also addressed to

the entire Board of Directors, employees, and business partners that

participate and support BNI Syariah to continue to grow and thrive.

May God Almighty gives ease and blessing for all of us in realizing the

expectations that we aspire together. Amin.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Subarjo Joyosumarto

komisaris utamaPresident Commissioner



«««


Dear respected stakeholders and shareholders,

All praise is due God Almighty, may prayers and peace always

abundant over His Messenger, Muhammad SAW. Alhamdulillah, by

the grace of God Almighty BNI Syariah has successfully passed 2013.

It's an honor for me on behalf of the Board of Directors to present the

Annual Report of BNI Syariah for the financial year 2013.

Indonesia's economic condition in 2013 was ended with significant

economic and macro policy adjustment. In addition to the volatile

capital markets and the difficulty of obtaining external funding,

Indonesia faced a challenging year with the collapse of export


Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat,

segala puji bagi Allah swt yang Maha Mencukupi, shalawat dan salam

semoga senantiasa melimpah atas rasul-nya, Muhammad sAw.

Alhamdullilah, berkat rahmat Allah swt, tahun 2013 berhasil dilalui bni

syariah dengan baik. suatu kehormatan bagi saya atas nama direksi untuk

menyajikan laporan tahunan bni syariah untuk tahun buku 2013.

kondisi ekonomi indonesia pada akhir tahun 2013 ditutup dengan

penyesuaian ekonomi dan penyesuaian kebijakan makro yang

signifikan. indonesia menghadapi tahun penuh tantangan dengan

jatuhnya permintaan ekspor dan harga komoditas, selain pasar modal

Board of Commissioners ReportBoard of Directors report


«««

Page...... -2120


sTriving Forhasanah


yang bergejolak dan sulitnya memperoleh dana eksternal. namun

demikian, kebijakan moneter telah mendukung penyesuaian ekonomi

sehingga pertumbuhan ekonomi di indonesia pada tahun 2013 berhasil

ditutup dengan cukup baik mencapai 5,78% menurut data dari badan

Pusat statistik dan 5,70% menurut kementerian keuangan.

Menurut outlook Perbankan syariah yang diluncurkan oleh bank

indonesia, perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu

tahun terakhir tergolong cukup pesat, khususnya pada bank umum

syariah (bus) dan unit usaha syariah (uus) yang mendominasi aset

perbankan syariah. Aset perbankan syariah meningkat pada triwulan

iii 2013 (yoy) menjadi rp227,71 triliun. upaya pengembangan pasar

perbankan syariah yang telah dilakukan bank indonesia dan pelaku

industri yang tergabung dalam ib campaign mampu memperbesar

market share perbankan syariah mencapai 4,81% di tahun 2013 dari

4,21% pada periode yang sama di tahun 2012. hal ini menunjukkan

bahwa terlepas dari kondisi ekonomi indonesia yang tidak menentu,

perbankan syariah tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan.

KINerJA 2013

bni syariah menunjukkan kinerja yang kuat pada tahun 2013 dan berhasil

membukukan pertumbuhan total aset sebesar 38,17% mencapai rp14,71

triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan meningkat sebesar

47,30% menjadi rp11,24 triliun dan dana Pihak ketiga (dPk) tumbuh

demand and commodity prices. However, monetary policy has

supported economic adjustment so that Indonesia’s economic growth

in 2013 was successfully recorded a 5.78% according to the data from

the Central Bureau of Statistics and 5.70% according to the Ministry

of Finance.

According to Sharia Banking Outlook launched by Bank Indonesia,

the development of sharia banking in the last one year period is quite

rapid, particularly in sharia banks (BUS) and sharia business units

(UUS) that dominate the sharia banking assets. In the third quarter

of 2013 (YoY), the sharia banking assets increased to Rp227.71

trillion. The effort of developing sharia banking market conducted

by Bank Indonesia and industry players, who are members of the

iB Campaign, has been able to increase the market share of sharia

banking to 4.81% in 2013 from 4.21% in the same period in 2012.

This indicates that despite the uncertainty of Indonesia’s economic

condition, sharia banking still experiencing significant growth.

2013 PERFORMANCE

BNI Syariah showed a strong performance in 2013 and recorded a

growth of 38.17% in total assets amounted to Rp14.71 trillion over the

previous year. Financing increased by 47.30% amounted to Rp11.24

trillion and Third Party Fund (DPK) grew by 27.93% amounted to

secara keseluruhan, bni syariah berhasil memenuhi sebagian besar targetnya dengan pencapaian lebih dari 100% pada indikator Pendapatan setelah Pajak (earnings After tax/eAt), giro, tabungan, cAr, roe,

serta cAsA.

Overall, BNI Syariah managed to meet most of the targets by achieving more than 100% on the indicator of Earnings

After Tax (EAT), Current Account, Saving Account, CAR, ROE and CASA.


Striving forHaSanaH

Page...... -2322

27,93% menjadi rp11,49 triliun. berpegang pada praktik perbankan yang

menekankan prinsip kehati-hatian, bni syariah berhasil mengendalikan

rasio-rasio penting bahkan beberapa rasio lebih baik dari tahun

sebelumnya seperti rasio kecukupan Modal (capital Adequacy ratio/cAr)

tercapai sebesar 16,23% dari target 14,50% serta Pembiayaan bermasalah

bruto (non Performing loan/nPF gross) yang dibukukan di 1,86%, lebih

baik dari target sebesar 2,04% dan juga realisasi tahun sebelumnya yakni

2,02%. demikian juga dengan pencapaian roe dan cAsA yang masing-

masing mencapai 11,73% dan 57,20%.

secara keseluruhan, bni syariah berhasil memenuhi sebagian besar

targetnya dengan pencapaian lebih dari 100% pada indikator Pendapatan

setelah Pajak (earnings After tax/eAt), giro, tabungan, cAr, roe, serta

cAsA. sedangkan indikator-indikator lainnya memiliki pencapaian sebagian

besar lebih dari 90%. jika dibandingkan dengan tahun 2012, sebagian besar

indikator menunjukkan pertumbuhan positif.

untuk mendukung fokus bisnis tersebut, direksi telah menyusun

beberapa kebijakan strategis seperti:

1. Menjaga portofolio pembiayaan non ritel, ritel, hasanah card dan

mikro masing-masing sebesar 11%, 77%, 4% dan 8%.

2. Memperkokoh jaringan pemasaran dan layanan dengan

mengoptimalkan kerja sama keagenan (syariah channeling

outlet/sco) dan pembukaan kc, kcP, kk dan payment point.3. Menjaga peran recovery untuk menopang profitabilitas.

4. Menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan hapus buku.

5. Meningkatkan early warning system pada pembiayaan lancar

yang wajib dilaporkan divisi setiap 3 bulan.

6. Membentuk sentra kas, sentra taksasi dan sentralisasi lbus.

7. Membangun brand awareness produk dan kristalisasi budaya

kerja amanah dan jamaah yang larut dalam perilaku.

tANtANgAN YANg DIHADAPI

terkait dengan kondisi perekonomian indonesia yang kurang

mendukung di sepanjang tahun 2013, bni syariah menghadapi

beberapa tantangan yang cukup signifikan pengaruhnya bagi

pertumbuhan dan menerapkan langkah strategis untuk menjawab

tantangan tersebut. berikut di bawah ini merupakan langkah-langkah

strategis yang telah diterapkan oleh bni syariah dalam menjawab

tantangan yang ada.

Rp11.49 trillion. Adhering to the banking practices that emphasize

the prudent principle, BNI Syariah managed to control the important

ratios and several ratios were even better than the previous year

such as the Capital Adequacy Ratio (CAR) which amounted to 16.23%

of the target of 14.50% and Non-Performing Loans (Gross NPF)

was recorded at 1.86%, better than the target of 2.04% and the

previous year's 2.02%. Likewise, the achievement of ROE and CASA

respectively amounted to 11.73% and 57.20%.

Overall, BNI Syariah managed to meet most of the targets by

achieving more than 100% on the indicator of Earnings After Tax

(EAT), Current Account, Saving Account, CAR, ROE and CASA. While

other indicators mostly achieved more than 90%. Compared to 2012,

most indicators showed positive growth.

To support the business focus, the Board of Directors has developed

a number of strategic policies such as:

1. Maintaining a portfolio of non-retail, retail, Hasanah Card and

micro financing respectively at 11%, 77%, 4% and 8%.

2. Strengthening marketing and service network by optimizing the

cooperation of agency (Sharia Channeling Outlet/SCO) and the

opening of KC, KCP, KK and payment point.

3. Maintaining the role of recovery to support the profitability.

4. Maintaining quality of financing and minimizing write-off.

5. Improving early warning system on the current financing which

shall be reported by the division every 3 months.

6. Establishing cash center, appraisal center and centralization of LBUS.

7. Establishing brand awareness of products and embedding work

culture of amanah and jamaah into behavior.

FACING CHALLENGES

In regard to the economy of Indonesia that was unfavorable in 2013,

BNI Syariah faced several challenges that provide quite significant

impact to the growth and therefore BNI Syariah implemented

strategic measures to address these challenges. The following are

the strategic measures that have been implemented by BNI Syariah

to address the existing challenges.



«««


1. Melakukan review nisbah bagi hasil dPk untuk mengatasi

kenaikan bi rate yang mempengaruhi tingkat beban bagi hasil

yang semakin besar.

2. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada developer serta

memperbanyak kerja sama sebagai langkah penyesuaian

terhadap aturan mengenai pembatasan pembiayaan griya dan

pembiayaan konsumer beragun properti.

3. Mengubah target segmen nasabah hasanah card dan

mengembangkan program-program untuk meningkatkan

loyalitas nasabah sebagai langkah penyesuaian terhadap

ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit yang

akan membatasi pertumbuhan hasanah card.

PerAN KoMIte-KoMIte DI BAWAH DIreKSI

sepanjang tahun 2013 komite di bawah direksi telah menjalankan

perannya dengan baik dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing. setiap komite secara berkala melakukan

pertemuan untuk membahas program kerja atau melakukan kajian

terhadap aturan yang ada disesuaikan dengan perkembangan kondisi.

tAtA KeLoLA YANg BAIK

selain memastikan agar jalannya bisnis tetap berada di koridor syariah,

bni syariah selalu mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitas

bisnis dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik (gcg). terkait hal ini, bni

syariah telah melakukan self assesment terhadap penerapan gcg

tahun 2013 dengan hasil yang memposisikan bank dalam kategori

sangat baik. Pencapaian ini mendorong komitmen bni syariah

terhadap upaya penyempurnaan yang berkesinambungan.

terkait dengan keberadaan direksi sebagai bagian dari struktur gcg,

pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa di tahun 2013

terdapat perubahan pada susunan anggota direksi yaitu dari 3 direksi

(direktur utama, direktur bisnis, serta direktur risiko & kepatuhan) dan

1 coFo (chief operating & Financial operation) menjadi 4 direksi dengan

adanya penetapan coFo menjadi direktur keuangan dan operasional

pada 9 desember 2013. dengan demikian susunan direksi bni syariah

mencakup direktur utama, direktur bisnis, direktur risiko & kepatuhan,

serta direktur keuangan dan operasional.

1. Reviewed the profit sharing nisbah (ratio) of DPK to overcome

the increasing BI rate which affect the increasing of profit

sharing expenses.

2. Provided financing facilities to developers and increase

cooperation as an adjustment measure to the regulation

regarding restrictions on the house financing and consumer

financing secured by property.

3. Changing the target of Hasanah Card customer segment

and developing programs to increase customer loyalty as an

adjustment measure to the provision of credit card ownership

limitation that would limit the growth Hasanah Card.

ROLE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2013, the committees under the Board of Directors

have performed their role properly and worked in accordance with

the respective duties and responsibilities. Each committee meets

regularly to discuss the work program or conduct a review of existing

rules adapted to the development of the condition.

GOOD GOVERNANCE

In addition to ensuring that the business remains conducted in the

corridor of sharia, BNI Syariah always seeks to improve business

capabilities by complying with the prevailing regulations and the

principles of Good Governance (GCG). In this regard, BNI Syariah has

conducted a self-assessment of the GCG implementation in 2013

resulting in the excellent category. This achievement encourages BNI

Syariah commitment toward continuous improvement.

In regard to the existence of the Board of Directors as part of the

GCG structure, on this occasion we also want to inform that in 2013

there was a change in the composition of the Board of Directors

from 3 Directors (President Director, Business Director and Risk

& Compliance Director) and 1 COFO (Chief Operating & Financial

Operation) to 4 Directors with the stipulation of COFO as Director of

Finance and Operation on December 9, 2013. Thus, the composition

of the Board of Directors of BNI Syariah include President Director,

Business Director, Risk & Compliance Director and the Finance and

Operation Director.


Striving forHaSanaH

Page...... -2524

ProSPeK 2014

Memasuki tahun 2014 bni syariah akan tetap optimis dengan

pertumbuhan indikator finansial dan non finansial. namun demikian,

pemberian pembiayaan tetap akan dilakukan secara selektif dan

mengutamakan prinsip kehati-hatian. selain itu kualitas pembiayaan akan

selalu dijaga dengan tetap meminimalkan hapus buku, mengingat kondisi

ekonomi makro di 2014 diperkirakan menunjukkan tren perlambatan

pertumbuhan disertai dengan bi rate dan tingkat inflasi yang masih tinggi.

selain itu tahun 2014 juga akan menjadi tahun politik dengan adanya

pemilihan legislatif dan Presiden.

terlepas dari faktor eksternal di atas, bni syariah akan memfokuskan

bisnisnya pada ritel-konsumer, ritel produktif, serta pembiayaan mikro.

Penambahan fokus bisnis pada ritel produktif sesuai dengan corporate plan bni syariah tahun 2014 yang menjadikan pembiayaan usaha

kecil dengan proses bisnis terbaik. selain itu peningkatan komposisi

pembiayaan produktif juga merupakan bagian dari strategi fokus

pembiayaan produktif 60% di tahun 2016 yang sejalan dengan ketentuan

Pbi no. 14/26/Pbi/2012.

APreSIASI KAMI

seluruh jajaran direksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan,

serta mitra usaha. Apresiasi mendalam khususnya juga ditujukan kepada

dewan komisaris, dewan Pengawas syariah, komite-komite terkait, serta

seluruh karyawan yang turut berkontribusi mendukung pertumbuhan dan

perkembangan bni syariah. berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak,

bni syariah berkomitmen untuk dapat terus memberikan manfaat serta

maslahat bagi seluruh pihak selain meraih pertumbuhan signifikan dan

mewujudkan keberlanjutan yang kokoh.

wabillahi taufik wal hidayah


2014 PROSPECT

Entering 2014, BNI Syariah will be always optimistic with the growth

of financial and non financial indicators. However, financing will

be conducted selectively and always putting forward the prudent

principle. In addition, the financing quality will always be maintained

by minimizing write-off, considering the trend of macroeconomic

condition in 2014 which is predicted to show a slowdown coupled with

high BI rate and inflation rate. In addition, 2014 will also be a political

year due to the legislative and Presidential election.

Regardless from the external factors above, BNI Syariah will focus its

business on retail-consumer business, productive retail, as well as

micro-finance. The addition of business focus on productive retail is

in accordance with the corporate plan of BNI Syariah year 2014 which

makes small business financing with the best business processes. In

addition, the increase in productive financing composition is also part

of the strategy focusing on 60% productive financing in 2016 in line

with the provision of PBI No. 14/26/PBI/2012.

OUR APPRECIATION

The entire Board of Directors would like to express profuse

appreciation and gratitude to shareholders, stakeholders and

business partners. Deep appreciation is also particularly addressed

to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, relevant

committees, as well as all employees who have contributed to

support the growth and development of BNI Syariah. Armed with the

full support of all parties, BNI Syariah is committed to keep delivering

benefits for all parties in addition to achieving significant growth and

realizing strong sustainability.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Atas nama Direksi,On behalf of the Board of Directors,

Dinno Indiano

direktur utamaPresident Director



«««


Bismillaahirrahmaanirrahiim

Praise to God Almighty, Shalawat and Salutation may always

enormously deliver to the Prophet Muhammad SAW. May the

guidance and blessings from God Almighty poured to us all.

During 2013, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah has

performed supervision to ensure that the BNI Syariah’s operational

practice has complied to sharia principle based on National Sharia

Council – Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) fatwa as well as

other sharia regulations. DPS conducted supervision as well as

provided opinion related to financing products, financing and the

operational of BNI Syariah.

The supervision activities of DPS of BNI Syariah during 2013, among

others, include overseeing and providing input that the products and

services of BNI Syariah in accordance with the fatwa issued by DSN-

MUI and submitted the sharia supervisory report to Bank Indonesia,


bismillaahirrahmaanirrahiim

segala puji bagi Allah swt yang Maha Mencukupi. shalawat dan salam

semoga senantiasa melimpah atas rasul-nya, Muhammad sAw.

Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah swt senantiasa tercurah

bagi kita semua.

sepanjang tahun 2013 dewan Pengawas syariah (dPs) bni syariah

telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan

atas operasional bni syariah agar sejalan dengan ketentuan syariah

berdasarkan Fatwa dewan syariah nasional – Majelis ulama indonesia

(dsn-Mui) dan ketentuan syariah lainnya. dPs melakukan pengawasan

sekaligus memberikan opini terkait pedoman produk pendanaan,

pembiayaan, dan operasional bni syariah.

kegiatan pengawasan dPs bni syariah selama 2013 antara lain adalah

mengawasi dan memberikan masukan bahwa produk dan layanan bni

syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan dsn-Mui serta

menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada bank indonesia,

Board of Commissioners ReportBoard of Directors Report

Sharia Supervisory Board report

«««

Page...... -2726


sTriving Forhasanah


direksi, dan dsn-Mui setiap semester. laporan pengawasan syariah

ini antara lain memuat:

1. hasil pengawasan atas kesesuaian proses pengembangan

produk baru bni syariah terhadap ketentuan Fatwa dsn-Mui.

2. hasil pengawasan terhadap kegiatan operasional bni syariah

yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta

pelayanan jasa bank.

3. hasil pengawasan terhadap kegiatan bank yang meliputi analisis

laporan hasil audit intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji

petik transaksi, dan review terhadap soP terkait aspek syariah.

berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2013, dPs menyatakan

bahwa secara umum operasional bni syariah telah memenuhi ketentuan

syariah berdasarkan Fatwa dsn-Mui dan opini dPs. namun dPs

tetap menyarankan dan mengingatkan agar bni syariah senantiasa

berpedoman kuat dalam melandaskan operasionalnya terhadap

ketentuan syariah yang berlaku. selain itu, kerja sama dan koordinasi

yang telah terbina melalui bentuk rapat-rapat periodik dengan dewan

komisaris, direksi maupun divisi dalam rangka pembahasan berbagai

aspek operasional bank dapat terus ditingkatkan dan senantiasa selaras

dengan prinsip-prinsip gcg.

Board of Directors and DSN-MUI in every semester. The sharia

supervisory report discloses, among others, as follows:

1. Supervisory result on BNI Syariah’s new products development

process toward the compliance with DSN-MUI Fatwa.

2. Supervisory result on BNI Syariah’s operational activity

including fund collection, disbursement and bank’s other

services.

3. Supervisory result on bank’s activities including internal audit

result report analysis, transaction sampling assessment and

determination, review on several SOP related to sharia aspects.

Referring to DPS supervisory result during 2013, DPS stated that

generally BNI Syariah operation has complied with sharia principle

based on DSN-MUI fatwa as well as DPS opinion. Thus, DPS would

still recommend and remind BNI Syariah to always be guided in

conducting its operational based on the prevailing sharia provision.

In addition, cooperation and coordination that have been nurtured

through periodic meetings with the Board of Commissioners, Board

of Directors and Division in terms of discussing various aspects of the

Bank’s operations can be improved and always in harmony with the

principles of GCG.

secara umum operasional bni syariah telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa dsn-Mui dan opini dPs, namun bni syariah harus senantiasa berpedoman kuat

dalam melandaskan operasionalnya terhadap ketentuan syariah yang berlaku.

In general, the operational of BNI Syariah has complied the sharia regulation based on the fatwa of DSN-MUI

and opinions of DPS, however BNI Syariah should always based its operation toward the prevailing sharia

provisions.


Striving forHaSanaH

Page...... -2928

KH Ma’ruf Amin

ketua dewan Pengawas syariahChairman of Sharia Supervisory Board

dPs mensyukuri pencapaian kinerja bni syariah yang

menggembirakan di tahun 2013. oleh karena itu dPs juga terus

mengingatkan bahwa manajemen bni syariah tetap berkomitmen

untuk benar-benar menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta

kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar visi

bni syariah untuk menghadirkan layanan perbankan syariah terdepan

di indonesia dapat tercapai.


DPS appreciates the encouraging achievement of BNI Syariah

performance in 2013. Therefore, DPS also constantly reminds that

the management of BNI Syariah remains committed to maintain

adherence to sharia principles as well as compliance with the

prevailing laws and regulations to realize BNI Syariah’s vision in

providing leading sharia banking services in Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Board of Commissioners ReportBoard of Directors Report

Sharia Supervisory Board report

«««

Kantor Cabang

Branch Offices

64 Units

64 Units

Company ProfileProfil Perusahaan

sejarah singkat PerusahaanCompany’s Brief History

To answer the community’s needs upon banking system that was more resilient to the economic crisis, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk established Sharia Business Unit (SBU) of BNI on April 29, 2000, based on the Act No. 10 of 1998. The sharia principles along with its three pillars (fair, transparent and beneficial) were proved capable of answering the needs of a banking system that was more fair and more resilient in facing the financial crisis in 1997. SBU of BNI started from five branches in Yogyakarta, Malang, Pekalongan, jepara and Banjarmasin then developed into 28 Branch Offices and 31 Sub-Branch Offices.

In accordance with the Corporate Plan of BNI SBU year 2000, on june 19, 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk conducted a spin off over BNI SBU and inaugurated PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah or Bank") as a Sharia Commercial Bank based on the Bank Indonesia Governor’s Decree No. 12/41/KEP.GBI/2010. This realization was also supported by a conducive regulatory aspect with the issuance of Act No. 19 of 2008 concerning Government Sharia Bonds (SBSN) and Act No. 21 of 2008 on Islamic Banking. In addition, the Government's commitment to the development of Islamic banking was getting stronger and the awareness toward the beneficial of Islamic banking products was also increasing.

As of the end of 2013, the number of branches of BNI Syariah amounted to 64 Branch Offices, 161 Sub-Branch Offices, 17 Cash Offices, 22 and Moving Service Units and 20 Payment Points. In addition, customers could also enjoy the services of sharia in the Branch Offices of BNI (office channeling) with approximately 1,500 outlets throughout Indonesia.

In the implementation of banking operations, BNI Syariah always pays attention to the compliance of sharia aspects by ensuring that all products of BNI Syariah have passed the testing of the Sharia Supervisory Board, thus have met the sharia regulations.

untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi Pt bank negara indonesia (Persero) tbk membentuk unit usaha syariah (uus) bni pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada undang-undang no. 10 tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997. uus bni bermula dari lima kantor cabang di yogyakarta, Malang, Pekalongan, jepara dan banjarmasin lalu berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang Pembantu.

sesuai dengan corporate Plan uus bni tahun 2000, pada 19 juni 2010 Pt bank negara indonesia (Persero) tbk melakukan spin off atas uus bni dan meresmikan Pt bank bni syariah (“bni syariah atau bank”) sebagai bank umum syariah (bus) berdasarkan surat keputusan gubernur bank indonesia no. 12/41/keP.gbi/2010. realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya uu no. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (sbsn) dan uu no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

hingga akhir 2013 jumlah cabang bni syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang Pembantu, 17 kantor kas, 22 Mobil layanan gerak dan 20 Payment Point. selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang bni konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.

di dalam pelaksanaan operasional perbankan, bni syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk bni syariah telah melalui pengujian dari dewan Pengawas syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Page...... -3332Company’s Brief History

Business ActivitiesVision, Mission and Corporate Values

MilestonesComposition of Shareholders

Organizational StructureAwards


««««««««


Striving forHaSanaH

abrieFhisTOry

64 KANTORCABANG

161 KANTORCABANGPEMBANTU

17 KANTORKAS

20 PAYMENTPOINT

Pt Bank Negara Indonesia (Persero) tbk membentuk unit usaha Syariah (uuS) BNI pada 29 April 2000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk established Sharia Business Unit (SBU) of BNI on April 29, 2000

Hingga akhir 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor cabang, 161 Kantor cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan gerak dan 20 Payment Point.

As of the end of 2013, the number of branches of BNI Syariah amounted to 64 Branch Offices, 161 Sub-Branch Offices, 17 Cash Offices, 22 and Moving Service Units and 20 Payment Points.

2000

2013

2010

Malang

Banjarmasin

Yogyakarta

Jepara

Pekalongan

Dimulai dari kAntor cabang5

BANK BNI SYARIAH resMi berOPerasi

SEBAGAI BANK

uMuM syariah

bni syariah

kegiatan usaha Business Activities

Based on the Company’s Articles of Association No. 160 dated March 22, 2010, the business activities of BNI Syariah, among others, include:

1. Collect funds in form of savings and investments.2. Distributing financing based on sharia agreement.3. Conducting debt takeover based on the agreements which in

line with sharia principles.4. Conducting business of debit and/or financing card based on

sharia principles.5. Buying, selling, or insuring third party bonds at own risk

which issued based on real transactions and according to the sharia principles.

6. Buying bonds issued by the government and/or Bank Indonesia based on sharia principles.

7. Receiving invoice payment of bonds and conducting calculation with or between third party based on sharia principles.

8. Conducting custody for other party’s benefit based on the agreements which in line with the sharia principles.

9. Providing place to store valuable goods and bonds based on sharia principles.

10. Transferring money, both for own interest or the customer’s interest based on sharia principles.

11. Performing as a trustee based on wakalah agreement.

12. Providing facilities of letter of credit or bank guarantee based on sharia principles.

13. Performing other common activities in the banking sector and social sector which are not contrary to sharia principles and in accordance with the regulations.

14. And so forth.

The distribution of business activity segment of BNI Syariah is as follows:

berdasarkan Anggaran dasar Perusahaan no. 160 tanggal 22 Maret 2010, maka kegiatan usaha bni syariah antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi.2. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah.3. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad-akad

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.4. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah.5. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.

6. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

8. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.

9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

10. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

11. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.

12. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. dan sebagainya.

Pembagian segmen kegiatan usaha bni syariah adalah sebagai berikut:

Company ProfilePrOFil Perusahaan

BNI Syariah provides service dedicated to the customers that own productive business in middle/commercial segment managed by the Middle Business Division. The service for commercial customers, among others, include the provision of financing solution in form of investment and working capital financing and other necessary banking facilities, such as Guarantee Bank and Standby Letter of Credit. The segment becomes one of the key aspects that support the entire BNI Syariah’s performance.

bni syariah memberikan layanan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif pada segmen menengah/komersial yang dikelola oleh divisi usaha Menengah. layanan kepada nasabah komersial antara lain mencakup pemberian solusi pembiayaan, berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas perbankan lain yang diperlukan, seperti bank garansi dan standby letter of credit. segmen ini merupakan salah satu elemen penting yang mendukung performa bni syariah secara keseluruhan.

bisnis KOMersial COMMERCIAL BUSINESS


Business ActivitiesVision, Mission and Corporate Values




««««««««

34


sTriving Forhasanah


Retail and Consumer Business segment of BNI Syariah serves customers in Small Medium Enterprise (SME) and consumer segment by providing financing, saving and other banking products and services for each customer’s necessity.

segmen bisnis ritel dan konsumer di bni syariah melayani nasabah di segmen usaha kecil Menengah (ukM) dan segmen konsumer, dengan menyediakan produk pembiayaan, produk simpanan, dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

bisnis riTel & KOnsuMer RETAIL AND CONSUMER BUSINESS

BNI Syariah, through its segment of treasury and international business, also participates in the activation of Islamic Interbank Money Market (PUAS) with Inter-Bank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) and by conducting transactions through Commodity Trade Certificate Based on Sharia principles (SIKA). In addition, BNI Syariah also actively conducts sukuk transaction both through the auction held by the Government (as one of sharia bank participants) or in the secondary market.

Melalui segmen bisnis tresuri & internasional, bni syariah turut mengaktifkan Pasar uang Antar bank syariah (PuAs) dengan sertifikat investasi Mudharabah Antar bank (siMA) dan bertransaksi melalui sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan Prinsip syariah Antarbank (sikA). selain itu bni syariah juga aktif melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder.

bisnis Tresuri & inTernasiOnal TREASURY AND INTERNATIONAL BUSINESS

Page...... -3736


Striving forHaSanaH

Produk bni syariahPRODUCTS OF BNI SYARIAH

iB THI Hasanah Saving

iB Hasanah Saving

iB Hasanah Saving (Students)

iB Hasanah Saving (Employee/Member)

iB Hasanah Saving (Classic)

Tunas iB Hasanah Saving

iB Prima Hasanah Saving

tabungan iB tHI Hasanah

tabungan iB Hasanah

tabungan iB Hasanah (Mahasiswa)

tabungan iB Hasanah (Pegawai/Anggota)

tabungan iB Hasanah (classic)

tabungan iB tunas Hasanah

tabungan iB Prima Hasanah

tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung dalam mata uang rupiah.

the saving account in the value of rupiah which employs mudharabah or wadiah principles and it is used to get a seat for hajj pilgrimage in accordance with customer’s demand.

tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

the saving account in the value of rupiah which employs mudharabah or wadiah principles and provides various facilities and advantages for individual and non-individual customers. tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah dari para mahasiswa Perguruan tinggi negeri/Perguruan tinggi swasta (Ptn/Pts) yang bekerja sama dengan bni syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran sPP dan/atau keperluan lainnya.

the saving account which employs mudharabah or wadiah principles for the students of state university/Private university in cooperation with bni syariah, which serves to accommodate the payment of tuition fees and/or other purposes.

tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah dari para pegawai/anggota Perusahaan/lembaga/Asosiasi/organisasi Profesi yang bekerja sama dengan bni syariah.

the saving account which employs wadiah or mudharabah principles from employee/member of company/institution/Association/Professional organization which cooperate with bni syariah.

tabungan dengan akad mudharabah untuk menampung setoran cash collateral/goodwill nasabah pada setiap penerbitan hasanah card classic.

the saving account which employs mudharabah principle to accommodate the customer’s payment of cash collateral/goodwill in every issuance of hasanah card classic.

tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

the saving account which employs wadiah principle designated to children and students under 17 years old.

tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

Company’s Brief HistoryBusiness Activities

Vision, Mission and Corporate ValuesMilestones

Composition of ShareholdersOrganizational Structure

Awards Company’s Information

««««««««


tabungan iB tapenas Hasanah

tabungan iB Bisnis Hasanah

tabunganku iB

giro iB Hasanah

Deposito iB Hasanah

Pembiayaan griya iB Hasanah

Pembiayaan oto iB Hasanah

the saving account which employs mudharabah principle that provides various facilities and advantages for the customers of high networth individuals segment individually and competitive profit sharing.

tabungan berjangka dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

the term saving account which employs mudharabah principle for future planning and managed based on sharia principles with monthly payment system. it is useful to prepare future plans such as vacation, umrah, education plan or other future plans.

tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debet dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.

the saving account which employs mudharabah principle and equipped with detailed debit and credit mutation in saving book and more competitive profit sharing for individual and non-individual customers.

tabungan nasional dengan akad wadiah dan setoran awal ringan untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

the national saving account which employs wadiah with low initial saving aimed at nurturing the culture of saving.

titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan.

the funds from third party which managed by wadiah principle and can be withdrawn at anytime by using check, bank draft, other payment orders or by transfer to support individual and non-individual business activity.

investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.

the term investment which managed by mudharabah principle aimed at individual customers and company.

dengan prinsip murabahah (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

the financing facility that employs murabahah principle provided to individual for the purpose of buying, building, renovating house (including storehouse, flat, home office, apartments, etc), and and to buy land and house indent with installment system up to the end of payment period, ensuring easy financial control for customers.

dengan prinsip murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.

iB Tapenas Hasanah Saving

iB Bisnis Hasanah Saving

Tabunganku iB

iB Hasanah Giro

iB Hasanah Deposit

Griya iB Hasanah Financing

Oto iB Hasanah Financing

Page...... -3938


Striving forHaSanaH

Pembiayaan Haji iB Hasanah

Pembiayaan rahn emas iB Hasanah

Pembiayaan emas iB Hasanah

Pembiayaan Multijasa iB Hasanah

Pembiayaan Multiguna iB Hasanah

Pembiayaan Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan ccF iB Hasanah

Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah

the financing facility that employs murabahah principle provided to individual for motor vehicle purchase.

Fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan setoran awal untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji sesuai biaya Penyelenggaraan ibadah haji (bPih) yang diatur kementerian Agama dengan menggunakan akad qardh.

the financing facility which employs qardh principle for initial payment to get a seat in accordance with hajj operation cost regulated by the Ministry of religious Affair.

Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.

the solution for customers who need quick funds with assurance system in form of gold bars or jewelry and also supported with quick and easy administration and approval process.

Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad murabahah.

the financing facility which employs murabahah principle for gold ownership with fixed monthly installment basis.

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fix asset atau kendaraan bermotor sesuai dengan prinsip syariah.

the consumptive financing facility which is provided for people in needs of financing service with fixed assets or motor vehicles collateral in accordance with sharia principles.

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fix asset sesuai dengan prinsip syariah.

the consumptive financing facility which is provided to buy consumptive needs with fixed assets collateral in accordance with sharia principles.

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/instansi untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

the consumptive financing for employees of a company/institution for the purchase of goods and services in accordance with sharia principles.

Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh bni syariah.

the financing with the collateral in form of customer funds in deposit, saving and current account issued by bni syariah.

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.

the financing facility aimed at fulfilling the need of productive business financing (capital and investment) in accordance with sharia principles.

iB Hasanah Hajj Financing

iB Hasanah Gold Rahn Financing

iB Hasanah Gold Financing

Multijasa iB Hasanah Financing

Multiguna iB Hasanah Financing

Fleksi iB Hasanah Financing

CCF iB Hasanah Financing

Wirausaha iB Hasanah Financing





««««««««


Pembiayaan tunas usaha iB Hasanah

Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah

Pembiayaan Kopkar/Kopeg iB Hasanah

Pembiayaan usaha Kecil iB Hasanah

Pembiayaan usaha Besar iB Hasanah

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah

Pembiayaan Multifinance iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah.

the capital financing and or investment given to feasible that has yet to be bankable productive business with sharia principles.

Fasilitas pembiayaan di mana bni syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada lembaga keuangan syariah (lks) seperti bMt, bPrs, kjks, dan lainnya kemudian disalurkan kepada end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). kerja sama dengan lks dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

the financing facility in which bni syariah as the fund owner disburses the fund to islamic Financial institution (lks) such as bMt, bPrs, kjks, and others and then forwarded to end users (micro, small and medium sharia entrepreneur). cooperation with lks can be conducted directly or through a partner institution.

Fasilitas pembiayaan mudharabah di mana bni syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada koperasi karyawan (kopkar)/koperasi Pegawai (kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip syariah kepada end user/karyawan.

the financing facility in which bni syariah as the fund owner disburses the fund by using executing pattern to employee cooperative (kopkar/kopeg) which then distributed to end users (employees) based on sharia principles.

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

the sharia financing which is aimed for productive purposes (venture capital or investment) of small entrepreneurs based on sharia financing principles.

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah maupun valas.

the sharia financing aimed for productive purposes (venture capital or investment) of medium and large scale entrepreneurs in rupiah or foreign currency.

Pembiayaan yang diberikan oleh bni syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

the financing product which is provided by bni syariah and other banks to fund a very large-scale project/business, with shared and identical terms and conditions, documents and also administered by the same agent.

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

the distribution of direct financing through executing pattern to multifinance whose financing business is in accordance with sharia principles.

Tunas Usaha iB Hasanah Financing

iB Hasanah Linkage Program Financing

Kopkar/Kopeg iB Hasanah Financing

iB Hasanah Small Business Financing

iB Hasanah Large Business Financing

iB Hasanah Syndicated Financing

Multifinance iB Hasanah Financing

Page...... -4140


Striving forHaSanaH

rahn Mikro

Mikro 2 iB Hasanah

Mikro 3 iB Hasanah

Anjak Piutang iB Hasanah

Penjaminan iB Hasanah

Pembiayaan kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah

Pembiayaan rahn yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya.

the rahn financing provided for productive/venture capital, education fee, health fee and other consumptive needs.

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari rp5 juta hingga rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

the financing for micro entrepreneurs with a limit of rp5–rp50 million for the purpose of venture capital goods payment, productive investment and goods payment of other consumptive needs.

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari rp50 juta hingga rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

the financing for micro entrepreneurs with a limit of rp50–rp500 million for the purpose of venture capital goods payment, productive investment and goods payment of other consumptive needs.

jasa pengalihan penyelesaian piutang baik l/c maupun non l/c dari korporat/seller kepada bni syariah yang kemudian menagih piutang tersebut kepada issuing bank atau pihak yang berutang (mitra korporat/buyer). dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada korporat (nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

the service of accounts receivable completion transfer which based on sharia principles, both l/c or non l/c from corporate/seller to bni syariah, which then collect the receivables to the issuing bank or the debtor (corporate partner/buyer). Might also be accompanied with short-term financing facility for corporate (customer) intended as a bailout to the needs of corporate liquidity and worth the accounts receivable.

Pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat. Pada saat mitra korporat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah.

the bailout financing for corporate partners in regards to the guarantee given by the bank to the corporate partners to meet their obligations to the corporate. when the corporate partners cannot meet their obligations, the bank provides bailout financing to corporate partners which is paid directly to the corporate in accordance with sharia principles.

Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Penyelenggara ibadah haji khusus (Pihk) atau travel Agen untuk modal kerja atau setoran pelunasan bPih Plus calon jemaah haji (cjh) Plus.

the financing for the Private hajj operators (Pihk) or travel Agencies for venture capital or settlement payment of hajj Pilgrimage budget (bPih) Plus for the Pilgrims candidate (cjh) Plus.

Rahn Mikro

Mikro 2 iB Hasanah

Mikro 3 iB Hasanah

iB Hasanah Accounts Receivable Financing

iB Hasanah Collateral

Financing to the Private Hajj Operators iB Hasanah





««««««««


Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK)

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Letter of credit (L/c) Impor

Letter of credit (L/c) ekspor

garansi Bank

Pembiayaan Valuta Asing (Valas)

Payroll gaji

cash Management

surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk keperluan tender pekerjaan apabila bowheer memintanya.

the letter issued by the bank at the request of the customers for the purpose of job bidding that is required by the bowheer.

Fasilitas pembiayaan tidak langsung yang diberikan kepada nasabah untuk membantu/memperlancar usaha nasabah dalam pengadaan/ pembelian barang-barang yang diperlukan dari suatu tempat ke tempat lainnya baik antar pulau atau antar kota di wilayah indonesia.

the indirect financing facility which is provided to assist/facilitate the customer's business in procurement/purchase of necessary goods which required from one place to another either between islands or between cities throughout indonesia.

suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan l/c impor.

the facility which is provided to the customers for the purpose of opening import l/c.

surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

the statement letter issued by the bank to facilitate export trading with the fulfillment of certain requirements based on sharia principle.

Pernyataan tertulis dari bank yang berisi kesanggupan untuk menjamin kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga (penerima/pemegang agunan) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, apabila nasabah yang bersangkutan cidera atau ingkar janji (wan-prestasi) atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok dengan pihak ketiga.

the written statement from the bank that guarantees the customer’s obligations to the third parties (receiver/holder of the collateral) for a certain period, a certain number, and specific purposes, if the relevant customer is injured or break the promises or cannot fulfill its obligations as agreed in the principal agreement with the third party.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan dalam bentuk mata uang valuta asing.

the financing which is provided for financing customers in the value of foreign exchange.

layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh bni syariah atas dasar perintah dari perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya ke rekening karyawannya.

the salary payroll service which is conducted by bni syariah on the basis of order from the company to debit its account to the employees’ account.

jasa pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah non perorangan yang memiliki simpanan di bank di mana setiap transaksi dilakukan berdasarkan permintaan nasabah.

Bank’s Certification of Financial Support (SKB-DK)

Domestic Letter of Credit (SKBDN)

Import Letter of Credit (L/C)

Export Letter of Credit (L/C)

Bank Guarantee

Foreign Exchange (Forex) Financing

Salary Payroll

Cash Management

Page...... -4342


Striving forHaSanaH

Payment center

Inkaso

Surat Keterangan Bank (SKB)

iB Hasanah card

the cash management service which is provided to non-individual customers who have savings in the bank in which every transaction is made by customers’ request.

kerja sama bni syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.

the cooperation between bni syariah and company in terms of payment acceptance of company’s needs. this service can be used for college tuition payment, electricity bill and others.

jasa pengiriman dan penagihan surat/dokumen berharga dan/atau surat/dokumen perdagangan (niaga) dalam mata uang rupiah kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat/dokumen berharga tersebut di dalam negeri.

the service of delivery and billing of letters/valuable documents and/or commercial letters/documents in rupiah to those who issued or appointed (interested) to the valuable letters/documents.

suatu keterangan tertulis dari bank kepada pihak lain mengenai seseorang atau badan hukum dalam hubungannya dengan bank tanpa menyebutkan sejumlah uang di mana skb tersebut mempunyai sifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak menjamin sesuatu.

A written statement from the bank to the other party concerning the person or legal entity in conjunction with the bank without mentioning the amount of money in which the certificate has no binding, promising and assuring nature.

kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat fix, adil, transparan dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. ib hasanah card tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha.

Financing card which has a function of credit card based on sharia principles with the cost calculation system that is fixed, fair, transparent and competitive, and without interest. ib hasanah card is not only used for consumptive needs but might also be used for the needs of pilgrimage, education and business activities.

Payment Center

Collection

Bank Certificate (SKB)

iB Hasanah Card





««««««««

Visi, Misi & Tata nilai Vision, Mission and Corporate Values

TaTa nilai CORPORATE VALUES

aManah

In addition to base their business activities and operations based on prevailing sharia principles, positive law and regulations in Indonesia, all employees of BNI Syariah also have a set of corporate values as a behavior guideline, namely Amanah and jamaah.

selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif serta regulasi yang berlaku di indonesia, seluruh insan bni syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan jamaah.

• Honestandfulfillingpromises• Responsible• Dedicatedtodeliverbestperformance• Sincerelyworkingandpromotingworshipgoodwill• Servingexceedstheexpectation

• Jujurdanmenepatijanji• Bertanggungjawab• Bersemangatuntukmenghasilkankaryaterbaik• Bekerjaikhlasdanmengutamakanniatibadah• Melayanimelebihiharapan

AMAnAh

jaMaah

• Caringanddaringtogiveandreceiveconstructivefeedback

• Buildingaprofessionalsynergy• Sharingusefulknowledge• Understandingtherelationshipofworkprocesses• Strengtheningeffectiveleadership

• Pedulidanberanimemberimaupunmenerimaumpan balik yang konstruktif

• Membangunsinergisecaraprofesional• Membagipengetahuanyangbermanfaat• Memahamiketerkaitanproseskerja• Memperkuatkepemimpinanyangefektif

jAMAAh

Company ProfilePrOFil Perusahaan

visi VISION

Misi MISSION

To become the people’s choice in sharia banking, which is provenly leading in service and performance.

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

• Tomakeameaningfulcontributiontosociety,while supporting environmental sustainability.

• Toprovidesolutionsforthebenefitofthecommunity, through the medium of sharia banking.

• Todeliveroptimuminvestmentvaluetoallinvestors.

• Tocreateaplaceofprideforworkingandachieving best performances for the staff, as the embodiment of worship.

• Toserveasastandardofatrustworthycorporategovernance.

Visi dan Misi bni syariah telah disetujui oleh direksi dan dewan komisaris bni syariah pada tanggal 23 desember 2010 berdasarkan sk direksi no. bnisy/dir/403.

Vision and Mission of BNI Syariah have been approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of BNI Syariah on December 23, 2010 based on the Board of Directors’ Decree No. BNISy/DIR/403.

• Memberikankontribusipositifkepadamasyarakatdan peduli pada kelestarian lingkungan.

• Memberikansolusibagimasyarakatuntukkebutuhan jasa perbankan syariah.

• Memberikannilaiinvestasiyangoptimal bagi investor.

• Menciptakanwahanaterbaiksebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

• Menjadiacuantatakelolaperusahaanyangamanah.


sTriving Forhasanah


Business ActivitiesVision, Mission and corporate Values




««««««««

44


jejak langkahMilestones

MilesTOnes2000 2002Pt Bank Negara Indonesia (Persero) tbk membentuk unit usaha Syariah (uuS) dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk established a Sharia Business Unit (SBU) as a respond to growing demand for banking system that could withstand economic crisis. This establishment was marked by the opening of five branch offices in Yogyakarta, Malang, Pekalongan, jepara, and Banjarmasin.

uuS BNI menghasilkan laba pertama sebesar rp7,189 miliar dengan dukungan tujuh cabang.

BNI SBU booked profit for the first time amounted to Rp7,189 billion with the support of seven branch offices.

Malang

Banjarmasin

Yogyakarta

Jepara

Pekalongan

uus bni 1sT

rp7,189

2003-2004Berturut-turut uuS BNI mendapatkan penghargaan the Most Profitable Bank di antara dua BuS dan delapan uuS.

BNI SBU awarded most profitable bank award for two consecutive times, among two sharia commercial banks and eight SBUs.

the MostPrOFiTable banK aWarD

Mendapat Penghargaan

92009Pembentukan tim Implementasi Bank umum Syariah yang akan mentransformasikan uuS BNI menjadi Pt Bank BNI Syariah.

Establishment of Sharia Commercial Bank Implementation Team that will transform BNI SBU into PT Bank BNI Syariah.

Dimulai dari kAntor cabang5

Page...... -4746


Striving forHaSanaH





««««««««

BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.

PT Bank BNI Syariah started to operate as Sharia Commercial Bank on june 19, 2010, with 27 branch offices and 31 sub-branch offices. As the end of December 2010, the Bank successfully recorded Rp6,4 trillion in assets, a 21% increase compared to june 2010.

BNI Syariah membukukan laba rp66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta lebih dari 1.000 Syariah channelling outlet BNI (Sco

BNI) dengan total aset rp8,4 triliun pada akhir Desember 2011.

PT Bank BNI Syariah booked profit amounting to Rp66 billion supported by 38 branch offices, 54 sub-branch offices, 4 cash offices, and more than 1,000 BNI Sharia Channeling Outlets

(SCO BNI) with a total assets amounted to Rp8,4 trillion as the end of December 2011.

2010

outlet mikro mulai beroperasi dengan penambahan untuk outlet regular sejumlah 10 cabang. BNI Syariah berhasil membukukan pencapaian aset rp10 triliun pada 10 November 2012 dan memperoleh 16 penghargaan.

Micro outlet starts to operate with the additional of 10 regular outlet branches. In addition, BNI Syariah successfully booked a total assets of Rp10 trillion on November 10, 2012 and obtained 16 awards.

Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di gedung tempo Pavillion 1.

Inauguration of new BNI Syariah head office located in Tempo Pavillion 1 Building.

2012

2011

rp66 billionProFit AMounting

rp8,4 trilliontotAl Assets AMounted

2013


komposisi Pemegang sahamComposition of Shareholders

The composition of BNI Syariah’s shareholders as of December 31, 2013, is as follows:

komposisi pemegang saham bni syariah per 31 desember 2013 adalah sebagai berikut:

Pt bAnk negArA indonesiA (Persero) tbk

Pt bni liFe insurAnce

juMlahTotal

99,99%

0,01%

100%

1.000.000

1.000

1.001.000

1.000.000

1.000

1.001.000

PeMegAng sAhAM PersentAse kePeMilikAnShareholders Ownership Percentage

juMlAh leMbAr sAhAM nilAi noMinAl (dAlAM jutAAn)Amount of Shares Nominal Value (in million)

NerAcABalance Sheet


Page...... -4948


Striving forHaSanaH



composition of ShareholdersOrganizational Structure


««««««««struktur

Pemegang sahamShareholders Structure

PT banK bni syariah

PT banK negara inDOnesia (PerserO) TbK

99,99%

PT bni liFe insurance

0,01%

PeMerinTahgoVernMent

60%

MasyaraKaTPublic

40%


struktur Organisasi Organizational Structure

DeWan KOMisarisboArd oF coMMisioners

DireKTur uTaMa President director

dinno indiAno

iMAM teguh sAPtono

ZeFri AnAntA kukuh rAhArdjo Moh. toyib

iwA kustiwA juniAr MAhAMeru

budi AristiAntowAhyu AViAnto

jon sujAni PAsAribu

biMo hAscAhyoAdi

DireKTur bisnis

business director

saTuan PengaWas inTern

internAl Audit

Divisi bisnis riTelretAil business diVision

Divisi Tresuri & inTernasiOnaltreAsury & internAtionAl diVision

Divisi bisnis KarTu

cArd business diVision

Divisi bisnis MiKrO

Micro business diVision

cabang MiKrOMicro brAnches

cabangbrAnches

Divisi huMan caPiTal

huMAn cAPitAl diVision

Divisi Perencanaan sTraTegis

strAtegic PlAnning diVision

Divisi usaha MenengahMiddle business diVision

Divisi recOvery & reMeDialrecoVery & reMediAl diVision

Page...... -5150


Striving forHaSanaH



Composition of Shareholdersorganizational Structure


««««««««

bAMbAng sutrisno wAhyu AViAnto

dAde derMAwAn joko PrAMono

suPArdi nAjAMuddin

tAViP budhy PrihAnto

AndriAnto dAru kurniAwAn

bAyi rohAyAti

AceP r jAyAPrAwirA

DeWan PengaWas syariah

shAriA suPerVisory boArd

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor KoM/43 tanggal 23 oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/030/DIr/r tanggal 29 oktober 2012, maka struktur organisasi BNI Syariah adalah sebagai berikut:

In accordance to the Board of Commissioners’ Decree No. KOM/43 dated October 23, 2012 and Board of Directors’ Decree No. KP/030/DIR/R dated October 29, 2012, the organizational structure of BNI Syariah is as follows:

KOMiTe Di baWah DeWan KOMisariscoMMittees under boArd oF coMMisioners

• KomiteAudit Audit Committee

• KomiteRemunerasi&Nominasi Remuneration & Nomination

Committee

• KomitePemantauRisiko Risk Monitoring Committee

KOMiTe Di baWah DireKsicoMMittees under boArd oF directors

• KomiteKebijakan&Risiko Risk & Policy Committee

• KomiteSumberDayaManusia Human Resources Committee

• KomiteAssetLiabilityManagement Asset Liabilities Management

Committee

• KomiteModal,Investasi&Teknologi Capital, Investment & Technology

Committee

DireKTur risiKO

& KePaTuhanrisk & coMPliAnce director

DireKTur Keuangan

& OPerasiOnaloPerAting & FinAnciAl director

Divisi enTerPrise

risK ManageMenTenterPrise risk MAnAgeMent diVision

Divisi PengenDalian Keuangan

FinAnciAl controlling diVision

Divisi TeKnOlOgi inFOrMasi

inForMAtion technology diVision

Divisi KOMuniKasi

jaringan & lOgisTiKcoMMunicAtion, network &

generAl AFFAirs diVision

Divisi bisnis risK

business risk diVision

Divisi OPerasiOnal

oPerAtionAl diVision

Divisi PrODucT ManageMenTProduct MAnAgeMent diVision

Divisi huKuM, KePaTuhan & KeseKreTariaTan

legAl, coMPliAnce & secretAry diVision

saTuan Kerja KePaTuhan

coMPliAnce desk

junAidi hisoM


Infobank AwArdsInfobank SharIa fInance AwArds

2013

• BankpredikatBaikLaporanKeuangan2012• KinerjaKeuangan2012SangatBagus

Pemberi: infobank

• TheBestCEOwithPowerofHeartofTheYear2013• 4thTheBestCorporationforLearningorganization

of the year 2013

Pemberi: business review

anugerah Business Review2013

PenghargaanAwards

Peringkat iii untuk kategori:

• CorporateDigitalBrand• ProductDigitalBrand• DepositoBankUmumSyariah (deposito ib hasanah)• KPRSyariah(GriyaiBHasanah) sharia banking

Pemberi: infobank

Peringkat ii untuk kategori: • Pemasaran• teknologi informasi

Peringkat iii untuk kategori: • SumberDayaManusia

Pemberi: economic review

silver brand champion of Most Popular brand

Pemberi: Markplus insight & Marketeers

DIgItal branD

AnugerAh PerbAnKAn

of The Year

INDONESIA

INDONESIA

BrAnd ChAmpion

2012

the best of service excellence AwardsPemberi: Markplus insight & Marketeers

the best Fourth of Private Finance non listedPemberi: otoritas jasa keuangan

Predikat nPs goodPemberi: swanetwork

the best sharia bank of the yearPemberi: sembilan bersama media

anugerah Service excellence awardsMedan, Padang, BalikPaPan

2013

2013

2013

2013

2013

2013

For good Performance in delivering Positive customer experience

Pemberi: cArre of ccsl

ExEcEllEnt

AnnuAl REpoRt

AwArd

ExpEriEncE award (ESEa)

nEt pRomotER

INDONESIA

cuStomEr LoyaLty award

inspire & Best CompAny AwArd

Service2013

Page...... -5352


Striving forHaSanaH




Awards company’s Information

««««««««informasi Perusahaan


Pt bank bni syariah

bergerak di bidang usaha perbankan syariah sesuai dengan Anggaran dasar bni syariah no. 160, tanggal 22 Maret 2010.

engaged in the business field of sharia banking in accordance with the Articles of Association of bni syariah no. 160, dated March 22, 2010.

Pt bank negara indonesia (Persero) tbk: 99,99%Pt bni life insurance: 0,01%

19 juni 2010june 19, 2010

surat keputusan gubernur bank indonesia no. 12/41/keP.gbi/2010bank indonesia governor’s decree no. 12/41/keP.gbi/2010

rp4.004.000.000.000

rp1.001.000.000.000

kantor Pusat bni syariahgedung tempo Pavilion 1jl. hr rasuna said kav. 10-11, lt. 3-6jakarta 12950, indonesia

telepon / Phone: +6221-2966-7946Faks / Fax: +6221-2966-7945email: [email protected]: www.bnisyariah.co.id

Kantor akuntan Publik (Public Accounting Firm)tanudiredja, wibisana & rekanPlaza 89, jl. h.r. rasuna said kav X-7 no. 6jakarta 12940, P.o. box 2473 jkP 10001telepon / Phone: +6221-5212-901Faks / Fax: +6221-5290-5555, 5290-5050website: www.pwc.com/id

lembaga Pemeringkat efek (credit rating Agency)Pt PefindoPanin tower senayan city lantai 17jl. Asia Afrika lot. 19jakarta 10270, indonesiatelepon / Phone: +6221-7278-2380Faks / Fax: +6221-7278-2370website: www.pefindo.com

notaris (notary)Fathiah helmi, s.h.graha irama lantai 6-cjl. hr rasuna said kav 1-2 bi X-1kuningan timur, setia budijakarta 12950, indonesiatelepon / Phone: +6221-5290-7304Faks / Fax: +6221-5261-136

NAMA PeruSAHAANCOMPANY NAME

BIDANg uSAHABUSINESS ACTIVITIES

KePeMILIKANOWNERSHIP

tANggAL PeNDIrIANDATE OF ESTABLISHMENT

DASAr HuKuM PeNDIrIANLEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT

MoDAL DASArAUTHORIZED CAPITAL

MoDAL DIteMPAtKAN DAN DISetor PeNuHISSUED AND FULLY PAID CAPITAL

ALAMAt PerSeroANCOMPANY ADDRESS

LeMBAgA DAN ProFeSI PeNuNJANgSUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Jumlah Pegawai

3.826

ToTal EmployEEs

3,826

Operational & Business ReviewTINJAUAN USAHA & OPERASIONAL

tinjauan usaha per segmenReview of Business Segments

Through its commercial business segment, BNI Syariah provides

service dedicated to the customers that own productive business

in middle/commercial segment managed by the Middle Business

Division. The service for commercial customers is by providing

financing solution in form of investment and working capital financing

and other necessary banking facilities, such as Guarantee Bank and

Standby Letter of Credit. The commercial business segment is one of

the key aspects that support the entire BNI Syariah’s performance.

In 2013, BNI Syariah reformed the organizational structure of Middle

Business Division by assigning an Account Manager in the acquiring

and maintaining customers. With the implementation of personal-

selling system, the Account Manager is expected to understand the

customers’ business comprehensively so that customers can get a

better solution according to their needs.

During 2013, Middle Business Division started to focus more on

linkage financing by establishing linkage unit. This policy aimed

to obtain higher profitability and better implementation of risk

management. The steps that have been taken in 2013 resulted in

encouraging results. Financing grew by 36% from Rp1.03 trillion

to Rp1.40 trillion and the quality of current financing amounted to

96.96%, with details of kol 1 category (96.96%) and kol 5 (3.04%). Total

revenues amounted to Rp113.6 billion. The composition of financing

distribution to multifinance also increased to 47.92% of the total

middle business portfolio.

Melalui segmen usaha bisnis komersial, bni syariah memberikan

layanan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif pada segmen

menengah/komersial yang dikelola oleh divisi usaha Menengah. layanan

kepada nasabah komersial adalah berupa pemberian solusi pembiayaan

berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas perbankan

lain yang diperlukan, seperti garansi bank dan standby letter of credit. segmen bisnis komersial merupakan salah satu aspek penting yang

mendukung kinerja bni syariah secara keseluruhan.

di tahun 2013, bni syariah melakukan pembenahan struktur

organisasi divisi usaha Menengah dengan menerapkan penugasan

seorang Account Manager dalam akuisisi dan maintain nasabah.

dengan sistem personal-selling tersebut diharapkan setiap Account

Manager dapat memahami bisnis nasabah dengan komprehensif

sehingga nasabah bisa mendapatkan solusi yang lebih baik sesuai

kebutuhannya.

selama tahun 2013, divisi usaha Menengah mulai lebih fokus

dalam menyalurkan pembiayaan ke pembiayaan linkage dengan membentuk unit linkage. kebijakan ini bertujuan untuk

mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi dan implementasi

manajemen risiko yang lebih baik. langkah-langkah yang

telah diambil di tahun 2013 tersebut membuahkan hasil yang

menggembirakan. Pembiayaan tumbuh sebesar 36% dari rp1,03

triliun menjadi sebesar rp1,40 triliun dan kualitas pembiayaan

lancar mencapai 96,96%, dengan rincian kol 1 (96,96%) dan kol 5

(3,04%). jumlah pendapatan mencapai rp113,6 miliar. komposisi

penyaluran pembiayaan ke multifinance juga meningkat menjadi

47,92% dari total portofolio usaha menengah.

bisnis KOMersial coMMerciAl business

Page...... -5756Review of Business Segments

Human ResourcesInformation Technology

«««


Striving forHaSanaH

Achievements during 2013 provided a major boost to Middle Business

Division to continue to improve performance in 2014 with the

separation of financing management according to the segmentation

where productive financing is put under the Commercial & Small

Division and consumptive financing is under the Consumer & Fund

Division. Several strategic measures that have been prepared are as

follows:

Pencapaian selama tahun 2013 memberikan dorongan yang besar bagi

divisi usaha Menengah untuk terus meningkatkan kinerja di tahun

2014 dengan melakukan pemisahan pengelolaan pembiayaan sesuai

segmentasi di mana pembiayaan produktif di bawah commercial &

small division dan pembiayaan konsumtif di bawah consumer & Fund

division. beberapa langkah strategis yang telah dipersiapkan antara

lain:


• TransformingMiddleBusinessDivisionintoCommercial&

Small Division in order to sharpen the focus on productive

financing both in retail and middle segment.

• Transformingorganizationalstructurewhicheventually

resulted in the activity consists of Commercial Unit, Small Unit

and Performance Monitoring Unit.

• CommercialUnithandlesmiddlesegmentfinancing

consisting of Linkage Sub Unit that handles financing to Credit

Cooperative, BMT, Multifinance, BPRS & Pegadaian (Pawn

shop) and Reguler Sub Unit that handles general financing

other than linkage.

• SmallUnithandlestheproductivefinancingofretailsegment

through Branch Offices throughout Indonesia.

• PerformanceMonitoringUnitisresponsibleforthetarget

achievement measurement in all activity.

• Expandingthefinancingoflinkagesectornotonlyto

cooperatives and multifinance industry but also to the BPRS

through the scheme of executing and channeling.

• MentransformasiDivisiUsahaMenengahmenjadiCommercial

and small division dalam rangka mempertajam fokus

pembiayaan produktif baik pada segmen ritel maupun pada

menengah.

• Perubahanstrukturorganisasipadaakhirnyamenghasilkan

aktivitas yang terdiri dari unit commercial, unit small dan unit

Performance Monitoring.

• UnitCommercialmenanganipembiayaansegmenmenengah

yang terdiri atas sub unit linkage yang menangani pembiayaan

kepada koperasi simpan Pinjam, bMt, Multifinance, bPrs &

Pegadaian dan sub unit reguler yang menangani pembiayaan

umum di luar linkage.

• UnitSmallmenanganipembiayaanproduktifsegmenritel

melalui kantor cabang di seluruh indonesia.

• UnitPerformanceMonitoringbertugasuntukmendukung

pengukuran pencapaian target seluruh aktivitas.

• Memperluaspenyaluranpembiayaansektorlinkagetidak

hanya kepada koperasi dan industri multifinance tetapi juga

kepada bPrs melalui skema executing dan skema channeling.



«««


Striving forHaSanaH

Retail Business Division is responsible for the provision of financing, saving and other banking products and services for each customer necessity in retail sector. Development of the retail business segment, both in terms of financing and third-party funds, is the priority of BNI Syariah’s business development in 2013. Development of retail business in 2013 was supported by the services of BNI Syariah’s branch offices which consist of 64 Primary Branch Offices (KCU), the addition of Sub Branch Offices which amounted to 161 Sub Branch Offices (KCP), and 17 Cash Offices (KK). In order to add direct services, BNI Syariah increased its BNI Syariah Layanan Gerak (mobile service unit) in 2013 amounted to 22 cars.

The performance of retail business segment in the last 4 years showed a rapid growth. To sustain and accelerate the growth, in 2013 the Retail Business Division has 3 core business units, among others; include the Institution Sales & Sharia Channeling Office (SCO) Development Unit, Consumer & Retail Sales Development Unit and Marketing Strategy Unit. Each unit’s function and activity have been merged, ranging from business development, sales, and distribution to customers and prospective customers, as well as promotional programs and product communications.

Marketing Strategy Unit of BNI Syariah’s Retail Business Division is responsible for planning and coordinating the implementation of financing and retail product marketing programs. The unit also runs communication of Above The Line (ATL) and Below The Line (BTL).

The promotional programs of banking products that are Above The Line (ATL), are implemented through the following promotional media:

• Television(MetroTV,MQTV,etc)• NationalNewspaper(SeputarIndonesia,KoranRepublika,

Koran Investor Daily, etc)• LocalNewspaper(PadangPos,TribunSemarang,TribunJabar,

jawa Pos, etc)• Magazine(AuliaMagazine,GarudaInflightMagazine,Tarbawi

Magazine, Housing Estate Magazine, Property and Bank Magazine, Gontor Magazine, etc)

• Tabloid(KontanTabloid)

divisi bisnis ritel bertanggung jawab melayani sektor ritel dengan menyediakan produk pembiayaan, produk simpanan, dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah. Pengembangan segmen bisnis ritel, baik dalam hal penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga, merupakan prioritas pengembangan bisnis bni syariah di tahun 2013. Pengembangan bisnis ritel di tahun 2013 didukung melalui layanan kantor cabang bni syariah sebanyak 64 kantor cabang utama (kcu), selain itu layanan kantor bisnis bni syariah semakin bertambah dengan adanya 161 kantor cabang Pembantu (kcP), dan 17 kantor kas (kk). untuk menambah pelayanan secara langsung bni syariah menambah mobil bni syariah layanan gerak di tahun 2013 menjadi 22 buah.

kinerja segmen bisnis ritel dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pesat. untuk mempertahankan dan mengakselerasi pertumbuhan tersebut organisasi divisi bisnis ritel pada tahun 2013 memiliki 3 unit bisnis inti, di antaranya adalah unit Pengembangan sales institusi & sharia channeling office (sco), unit Pengembangan sales konsumer & ritel, serta unit strategi Pemasaran. tiap unit tersebut telah disatukan penanganan seluruh fungsi dan aktivitas yang terkait, mulai dari pengembangan bisnis, penjualan, dan distribusi kepada nasabah maupun calon nasabah, serta program promosi dan komunikasi produk.

unit strategi Pemasaran divisi bisnis ritel bni syariah bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi implementasi program-program pemasaran produk pembiayaan dan pendanaan ritel. unit ini juga menjalankan komunikasi program baik Above the line (Atl) maupun below the line (btl).

untuk program promosi terkait produk perbankan yang bersifat Above the line (Atl), melalui media promosi sebagai berikut:

• Televisi(MetroTV,MQTV,dansebagainya)• KoranNasional(SeputarIndonesia,KoranRepublika,Koran

investor daily, dan sebagainya)• KoranLokal(PadangPos,TribunSemarang,TribunJabar,

jawa Pos, dan sebagainya)• Majalah(MajalahAulia,GarudaInflightMagazine,Majalah

tarbawi, Majalah housing estate, Majalah Property and bank, Majalah gontor, dan sebagainya)

• Tabloid(TabloidKontan)

bisnis riTel retAil business


• NationalRadio(GenFM,ElshintaFM,MustangFM,UrbanRKM, etc)

• LocalRadio(RadioDahlia,RadioSonoraSemarang,RadioRetjobuntung Yogjakarta, Solo Radio, M FM Malang, Radio Suara Surabaya, Radio Kardopa Medan, Radio Arbes Padang, Radio Smart FM Banjarmasin, Radio Smart FM Balikpapan, Radio Bharata Makasar, etc)

• OnlineMedia(republika.co.id,kontan.co.id,eramuslim.com,rumah.com, etc)

• SMSBlast(promotionalmessagesdeliveredtocustomerscellphone)

• SponsorshipEvent

The promotional programs of banking products that are Below The Line (ATL), are implemented through the following promotional media:

• Preparingmarketingcollateralsuchasbrochures, banners, flyers, and others to support the marketing of BNI Syariah products.

• CahayaRezekiHasanah(CRH)program.• Lotteryprogram(cars,motorcycles,umroh,TV)forthe

customers of BNI Syariah Saving.

• RadioNasional(GenFM,ElshintaFM,MustangFM,UrbanrkM, dan sebagainya)

• RadioLokal(RadioDahlia,RadioSonoraSemarang,Radioretjobuntung yogjakarta, solo radio, M FM Malang, radio suara surabaya, radio kardopa Medan, radio Arbes Padang, radio smart FM banjarmasin, radio smart FM balikpapan, radio bharata Makasar, dan sebagainya)

• Mediaonline (republika.co.id, kontan.co.id, eramuslim.com, rumah.com, dan sebagainya)

• SMSblast (pesan promosi yang disampaikan melalui ponsel nasabah)

• sponsorship event

Program promosi terkait produk perbankan yang bersifat below the line (btl) melalui media promosi sebagai berikut:

• Pembuatanmarketingcollateral seperti brosur, banner, flyer, spanduk, umbul-umbul, dan sebagainya untuk membantu pemasaran produk-produk bni syariah.

• ProgramCahayaRezekiHasanah(CRH)• ProgramUndianBerhadiah(mobil,motor,umroh,TV)bagi

nasabah tabungan bni syariah.



«««


Striving forHaSanaH

• ProgramBerbagiBukaHasanah(BBH).• Pemberian voucher buka puasa untuk anak yatim setiap

pembukaan rekening bni syariah dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.

• ProgramDirectGift.Pemberianhadiahlangsungkepadanasabah atas pembukaan rekening baru tabungan bni syariah.

bni syariah juga terus meningkatkan pemasaran dan penjualan produk layanan bni syariah secara direct sales oleh tenaga-tenaga pemasar baik di cabang maupun yang bersifat mobile. Para tenaga pemasar dibekali oleh pengetahuan produk maupun materi promosi penunjang agar aktivitas pemasaran dan penjualan menjadi efektif.

Pada awal tahun 2013, bni syariah meluncurkan produk Pembiayaan emas ib hasanah untuk menambah varian produk pembiayaan bni syariah dan mengoptimalkan potensi berbagai segmen yang ada. Produk Pembiayaan emas ib hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

KINerJA tAHuN 2013

segmen bisnis ritel mencatat kinerja yang menggembirakan di tahun 2013 dengan membukukan pertumbuhan sebesar 46,47% menjadi rp8.715 miliar. dari jumlah ini, sebanyak 72,35%, atau sebesar rp6.305 miliar adalah pembiayaan konsumer, sedangkan selebihnya adalah produk pembiayaan produktif. dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah (non-Performing Financing/nPF) di segmen bisnis ritel masih tetap terkendali, ditunjukkan dengan presentase 1,48% di akhir tahun 2012 menjadi 1,55% di akhir tahun 2013.

sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 27,80% sebesar rp2.496 triliun menjadi rp11.476 triliun di akhir tahun 2013.

Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan konsumer tercatat meningkat sebesar 37,41% dibandingkan tahun 2012. Produk unggulan di segmen pembiayaan konsumer adalah produk griya ib hasanah yang tercatat tumbuh 48,15% di akhir tahun 2013, atau sekitar 77,60% dari total pembiayaan konsumer.

bni syariah terus mendorong peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga dari segmen ritel sebagai salah satu sumber pendanaan murah. Pada tahun 2013, dana simpanan nasabah pada rekening giro dan rekening tabungan (current Account saving Account/cAsA) tercatat meningkat sebesar 24,30% menjadi rp,6,559 triliun, atau 57,16% dari total dana pihak ketiga di segmen ritel.

• BerbagiBukaHasanah(BBH)program.• Givingiftarvoucherstoorphansforeveryaccountopeningin

BNI Syariah in order to welcome the Ramadhan.

• DirectGiftprogram.Givingdirectgifttocustomerforopeningnew saving account of BNI Syariah.

BNI Syariah also continues to improve the direct sales of marketing and sales of BNI Syariah service products by the sales marketing in branches and through mobile. The sales force equipped by product knowledge and promotional materials in order to support effective marketing and sales activities.

In early 2013, BNI Syariah launched iB Hasanah Gold Financing product to add BNI Syariah financing product variants and optimize the potential of existing segments. Gold Financing iB Hasanah product is a consumptive financing facilities granted to buy gold with monthly installments.

2013 PERFORMANCE

Retail Business segment recorded an encouraging performance in 2013 with an increase of 46.47% amounted to Rp8,715 billion. Of this amount, a total of 72.35%, or a total of Rp6,305 billion contributed by consumer financing, while the rest was from productive financing products. In terms of financing quality, the level of Non-Performing Financing (NPF) in Retail Business segment is under control which was shown with a percentage of 1.55% at end of 2013 compared to 1.48% at the end of 2012.

Meanwhile, third-party funds grew by 27.80% or Rp2,496 trillion amounted to Rp11,476 trillion at end of 2013.

In 2013, the number of consumer financing recorded an increase of 37.41% compared to 2012. The featured product in the consumer financing segment was Griya IB Hasanah product which grew by 48.15% at the end of 2013, or approximately 77.60% of the total consumer financing.

BNI Syariah continues to increase third-party funds from the retail segment as a source of cheap funding. In 2013, customer deposits funds in the Current Account Savings Account (CASA) recorded an increase of 24.30% amounted to Rp6,559 billion, or 57.16% of total third party funds in the retail segment.


2014 WORK PROGRAM

To continuously improve the organizational capability and capacity in 2014, Retail Business Division has turned into Consumer & Funding Division with a focus on consumer financing and retail funding, while productive retail financing is at Commercial & Small Division. Consumer & Funding Division which manages retail consumer financing and retail funding will focus on the following programs:

1. Encourage the growth of low-cost funds through saving account activity program, especially for electronic banking and debit card transactions.

2. Improve the marketing of financing and fund through community collaboration as property community, Hijabersmom Community, and other communities.

3. Conduct marketing through Sharia Channeling Office (SCO) units in the branch offices of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which is the holding company, as the collector of third party funds.

4. Improve services to realize customer satisfaction in accessing e-banking through improvement of services (BNI Syariah’s ATM, Internet Banking, SMS Banking) and BNI Syariah Layanan Gerak cars.

5. Attend marketing and socialization of sharia banking organized by the working group of sharia banking marketing communications together Sharia Banking Directorate of Bank Indonesia.

6. Encourage the growth of finance by making Griya iB Hasanah and Griya Konstruksi Hasanah as featured products.

ProgrAM KerJA 2014

untuk tahun 2014 untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas organisasi divisi bisnis ritel telah berubah menjadi consumer & Funding division dengan fokus pada pembiayaan konsumer dan funding ritel, sedangkan pembiayaan produktif ritel berada pada commercial & small division. consumer & Funding division mengelola pembiayaan konsumer dan funding ritel akan fokus pada program-program berikut ini:

1. Mendorong pertumbuhan dana murah melalui program aktivitas rekening tabungan khususnya untuk transaksi electronic banking dan kartu debit.

2. Meningkatkan pemasaran pembiayaan dan dana melalui kerja sama komunitas seperti komunitas properti, hijabersmom community, dan komunitas-komunitas lainnya.

3. Melakukan pemasaran melalui unit sharia channeling office (sco) yang berada di kantor-kantor cabang Pt bank negara indonesia (Persero) tbk sebagai induk perusahaan untuk penghimpunan dPk.

4. Meningkatkan layanan demi tercapainya kepuasan nasabah dalam mengakses e-banking bni syariah melalui perbaikan layanan (AtM bni syariah, internet banking, sMs banking) dan Mobil bni syariah layanan gerak.

5. Mengikuti kegiatan pemasaran dan sosialisasi perbankan syariah yang diadakan oleh working group komunikasi pemasaran industri perbankan syariah bersama-sama bank indonesia direktorat Perbankan syariah.

6. Mendorong pertumbuhan pembiayaan, dengan menjadikan produk griya ib hasanah dan griya konstruksi hasanah produk unggulan.



«««


Striving forHaSanaH

BNI Syariah as Foreign Exhchange Bank and Government Sukuk Auction Participant continuously develops Treasury and International business both from infrastructure or human resources aspects.

To realize yield enhancement, the management of Treasury business is conducted in prudent manner and aimed to optimize liquidity excess and support Bank’s daily activity through Bank Indonesia Sharia Facilities and Bank Indonesia Sharia Certificate instruments. The average of treasury trancsaction yield was equivalent to 7.01% with the investment income amounted to Rp135 billion.

BNI Syariah also participates in Sharia Interbank Money Market (PUAS) activation with Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) both as the SIMA issuer (borrower) and SIMA investor (lender). In the future, BNI Syariah will perform transaction through Commodity Trading Certificate based on Interbank Sharia Principle (SIKA).

To further optimize the excess liquidity, BNI Syariah also active in sukuk transactions either through an auction conducted by the government or in the secondary market. Currently, BNI Syariah is the only sharia bank that has become SBSN (sharia government securities) bidders. The total portfolio of BNI Syariah sukuk amounted to Rp1.99 trillion.

In order to increase fee-based income, the Treasury has been actively engaged in foreign exchange transactions (sharf) with customers and with other banks in the context of squaring position. Total fee-based income from foreign exchange transactions amounted to Rp29.18 billion.

The development of Treasury product that has been done was the issuance of Interbank Mudharabah Investment Certificate with fix yield scheme (SIMA FIX) by using murabahah and ijarah financing as the underlying. With this product, BNI Syariah could publish SIMA for the conventional banks. In addition, system and product development of Commodity Trading Certificates Interbank based on Interbank Sharia Principles (SIKA) will continue to be refined.

Development of international transactions both remittance and trade finance was carried out in cooperation with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Remittance Service Provider (RSP) in the pockets of migrant workers in Hongkong, Singapore, Malaysia and Middle East.

bni syariah sebagai bank devisa dan Peserta lelang sukuk negara secara berkelanjutan mengembangkan bisnis tresuri dan internasional baik dari sisi infrastruktur, produk maupun sumber daya manusia.

untuk mewujudkan yield enhancement, pengelolaan bisnis tresuri dilaksanakan secara prudent dan dimaksudkan untuk optimalisasi excess likuiditas dan mendukung aktivitas bank sehari-hari dengan instrumen Fasilitas bank indonesia syariah (Fasbis) dan sertifikat bank indonesia syariah (sbis). rata-rata yield transaksi tresuri mencapai equivalen 7,01% dengan pendapatan investasi sebesar rp135 miliar.

bni syariah juga turut mengaktifkan Pasar uang Antarbank syariah (PuAs) dengan sertifikat investasi Mudharabah Antarbank (siMA) baik sebagai penerbit siMA (borrower) maupun sebagai investor siMA (lender). ke depannya, bni syariah juga akan bertransaksi melalui sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan Prinsip syariah Antarbank (sikA).

untuk lebih mengoptimalkan excess likuiditas, bni syariah juga aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh pemerintah maupun di pasar sekunder. saat ini, bni syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang sudah menjadi peserta lelang sbsn. total portofolio sukuk bni syariah mencapai rp1,99 triliun.

dalam rangka untuk meningkatkan fee based income, tresuri telah aktif melakukan transaksi foreign exchange (sharf) dengan nasabah maupun dengan bank lain dalam rangka squaring position. total fee based income dari transaksi foreign exchange mencapai rp29,18 miliar.

Pengembangan produk tresuri yang telah dilakukan adalah penerbitan sertifikat investasi Mudharabah Antarbank dengan skim fix yield (siMA FiX) dengan menggunakan underlying pembiayaan murabahah dan ijarah. dengan produk ini, bni syariah dapat menerbitkan siMA untuk bank-bank konvensional. selain itu, pengembangan sistem dan produk sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan Prinsip syariah Antarbank (sikA) akan terus disempurnakan.

Pengembangan transaksi internasional baik remittance maupun trade finance dilakukan melalui kerja sama dengan Pt bank negara indonesia (Persero) tbk dan remittance service Provider (rsP) di kantung-kantung pekerja migran di hongkong, singapura, Malaysia dan timur tengah.

bisnis Tresuri & inTernasiOnal treAsury And internAtionAl business

bisnis MiKrO Micro business

As for trade finance, in addition to the usual transaction (import L/C, export L/C, standby L/C, SKBDN, etc.) based on sharia principle, BNI Syariah also offers trade finance products of and Wakalah bil Ujrah and Kafalah bil Ujrah which are the development result of trade finance products based on sharia principle. Both of these products compliment the export and import transaction using either the of L/C and non-L/C scheme where BNI Syariah could provide bailout for export invoice and payment obligations of import.

sementara untuk trade finance, di samping melakukan transaksi sebagaimana lazimnya dalam transaksi trade finance (l/c impor, l/c ekspor, standby l/c, skbdn, dan lain-lain) dengan akad syariah, bni syariah juga menawarkan produk trade finance wakalah bil ujrah dan kafalah bil ujrah yang merupakan hasil pengembangan produk trade finance dengan akad syariah. kedua produk tersebut untuk melengkapi transaksi ekspor dan impor baik menggunakan skim l/c maupun non-l/c di mana bni syariah dapat memberikan talangan atas tagihan ekspor dan talangan atas kewajiban pembayaran impor.

The expansion of BNI Syariah’s micro financing through micro service units in various regions has been running gradually since the second half of 2012. Until the end of December 2013, total outstanding of BNI Syariah micro financing has reached Rp878 billion, grew by 231% over the previous year, with the number of accounts in 2013 as many as 14,708 or grew by 176% from the previous year with an average financing ticket size amounted to Rp60 million.

In 2013, the overall micro business has generated positive earnings of Rp2 billion. In 2014, the total outstanding of BNI Syariah’s micro financing is expected to reach approximately Rp1.2 trillion. To achieve this target, 15 new micro outlets will be opened as the strategy of 2014. In this regard, BNI Syariah will continue to expand prudently by paying attention to the balance of NOA and volume through proportional expansion strategy.

2014 WORK PROGRAM

For 2014, Micro Business Division will focus on the following programs:

1. Network development by opening 3 micro branches and 12 sub branch offices located in Ternate, Bima and Palopo.

2. Expand service in terms of hajj saving revenue.

3. Increase the ticket size of micro financing by selling the financing product of micro 3 so that it has larger proportion.

ekspansi pembiayaan mikro bni syariah melalui unit-unit layanan mikro di berbagai daerah, sudah efektif berjalan pada semester ii 2012 secara bertahap. hingga akhir bulan desember 2013, total outstanding pembiayaan mikro bni syariah telah mencapai rp878 miliar atau tumbuh sebesar 231% dibanding tahun sebelumnya, dengan jumlah rekening di tahun 2013 sebanyak 14.708 atau tumbuh 176% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata ticket size pembiayaan adalah rp60 juta.

Pada tahun 2013 ini secara keseluruhan bisnis mikro telah menghasilkan laba positif rp2 miliar. Pada tahun 2014 total outstanding pembiayaan mikro bni syariah diharapkan dapat mencapai kurang lebih rp1,2 triliun. untuk mencapai target tersebut strategi yang dilakukan di antaranya melalui pembukaan 15 outlet mikro baru di tahun 2014. sehubungan dengan hal ini, bni syariah tetap melakukan ekspansi secara prudent dengan memperhatikan keseimbangan antara noA dan volume melalui strategi ekspansi secara proporsional.

ProgrAM KerJA 2014

untuk tahun 2014, divisi bisnis Mikro akan fokus pada program-program berikut ini:

1. Pengembangan jaringan dengan pembukaan 3 kantor cabang mikro dan 12 kantor cabang pembantu mikro yang berlokasi di ternate, bima dan Palopo.

2. Memperluas layanan dalam hal penerimaan tabungan haji.

3. Meningkatkan ticket size pembiayaan mikro dengan memasarkan produk pembiayaan mikro 3 sehingga proporsinya menjadi lebih besar.

Operational & Business ReviewTinjauan usaha & OPerasiOnal

Page...... -6564review of Business Segments


«««


sTriving Forhasanah

iKhTisar bisnisBUSINESS HIGHLIGHTS

segmen bisnis ritel membukukan pertumbuhan sebesar 46,47%.

Segment of business retail booked 46.47% growth.

bisnis ritel

rp8,72 T

total outstanding pembiayaan mikro tumbuh secara signifikan sebesar 231%.

Total outstanding of micro financing grew significantly by 231%.

bisnis Mikro

rp0,88 T

Pembiayaan pada segmen bisnis komersial tumbuh sebesar 36%.

Financing in the segment of commercial business grew by 36%.

rp1,40 T

bisnis Komersial


iB Hasanah Card is one of the services provided by BNI Syariah in form of providing facilities such as a sharia credit card which can be used as a transaction tool in various selected merchants throughout Indonesia. By sticking firmly to the sharia principles, iB Hasanah Card implements cost accounting system that is fixed, fair, transparent, without interest but still competitive.

Commitment toward the needs fulfillment of iB Hasanah Card customers also realized through the provision of various facilities, ranging from commercial facilities in form of mortgage programs, facilities such as Umrah and Qurban programs, to social facilities that are realized through educational donation programs.

Homestay program which is one of the featured programs, indicates the seriousness of iB Hasanah Card in capturing a segment that has not been touched by competitors. Although it was launched in july 2012, by the end of December 2013 this program has dispatched 12 batches to the UK, USA, France, Turkey and japan.

In the mid of increasingly tight competition in the industry, iB Hasanah Card shows that it is capable of providing attractive new colors based on sharia principle. It is shown from the positive accomplishments during the year. Since its first acquisition in 2010, iB Hasanah Card has issued 200,000 cards by the end of December 2013, with a growth of 50,000 new cards during the year. Positive performance was also shown through an increase in outstanding and sales volume respectively 12% and 55%. The previous outstanding amounted to Rp371 billion at the end of 2012 and increased to Rp418 billion at the end of 2013. While the accumulated sales volume increased from Rp1.07 trillion at the end of 2012 to Rp1.59 trillion at the end of 2013. Eventually, an increase in these indicator created revenue growth of 360% over the previous year.

2014 WORK PROGRAM

For 2014, Card Business Division will focus on the following programs:

1. Increase the range for the homestay program, thus increasing the financing outstanding.

2. Acquire new cards selectively by increasing the target of market segment.

3. Optimize recovery, thus supporting the sustainability of positive income contribution from Hasanah Card.

ib hasanah card merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh bni syariah berupa penyediaan fasilitas kartu kredit syariah yang dapat digunakan sebagai alat bertransaksi di berbagai merchant pilihan di seluruh indonesia. dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah, ib hasanah card menerapkan sistem perhitungan biaya yang bersifat tetap, adil, transaparan, dan tanpa bunga namun tetap kompetitif.

komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan nasabah ib hasanah card juga diwujudkan melalui pemberian berbagai kemudahan, mulai dari fasilitas yang bersifat komersil berupa program cicilan, fasilitas yang bersifat ibadah sepertihalnyaprogramUmrohdanQurban,hinggafasilitasyangbersifatsosial yang diwujudkan melalui program donasi untuk pendidikan.

dijalankannya program homestay yang merupakan salah satu program unggulan menunjukkan keseriusan ib hasanah card dalam menggarap segmen yang selama ini belum disentuh oleh para kompetitornya. Meski baru diluncurkan pada juli 2012, namun hingga akhir desember 2013 program ini tercatat telah memberangkatkan 12 batch ke inggris, Amerika serikat, Perancis, turki dan jepang.

di tengah kompetisi industri yang kian ketat, ib hasanah card menunjukkan bahwa prinsip syariah yang ditawarkannya mampu memberikan warna baru yang diminati. hal ini terlihat dari prestasi positif yang ditunjukkannya. sejak akuisisi pertamanya di tahun 2010, ib hasanah card telah berhasil membukukan 200.000 kartu hingga akhir desember 2013, dengan pertumbuhan kartu baru sebanyak 50.000 kartu di tahun tersebut. kinerja yang positif juga ditunjukkan melalui peningkatan outstanding dan volume penjualan yang masing-masing menunjukkan angka sebesar dan 12% dan 55%. outstanding yang sebelumnya mencapai rp371 miliar di akhir tahun 2012 tumbuh hingga mencapai rp418 miliar di akhir tahun 2013. sementara akumulasi volume penjualan meningkat dari rp1,07 triliun di akhir tahun 2012, menjadi rp1,59 triliun di akhir 2013. Pada akhirnya, peningkatan pada indikator-indikator tersebut menciptakan pertumbuhan pendapatan yang meningkat sebesar 360% dibandingkan tahun sebelumnya.

ProgrAM KerJA 2014

untuk tahun 2014, divisi bisnis kartu akan fokus pada program-program berikut ini:

1. Meningkatkan jangkauan untuk program homestay sehingga memperbesar outstanding pembiayaan.

2. Melakukan akuisisi kartu baru secara selektif dengan menaikkan target segmen pasar yang dituju.

3. Mengoptimalkan recovery sehingga menunjang keberlanjutan kontribusi laba positif dari hasanah card.

bisnis KarTu hasanah carD hAsAnAh cArd business

Page...... -6766


Striving forHaSanaH

review of Business Segments Human resources


«««

sumber daya ManusiaHuman Resources

In 2012, the structuring of Human Resources (HR) was focused on competency-based human resources. Whereas in 2013, BNI Syariah focused developing its human resources by improving the performance and remuneration aspects. Through a long process started from the analysis of positions, an improvement was successfully made on the performance aspects that include feedback in the work target, authority and qualifications for each position. Based on these improvements, the load of each position was arranged. The load of each position was then used to determine the improvement in remuneration aspect. Although the implementation of the remuneration will begin in 2014, it is expected that remuneration will put BNI Syariah above competitors.

di tahun 2012 penataan sistem sumber daya Manusia (sdM) berfokus pada sdM berbasis kompetensi. sedangkan di tahun 2013 fokus pengembangan sdM bni syariah adalah dengan melakukan perbaikan pada aspek kinerja dan remunerasi. Melalui proses panjang yang dimulai dari analisis jabatan, berhasil diperoleh perbaikan pada aspek kinerja yang meliputi umpan balik di target kerja, wewenang, serta kualifikasi untuk setiap jabatan. berdasarkan perbaikan tersebut, kemudian disusun bobot setiap jabatan. bobot setiap jabatan kemudian digunakan untuk menentukan perbaikan pada aspek remunerasi. Meskipun implementasi remunerasi tersebut akan dimulai pada tahun 2014, diharapkan remunerasi akan semakin menempatkan bni syariah di atas kompetitor.


COMPOSITION OF EMPLOYEE

The increase in BNI Syariah’s total employees was in line with the network expansion. Throughout 2013, the increase in the number of new employees reached 30% of the previous year. The addition of new employees is dominated by Entry Level/Assistant. At this position level, the recruitment was opened for fresh graduate. For other positions, formation fulfillment was still conducted from internal promotions through competency assessment method. The following is the employee profiles based on the position, level of education, and age category.

Penambahan jumlah pegawai bni syariah dilakukan seiring dengan ekspansi jaringan. sepanjang tahun 2013, penambahan jumlah pegawai baru mencapai 30% dari tahun sebelumnya. Adapun penambahan tersebut didominasi oleh pegawai baru dari jenjang jabatan entry level/Asisten. Pada jenjang jabatan tersebut, rekrutmen yang dilakukan berasal dari kategori fresh graduate. untuk jenjang jabatan lainnya, pengisian formasi masih tetap dilakukan dari promosi internal melalui metode penilaian kompetensi. berikut adalah profil pegawai yang dibagi berdasarkan jenjang jabatan, tingkat pendidikan, serta usia.

Asisten

Asisten MAnAger

MAnAger

MAnAger koordinAtor

PeMiMPin diVisi

JuMLAH

2.354

1.026

317

112

17

3.826

1850

895

140

61

13

2.959

62,5%

30,2%

4,7%

2,1%

0,4%

100%

61,5%

26,8%

8,3%

2,9%

0,4%

100%

Assistant

Assistant Manager

Manager

Coordinator Manager

Division Head

total

KoMPoSISI PegAWAIComposition of Employee

JeNJANg JABAtAN2013 2012

Position Level JuMLAH PerSeNtASe PerSeNtASeTotal Percentage Percentage

JuMLAHTotal

koMPosisi PegaWai

Page...... -6968


Striving forHaSanaH

sltA

d3

s1

s2

JuMLAH

2

2.363

1.350

111

3.826

2

1.734

1.110

113

2.959

0,1%

58,6%

37,5%

3,8%

100%

0,1%

61,8%

35,3%

2,9%

100%

SLTA

D3

S1

S2

total


tINgKAt PeNDIDIKAN2013 2012

Education Level JuMLAH PerSeNtASe PerSeNtASeTotal Percentage Percentage

JuMLAHTotal

20-24

25-29

30-39

40-49

>49

JuMLAH

1.093

1.636

831

252

14

3.826

1.020

1.025

663

236

15

2.959

34,5%

34,6%

22,4%

8,0%

0,5%

100%

28,6%

42,8%

21,7%

6,6%

0,4%

100%

20-24

25-29

30-39

40-49

>49

total


KAtegorI uSIA2013 2012

Age Category JuMLAH PerSeNtASe PerSeNtASeTotal Percentage Percentage

JuMLAHTotal

Review of Business Segments Human resources


«««


HR training and development budget in 2013 amounted to Rp30 billion. Referring to the 2012 plan to close the competency gap of employees, BNI Syariah held a number of training of both technical competency and soft skills competencies. The employees who have attended the training and development program in 2013 amounted to 2,890 employees.

During 2013, Human Capital Division has held 126 types of training as follows:

Anggaran pelatihan dan pengembangan sdM tahun 2013 adalah sebesar rp30 miliar. Mengacu pada rencana 2012 untuk menutup kesenjangan kompetensi para pegawai, bni syariah mengadakan sejumlah pelatihan baik kompetensi teknis maupun kompetensi soft skill. sedangkan pegawai yang telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan tahun 2013 sebanyak 2.890 orang pegawai.

sepanjang tahun 2013 human capital division telah melaksanakan 126 jenis pelatihan untuk segenap pegawai sebagai berikut:

PelAtihAn & PengeMbanganTRAINING & DEVELOPMENT

i. uraian PrOgraM PelaTihan & PengeMbangan sDM selaMa Tahun 2013description of hr training & development Program in 2013

PeLAtIHAN KoMPeteNSI teKNIS Technical Competency Training

No JeNIS PeLAtIHANTypes of Training

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

“how Far has islamic banking in indonesia implemented risk Management?”

2013 indonesia 3P compensation Management

3rd Public communication suMMit 2013

4 day MbA in Financial Modelling using excel

Aspek legal dan kontrak-kontrak Produk Perbankan syariahLegal Aspects and Contracts of Sharia Banking Products

bPM (business Process Management) Foundation: Process, Mapping, improvement, Management and tools

business Analysis Foundation

cFe Preparation course

comprehensive compensation and benefit course

crash Program - Frontliners dan sbMCrash Program - Frontliners and SBM

cross border Meeting 2013

developing j2ee web tier Application: jsP and java servlets

electronic Filing implementation with edMs, ris

essA-eA-101 soA: compass Architecture and Field guide

Page...... -7170


Striving forHaSanaH



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

executive Annual gathering 2013

Financing Analysis of islamic bank

FkdP - Peran bank: Mencegah dan Memberantas kejahatan Perbankan (Modus, deteksi dini, Pencegahan dan Penanganannya)FKDP – Role of Banks: Preventing and Combating Banking Crime (Modus, Early Detection, Prevention and Handling)

grooming odP

ijtima' sanawi dPs iX tahun 2013Ijtima' Sanawi DPS IX year 2013

islAMic bAnking

islamic banking update session - Modus-modus Penipuan dalam gadai emasIslamic Banking Update Session - Modus Operandi of Fraud in Gold Pawn

IslamicBankingUpdateSession-MusyarakahMutanaqisah(MMQ)Islamic Banking Update Session "KPR Indent Musyarakah Mutanaqishah"

key Performance's indicator

konferensi iAib: Menuju industri keuangan terintegrasi: Membangun kualitas Profesional bidang governance, risk Management & compliance untuk keunggulan daya saing organisasi

IAIB Conference: Toward Integrated Financial Industry: Building a Professional Quality in Governance, Risk Management & Compliance Sector for Excellent Organization Competitiveness

Master Financial controller (strategi dan kiat Menjadi Master controller)Master Financial Controller (Strategies and Tips to Become a Master Controller)

Pedoman Akuntansi Perbankan syariah indonesiaIndonesia Sharia Banking Accounting Guidelines

Pelatihan Akuntansi dasar & Analisa laporan keuangan (internal Pku)Basic Accounting Training & Financial Statements Analysis (Internal PKU)

Pelatihan Appraisal Penyelia Processing batch 1Training of Processing Supervisor Appraisal batch 1

Pelatihan Asisstant development ProgramTraining of Asisstant Development Program

Pelatihan Assistant banjarmasinAssistant Banjarmasin Training

Pelatihan bond investmentBond Investment Training

Pelatihan branch internal controlBranch Internal Control Training

Pelatihan budget MonitoringBudget Monitoring Training

Pelatihan course on Financing scheme in islamic banking and Finance for AMed Member countriesCourse Training on Financing Scheme in Islamic Banking and Finance for AMED Member Countries

Pelatihan dasar Perbankan+b21 syariahBasic Training of Perbankan+B21 Syariah

Pelatihan hris fase 1 go live 2Training of HRIS fase 1 go live 2

Pelatihan internal rrMInternal RRM Training

Pelatihan lbusLBUS Training



«««




39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Pelatihan Manajemen ProyekProject Management Training

Pelatihan Microsoft excelMicrosoft Excel Training

Pelatihan officer development ProgramTraining of Officer Development Program

Pelatihan operational Manager batch 1Training of Operational Manager batch 1

Pelatihan Pembiayaan konsumtif (sales officer)Consumptive Financing Training (Sales Officer)

Pelatihan Pembiayaan untuk Pemp. kcPs remote luar jabodetabekFinancing Training for Head of Sub Branches outside jabodetabek

Pelatihan Pemimpin cabang bank syariah kelas eksekutif Angkatan 1Training for Branch Head of Sharia Bank Executive Class Batch 1

Pelatihan petugas kolokasi jaringanTraining for network collocation officer

Pelatihan Produk dana dan Pembiayaan konsumtifTraining of Fund Products and Consumptive Financing

Pelatihan PsAk no. 46Training of SFAS no. 46

Pelatihan sales AsisstantSales Assistant Training

Pelatihan sMeSME Training

Pelatihan wusWUS Training

Penyusunan rencana bisnis bank (rbb) berbasis risiko dengan strategi risiko dan kapasitas organisasi untuk Meraih kinerja Prima dan sustainablePreparation of Risk-Based Bank Business Plan (RBB) with Risk Strategy and Organizational Capacity to Achieve Excellent and Sustainable Performance

Practical excel

Program executive distance learning on islamic Financial transactions Analysis training

Program Migrasi chip Made in indonesia yang lemah dalam implementasiMigration Program of Chip Made in Indonesia which is Weaker in Implementation

Program Pendidikan Analisa Pembiayaan bank syariahEducation Program of Sharia Bank Financing Analysis

Program Peningkatan kompetensi transaksi ln untuk cabang syariah (10 cabang: jabodetabek)Competency Improvement Program for International Transaction to Sharia Branches (10 branches: jabodetabek)

Purchasing and Procurement Management

refreshing Pembiayaan Produktif & sosialisasi eFo (Pembiayaan wirausaha ib hasanah) batch 1Refreshing of Productive Financing & Socialization of EFO (iB Hasanah Entrepreneur Financing) batch 1

refreshing Pembiayaan Produktif & sosialisasi eFo (Pembiayaan wirausaha ib hasanah) batch 2Refreshing of Productive Financing & Socialization of EFO (iB Hasanah Entrepreneur Financing) batch 2

risk Management in islamic banking

seminar banking consumer outlook & Marketing Plan 2014, the Middle class consumer Perspective "big shift, big opportunity, big strategy

seminar empowering national economic growth through national credit information system development

Page...... -7372


Striving forHaSanaH

PeLAtIHAN KoMPeteNSI teKNIS technical competency training


64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

seminar kejahatan yang Menggunakan Media PerbankanSeminar of Crime Using Banking Media

seminar nasional Menyoal kebijakan transaksi lindung nilai di indonesia antara Mitigasi vs spekulasiNational Seminar on Hedging Transaction Policy in Indonesia between Mitigation vs Speculation

seminar nasional: "implementasi PsAk dalam transaksi Perbankan syariah"National Seminar: “Implementation of SFAS in Sharia Banking Transaction”

seminar nasional: Peluang & tantangan implementasi branchless banking di indonesiaNational Seminar: Opportunity & Challenge of Branchless Banking Implementation in Indonesia

seminar nasional: Prospek Pembiayaan Properti setelah bank dilarang membiayai kPr inden dengan sub tema “bagaimana kredit Properti tetap tumbuh dan developer tetap berkembang?”

National Seminar: Prospect of Property Financing after Bank was banned to finance mortgage with a sub-theme “How Property Financing and developer continue to grow and thrive?”

seminar nasional: strategi Pembiayaan otomotif dan Perumahan di era bunga tinggiNational Seminar: Strategy of Automotive and Housing Financing in the Age of High Interest

seminar new ways of building effective talent

seminar outlook 2014

sertifikasi dPsDPS Certification

sertifikasi operational head se-indonesiaCertification of Operational Head

sharing learning Advertising

sharing session organisasi bni syariahSharing Session of BNI Syariah Organization

sharing session rbb bni syariah

sosialisasi Perhitungan cadangan kerugian Penurunan nilai (ckPn)Socialization of Allowance for Impairment Losses (CKPN) Calculation

sosialisasi APu PPt - 10 cabangSocialization of APU PPT – 10 branches

SQLServer2008BusinessIntellegenceDevelopmentandMaintenance

system Analyst and design: using unified Process, uMl Process, uMl, and design Pattern

talent Management

tehnik Penyelesaian Perselisihan hubungan industrialIndustrial Relationship Dispute Settlement Technique

the Asia hrd congress

training For trainers

training service excellence For helpdesk specialist

training unified Process, uMl and design Pattern object oriented Analysis and design

workshop Analisa laporan keuanganWorkshop of Financial Statement Analysis

workshop eksekutif hybrid contractExecutive Workshop of Hybrid Contract

workshop hybrid contracts pada Produk Perbankan dan keuangan syariahWorkshop of Hybrid Contracts on Sharia Banking and Financial Product



«««




90.

91.

92.

93.

94.

workshop layanan 2013Workshop of 2013 Service

workshop Memahami Aspek-Aspek Fundamental dalam Pengelolaan Asuransi syariahWorkshop of Understanding Fundamental Aspects in Sharia Insurance Management

workshop Monitoring AnggaranBudget Monitoring Workshop

workshop PAPsi (Pedoman Akuntansi Perbankan syariah indonesia)Workshop of PAPSI (Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines)

workshop: strategi Penguatan kesehatan dan Permodalan bank untuk Meraih kinerja Prima & sustainableWorkshop: Bank’s Health and Capital Strengthening Strategies for Achieving Excellent & Sustainable Performance

PeLAtIHAN DeNgAN SertIFIKASITraining with Certification


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

brevet c

certified job Analyst dan job evaluation specialist ProgramCertified Organization Development Specialist

certified wealth Management Asset 01

competency based human resource Management

human resources Management

ISEB-ISTQBInternationalCertifiedSoftwareTesting:FoundationLevel-MasteringSeries(CTFL)

it governance

it Project Management - brain bench exam certification

Mastering it Problem Management

Mastering it Project Management

Mastering it Project Management and exam MPM

Mastering itil Foundation 2011 & exam Preparation (include exam)

Moc 20411b - Administering windows server 2012

OraclePL/SQLFullFackage

Pelatihan cisA

cisA training

Pelatihan i.t.i.lI.T.I.L Training

Based on the description of trainings above, the following is the training with certification:

berdasarkan rincian pelaksanaan pelatihan di atas, berikut terlampir pelatihan dengan sertifikasi:

Page...... -7574


Striving forHaSanaH

PeLAtIHAN DeNgAN SertIFIKASITraining with Certification


18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pelatihan Pajak terapan brevet A & b lab e-sPtTraining of Applied Tax Brevet A & B Lab e-SPT

Pelatihan togAF 91Training og TOGAF 91

sAA-1030 Mastering designing & writing information security Policies, Prosedures and standards based on iso 27001 and 27002 standards

sertifikasi Akuntansi syariahSharia Accounting Certification

sertifikasi Manajemen risiko level 1 – 5*Risk Management Certification Laver 1 – 5*

training enterprise Architecture togAF 9 Foundation with international exam Preparation (essA-eA-200)

ujian sertifikasi Akuntansi syariah (usAs)

*) keterangan: 1. sertifikasi Manajemen risiko level i (berlaku hingga 2017) : 140 peserta2. sertifikasi Manajemen risiko level ii (berlaku hingga 2017) : 88 peserta3. sertifikasi Manajemen risiko level iii (berlaku hingga 2015) : 20 peserta4. sertifikasi Manajemen risiko level iV (berlaku hingga 2015) : 5 peserta5. sertifikasi Manajemen risiko level V (berlaku hingga 2015) : 1 peserta

*) Description: 1. Risk Management Certification Level I (valid until 2017) : 140 participants2. Risk Management Certification Level II (valid until 2017) : 88 participants3. Risk Management Certification Level III ( valid until 2015) : 20 participants4. Risk Management Certification Level IV ( valid until 2015) : 5 participants5. Risk Management Certification Level V ( valid until 2015) : 1 participants

PeLAtIHAN KoMPeteNSI SoFt SKILL Softskill Competency Training


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

character building odP 3

developing others

leadership training

Presentation skill

sAMAPtA odP batch 2

selling skill

service excellent Asisten batch 15



«««


PeNgHArgAAN MASA BAKtITenure Award

No cABANgBranch

MASA BAKtI Tenure

NAMAName

1.

2.

3.

Mohammad ikhbal

Adimar

salman

kantor cabang syariah MataramMataram branch office

kantor cabang syariah PadangPadang branch office

kantor cabang syariah bukittinggibukittinggi branch office

30 tahun30 years

30 tahun30 years

30 tahun30 years

ii. Penghargaan Masa baKTi PegaWai Dan Penghargaan banK bni syariahemployee’s tenure Award and bank bni syariah Award

iii. rencana PengeMbangan sDM Dan rencana anggaran Tahun 2014hr development Plan and budget Plan of 2014

Throughout 2013, BNI Syariah gave awards to employees as a token of appreciation toward employee’s commitment. The award was in form of Tenure Award. The award was given to employees who have a certain term of office. The following is the detail of tenure award:

sepanjang tahun 2013, bni syariah memberikan penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap komitmen pegawai. Adapun penghargaan tersebut berupa Penghargaan Masa bakti. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai yang memiliki masa kerja tertentu. berikut rincian penghargaan masa bakti:

In addition to the implementation of training, human resource development program in 2014 will focus on the assessment of management level. Training will also be increasingly focused on regional branches to achieve equal implementation of HR development. The impact of employee’s assessment is a talent mapping followed by a series of talent management programs which aim to maintain/retain outstanding employees.

selain tetap menjalankan fungsi pelatihan, program pengembangan sdM di tahun 2014 juga akan difokuskan pada asesmen untuk jajaran manajemen. Pelatihan juga akan semakin difokuskan pada cabang-cabang daerah untuk pemerataan pelaksanaan pengembangan sdM. dampak dari dilakukannya asesmen kepada pegawai adalah pemetaan talent yang diikuti dengan serangkaian program talent management yang bertujuan untuk mempertahankan/retain pegawai berprestasi.

Page...... -7776


Striving forHaSanaH

iv. rencana anggaran PenDiDiKan Dan PelaTihan 2014education and training budget Plan of 2014

Education and training budget plan for 2014 amounted to Rp35 billion.rencana anggaran pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2014 adalah sebesar rp35 miliar.

v. rangKaian PelaTihan unTuK PengeMbangan PegaWai Tahun 2014 series of employee development training in 2014

The trainings that will be held throughout 2014, among others, as follows:

1. Basic Education of Sharia Banking2. Risk Management Certification 3. Service Excellence in Service4. Preparatory Program for Branch Internal Controller and

Auditor 5. Productive Financing Training for Various Industrial Markets6. Consumptive Financing Training7. Hajj Fund Management Training8. IT Technical Capability Development Training9. International Transaction Traning10. Product Development Training 11. Training of Taxation and Sharia Bank Report 12. Seminar and workshop in accordance with business condition

in 2014

Pelatihan yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2014 antara lain:

1. Pendidikan dasar Perbankan syariah2. sertifikasi Manajemen risiko 3. service excellence dalam layanan 4. Program Pembekalan bagi branch internal controller dan

Auditor 5. Pelatihan Pembiayaan Produktif untuk berbagai Pasar industri 6. Pelatihan Pembiayaan konsumtif 7. Pelatihan Pengelolaan dana haji 8. Pelatihan Pengembangan kemampuan teknis it 9. Pelatihan transaksi internasional 10. Pelatihan Pengembangan Produk 11. Pelatihan Perpajakan dan laporan umum bank syariah 12. seminar dan workshop yang sesuai dengan kondisi bisnis

2014



«««


teknologi informasi Information Technology

The rapid development of information technology is required by banks to face the competition, particularly to compete with others sharia banking. BNI Syariah as a subsidiary of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk attempts to optimize the utilization of information technology systems of the Holding Bank through sharia products and services development of Islamic banking in order to grow and thrive in the increasingly fierce competition.

Information technology as a driver of the company's business must be flexible and reliable so as to keep track of various sharia banking products as well as support the company's business growth. As one of the best sharia bank in Indonesia, BNI Syariah seeks to implement and improve the governance of information technology.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat dibutuhkan oleh perbankan guna menghadapi persaingan, khususnya bersaing dengan perbankan syariah yang lain. bni syariah sebagai anak perusahaan Pt bank negara indonesia (Persero) tbk berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dari bank induk melalui pengembangan produk dan jasa perbankan syariah agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

teknologi informasi sebagai penggerak bisnis perusahaan harus fleksibel dan dapat diandalkan sehingga dapat mengikuti perkembangan berbagai produk perbankan syariah serta mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. sebagai salah satu bank syariah terbaik di indonesia, bni syariah berupaya untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

Page...... -7978


Striving forHaSanaH

Fokus operasional teknologi informasi pada tahun 2013 adalah mengoptimalkan pemanfaatan core banking system bank induk, pengembangan sharia link sebagai middleware system untuk mendukung layanan bisnis transaksional bni syariah, pengembangan electronic Financing origination (eFo) secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan otomasi pemrosesan pembiayaan dan otomasi pelaporan baik internal maupun eksternal untuk mendukung kinerja bisnis perusahaan.

The operational focus of information technology in 2013 was to optimize the utilization of the Holding Bank's Core Banking System, the development of Sharia Link as middleware system to support transactional business services of BNI Syariah, the development of Electronic Financing Origination (EFO) on an ongoing basis to meet the needs of financing processing automation and reporting automation both internal and external to support the company's business performance.

Peranan divisi teknologi informasi (divisi ti) sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan melalui pengembangan inovatif guna menghadapi persaingan bisnis antar perbankan syariah, memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah dan meningkatkan produk dan layanan operasional yang lebih kompetitif, lebih baik dan lebih cepat.

divisi ti yang berada di bawah dukungan operational director mempunyai staf yang kompeten di bidang teknologi informasi. divisi ti selalu berupaya untuk mengembangkan struktur organisasi satuan kerja dan melakukan penambahan jumlah staf pegawai dalam rangka meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. hal ini dilakukan guna menjamin kelangsungan pertumbuhan bisnis bni syariah dalam aspek ketersediaan dan keandalan sistem teknologi informasi.

Mempersiapkan keahlian sumber daya manusia teknologi informasi melalui pelatihan-pelatihan pegawai satuan kerja divisi ti, meningkatkan fungsi it helpdesk menjadi service desk secara bertahap sebagai layanan kepada user dalam mengatasi permasalahan operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang serta sinergi co-working bersama dengan bank induk terbukti dapat meningkatkan dukungan dan kapabilitas sistem teknologi informasi bni syariah.

Role of Information Technology Division (IT Division) is required to support business growth through the innovative development to face business competition between sharia banking, providing the best service to customers and improve product and operational service that are more competitive, better and faster.

IT Division is under the Operational Director and has staffs with the competency in the field of Information Technology. IT department always strives to develop the organizational structure of work unit and increase the number of employees in order to improve human resources capabilities. This is conducted to ensure the sustainable growth of the BNI Syariah’s business in the aspect of availability and reliability of information technology system.

To improve the support and capability of information technology system, BNI Syariah prepares the human resources’ expertise in information technology through employee training of IT Division work unit, improves the function of IT helpdesk to service desk gradually as a service to settle operational issues both at head office and branch offices as well as the synergy of co-working together with the Holding Bank.

i. Divisi TeKnOlOgi inFOrMasi information technology division

Review of Business Segments Human Resources

Information technology

«««


Pada tahun 2013, pengembangan teknologi informasi bni syariah masih dalam tahap penggunaan sistem bersama (it sharing) dan fokus pada kapabilitas teknologi informasi yang meliputi:

• Mempertahankanservice level bni syariah kepada nasabah dengan pemanfaatan bersama (sharing) data center, disaster recovery center, core banking system dan selective surrounding system bank bni.

• Membangunfondasiteknologiyangandaldenganmempersiapkan keahlian sumber daya manusia teknologi informasi dengan cara co-working dengan bank induk untuk sistem yang digunakan secara bersama (sharing).

• Mengembangkansistemaplikasiindependensecaraselektifdalam rangka memberikan dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh unit bisnis dengan lebih baik dan lebih cepat.

• MembangunManagementInformationSystemuntukmempersiapkan business intelligence untuk memenuhi kebutuhan sistem pelaporan informasi yang cepat dan akurat yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

• Mengamankanasetteknologiinformasiuntukmenjaminkesinambungan operasional perusahaan.

In 2013, the development of BNI Syariah’s information technology was still in the stage of IT sharing and focused on information technology capability which include:

• MaintainingtheservicelevelofBNISyariahwiththesharingof Bank BNI’s Data Center, Disaster Recovery Center, core banking system and selective surrounding system.

• Developingareliabletechnologyfoundationbypreparingthehuman resources’ expertise in information technology through co-working with the parent bank upon the shared system.

• Developingbetterandfasterindependentapplicationsystemsselective in order to provide information technology support required by the business unit.

• DevelopingaManagementInformationSystemtopreparethe Business Intelligence to meet the needs of information reporting system that is fast, accurate and useful for management in decision making.

• Securinginformationtechnologyassetstoensurethecontinuityof company's operations.

PrOgraM Tiit Programii.

Page...... -8180


Striving forHaSanaH

1. DuKuNgAN teKNoLogI INForMASI uNtuK PeNgeMBANgAN ProDuK DAN LAYANAN

dengan adanya dukungan penuh dari bank induk, bni syariah sebagai anak perusahaan bank bni diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem teknologi informasi yang dimiliki agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pada tahun 2013, bank bni melakukan implementasi new internet banking yang mengikutsertakan bni syariah sehingga internet banking yang digunakan sama dengan sistem teknologi informasi bank induk. selain itu, bank bni juga mengikutsertakan bni syariah dalam pengembangan AtM untuk kantor cabang luar negeri sehingga kartu AtM nasabah bni syariah dapat digunakan di luar negeri.

Pengembangan eFo (electronic Financing origination) yang telah dibangun secara inhouse dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan otomasi pemrosesan pembiayaan yang digunakan secara online baik di kantor pusat maupun kantor cabang. saat ini, pengembangan sistem eFo telah digunakan untuk otomasi pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk kebutuhan reguler (Pembiayaan griya, Multijasa, Multiguna, Fleksi, oto) dan otomasi pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk kerja sama antara bni syariah dengan Multifinance (eFo MAPs – Multifinance Administering & Processing system) serta otomasi pembiayaan produktif (Pembiayaan wira usaha syariah) yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi.

Pengembangan eFo secara berkelanjutan juga dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem eFo untuk Micro banking dengan cara penambahan fitur-fitur baru. seperti halnya pada eFo untuk kebutuhan reguler, penggunaan sistem eFo untuk micro banking juga terbukti dapat mempercepat proses sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam proses pemberian pembiayaan mikro.

1. INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT FOR PRODUCT AND SERVICE DEVELOPMENT

With the full support of the Holding Bank, BNI Syariah as a subsidiary of Bank BNI allowed to utilize and optimize the information technology systems owned by Bank BNI in order to grow and thrive in the increasingly fierce competition. In 2013, Bank BNI implemented New Internet Banking that includes BNI Syariah, thus the same internet banking used by the Holding Bank’s was also used by BNI Syariah. In addition, Bank BNI also included BNI Syariah in the development of ATM for Overseas Branches so that the ATM’s card of BNI Syariah customers could also be used abroad.

Development of EFO (Electronic Financing Origination) which built internally was done continuously to meet the needs of financing processing automation that is used online both at head office and branch offices. Currently, the development of EFO system has been used for the automation of consumptive financing for regular needs (Griya, Multiservice, Multipurpose, Flexi and Oto Financing) and consumptive financing automation aimed for the cooperation between BNI Syariah and Multifinance (EFO MAPS - Multifinance Administering & Processing System) as well as automation of productive financing (Sharia Entrepreneur Financing) which can be used as working capital or investment.

Continuous development EFO was also done to optimize the use of EFO system for Micro Banking by adding new features. just as the EFO for regular needs, the use of EFO system for micro banking was proven to speed up the process as well as mitigating the risk in the process of providing micro financing.



«««

Program-program divisi ti pada tahun 2013 berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan, berikut di bawah ini adalah aktivitas kerja teknologi informasi sepanjang tahun 2013.

The programs of IT Division in 2013 went according as planned, the following is the work activities of Information Technology during 2013.

aKTiviTas Kerja TeKnOlOgi inFOrMasiinformation technology work Activitiesiii.


Pengembangan sharia link (sharlink) sebagai middleware system untuk kebutuhan transaksional bni syariah terkait dengan kerja sama pihak ketiga guna peningkatan fee based income telah dilakukan pada tahun sebelumnya. sharlink siap digunakan untuk layanan transaksional seperti layanan student Payment center (sPc) dan Virtual Account. untuk layanan student Payment center, sharlink mendukung penyediaan sPc host-to-host untuk otomasi layanan pendaftaran maupun pembayaran uang kuliah untuk uin sultan syarif kasim riau dan universitas islam sultan Agung semarang.

saat ini sedang dilakukan pengembangan sharlink untuk otomasi layanan pembayaran tagihan Pln yang dapat dilakukan seluruh outlet bni syariah, sistem Modul Penerimaan negara (MPn), dan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat). untuk layanan Virtual Account, sharlink sedang dilakukan pengembangan untuk mendukung hasanah Payment melalui mobile payment sehingga dapat memperbanyak dan memudahkan agen payment di seluruh indonesia bekerja sama melalui mitra. ke depannya, pemanfaatan sharlink akan diperluas untuk layanan transaksional maupun non-transaksional lainnya.

seiring dengan adanya proses spin off bni syariah menjadi bank tersendiri, maka bni syariah melakukan pengembangan bin baru sebagai langkah untuk pemisahan bin dengan bank bni. bin (bank identification number) merupakan enam digit pertama dari nomor kartu AtM suatu bank baik kartu debet maupun kartu kredit yang dikeluarkan oleh Visa atau Mastercard. dengan kata lain, bin adalah nomor identifikasi pemegang kartu AtM suatu bank. untuk bin dengan nomor digit pertama 5 (lima) dan 6 (enam) dikeluarkan oleh pihak Mastercard, sedangkan bin dengan nomor digit pertama 4 (empat) dikeluarkan oleh Visa. saat ini, bni syariah telah mempunyai bin sendiri untuk kartu AtM silver (521083) dan gold (528721).

dengan adanya relokasi (pemindahan) segenap divisi kantor Pusat bni syariah ke gedung tempo Pavilion 1, yang sebelumnya terpisah menjadi 4 (empat) lokasi, yaitu gedung bni lantai 22, gedung landmark lantai 12, gedung sequis Plaza dan blok M, divisi ti berupaya memberikan dukungan penuh dalam rangka penyediaan fasilitas infrastruktur jaringan yang terdiri dari berbagai perangkat komunikasi dan koneksi yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan relokasi tersebut. selain itu, divisi ti juga memberikan dukungan dalam pembukaan 3 kantor cabang Mikro, 17 kantor cabang Pembantu Mikro, dan 5 kantor kas cabang reguler.

Development of Sharia Link (Sharlink) as a middleware system for the transactional needs of BNI Syariah related to third-party cooperation in increasing fee-based income has been done in previous year. Sharlink was ready to use for transactional services such as Student Payment Center (SPC) and Virtual Account. For the Student Payment Center service, Sharlink supports the provision of host-to-host SPC for the automation of registration or tuition payment for UIN Sultan Syarif Kasim Riau and Sultan Agung Islamic University in Semarang.

Currently, Sharlink is being developed for the automation of electricity bill payment which could be done in all BNI Syariah outlets, State Revenue Module (MPN) system, and Integrated Haji Computerized System (Siskohat). For Virtual Account service, Sharlink is being developed to support the Hasanah payment via mobile payment so it can multiply and facilitate payment agents across Indonesia in cooperation with partners. In the future, the use of Sharlink will be expanded to transactional and other non-transactional services.

Along with the spin-off process of BNI Syariah into the Bank on its own, BNI Syariah developed new BIN as a step for the separation of BIN from Bank BNI. BIN (Bank Identification Number) is the first six digits of ATM card numbers in debit and credit cards issued by Visa or Mastercard. In other words, BIN is the identification number of ATM card holders. BIN that has number 5 (five) and 6 (six) as its first digit is issued by Mastercard, while BIN with the first digit of 4 (four) issued by Visa. Currently, BNI Syariah has its own BIN for ATM Silver (521 083) and Gold (528 721).

In accordance with the relocation of BNI Syariah Head Office Division to Tempo Pavilion 1 Building, which previously separated into 4 (four) locations (namely the 22nd floor of BNI Building, 12th floor of Landmark Building, Sequis Plaza Building and Blok M), IT Division strived to provide full support in the provision of network infrastructure facilities consisting of various communication tools and connections needed to accommodate the relocation needs. In addition, IT Division also provided support in the opening of 3 Micro Branches, 17 Micro Sub Branches and 5 Regular Branch Cash Offices.

Page...... -8382


Striving forHaSanaH

sepanjang tahun 2013 bni syariah juga telah menjalin kerja sama dengan instansi dan universitas mengenai pelayanan jasa perbankan, khususnya penerbitan dan pengelolaan kartu derivatif, di antaranya yaitu Zoya lover sukabumi, uin suskA, universitas nahdatul ulama cirebon, universitas Muhammadiyah Pare-pare, Persatuan Perawat nasional indonesia, Pusat koperasi syariah Al-kamil, sekolah islam terpadu Al-haraki, koperasi karyawan Xl, stikoM Al-khairiyah cilegon, universitas islam kediri, universitas Airlangga, stie Ahmad dahlan dan stAin Palangkaraya.

untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi setoran tunai, bni syariah telah mengembangkan setoran tunai formless sehingga nasabah tidak perlu mengisi formulir ketika akan melakukan setoran tunai. dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efisiensi waktu layanan, saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk pembukaan rekening online di mana nasabah melakukan pembukaan rekening dengan mengisi aplikasi elektronik pada situs resmi (website) bni syariah. guna mengakomodasi keputusan dari kementerian Agama republik indonesia bahwa dana haji harus dikelola oleh perbankan syariah, bni syariah berupaya mempersiapkan sistem teknologi untuk melaksanakan keputusan tersebut agar tetap dapat bersaing dengan bank syariah yang lain.

2. SISteM INForMASI MANAJeMeN

bni syariah telah mengimplementasikan laporan bulanan bank umum syariah (lbus) dengan menggunakan metode eXtensible business reporting language (Xbrl). implementasi ini mengharuskan bni syariah untuk melakukan perubahan metode pelaporan yang semula berbasis format text file menjadi berbasis format XMl dengan menggunakan metode Xbrl. selain itu, divisi ti bekerja sama dengan unit bisnis selalu berupaya untuk melakukan penambahan dan optimalisasi fitur-fitur pelaporan pada aplikasi business intelligence system (bis), aplikasi executive dashboard dan aplikasi report delivery channel (rdc) guna mendukung penyediaan data baik untuk pihak internal divisi maupun pihak eksternal bni syariah.

3. PeNgAMANAN SISteM INForMASI

Perbaikan dan peningkatan kualitas pengamanan sistem informasi selalu menjadi perhatian jajaran manajemen bni syariah. Pengamanan sistem informasi bni syariah sangat berkualitas dengan adanya dukungan dan peran serta bank bni sebagai perusahaan induk. Penggunaan it infrastruktur

Throughout 2013, BNI Syariah also has established cooperation with institutions and universities regarding banking services, especially derivative cards issuance and management, with Zoya Lover Sukabumi, UIN SUSKA, Nahdatul Ulama University in Cirebon, Muhammadiyah University in Pare-pare, Indonesia National Nurses Association, Central Sharia Cooperative of Al-Kamil, Integrated Islam School Al-Haraki, XL Employees Cooperative, STIKOM Al-Khairiyah Cilegon, Islamic University of Kediri, Airlangga University and STAIN Palangkaraya.

To facilitate customers in doing cash deposit transaction, BNI Syariah has developed formless cash deposit so that customers do not have to fill out form when doing a cash deposit. Currently, in order to improve the service and efficiency of service time BNI Syariah developed online account opening where customers opening an account by filling out an electronic application on the official website. In order to accommodate the decision of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia that hajj funds should be managed by sharia banking, BNI Syariah prepared technology systems to implement the decision to remain competitive with other sharia banks.

2. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

BNI Syariah has implemented Sharia Banks Monthly Report (LBUS) by using eXtensible Business Reporting Language (XBRL) method. This implementation requires BNI Syariah to change the method of reporting that is text-file based format into a XML-based format by using XBRL method. In addition, IT Division in collaboration with the business units are always striving to make addition and optimization of reporting features on the application of Business Intelligence System (BIS), Executive Dashboard application and Report Delivery Channel (RDC) application to support the provision of data both for internal and external parties of BNI Syariah.

3. SECURING THE INFORMATION SYSTEM

Improvement of quality of information system security always becomes a concern of BNI Syariah management. Security of BNI Syariah information system are highly qualified with the support and participation of Bank BNI as the holding company. The use of shared IT infrastructure makes the security BNI



«««


bersama (sharing) dengan bank bni menjadikan keamanan Pusat data center dan disaster recovery center bni syariah sangat terjamin kualitasnya guna menjaga kesinambungan operasional perusahaan.

bni syariah berupaya semaksimal mungkin menyempurnakan fitur software aplikasi pada mesin pinpad untuk segenap kantor cabang reguler maupun kantor cabang mikro. hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan penipuan pada setiap transaksi penarikan dan transaksi transfer yang bernilai di atas rp5 juta dengan mewajibkan adanya verifikasi Pin nasabah pada mesin pinpad. selain itu, untuk meningkatkan pengamanan sistem informasi, bni syariah telah mengembangkan fitur sso (single sign-on) guna mempermudah staf pegawai dalam mengingat banyak user-id dan password pada saat melakukan akses aplikasi internal yang berbeda-beda.

4. MANAJeMeN rISIKo

bni syariah telah mengembangkan aplikasi risk Management information system (rMis) sebagai bagian dari pelaporan profil risiko online kepada bank indonesia. Pengembangan ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Penggunaan rMis dapat memberikan gambaran mengenai kerugian pada masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan, serta menilai risiko yang melekat pada kegiatan usaha bni syariah.

5. MANAJeMeN SuMBer DAYA MANuSIA

sejalan dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pegawai bni syariah, maka pemanfaatan sistem yang sesuai dengan kebutuhan diperlukan untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. untuk memperbarui sistem yang yang lama, bni syariah telah mengembangkan aplikasi human resources information system (hris) fase pertama yaitu organization Management, Payroll dan Personel Administration. Fase ini telah diimplementasikan pada tahun 2012. sedangkan untuk pengembangan aplikasi human resources information system (hris) fase selanjutnya masih dalam pengembangan dan akan diimplementasikan tahun 2014.

Syariah Data Center and Disaster Recovery Center have very assured quality in order to maintain the sustainability of company’s operations.

BNI Syariah strived optimally to enhance the application software features on the pinpad machine for all the regular branches and micro branch office. This was done to prevent fraud actions on each withdrawal and transfer transactions valued over Rp5 million by requiring a PIN verification on the client’s pinpad machine. In addition, to increase the security of information systems, BNI Syariah has developed a SSO (Single Sign-On) feature to facilitate employees in remembering many user-id and password when accessing various internal applications.

4. RISK MANAGEMENT

BNI Syariah strived optimally to enhance the application software features on the pinpad machine for all the regular branches and micro branch office. This was done to prevent fraud actions on each withdrawal and transfer transactions valued over Rp5 million by requiring a PIN verification on the client’s pinpad machine. In addition, to increase the security of information systems, BNI Syariah has developed a SSO (Single Sign-On) feature to facilitate employees in remembering many user-id and password when accessing various internal applications.

5. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Along with the rapid growth in the total employees of BNI Syariah, the utilization of appropriate system is necessary to implement better management of human resources. To update the old system, BNI Syariah has developed the first phase of Human Resources Information System (HRIS) application which is Organization Management, Payroll and Personnel Administration. This phase was implemented in 2012. Whereas for the next phase of Human Resources Information System (HRIS) application is still under development and will be implemented in 2014.

Page...... -8584


Striving forHaSanaH

bni syariah sangat menjunjung tinggi kebijakan Penggunaan dan Pengelolaan teknologi informasi (kPPti) sebagai acuan ketentuan internal dalam penerapan tata kelola teknologi informasi. hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen teknologi informasi yang baik telah diterapkan dan dilaksanakan serta mempertahankan kualitas kinerja software dan hardware. selanjutnya, bni syariah secara bertahap berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki penerapan pengembangan system development life cycle guna membangun sistem dan produk yang berkualitas.

Mengingat bahwa bni syariah masih menerapkan it sharing dengan bank bni, perbaikan dan perubahan sistem akan menjadi sesuatu yang sangat berharga apabila dilihat dari segi waktu implementasi. bni syariah telah melaksanakan audit teknologi informasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan efektivitas proses-proses manajemen risiko, kontrol dan good corporate governance baik dari audit internal maupun audit eksternal, sehingga diharapkan penggunaan teknologi informasi dapat memberikan hasil yang maksimal bagi bni syariah.

BNI Syariah upholds the Policy of Information Technology Utilization and Management (KPPTI) as an internal regulatory guidance in the application of Information Technology Governance. It aims to ensure that good management of information technology has been applied and implemented as well as to maintain the quality of software and hardware performance. Furthermore, BNI Syariah gradually improves the system development life cycle application in order to build quality systems and products.

Considering that BNI Syariah still applies IT sharing with Bank BNI, system improvements and changes will be very valuable in terms of implementation time. BNI Syariah has conducted the audit of information technology in order to evaluate the effectiveness and improvement of risk management processes, controls and good corporate governance from both internal and external audit, thus the use of information technology is expected to deliver maximum results for BNI Syariah.

iv. TaTa KelOla Dan auDiT TeKnOlOgi inFOrMasiinformation technology governance and Audit

sesuai dengan rencana bisnis bank yang telah disampaikan kepada bank indonesia bahwa bni syariah pada tahun 2014 masih akan memanfaatkan sistem teknologi informasi bank bni (sharing) yaitu data center, disaster recovery center, core banking system dan selective surrounding system. sejalan dengan ketentuan bank indonesia, bni syariah juga akan menerapkan sistem bi rtgs gen 2 untuk menggantikan sistem bi rtgs yang lama. selain itu, bni syariah juga akan melakukan pengembangan bin baru untuk kartu platinum dan kartu private label, serta melakukan pengembangan fitur-fitur produk pembiayaan dan pembukaan 3 (tiga) outlet untuk kantor cabang mikro.

In accordance with the Bank Business Plan that has been submitted to Bank Indonesia, in 2014 BNI Syariah will still be utilizing information technology systems of Bank BNI (sharing) namely; data center, disaster recovery center, core banking system and selective surrounding system. In line with Bank Indonesia regulations, BNI Syariah will also implement BI RTGS Gen 2 system to replace the old RTGS system. In addition, BNI Syariah will also develop new BIN for platinum cards and private label cards, as well as developing financing product features and opening 3 (three) outlets for micro branch office.

rencana Ke DePan Future Planv.



«««

Pertumbuhan Laba bersih

15,28%

Growth of Net Profit

15.28%

Management Discussion & AnalysisAnAlisis & PembAhAsAn mAnAjemen

Analisis Makro & Industri Perbankan SyariahMacro and Sharia Banking Industry Analysis

In 2013 BNI Syariah showed an increasing performance over the previous year. Compared to 2012, assets increased by Rp4.06 trillion or grew by 38.17%, net income grew by Rp15.57 billion or 15.28%, as well as financing and Third Party Fund (DPK) which respectively grew by Rp3.61 trillion or 47.30% and Rp2.51 trillion or 27.93%. These conditions indicated that the performance of the BNI Syariah keep improving and increasing consistently.

BNI Syariah pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2012, aset meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 38,17%, laba bersih tumbuh sebesar Rp15,57 miliar atau 15,28%, demikian juga dengan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), masing-masing tumbuh sebesar Rp3,61 triliun atau 47,30% pada pembiayaan dan sebesar Rp2,51 triliun atau 27,93% pada DPK. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah tetap membaik dan meningkat secara konsisten.

TINjAuAN BISnIS PerBankan BANKINg BuSINeSS RevIew

In 2013 the global economy experienced better growth than the previous year although it will remain volatile. Some positive developments such as united States (uS) agreement about the fiscal cliff which expected to increase the global growth prospect in 2013. Nevertheless, there are several factors to look out for such as the negotiation process of debt ceiling stipulation and automatic spending cut in uS; government bond debt in the eurozone countries which will take a moment to recover; the restrained economic growth in China, Japan and India; as well as the settlement of the crisis in europe. world economic growth in 2013 stood at 2.3%, growth in the uS was at 1.8% and the eurozone grew by 0.4%.

On the other hand, the Indonesia's economy was quite stable and bright, but empirically we were also vulnerable toward the volatility of global economy. Realization of Indonesia’s economic growth in the first half of 2013 was at 6.1%, lower than its projection which was

Tahun 2013 perekonomian global tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih akan terus bergejolak. Beberapa perkembangan positif seperti tercapainya kesepakatan di Amerika Serikat (AS) mengenai penurunan defisit anggaran (fiscal cliff) diharapkan dapat meningkatkan prospek pertumbuhan global yang lebih baik di tahun 2013. Namun demikian terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai antara lain proses negosiasi penetapan pagu utang (debt ceiling) dan pemotongan belanja secara otomatis (automatic spending cut) di AS, kondisi belitan utang obligasi negara di Zona Eropa yang membutuhkan waktu tidak sebentar untuk pemulihannya, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tertahan di China, jepang dan India, serta penyelesaian krisis di Eropa. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 berada pada level 2,3%, pertumbuhan AS sendiri sebesar 1,8% dan pertumbuhan Zona Euro adalah 0,4%.

Sementara itu perekonomian Indonesia cukup stabil dan cerah, tetapi secara empiris ekonomi kita ternyata juga mengalami rentan terhadap sejumlah gejolak yang berasal dari luar negeri. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I tahun 2013 sebesar 6,1%, lebih rendah

PEREKoNoMIAN GloBal & IndoneSIaglOBAl AND INDONeSIA eCONOMy


Striving forHaSanaH

««««

Macro and Sharia Banking Industry AnalysisFinancial Review

Marketing Strategy and Management FocusBusiness Prospect

6.3%. untl the second half of 2013, the economy was tend to decline due to the impact of domestic and global economy condition, it was expected that the economic growth does not reach 6%. Domestic demand was expected to remain a major contributor to economic growth, both in terms of consumption and investment.

The inflation rate in the first half of 2013 was 5.9%, lower than the government projection in Revised State Budget which was 7.2%. The source of inflation pressure was expected to increase in line with the increase in domestic demand. However, the existing production capacity could counterbalance the increasing demand, thus the impact on price increase was relatively limited. It was expected that by the end of the year inflation rate remain maintained and does not go beyond 7.2% in accordance with the projection.

The average of Rupiah exchange rate reached Rp9,742 per uS dollar in the first half of 2013, higher than the government projection which amounted to Rp9,600. As of December 2013, the Rupiah exchange rate has reached Rp12,000 per uS dollar, in which the figure has been undervalued and the turmoil always happens at the end of the year. One of the reasons was the ever increasing import growth projection which driven by the growing need for raw materials to meet domestic demand. This condition has the potential to create pressure on the current account, which in turn will put pressure on the exchange rate.

dari yang diproyeksikan sebesar 6,3%. Sampai dengan semester II perekonomian 2013 cenderung menurun karena pengaruh kondisi ekonomi domestik maupun global, diperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh angka 6%. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun investasi.

Laju inflasi pada semester I tahun 2013 mencapai 5,9%, lebih rendah dari proyeksi Pemerintah dalam APBNP sebesar 7,2%. Sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Namun demikian kapasitas produksi yang ada masih dapat mengimbangi peningkatan permintaan sehingga dampak terhadap kenaikan harga diperkirakan relatif terbatas. Diharapkan pada akhir tahun laju inflasi tetap terjaga dan tidak melebihi angka 7,2% sesuai dengan proyeksi.

Nilai tukar Rupiah rata-rata mencapai Rp9.742 per dollar AS pada semester I-2013, lebih tinggi dari proyeksi Pemerintah sebesar Rp9.600. Sampai dengan Desember 2013 nilai tukar Rupiah sudah mencapai Rp12.000 per dollar AS, di mana angka tersebut sudah undervalue dan memang selalu terjadi gejolak pada akhir tahun. Salah satu penyebabnya adalah proyeksi pertumbuhan impor yang terus meningkat yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan domestik. Kondisi ini berpotensi untuk menciptakan tekanan di neraca transaksi berjalan yang pada gilirannya akan memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Banking industry in 2013 was still quite bright although slowing down for a bit due to the economic slowdown. Banking income still experienced positive growth although not as rapid as in previous years. Capital Adequacy Ratio (CAR) remained strong, far above BI

Industri perbankan pada tahun 2013 masih cukup cerah meskipun agak sedikit melambat seiring dengan perlambatan ekonomi. Laba perbankan masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal/Capital

TINjAuAN USaha PerBankanBANKINg BuSINeSS RevIew

Page...... -8988


regulation of 8%, coupled with the bank's ability to mitigate risk and manage good Corporate governance (gCg).

Some policies issued namely loan to value (lTv) for house mortgages (KPR) and Motor vehicle loan (KKB), the increase in the fuel price (BBM) and Basic electricity Rate (TDl) will slightly slow down the loan expansion in 2013. In terms of third party fund, the increase of BI rate will affect the short-term deposit rates. Major banks will compete to raise third party fund from low-cost fund (saving and current account). Mewanwhile, the third party fund of minor banks will be dominated by high-cost funds such as time deposits, thus the cost of fund of minor banks is relatively expensive compared to major banks.

Adequacy Ratio (CAR) masih kuat, jauh di atas 8% sesuai aturan BI, ditambah kemampuan bank dalam memitigasi risiko dan mengelola Good Corporate Governance (GCG). Beberapa kebijakan seperti Loan to Value (LTV) pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Daftar Listrik (TDL) akan sedikit mengerem ekspansi kredit pada 2013. Dari sisi DPK, kenaikan BI rate akan berpengaruh terhadap suku bunga deposito jangka pendek. Bank-bank besar akan berlomba-lomba untuk meningkatkan DPK yang berasal dari dana murah (tabungan dan giro). Sementara itu DPK bank kecil akan didominasi oleh dana mahal seperti deposito sehingga cost of fund bank kecil relatif mahal dibandingkan cosf of fund bank besar.

National banking industry still showed a good and solid performance in 2013, with the net income in third quarter of 2013 (September) amounted to Rp79.15 trillion, grew by 16.28% compared to the same period in 2012 which amounted to Rp68.07 trillion. Assets which successfully managed by national banks amounted to Rp4,737 trillion, an increase of 18.16% from the same period in previous year which amounted to Rp4,009 trillion. In addition, financing increased by 23.23% from Rp2,573 trillion in 2012 to Rp3,171 trillion in 2013. Meanwhile, although the growth of third party fund was not as significant as in financing, it still grew by 15.61% to Rp3,526 trillion in third quarter of 2013 compared to the same period in the previous year which amounted to Rp3,050 trillion.

Meanwhile, key ratios such as CAR, NPl, ROA, NIM and lDR in September 2013 remained stable in fact there was some improvement occurred in several ratios compared to the previous period. CAR remained high at 18.11%, far above the minimum requirement of 8%; NPl showed a declining trend with the last position in September 2013 at 1.86%; ROA remained stable at 3.06%; NIM as a contributor to bank profitability increased to 5.48% and the ratio of loan/funds disbursement derived from third party fund (lDR) amounted to 88.91% in 2013 or growing more efficient compared to the period of 2012 which amounted to 83.33%.

The growth of national banking industry as seen from Compound Annual growth Rate (CAgR) as the growth rate from year to year, over a period of 5 years (2008-2013) indicates that national banks continue to grow despite not as high as the growth of sharia banking. CAgR assets grew by 15.44%, financing by 19.38% and third party fund amounted to 15.00%.

Industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja yang bagus dan solid pada tahun 2013, ditunjukkan dengan laba bersih triwulan III/2013 (September) sebesar Rp79,15 triliun meningkat 16,28% dibandingkan periode yang sama 2012 sebesar Rp68,07 triliun. Aset yang berhasil dikelola perbankan nasional sebesar Rp4.737 triliun, meningkat 18,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.009 triliun. Demikian juga dengan pembiayaan dan DPK, di mana pembiayaan meningkat sebesar 23,23% dari Rp2.573 triliun di 2012 menjadi Rp3.171 triliun di 2013. Sedangkan DPK, meskipun pertumbuhannya tidak sebesar pembiayaan tetapi tetap tumbuh 15,61% menjadi Rp3.526 triliun di triwulan III/2013 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3.050 triliun.

Sementara itu dari segi rasio penting seperti CAR, NPL, RoA, NIM dan LDR pada September 2013 tetap stabil bahkan beberapa rasio terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. CAR tetap tinggi di angka 18,11%, jauh di atas ketentuan minimum 8%, NPL menunjukkan tren menurun dengan posisi terakhir September 2013 sebesar 1,86%, RoA tetap stabil sebesar 3,06%, NIM sebagai penyumbang profitabilitas perbankan meningkat menjadi 5,48% dan rasio kredit/penyaluran dana yang berasal dari DPK (LDR) sebesar 88,91% pada 2013 menjadi lebih efisien dibandingkan periode 2012 sebesar 83,33%.

Pertumbuhan industri perbankan nasional secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) yaitu tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2013) menunjukkan bahwa perbankan nasional tetap tumbuh meskipun pertumbuhannya tidak sebesar perbankan syariah. CAGR aset tumbuh sebesar 15,44%, pembiayaan sebesar 19,38% dan DPK sebesar 15,00%.

PerBankan naSIonal NATIoNAL BANKING


Striving forHaSanaH

««««



PerBankan SyarIah ShARIA BANKING

Performance of sharia banking on its own has showed a better growth than the national banks. This was indicated by higher CAgR than the CAgR of national banks, namely on assets which amounted to 35.66%, financing which amounted to 35.94% and third party fund which amounted to 36.04%.

The assets of sharia banking during the third quarter of 2013 amounted to Rp227.71 trillion, an increase of Rp59.05 trillion or grew by 35.01% from Rp168.66 trillion in the same period in 2012. with this growth, the market share of sharia banking assets toward national banks increased to 4.81% in 2013 from 4.21% in 2012.

In terms of funds distribution, financing in sharia banking in 2013 amounted to Rp177.32 trillion, grew by 36.03% or Rp46.96 trillion over the same period in previous year which amounted to Rp130.36 trillion. The financing market share of sharia banking toward national banks accounted for 5.59%, an increase compared to the year 2012 which amounted to 5.07%. Judging from the quality, Non Performing Financing (NPF) of sharia banking financing in 2013 remained stable under 3% which was at 2.80%.

Meanwhile, the third party fund of sharia banking in 2013 amounted to Rp171.70 trillion, while in the same period in 2012 it was amounted to Rp127.68 trillion, meaning there was an increase of Rp44.02 trillion or 34.48%. Judging from its market share against national banks, in 2013 it also increased by 4.87%, while in 2012 amounted to 4.19%.

Key ratios of sharia banking remained stable and maintained, although some ratios were lower than national banks. CAR of sharia banking in the third quarter of 2013 amounted to 14.19%, smaller than national banks because sharia banking was at the stage of businesses development, thus requires large capital. It also affected other ratios such as ROA which was lower than national banks and lDR values exceeding 100%.

Kinerja perbankan syariah sendiri menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional. hal ini ditunjukkan dengan angka CAGR yang lebih tinggi daripada CAGR perbankan nasional yaitu pada aset sebesar 35,66%, pembiayaan sebesar 35,94% dan DPK 36,04%.

Aset perbankan syariah pada triwulan III/2013 sebesar Rp227,71 triliun meningkat sebesar Rp59,05 triliun atau tumbuh sebesar 35,01% dari Rp168,66 triliun pada periode yang sama tahun 2012. Dengan pertumbuhan tersebut, maka pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat menjadi 4,81% di tahun 2013 dari 4,21% di tahun 2012.

Dari sisi penyaluran dana, pembiayaan di perbankan syariah tahun 2013 sebesar Rp177,32 triliun, tumbuh sebesar 36,03% atau Rp46,96 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp130,36 triliun. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional menyumbang 5,59%, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 5,07%. Dilihat dari kualitasnya, ternyata Non Performing Financing (NPF) pembiayaan perbankan syariah tahun 2013 tetap stabil di bawah 3% yaitu sebesar 2,80%.

Sementara itu DPK perbankan syariah pada 2013 sebesar Rp171,70 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp127,68 triliun, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp44,02 triliun atau 34,48%. Dilihat dari pangsa pasarnya terhadap perbankan nasional, juga mengalami peningkatan di tahun 2013 yaitu sebesar 4,87%, sedangkan tahun 2012 sebesar 4,19%.

Rasio-rasio penting di perbankan syariah tetap stabil dan terjaga meskipun terdapat beberapa rasio yang nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan perbankan nasional. CAR perbankan syariah pada triwulan III/2013 sebesar 14,19%, lebih kecil dibandingkan perbankan nasional karena perbankan syariah berada pada tahap pengembangan bisnis sehingga memerlukan modal yang besar. hal ini juga berpengaruh terhadap rasio lainnya seperti RoA yang lebih rendah dari perbankan nasional dan nilai LDR yang melebihi 100%.

Page...... -9190


Tinjauan keuanganFinancial Review

Aset BNI Syariah terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset produktif BNI Syariah meliputi: pembiayaan, surat berharga, SBIS/FASBI, penempatan pada bank lain dan rekening administratif. Sedangkan aset non produktif meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, aset tetap dan aset lain-lain. Selama kurun waktu tahun 2012-2013, total aset BNI Syariah meningkat semula Rp10.645.313 juta tahun 2012 menjadi Rp14.708.504 juta di tahun 2013 atau meningkat rata-rata 38,17%.

BNI Syariah’s assets consists of earning and non-earning assets. BNI Syariah’s earning assets includes: financing, securities, Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities, placements with other banks and administrative accounts. while non-earning assets includes cash, deposits in Bank Indonesia, fixed assets and other assets. During 2012-2013, total assets of BNI Syariah increased from Rp10,645,313 million in 2012 to Rp14,708,504 million in 2013 or grew by an average of 38.17%.

In 2013, BNI Syariah showed an increasing performance over the previous year, where assets increased by Rp4.06 trillion or 38.17%, net income grew by Rp15.57 billion or 15.28%, as well as financing and third party fund (DPK) which respectively grew by Rp3.61 trillion or 47.30% for the financing and Rp2.51 trillion or 27.93% for third party fund. These conditions indicated that the performance of BNI Syariah keep improving and increasing consistently. The following is a detailed explanation on financial performance review of BNI Syariah for the fiscal year 2013.

BNI Syariah pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana aset meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 38,17%, laba bersih tumbuh sebesar Rp15,57 miliar atau 15,28%, demikian juga dengan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), masing-masing tumbuh sebesar Rp3,61 triliun atau 47,30% pada pembiayaan dan sebesar Rp2,51 triliun atau 27,93% pada DPK. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah tetap membaik dan meningkat secara konsisten. Berikut ini penjelasan detil mengenai pembahasan kinerja keuangan BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

ASETASSeTS

Cash

Current Accounts and Placement with Bank Indonesia

Current Accounts and Placement with Other Banks

Invesments in Securities

Financing – Net

Fixed Assets

Deferred Tax Assets – Net

Other Assets

Total assets

KAS

GIRo DAN PENEMPATAN PADA BANK INDoNESIA

GIRo DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

INVESTASI PADA SuRAT BERhARGA

PEMBIAyAAN yANG DIBERIKAN – BERSIh

ASET TETAP

ASET PAjAK TANGGuhAN – BERSIh

ASET LAIN-LAIN

JUmlah aSeT

201.157

607.984

379.735

1.992.725

11.051.094

102.349

10.859

362.601

14.708.504

114.906

705.791

774.847

1.115.972

7.513.233

97.474

8.833

314.257

10.645.313

20122013

ASetAssets

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(in million Rupiah, unless stated otherwise)

KETERANGAN Description


Striving forHaSanaH

««««



aSeT TeTaP FIxED ASSETS

aSeT ProdUkTIf EARNING ASSETS

Nilai aset tetap BNI Syariah per 31 Desember 2013 sebesar Rp102.349 juta, tumbuh sebesar Rp4.875 juta atau 5,00% dari akhir tahun 2012 sebesar Rp97.474 juta. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan investasi sejalan dengan pembukaan jaringan. hal tersebut terutama sejalan dengan perkembangan jaringan BNI Syariah untuk terus dapat menjangkau daerah-daerah sentra ekonomi di seluruh Indonesia.

Fixed assets value of BNI Syariah as of December 31, 2013 amounted to Rp102,349 million, increased by Rp4,875 million or 5.00% compared to the end of 2012 which amounted to Rp97,474 million. In 2013, there was an increase on investment which in line with the network expansion. This was mostly in line with BNI Syariah’s network expansion plan to reach every economic center regions throughout Indonesia.

Peningkatan total aset BNI Syariah sebagian besar disumbang oleh aset produktif. hal ini terlihat dari komposisi aset produktif terhadap total aset 92,79%. Nilai aset produktif meningkat sebesar Rp3.878.325 juta atau 39,70%, semula Rp9.769.272 juta di tahun 2012 menjadi Rp13.647.597 juta di tahun 2013. Peningkatan aset produktif terutama didorong oleh peningkatan piutang murabahah yang meningkat sebesar Rp3.265.678 juta sehingga menjadi Rp8.072.437 juta di akhir tahun 2013 dibandingkan jumlah piutang murabahah di tahun 2012 sebesar Rp4.806.759 juta.

BNI Syariah’s total assets growth was largely contributed from earning assets. This was indicated from earning assets to total assets composition that was 92.79%. earning assets value was increased by Rp3,878,325 million or 39.70%, from Rp9,769,272 million in 2012 to Rp13,647,597 million in 2013. The increase in earning assets was primarily driven by an increase in the murabahah receivables by Rp3,265,678 million to become Rp8,072,437 million at the end of 2013 compared to total murabahah receivables in 2012 which amounted to Rp4,806,759 million.

Page...... -9392


liabilities Payable on Demand

Deposits

Deposits from Other Banks

Taxes Payable

Other liabilities

estimated losses on Commitments and Contingencies

employee Benefits

Total liabilities

LIABILITAS SEGERA

SIMPANAN

SIMPANAN DARI BANK LAIN

uTANG PAjAK

LIABILITAS LAIN-LAIN

ESTIMASI KERuGIAN KoMITMEN DAN KoNTIjENSI

IMBALAN KERjA

JUmlah kewaJIBan

55.320

2.290.599

1.184.200

17.873

137.699

163

152.818

3.838.672

83.342

1.888.703

31.461

23.308

58.098

304

100.442

2.185.658

20122013

KewAjIBAn liabilities

(dalam jutaan Rupiah)(in million Rupiah)


Peningkatan signifikan pada jumlah kewajiban terutama didorong oleh peningkatan pada Simpanan Wadiah yang meningkat Rp401.896 juta atau 21,28% semula sebesar Rp1.888.703 juta di tahun 2012 menjadi sebesar Rp2.290.599 juta di tahun 2013. Di sisi lain, juga terjadi peningkatan Simpanan dari Bank Lain sebesar Rp1.152.739 juta menjadi sebesar Rp1.184.200 juta di tahun 2013 yang semula sebesar Rp31.461 juta di tahun 2012. Peningkatan pada Simpanan dari Bank Lain didorong oleh pertumbuhan ekspansi pembiayaan serta untuk mengantisipasi kondisi ketatnya likuiditas pada semester II tahun 2013.

Significant increase in total liabilities was primarily driven by an increase in wadiah Savings which increased Rp401,896 million or 21.28% from Rp1,888,703 million in 2012 to become Rp2,290,599 million in 2013. On the other hand, Deposits from Other Banks also increased by Rp1,152,739 million to become Rp1,184,200 million in 2013 which was originally at Rp31,461 million in 2012. The increase in Deposits from Other Banks was driven by financing expansion growth in anticipation of tight liquidity conditions in the second half of 2013 .

Pada tahun 2013, jumlah kewajiban BNI Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp1.653.014 juta atau 75,63% yaitu dari posisi pada tahun 2012 sebesar Rp2.185.658 juta menjadi Rp3.838.672 juta pada akhir Desember 2013.

In 2013, total liabilities of BNI Syariah increased by Rp1,653,014 million or 75.63% from Rp2,185,658 million in 2012 to become Rp3,838,672 million in the end of December 2013.

KEWAjIBANlIABIlITIeS


Striving forHaSanaH

Saving

Current Account

Time Deposit

Total

Description

TABuNGAN

GIRo

DEPoSITo

JUmlah

994.321

9.930

26.734

1.030.985

749.849

7.619

23.459

780.927

20122013

juMlAh ReKenIngTotal Accounts

KETERANGAN

Pertumbuhan nominal DPK tersebut diikuti dengan pertumbuhan jumlah rekening sebanyak 250.058 rekening atau tumbuh 32,02% dari semula 780.927 rekening di tahun 2012 menjadi 1.030.985 rekening pada tahun 2013.

The nominal growth of third party fund was followed with the growth in total accounts as much as 250,058 accounts or grew by 32.02% from 780,927 accounts in 2012 to become 1,030,985 accounts in 2013.

Pertumbuhan penghimpunan dana murah yaitu rasio giro dan tabungan dibandingkan total DPK (Current Account Saving Account/CASA) BNI Syariah dari tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat secara signifikan dari 51,97% menjadi 58,77%. Tetapi pada tahun 2013 CASA mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehubungan adanya pertumbuhan pembiayaan sehingga didukung dari dana yang berasal dari institusi dan kondisi ketatnya likuiditas pada triwulan akhir 2013. Namun demikian CASA BNI Syariah tersebut tetap berada pada peringkat teratas di antara perbankan syariah lainnya.

The growth of low-cost fund raising namely the ratio of current and saving account compared to total third party fund (Current Account Savings Account/CASA) of BNI Syariah from 2011 to 2012, increased significantly from 51.97% to 58.77%. However in 2013, CASA has decreased slightly compared to the previous year in regard to the financing growth, thus supported by the funds derived from the institution and tight liquidity conditions in the final quarter of 2013. Nevertheless, CASA of BNI Syariah remained on top among other sharia banking.

Saving

Current Account

Time Deposit

Total

TABuNGAN

GIRo

DEPoSITo

JUmlah

5.071.760

1.499.694

4.916.755

11.488.209

3,809.266

1,468.456

3,702.313

8,980.035

20122013

DAnA PIhAK KetIgAThird Party Fund



Total DPK BNI Syariah sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai Rp11.488.209 juta, meningkat 27,93% atau sebesar Rp2.508.174 juta dari tahun 2012 sebesar Rp8.980.035 juta.

Total of BNI Syariah’s third party fund by the end of December 2013 amounted to Rp11,488,209 million, grew by 27.93% or as much as Rp2,508,174 million from Rp8,980,035 million in 2012.

DANA PIhak keTIGaTHIRD PARTy FuND

Page...... -9594««««




The achievement of time deposit in 2013 amounted to Rp4.92 trillion with the largest composition derived from time deposit of iB Hasanah with a period of 12 months amounted to Rp2.21 trillion or 44.91% of total deposits.

Sedangkan untuk pencapaian deposito sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp4,92 triliun dengan komposisi terbesar berasal deposito iB hasanah dengan jangka waktu 12 bulan sebesar Rp2,21 triliun atau 44,91% dari total deposito.

dePoSITo TIME DEPoSIT

The achievement of savings in 2013 amounted to Rp5.07 trillion of savings with the largest composition derived from iB Hasanah (Mudharabah) amounted to Rp2.72 trillion or 53.71% of the total savings.

Pencapaian tabungan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp5,07 triliun dengan komposisi terbesar berasal dari tabungan iB hasanah (Mudharabah) sebesar Rp2,72 triliun atau 53,71% dari total tabungan.

TaBUnGan SAVINGS

The achievement of current account in 2013 amounted to Rp1.50 trillion, with the largest composition derived from current account of iB Hasanah Perusahaan amounted to Rp1.15 trillion or 76.39% of the total current account.

untuk pencapaian giro sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp1,50 triliun dengan komposisi terbesar berasal dari giro iB hasanah Perusahaan sebesar Rp1,15 triliun atau 76,39% dari total giro.

GIro CuRENT ACCouNT

DPK CASA

(Dalam jutaan Rupiah)(In Million Rupiah)

14000

51.97%

58.77% 57.20%

6000

12000

4000

10000

2000

2011 2012 2013

8000

60%

52%

58%

50%

56%

48%

54%

0


Striving forHaSanaH

Per 31 Desember 2013, jumlah ekuitas mengalami pertumbuhan sebesar 9,89% atau Rp117.462 juta, mencapai Rp1.304.680 juta dibandingkan dengan posisi ekuitas di akhir tahun 2012 sebesar Rp1.187.218 juta. Kenaikan tersebut terutama diperoleh dari saldo laba sebesar Rp107.713 juta dan cadangan umum sebesar Rp9.749 juta.

As of December 31, 2013, total equity increased by 9.89% or Rp117,462 million, amounted to Rp1,304,680 million compared to the equity position in 2012 which amounted to Rp1,187,218 million. The increase was particularly derived from retained earnings amounted to Rp107,713 million and general reserve amounted to Rp9,749 million.

EKuITASequITy

Realisasi Pendapatan usaha sampai dengan akhir tahun 2013 mencapai Rp1.061.877 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 45,57% atau Rp332.418 juta dibandingkan pencapaian Pendapatan operasional akhir tahun 2012 sebesar Rp729.459 juta.

Operating Income realization as of the end of 2013 amounted to Rp1,061,877 million, grew by 45.57% or Rp332,418 million compared to the achievement of Operating Income at the end of 2012 which amounted to Rp729,459 million.

PENDAPATAN oPeraSIonalOPeRATINg INCOMe

Income from Fund Management by the Bank as Mudharib

Third Parties’ Share on Return of Temporary Syirkah Funds

Other Operating Income

Total Operating Income

PENDAPATAN PENGELoLAAN DANA oLEh BANK SEBAGAI MuDhARIB

hAK PIhAK KETIGA ATAS BAGI hASIL DANA SyIRKAh TEMPoRER

PENDAPATAN oPERASIoNAL LAINNyA

juMLAh PENDAPATAN oPERASIoNAL

1.333.245

(418.332)

146.964

1.061.877

936.406

(291.056)

84.109

729.459

20122013

PenDAPAtAn OPeRASIOnAl Operating Income



Share Capital

general and legal Reserves

(Accumulated Deficit) Retained earnings

Total equity

MoDAL SAhAM

CADANGAN uMuM DAN WAjIB

SALDo LABA (RuGI)

juMLAh EKuITAS

1.001.000

20.000

283.680

1.304.680

1.001.000

10.251

175.967

1.187.218

20122013

eKuItASequity



Page...... -9796««««




As of the end of 2013, BNI Syariah managed to realize other operating incomes amounted to Rp146,964 million, grew by Rp62,855 million or 74.73% compared to the achievement in 2012 of Rp84,109 million. The largest revenue growth was from financing administrative services which increased by Rp21,531 million in 2013 to Rp64,236 million compared to the achievement in 2012 of Rp42,705 million.

Sampai dengan akhir tahun 2013, BNI Syariah berhasil merealisasikan pendapatan operasional lainnya mencapai Rp146.964 juta, tumbuh sebesar Rp62.855 juta atau meningkat 74,73% dibandingkan pencapaian tahun 2012 sebesar Rp84.109 juta. Pertumbuhan pendapatan terbesar terdapat pada jasa administrasi pembiayaan yang meningkat sebesar Rp21.531 juta di tahun 2013 menjadi Rp64.236 juta dibandingkan pencapaian tahun 2012 sebesar Rp42.705 juta.

PendaPaTan oPeraSIonal laInnya oThER oPERATING INCoMES

As of December 31, 2013, BNI Syariah booked revenue from fund management by the bank as mudharib amounted to Rp1,333,245 million, grew by 42.38%. Nominally, revenue from fund management by the bank as mudharib increased by Rp396,839 million. The increase was particularly due to the increase murabahah margin revenue.

Per 31 Desember 2013, BNI Syariah membukukan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sebesar Rp1.333.245 juta, mengalami peningkatan sebesar 42,38%. Secara nominal, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib meningkat sebesar Rp396.839 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan margin murabahah.

PendaPaTan PenGelolaan dana oleh Bank SeBaGaI mUdharIB

REVENuE oF FuND MANAGEMENT By ThE BANK AS MuDhARIB

Total of third parties’ share on profit sharing of temporary syirkah funds also increased during 2013. As of December 2012, the third parties’ share on profit sharing of temporary syirkah funds was recorded at Rp291,056 million, became Rp418,332 million in 2013, increased by Rp127,276 million or 43.73%.

jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer juga meningkat selama tahun 2013. Per Desember 2012, tercatat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp291.056 juta, meningkat menjadi Rp418.332 juta di tahun 2013, naik Rp127.276 juta atau 43,73%.

hak PIhak keTIGa aTaS BaGI haSIl dana SyIrkah TemPorer

ThIRD PARTIES’ ShARE oN PRoFIT ShARING oF TEMPoRARy SyIRKAh FuNDS


Striving forHaSanaH

Selama tahun 2013, peningkatan terbesar secara nominal diperoleh dari Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib dari pendapatan murabahah sebesar Rp326.979 juta atau 62,04% dari jumlah Pendapatan usaha tahun 2012, sedangkan Pendapatan usaha Lainnya menurun sebesar Rp11.356 juta atau 4,77% yang didominasi dari penurunan pendapatan rahn dari jumlah Pendapatan usaha lainnya tahun 2012.

During 2013, the largest increase derived from Revenue of Fund Management by the Bank as Mudharib of murabahah income amounted to Rp326,979 million or 62.04% of total Operating Income in 2012, while Other Operating Incomes decreased by Rp11,356 million or 4.77% which dominated from the decrease of rahn revenue from the total Other Operating Incomes in 2012.

PENINGKATAN/PENuRuNAN SIGNIFIKAN Pada PenJUalan aTaU PendaPaTan BerSIh SIgNIFICANT INCReASe/DeCReASe IN SAleS OR NeT INCOMe

Page...... -9998

Salaries and Benefits

general and Administrative

wadiah Bonus expenses

GAjI DAN TuNjANGAN

uMuM DAN ADMINISTRASI

BEBAN BoNuS WADIAh

461.512

304.388

31.268

317.073

243.002

20.724

20122013

BeBAn OPeRASIOnAlOperating expenses



Seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan operasional, beban operasional juga mengalami kenaikan. Realisasi beban operasional meningkat semula dari Rp673.953 juta di tahun 2012 menjadi sebesar Rp878.405 juta pada akhir tahun 2013 atau naik sebesar 30,34% atau meningkat sebesar Rp204.452 juta. Meskipun demikian, kenaikan beban operasional sebesar 30,34% ini lebih rendah dibandingkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 45,57%.

Kenaikan beban usaha terutama terjadi karena peningkatan beban gaji dan tunjangan yang meningkat sebesar Rp144.439 juta atau 45,55% menjadi Rp461.512 juta di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai Rp317.073 juta. Kenaikan beban gaji dan tunjangan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai dalam rangka ekspansi pengembangan jaringan cabang untuk dapat terus menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.

In line with the increase on operating income, the operating expenses was also increase. Operating expenses increased from Rp673,953 million in 2012 to Rp878,405 million by the end of 2013 or grew by 30.34% or Rp204,452 million. However, the 30.34% increase on operating expenses was lower than the 45.57% increase of operating incomes.

The increase in operating expenses particularly due to the increase in salaries and benefits expenses amounted to Rp144,439 million or 45.55% to become Rp461,512 million in 2013 compared to 2012 which only amounted to Rp317,073 million. The increase in salaries and benefits expenses was due to the addition in total employees in regard to the expansion plan of branch network development in order to reach all regions throughout Indonesia.

BEBAN oPeraSIonalOPeRATINg exPeNSeS

««««




BNI Syariah berhasil mencatat realisasi laba usaha sebesar Rp191.716 juta tumbuh sebesar 35,75%, atau meningkat sebesar Rp50.489 juta dibandingkan realisasi laba usaha selama tahun 2012 sebesar Rp141.227 juta.

BNI Syariah successfully recorded income from operation amounted to Rp191,716 million, an increase of 35.75% or grew by Rp50,489 million compared to income from operation in 2012 which amounted to Rp141,227 million.

LABA USahaINCOMe FROM OPeRATION

Operating Income

Operating expenses

Reversal of/(Allowance) for Possible losseson earning Assets

Total Income from Operation

PENDAPATAN oPERASIoNAL

BEBAN oPERASIoNAL

PEMuLIhAN/(PEMBENTuKAN) PENyISIhAN KERuGIAN ASET PRoDuKTIF

juMLAh LABA uSAhA

1.061.877

(878.405)

8.244

191.716

729.459

(673.953)

85.721

141.227

20122013

lABA uSAhAIncome from Operation



As of the end of 2013, the Allowance for Possible losses Assets expenses was recorded at Rp8,244 million, decreased by Rp77,477 million or 90.38% compared to the previous year which amounted to Rp85,721 million. This significant decrease was particularly due to the decrease in murabahah receivables amounted to Rp117,274 million to become Rp23,966 million in 2013 compared to 2012 which amounted to Rp141,240 million.

Although the the Allowance for Possible losses Assets expenses was decrease, the Coverage Ratio increased from 76.88% in 2012 to become 91.27% in 2013. This indicated that BNI Syariah was quite good in managing financing quality and providing adequate reserves to anticipate financing risk.

hingga akhir tahun 2013, Beban Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) tercatat sebesar Rp8.244 juta, menurun sebesar Rp77.477 juta atau 90,38% dibandingkan dengan jumlah beban PPA di tahun 2012 sebesar Rp85.721 juta. Penurunan cadangan yang cukup besar ini terutama terdapat pada piutang murabahah sebesar Rp117.274 juta menjadi Rp23.966 juta di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp141.240 juta.

Meskipun terjadi penurunan Beban Penyisihan Penghapusan Aset, terjadi kenaikan Coverage Ratio dari 76,88% pada tahun 2012 menjadi 91,27% pada tahun 2013. hal tersebut menunjukkan BNI Syariah cukup baik dalam mengelola kualitas pembiayaan dan menyediakan cadangan yang memadai untuk menghadapi risiko pembiayaan.

BeBan PenyISIhan PenGhaPUSan aSeT

ALLoWANCE FoR PoSSIBLE LoSSES ASSETS ExPENSES

101Page...... -100


Striving forHaSanaH

Cash flows from operating activities during 2013 amounted to Rp503,255 million, increased by Rp1,192,402 million from 2012 which amounted to negative Rp689,147 million. The increase in cash flows from operating activities was particularly due to significant increase in total liabilities.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2013 sebesar Rp503.255 juta naik sebesar Rp1.192.402 juta dari tahun 2012 sebesar negatif Rp689.147 juta. Peningkatan pada arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada jumlah kewajiban.

arUS kaS darI akTIvITaS oPeraSI CASh FLoWS FRoM oPERATING ACTIVITIES

Cash flows from investment activities during 2013 amounted to negative Rp907,144 million or decreased by Rp693,652 million or 324.91% from 2012 amounted to negative Rp213,492 million. This was particularly due to the increase of expense for purchasing sukuk.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi selama tahun 2013 sebesar negatif Rp907.144 juta menurun sebesar Rp693.652 juta atau 324,91% dari tahun 2012 sebesar negatif Rp213.492 juta. hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran yang digunakan untuk membeli sukuk.

arUS kaS darI akTIvITaS InveSTaSI CASh FLoWS FRoM INVESTMENT ACTIVITIES

Cash flows from financing activities in 2013 amounted to Rp0 similar to 2012. This was due to the Bank did not perform dividend payment in 2013.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2013 sebesar Rp0, sama dengan tahun 2012 sebesar Rp0. hal ini disebabkan oleh Bank tidak melakukan pembayaran dividen pada tahun 2013.

arUS kaS darI akTIvITaS Pendanaan CASh FLoWS FRoM FINANCING ACTIVITIES

ARuS kaSCASH FlOw

In 2013, net income amounted to Rp117,462 million, an increase of Rp15,570 million or 15.28% compared to the net income of 2012 which amounted to Rp101,892 million. The increase was particularly due to significant increase in operating income and also supported with a controlled operating expenses.

Pada tahun 2013, realisasi laba bersih mencapai Rp117.462 juta tumbuh sebesar Rp15.570 juta atau 15,28% dibandingkan realisasi laba bersih selama tahun 2012 sebesar Rp101.892 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan dari pendapatan operasional serta didukung juga oleh beban operasional yang terkendali.

laBa BerSIh NET INCoME

««««




Pada tahun 2013, kemampuan BNI Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank ditunjukkan dengan tingkat Kecukupan Modal (CAR) pada level 16,23%. Tingkat kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya dengan modal sendiri (Debt to Equity Ratio) sebesar 294,22% dan dengan aset (Debt to Asset Ratio) sebesar 26,10%.

Dari sisi kolektibilitas, rasio pembiayaan bermasalah (NPF Gross) mengalami penurunan dari 2,02% pada Desember 2012 menjadi 1,86% pada Desember 2013, dan sama halnya dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF Net) yang mengalami perbaikan, dari 1,42% pada Desember 2012 menjadi 1,13% pada Desember 2013. Melalui rasio ini, bisa dilihat bahwa kualitas pembiayaan BNI Syariah terus menunjukkan perbaikan karena didukung oleh peningkatan kualitas sistem pembiayaan yang dicapai terutama melalui upaya Bank yang terus-menerus menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, memperbaiki sistem pengelolaan kredit, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap debitur yang ada.

In 2013, BNI Syariah ability to meet long-term liabilities or the bank's ability to meet liabilities in the event of liquidation was indicated by the level of CAR which was at 16.23%. The bank’s ability to cover part or all of their debts with their own capital (Debt to equity Ratio) amounted to 294.22% and with asset (Debt to Asset Ratio) amounted to 26.10%.

In terms of collectibility, the ratio NPF gross has decreased from 2.02% in December 2012 to 1.86% in December 2013. Meanwhile, the NPF Net increased from 1.42% in December 2012 to 1.13% in December 2013. These ratio indicated that the quality of BNI Syariah’s financing continue to improve because it is supported by the quality improvement in financing system which was achieved primarily through the Bank’s continuous attempt in implementing the prudent principle, strengthening risk management, improving loan management system, as well as stricter monitoring toward existing debtors.

SoLVABILITAS DAN kolekTIBIlITaSSOlvABIlITy AND COlleCTIBIlITy

Cash Flows from Operating Activities

Cash Flows from Investment Activities

Cash Flows from Financing Activities

Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash equivalent

Cash and Cash equivalents, at the Beginning of the year

Cash and Cash equivalents, at the end of the year

ARuS KAS DARI AKTIVITAS oPERASI

ARuS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARuS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

(PENuRuNAN)/KENAIKAN BERSIh KAS DAN SETARA KAS

KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAhuN

KAS DAN SETARA KAS, AKhIR TAhuN

503.255

(907.144)

-

(403.889)

1.592.573

1.187.481

(689.147)

(213.492)

-

(902.639)

2.495.572

1.592.573

20122013

ARuS KASCash Flows



103Page...... -102


Striving forHaSanaH

Sesuai dengan peraturan BI, Rasio Kecukupan Modal Minimum yang ditetapkan BI adalah sebesar 8%. Tingkat kecukupan modal BNI Syariah tahun 2013 berdasarkan rasio kecukupan modal (CAR) berada pada tingkat 16,23%, rasio tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya pada tingkat 19,07%. Struktur permodalan BNI Syariah memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar dan risiko kredit di mana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal BNI Syariah sudah memenuhi Peraturan BI.

In accordance with the regulations of BI, Minimum Capital Adequacy Ratio set by BI is 8%. BNI Syariah capital adequacy level in 2013 based on CAR stood at 16.23%, the ratio was lower than the previous year which stood at 19.07%. BNI Syariah capital structure has the capability to counterbalance the market risk and credit risk where the ratio is higher than minimum adequacy ratio and capital structure of BNI Syariah has already complied BI Regulation.

Sesuai dengan kebijakan manajemen atas struktur permodalan di tahun 2013, maka struktur modal BNI Syariah terdiri atas aset yang dibiayai oleh 26,10% dari kewajiban dan 8,87% dari ekuitas dan 65,03% dari dana syirkah temporer. Sesuai dengan strategi dan kebijakan bank dalam mengurangi perbedaan selisih periode antara aset dan sumber pendanaan, BNI Syariah menerapkan kebijakan bahwa sebagian besar aset dibiayai dalam bentuk dana syirkah temporer yang dicatat oleh Bank.

In accordance with management policies over the capital structure in 2013, BNI Syariah capital structure consists of assets which derived from 26.10% of liabilities and 8.87% of equity and 65.03% of temporary syirkah fund. In accordance with the bank’s strategy and policies in reducing the difference between assets and financing sources, BNI Syariah implements policies that most of the assets was in form of temporary syirkah funds which are recorded by the Bank.

STRuKTuR MoDAL DAN keBIJakan manaJemen aTaS STrUkTUr modalCAPITAl STRuCTuRe AND MANAgeMeNT POlICy ON CAPITAl STRuCTuRe

Total liabilities

Temporary Syirkah Fund

equity

Total Assets

juMLAh KEWAjIBAN

DANA SyIRKAh TEMPoRER

EKuITAS

juMLAh ASET

3.838.672

9.565.152

1.304.680

14.708.504

2.185.658

7.272.437

1.187.218

10.645.313

20122013

StRuKtuR MODAlCapital Structure



Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, BNI Syariah tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

As of December 31, 2013, BNI Syariah has no significant ties for capital good investments.

IKATAN yANG MATERIAL UnTUk InveSTaSI BaranG modalSIgNIFICANT TIeS FOR CAPITAl gOODS INveSTMeNT

««««




Tidak ada hal-hal atau kejadian penting yang mempunyai pengaruh signifikan atau memerlukan pengungkapan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan.

There was no significant matters or events that has significant impact or require disclosures which occurred after December 31, 2013 until this Annual Report is published.

INFoRMASI DAN FAKTA MATERIAL yanG TerJadI SeTelah TanGGal neracaSuBSequeNT eveNTS

KEBIjAKAN dIvIdenDIvIDeND POlICy

Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013, sesuai dengan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham dan dalam rangka meningkatkan struktur permodalan bank, BNI Syariah tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham.

In 2010, 2011, 2012, and 2013, according to the general Meeting of Shareholders and in order to improve the capital structure of the bank, BNI Syariah did not distribute dividends to shareholders.

Selama tahun 2013 tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dalam transaksi yang material dengan pihak afiliasi.

During 2013 there was no significant information which contains conflicts of interest in significant transaction with related parties.

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2011) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Sepanjang 2013, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain:

In the course of business, BNI Syariah conducts transaction with related parties as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2011) on “Related Party Disclosures”. During 2013, BNI Syariah conducted transaction with related parties as follows:

INFoRMASI DAN TRANSAKSI MATERIAL denGan PIhak BerelaSISIgNIFICANT INFORMATION AND TRANSACTION wITH RelATeD PARTIeS

INFoRMASI MATERIAL yanG menGandUnG BenTUran kePenTInGanSIgNIFICANT INFORMATION wHICH CONTAINS CONFlICTS OF INTeReST

105Page...... -104


Striving forHaSanaH

jENIS huBuNGANType of Relationships

PIhAK-PIhAK BERELASIRelated Parties

uNSuR TRANSAKSI PIhAK BERELASIRelated Parties Transactions

Induk Perusahaan

Pemegang Saham

Keterkaitan melalui BNI

Pendiri dan Direksi induk perusahaan

Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI




Anak perusahaan BuMN Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan BuMN

Perusahaan BuMN

Perusahaan BuMN


Aset lain-lain, giro pada bank lain, liabilitas lain-lain, beban lain-lain

Giro wadiah, bank garansi yang diterbitkan, liabilitas lain-lain, deposito mudarabah,

kewajiban kontijensi

Surat berharga

Piutang murabahah, liabilitas lain-lain, tabungan mudarabah/murabahah

Giro wadiah, deposito mudarabah

Giro wadiah

Piutang murabahah, giro wadiah, deposito mudarabah/murabahah

Giro wadiah

Surat berharga, simpanan dari bank lain, deposito mudarabah, giro wadiah,

tabungan mudarabah

Surat berharga, giro wadiah, deposito mudarabah

Giro wadiah, deposito mudarabah

Giro wadiah

Bank garansi yang diterbitkan, giro wadiah, liabilitas lain-lain

PT BANK NEGARA INDoNESIA (PERSERo) TBK

PT BNI LIFE INSuRANCE

PEMERINTAh REPuBLIK INDoNESIA

KoPERASI SWADhARMA BANK BNI

PT ASuRANSI TRIPAKARTA

PT SWADhARMA DuTA DATA

PT SWADhARMA SARANA INFoRMATIKA

PT SWADhARMA PRoPERTINDo

PT BANK SyARIAh MANDIRI

PT PERuSAhAAN LISTRIK NEGARA (PERSERo

PT ASuRANSI jASA INDoNESIA (PERSERo)

PT ASuRANSI jIWASRAyA (PERSERo)

PT SWADhARMA TRAVELINDo

Parent Company

Shareholder

Related through BNI

Founder and Board of Directors ofParent Company

Related through Dana Pensiun BNI




Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

State Owned enterprise




Other assets, current accounts with other banks, other liabilities, other expense

wadiah demand deposits, bank guarantees issued, other liabilities, time deposit mudharabah,

contingent liabilities

Marketable Securities

Murabahah receivables, other liabilities, mudharabah saving deposits

wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

wadiah demand deposits

Murabahah receivables, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits


Marketable securities, deposits from other bank, mudharabah time deposits, wadiah demand deposits,

mudharabah saving deposits

Marketable securities, wadiah demand deposits, mudharabah deposits

wadiah demand deposits, mudharabah deposits


Bank guarantees issued, wadiah demand deposits, other liabilities

tRAnSAKSI MAteRIAl DengAn PIhAK BeRelASI Transaction with Related Parties

««««




Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, BNI Syariah belum pernah melakukan ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi yang berdampak terhadap struktur BNI Syariah.

As of December 31, 2013, BNI Syariah has not conducted any expansion, divestment, acquisition, and restructuring which impacted to the structure of BNI Syariah.

INFoRMASI MATERIAL MENGENAI ekSPanSI dIveSTaSI, akUISISI dan reSTrUkTUrISaSISIgNIFICANT INFORMATION ON exPANSION, DIveSTMeNT, ACquISITION AND ReSTRuCTuRINg

BNI Syariah telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini atas PSAK 60 (yang dikeluarkan pada 19 oktober 2012) pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 seperti yang diperbolehkan dalam standar sehingga tidak terdapat dampak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

BNI Syariah has decided to conduct an early application to SFAS No. 60 (issued on October 19, 2012) on the financial statements ended December 31, 2012 as allowed under the standard so there was no impact for the year ended December 31, 2013.

DAMPAK PERuBAhAN keBIJakan akUnTanSIIMPACT OF CHANgeS IN ACCOuNTINg POlICIeS

jENIS huBuNGANType of Relationships

PIhAK-PIhAK BERELASIRelated Parties

uNSuR TRANSAKSI PIhAK BERELASIRelated Parties Transactions

Anak perusahaan BuMN PT Elnusa

Anak perusahaan BuMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Anak perusahaan BuMN PT Pupuk Sriwijaya (Persero)

Perusahaan BuMN dengan saham minoritas

Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, liabilitas lain-lain, deposito mudarabah

Penempatan pada bank lain

Surat berharga

Surat berharga

PT ELNuSA PETRoFIN

PT BANK BRI SyARIAH

PT PuPuK KAlIMANTAN TIMuR

PT INDOSAT TBK

Subsidiary of PT elnusa

Subsidiary of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Subsidiary of PT Pupuk Sriwijaya (Persero)

State Owned enterprise with minority interest

Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, other liabilities,

mudharabah time deposits

Placements with other banks

Marketable securities

Marketable securities

tRAnSAKSI MAteRIAl DengAn PIhAK BeRelASI Transaction with Related Parties

107Page...... -106


Striving forHaSanaH

Total revenues for three consecutive years experienced an increase and the realization of total revenues in 2013 amounted to Rp1,612,722 million, an increase of Rp349,359 million or 27.65% from the 2012 amounted to Rp1,263,363 million. when compared with the achievement of 2013 target, revenues achievement amounted to 102.02% or Rp31,901 million of the target. Meanwhile, the target of revenue for the next year is projected to increase by 25% of total revenues in 2013.

Total pendapatan selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 realisasi total pendapatan sebesar Rp1.612.722 juta, meningkat sebesar Rp349.359 juta atau 27,65% dari tahun 2012 sebesar Rp1.263.363 juta. jika dibandingkan dengan target tahun 2013 maka pencapaian pendapatan sebesar 102,02% atau Rp31.901 juta dari target. Sementara itu target pendapatan yang ingin dicapai satu tahun mendatang diproyeksikan meningkat sebesar 25% dari realisasi pendapatan tahun 2013.

PendaPaTan REVENuES

During 2013 there were no changes in the laws and regulations that have a significant impact and there is no non-compliance with regulatory changes relevant to BNI Syariah.

Sepanjang 2013 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan serta tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap perubahan peraturan yang relevan terhadap BNI Syariah.

DAMPAK PERuBAhAN PeraTUran PerUndanG-UndanGanIMPACT OF CHANgeS IN RegulATION

Berikut ini adalah informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai:

- Pendapatan- Laba- Struktur permodalan

The following is a comparison between target in the beginning of fiscal year and the achieved result, and target or projection that should be achieved in the coming year regarding:

- Revenues- Income- Capital Structure

INFoRMASI PERBANDINGAN ANTARA TarGeT Pada awal TahUn BUkU denGan realISaSI dan TarGeT/ProyekSI TahUn mendaTanGCOMPARISON BeTweeN TARgeT AND ReAlIzATION OF CuRReNT yeAR AND TARgeT/PROJeCTION FOR uPCOMINg yeAR

««««




Net income of BNI Syariah (eAT) in 2013 amounted to Rp117,462 million or increased by 15.28% or Rp15,570 million from the previous year which amounted at Rp101,892 million. Similarly, income from operation and income for the year experienced an increase from 2012. Meanwhile, when compared with the target, the realization of income achievement (eAT) in 2013 amounted to 106.35% or exceeds Rp7,012 million of the target set. eAT for the coming year is projected to increase by 10.87% of the realization in 2013.

Laba bersih BNI Syariah (EAT) pada tahun 2013 sebesar Rp117.462 juta meningkat sebesar 15,28% atau Rp15.570 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp101.892 juta. Demikian juga dengan laba operasional dan laba tahun berjalan, mengalami peningkatan dari tahun 2012. Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi pencapaian laba (EAT) tahun 2013 sebesar 106,35% atau melebihi Rp7.012 juta dari target yang ditetapkan. untuk target EAT satu tahun ke depan diproyeksikan meningkat sebesar 10,87% dari realisasi tahun 2013.

laBa INCoME

Operating Income

Revenues from fund distribution

Other operating incomes

Non Operating Income

total Revenues

PENDAPATAN oPERASIoNAL

A. PENDAPATAN DARI PENyALuRAN DANA

B. PENDAPATAN oPERASIoNAL LAINNyA

PENDAPATAN NoN oPERASIoNAL

juMlAh PenDAPAtAn

1.578.683

1.327.749

250.934

2.138

1.580.821

1.009.550

786.639

222.911

1.617

1.011.167

1.259.539

940.932

318.607

3.824

1.263.363

1.612.222

1.341.374

270.848

500

1.612.722

2011 2012 20132013

PenDAPAtAnRevenues

tARgetTarget

ReAlISASIRealization


Income from Operation

Income for the year (eBT)

total Income (eAt)

LABA oPERASIoNAL

LABA TAhuN BERjALAN (EBT)

juMlAh lABA (eAt)

175.650

172.600

110.450

91.936

89.256

66.354

141.227

137.744

101.892

191.716

179.616

117.462

2011 2012 20132013

lABAIncome

tARgetTarget



109Page...... -108


Striving forHaSanaH

The capital structure of BNI Syariah consists of tier 1 capital and tier 2 capital in which the total capital for three consecutive years has increased. In 2013, total capital amounted to Rp1,365,396 million increased by Rp167,378 million or 13.97% from the previous year which amounted at Rp1,198,018 million. likewise, tier 1 capital and tier 2 capital, continued to increase from 2011 to 2013. Compared with the target, the achievement of capital in 2013 amounted to 102.21% or exceeds Rp29,519 million of the target set. The capital target in the next year is projected to increase by 49% from the realization in 2013. Increased capital projection is required to support the business development, a buffer to absorb losses arising from various risks and to comply with Bank Indonesia regulations concerning capital adequacy ratio.

Struktur permodalan BNI Syariah terdiri dari modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) di mana total modal selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total modal sebesar Rp1.365.396 juta meningkat sebesar Rp167.378 juta atau sebesar 13,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.198.018 juta. Demikian juga dengan modal inti dan modal pelengkap, terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2013. jika dibandingkan dengan target, realisasi pencapaian modal tahun 2013 sebesar 102,21% atau melebihi Rp29.519 juta dari target yang ditetapkan. untuk target modal satu tahun ke depan diproyeksikan meningkat sebesar 49% dari realisasi tahun 2013. Peningkatan proyeksi modal tersebut diperlukan untuk menunjang pengembangan bisnis, penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko dan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia perihal rasio kecukupan modal.

STrUkTUr Permodalan CAPITAL STRuCTuRE

Tier 1 Capital

Tier 2 Capital

Additional Capital

total Capital

MoDAL INTI

MoDAL PELENGKAP

MoDAL TAMBAhAN

juMlAh MODAl

1.225.050

110.827

-

1.335.877

1.045.092

52.029

-

1.097.121

1.122.982

75.036

-

1.198.018

1.262.206

103.190

-

1.365.396

2011 2012 20132013

StRuKtuR MODAlCapital Structure

tARgetTarget



««««




Strategi Pemasaran & fokus manajemenMarketing Strategy and Management Focus

PANGSA PASAR PerBankan SyarIahSHARIA BANKINg MARKeT SHARe

jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sampai dengan September 2013 sebanyak 194 bank terdiri dari 11 Bank umum Syariah (BuS), 23 unit usaha Syariah (uuS) dan 160 Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jumlah kantor dari ketiga jenis bank tersebut sebanyak 2.908 kantor terdiri dari 1.937 kantor BuS, 558 kantor uuS dan 413 kantor BPRS.

jika dibandingkan dengan posisi tahun 2012 jumlah bank yang bergerak di bidang syariah sebanyak 193 maka di tahun 2013 hanya bertambah satu bank menjadi 194. Pada tahun 2013 tidak ada penambahan pada BuS sehingga jumlahnya tetap 11 BuS, sementara itu uuS berkurang 1 dari 24 menjadi 23 uuS karena ada penutupan 1 uuS di 2013, sedangkan BPRS bertambah 2 dari 158 di 2012 menjadi 160 BPRS di 2013. jumlah kantor bank yang bergerak di bidang syariah pada September 2013 sebanyak 2.903 kantor, meningkat 240 kantor atau 9% dibandingkan posisi 2012 sebanyak 2.663 kantor. Di antara ketiga jenis kantor bank tersebut, penambahan jumlah kantor terbesar berasal dari BuS yaitu sebanyak 192 kantor dari 1.745 kantor pada 2012 menjadi 1.937 kantor pada 2013.

The number of banks conducting business based on sharia principles until September 2013 was amounted to 194 banks consist of 11 Sharia Banks (BuS), 23 Sharia Business units (uuS) and 160 Sharia Rural Bank (BPRS). while the number of offices of the three types of banks amounted to 2,908 offices consist of 1,937 BuS offices, 558 uuS offices and 413 BPRS offices.

The number of banks engaged in the sharia in 2012 amounted to 193 whereas in 2013 only increased one bank to 194. In 2013 there was no increase in the amount of BuS so the total was remain 11 BuS, while uuS decreased from 24 to 23 uuS due to the closure of 1 uuS in 2013, and BPRS increased 2 from 158 in 2012 to 160 BPRS in 2013. The number of bank offices engaged in sharia in September 2013 was as many as 2,903 offices, an increase of 240 offices or 9% compared to 2012 which amounted to 2,663 offices. Among the three types of bank offices, the most significant increase was from BuS which amounted to 192 offices from 1,745 in 2012 to 1,937 offices in 2013.

PelakU PerBankan SyarIah ShARIA BANKING PARTICIPANTS

111Page...... -110


Striving forHaSanaH

Jumlah Bank yang Bergerak di Bidang SyariahTotal Banks Engaged in Sharia

200

150

100

2011 2012 2013

50

0

BuS uuS BPRS

Jumlah kantor Bank yang Bergerak di Bidang SyariahTotal Bank offices Engaged in Sharia

2011 2012 2013

BuS uuS BPRS

2,000

1,500

1,000

500

0

««««




2. PAngSA PASAR DPK

Pada tahun 2013 posisi DPK BNI Syariah sebesar Rp11,49 triliun meningkat 27,93% atau Rp2,51 triliun dari posisi tahun 2012 sebesar Rp8,98 triliun. Pangsa pasar DPK BNI Syariah terhadap perbankan syariah pada September 2013 sebesar 6,38%, mengalami peningkatan berturut-turut selama 2 periode sebelumnya yaitu sebesar 5,85% pada 2011 dan pada 2012 sebesar 6,09%. Di antara BuS, DPK BNI Syariah menduduki peringkat ke-4 (empat).

2. MARKeT SHARe OF THIRD PARTy FuND

In 2013, the position of BNI Syariah’s third party fund amounted to Rp11.49 trillion, an increase of 27.93% or Rp2.51 trillion from the position in 2012 which amounted to Rp8.98 trillion. Market share of BNI Syariah’s third party fund toward sharia banking in September 2013 was 6.38%, consecutively increased in 2 periods respectively 5.85% in 2011 and 6.09% in 2012. Among BuS, BNI Syariah’s third party fund was ranked 4 (four).

200.006.20%

250.00 6.40%

150.00

6.00%

100.00

5.82%

5.46%

6.18%

5.80%

50.00

5.40%

5.60%

5.00%

5.20%

02011 2012 2013

aset dan Pangsa Pasar aset BnI Syariah terhadap Perbankan SyariahBNI Syariah’s Assets and Its Market Share toward Sharia Banking

BNI Syariah Perbankan Syariah Market Share BNI Syariah

1. PAngSA PASAR ASet

Aset BNI Syariah pada tahun 2013 sebesar Rp14,71 triliun meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 38,17% dari posisi tahun 2012 sebesar Rp10,65 triliun. jika dibandingkan dengan aset perbankan syariah, pada posisi September 2013 BNI Syariah menguasai pangsa pasar sebesar 6,18% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,46%. Dengan demikian aset BNI Syariah menempati urutan 4 (empat) dari 11 BuS di Indonesia.

1. ASSeTS MARKeT SHARe

Assets of BNI Syariah in 2013 amounted to Rp14.71 trillion, an increase of Rp4.06 trillion or 38.17% from 2012 which amounted to Rp10.65 trillion. when compared with the assets of sharia banking, the position of BNI Syariah’s market share in September 2013 increased by 6.18% compared to 2012 which amounted to 5.46%. Thus, BNI Syariah assets ranked 4 (four) of 11 BuS in Indonesia.

PanGSa PaSar BnI SyarIah MARKET ShARE oF BNI SyARIAh

113Page...... -112


Striving forHaSanaH

dPk dan Pangsa Pasar dPk BnI Syariah terhadap Perbankan SyariahBNI Syariah’s Third Party Fund and Its Market Share Toward Sharia Banking

140.00

160.00

180.00

200.00

100.00

120.00

60.00

80.00

20.00

40.00

6.50%

6.40%

6.30%

5.90%

6.00%

6.10%

6.20%

5.60%

5.50%

5.70%

5.80%

5.85%

6.09%

6.38%

02011 2012 2013


3. FINANCINg MARKeT SHARe

During 2013, BNI Syariah financing grew by 47.30% or Rp3.61 trillion from Rp7.63 trillion in 2012 to Rp11.24 trillion in 2013. Market share of BNI Syariah’s financing toward sharia banking also increased compared to the previous period which amounted to 5.96% in 2013, while the market share in 2011 and 2012 was at the same rate of 5.17%. BNI Syariah also ranked number 4 (four) on the financing among other BuS in Indonesia.

3. PAngSA PASAR PeMBIAyAAn

Selama tahun 2013, pembiayaan BNI Syariah tumbuh sebesar 47,30% atau Rp3,61 triliun dari posisi tahun 2012 sebesar Rp7,63 triliun menjadi Rp11,24 triliun di tahun 2013. Pangsa pasar pembiayaan BNI Syariah terhadap perbankan syariah juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar 5,96% pada 2013, sedangkan pangsa pasar pada 2011 dan 2012 pada angka yang sama sebesar 5,17%. BNI Syariah juga menduduki peringkat ke 4 (empat) pada pembiayaan yang diberikan di antara BuS lainnya di Indonesia.

Pembiayaan dan Pangsa Pasar Pembiayaan BnI Syariah terhadap Perbankan SyariahBNI Syariah’s Financing and Its Market Share toward Sharia Banking

5.17% 5.17%

5.96%

6.20%

5.40%

5.60%

5.80%

6.00%

4.80%

4.60%

5.00%

5.20%

140.00

160.00

180.00

200.00

100.00

120.00

60.00

80.00

20.00

40.00

02011 2012 2013


««««




Dalam rangka merealisasikan visi dan melaksanakan misi BNI Syariah, maka fokus kegiatan bisnis untuk jangka pendek dan jangka menengah adalah ritel-konsumer dan mikro. Pertimbangan pemilihan fokus bisnis tersebut antara lain kapabilitas organisasi dan kompetensi staf pembiayaan lebih siap mengelola pembiayaan ritel-konsumer.

Sementara untuk pembiayaan produktif baru ditata pada tahun 2014, seiring dengan strategi BI untuk meningkatkan komposisi pembiayaan produktif sebesar 60% di tahun 2016. Sedangkan untuk bisnis mikro selain diharapkan menjadi salah satu penyumbang profitabilitas BNI Syariah juga untuk menambah lini bisnis yang sudah ada dan merupakan salah satu portofolio pembiayaan BNI Syariah.

lAngKAh-lAngKAh StRAtegIS yAng DIteMPuh

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta target tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan aset produktif dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 49% untuk mendorong profitabilitas.

2. Mengoptimalkan portofolio pembiayaan dengan komposisi Ritel sebesar 77%, Non-ritel 11%, hasanah Card 4% dan mikro sebesar 8%.

3. Melakukan strategi front loading pembiayaan di awal tahun sehingga tercapai optimalisasi pendapatan pada akhir tahun.

4. Mengoptimalkan jaringan Cabang (Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu) yang ada untuk ekspansi pembiayaan dan penghimpunan dana murah dengan fokus pada area jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar (Cabang Champion).

5. Memperkokoh jaringan pemasaran dan layanan dengan mengoptimalkan kerja sama keagenan dan pembukaan 3 KC Mikro, 17 KCP Mikro, 5 Kantor Kas dan 23 layanan Payment Point.

6. Menjaga peran recovery untuk menopang profitabilitas.7. Menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan hapus buku.8. Meningkatkan early warning system pada pembiayaan lancar

(kolektibiliti 1 dan 2).

In order to realize the vision and mission of BNI Syariah, the focus of business activity for the short and medium term is the consumer-retail and micro. This business focus was choosen due to the consideration of organizational capability and competency of financing staff which are better equipped to manage consumer-retail financing.

Meanwhile, productive financing will be prepared in 2014, along with the BI strategy to improve the productive financing composition to 60% in 2016. As for micro business, in addition to be expected as one of contributors in BNI Syariah’s profitability, it will also add the existing business lines and is one of the BNI Syariah financing portfolio.

STRATegIC MeASuReS

Strategic measures that have been taken to support the achievement of company’s vision and mission as well as target in 2013, among others, as follows:

1. Increasing earning assets with the growth of financing as much as 49% to improve profitability.

2. Optimizing financing portfolio with composition of 77% Retail, 11% Non-retail, 4% Hasanah Card and 8% Micro.

3. Implementing strategy of financing front loading in the early year in order to achieve revenues optimization at the end of the year.

4. Optimizing existing Branch (Branch Office/Sub Branch Office) network to expand the financing and raising low-cost fund by focusing on area of Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar (Champion Branch).

5. Strengthening marketing and services network by optimizing agency cooperation and opening 3 Micro Branch Offices, 17 Micro Sub Branch Offices, 5 Cash Offices and 23 Payment Points.

6. Maintaining the role of recovery to support profitability.7. Maintaining the financing quality by minimizing write-off.8. Improving early warning system of current financing (1 and 2

collectibility).

STRATEGI &fokUS manaJemen TahUn 2013MANAgeMeNT STRATegy AND FOCuS IN 2013

115Page...... -114


Striving forHaSanaH

9. Mengoptimalkan penghimpunan dana murah untuk mencapai CASA 51,96% serta meningkatkan jumlah customer base DPK di atas 1,3 juta.

10. Membentuk sentra kas, sentra taksasi pembiayaan dan sentralisasi LBuS (Laporan Bank umum Syariah).

11. Membangun brand awareness produk dan kristalisasi budaya kerja amanah dan jamaah yang larut dalam perilaku.

Sedangkan hal-hal yang akan dilakukan sebagai implementasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha pada tahun 2013 antara lain:

1. Strategi Penghimpunan Danaa. Mengoptimalkan kerja sama keagenan dengan BNI

Induk melalui pemasaran DPK BNI Syariah oleh petugas BNI dengan skema insentif dan menempatkan pegawai BNI Syariah pada outlet BNI.

b. Melakukan pembukaan jaringan dalam rangka penghimpunan dana murah dan peningkatan customer base.

c. Melakukan program loyalty untuk nasabah atau Kantor Cabang.

d. Melakukan program pemberian hadiah langsung atau undian berhadiah secara reguler.

e. Melakukan program special event (pameran/open table) untuk lebih mendekatkan ke nasabah.

f. Melakukan program marketing communication (above dan below the line).

g. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi.h. Menyempurnakan fitur produk dan layanan untuk

meningkatkan loyalitas nasabah dan fee based income.

2. Strategi Penyaluran Danaa. Menjaga portofolio pembiayaan Non Ritel sebesar 11% yang

diarahkan kepada industri pengolahan, sektor perdagangan, multifinance dan linkage Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

b. Mengoptimalkan portofolio pembiayaan Ritel sebesar 77% yang difokuskan pada pembiayaan griya dan produktif standar.

c. Menjaga pertumbuhan hasanah Card dengan portofolio sebesar 4% melalui program-program hasanah Card Go International (homestay, fashion, pameran perdagangan) dan program ibadah (umrah dan wisata religi).

d. Melakukan ekspansi pengembangan jaringan mikro dengan membuka 3 KC Mikro dan 17 KCP Mikro sehingga portofolio pembiayaan mikro mencapai 8%.

e. Kerja sama dengan lebih dari seratus developer di jabodetabek.

f. Melakukan perbaikan dan penguatan bisnis ritel-konsumer meliputi penataan sales dan credit support.

9. Optimizing low-cost fund raising to achieve 51.96% CASA and increasing the total customer base of third party fund above 1.3 million.

10. establishing cash center, financing taxation center and centralization of lBuS (Sharia Bank Report).

11. Building brand awareness of products and crystallization of work culture (amanah and jamaah) into behavior.

Meanwhile, the things that will be done as the implementation of strategic measures to achieve business objectives in 2013 include:

1. Fund Raising Strategya. Optimizing agency cooperation with BNI through

marketing of BNI Syariah’s third party fund by BNI’s officers with incentive schemes and placing employees of BNI Syariah at BNI’s outlets.

b. Opening network to raise low-cost fund and improve customer base.

c. Implementing loyalty program for customers or Branch Office.

d. Implementing direct gift or lottery program regularly.

e. Implementing special event (exhibition/open table) to engage with the customers.

f. Implementing marketing communication (above and below the line) program.

g. Cooperating with universities and institutions.h. Improving product and services features to increase

customer loyalty and fee-based income.

2. Fund Disbursement Strategya. Maintaining portfolio of Non-Retail financing at 11%

which aimed for processing industry, trading sector, multifinance and Sharia Financial Institution (lKS).

b. Optimizing portfolio of Retail financing as much as 77% which focused on house financing and standard productive.

c. Maintaining the growth of Hasanah Card with portfolio as much as 4% through programs of Hasanah Card go International (homestay, fashion, trade exhibition) and religious program (umrah and religious tourism)

d. Implementing expansion of micro network development by opening 3 Micro Branch Offices and 17 Micro Sub Branch Offices so that the micro financing portfolio reach 8%.

e. Collaboration with more than a hundred developers in Jabodetabek.

f. Improving and strengthening the consumer-retail business which includes sales and credit support restructuring.

««««




g. Menata organisasi dan mengoptimalkan existing jaringan KC dan KCP untuk peningkatan kapasitas ekspansi pembiayaan.

h. Menyiapkan Cabang Champion di area jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar dan diharapkan dapat menyumbang market share bisnis BNI Syariah sebesar 65%.

i. Meningkatkan ekspansi pembiayaan komersial secara selektif dan melakukan sindikasi dengan perbankan syariah lainnya serta mengembangkan kerja sama dengan institusi dan relasi bisnis.

j. Meningkatkan kualitas pembiayaan dan peningkatan recovery untuk menyokong profitabilitas antara lain melalui penyempurnaan advis pembiayaan non ritel, peningkatan early warning system untuk pembiayaan berkategori lancar (kolektibiliti 1 dan 2), optimalisasi unit Collection dan Remedial melalui koordinasi dan supervisi oleh Kantor Pusat.

k. Melakukan penyempurnaan produk dan fitur produk pembiayaan.

3. Strategi Organisasi dan SDMa. Pelaksanaan analisis jabatan (job analysis) yang dituangkan

pada uraian jabatan Kantor Pusat dan Kantor Cabang.b. Kerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan

lainnya dalam pemenuhan kebutuhan SDM.c. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM untuk

memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas dalam rangka pengembangan bisnis.

d. Pengembangan hRIS (human Resources Information Syariah) yang berbasis kompetensi.

e. Penataan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang BNI Syariah untuk penyempurnaan proses bisnis dan memitigasi risiko.

4. Strategi teknologi Informasia. Membangun pondasi teknologi yang andal pada masa

transisi menuju masa transformasi.b. Memberikan dukungan teknologi yang dibutuhkan oleh

unit bisnis dengan lebih baik dan lebih cepat.c. Membangun Management Information System guna

menghasilkan sistem pelaporan informasi yang cepat dan akurat untuk menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan.

d. Mengamankan aset teknologi untuk menjamin kesinambungan operasional perusahaan.

e. Memastikan sistem teknologi informasi berjalan lancar pada fase sharing melalui serangkaian kegiatan antara lain mempertahankan service level BNI Syariah kepada nasabah, mengembangkan kapabilitas SDM dan tata kelola teknologi informasi serta mengembangkan sistem independen secara bertahap dan selektif.

g. Restructuring organization and optimizing existing Branch Office and Sub Branch Office network to improve financing expansion capacity.

h. Preparing Champion Branch in the area of Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan and Makassar which expected to contribute 65% to the market share of BNI Syariah’s business.

i. Improving the expansion of commercial financing selectively and conducting syndication with other sharia banks as well as developing cooperation with institutions and business relations.

j. Improving financing quality and recovery improvement to sustain profitability through the improvement of non-retail financing advisory, improvement of early warning system for current financing category (collectibility 1 and 2), optimization of collection and remedial units through coordination and supervision by Head Office.

k. Improving products and financing product features.

3. organization and hR Strategiesa. Implementation of job analysis as outlined in the position

description Head Office and Branch Offices.b. Collaboration with other universities and educational

institutions in fulfilling the HR needs.c. Development and improvement of HR competencies to

meet the needs of quantity and quality in order to develop business.

d. Development of competency-based HRIS (Human Resources Information Syariah).

e. Restructuring the organization in Head Office and Branch Office of BNI Syariah to improve the business process and mitigate risks.

4. Information Technology Strategiesa. Developing a reliable technology foundation in the

transition to the era of transformation.b. Providing better and faster technological support required

by the business unit.c. Developing a Management Information System to

produce fast and accurate information reporting support management in decision making.

d. Securing technology assets to ensure of the sustainability of company's operations.

e. ensuring that information technology systems running smoothly on sharing phase through a series of activities such as maintaining service level of BNI Syariah to customers, improving HR capabilities and information technology governance as well as developing independent system gradually and selectively.

117Page...... -116


Striving forHaSanaH

Development of BNI Syariah products for 2014 are as follows:

1. iB ThI Dollar hasanah Saving Saving which employed wadiah principle as a means of

payment for initial deposit of Hajj Pilgrimage Cost (BPIH) in uSD.

2. iB Baitullah hasanah Saving Saving which employed mudharabah principle with several

facilities and benefits for individual and non-individual customers in uSD.

Pengembangan produk-produk BNI Syariah untuk tahun 2014adalah sebagai berikut:

1. tabungan iB thI Dollar hasanah Tabungan dengan akad wadiah yang dipergunakan sebagai

sarana untuk pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIh) Khusus dalam mata uang uSD.

2. tabungan iB Baitullah hasanah Tabungan dengan akad mudharabah yang memiliki beberapa

fasilitas dan kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non-perorangan dalam mata uang uSD.

ProdUk PRoDuCTS

Activities of BNI Syariah for 2014 are as follows:

1. Formless Transaction A way of trading which is done between the customer and the

Bank without using or fill out the application/transaction form provided by the Bank, but upon the demand for transactions conducted through oral communication/verbal the Bank will issue a transaction receipt for Cash Deposit and Cash Remittance without Beneficiary Account out between BNI Syariah Branches in Rupiah currency or other currencies.

2. “opening hasanah online Account” Application Application for account opening request which is used to fill

the account opening application form via the website of BNI Syariah.

3. Deposits Placement via Internet Banking The process of funds transfer from source account to deposits

account conducted by customers via the available menu in Internet Banking.

Aktivitas BNI Syariah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. transaksi Formless Suatu cara bertransaksi yang dilakukan antara nasabah

dengan Bank tanpa mempergunakan atau mengisi aplikasi/formulir transaksi yang disediakan Bank, namun permintaan transaksi yang dilakukan melalui komunikasi lisan/verbal dan atas transaksi tersebut Bank menerbitkan bukti tanda terima setoran untuk Setoran Tunai dan Kiriman uang (Ku) Keluar Tunai Tanpa Rekening Penerima antar Cabang BNI Syariah dalam valuta Rupiah atau valuta lainnya.

2. Aplikasi “Buka Rekening Online hasanah” Aplikasi permohonan pembukaan rekening yang digunakan

untuk melakukan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening melalui website BNI Syariah.

3. Penempatan Deposito melalui Internet Banking Proses pemindahan dana dari rekening sumber dana ke

rekening deposito yang dilakukan oleh nasabah melalui menu yang tersedia di Internet Banking.

akTIvITaS ACTIVITIES

RENCANA PRoDuK & akTIvITaS TahUn 2014PRODuCTS AND ACTIvITIeS PlAN IN 2014

««««




Prospek UsahaBusiness Prospect

Pada tahun 2014 diproyeksikan bahwa perlambatan ekonomi global

masih terus berlanjut sebagai dampak dari ekonomi di kawasan

Zona Euro, dari masalah pengangguran, beban utang Pemerintah

yang tinggi dan kebijakan tapering off (kebijakan pengurangan

stimulus moneter AS) diyakini akan sangat mempengaruhi

perkembangan ekonomi global. Kondisi perekonomian kawasan

Eropa dan Cina yang masih lemah ditambah tapering off yang

dijalankan The Fed menyebabkan tertekannya kinerja ekspor

dan investasi berkurang. Dengan berbagai situasi tersebut, IMF

memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2014 hanya akan

mencapai 3,6%. Sedangkan World Bank dan oEDC memperkirakan

pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan mencapai 2,1% dan 2,3%.

In 2014, it is projected that the global economic slowdown still

continues as the economic impact of eurozone. The problem of

unemployment, government debt expense and tapering off policy

(uS monetary stimulus reduction policy) are believed to be greatly

influenced the development of global economy. unfavorable

economic conditions in europe and China, coupled with tapering off

that implemented by The Fed has oppressed exports performance

and reduce the investment. with these circumstances, IMF expects

global economic growth in 2014 will reach only 3.6%. while the world

Bank and OeDC respectively estimates that economic growth in 2014

will reach 2.1% and 2.3%.

119Page...... -118


Striving forHaSanaH

Sementara itu perekonomian Indonesia diproyeksikan tidak terlalu

berbeda dari tahun 2013, sedikit membaik dibandingkan tahun

2013 meskipun masih melambat. Perbaikan ekonomi ditopang

oleh perbaikan ekspor dan permintaan domestik, namun demikian

perekonomian masih dibayangi potensi defisit neraca transaksi

berjalan. Sedangkan perlambatan ekonomi lebih berasal dari situasi

internal ditandai dengan kondisi BI rate dan tingkat inflasi yang

masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tahun politik

dengan adanya pemilihan legislatif dan presiden.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 berkisar

antara 5,8-6,2% sejalan dengan pelemahan transaksi berjalan,

penurunan kredit perbankan akibat tingkat suku bunga yang tinggi

dan meningkatnya konsumsi menjelang Pemilu. Di sisi lain pelaku

dunia usaha akan bersikap wait and see terkait dengan kegiatan

Pemilu (baik legislatif maupun Presiden), sementara itu Pemerintah

masih akan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Pada tahun 2014 diperkirakan inflasi akan kembali normal ke

kisaran 5,5±1% karena pengaruh kenaikan BBM yang telah hilang

dan tidak adanya isu lain yang mengakibatkan kenaikan inflasi.

Dibandingkan dengan tahun 2013, inflasi yang terjadi cukup tinggi

yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM

bersubsidi dimana kenaikannya bersamaan dengan kenaikan harga

bahan pangan menyambut puasa dan lebaran. untuk meredam

tekanan inflasi akibat kenaikan BBM, fluktuasi nilai tukar Rupiah

dan antisipasi isu tapering off The Fed AS, Bank Indonesia telah

beberapa kali menaikkan BI rate sampai dengan posisi terakhir

sebesar 7,50% di November 2013.

Sementara itu nilai tukar Rupiah pada 2014 diperkirakan berada

di kisaran Rp11.500-12.000/uSD, seiring dengan masih belum

membaiknya defisit transaksi berjalan serta dampak tapering off oleh The Fed. Penurunan nilai tukar Rupiah termasuk salah

satu yang terburuk dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pemerintah berusaha meredam penurunan nilai tukar Rupiah

Meanwhile, Indonesia's economic growth is projected not so much

differ from 2013, slightly better than in 2013 although still slow. The

economic recovery is sustained by improved exports and domestic

demand, however, the economy is still overshadowed by the potential

deficit in current account transactions. while the economic slowdown

is derived from the internal situation characterized by the high BI rate

and inflation rate, slowing economic growth, political year with the

legislative and presidential elections.

Projected economic growth of Indonesia in 2014 ranged between

5.8-6.2% in line with the weakening of current account, the decline in

bank loans due to high interest rates and rising consumption before

the election. On the other hand, the business player will act ‘wait and

see’ in regard to general election (both legislative and Presidential),

while the government will continue to implement tight monetary and

fiscal policy.

In 2014, the inflation is expected to return to the normal range of

5.5±1% due to the weakening impact of fuel price hike and no other

issues that lead to rising inflation. Compared with 2013, the inflation

is quite high due to government policies to raise subsidized fuel

prices coupled with the increase in food prices before Ramadhan

and eid. To muffle the inflation pressure due to rising fuel prices,

fluctuations in the exchange rate and anticipation of tapering off issue

by the The Fed, Bank Indonesia has raised the BI rate several times

up to the last position of 7.50% in November 2013.

Meanwhile, the exchange rate in 2014 is estimated to be in the range

of Rp11,500-12,000/uSD, in line with the lack of improvement in the

current account deficit as well as the impact of tapering off by the

Fed. The decline in the exchange rate is one of the worst compared

to other countries in the region. The government tried to reduce the

decline of Rupiah exchange rate through policy package aimed at

««««



Management Discussion & AnalysisanalISIS & PemBahaSan manaJemen

melalui paket kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki defisit

transaksi perjalan. Namun demikian kebijakan yang diambil

pemerintah tersebut dinilai pelaku pasar membutuhkan waktu

yang cukup lama dalam implementasinya sehingga Rupiah tetap

terpuruk.

Kinerja perbankan sendiri sampai dengan triwulan III-2013

terlihat masih baik ditandai dengan pertumbuhan kredit dan

dana yang relatif stabil serta NPL yang terus menurun selama 5

tahun terakhir sejak 2009 sampai dengan 2013. Namun demikian

akibat dari kenaikan BI rate, perbankan juga menyesuaikan

suku bunga simpanan dan pinjaman sehingga suku bunga kredit

yang tinggi akan mengerem pertumbuhan kredit dan berpotensi

memicu NPL. Dampak dari tingginya suku bunga akan mulai

dirasakan di tahun 2014, yang menyebabkan pertumbuhan kredit

diperkirakan akan melambat menjadi sekitar 16-18% dan rasio

NPL akan sedikit mengalami peningkatan meskipun masih berada

di bawah 2%. Di tengah perekonomian yang kurang kondusif

tersebut, dengan adanya NPL yang membaik menandakan bahwa

perbankan Indonesia sudah menjalankan prinsip prudent dalam

mengembangkan bisnisnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global di tahun 2014, industri

keuangan syariah diproyeksikan tetap tumbuh tinggi sebab industri

keuangan berbasis islami ini dinilai memiliki daya tahan di tengah

gejolak pasar keuangan dunia. Selama 5 tahun terakhir, dengan

pertumbuhan berada di kisaran 38-45% yoy (year on year). Pelaku

industri dan pihak BI masih optimis bahwa pada 2014 perbankan

syariah akan tumbuh sekitar 35%. Pada triwulan III-2013 aset

perbankan syariah meningkat sebesar 35% dibandingkan periode

yang sama di 2012 (yoy), demikian juga dengan pembiayaan dan DPK

yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 36% dan

34%.

Sampai saat ini terdapat 11 BuS dan 23 uuS dengan jumlah

kantor cabang sebanyak 2.495 terdiri dari 1.937 kantor BuS dan

558 kantor uuS, yang berdampak positif pada peningkatan dana

dan jumlah rekening nasabah menjadi sekitar 12 juta rekening.

improving account deficit. However, according to market participants

the measures taken by the government require considerable time for

implementation so that the Rupiah still sunk.

The performance of banking industry until the third quarter of 2013

considered good which marked by the growth of credit and funds

which were relatively stable and NPl continued to decline over the

last 5 years from 2009 to 2013. However, as a result of the increase

in BI rate, banks also adjusted deposit and loan rates so that the high

interest loan rates will hold the loan growth and potentially trigger

the NPl. The impact of higher interest rates will begin to be felt in

2014, which led to the slow credit growth to about 16-18% and the

NPl ratio will be slightly increased, although still below 2%. Amid the

unfavorable economy, the improved NPl indicates that Indonesian

banks have been applying prudent principles in developing its

business.

In the mid of global economic uncertainty in 2014, the sharia finance

industry growth is projected to remain high because sharia-based

finance industry is considered to have resilient power in the mid of

the world financial market turmoil. Over the last 5 years, the growth

is in range of 38-45% yoy (year on year). Industry players and BI are

still optimistic that sharia banking in 2014 will grow by about 35%.

In the third quarter of 2013, sharia banking assets grew by 35%

compared to the same period in 2012 (yoy), as well as financing and

third party fund which grew respectively by 36% and 34%.

up to now, there are 11 BuS and 23 uuS with the total branches

amounted to 2,495 consisted of 1,937 BuS offices and 558 uuS

offices, which had a positive impact on the increasing number of

funds and customer accounts to around 12 million accounts. Sharia


Striving forHaSanaH

121Page...... -120

Perbankan syariah mampu menjaga ketahanan dengan menjaga

rasio kecukupan modal lebih dari 14% dan rasio pembiayaan

bermasalah di bawah cukup terkendali di bawah 3%. Bank Indonesia

memperkirakan pangsa pasar perbankan syariah sekitar 5,25-

6,25% dalam peta perbankan nasional pada akhir 2014 dengan

tiga skenario pertumbuhan yaitu skenario pesimis, moderat dan

optimis. Selain itu beralihnya fungsi pengawasan perbankan kepada

otoritas jasa Keuangan (ojK) pada 2014 memunculkan harapan

kuat bahwa fungsi pengawasan pada lembaga keuangan akan lebih

terkoordinasi, terutama dalam mengantisipasi imbas krisis global

yang terjadi sekarang.

BNI Syariah sendiri tetap optimis dalam menghadapi usaha di tahun

2014 meskipun keadaan ekonomi makro tidak sebaik tahun 2013.

hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan indikator baik

finansial maupun non finansial di tahun 2014. Secara finansial antara

lain dengan adanya pembiayaan yang tumbuh sebesar 30% dan DPK

sebesar 41% serta EAT juga meningkat dari tahun 2013. Namun

demikian pemberian pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dan

hati-hati, kualitas pembiayaan selalu dijaga dan tetap meminimalkan

hapus buku, mengingat kondisi makro ekonomi di tahun 2014.

Berbagai target telah ditetapkan di tahun 2014 ini antara lain menata

pengelolaan pembiayaan produktif ritel dan non ritel, melakukan

ekspansi jaringan mikro, menjaga kualitas seluruh segmen

pembiayaan, menjaga likuiditas perusahaan dengan mengelola

pengalihan dana haji, mengendalikan biaya belanja operasional,

meningkatkan kepatuhan aspek syariah yang larut dalam budaya

amanah dan jamaah serta melakukan penataan organisasi di Kantor

Pusat.

banking is able to maintain resilience by maintain capital adequacy

ratio of more than 14% and the ratio of NPF which is fairly controlled

below 3%. Bank Indonesia estimates that the market share of sharia

approximately 5.25-6.25% in the map of national banks by the end

of 2014, with three growth scenarios namely pessimistic, moderate

and optimistic scenario. In addition, the shift of banking supervision

function to the Financial Services Authority (FSA) in 2014 provides

a strong expectation that the supervisory function in financial

institutions will be better coordinated, especially in anticipation of a

global crisis that is currently happening.

BNI Syariah remains optimistic in facing 2014 despite the unfavorable

macroeconomic situation compared to 2013. This is indicated by

the growth in both financial and non-financial indicators in 2014.

In the financial aspect, it is shown from the growth of financing by

30% and third party fund by 41% and eAT also increased from 2013.

However, financing is always done selectively and prudently, the

quality is always maintained and always minimizing write-off, given

the macroeconomic conditions in 2014.

Several targets which have been set for 2014, among others, include

the restructuring the management of retail and non-retail productive

financing, expanding micro network, maintaining the quality of

entire financing segment, maintain the liquidity of the company

by managing the transfer of hajj funds, controlling operational

expenditure costs, improving compliance toward sharia aspects

which embedded in the culture of amanah and jamaah as well as

restructuring the organization in Head Office.

««««



Corporate GovernanceTATA KELOLA PERUSAHAAN

GCG ImplementationGCG Structures

Internal Control SystemCompliance Function

Financing LimitTransparency of Financial and Non Financial Condition

Non-Halal Income Proceeds

«««««««


Striving forHaSanaH

123Page...... -122

Nilai Komposit

self assessmeNt

1,3

Composite sCore of

self Assessment

1.3


Landasan Tata Kelola Perusahaan yang BaikFoundation of Good Corporate Governance

The Implementation of good corporate governance (GCG) for BNI Syariah is an important aspect which should be implemented consistently and continuously to achieve maximum performance.

In its practice, the GCG implementation at BNI Syariah adheres to the applicable regulations, particularly the ones which regulate the GCG implementation, which is the Sharia Banking Acts Number 21 Year 2008 and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on GCG implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit and by referring to 5 (five) GCG principles as follow:

a. Fairness is that every decision made always takes into account the interest of major shareholders and provide protection for the minority shareholders as well as other stakeholders from engineering and transactions against the applicable law and regulations.

b. Transparency is to increase transparency in disclosing material and relevant information as well as transparency in decision making process by the management.

c. Responsibility is the compliance of the Bank management with the applicable laws and regulation and the healthy Bank management principles.

d. Accountability is the clear distincion of function and accountability implementation by the Bank bodies to ensure the management run effectively.

e. Professionalism is that the management and all personnels in the Bank have the competencies, are able to act objectively, and free from influence/pressure of any parties while highly committed to develop Sharia Bank.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bagi BNI Syariah merupakan hal yang penting yang harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Dalam praktiknya pelaksanaan GCG BNI Syariah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai penerapan GCG yaitu Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG, yaitu:

a. Prinsip keadilan (fairness) adalah bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Prinsip transparansi (transparancy) adalah meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

c. Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

d. Prinsip akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

e. Prinsip profesional (Professional) adalah bahwa manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.


Striving forHaSanaH

125Page...... -124Foundation of GCG

GCG PlansGCG Structure

Internal Control SystemCompliance Function

Legal Lending LimitTransparency of Financial and Non Financial Condition

«««««««Rencana Tata Kelola

Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance Plans

Aside of adhering to the five principles above, the GCG implementation in BNI Syariah also refers to GCG roadmap designed and agreed by the entire company management. The GCG roadmap of BNI Syariah is as follow:

BNI Syariah GCG implementation stage is directed to achieve BNI Syariah GCG Excellence. To realize its objective, BNI Syariah formulates GCG implementation roadmap stages, as follows:

GCG CommITmeNT ReINfoRCemeNT STaGeAt this stage, the Company refines every GCG implementation guideline and reference including GCG Manual, Code of Conduct, Corporate Culture and other related guidelines. Moreover, the Company also refines GCG organ structure to support GCG implementation at BNI Syariah business activity.

SUSTaINaBLe GCG ImPLemeNTaTIoN STaGeAfter supported by reliable GCG organ and guideline, the next stage is to implement GCG in sustainable manner. Sustainable GCG implementation is referring to effort to enhance every GCG

Selain mengacu pada kelima prinsip di atas, implementasi GCG di BNI Syariah juga mengacu pada roadmap GCG yang telah dirancang dan disepakati oleh seluruh manajemen perusahaan. adapun roadmap GCG BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Tahapan implementasi GCG BNI Syariah diarahkan pada tercapainya BNI Syariah GCG excellence. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, BNI Syariah menyusun tahapan roadmap implementasi GCG, sebagai berikut:

TahaP PenGuaTan KomiTmen GCGPada tahap ini, Perusahaan menyempurnakan seluruh pedoman dan panduan pelaksanaan GCG mencakup Pedoman GCG, Kode etik Perilaku, Budaya Perusahaan dan pedoman-pedoman terkait lainnya. Selain itu, BNI Syariah juga menyempurnakan struktur organ kelengkapan GCG guna mendukung pelaksanaan GCG pada kegiatan usaha BNI Syariah.

TahaP PeneraPan GCG SeCara BerKelanjuTanSetelah didukung oleh pedoman dan organ GCG yang dapat diandalkan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan. Penerapan GCG secara berkelanjutan merujuk

2011 KomiTmen GCG2011 GCG CoMMITMENT

2012-2014 imPlemenTaSi GCG BerKelanjuTan2012-2014 GCG SUSTAINABLE IMPLEMENTATIoN

2012-2014 GCG eXCellenCe2012-2014 GCG EXCELLENCE

- menyempurnakan pedoman GCG- membangun struktur kelengkapan GCG

- Refining GCG guidelines- Establishing GCG comprehensive structure

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas organ GCG

- Internalisasi & sosialisasi GCG- evaluasi dan assessment GCG

- GCG organ efficiency & effectiveness improvement.- GCG Internalization & Socialization- GCG Evaluation & Assessment

- Implementasi GCG secara berkelanjutan- monitoring dan evaluasi GCG secara rutin

dan berkala

- Sustainable GCG implementation- Periodic GCG monitoring & evaluation


pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh organ GCG. Selanjutnya, akan dilakukan internalisasi dan sosialisasi GCG secara menyeluruh kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan BNI Syariah sebagai upaya untuk membentuk SDm yang memiliki moral serta etika kerja yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BNI Syariah juga akan melakukan evaluasi serta assessment GCG yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

TahaP GCG eXCellenCeKeseluruhan tahapan yang dilaksanakan pada roadmap GCG tersebut diarahkan untuk mencapai GCG excellence, yaitu kondisi di mana BNI Syariah telah dapat merepresentasikan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha maupun operasional. Pencapaian GCG excellence juga ditandai oleh implementasi GCG secara berkelanjutan dengan diiringi oleh pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Penilaian GCGBNI Syariah senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik terbaik GCG yang relevan dengan kondisi di Indonesia dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik di industri perbankan syariah, sehingga praktik GCG di BNI Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil penilaian GCG yang dilakukan melalui self assessment maupun oleh pihak independen menjadi masukan dalam memetakan dan meningkatkan praktik GCG di BNI Syariah berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

Dalam praktiknya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BNI Syariah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai penerapan GCG yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, BNI Syariah telah melakukan self assessment GCG, yang meliputi aspek-aspek penilaian terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 6. Penanganan benturan kepentingan;7. Penerapan fungsi kepatuhan; 8. Penerapan fungsi audit intern; 9. Penerapan fungsi audit ekstern;10. Batas maksimum penyaluran dana; dan

organ efficiency and effectiveness. Afterwards, comprehensive GCG socialization and internalization will be conducted to every BNI Syariah’s management and employees as an effort to build Human Resources thath holds moral and professional work ethic, independent as well as responsible. As the effort to enhance GCG implementation quality, BNI Syariah will also perform GCG assessment and evaluation carried by Company’s internal or external parties.

GCG exCeLLeNCe STaGeoverall stages implemented on the GCG roadmap is directed to accomplish GCG Excellence, particular condition where the Company has been able to represent GCG principles comprehensively in every business or operational activities. GCG Excellence accomplishment is also indicated by sustainable GCG implementation accompanied by periodic supervision and evaluation.

GCG aSSeSSmeNTBNI Syariah always adapts to the relevant development of GCG best practices in Indonesia and in accordance to the practical needs in the sharia banking industry so that the GCG practice in BNI Syariah improves from year to year. The result of GCG assessment which was conducted through self-assesment of by independent parties, become the suggestions in mapping and improve the GCG practice in BNI Syariah based on the provided recommendation.

In practice, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BNI Syariah based on the laws and regulations that apply specifically governing the implementation of GCG Law - Islamic Banking Act number 21 in 2008 and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia Business Units. Related to the obligation, BNI Syariah has peformed GCG Self-Assessment, including assessment on several aspects, as follows:

1. Board of Commissioner’s duties and responsibilities implementation.2. Board of Director’s duties and responsibilities implementation.3. Completeness and duties implementation of Committees.4. Sharia Supervisory Board’s duties and responsibilities implementation.5. Sharia principle implementation in funding collection and

disbursement as well as service provision.6. Handling of conflicts of interest7. Compliance Function Implementation.8. Internal Audit Function Implementation9. External Audit Function Implementation10. The maximum limit of the fund dibursement


Striving forHaSanaH

127Page...... -126

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal

Pada 2013, BNI Syariah telah melaksanakan self assessment pelaksanaan GCG baik secara internal maupun melalui Bank Indonesia. Pelaksanaan self assessment tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/200 tanggal 7 Desember 2009 Pasal 66 tentang Self assessment pelaksanaan GCG dan Surat edaran Bank Indonesia Se BI No.12/13/DPbS 30 april 2010.

Berdasarkan penilaian kertas kerja self assessment dan ringkasan penilaian komposit self assessment, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GCG pada Bank BNI Syariah “Sangat Baik” dengan perolehan nilai komposit pada angka 1,3 (satu koma tiga). Predikat ini berhasil dicapai karena BNI Syariah secara umum dinilai berhasil dalam menegakkan implementasi GCG di semua jajaran dan di segala aspek Bank. Berikut kesimpulan umum hasil self assessment pada tahun 2013.

11. Transparency of Financial and non-financial condition, GCG implementation report and internal reporting.

In 2013, BNI Syariah performed Self-Assessment on GCG implementation both internally and through Bank Indonesia. The Self-Assessment is referring to the regulation stated on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 article 66 regarding Self-Assessment on GCG implementation as well as Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated April 30th, 2010.

Referring to self-assessment working sheet evaluation and summary of self-assessment composite evaluation, it can be concluded that GCG implementation at Bank BNI Syariah is “Very Good” with composite score at 1.3 level (one point three). The title is successfully obtained because BNI Syariah is generally considered successful in reinforcing GCG implementation in all levels and aspects of the Bank. Below is the general conclusion of self assessment result in 2013.

FaKTorFACToRS

KeSimPulanCoNCLUSIoN

PerinGKaTRATING

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan KomisarisDuties and responsibilities implementaton of Board of Commissioners

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DireksiDuties and responsibilities implementation of Board of Directors.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas KomiteComprehensiveness and Duties Implementation of the Committees

1

1

1

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

The Board of Commissioners have fulfilled its duties and responsibilities in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Board of Commissioners have fulfilled its duties and responsibilities by referring to the prudent principles and Sharia principles in accordance with the applicable provisions.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The duties and responsibilities of the Committee have run effectively in accordance with the applicable provisions.

Foundation of GCGGCG Plans

GCG StructureInternal Control System

Compliance FunctionLegal Lending Limit

Transparency of Financial and Non Financial Condition

«««««««


FaKTorFACToRS


PerinGKaTRATING

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan JasaSharia Principles Implementation in Fund Rasing Activities and Fund Disbursement as well as Service Provision

Penanganan Benturan KepentinganConflict of Interest Management

Penerapan fungsi Kepatuhan BankImplementation of Bank Compliance Function

Penerapan fungsi audit InternImplementation of Internal Audit

2

2

1

1

Produk yang dimiliki BNI Syariah telah memperoleh pendapat dari DPS dan sesuai dengan fatwa DSN.

The products offered by BNI Syariah has obtained opinion form DPS and in compliance with DAN fatwa.

BNI Syariah telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan.

BNI Syariah has owned policies on Conflict of Interest Management.

BNI Syariah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang memastikan bahwa kegiatan BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BNI Syariah has 1 (one) Compliance Director who ensures that BNI Syariah activities are in accordance with the applicable provisions.

BNI Syariah telah memiliki standard audit intern dan telah melakukan fungsi audit intern secara independen dan objektif terhadap satuan kerja operasional.

BNI Syariah has owned internal audit standard and has performed internal audit function independently and objectively toward the operational work units.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas SyariahDuties and Responsibilities Implementation of Sharia Supervisory Board

2 Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Sharia Supervisory Board (DPS) fulfilled its duties and responsibilites in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles.

Penerapan fungsi audit eksternalImplementation of External Audit

1 Penunjukan Kantor akuntan Publik (KaP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KaP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan profesional dan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BNI Syariah tepat waktu.

Appointment of Public Accounting Firm (KAP) has been carried out in accordance with the applicable provisions. The appointed KAP is able to work independently and professionally and has submitted the audit results and management letter to BNI Syariah on time.


Striving forHaSanaH

129Page...... -128

FaKTorFACToRS


PerinGKaTRATING

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Financial and non-financial condition, GCG Implementation Report and Internal ReportingTransparency.

NILaI KomPoSIT

CoMPoSITE SCoRE

1

1.3

BNI Syariah telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG secara komprehensif dan tepat waktu dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.BNI Syariah telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi manajemen yang handal.

BNI Syariah has submitted annual report, GCG implementation report comprehensively and timelt and has been submitted to Bank Indonesia as well other parties in accordance with the applicable provisions. BNI Syariah has owned a comprehensive internal reporting and is supported by a reliable Information Management.

PReDIKaT KomPoSIT: SaNGaT BaIK

CoMPoSITE TITLE: VERY GooD

Batas maksimum Penyaluran DanaMaximum Limit of Fund Disbursement

2 BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan secara tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait.

BNI Syariah has has written policies and implementation procedures on the funding provision to the related parties.





«««««««


Struktur Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance Structure

GeNeRaL meeTING of SHaReHoLDeRSGeneral Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ and has veto rights among other Company organs. General Meeting of Shareholders consist of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

The GMS holds exclusive authority that is not delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners. Among them are the authorities to appoint and dismiss member of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors, to evaluate performance of Board of Commissioners, and Board of Directors, to ratify changes in the Articles of Association, to approve the Annual Report, to set profit utilization allocation, to appoint public accountant and establish the amount as well as type of compensation and facilities for the management.

In 2013, BNI Syariah has held 1 (one) Annual General Meetings of Shareholders and 3 (three) Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

annual General meeting of Shareholders (aGmS)BNI Syariah has organized Annual GMS for fiscal year 2012 on May 1, 2013 with the following agenda:1. Approved the Company’s Annual Report fiscal year

2012 including ratified financial statement and Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the fiscal year ended on December 31, 2012

2. Approved complete dismissal and discharge from every responsibility (acquit et de charge) to every Board of Directors members on their management duties as well as to member of Board of Commissioners on their supervisory duties in the fiscal year ended on December 31, 2012 provided that:

a. The actions were not criminal acts; andb. The actions were reflected in the Company's Annual Report

and Financial Statement for the fiscal year ended on December 31, 2012.

3. Approved the net income of BNI Syariah for 2013 as well as its use.

4. Delegated authorities to the BNI Syariah Board of Directors to implement social and environmental responsibilities as well as

raPaT umum PemeGanG SahamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto di antara organ-organ Perusahaan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengesahkan perubahan anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus.

Sepanjang tahun 2013, BNI Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa dengan agenda sebagai berikut.

rapat umum Pemegang Saham Tahunan (ruPST)BNI Syariah telah mengadakan RUPS Tahunan tahun buku 2012 pada tanggal 1 mei 2013 dengan agenda sebagai berikut:1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

2012 termasuk pengesahan laporan keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sepanjang:a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; danb. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

3. menyetujui laba bersih BNI Syariah tahun 2013 beserta penggunaannya.

4. melimpahkan kewenangan kepada Direksi BNI Syariah untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta zakat


Striving forHaSanaH

131Page...... -130

BNI Syariah untuk tahun buku 2013 termasuk menentukan besarnya alokasi biaya.

5. menyetujui penunjukan Kantor akuntan Publik (KaP) Tanudiredja, Wibisana dan rekan (afiliasi KaP PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan Publik BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

6. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris BNI Syariah untuk menetapkan besarnya biaya jasa KaP dan Konsultan aktuaria untuk tahun buku 2013.

7. menyetujui dan menetapkan tugas manajemen BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

8. Pengangkatan pengurus serta penambahan 1 (satu) orang Direktur sehingga seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang Direktur.

9. menugaskan kepada pengurus untuk menyiapkan pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon anggota Direksi BNI Syariah.

rapat umum Pemegang Saham luar Biasa (ruPSlB)Selama tahun 2013 BNI Syariah telah mengadakan RUPSLB sebanyak 3 (tiga) kali. adapun tanggal dan hasil keputusan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB tanggal 1 mei 2013 Keputusan: menyetujui dan menetapkan perubahan Pasal 1 ayat (1)

anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut: “Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank BNI Syariah (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.”

2. RUPSLB tanggal 30 agustus 2013 Keputusan: menyetujui pengunduran diri Bapak achjar Iljas sebagai

Komisaris Utama (Independen) dan mengangkat serta menetapkan Bapak Subarjo Joyosumarto sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah.

3. RUPSLB Tanggal 6 September 2013 Keputusan: menetapkan honorarium dan fasilitas/tunjangan anggota

Dewan Komisaris BNI Syariah.

BNI Syariah’s alms for the fiscal year 2013 including defining the amount to be allocated.

5. Approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana and partners (affiliated with KAP PricewaterhouseCoopers) as BNI Syariah's Public Accountant for fiscal year 2013.

6. Delegated the authorities to BNI Syariah's Board of Commissioners to define the amount of KAP and Acturial Consultant service fees for fiscal year 2013.

7. Approved and established BNI Syariah's management duties for fiscal year 2013.

8. Appointment of management and addition of 1 (one) Director, bringing a total number of 4 (four) Directors.

9. Delegated the duty to the management to prepare for the fit and proper test implementation for the prospective member of BNI Syariah's Board of Directors.

extraordinary General meeting of ShareholdersIn 2013, BNI Syariah has held Extraordinary GMS for 3 (three) times. The date and resolutions of the EGMS are as follow:

1. EGMS data on May 1, 2013 Resolutions: Approved and ratified the change of Article 1 paragraph 1 of

the Company's Articles of Association to the following: This Limited Company is named PT Bank BNI Syariah (hereafter can be referred as the Company, which is positioned and headquartered in South Jakarta.

2. EGMS dated August 30, 2013 Resolutions: Approved the resignatom of Mr. Achjar Iljas as the President

Commissioner (Independent) and appointed and established Mr. Subarjo Joyosumarto as the President Commissioner (Independent) of BNI Syariah.

3. EGMS dated September 6, 2013 Resolutions: Established honorarium and facilities/allowances for members

of BNI Syariah Board of Commissioners.





«««««««


Dewan PenGawaS SyariahSecara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Komitmen DPS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah melakukan review terhadap kegiatan BNI Syariah selama tahun 2013 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah. Keseluruhan temuan hasil uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Susunan Dewan Pengawas SyariahSesuai dengan ketentuan dalam Surat edaran Bank Indonesia (SeBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dewan pengawas BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (orang) anggota DPS. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Ketua : KH. ma’ruf aminanggota : DR. Hasanudin, m.ag.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas SyariahTugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu:

FunGSiFUNCTIoN

TuGaS & TanGGunG jawaBDUTIES & RESPoNSIBILITIES

KoordinasiCoordination

PengawasanSupervision

melaksanakan seluruh proses komunikasi dalam rangka implementasi Prinsip Syariah dan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank

Perform all communication process in regards to the implementation of Sharia Principles and fulfillment of Sharia Principles to the Bank

- melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank

- melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank

- Perform supervision to the Bank’s new product development

- Perform supervision on the Bank’s activities

SHaRIa SUPeRvISoRy BoaRDIn general, the Sharia Supervisory Board (DPS) fulfilled duties and responsibilities in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles while also providing suggestions and advices to the Board of Directors related to the implementation of the Bank’s activities so as to comply with the sharia principles. The Sharia Supervisory Board is appointed and ratified through GMS in line with the recommendation from National Sharia Council (DSN).

DPS commitment to do supervisory function to BNI Syariah’s operation is to conduct review on BNI Syariah activities in 2013 in regards to improving sharia practice supervision. All of the assessment on Branch office result has been directly delivered to the Board of Directors or related working units to be followed-up and improved to comply with implemented sharia principles.

Sharia Supervisory Board CompositionPursuant to Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Good Corporate Governance Implementation on Commercial Bank and Sharia Business Unit, the BNI Syariah Sharia Supervisory Board consists of 2 (two) members including 1 (one) Chairman and (1) DPS member.Pursuant to the regulations, BNI Syariah DPS composition as of December 31st, 2012 as follows:

Head : KH. Ma’ruf AminMember : DR. Hasanudin, M.Ag.

Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory BoardDuties and responsibilities of DPS is to provide suggestions and advices to the Board of Directors while supervising the Company activities so as to comply with Sharia Principles reflected in 3 (three) functions as follow:


Striving forHaSanaH

133Page...... -132

rapat Dewan Pengawas SyariahSesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat DPS diselenggarakan minimal 1 kali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2013, DPS telah melakukan rapat dengan

rincian frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Kegiatan Dewan Pengawas SyariahSelama tahun 2013, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh DPS di setiap fungsi antara lain sebagai berikut:

FunGSiFUNCTIoN

TuGaS & TanGGunG jawaBDUTIES & RESPoNSIBILITIES

Pelaporan

Reporting

menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, BI dan DSN-mUI.

Submit DPS Supervision Report to the Board of Directors, Commissioners, and DSN-MUI

Sharia Supervisory Board meetingsPursuant to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Good Corporate Governance Implementation on Sharia Commercial Banking and Sharia Business Unit, DPS meetings shall be held at least once a month. Throughout 2013, DPS has conducted meetings with the frequency and level of attendance as follows:

Sharia Supervisory Board activitiesThroughout 2013, several activities conducted by DPS in every function among others are as follow:

KH ma’RUf amIN

DR. HaSaNUDIN, m.aG.

Ketua

anggota

17

17

9

15

raPaT DPSDPS Meetings

NamaName

JaBaTaN

JUmLaH RaPaT JUmLaH KeHaDIRaN

fReKUeNSI RaPaT

Position

Number of Meeting Attandence

Meeting Frequency

TuGaS Dan TanGGunG jawaBDUTIES AND RESPoNSIBILITIES

ACTIVITY IMPLEMENTATIoNrealiSaSi KeGiaTan

melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

Conduct meetings and discussions with internal parties related to the implementation of Sharia Principles

- DPS meetings are conducted 17 (seventeen) times, both internally and collectively with the Board of Directors, Divisions, or other Work Units.

- DPS Meetings are conducted to discuss issues encountered by the Board of Directors, Divisions, or other Work Units in regards to the policy making or operation in BNI Syariah based on Sharia Principles.

- Rapat DPS dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, baik secara internal, bersama Direksi, bersama Divisi, atau bersama unit kerja lainnya.

- Rapat DPS dilaksanakan untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Direksi, Divisi, atau unit kerja lainnya yang terkait dengan rencana pengambilan kebijakan dan pelaksanaan operasional di BNI Syariah berdasarkan prinsip syariah.

KeGiaTan PaDa FunGSi KoorDinaSiActivities on Coordination Function





«««««««


TuGaS Dan TanGGunG jawaBFUNCTIoN

realiSaSi KeGiaTan

- DPS provides Sharia Consultation service for the Board of Directors, Divisions, or other Work Units, both formally and informally. The Sharia Consultation can be carried out directly or indirectly, which is related to the sharia aspects in operation of BNI Syariah.

- Sharia Consultation service is provided by DPS every working day so as to keep BNI Syariah consistently complied with sharia principles.

- Sharia Consultation is grouped based on the issues urgency level. If the presented issues require Sharia opinion, DPS will provide Sharia opinion related to the encountered issues to serve as sharia guideline in running the operational activities of BNI Syariah.

- DPS also took part in giving Sharia Banking Basic Education (PDPS) trainings and refreshment of sharia knowledge for the employees by becoming the training instructors, either by DPS members directly or through the DPS staffs.

- DPS memberikan pelayanan Konsultasi Syariah bagi Direksi, Divisi, atau unit kerja lainnya, baik yang bersifat formal maupun bersifat informal. Konsultasi Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah pada pelaksanaan kegiatan operasional BNI Syariah.

- Pelayanan Konsultasi Syariah diberikan oleh DPS setiap hari kerja agar BNI Syariah tetap konsisten dalam mematuhi prinsip syariah.

- Konsultasi Syariah ini diklasifikasi berdasarkan tingkat urgensi permasalahan. Jika permasalahan yang disampaikan memerlukan opini Syariah, maka DPS akan menyampaikan opini Syariah terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan sebagai pedoman syariah dalam menjalankan kegiatan operasional BNI Syariah.

- DPS juga turut serta dalam memberikan pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan refreshment pengetahuan syariah untuk pegawai, dengan menjadi instruktur pelatihan baik oleh anggota DPS secara langsung atau melalui staf DPS.

mewakili dan/atau mendampingi BNI Syariah untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

Represent and/or accompany BNI Syariah in meetings, discussions, and consultations with external parties related to the implementation of Sharia Principles.

- DPS mendampingi Divisi PDm untuk berkonsultasi dengan BPH DSN-mUI mengenai akad yang akan atau dapat digunakan pada skema bisnis Supply Chain financing.

- Konsultasi dilakukan dengan metode presentasi dengan memaparkan skema bisnis, usulan akad, dan konsen persoalan yang dihadapi oleh BNI Syariah. Kemudian DSN-mUI memberikan pandangan atau rekomendasi atas persoalan yang dihadapi oleh BNI Syariah.

- menghadiri kegiatan Ijtima’ Sanawi (annual meeting) DPS tahun 2013 yang diselenggarakan oleh DSN-mUI.

- DPS juga terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Transaksi Syariah pada Koperasi, BmT, atau entitas lainnya yang mengundang, meminta, kepada DPS untuk memberikan penjelasan tentang implementasi akad-akad syariah pada lembaga keuangan.

- DPS accompanies PDM Division to consult with BPH DSN-MUI on the akad which will or can be used for the Supply Chain Financing business plan

- Consultation is conducted with the presentation method by explaining business plan, akad proposal, and consents of the issues encountered by BNI Syariah. Then, DSN-MUI will provide opinions or recommendations on the issues encountered by BNI Syariah.

- Attend DPS annual meetings in 2013, which was organized by DSN-MUI.

- DPS is also involved in the Sharia Transaction Socialization activities to Cooperative, BMT or other entities which invite or inquire DPS to provide explanation on the sharia akads implementation to financial institutions.

ACTIVITY IMPLEMENTATIoN


Striving forHaSanaH

135Page...... -134

menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

Assess and ensure the Sharia Principle Implementation on operation and product guidelines published by the Bank.

mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-mUI.

Supervise the Bank’s new product development so as to comply with fatwa of DSN-MUI.

meminta fatwa kepada DSN-mUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

Inquire fatwa to DSNU-MUI for the Bank’s new products which have not had its fatwa;

melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

Conduct regular reviews on Sharia Principles compliance to mechanism of fund raising and fund disbursement as well as the Bank’s services.

In 2013, there was no new product development in BNI Syariah. In addition, the operation and product development owned by BNI Syariah is in accordance with the Sharia Principles so DPS focuses on the assessment on the development plan of BNI Syariah product feature.

Supervision on the product feature development plan is conducted by reviewing proposal of business model/feature and akads to be used so as to comply with fatwa of DSN-MUI. The supervisory method used is by discussing with the Board of Directors or Division on the objectives, characteristic, and the akads which will be used. It is done to assess and ensure that the implementation of Sharia Principles on the product feature development published by BNI Syariah.

In product feature development plan, there is a business plan which particularly has no fatwa, which is on the supply chain financing business plan.

In the business plan, there has not been the right akads which is in line with the DSN-MUI fatwa so DPS recommends that related division to consult or submit a proposal for fatwa to DSN-MUI.

1. DPS conducted audit which was carried out in synergy with the Internal Audit Division (SPI). SPI as the audit agent, conducts audit (including sharia aspects) to all the banking activities including in mechanism of fund raising and fund disbursement as well as the Bank’s services.

2. DPS also conducts review on the product implementation owned by BNI Syariah in its fund raising and fund disbursement as well as the Bank’s services in order to find out the Sharia Principles compliance on the BNI Syariah operation. The reviews on the product implementation are carried out by DPS to the Division or other working units.

Pada tahun 2013 tidak ada pengembangan produk baru pada BNI Syariah. Selain itu, pedoman operasional dan produk yang dimiliki BNI Syariah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga DPS memfokuskan penilaian pada rencana pengembangan fitur produk BNI Syariah.

Pengawasan terhadap rencana pengembangan fitur produk dilakukan dengan mengkaji usulan fitur/model bisnis dan akad yang digunakan agar sesuai dengan fatwa DSN-mUI. metode pengawasan dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Direksi atau Divisi mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah pada rencana pengembangan fitur produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah.

Dalam rencana pengembangan fitur produk, terdapat skema bisnis yang secara khusus belum ada fatwanya, yaitu pada skema bisnis supply chain financing.

Pada skema bisnis tersebut belum ditemukan akad yang tepat yang sesuai dengan fatwa DSN-mUI, sehingga DPS merekomendasikan agar Divisi terkait yang berwenang untuk berkonsultasi atau mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-mUI.

1. DPS melakukan kegiatan audit yang dilakukan secara sinergi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI sebagai pelaksana fungsi audit, melakukan proses audit (termasuk aspek syariah) terhadap seluruh kegiatan perbankan baik pada mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan.

2. DPS juga melakukan kegiatan review terhadap pelaksanaan produk yang dimiliki oleh BNI Syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah dengan tujuan untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah pada pelaksanaan operasional BNI Syariah. Kegiatan review terhadap pelaksanaan produk dilakukan oleh DPS pada Divisi atau unit kerja lainnya

KeGiaTan PaDa FunGSi PenGawaSanActivities on Supervisory Function


realiSaSi KeGiaTan ACTIVITY IMPLEMENTATIoN





«««««««




3. DPS juga melakukan review syariah terhadap form akad atau form perjanjian kerjasama yang akan diterapkan di BNI Syariah, di antaranya yaitu:a. Review terhadap form akad

murabahah untuk pembiayaan mikro.b. Review terhadap form perjanjian

kerjasama program PUmP-KB Jamsostek.

c. Review terhadap form akad pembukaan rekening deposito instansi/lembaga yang mengharapkan return tertentu dan tetap.

d. Review terhadap form perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi pembiayaan anjak piutang.

3. DPS also conducts sharia review on the akad form or partnership agreement form which will be implemented in BNI Syariah as follow:

a. Review on murabahah akad for micro financing

b. Review on the partnership agreement form for PUMP-KB Jamsostek program.

c. Review on akad form for opening institutional deposit accounts which expect certain and fixed returns.

d. Review on the form for partnership agreement with factoring financing insurance companies.

meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Request data and information related to sharia aspects from BNI Syariah’s work units for fulfilling its duties.

mengevaluasi Kebijakan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

Evaluate Risk Management Policies related to the Sharia Principles compliance

DPS terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Dukungan dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah dapat dipahami dan disadari oleh semua satuan kerja atau unit kerja di BNI Syariah sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya DPS dapat bersinergi dengan baik dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah sehingga seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh DPS dapat terpenuhi.

Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja, data transaksi, risalah rapat, dan lain-lain.

1. DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan manajemen Risiko dengan fokus pada kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Prinsip Syariah. Proses pemantauan terhadap Kebijakan manajemen Risiko dilakukan oleh DPS pada pra pengambilan keputusan (ex ante), sehingga isu pelanggaran Prinsip Syariah pada proses pengambilan Kebijakan manajemen Risiko dan Kebijakan manajemen Risiko dapat ditekan/diminimalisasi atau bahkan terhindar dari pelanggaran Prinsip Syariah.

DPS is actively engaged in sharia aspect supervisory process in every activity which becomes its duties and responsibilities. All the activities conducted by DPS certainly requires accurate data and information from the related work units. Support and awareness of the importance of the sharia aspect compliance can be understood and realized by all work units in BNI Syariah so that DPS can synergize well with BNI Syariah’s work units in conducting its supervisory duties and thus accommodating DPS needs for data and information.

The data and information required in order to implement DPS supervisory function can be obtained through the discussion, work documents, transaction data, minutes of meetings, and others.

1. DPS monitors Risk management Policies by focusing on the precautionary measures of Sharia Principles breach. The monitoring process on Risk management Policies is conducted by DPS on ex ante so that the issue of Sharia Principles breach on the Risk management Policy making can be mitigated minimized or even spared of the Sharia Principles breach


Striving forHaSanaH

137Page...... -136



mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

Evaluate Directors’ accountability on the Risk Management Policy implementation related to the Sharia Principles compliance

2. DPS submitted several sharia opinions which are delivered formally and informally, either through meetings or sharia consultations.

3. Sharia opinions submitted by DPS can take form of Sharia opinion or Sharia Answer. DPS provides 14 (fourteen) Sharia opinion related to the products, transactions, and operation of BNI Syariah.

DPS is engaged in the Performance Meetings of Board of Directors. In the forum, DPS is actively involved in providing comments and recommendations over the implementation of Risk Management Policy by the Board of Directors. DPS also acknowledges the description / portrait performance achievement of the Board of Directors including the Risk Management Policy implementation related to the Sharia Principles.

Risk Management Policy implementation which is related to the Sharia Principles compliance can be maintained well. Errors/flaws in the performance implementation in general are not directed to the errors in making policies but more to the disputes in opinion or understanding of a policy. In general, the risk management policy implementation which is related to the Sharia Principles compliance can be maintained and fulfilled well.

2. DPS menyampaikan beberapa pendapat syariah yang disampaikan baik secara formal maupun secara informal, baik melalui rapat atau melalui konsultasi syariah.

3. Pendapat syariah yang disampaikan oleh DPS dapat berbentuk opini Syariah atau Jawaban Syariah. DPS memberikan opini Syariah sebanyak 14 (empat belas) opini Syariah, yang terkait dengan produk, transaksi, maupun operasional BNI Syariah.

DPS terlibat dalam Rapat Kinerja Direksi. Pada forum tersebut DPS terlibat secara aktif dalam memberikan komentar dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan manajemen Risiko yang dijalankan oleh Direksi. DPS juga mengetahui gambaran/potret capaian kinerja Direksi termasuk di dalamnya atas pelaksanaan Kebijakan manajemen Risiko yang terkait dengan Prinsip Syariah.

Pelaksanaan Kebijakan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dapat terpelihara dengan baik. Kesalahan/kekurangan dalam pelaksanaan kinerja secara umum bukan mengarah kepada kesalahan dalam membuat kebijakan melainkan lebih kepada dispute pendapat atau pemahaman atas sebuah kebijakan. Secara umum, pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dapat dijaga dan dipenuhi dengan baik.


ACTIVITY IMPLEMENTATIoNrealiSaSi KeGiaTan

melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Report the supervision result of Sharia Supervisory Board to the Board of Directors and Commissioners.

1. DPS reports the supervision result of Sharia Supervisory Board to the Board of Directors and Commissioners for 2 (two) times a year as follow:a. Report of DPS Supervision Result

Semester I of 2013 on August 31, 2013 at the latest; and

b. Report of DPS Supervision Result Semester 2 of 2013 on February 28, 2014 at the latest.

1. DPS melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:a. Laporan Hasil Pengawasan DPS

Semester I tahun 2013 paling lambat pada 31 agustus 2013; dan

b. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2013 paling lambat pada 28 februari 2014.

KeGiaTan PaDa FunGSi PelaPoranActivities on Reporting Function





«««««««


2. DPS juga menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Bank Indonesia dan DSN-mUI yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama semester I dan II tahun 2013, yang meliputi antara lain:a. Kertas kerja pengawasan terhadap

proses pengembangan produk baru BNI Syariah;

b. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan fitur produk BNI Syariah; dan

c. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan operasional BNI Syariah.

DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan manajemen Risiko dengan fokus pada kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Prinsip Syariah.

Hasil evaluasi tersebut tergambar pula pada Laporan Hasil Pengawasan DPS yang disampaikan setiap semester. opini Syariah disampaikan secara formal sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di BNI Syariah.

DPS juga terlibat dalam Rapat Kinerja yang dilaksanakan oleh Direksi BNI Syariah. Sehingga DPS juga mengetahui gambaran/potret capaian kinerja Direksi termasuk di dalamnya atas pelaksanaan Kebijakan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.Berdasarkan hasil evaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Pelaksanaan manajemen Risiko disampaikan bahwa secara umum telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Hasil evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan secara triwulanan yang memuat hasil kajian DPS terhadap kinerja Direksi atas Pelaksanaan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk opini Syariah mengenai Kinerja Direksi. opini tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil analisa DPS terhadap Laporan Kinerja yang disampaikan Direksi pada setiap periode (setelah Laporan Kinerja disampaikan, atau setelah Rapat Kinerja), penerbitannya sesuai dengan permintaan/kebutuhan unit kerja yang berada di bawah Direksi.

1. DPS also submitted Report of DPS Supervision Result to Bank Indonesia and DSN-mUI which contains the results of DPS duties and responsibilities implementation during semester I and II of 2013, which include:a. Supervision worksheet on the

development process of BNI Syariah new products;

b. Supervision worksheet on the development process of BNI Syariah product features and

c. Supervision worksheet on the BNI Syariah’s operational activities.

DPS conducts monitoring on Risk Management Policy by focusing on the precautionary measures of Sharia Principles breach.

The evaluation result is also depicted in the Report of DPS Supervisory Result submitted every semester. The Sharia opinion is submitted formally as a guideline in making policies in BNI Syariah.

DPS is also engaged in the Performance Meeting conducted by BNI Syariah’s Board of Directors so that DPS also has the description/portrait of Directors’ performance achievement including the Risk Management Policy implementation which is related to the Sharia Principle compliance. Based on the evaluation results on Board of Directors’ Accountability related to the Sharia Principles for the Risk Management Implementation, it is generally considered in line with the Sharia Principles.

The evaluation results on Board of Directors’ Accountability for the Risk Management Implementation related to the Sharia Principles compliance are submitted quarterly which containes DPS review results of the Directors’ performance on the Risk Management Implementation related to the Sharia Principles compliance.

The evaluation results are submitted in the form of Sharia opinions on the Board of Directors’ performance. The opinion is presented based on the DPS analysis result on Performance Report submitted by the Board of Directors every term (after the Performance Report is submitted or after the Performance Meeting), the publication is in line with the request/needs of work units under the Board of Directors.


realiSaSi KeGiaTan

menyampaikan Hasil evaluasi Kebijakan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Submit the Evaluation Results on Risk Management Policy related to Sharia Principle compliance to the Board of Directors and Commissioners.

menyampaikan Hasil evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Submit the Evaluation Results on Board of Directors’ Accountability for the Risk Management Implementation related to the Sharia Principles compliance to to the Board of Directors and Commissioners.

ACTIVITY IMPLEMENTATIoN


Striving forHaSanaH

139Page...... -138

Struktur dan Kebijakan remunerasi Dewan Pengawas SyariahStruktur dan Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite.

rangkap jabatan Dewan Pengawas SyariahDengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama 2013:

Structure and remuneration Policy of Sharia Supervisory BoardStructure and Remuneration Policy of Sharia Supervisory Board set out in the AGMS to heed the recommendations of the Committee.

Concurrent Position of Sharia Supervisory BoardBy taking into account the supervisory function, these are the concurrent positions of the Sharia Supervisory Board in 2013:

GaJI

TUNJaNGaN RUTIN (THR, TUNJaNGaN KomUNIKaSI, DaN LaIN-LaIN)

TaNTIem

faSILITaS LaIN (DaLam BeNTUK NaTURa)

PeRUmaHaN (TIDaK DaPaT DImILIKI)

TRaNSPoRTaSI (TIDaK DaPaT DImILIKI)

SaNTUNaN (DaPaT DImILIKI)

RemUNeRaSI PeR JaBaTaN DaLam 1 TaHUN

KeTUa DPS

aNGGoTa DPS

Salary

Periodical Allowance (THR, Communication Allowances, and so on)

Tantiem

other Facilities in Natura Form

Residence (cannot be owned)

Transportation (cannot be owned)

Benefit (can be owned)

Remuneration per Position in 1 Year

Head of DPS

Member of DPS

Rp390.000.000

Rp52.500.000

Rp245.000.000

-

-

-

Rp250.000.000

Rp192.500.000

remuneraSi DPSDPS Remuneration

JeNIS RemUNeRaSI Remuneration Type

KH ma’RUf amIN


KetuaChairman

anggotaMember

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT Bank Mega Syariah

PT Asuransi Jiwa Bringin Life (Unit Usaha Syariah)

PT BNI Life Insurance (Unit Usaha Syariah)

PT Danareksa Investment (Unit Usaha Syariah)

PT Al Ijarah Indonesia Finance

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Unit Usaha Syariah)

PT Tugu Pratama Indonesia (Unit Usaha Syariah)

PT Reasuransi Internasional Indonesia (Unit Usaha Syariah)

Ketua/ Chairman

Ketua/ Chairman

Ketua/ Chairman

Ketua/ Chairman

Ketua/ Chairman

Ketua/ Chairman

Anggota/ Member

Anggota/ Member

Anggota/ Member

ranGKaP jaBaTan DPSConcurrent Position of DPS

NamaName

JaBaTaN

INSTaNSI JaBaTaN

JaBaTaN RaNGKaP

Position

Institution Position

Concurrent Position





«««««««


BoaRD of CommISSIoNeRSBoard of Commissiones is the company’s organ that serves to supervise the Bank’s management as advised in the Articles of Association, provide advices to the Board of Directors and ensure that the Bank has implemented a good corporate governance to all level of organization.

Board of Commissioners CompositionBNI Syariah’s Board of Commissioners composition consists of 3 (three) members of Board of Commissioners. Criteria and independency of BNI Syariah Board of Commissioners has been in line with the Regulations of Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 on Good Corporate Governance implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. Each member of BNI Syariah’s Board of Commissioners has gone through mechanism of fit and proper test conducted by Bank Indonesia.

In the year 2013 there were changes in the Board of Commissioners compositions, by Extraordinary General Meeting dated August 30, 2013 the Board of Commissioners of BNI Syariah be as follows:

Board of Commissioners independencyTo ensure Board of Commissioners transparency and independency, all members of BNI Syariah Board of Commissioner have met the following terms:1. Board of Commissioners has disclosed 5% (five percent)

or more share ownership at BNI Syariah, other banks or companies as well as non-bank financial institutions both domestic and overseas.

2. The Board of Commissioners has disclosed its independency in term of does not hold financial, management, shareownership and/or family relationship with other BoC or BoD members and/or controlling shareholders or relationship with the Bank

Dewan KomiSariSDewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bank sesuai dengan anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Susunan Dewan KomisarisSusunan anggota Dewan Komisaris BNI Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris. Kriteria dan independensi Dewan Komisaris BNI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. masing-masing anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2013 terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris , berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 30 agustus 2013 sehingga susunan anggota Dewan Komisaris BNI Syariah menjadi sebagai berikut:

independensi Dewan KomisarisUntuk menjamin transparansi dan independensi Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah memenuhi kondisi sebagai berikut:1. Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham

yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BNI Syariah maupun kepemilikan sahamnya pada BNI Syariah, bank lain, perusahaan lain maupun lembaga keuangan non bank lainnya baik dalam maupun luar negeri.

2. Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

namaNAME

jaBaTanPoSITIoN

TanGGal eFeKTiFEFFECTIVE DATE

Subarjo Joyosumarto

Harisman

Imam Budi Sarjito

Komisaris Utama (Independen)President Commissioner (Independent)Komisaris Independen IndependentCommissionerKomisarisCommissioner

12 September 2013September 12, 201314 Juni 2012June 14, 201225 September 2012September 25, 2012

SuSunan Dewan KomiSariSBoard of Commissioners Compositions


Striving forHaSanaH

141Page...... -140

dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Dewan Komisaris telah mengungkapkan, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga mempermudah koordinasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris mempunyai kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNI Syariah selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan KomisarisSesuai dengan anggaran Dasar BNI Syariah dan Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris secara proaktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi mulai dari perumusan strategi, tahap implementasi program hingga pemantauan kinerja. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain meliputi:1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas,

bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan operasional perusahaan dalam setiap jenjang organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Terhadap fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BNI Syariah.

3. melaksanakan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap jenjang organisasi dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

4. memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja audit Internal, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah.

5. memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat

that may interfere its ability to act independently.

3. The Board of Commissioners has disclosed that it does not hold family relationship unti second generation with other BoC and BoD members, every BoC member resides in Indonesia that will simplify coordination between the Board of Directors and Board of Commissioners.

4. The Board of Commissioners holds appropriate financial competency and reputation. Member of Board of Commissioners does not take and/or receive personal benefit from Bank BNI Syariah except remuneration and other facilities implemented on the General Meetings of Shareholders.

5. The Board of Commissioners is prohibited to utilize BNI Syariah for personal, family, and/or other parties’ interest that may reduce or decrease BNI Syariah’s profit.

Duties and responsibilities of Board of CommissionersReferring to BNI Syariah’s Articles of Association and Code of Conduct Handbook of Board of Commissioners and Directors, the Board of Commissioners proactively give directions and suggestion to the Board of Directors from the strategy formulation, program implementation to performance monitoring. Duties and responsibilities of Board of Commissioners include:1. Board of Commissioners as Company’s organ holds collective

duties and responsibilities in performing supervision and providing advice to the Board of Directors as well as ensuring company’s operational execution at every organization level is referring to Good Corporate Governance (GCG) principles.

2. Performing supervision on BoD duties and responsibilities implementation, supervision on BoD policy as well as providing advice to the BoD. Regarding the supervisory duties, the Board of Commissioners has supervised and evaluated BNI Syariah’s strategic policy implementation.

3. Implementing direct supervision on GCG implementation at every organizational level including monitoring follow up on BoC recommendation to the BoD or established committees.

4. Ensuring that the BoD follows-up every audit finding and recommendation from internal audit unit, external auditor as well as Bank Indonesia and Sharia Supervisory Board’s supervision result.

5. Informing the Bank Indonesia at the latest within 7 (seven) working days since the finding of every banking and financial, regulation violation and any condition or situation that may harm BNI Syariah’s business sustainability.





«««««««


membahayakan kelangsungan usaha BNI Syariah.6. Dewan Komisaris BNI Syariah tidak terlibat dalam

pengambilan keputusan kegiatan operasional BNI Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam anggaran Dasar BNI Syariah atau dalam RUPS.

7. memastikan bahwa komite yang dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah menjalankan tugasnya secara efektif. Komite-komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah Komite audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang pengangkatannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

8. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan BNI Syariah.

9. memastikan Direksi telah memperhatikan kepentingan semua Pemegang Saham.

rapat Dewan KomisarisSesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 1 kali dalam setiap bulan. Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja Direksi dalam menangani perusahaan. Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

6. The BoC of BNI Syariah hasn’t involved on BNI Syariah’s operational activity decision making, except on fund provision for related party aspect as long the authority is implemented in the Article of Association or GMS.

7. Ensuring that the committees established to support BoC duties and responsibilities implementation effectiveness, have been effectively implement their duties. The Committees supporting BoC duties and responsibilities are Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee that the appointment is implemented by the BoD referring to BoC meeting decision.

8. Formulating and delivering supervisory accountability report on BNI Syariah’s management.

9. Ensuring that the BoD has considered every Shareholders’ interest.

Board of Commissioners meetingReferring to the provision stated in Code of Conduct Handbook of Board of Commissioners and Directors, the Board of Commissioners Meeting is held at least once every month. The Board of Commissioners Meeting serves as a forum for the members to make decision collectively. The meeting also functions as a mechanism to discuss the Board of Directors’ performance in managing the company. Throughout 2013, the Board of Commissioners has conducted 28 (twenty eight) meetings with level of attendance as follow:

aCHJaR ILJaS*

SUBaRJo JoyoSUmaRTo**

HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo

Komisaris Utama (Independen)


Komisaris Independen

Komisaris

President Commissioner (Independent)


Independent Commissioner

Commissioner

16

9

27

27

28

28

28

28

raPaT Dewan KomiSariSBoard of Commissioners Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position

Number of Meeting Attendance

Meeting Frequency

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Juni 2010 hingga 30 agustus 2013**) efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 12 September 2013

*) Effectively served as President Commissioner since June 19, 2010 to August 30, 2013**) Effectively served as President Commissioner since September 12, 2013


Striving forHaSanaH

143Page...... -142

aCHJaR ILJaS*


HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo




Komisaris




Commissioner

2

1

3

3

3

3

3

3

raPaT GaBunGan Dewan KomiSariS, DireKSi Dan Dewan PenGawaS SyariahBoard of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board Joint Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

aCHJaR ILJaS*


HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo

DINNo INDIaNo

Imam TeGUH SaPToNo

aCeP RIaNa JayaPRaWIRa

JUNaIDI HISom***




Komisaris

Direktur Utama

Direktur Bisnis

Direktur Risiko dan Kepatuhan

Direktur Keuangan dan operasional




Commissioner

President Director

Business Director

Risk and Compliance Director

Finance and operation Director

9

4

14

14

14

14

14

1

14

14

14

14

14

14

14

14

raPaT GaBunGan Dewan KomiSariS Dan DireKSiBoard of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Juni 2010 hingga 30 agustus 2013**) efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 12 September 2013***) efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan operasional sejak 9 Desember 2013*) Effectively served as President Commissioner since June 19, 2010 to August 30, 2013**) Effectively served as President Commissioner since September 12, 2013***) Effectively served as Finance and operation Director since December 9, 2013





«««««««


DINNo INDIaNo

Imam TeGUH SaPToNo


KH ma’RUf amIN


Direktur Utama

Direktur Bisnis


Ketua DPS

anggota DPS

President Director

Business Director


DPS Chairman

DPS Member

3

3

3

-

3

3

3

3

3

3

raPaT GaBunGan Dewan KomiSariS, DireKSi Dan Dewan PenGawaS SyariahBoard of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board Joint Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency



Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan KomisarisDemi memastikan pelaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, BNI Syariah telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KeP/01/DK/2010 dan DIR/274a tanggal 21 September 2010 dan telah disempurnakan dan ditetapkan melalui KP/DIR/016 dan KP/01/DK/2013 tanggal 12 November 2013.

Tata tertib kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:1. fungsi, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris2. Waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris3. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan KomisarisSelama tahun 2013, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut:1. melakukan review kebijakan aktiva produktif pasar uang dan

pasar modal.2. memberikan rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan peningkatan kualitas pemberian dan pemantauan fasilitas pembiayaan non ritel.

b. fungsi dari Satuan Pengawasan Internal terkait dengan penugasan audit, pengembangan kapabilitas,

Code of Conduct Guideline of the Board of CommissionersTo ensure the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, BNI Syariah has Code of Conduct Handbook for Board of Commissioners and Directors which has been established through A Joint Decree of Board of Commissioners and Directors KEP/01/DK/2010 and DIR/274A dated September 21, 2010 and has been revised and established through KP/DIR/016 and KP/01/DK/2013 dated November 12, 2013.

The code of conduct of Board of Commissioners regulates the following matters:1. Function, duties and responsibilities of Board of Commissioner2. Working hours and meetings of Board of Commissioners3. Work relations between the Board of Commissioners and Directors

Report of Board of Commissioners Acitivities and RecommendationIn 2013, some activities carried out by the Board of Commissioners in performing its functions are as follow:1. Conduct reviews on productive assets policy for financial market and

capital market.2. Provide recommendations on the following matters:

a. Policy on quality improvement of provision and monitoring non retail financing facilities.

b. Functions from Internal Audit related to the audit task, capability development, consultation function development,


Striving forHaSanaH

145Page...... -144

pengembangan fungsi konsultasi, dan pemilihan area yang audit dengan memperhatikan faktor risiko dari masing-masing auditan.

c. Usulan format penilaian kinerja manajemen tahun 2013.d. Penerapan strategi anti fraud bagi BNI Syariah.e. melakukan pengarahan dan pembenahan yang diperlukan

kepada seluruh elemen BNI Syariah dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur operasional perbankan syariah.

f. Pengangkatan Bapak Subarjo Joyosumarto untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah.

g. evaluasi Komite audit terhadap objektivitas dan independensi Kantor akuntan Publik (KaP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (afiliasi KaP Pricewaterhouse Coopers) yang melakukan audit tahun buku 2012.

h. Penetapan harga perkiraan sendiri terhadap KaP yang melakukan audit tahun buku 2013.

i. optimalisasi Service Level agreement dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. Penyusunan laporan Good Corporate Governance.4. memberikan persetujuan terhadap laporan pelaksanaan dan

pokok-pokok hasil audit Semester II tahun 2012 dan Semester II tahun 2013.

5. menyampaikan usulan besaran pemberian tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

6. memberikan arahan terkait dengan:a. fasilitas kendaraan, cuti tahunan bagi Direksi.b. Rencana tambahan pembiayaan sindikasi dan pembiayaan

lainnya.c. evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan BNI Syariah

Semester II tahun 2012.7. mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan (fit

and proper test) kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan pencalonan calon anggota Direksi BNI Syariah.

8. memberikan persetujuan pembiayaan untuk pihak terkait dengan BNI Syariah.

9. menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI Syariah tahun buku 2012 tanggal 1 mei 2013 dan keputusan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 7 mei 2013 tentang pelaksanaan hasil keputusan RUPS.

Peningkatan Kompetensi Dewan KomisarisSepanjang tahun 2013, anggota Dewan Komisaris tidak mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dari BNI Syariah. Namun secara independen, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

and selection of audit areas by taking into account risk factors from respective audits.

c. Format proposal for management performance assessment in 2013

d. Implementation of anti fraud strategy for BNI Syariah.e. Perform guidance and revamps necessary for all elements

of BNI Syariah for improving compliance with provisions and operational procedures of sharia banking.

f. Appointment of Mr. Subarjo Joyosumarto to hold the position of the President Commissioner (Independent) of BNI Syariah.

g. Evaluation of the Audit Committee on objectivity and independency of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (afiliasi KAP PricewaterhouseCoopers) which perfomed audit for fiscal year 2012.

h. Setting up an estimated fees for KAP which perfomed audit for fiscal year 2013.

i. Service Level Agreement optimalization with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. Formulation of Good Corporate Governance Report4. Grant approval for Audit Result Principal and Implementation

Report for Semester II 2012 and Semester II 2013.

5. Submit proposed amount of tantiem provision for Board of Directors and Commissioners.

6. Provide guidance related to:a. Vehicle facility, annual leave for Board of Directors.b. Additional plan of syndication financing and other

financing.c. Evaluation on compliance function implementation of BNI

Syariah in Semester II 20127. Make a proposal for fit and proper test to Bank Indonesia to

obtain approval for nomination of candidates for BNI Syariah Board of Directors.

8. Grant approval on the financing for the parties related to BNI Syariah.

9. Follow up the decisions of BNI Syariah’s Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for fiscal year 2012 dated May 1, 2013 and decisions in the Joint Meeting Board of Directors and Commissioners dated May 7, 2013 on the implementation of GMS decisions.

Board of Commissioner Competency improvementThroughout 2013, the members of Board of Commissioners did not engage in the competency development trainings from BNI Syariah. However independently, members of Board of Commissioner have joined a number of trainings to improve their competencies in performing duties as the Board of Commissioners. The trainings are:





«««««««


SUBaRJo JoyoSUmaRTo*

HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo

Jakarta, 17 mei 2013

Bali, 30-31 mei 2013

Jakarta, 7 oktober 2013

Jakarta, 9 Desember 2013

Jakarta, 17 mei 2013

Bali, 30-31 mei 2013

Jakarta, 24 Juli 2013

Jakarta, 7 oktober 2013


Jakarta, 18 april 2013



Jakarta, May 17, 2013

Bali, May 30-31, 2013

Jakarta, october 7, 2013

Jakarta, December 9, 2013

Jakarta, May 17, 2013

Bali, May 30-31, 2013

Jakarta, July 24, 2013

Jakarta, october 7, 2013


Jakarta, April 18, 2013



LPPI

Departemen Perbankan Syariah, BI

LPPI

LPPI

LPPI

Departemen Perbankan Syariah, BI

BSMR

LPPI

LPPI

Indonesia Center for Ethics (ICE)

BSMR

Pusdiklat BPK RI

Preparing Business Leaders: Anticipating Future Possible Crisis

3rd Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance

Strengthening Financial Institutions to Anticipating Impact of Economic Crisis

Recent Development on the Global Economy and Its Impact on Financial Sector in Indonesia

Preparing Business Leaders: Anticipating Future Possible Crisis

3rd Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance

Risk Management on Islamic Banking

Strengthening Financial Institutions to Anticipating Impact of Economic Crisis

Recent Development on the Global Economy and Its Impact on Financial Sector in Indonesia

Ethics, Integrity and Anticorruption

Risk Management on Islamic Banking

Simposium Nasional “Menyongsong Penerapan CoSo 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN”

PeninGKaTan KomPeTenSi Dewan KomiSariSPeningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

DeWaN KomISaRISBoard of Commissioner

TaNGGaL & TemPaTDate & Place

SemINaRSeminar

PeNyeLeNGGaRaorganizer

Penilaian Kinerja Dewan KomisarisProses penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS di mana Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing melalui RUPS.

Struktur dan Kebijakan remunerasi Dewan KomisarisKebijakan Remunerasi Dewan Komisaris BNI Syariah ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta sesuai ketentuan terkait lain seperti:

Board of Commissioners Performance assessmentAssessment process on the Board of Commissioners performance is conducted through GMS in which the Board of Commissioners accounted for their respective duties and responsibilities through GMS.

Structure and Policy of Board of Commissioner remunerationBNI Syariah BoC Remuneration Policy is implemented on the General Meetings of Shareholders (GMS) by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee as well as other related regulation, such as:


Striving forHaSanaH

147Page...... -146

1. Benchmarking yang dilakukan melalui salary survey yang dilakukan oleh Biro Riset majalah Info Bank tahun 2009 tentang biaya remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya) terhadap the closest competitor dan salary survey yang sama terhadap bank-bank peer group;

2. mempertimbangkan kinerja Bank;3. Tingkat pertumbuhan inflasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, struktur remunerasi Dewan Komisaris BNI Syariah selama 2013 adalah sebagai berikut:

1. Benchmarking through salary survey carried by Research Bureau of Info Bank magazine in 2009 regarding remuneration expense (salary, bonus, periodic allowance, tantiem and other facilities) towards the closest competitor and similiar salary survey to peer group banks;

2. Considering Company’s performance;3. Inflation rate level.

Based on the consideration, the structure of BNI Syariah Board of Commissioners remuneration in 2013 is as follow:

GaJI


TaNTIem






KomISaRIS UTama

KomISaRIS INDePeNDeN

KomISaRIS

Salary


Tantiem






President Commissioner


Commissioner

Rp737.333.333*

Rp138.000.000

Rp504.000.000

-

-

-

Rp543.333.333*

Rp504.000.000

Rp202.000.000

remuneraSi Dewan KomiSariSBoard of Commissioners Renumeration

JeNIS RemUNeRaSI Description

aCHJaR ILJaS*


HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

huBunGan aFiliaSi Dan KePemiliKan Saham Dewan KomiSariSAffiliation Ties and Share ownership by the Board of Commissioners

NamaName

DeWaN KomISaRIS DIReKSI PemeGaNG SaHam PeNGeNDaLI

ya ya yaTIDaK TIDaK TIDaK

HUBUNGaN KeUaNGaN DeNGaN

Board of Commissioners Board of Directors Controlling Shareholders

Yes Yes YesNo No No

Financial Ties with

*) Terjadi Pergantian Komisaris Utama Changes of President Commissioner





«««««««


aCHJaR ILJaS*


HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

huBunGan aFiliaSi Dan KePemiliKan Saham Dewan KomiSariSAffiliation Ties and Share ownership by the Board of Commissioners

NamaName



HUBUNGaN KeLUaRGa DeNGaN


Yes Yes YesNo No No

Family Ties with

rangkap jabatan Dewan KomisarisSelama 2013 Dewan Komisaris BNI Syariah telah memenuhi peraturan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Rangkap jabatan yang saat ini terjadi masih memenuhi ketentuan rangkap jabatan, di mana salah seorang Komisaris BNI Syariah merupakan Pejabat eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham BNI Syariah.

KomiTe Di Bawah Dewan KomiSariSDalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi. Keberadaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan PBI tentang GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

KomiTe auDiT

Susunan Komite auditKomite audit BNI Syariah terdiri dari 4 (empat) orang anggota, 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite sementara 3 (tiga) orang sebagai anggota. Rangkap jabatan Komite audit telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Komite audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Concurrent Position of Board of CommissionersIn 2013, BNI Syariah Board of Commissioners has complied with dual position regulation in accordance with the Regulation of Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 on Sharia Commercial Bank. The dual position which currently still occurs is in which one of the BNI Syariah Commissioner is an Executive Management in 1 (one) company which is the shareholder of BNI Syariah.

CommITTeeS UNDeR BoaRD of CommISSIoNeRSIn performing its supervisory functions, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration & Nomination Committee. The presence of committees under the Board of Commissioners is in line with PBI provision on GCG while also aims to improve implementation of Corporate Governance principles in BNI Syariah operational activities.

aUDIT CommITTee

audit Committee CompositionThe Audit Committee of BNI Syariah consists of 4 (four) members, 1 (one) member who is Independent Commissioner serving as the Temporary Head of Committee while 3 (three) people serving as the members. The dual positions of Audit Committee has take into account competencies, independency criteria, discretion, code of conduct, and respective duties and responsibilities implementation in accordance with the applicable provisions.

The Audit Committee composition as of December 31, 2013 is as follow:


Striving forHaSanaH

149Page...... -148

independensi Komite auditDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite audit menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Profil Komite auditanggota Komite audit – alexander ZulkarnainBeliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite audit BNI Syariah sejak tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2001-2010). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup gelar Doktoral (S3) di Universitas Negeri Jakarta (2013).

anggota Komite audit – vivin HeryadiBeliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite audit BNI Syariah semenjak april 2013. Sebelumnya beliau adalah Wakil Pemimpin Divisi Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2011). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor jurusan finansial agribisnis (2001-2002) serta Sarjana jurusan administrasi Niaga, Spesialisasi financial management dari Universitas Brawijaya (1976-1981).

Piagam Komite auditDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite audit didasarkan kepada Piagam Komite audit yang diterbitkan melalui dokumen KeP/07/DK/2010 tanggal 5 oktober 2010. Piagam Komite audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai

audit Committee independency In performing its duties and responsibilities, all members of the Audit Committee keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/or Directors.

audit Committee ProfileAudit Commitee Member – Alexander ZulkarnainHe has been appointed as one of the Audit Committee members of BNI Syariah since 2010. Previously, he was an Audit Committee member in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2001-2010). His education background includes PhD (S3) degree in Universitas Negeri Jakarta (2013).

Audit Commitee Member – Vivin HeryadiShe has been appointed as one of the Audit Committee members of BNI Syariah since April 2013. Previously, she was Deputy Head of General Division in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2011). Her education background includes Master degree in Financial Agribusiness in Institut Pertanian Bogor (2001-2002) as well as Bachelor degree in Trading Administration, Financial Management Specialization from Universitas Brawijaya (1976-1981).

audit Committee CharterIn performing its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to letter KEP/07/DK/2010 dated october 5, 2010. The Audit Committee Charter is established by the Board of Commissioners as a guideline in perfoming its duties and responsibilities in a

namaNAME

jaBaTanPoSIIToN

KeahlianEXPERTISE

Harisman

achjar Iljas*

Subarjo Joyosumarto**

Imam Budi Sarjito

alexander Zulkarnain

vivin Heryadi

Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioneranggota / Komisaris UtamaMember/President Commissioneranggota / Komisaris UtamaMember/President CommissioneranggotaMemberanggotaMemberanggotaMember

akuntansiAccountingekonomieconomyekonomieconomymanajemen RisikoRisk managementakuntansi & Keuanganaccounting & financeauditaudit

SuSunan KomiTe auDiTAudit Committee Compositions







«««««««


panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung jawab Komite auditRincian tugas dan tanggung jawab Komite audit didasarkan pada Piagam Komite audit BNI Syariah, sebagai berikut:1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang

telah maupun yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

2. mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor internal dan eksternal termasuk independensi dan objektivitas auditor serta hasil pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan serta kecukupan proses pelaporan keuangan.

3. mengevaluasi laporan manajemen atas kepatuhan BNI Syariah terhadap segala peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan BNI Syariah.

4. memantau pelaksaanaan tindak lanjut temuan hasil audit internal dan eksternal oleh Direksi. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI)b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan

SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.5. memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Kantor

akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.6. melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan

Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.7. menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance

Bank.8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan

Komisaris.

rapat Komite auditSelama 2013, Komite audit telah melakukan 19 (sembilan belas) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

transparent, competent, objective and independent manner so that it is accountable and acceptable to all parties concerned.

audit Committee Duties and responsibilities Detail of BNI Syariah Audit Committee’s duties and responsibilities referring to the Audit Committee Charter is as follows:1. Performing review on financial information both already or

will be disclosed by the Company such as financial report, projection and other financial information.

2. Evaluating audit implementation effectiveness carried by internal and external auditors including auditor independency and objectivity, audit result performed to ensure every significant risk has been considered as well as financial reporting process adequacy.

3. Evaluating management’s report on BNI Syariah’s compliance towards every regulation and other policies related to BNI Syariah’s activity implementation.

4. Monitoring follow-up on internal and external audit finding result by the Board of Directors. At least performing monitoring and evaluation towards several aspects, as follows:a. Implementation of Internal Audit Unit duties.b. Implementation of internal audit, public accountant and

Bank Indonesia’s supervisory finding result follow-up.5. Providing recommendation regarding Public Accountant office

appointment to the Board of Commissioners.6. Performing review and report to the Board of Commissioners

regarding every complaints related to the Company.7. Reviewing Company’s Good Corporate Governance

implementation report.8. Performing other assignments delegated by the Board of

Comissioners.

audit Committee meetingsIn 2013, the Audit Committee has conducted 19 (nineteen) meetings with level of attendance as follow:

HaRISmaN

SUBaRJo JoyoSUmaRTo*

aCHJaR ILJaS**

Ketua/Komisaris Independen

anggota / Komisaris Utama


Chairman/Independent Commissioner

Member/President Commissioner


18

9

9

19

19

19

raPaT KomiTe auDiTAudit Committees Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency


Striving forHaSanaH

151Page...... -150



Imam BUDI SaRJITo

aLexaNDeR ZULKaRNaIN

vIvIN HeRyaDI

anggota

anggota

anggota

Member

Member

Member

17

17

14

19

19

19

raPaT KomiTe auDiTAudit Committees Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

Kegiatan Komite auditSepanjang 2013, Komite audit telah melakukan berbagai aktivitas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas dan operasional BNI Syariah. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:1. mengevaluasi hal-hal sebagai berikut:

a. Rencana kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI);b. Pelaksanaan rencana kerja SPI dan pokok-pokok hasil

audit;c. Tindak lanjut manajemen atas laporan SPI, Bank

Indonesia, management Letter Kantor akuntan Publik dan Dewan Pengawas Syariah;

d. efektivitas pelaksanaan auditor ekstern.2. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan

Publik kepada Dewan Komisaris.3. menelaah hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan tahunan 2013;b. Informasi keuangan triwulan I, II dan III;c. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Tahun 2012;d. Pengaduan yang berkaitan dengan BNI Syariah.

4. melakukan koordinasi dengan Kantor akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

5. membuat pengungkapan Komite audit pada laporan tahunan.6. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan

Komisaris.

audit Committee activities Throughout 2013, the Audit Committee has conducted various activities to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties on activities and operation of BNI Syariah. A brief report on the implementation of Audit Committee activities in 2013 is as follow:1. Evaluate the following matters:

a. Internal Audit (SPI) work plan;b. Implementation of SPI work plan and audit result principal;

c. Follow up of management on reports from SPI, Bank Indonesia, Management Letter from Public Accounting Firm and Sharia Supervisory Board;

d. Effectiveness of external auditor implementation.2. Provide recommendations on the appointment of Public

Accountant to the Board of Commissioners.3. Review the following matters:

a. Annual report 2013;b. Financial information for quarter I, II and III;c. Report on Implementation of Good Corporate Governance

(GCG) in 2012;d. Complaints related to BNI Syariah.

4. Coordinate with Public Accounting Firm for effectiveness of external audit implementation.

5. Disclose on the Audit Committee in the annual report.6. Make report of duty implementation to Board of

Commissioners.





«««««««


namaNAME

jaBaTanPoSIIToN

KeahlianEXPERTISE

Harisman

achjar Iljas*


Imam Budi Sarjito

Ibrahim Husain

Bambang eko

Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioneranggota / Komisaris UtamaMember/President Commissioneranggota / Komisaris UtamaMember/President CommissioneranggotaMemberanggotaMemberanggotaMember

akuntansiAccountingekonomiEconomyekonomiEconomymanajemen RisikoRisk Managementmanajemen Risiko & KeuanganRisk Management & Financemanajemen RisikoRisk Management

SuSunan PemanTau riSiKoRisk Monitoring Committee Compositions



independensi Komite Pemantau risikoDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Profil Komite Pemantau risikoanggota Komite Pemantau Risiko – Ibrahim HusainBeliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup gelar Sarjana ekonomi Universitas Hasanuddin makassar.

risk monitoring Committee independencyIn performing its duties and responsibilities, all members of the Risk Monitoring Committee keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/or Directors.

risk monitoring Committee ProfileRisk Monitoring Commitee Member – Ibrahim HusainHe has been appointed as one of the Risk Monitoring Committee members since 2010. Previously, he was a Risk Monitoring Committee member in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. His education background includes Bachelor degree in Economics in Hasanuddin University, Makassar.

KomiTe PemanTau riSiKo

Susunan Komite Pemantau risikoKomite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite sementara 2 (dua) orang sebagai anggota. Rangkap jabatan Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

RISK moNIToRING CommITTee

risk monitoring Committee CompositionRisk Monitoring Committee consists of 3 (three) members, 1 (one) member is an Independent Commissioner serving as the Head of Committee while 2 (two) other people serving as members. The dual position of Risk Monitoring Committee has taken into account competencies, independency criteria, discretion, code of conduct, as well as implementation of respective duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations.

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2013 is as follow:


Striving forHaSanaH

153Page...... -152

anggota Komite Pemantau Risiko – Bambang ekoBeliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Unit Policy Governance. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Pasca Sarjana Universitas Gajah mada.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau risikoRincian tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko didasarkan pada Piagam Komite Pemantau Risiko BNI Syariah, sebagai berikut:1. melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen

risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan.2. melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban

Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.3. melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan

BNI Syariah dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi risiko atas risiko-risiko tersebut.

4. mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.

5. mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia.

6. melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

7. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja manajemen Risiko.

8. melakukan self-evaluation terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

rapat Komite Pemantau risikoSelama 2013, Komite Pemantau Risiko telah melakukan 29 (dua puluh sembilan) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk Monitoring Commitee Member – Bambang EkoHe has been appointed as one of the Risk Monitoring Committee members since 2013. Previously, he was Head of Policy Governance Unit. His education background includes Master degree in Gajah Mada University.

Duties and resposibilities of risk monitoring CommitteeDetails of BNI Syariah Risk Monitoring Committee’s duties and responsibilities is referring to BNI Syariah Risk Monitoring Committee Charter, as follows:1. Performing annual evaluation on risk management strategy

and policy formulated by the management.2. Performing evaluation on Board of Directors’ accountability

report on risk management policy implementation.3. Performing evaluation on BNI Syariah quarter Risk Profile

Report as well as risk management process implementation to be later providing recommendation to the Board of Commissioners on risk condition faced by the Bank and activity to perform risk mitigation on those risks.

4. Evaluating several steps taken by the Board of Directors to comply with Bank Indonesia Regulation as well as other applicable regulation related to prudent principle implementation, especially related to risk management aspect.

5. Evaluating Bank’s compliance supervisory result related to risk management implementation on every agreement and commitment made by Board of Directors to Bank Indonesia.

6. Performing evaluation and providing advice from risk management aspect to the Board of Commissioners on every proposal on Board of Directors’ suggestion that related to transaction or business activity exceeding Board of Directors’ authority to be addressed by the Board of Commissioners as decision making foundation.

7. Performing supervision and evaluation on Risk Monitoring Committee and Risk Management Unit’s duties implementation.

8. Performing self-evaluation on duties implementation effectiveness as well as periodically updating Risk Monitoring Committee Working Guideline.

risk monitoring Committee meetings In 2013, the Risk Monitoring Committee has conducted 29 (twenty nine) meetings with the level of attendance as follows:





«««««««


HaRISmaN

aCHJaR ILJaS*


Imam BUDI SaRJITo

IBRaHIm HUSaIN

BamBaNG eKo***

Ketua / Komisaris Independen



anggota

anggota

anggota

Chairman/Independent Commissioner



Member

Member

Member

29

11

13

28

29

9

29

29

29

29

29

29

raPaT KomiTe PemanTau riSiKoRisk Monitoring Committee Meeting

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Juni 2010 hingga 30 agustus 2013**) efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 12 September 2013***) efektif menjabat sebagai anggota sejak oktober 2013

*) Effectively served as President Commissioner since June 19, 2010 to August 30, 2013**) Effectively served as President Commissioner since September 12, 2013***) Effectivelly served as member since october 2013

Piagam Komite Pemantau risikoDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KeP/08/DK/2010 tanggal 5 oktober 2010. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Komite Pemantau risikoSepanjang 2013, Komite Pemantau Risiko telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:1. melakukan inventarisasi/evaluasi kebijakan BNI Syariah sesuai

Peraturan Bank Indonesia yang memerlukan persetujuan dan evaluasi Dewan Komisaris yang disampaikan Direksi.

2. melakukan evaluasi atas review Buku Pedoman Kebijakan BNI Syariah yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas dasar Peraturan Bank Indonesia.

3. melakukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja manajemen Risiko dan Komite manajemen Risiko tahun 2013.

risk monitoring Committee CharterIn performing its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to letter KEP/08/DK/2010 dated october 5, 2010. The Risk Monitoring Committee Charter is established by the Board of Commissioners as a guideline in perfoming its duties and responsibilities in a transparent, competent, objective and independent manner so that it is accountable and acceptable to all parties concerned.

risk monitoring Committee activitiesIn 2013, the Risk Monitoring Committee performed several activities, as follows:1. Perform inventory/evaluation on BNI Syariah policies in line with the

Regulation of Bank Indonesia which requires approval and evaluation of Board of Commissioner which is presented by the Board of Directors.

2. Perform evaluation on the review of BNI Syariah Policy Handbook which has previously obtained approval from the Board of Commissioners based on the Regulation of Bank Indonesia.

3. Perform evaluation on Work Plan of Risk Management Work Unit and Risk Management Committee in 2013.


Striving forHaSanaH

155Page...... -154

4. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja manajemen Risiko Tahun 2013 Semester 1 (satu).

5. melakukan evaluasi potensi manajemen risiko atas dasar laporan profil risiko.

6. melakukan monitoring strategi penyelesaian Non Performing financing (NPf), hapus buku, Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif 2011 dan recovery.

7. melakukan evaluasi/monitoring pengelolaan risiko kepada masing-masing Divisi terkait atas dasar Laporan Profil Risiko.

8. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2013 dan 2014.

4. Perform evaluation on duty implementation of Risk Management Work Unit in Semester 1 (one) of 2013.

5. Perform evaluation on risk management potentials based on the risk profile report.

6. Conduct monitoring on strategies for NPF settlement, write-off, Allowance for Earning Assets 2011 and recovery.

7. Perform evaluation/monitoring on risk management to each related Division based on the Risk Profile Report.

8. Formulate and report implementation of 2012 Work Plan and Risk Monitoring Committee work plan for 2013 and 2014.

KomiTe remuneraSi & nominaSi

Susunan Komite remunerasi & nominasiKomite Remunerasi & Nominasi terdiri dari 6 (enam) orang anggota, 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Utama yang menjabat sebagai Ketua Komite sementara 5 (lima) orang sebagai anggota. Rangkap jabatan Komite Remunerasi & Nominasi telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

RemUNeRaTIoN & NomINaTIoN CommITTee

remuneration and nomination Committee CompositionRemuneration & Nomination Committee consists of 6 (six) members, 1 (one) member is the President Commissioner serving as the Temporary Head of Committee while 5 (five) people serving as members. The dual position of Risk Monitoring Committee has taken into account competencies, independency criteria, discretion, code of conduct, as well as implementation of respective duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations.

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2013 is as follow:

namaNAME

jaBaTanPoSIIToN

KeahlianEXPERTISE

achjar Iljas*


Harisman

Imam Budi Sarjito

arief adhi Sanjaya

Idayu Nilawati

Pemimpin Divisi HCT

Ketua/Komisaris UtamaChairman/President Commissioneranggota / Komisaris UtamaMember/President Commissioneranggota / Komisaris IndependentMember/Independent CommissioneranggotaMemberanggota / Sekretaris Dewan KomisarisMember/Secretary to Board of CommissioneranggotaMemberanggota / Pemimpin DivisiMember/Head of Division

SDmHuman ResourcesekonomiEconomySyariahShariaPerbankanBankingakuntansiAccountingSDmHuman ResourcesSDmHuman Resources

SuSunan KomiTe remuneraSi & nominaSi Remuneration and Nomination Committee Compositions







«««««««


independensi Komite remunerasi & nominasiDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Remunerasi & Nominasi menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Profil Komite remunerasi & nominasianggota Komite Remunerasi & Nominasi – arief adhi SanjayaBeliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup magister administrasi Umum dari National University of Singapore (2007) serta magister Hukum dari Universitas Indonesia (2005).

anggota Komite Remunerasi & Nominasi – Idayu NilawatiBeliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota independen Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S2 mmBaT dari Institut Teknologi Bandung.

anggota Komite Remunerasi & Nominasi – Iwa Kustiwa (Pemimpin Divisi HCT)Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Divisi Produk dan Prosedur (2012-2013). Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung.

Tugas dan Tanggung jawab Komite remunerasi & nominasiRincian tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi BNI Syariah didasarkan pada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi BNI Syariah, sebagai berikut:1. melakukan evaluasi terhadap sistem kebijakan remunerasi dan

kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, pejabat eksekutif, dan pegawai secara keseluruhan.

3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem, prosedur pemilihan dan/atau penggantian serta calon Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

5. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

remuneration and nomination Committee independencyIn performing its duties and responsibilities, all members of the Risk Monitoring Committee keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/or Directors.

remuneration and nomination Committee ProfileRemuneration & Nomination Member – Adhi SanjayaHe has been appointed as one of the Remuneration & Nomination Committee members in 2010. Previously, he was a Remuneration & Nomination Committee member in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010). His education background includes Master degree in General Administration National from University of Singapore (2007) and in Law from Indonesia University (2005).

Remuneration & Nomination Commitee Member – Idayu Nilawati She has been appointed as one of the Remuneration & Nomination Committee members in 2010. Previously, she was an independent member of Remuneration & Nomination Committee in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Her education background includes Master degree in MMBAT from Bandung Technology Institute.

Remuneration & Nomination Commitee Member – Iwa Kustiwa ( Head of HCT Division)He has been appointed as one of the Remuneration & Nomination Committee members in 2013. Previously, he was the Head of Product and Procedure Division (2012-2013). His education background includes a Bachelor degree in Civil Engineering from Bandung Technology Institute.

Duties and responsibilities of remuneration and nomination CommitteeDetail of BNI Syariah Remuneration & Nomination Committee’s duties and responsibilities, as follows:

1. Performing evaluation on remuneration policy system and conformity between the remuneration policy and the policy implementation.

2. Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive officer as well as overall employees.

3. Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding prospective candidate for BoC, BoD and Sharia Supervisory Board nomination and/or replacement system and procedure.

4. Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding independent party prospective candidate for Audit Committee and Risk Monitoring Committee members.

5. Performing other assignments delegated by the Board of Commissioners.


Striving forHaSanaH

157Page...... -156

rapat Komite remunerasi & nominasiSelama 2013, Komite Remunerasi & Nominasi telah melakukan 10 (sepuluh) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Piagam Komite remunerasi & nominasiDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi & Nominasi didasarkan kepada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui dokumen KeP/09/DK/2010 tanggal 5 oktober 2010. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Komite remunerasi & nominasiSepanjang 2013, Komite Remunerasi & Nominasi telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:1. me-review kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris,

pegawai secara keseluruhan.

remuneration & nomination Committee meetingsIn 2013, the Remuneration & Nomination Committee has conducted 10 (ten) meetings with the level of attendance as follow:

remuneration & nomination Committee CharterIn performing its duties and responsibilities, the Remuneration & Nomination Committee refers to letter KEP/09/DK/2010 dated october 5, 2010. The Remuneration & Nomination Committee Charter is established by the Board of Commissioners as a guideline in perfoming its duties and responsibilities in a transparent, competent, objective and independent manner so that it is accountable and acceptable to all parties concerned.

remuneration & nomination Committee activitiesAs the duties and responsibilities implementation, in 2013, the Remuneration and Nomination Committee conducted several activities, as follows:1. Reviewing Board of Directors, Board of Commissioners and

employees’ remuneration policy comprehensively.

aCHJaR ILJaS*


HaRISmaN

Imam BUDI SaRJITo

aRIef aDHI SaNJaya

IDayU NILaWaTI

IWa KUSTIWa

Ketua/Komisaris Utama


anggota / Komisaris Independen

anggota

anggota / Sekretaris Dewan Komisaris

anggota

anggota / Pemimpin Divisi

Chairman/President Commissioner


Member/Independent Commissioner

Member

Member/Secretary to Board of Commissioner

Member

Member/Head of Division

8

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

raPaT KomiTe remuneraSi & nominaSiRemuneration and Nomination Committees Meeting

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency







«««««««


2. memastikan bahwa sistem remunerasi pegawai yang digunakan telah sesuai dengan kepentingan perusahaan dan memenuhi hak-hak pegawai serta setara dengan pasar.

3. me-review nominasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan tersedianya sistem nominasi yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance.

4. memastikan bahwa sistem nominasi pegawai telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan menunjang ketersediaan pegawai yang berkualitas untuk menjamin pencapaian kinerja yang unggul.

5. me-review sistem parameter penilaian kinerja Direksi agar tersedianya penilaian kinerja Direksi yang objektif dan transparan.

6. memberikan rekomendasi untuk anggota Komite Dewan Komisaris.

DireKSiDireksi berperan sebagai organ internal yang berperan penuh dalam mengelola perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing dengan pengelolaan koordinasi yang berpusat di tangan Direktur Utama. Setiap keputusan yang keluar dari Direksi wajib dipertanggungjawabkan secara bersama oleh setiap anggota Direksi dengan penentu akhir di tangan Direktur Utama sebagai primus inter pares. anggota Direksi BNI Syariah diangkat oleh RUPS dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam anggaran Dasar dan Board manual Direksi BNI Syariah.

Susunan Direksianggota Direksi BNI Syariah terdiri dari 4 (empat) orang Direksi di mana penunjukkan dan pengangkatannya telah sesuai dengan anggaran Dasar BNI Syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. masing-masing Direksi BNI Syariah telah melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2013 terdapat perubahan susunan keanggotaan Direksi berdasarkan keputusan RUPST tanggal 1 mei 2013 dengan pengangkatan Junaidi Hisom sebagai Direktur Keuangan dan operasional, efektif menjabat 9 Desember 2013 setelah mengikuti fit and proper test. Dengan demikian, susunan Direksi BNI Syariah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

2. Ensuring that employees remuneration system implemented has complied with company’s interest and fulfilling employees’ right equally as well as conform to market condition.

3. Reviewing Board of Directors and Board of Commissioners’ nomination to ensure availability of nomination system that complies with Good Corporate Governance principles.

4. Ensuring that employees’ nomination system has complied with fairness principle and supporting qualified employees’ availability to ensure excellent performance achievement.

5. Reviewing Board of Directors’ performance assessment indicator system that ensures availability of transparent and objective BoD performance assessment.

6. Providing recommendation for other Board of Commissioners committees.

BoaRD of DIReCToRSThe Board of Directors serves as an internal organ which assumes full role in managing the company. Every member of Board of Directors is responsible for their respective duties and responsibilities with coordination management which is centralized on the President Director. Every decision made by the Board of Directors must be accounted collectively by every members of Board of Directors with the final decision lies on the hand of the President Director as primus inter pares. The Board of Directors members of BNI Syariah are appointed by GMS and have clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions as stipulated in the Articles of Association and Board Manual of BNI Syariah’s Board of Directors.

Board of Directors CompositionBoard of Directors of BNI Syariah consist of 4 (four) Directors in which the designation and appointment has been in line with BNI Syariah’s Articles of Association as well the applicable law and regulation. Each member of BNI Syariah’s Board of Directors has gone through fit and proper test conducted by Bank Indonesia.

In 2013, there was a change in structure of Board of Directors’s membership based on the AGMS decisions dated May 1, 2013 with the appointment of Junaidi Hosom as Finance and operation Director, who effectively served on December 9, 2013 after participating in fit and proper test. As such, the Board of Directors composition of BNI Syariah as of December 31, 2013 is as follow:


Striving forHaSanaH

159Page...... -158

TanGGal eFeKTiFEFFECTIVE DATE

25 September 2012

19 Juni 2010

25 September 2012

9 Desember 2013

namaNAME

jaBaTanPoSIIToN

Dinno Indiano

Imam Teguh Saptono

acep Riana Jayaprawira

Junaidi Hisom

Direktur UtamaPresident DirectorDirektur BisnisBusiness DirectorDirektur Risiko dan KepatuhanRisk and Compliance DirectorDirektur Keuangan dan operasionalfinance and operation Director

SuSunan DireKSiBoard of Directors Compositions



independensi DireksiStruktur komposisi dan pemenuhan aspek independensi Direksi BNI Syariah merujuk pada edaran BI No. 12/13/DPbS poin C.1. tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Presiden Direktur atau Direktur Utama yang selanjutnya disebut Presdir, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Untuk menjamin independensi Direksi BNI Syariah, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BNI Syariah, bank lain, perusahaan lain maupun pada lembaga keuangan non bank lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Seluruh anggota Direksi juga telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, pemegang saham pengendali dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. anggota Direksi tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Direksi BNI Syariah tidak ada yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

Untuk menjamin transparansi dan independensi Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah memenuhi kondisi sebagai berikut:

Board of Directors independencyComposition structure and independency aspect fulfillment on Board of Directors of BNI Syariah is referring to BI Circular Letter No. 12/13/DPbS point C.1. regarding GCG Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit that the President Director, later stated as Presdir, is obligatory from independent party towards the controlling shareholders.

To ensure independency of BNI Syariah Directors, all members of Directors have disclosed the share ownership which reached 5% (five percent) or more, in BNI Syariah, other banks, other companies as well as other non bank financial institutions positioned inside and outside the country. All member of Board of Directors also have disclosed their financial and family ties to the second degree with the fellow BoD members, the controlling shareholders and/or with the BoC members. The members of Board of Directors do not take and/or receive personal benefits from the Bank aside of the remuneration and other facilities established by GMS.

None of BNI Syariah’s Board of Directors has dual positions as members of BoC, BoD, or executive management in 1 (one) financial institution/company or members of BoC, BoD, or executive management who performs supervisory function in 1 (one) non bank subsidiary controlled by the Bank.

To ensure transparency and independency of Board of Directors, all members of BNI Syariah’s BoD has met the following conditions:





«««««««


1. Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BNI Syariah maupun kepemilikan sahamnya pada BNI Syariah, bank lain, perusahaan lain maupun lembaga keuangan non bank lainnya baik dalam maupun luar negeri.

2. Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Dewan Komisaris telah mengungkapkan, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga mempermudah koordinasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris mempunyai kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNI Syariah selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah.

Tugas dan Tanggung jawab DireksiBerdasarkan Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah:- mengelola Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian

dan Prinsip Syariah, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Berdasarkan jabatan dan kompetensi khusus masing-masing anggota Direksi, setiap anggota direksi BNI Syariah memiliki perincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Direktur Utama1. menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana korporasi

dan rencana bisnis untuk dibicarakan dan disetujui dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar Bank.

2. menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing bank.

1. The Board of Directors has disclosed share ownership which reached 5% (five percent) or more in BNI Syariah as well as share ownership in BNI Syariah other banks, other companies as well as other non bank financial institutions positioned inside and outside the country.

2. The Board of Directors has disclosed its independency which is not having financial, management, share ownership and/or family ties with other members of BoC, BoD, and/or the controlling shareholders or ties with the Bank which can affect its capability to act independently.

3. Board of Directors has disclosed about not having family ties to the second degree with the fellow member of Board of Commissioners and Directors, all Board of Commissioners reside in Indonesia so as to facilitate coordination between the Board of Directors with Board of Commissioners.

4. Board of Directors has adequate competencies and financial reputation. The Board of Commissioners members do not take and/or receive personal benefits from the Bank aside of the remuneration and other facilities established in the General Meeting of Shareholders.

5. Board of Directors are prohibited from taking advantage of BNI Syariah for personal, family, and/or other parties’ interest which can reduce assets or profits of Sharia Commercial Bank.

Duties and responsibilities of Board of DirectorsBased on Code of Conduct Handbook for Board of Commissioners and Directors and other applicable laws and regulations, duties and responsibilities of Board of Directors are as follow:- Manage the Company based on prudent principles and Sharia

Principles in accordance with authorities and responsibilities as stipulated in the Bank’s Articles of Association and applicable law and regulations.

- Implement GCG principles in every business activity of the Bank to all level of organization.

Based on special position and competencies of respective BoD members, every member of BNI Syariah BoD has detailed duties and responsibilities as follow:

President Director1. Formulating Vision, Mission and values as well as corporate

and business plan to be discussed and approved by the Board of Commissioners or GMS referring to Bank’s Article of Association provision.

2. Harmonizing and accommodating Bank’s initiative that may provide added-value as well as improving Bank’s performance and competitive advantages.


Striving forHaSanaH

161Page...... -160

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

4. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan nilai-nilai budaya perusahaan bank secara konsisten.

5. memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh dewan komisaris dan Bank Indonesia.

Direktur Bisnis1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam aspek pengembangan

bisnis berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Divisi Bisnis Ritel, Treasuri & Internasional, Bisnis Kartu, dan Bisnis

mikro

Direktur Risiko & Kepatuhan1. menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi

perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BNI Syariah di bidang Kepatuhan manajemen Risiko dan manajemen Produk.

2. memastikan strategi dan kebijakan yang dilakukan telah memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

Direktur Keuangan & operasional1. memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Divisi

Komunikasi, Jaringan & Logistik, Divisi Pengendalian Keuangan, Divisi Risiko Bisnis, Divisi Teknologi Informasi, serta Divisi operasional.

2. menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BNI Syariah di bidang Komunikasi, Jaringan & Logistik, Teknologi Informasi, serta operasional.

rapat DireksiSesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi BNI Syariah merupakan forum dan sekaligus mekanisme dalam pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Keputusan rapat selanjutnya disampaikan kepada masing-masing divisi/satuan/unit terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sepanjang tahun 2013, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

3. Coordinating duties implementation among BoD members, implementing Bank’s management and operational activity development and control in effective and efficient manners, by considering balance and harmony principle as well as ensuring compliance to Bank Indonesia and applicable regulations.

4. Coordinating, controlling and evaluation Good Corporate Governance principles and corporate culture consistent implementation.

5. Ensuring every information related to the Bank is available if required by the Board of Commissioners and Bank Indonesia.

Business Director1. Implementing several strategies and policies on business

development aspect referring to sharia principle, as well as other supporting policies related to its duties implementation.

2. Leading and coordination every working unit at Retail Business, Treasury & International, Card Business, and Micro Business Divisions.

Risk and Compliance Director1. Implementing every strategies and policies in accordance with

Company’s vision by implementing BNI Syariah’s strategies and policies on Compliance, Risk Management and Product Management.

2. Ensure strategies and policies had complied with the applicable provisions for the implementation of sharia principles and prudence.

Finance & operation Director1. Lead and coordinate every working unit at Communication,

Network & Logistics Division, Financial Control Division, Business Risk Division, Information Technology Division and operation Division.

2. Implement every strategies and policies in accordance with Company’s vision by implementing BNI Syariah’s strategies and policies on Communication, Network & Logistics, Financial Control, Business Division, Information Technology and operation aspects.

Board of Directors meetingsIn line with the provisions stated in Code of Conduct Guideline for Board of Commissioners and Directors, the BoD meetings are held at least once every month. The BoD meetings of BNI Syariah is a forum as well as mechanism in the deliberate decision-making. The decision is then submitted to the respective division / unit to be followed up in accordance with their respective authorities. Throughout 2013, the Board of Directors has conducted a 74 (seventy-four) meetings with the level of attendance as follows:





«««««««


DINNo INDIaNo

Imam TeGUH SaPToNo


JUNaIDI HISom*

Direktur Utama

Direktur Bisnis



President Director

Business Director


FInance and operation Director

66

70

72

3

74

74

74

74

raPaT DireKSiBoard of Directors Meeting

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

*) efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan operasional sejak 9 Desember 2013*) Effectively served as Finance and operation Director since December 9, 2013

Pedoman Tata Tertib Kerja DireksiDemi memastikan pelaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, BNI Syariah telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KeP/01/DK/2010 dan DIR/274a tanggal 21 September 2010 dan telah disempurnakan dan ditetapkan melalui KP/DIR/016 dan KP/01/DK/2013 tanggal 12 November 2013.

Tata tertib kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:1. fungsi, tugas dan kewajiban Direksi2. Pembagian tugas Direksi3. Wewenang Direksi4. Waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris5. Hubungan dengan profesi dan penggunaan saran profesional

realisasi Keputusan ruPS Direksi BNI Syariah telah melaksanakan seluruh keputusan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2012 yang harus dilakukan di tahun buku 2013, yaitu antara lain:

Code of Conduct Guideline of Board of DirectorsTo ensure the duties and responsibilities implementation of Board of Directors, BNI Syariah has owned Code of Conduct Handbook for Board of Directors which has been established through A Joint Decree of Board of Commissioners and Directors No.KEP/01/DK/2010 and DIR/274A dated September 2010, which have been revised and established through KP/DIR/016 and KP/01/DK/2013 dated November 12, 2013.

The code of conduct for Board of Directors regulate the following matters:1. Functions, duties and obligations of Directors2. Duties distribution of Directors3. Authorities of Directors4. Working hours and Board of Directors meetings5. Ties with profession and use of professional advices

realization of GmS DecisionsDirectors of BNI Syariah have implemented Annual GMS for fiscal year 2012 which have to be carried out in fiscal year 2013 including:

KePuTuSan ruPS unTuK Tahun BuKu 2012 GMS DECISIoNS FoR FISCAL YEAR 2012

KeTeranGanDESCRIPTIoN

menyetujui dan menunjuk Kantor akuntan Publik dan Konsultan aktuaria yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Approved and appointed the same Public Accounting Firm and Actuaria Consultant used by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

menyetujui penunjukan Kantor akuntan Publik (KaP) Tanudiredja, Wibisana dan rekan (afiliasi KaP PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan Publik BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

Approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana and partners (affiliated with KAP PricewaterhouseCoopers) as the Public Accounting Firm of BNI Syariah for fiscal year 2013.


Striving forHaSanaH

163Page...... -162

KePuTuSan ruPS unTuK Tahun BuKu 2012 GMS DECISIoNS FoR FISCAL YEAR 2012

KeTeranGanDESCRIPTIoN

menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besarnya biaya jasa KaP dan Konsultan aktuaria Perseroan tahun buku 2013 dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas.

Approved delegation authorities to the Company Board of Commissioners to set the amount of KAP and Actuaria Consultant service fee for fiscal year 2013 by consulting with the major shareholders before hand.

mengangkat dan menetapkan Junaidi Hisom sebagai Direktur Perusahaan dan pengangkatan tersebut berlaku untuk masa jabatan terhitung sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatannya.

Appointed and established Junaidi Hisom as the Company Director with the appointment valid for tenure starting from the time he passed the fit and proper test from Bank Indonesia to the closing of the fifth Annual GMS since his appointment.

menetapkan tugas manajemen Perusahaan untuk tahun buku 2013 sebagai berikut:1. menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah.2. menjaga rasio NPf bruto maksimal 1,90% dengan nilai maksimal

Rp194,88 miliar.3. menjaga coverage ratio minimal 19% dari akumulasi baki debet

hapus buku sampai dengan tahun 2012.4. mencapai CaSa minimal 60,61%.5. mengoptimalkan kerja sama keagenan (delivery channel).6. mencapai laba bersih minimal Rp130 miliar.

Set the duties of Management for fiscal year 2013 as follow:1. Maintain and improve compliance including sharia values.2. Maintain gross NPF ratio maximum 1.90% with maximal value of

Rp194.88 billion.3. Maintain coverage ratio minimum 19% from accumulated

outstanding write-off until 2012.4. Achieve CASA at least 60.61%.5. optimize delivery channel.6. Achieve net income Rp130 billion at minimum.

melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris BNI Syariah untuk menetapkan besarnya biaya jasa KaP dan Konsultan aktuaria untuk tahun buku 2013.

Delegated the authorities to BNI Syariah's Board of Commissioners to set the amount of KAP and Actuaria Consultant fee for fiscal year 2013.

Telah mengangkat Junaidi Hisom sebagai Direktur Keuangan dan operasional berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 1 mei 2013 dan efektif menjabat 9 Desember 2013 setelah mengikuti fit and proper test.

Has appointed Junaidi Hisom the Finance and operation Director based on the Annual GMS dated May 1, 2013 and effectively served on December 9, 2013 after taking the fit and proper test.

Tugas manajemen Perseroan untuk tahun buku 2013 telah dilaksanakan oleh Direksi dengan baik.

The duty of the Management for fiscal year 2013 has been carried out by Directors well

Peningkatan Kompetensi DireksiSepanjang tahun 2013, anggota Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

Competency improvement of Board of DirectorsThroughout 2013, members of Board of Directors have joined various trainings to improve their respective competencies in performing their duties as the Board of Directors. Some of the trainings are:





«««««««


DIReKTUR UTama

DIReKTUR BISNIS

DIReKTUR RISIKo DaN KePaTUHaN

DIReKTUR KeUaNGaN DaN oPeRaSIoNaL

PRESIDENT DIRECToR

BUSINESS DIRECToR

RISK AND CoMPLIANCE DIRECToR

FINANCE AND oPERATIoN DIRECToR

25 april

30-31 mei

25 November

24 mei

27 Juni

3 September

3 april

9 april

23 april

9 mei

16 mei

27 mei

16 Desember

April 25

May 30-31

November 25

May 24

June 27

September 3

April 3

April 9

April 23

May 9

May 16

May 27

December 16

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan ISEI

Bank Indonesia

Ikatan Sarjana Ekonomi

Indonesia (ISEI)

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia

IDC Financial Insights

STEI Tazkia

KADIN

-

IBFI TRISAKTI

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Seminar BBM: Kebijakan APBN, Neraca Transaksi Berjalan dan Perekonomian

The 3rd BI International Seminar on Islamic Finance

Seminar Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Surat Utang Indonesia: Peluang dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi

Enabling Indonesia Uniqueness to Bring Competitive Advantage of Islamic Banking, IBEX 2013

Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah

Seminar IDC Final Insights: Indonesia Financial Services Summit 2013

Seminar Nasional: Urgensi Riset dalam Pengembangan Keilmuan Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah

Seminar otoritas Jasa Keuangan

Konferensi Internasional tentang Islam, Peradaban dan Perdamaian

Seminar Ekonomi Islam: Tantangan dan Peluang SDI yang Berkompeten dalam Perbankan Syariah

Seminar & Rapat Umum Anggota (RUA) FKDKP

Seminar: Identifikasi Area Berisiko Tinggi di Wilayah Indonesia berdasarkan Penyalahgunaan Bank sebagai Sarana Pencucian Uang”

Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2013

PeninGKaTan KomPeTenSi DireKSiCompetency Improvement of Board of Directors

JaBaTaNPosition

TaNGGaL & TemPaTDate & Place

SemINaRSeminar

PeNyeLeNGGaRaorganizer


Striving forHaSanaH

165Page...... -164

Penilaian Kinerja DireksiPada tahun 2013, BNI Syariah telah melakukan penilaian kinerja bagi Direksi berdasarkan pencapaian tugas manajemen yang telah ditetapkan dalam RUPST. Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitafif dan kualitatif. Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. Sistem dimaksud akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi BNI Syariah. Hasil penilaian kinerja Direksi akan menjadi salah satu dasar pemberian remunerasi kepada masing-masing Direksi.

Struktur dan Kebijakan remunerasi DireksiKebijakan Remunerasi Direksi BNI Syariah ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta sesuai ketentuan terkait lain seperti:1. Benchmarking yang dilakukan melalui salary survey yang

dilakukan oleh Biro Riset majalah Info Bank tahun 2009 tentang biaya remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya) terhadap the closest competitor dan salary survey yang sama terhadap bank-bank peer group;

2. mempertimbangkan kinerja Bank;3. mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi;4. Tingkat pertumbuhan inflasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, struktur remunerasi Direksi BNI Syariah selama 2013 adalah sebagai berikut:

Performance assessment of Board of DirectorsIn 2013, BNI Syariah has conducted performance assessment based on the implementation of management duties as set in the AGMS. The performance assessment has taken into account both quantitative and qualitative factors. Performance assessment system for Board of Directors is developed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. The system will be constantly improved in line with the growing organization of BNI Syariah. The BoD performance assessment result will become one parameter in remuneration provision to respective Directors.

remuneration Structure and Policy of Board of DirectorsThe remuneration policy of BNI Syariah's Board of Directors is established in GMS by considering the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee as well as other related provisions as follow:1. Benchmarking through salary survey carried by Research

Bureau of Info Bank magazine in 2009 regarding remuneration expense (salary, bonus, periodic allowance, tantiem and other facilities) towards the closest competitor and similiar salary survey to peer group banks;

2. Considering Company’s performance;3. Considering the performance assessment result of Board of Directors;4. Inflation growth rate.

Based on the considerations, the remuneration structure of BNI Syariah's Board of Directors in 2013 is as follow:

GaJI


TaNTIem






DIReKTUR UTama

DIReKTUR BISNIS

DIReKTUR RISIKo DaN KePaTUHaN

DIReKTUR KeUaNGaN DaN oPeRaSIoNaL**

Salary


Tantiem






President Director

Business Director


Finance and operation Director**

Rp3.080.000.000*

Rp641.666.667

Rp2.310.000.000

-

Rp5.000.000

-

Rp1.546.000.000

Rp1.256.000.000

Rp1.111.000.000

Rp104.666.667

remuneraSi DireKSiBoard of Directors Renumeration

JeNIS RemUNeRaSI Remuneration Type

*) Jumlah anggota Direksi bertambah jadi 4 (empat) orang sejak tanggal 9 Desember 2013**) efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan operasional sejak 9 Desember 2013

*) Number of Board of Director are 4 (four) persons since December 9, 2013 **) Effectively served as Finance and operation Director since December 9, 2013





«««««««


DINNo INDIaNo

Imam TeGUH SaPToNo


JUNaIDI HISom*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

huBunGan aFiliaSi Dan KePemiliKan Saham DireKSi Affiliations and Share ownership by Board of Directors

DIReKSIDirectors



HUBUNGaN KeUaNGaN DeNGaN


Yes Yes YesNo No No

Financial Ties with

DINNo INDIaNo

Imam TeGUH SaPToNo


JUNaIDI HISom*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

huBunGan aFiliaSi Dan KePemiliKan Saham DireKSi Affiliations and Share ownership by Board of Directors

DIReKSIDirectors



HUBUNGaN KeLUaRGa DeNGaN


Yes Yes YesNo No No

Family Ties with

rangkap jabatan DireksiSelama 2013 tidak ada anggota Direksi BNI Syariah yang melanggar ketentuan rangkap jabatan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Board of Directors Concurrent PositionIn 2013, there was no member of BNI Syariah’s Board of Directors who breached the concurrent position provisions based on the Regulations of Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 on Sharia Commercial Bank.




Striving forHaSanaH

167Page...... -166

CommITTeeS UNDeR THe BoaRD of DIReCToRSIn performing its duty of company management, the Board of Directors is assisted by committees under the Board of Directors: Risk and Policy Committee (KKR); Human Resources Committee (KSDM); Capital Committee, Investment and Technology Committee (MKIT) as well as Asset, Liablities and Management Committee (KALMA). The presence of these committees under the Board of Directors has been in line with the PBI provision on GCG while also aiming to improve the implementation of Corporate Governance principles in BNI Syariah’s operation.

RISK aND PoLICy CommITTee

risk and Policy Committee CompositionRisk and Policy Committee (KKR) composition based on the Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated october 29, 2012 is as follow:

KomiTe Di Bawah DireKSiDalam menjalankan tugas pengeloaan perusahaan Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi, yaitu: Komite Kebijakan dan Risiko (KKR); Komite Sumber Daya manusia (KSDm); Komite modal, Investasi dan Teknologi (mKIT); serta Komite asset, Liabilities, management (KaLma). Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan PBI tentang GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

KomiTe KeBijaKan Dan riSiKo

Susunan Komite Kebijakan dan risikoSusunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua

Ketua Pengganti

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

Sekretaris

Chairman

Vice Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Secretary

namaNAME

jaBaTanPoSITIoN

jaBaTanPoSITIoN

Dinno Indiano


Imam Teguh Saptono

Junaidi Hisom

Kukuh Rahardjo

Bambang Sutrisno

Zefri ananta

Wahyu avianto

Dade Dermawan

Jon Sujani Pasaribu

Juniar mahameru

Bayi Rohayati

moh. Toyib

Tavip Budhy Prihanto

Budi aristianto

Bimo Hascahyoadi

andrianto Daru Kurniawan

Bambang Sutrisno

Direktur Utama

Direktur Risiko & Kepatuhan

Direktur Bisnis

Chief operating & financial officer (Cofo)

Pemimpin Divisi Bisnis Ritel

Pemimpin Divisi enterprise Risk management

Pimpinan Satuan Pengawasan Intern

Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis

Pemimpin Divisi Product management

Pemimpin Divisi Recovery & Remedial

Pemimpin Divisi Bisnis Kartu

Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan

Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional

Pemimpin Divisi Business Risk

Pemimpin Divisi Bisnis mikro

Pemimpin Divisi Usaha menengah

Pemimpin Divisi operasional


President Director

Risk & Compliance Director

Business Director

Chief operating & Financial officer (CoFo)

Head of Retail Business Division

Head of Enterprise Risk Management Division

Head of Internal Control Unit

Head of Strategic Planning Division

Head of Product Management Division

Head of Recovery & Remedial Division

Head of Card Business Division

Head of Legal, Compliance and Secretariat Division

Head of Treasury & International Division

Head of Business Risk Division

Head of Micro Business Division

Head of Middle Business Division

Head of operation Division


SuSunan KomiTe KeBijaKan Dan riSiKoPolicy and Risk Committees Compositions





«««««««


raPaT KomiTe KeBijaKan Dan riSiKoRisk and Policy Committees Meeting

independensi Komite Kebijakan dan risikoDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KKR menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Kebijakan dan risikoRincian tugas dan tanggung jawab KKR diatur dalam KeputusanDireksi Nomor KP/07/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku PiagamKKR dan mencakup:1. mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berasal dari segenap

kegiatan usaha unit-unit BNI Syariah.2. menetapkan kebijakan dan strategi risk metrics dan indikator-

indikator manajemen risiko yang digunakan.3. membangun mekanisme manajemen risiko di setiap

jenis risiko, termasuk akuntabilitas (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) setiap unit.

4. menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan.

5. menetapkan overall exposure Limit ditingkat perusahaan (bank wide).

6. menetapkan sistem alokasi aktiva berisiko (risk asset) dan modal ke setiap unit bisnis.

7. menetapkan dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur pembiayaan yang telah ada maupun yang baru.

8. menetapkan dan menyetujui persetujuan khusus (exception) terhadap kebijakan dan prosedur yang dapat diberikan kepada nasabah dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.

9. memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan atas dasar laporan dari Divisi Risiko dan memberikan arahan khususnya yang berkenaan dangan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku.

10. menetapkan portfolio/exposure/sectoral limit untuk masing-masing industri.

rapat Komite Kebijakan dan risikoSelama 2013, KKR telah melakukan 5 (lima) kali pertemuan denganfrekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

remuneration and nomination Committee independencyIn performing its duties and responsibilities, all members of KKR keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/or Directors.

Duties and responsibilities of risk and Policy CommitteeThe details of KKR’s duties and responsibilities is regulated in Board of Directors Decree No. KP/07/DIR/R/1/R dated June 21, 2010 as KKR Charter and include:1. Identify every risk profile from BNI Syariah’s business unit activity

2. Implement risk metrics strategy and policy as well as risk management indicators.

3. Develop risk mechanism in every risk type, including accountability and responsibility of every unit.

4. Set up policy as well as strategy as anticipatory action if there is any exceed, violation or deviation from implemented limit.

5. Set up overall Exposure Limit at Company level (bank wide).

6. Set up risk asset allocation system and capital to every business unit.

7. Establish and approve the proposed policies, management system and financing procedures, both the existing and new ones.

8. Establish and approve exception towards policy and procedure that may be provided to the customers by continuously maintaining financing quality.

9. Improve financing policy and procedure referring to Risk Management Division as well as providing direction especially regarding compliance to applicable financing policy and procedure.

10. Implement sectoral limit/portfolio/exposure for each industry.

risk and Policy Committee meetingsIn 2013, KKR has conducted 5 (five) meetings with the level of attendance as follow:

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

DINNo INDIaNo


Direktur Utama


President Director


5

5

5

5


Striving forHaSanaH

169Page...... -168

Imam TeGUH SaPToNo

JUNaIDI HISom

KUKUH RaHaRDJo

BamBaNG SUTRISNo

ZefRI aNaNTa

WaHyU avIaNTo

DaDe DeRmaWaN

JoN SUJaNI PaSaRIBU

JUNIaR maHameRU

BayI RoHayaTI

moH. ToyIB

TavIP BUDHy PRIHaNTo

BUDI aRISTIaNTo

BImo HaSCaHyoaDI

aNDRIaNTo DaRU KURNIaWaN

BamBaNG SUTRISNo

Direktur Bisnis





Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis


Pemimpin Divisi Recovery & Remedial


Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan

Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional






Business Director







Head of Recovery & Remedial Division


Head of Legal, Compliance and Secretariat Division

Head of Treasury & International Division






5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

raPaT KomiTe KeBijaKan Dan riSiKoRisk and Policy Committees Meeting

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency





«««««««


Kegiatan Komite Kebijakan dan risikoSepanjang 2013, program kerja yang telah dilakukan oleh KKRadalah sebagai berikut:1. me-review kebijakan pembiayaan ritel dan kewenangan

yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan product owner.

2. me-review kebijakan pembiayaan non ritel dan kewenangan yang harus diputus komite.

3. me-review kebijakan pengelolaan pembiayaan oleh Divisi RRm baik ritel maupun non ritel.

4. me-review kebijakan pembiayaan mikro dan kewenangan yang harus diputus pejabat pemutus pembiayaan.

5. me-review kewenangan memutus kerugian operasional.6. me-review vaR dan SR Ideal.7. Penyempurnaan mekanisme keputusan pembiayaan.

KomiTe SumBer Daya manuSia

Susunan Komite Sumber Daya manusia

Komite Sumber Daya manusia (KSDm) beranggotakan seluruhDireksi dan beberapa Pemimpin Divisi. Susunan anggotaberdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 23oktober 2012 adalah sebagai berikut:

risk and Policy Committee activitiesThroughout 2013, the work plan which has been carried out by KKR is as follow:1. Reviewed the retail financing policy and authorities which should be

determined by the Financing officer by referring to the suggestions from business units and product owners.

2. Reviewed the non retail financing policy and authorities which should be determined by the committee.

3. Reviewed the financing management policy by RRM Division, both for retail and non retail type.

4. Reviewed micro financing policy and authorities which should be determined by the financing officer.

5. Reviewed the authorities to determine the operational loss.6. Reviewed the ideal VaR and SR.7. Improvement of financing decision mechanism.

HUmaN ReSoURCeS CommITTee

human resources Committee Composition

The Human Resources (HR) Committee consist of all members of Board of Directors along with several Division Head. The members are composed based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated october 23rd, 2012 as the following:

Ketua

Ketua Pengganti

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

Sekretaris

Chairman

Vice Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Secretary

namaNAME

jaBaTanPoSITIoN

jaBaTanPoSITIoN

Dinno Indiano


Imam Teguh Saptono

Junaidi Hisom

Iwa Kustiwa

Zefri ananta

Kukuh Rahardjo

Budi aristianto

andrianto Daru Kurniawan

Iwa Kustiwa

Direktur Utama


Direktur Bisnis


Pemimpin Divisi Human Capital


Pimpinan Divisi Bisnis Ritel




President Director


Business Director


Head of Human Capital Division






SuSunan KomiTe SumBer Daya manuSiaHuman Capital Committees Compositions


Striving forHaSanaH

171Page...... -170

human resources Committee independencyIn carrying out its duties and responsibilities, all members of HR Committee maintain its independence by not having any relationship in terms of financial, management, shares ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

human resources Committee Duties and responsibilitiesThe details of duties and responsibilities of HR Committee is stipulated in Board of Directors Decree No. KP/05/DIR/R/1/R dated June 21st, 2010 as HR Committee Charter as the following:1. Decide the improvement on human resource policies and

management system which includes 6 (six) key elements of human resources management, as follows:a. HR Planningb. Recruitment and Selectionc. Training and Development of Employeesd. Evaluation on Achievement and Potencies of Employeese. Career Path Management, andf. Management of Salary System and Reward.

2. Decide the approval on HR planning proposal, whether for the proposed program of recruitment and selection or employee training and development programs.

3. Evaluate and decide on the approval of transfer/rotation/promotion program for strategic positions and/or leaders of BNI Syariah.

4. Decide the formulation of policies and work culture of BNI Syariah, strategically.

5. Decide penalties to enforce discipline.6. Decide on policies, standards and management of service

quality.

Broadly speaking, the duties and responsibilities of HR Committesincludes 4 (four) areas as follows:1. Perform management of key staff2. Formulation of policies and discipline management3. Formulation of policies and human resources management4. Formulation of policies and service management

Meanwhile, the detail of division of tasks and responsibilities of HR Committee as follows:1. Ensure that performance evaluation on core staffs is carried out. 2. Ensures that reward and punishment are made as well as

implemented in reviewing and approving employee internal communications systems.

3. Approve that employee satisfaction survey is done on a regular basis, while also conduct and provides direction for necessary actions on improvement.

4. Ensure that the implementation of corporate working culture is in accordance with the Islamic culture.

5. Ensure that the absence of various forms of discriminatory

independensi Komite Sumber Daya manusiaDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KSDm menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Sumber Daya manusiaRincian tugas dan tanggung jawab KSDm diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/05/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KSDm dan mencakup:1. memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem

manajemen SDm yang meliputi 6 (enam) elemen kunci pengelolaan SDm, sebagai berikut:a. Perencanaan SDmb. Rekrutmen dan Seleksic. Pelatihan dan Pengembangan Pegawaid. Penilaian Prestasi dan Potensi Pegawaie. manajemen Jalur Karir, danf. Pengelolaan Sistem Penggajian dan Imbalan.

2. memutus persetujuan atas usulan perencanaan SDm, baik usulan program rekrutmen dan seleksi, maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai.

3. mengevaluasi dan memutus persetujuan pelaksanaan program mutasi/rotasi/promosi untuk posisi-posisi jabatan strategis dan atau tenaga pimpinan BNI Syariah.

4. memutus kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja BNI Syariah yang bersifat strategis.

5. memutuskan hukuman dalam rangka penegakan disiplin.6. memutuskan kebijakan, standar dan pengelolaan kualitas

layanan.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KSDm meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut:1. melakukan pengelolaan staf kunci2. formulasi kebijakan dan pengelolaan disiplin3. formulasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia4. formulasi kebijakan dan pengelolaan layanan

Sedangkan pembagian tugas dan tanggung jawab KSDm secara rinci adalah sebagai berikut:1. memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf inti.2. memastikan reward dan punishment dibuat dan dilaksanakan

dengan baik dalam me-review dan menyetujui sistem komunikasi internal pegawai.

3. menyetujui dilakukannya survei kepuasan pegawai secara rutin, melakukan dan memberikan arahan atas tindakan perbaikan yang diperlukan.

4. memastikan implementasi budaya kerja sesuai dengan corporate culture yang Islami.

5. memastikan tidak adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi





«««««««


dalam lingkungan kerja di BNI Syariah.6. me-review manpower Plan jangka pendek maupun jangka

panjang, serta memutuskan kebijakan terbaik dalam menyelesaikan kekurangan maupun kelebihan pegawai.

7. me-review training master plan dan memprioritaskan implementasinya.

8. me-review pelaksanaan Succession Plan dan memilih kandidat yang akan dipromosikan, dimutasi, dirotasi atau diusulkan mengikuti pelatihan dan pengembangan.

9. me-review dan menyetujui Individual Development Plan yang akan digunakan dalam penentuan kandidat promosi/mutasi/rotasi/T&D.

10. me-review dan menyetujui mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan lain-lain. me-review dan menyetujui Career Path management tahunan dan me-review kemajuan yang dicapai.

11. me-review dan menyetujui Career Path management tahunan dan me-review kemajuan yang dicapai.

12. menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada tingkatan yang sesuai.

13. me-review dan menetapkan standar layanan.14. memantau dan menetapkan keputusan strategis terkait

dengan peningkatan standar layanan.

rapat Komite Sumber Daya manusiaSelama 2013, KSDm telah melakukan 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

practices in in BNI Syariah working environment.6. Review Manpower Plan in both short-term and long-term, while

also deciding best policy in overcoming employees’ shortage or excess issue.

7. Review Training Master Plan and prioritizing its implementation.

8. Review Succession Plan recommendation and select prospective candidate to be promoted, mutated, rotated or proposed to participate on training and development program.

9. Review and approve Individual Development Plan in deciding promotion/demotion/rotation/T&D candidate.

10. Review and approve mutation, rotation, promotion, demotion and other HR programs.

11. Review and approve the annual Career Path Management and reviewing the progress.

12. Approve authority delegation on human resources management aspect to relevant level.

13. Review and implement service standards.14. Monitor and implement strategic decision related to service

quality improvement.

human resources Committee meetings During 2013, the HR Committee has conducted 13 (thirteen) meetingswith the frequency and level of attendance as follows:

DINNo INDIaNo


Imam TeGUH SaPToNo

JUNaIDI HISom

IWa KUSTIWa

ZefRI aNaNTa

KUKUH RaHaRDJo

Direktur Utama


Direktur Bisnis




Pimpinan Divisi Bisnis Ritel

President Director


Business Director





13

13

13

12

13

13

12

13

13

13

13

13

13

13

raPaT KomiTe SumBer Daya manuSiaHuman Capital Committees Meeting

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency


Striving forHaSanaH

173Page...... -172

BUDI aRISTIaNTo

aNDRIaNTo DaRU KURNIaWaN





12

12

13

13

raPaT KomiTe SumBer Daya manuSiaHuman Capital Committees Meeting

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

human resources Committee activitiesDuring 2013, the HR Committee has decided and set the following matters:1. Established policies of reward, punishment and performance.2. Performed branch performance measurement.3. Established and conducted personnel policies.4. Provided remuneration and transfer.

CaPITaL, INveSTmeNT aND TeCHoNoLoGy CommITTee

Capital, investment and Techonology Committee CompositionThe member composition of Capital, Investment and Technology Committee (KMIT) is based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated october 23rd, 2012 as follows:

Kegiatan Komite Sumber Daya manusiaSepanjang 2013, KSDm telah memutuskan dan menetapkan hal-halsebagai berikut:1. menetapkan kebijakan reward, punishment dan kinerja.2. melakukan pengukuran kinerja cabang.3. menetapkan dan melakukan kebijakan kepegawaian.4. Pemberian remunerasi dan mutasi.

KomiTe moDal, inveSTaSi Dan TeKnoloGi

Susunan Komite modal, investasi dan TeknologiSusunan anggota Komite modal, Investasi dan Teknologi (KmIT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 23 oktober 2012 adalah sebagai berikut:


Direktur Bisnis

Direktur Utama


Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik

Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi





Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Ketua

Ketua Pengganti

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

Sekretaris

Chairman

Vice Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Secretary

namaNAME

jaBaTanPoSITIoN

jaBaTanPoSITIoN

Junaidi Hisom

Imam Teguh Saptono

Dinno Indiano


Supardi Najamuddin

moh. Toyib

Joko Pramono

Juniar mahameru

Dade Dermawan

Budi aristianto

adrianto Daru Kurniawan

Wahyu avianto


Business Director

President Director

Head of Risk and Compliance Division

Head of Communication and Logistic Division

Head of Treasury and International Division

Head of Information and Technology Division


Head of Product Managemen Division


Head of operational Division


SuSunan KomiTe moDal, inveSTaSi Dan TeKnoloGiCapital, Investment and Techonology Committee Composition





«««««««


independensi Komite modal, investasi dan TeknologiDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KmIT menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Komite modal, investasi dan TeknologiRincian tugas dan tanggung jawab KmIT diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/06/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KmIT dan mencakup:1. melakukan review pencapaian target pendapatan dan biaya

(oPex dan CaPex), Penyempurnaan dan pengembangan kualitas kebijakan dan sistem manajemen penganggaran BNI Syariah yang efisien, efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.

2. merekomendasikan keputusan strategis terutama dalam hal perubahan target maupun oPex/CaPex yang tidak/belum diakomodasi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

3. mengevaluasi pencapaian eksekusi rencana kerja unit, termasuk realisasi anggaran.

4. merekomendasikan proses perubahan anggaran baik dalam bentuk redistribusi maupun realokasi terutama terhadap hal-hal yang menyangkut perubahan target dan strategi dalam rangka pencapaian kinerja.

5. memastikan pengembangan sistem, pemeliharaan, prosedur standar operasional teknologi searah/konsisten dengan strategi bisnis (pengembangan master plan IT, updated master plan IT, penentuan standard service level).

6. melakukan review dan diskusi atas permasalahan dukungan IT di segenap unit bisnis dengan bertindak sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi antar unit dan Service Level agreement (SLa) yang belum terselesaikan.

7. memastikan proses pengembangan/perubahan IT telah terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan user requirement (memonitor jadwal implementasi proyek dan pengembangan mIS).

8. memastikan review dan persetujuan proyek IT yang berdampak besar terhadap alokasi keuangan BNI Syariah.

9. mengantisipasi pelampauan/pelanggaran risiko teknologi dan penyimpangan pencapaian sasaran dengan menetapkan, menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi.

10. melakukan review atas rencana pengembangan jaringan cabang yang berdampak pada kebutuhan biaya investasi.

rapat Komite modal, investasi dan TeknologiSelama 2013, KmIT telah melakukan 1 (satu) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Capital, investment and Techonology Committee independencyIn carrying out its duties and responsibilities, all members of KMIT maintain its independence by not having any relationship in terms of financial, management, shares ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Capital, investment and Techonology Committee Duties and responsibilitiesDetails of duties and responsibilities of KMIT is stipulated in Board of Directors Decree KP/06/DIR/R/1/R dated June 21st, 2010 as KIMT Charter as the following:1. Perform review on oPEX and CAPEX target achievement as well

as refinement and development of BNI Syariah’s management budgeting system and policy quality that is efficient, effective and adaptive towards business environment progress.

2. Recommend strategic decision especially regarding opex/Capex target changes that has not been accommodated on the Business Plan.

3. Evaluate working unit’s execution plan achievement, including budget realization.

4. Recommend budget revision process both in form of redistribution or reallocation including several aspects related to changes on performance achivement strategy and target.

5. Ensure operational technology system development, maintenance and standard operational procedure has conformed with busienss strategy (IT master plan, IT updated master plan and standard service level development).

6. Perform review and discussion on IT support issue at every business unit and acting as intermediary on any dispute between working units as well as unsettled service level agreement.

7. Ensure that IT transformation/development process has been properly coordinated by referring to user requirement (monitoring MIS project development and implementation schedule).

8. Ensure that IT project review and approval that hold significant impact to BNI Syariah’s financial condition.

9. Anticipate technology risk excess/violation and target achievement deviation by implementing and adjusting technology development policy and strategy.

10. Perform review on branch network development plans that hold significant impact on investment expense needs.

Capital, investment and Techonology Committee meetingsDuring 2013, KMIT has conducted 1 (one) meeting with the frequency and level of attendance as follows:


Striving forHaSanaH

175Page...... -174

JUNaIDI HISom

Imam TeGUH SaPToNo

DINNo INDIaNo


SUPaRDI NaJamUDDIN

moH. ToyIB

JoKo PRamoNo

JUNIaR maHameRU

DaDe DeRmaWaN

BUDI aRISTIaNTo

aDRIaNTo DaRU KURNIaWaN

WaHyU avIaNTo


Direktur Bisnis

Direktur Utama


Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik


Pemimpin Divisi Teknologi Informasi







Business Director

President Director

Head of Risk and Compliance Division

Head of Communication and Logistic Division


Head of Information and Technology Division




Head of operational Division


1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

raPaT KomiTe moDal, inveSTaSi Dan TeKnoloGiCapital, Investment and Techonology Committee Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

Capital, investment and Technology Committee activitiesDuring 2013, KMIT has decided and set the following matters:

1. Prioritization of information technology projects in 2013.2. Project classification/criteria and authority in accordace with

implementation of IT Governance.

Kegiatan Komite modal, investasi dan TeknologiSepanjang 2013, KmIT telah memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:1. Prioritasi proyek teknologi informasi tahun 2013. 2. Klasifikasi/kriteria dan kewenangan proyek dalam rangka

pelaksanaan IT Governance.





«««««««


aSSeT LIaBILITIeS maNaGemeNT CommITTee

asset liabilities management Committee CompositionThe member composition of Asset Liabilities Management Committee (KALMA) is based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated october 23, 2012 as follows:

asset, liabilities, management Committee independencyIn carrying out its duties and responsibilities, all members of KALMA maintain its independence by not having any relationship in terms of financial, management, shares ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

asset, liabilities, management Committee Duties and responsibilitiesDetails of duties and responsibilities of KALMA is stipulated in Board of Directors Decree KP/08/DIR/1/R dated June 21st, 2010 as KALMA Charter as the following:

KomiTe aSSeT liaBiliTieS manaGemenT

Susunan Komite asset liabilities managementSusunan anggota Komite asset Liabilities management (KaLma) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 23 oktober 2012 adalah sebagai berikut:

independensi Komite asset, liabilities, managementDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KaLma menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Komite asset, liabilities, managementRincian tugas dan tanggung jawab KaLma diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/08/DIR/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KaLma dan mencakup:

Ketua

Ketua Pengganti

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

anggota

Sekretaris

Chairman

Vice Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Secretary

namaNAME

jaBaTanPoSITIoN

jaBaTanPoSITIoN

Dinno Indiano

Junaidi Hisom


Imam Teguh Saptono

moh. Toyib

Kukuh Rahardjo

Bambang Sutrisno

Wahyu avianto

Wahyu avianto

Dade Dermawan

Bimo Hascahyoadi

Juniar mahameru

Tavip Budhy Prihanto

Budi aristianto

moh. Toyib

Direktur Utama



Direktur Bisnis




Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan








President Director



Business Director




Head of Financial Control Division








SuSunan KomiTe aSSeT liaBiliTieS manaGemenTAsset Liabilities Management Committee Composition


Striving forHaSanaH

177Page...... -176

1. menetapkan tujuan dan sasaran Komite asset, Liabilities, management (KaLma) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.

2. memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah.

3. menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia.

4. menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana.

5. menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui money market maupun capital market.

6. menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

7. mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap: posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, profit sharing, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah.

8. menghitung cost of fund dan menetapkan profit sharing, giro, tabungan dan deposito.

9. menetapkan internal funds Transfer Price (fTP).

rapat Komite asset liabilities managementSelama 2013, KaLma telah melakukan 8 (delapan) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

1. Implement BNI Syariah KALMA Committee’s target and objectives as well as formulating necessary strategy and policy.

2. Provide BNI Syariah’s asset and liabilities management guidance

3. Implement and preserving liquid asset number referring to liquidity requirement and Bank Indonesia Regulation.

4. Preserve fund utilization balance with the fund resource.

5. Implement fund placement policy through money or capital market.

6. Analyze balance sheet structure and reviewing every occured risk from existing exposure owned by BNI Syariah in form of credit, market and liquidity risks.

7. Evaluate economy indicators prospect and development as well as analyzing saving and financing, foreign exchange position and profitability of BNI Syariah.

8. Calculate cost of funds and implementing current accounts,

saving and time deposit profits sharing.9. Implement internal Fund Transfer Price (FTP).

asset liabilities management Committee meetingsDuring 2013, KALMA has conducted 8 (eight) meetings with thefrequency and level of attendance as follows:

DINNo INDIaNo

JUNaIDI HISom


Imam TeGUH SaPToNo

moH. ToyIB

KUKUH RaHaRDJo

BamBaNG SUTRISNo

Direktur Utama



Direktur Bisnis




President Director



Business Director




8

7

6

8

8

7

7

8

8

8

8

8

8

8

raPaT KomiTe aSSeT liaBiliTieS manaGemenTAsset Liabilities Management Committee Meetings

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency





«««««««


WaHyU avIaNTo

WaHyU avIaNTo

DaDe DeRmaWaN

BImo HaSCaHyoaDI

JUNIaR maHameRU

TavIP BUDHy PRIHaNTo

BUDI aRISTIaNTo

moH. ToyIB

Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan








Head of Financial Control Division








8

8

8

7

1

7

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

raPaT KomiTe aSSeT liaBiliTieS manaGemenTRapat Komite Asset Liabilities Management

NamaName

JaBaTaN


fReKUeNSI RaPaT

Position


Meeting Frequency

Kegiatan Komite asset, liabilities, managementSepanjang 2013, KaLma telah memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:1. menetapkan tarif pembiayaan emas iB Hasanah.2. menetapkan tarif pembiayaan multifinance.3. menetapkan tarif pembiayaan griya khusus (regional).4. me-review nisbah produk dana dan tarif pembiayaan.5. menetapkan kewenangan:

a. Tarif khusus pembiayaan multifinanceb. Tarif khusus pembiayaan komersilc. Pembiayaan produktif riteld. Pemberian nisbah spesial

6. Penyampaian kondisi internal kepada Direksi dan anggota KaLma berupa:a. Likuiditas BNI Syariah;b. Perkembangan Pembiayaan dan DPK;c. Perkembangan 50 (lima puluh) Nasabah dominan;d. Perkembangan komposisi deposito;e. Perkembangan nilai tukar;f. Perkembangan posisi devisa neto;g. Perkembangan yield realisasi pembiayaan;h. Perkembangan yield realisasi tresuri;

asset, liabilities, management Committee activitiesDuring 2013, KALMA has decided and set the following matters:

1. Set the financing rates of iB Hasanah Gold.2. Set the financing rates of multifinance.3. Set the specific TVC financing rates (regional). 4. Reviewing the ratio of product funds and financing rates. 5. Set the authorities of:

a. Special rate of multifinance financingb. Special rate of commercial financingc. Retail product financingd. Granting of special ratio

6. Informed the Board of Directors and members of KALMA regarding internal conditions such as:a. Liquidity of BNI Syariah;b. Development of financing and TPF;c. Development of 50 (fifty) dominant customers;d. Development of deposit’s composition;e. Development of exchange rate;f. Development of net foreign exchange position;g. Development of yield realization in financing;h. Development of yield realization in treasury;


Striving forHaSanaH

179Page...... -178

7. Penyampaian kondisi eksternal kepada Direksi dan anggota KaLma berupa:a. Kondisi BI rate;b. Inflasi;c. Nilai tukar;d. Cadangan devisa;e. Porsi bagi hasil bank pesaing;

SeKreTariS PeruSahaanSekretaris Perusahaan berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pihak Bank dengan publik serta menjaga keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan juga berperan penting untuk memastikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan telah mematuhi prinsip GCG. fungsi Sekretaris Perusahaan di BNI Syariah dijalankan oleh Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik berdasarkan SK Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 oktober 2012 sesuai dengan fungsi pokok dari Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik. atas dasar ini Bank telah menunjuk dan mengangkat Supardi Najamuddin sejak 3 Januari 2013 berdasarkan SK Direksi No. KP/038/DIR/R.

Profil Pemimpin Divisi Komunikasi jaringan dan logistik – Supardi najamuddinWarga Indonesia kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan, 4 oktober 1970. Dipercaya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik sejak 3 Januari 2013. Beliau meraih gelar magister manajemen dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Studi Perbankan Syariah (2007). Berbagai posisi yang pernah dijabat sebelumnya antara lain sebagai Branch manager Jakarta Selatan (2010), Gm Keuangan dan operasional (2011), dan Gm Komunikasi, Jaringan dan Logistik (2012).

Tugas dan Tanggung jawab Pemimpin Divisi Komunikasi jaringan dan logistikTugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sebagai komunikasi perusahaan maka Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik selaku unit komunikasi perusahaan antara lain mencakup:1. memastikan penyelenggaraan Bank sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan anggaran Dasar yang berlaku;2. menyusun, mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan

strategi komunikasi secara keseluruhan.3. mengkomunikasikan setiap informasi yang dibutuhkan

stakeholders yang berkaitan dengan kondisi Bank;4. membina hubungan baik dengan pihak lain untuk

meningkatkan citra dan bisnis Bank;5. menjalankan fungsi komunikasi eksternal kepada publik dan

media;6. mengelola dan melaksanakan fungsi Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan;

7. Informed the Board of Directors and members of KALMA regarding external conditions such as:a. BI rate conditions;b. Inflation;c. Exchange rate;d. Foreign exchange reserves;e. Share of profit sharing with bank competitors;

CoRPoRaTe SeCReTaRy Corporate Secretary serves to facilitate communication between the Bank and the public as well as maintaining information disclosure. Corporate Secretary also plays an important role to ensure the Board of Directors and the Board of Commissioners or other stakeholders that the company has complied with the principles of good corporate governance. Corporate Secretary at BNI Syariah is carried out by Head of Communication, Network and General Affairs Division based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated october 29th, 2012 in accordance with the basic functions of the Communication, Network and General Affairs Division. on this basis, the Bank has appointed Supardi Najamuddin since January 3rd, 2013 based on Board of Directors Decree No. KP/038/DIR/R.

Profile of head of Communication, network and General affairs Division – Supardi najamuddinIndonesian citizen born in Bulukumba, South Sulawesi, october 4, 1970. Appointed as the Head of Communication, Network and General Affairs Division since January 3rd, 2013. He holds a Master degree in Management from the Graduate Studies Program, University of Indonesia in Islamic Banking (2007). Prior to his current position, he has holds several positions, among others, as the Branch Manager of South Jakarta (2010), GM of Finance and operations (2011), and GM of Communication, Network and Logistics (2012).

Duties and responsibilities of head of Communication, network and General affairs DivisionThe Head of Communication, Network and General Affairs Division as the communication unit of the company, performed the duties and responsibilities among others, include:

1. Ensure that the Bank is in compliance with prevailing rules and regulations as well as Articles of Association;

2. Prepare, manage and coordinate the implementation of communications strategy, as a whole;

3. Communicate any information required by stakeholders related to the Bank’s condition;

4. Foster good relations with others to improve the Bank’s image and business;

5. Perform external communications functions to the public and media;

6. Manage and perform the Corporate Social Responsibility function;





«««««««


7. menjalankan komunikasi internal bersama-sama dengan Divisi SDm;

8. menyiapkan bahan komunikasi Direksi seperti newsletter dan pidato Direksi;

9. menyusun laporan profil risiko reputasi;10. melaksanakan fungsi protokoler Direksi atau Dewan Komisaris

pada setiap kegiatan eksternal yang dihadiri oleh Direksi/Dewan Komisaris.

Pelaksanaan TugasSesuai dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, selama 2013 Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik selaku unit komunikasi perusahaan telah melakukan kegiatan:1. menyelenggarakan kegiatan media visit.2. menyelenggarakan kegiatan media gathering.3. mendokumentasikan kegiatan Direksi.4. melaksanakan program CSR.5. mendukung kegiatan yang terkait marketing communication .6. mengendalikan risiko reputasi.7. menanggapi complaint yang masuk.8. mengelola website dan jejaring sosial terkait dengan prinsip

keterbukaan informasi sekaligus sebagai penanganan pengaduan.

9. menyelenggarakan komunikasi internal terkait BoD message, buletin internal yang disebut sebagai Corporate News, serta information board.

10. mendampingi kegiatan eksternal Direksi.

auDiT inTernfungsi audit intern dijalankan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI), sebuah unit setingkat divisi yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama. melalui SPI, Direksi dapat memperoleh data/informasi yang independen untuk menilai dan mengevaluasi berbagai kegiatan operasional serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan Ketetapan organisasi No. maR/SmR/039-00/2012 tanggal 26 -11-2012 fungsi pokok dari Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:1. melaksanakan audit sesuai dengan Rencana audit Tahunan

yang telah di-review oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas/unit/sumber daya BNI Syariah, termasuk perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama.

2. melaksanakan audit sesuai permintaan Direksi, Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya fraud.

7. Perform internal communications with the Human Resources Division;

8. Prepare communication materials such as newsletters and speeches of Board of Directors;

9. Compose the reputation reports of risk profile;10. Implement the protocol functions of Board of Directors or Board

of Commissioners on any external events attended by Board of Directors/Board of Commissioners.

implementation of DutiesIn accordance with the duties and responsibilities, during 2013 Head of Communication, Network and General Affairs Division as corporate communication unit has performed the following activities:1. organized media visit. 2. organized media gathering.3. Documented the Board of Directors’ activities. 4. Implemented CSR programs.5. Supported activities related to marketing communication.6. Controlled reputation risk.7. Respond to incoming complaints.8. Manage website and social networking related to the principles

of information disclosure which also applies as complaint handling.

9. Conducted internal communications related to BoD Message, internal bulletin referred to as Corporate News, as well as the information board.

10. Accompanied the Board of Directors during their external events.

INTeRNaL aUDIT Internal audit function is carried out by the Internal Audit Division (SPI), a division-level unit that reports directly to the President Director. Via SPI, the Board of Directors may obtain independent data/information to assess and evaluate various operational activities, thus making the necessary corrective measures.

Under the organization Decree No. MAR/SMR/039-00/2012 dated November 26th, 2012, principal functions of the Internal Audit Unit are as follows:1. Implement Audit in accordance with the Annual Audit Plan

that has been reviewed by the Board of Commissioners and approved by the Board of Directors on the activity/unit/resource of BNI Syariah, including the company/organization with authority in accordance with prevailing laws and regulations and approved by the President Director.

2. Carry out an audit under the demand of Board of Directors and Board of Commissioners or as a follow-up on general audit results on an object or event suspected to contain any fraud.


Striving forHaSanaH

181Page...... -180

3. memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektifitas Satuan Pengawasan Intern serta tersedia sumber daya yang memadai.

Auditor mAdyA cABAng

BRaNCH aSSoCIaTe aUDIToR

mAnAjer kordinAtor Audit cABAng dAn internAl kontrol

maNaGeR CooRDINaToR of BRaNCH aUDIT aND

INTeRNaL CoNTRoL

mAnAger PengAwAs internAl controlINTeRNaL CoNTRoL

SUPeRvISIoN maNaGeR

direktur utAmA

PReSIDeNT DIReCToR

PemimPin divisi

DIvISIoN HeaD

STruKTur Dan FormaSi SaTuan PenGawaS inTernalStructure and Formation of Internal Control Unit

Auditor mAdyA

aSSoCIaTe aUDIToR

mAnAjer quAlity control & PengemBAngAn

QUaLITy CoNTRoL & DeveLoPmeNT maNaGeR

AnAlis internAl control

INTeRNaL CoNTRoL aNaLyST

AuditoraUDIToR

AsistenaSSISTaNT

AsistenaSSISTaNT

AuditoraUDIToR

AnAlisaNaLyST

internAl control kAntor PusAt

HeaD offICe INTeRNaL CoNTRoLLeR

internAl control cABAng

BRaNCH INTeRNaL CoNTRoLLeR

sAtuAn kerjA kePAtuhAnComPLIaNCe

DeSK

1

7 3 1

7 3 1

11

3

1

49

3. Provide internal consulting services to BNI Syariah to add value and improve the quality control, management, risk and corporate governance as long as not affecting the independency and objectivity of the Internal Control Unit while the resources are sufficient.





«««««««


Hingga Desember 2013, SPI memiliki 79 pegawai dan sejak tahun 2013 SPI membawahi 49 Branch Internal Controller (BIC) dan 3 Head office Internal Controller (HoIC) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan di semua kantor cabang reguler dan beberapa divisi. Dalam menjalankan tugasnya, SPI berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Komite audit dan auditor eksternal.

Piagam audit internDalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya audit Intern berpedoman pada Piagam audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) No. KP/207/DIR, Rencana Kerja SPI tahun 2013 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, serta BPP Satuan Pengawasan Intern BNI Syariah. Piagam audit Intern ditetapkan oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung jawab Satuan Pengawasan internSesuai dengan Piagam audit SPI, tugas dan tanggung jawab SPIadalah sebagai berikut:1. menyusun rencana audit dan konsultasi periodik.2. melaksanakan kegiatan audit dan konsultasi sesuai dengan

rencana audit dan konsultasi.3. melaporkan realisasi rencana audit dan konsultasi tahunan

setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan.

4. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan.

5. menyampaikan laporan hasil audit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

6. memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap internal control, governance process dan risk management.

7. melakukan audit investigasi dan/atau audit forensik apabila diperlukan atau jika terjadi dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.

8. melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan.

9. melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

10. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit dan menyampaikan kepada Bank Indonesia melalui Direksi.

11. mengajukan anggaran tahunan untuk tahun yang berikutnya dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan.

As of December 2013, SPI has 79 employees and oversees 49 Branch Internal Controller (BIC) along with 3 Head office Internal Controller (HoIC) since 2013 which are responsible to inspect all regular branches and some other divisions. In performing its duties, SPI coordinated with various parties, especially with the Audit Committee and external auditors.

internal audit Charter Internal Audit carries out its duties and responsibilities based on the Internal Audit Charter of Internal Control (SPI) No. KP/207/DIR ,SPI Work Plan in 2013 approved by the President Director, Internal Control Unit BPP of BNI Syariah. Internal Audit Charter is established by the President Director and approved by the Board of Commissioners as guidance in carrying out the duties and responsibilities in a transparent, competent, objective and independent way so that it can be accounted for and accepted by all parties concerned.

Duties and responsibilities of internal audit unit In accordance with the Audit Charter of SPI, its duties and responsibilities are as follows:1. Formulate periodical audit and consultancy plan.2. Implement audit and consultancy activities by referring to the

audit and consultancy plan.3. Report annual audit and consultancy plan realization to

the President Director and Board of Commissioners with notification to the Director that supervises compliance.

4. Formulate audit result report and submit the report to

the President Director and Board of Commissioners with notification to the Director that supervises compliance.

5. Submit audit result report regarding sharia principle compliance to the Sharia Supervisory Board.

6. Provide consultancy service to BNI Syariah’s internal to provide added-value and improvement to the internal control, governance and risk management process.

7. Perform investigatory and/or forensic audit if considered necessary or if there is any fraud and authority abuse potential.

8. Monitor audit follow-up and report to the President Director and Board of Commissioners quarterly.

9. Immediately report every audit result that is predicted may interfere the bank’s business sustainability to the President Director and Board of Commissioners.

10. Prepare Audit Result Principal and Implementation Report as well as submitting the report to Bank Indonesia through the Board of Directors.

11. Propose Annual Budget for next year and report its realization to the President Director and Board of Commissioners in every semester with notification to the Director that supervises compliance.


Striving forHaSanaH

183Page...... -182

12. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya.

13. menyusun program untuk mengevaluasi dan penjaminan mutu kegiatan audit yang dilakukan.

14. melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi segenap auditor sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas auditor.

15. Bekerja sama dengan Komite audit dalam melaksanakan fungsi audit internal dan pelaksanaan audit eksternal.

Profil Pemimpin Satuan Pengawasan intern

Zefri ananta, CIa, Cfe.Beliau ditunjuk sebagai Pemimpin SPI pada 8 oktober 2010 untuk bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Kelompok Pengembangan Sistem Satuan Pengawasan Intern PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan fakultas ekonomi Universitas Indonesia (1994) dan Program Studi Industri Kecil menengah di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian (2003).

Komposisi dan Kualifikasi/Sertifikasi audit internalGuna lebih meningkatkan kompetensi sumber daya dan objektivitas hasil audit, SPI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program pelatihan berkelanjutan auditor internal. Pada tahun 2013 SPI memiliki 75 auditor, 2 analis serta 2 asisten dengan posisi dan sertifikasi sebagai berikut:

12. Formulate written policy and procedure as guideline for the Internal Auditor in implementing his/her duties.

13. Formulate program to evaluate audit activity and quality control implemented.

14. Conduct continuous coaching for several Auditors by referring to the competencies required to enhance auditors’ quality.

15. Partner with the Audit Committee in implementing internal audit function as well as external audit implementation.

Profile of head of internal audit Division

Zefri Ananta, CIA, CFE.Appointed as Head of SPI on october 8, 2010 to report directly to the President Director. Prior to his current position, he was the Group Head of Internal Control Unit Development System of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. His educational background includes, among others, a graduate of the Faculty of Economics, University of Indonesia (1994) as well as Small and Medium Industries Program in the Post Graduate School of Agricultural Institute (2003).

Composition and Qualification/ internal audit CertificationTo further improve the resources competence along with the objectivity of audit results, SPI enrolled their auditors in training programs both external and internal training, seminars/workshops and also prepared the auditors to join the ongoing internal auditor training program. In 2013, SPI has 75 auditors, 2 analysts and 2 assistant with the following positions and certifications:

PemImPIN SPI

maNaGeR KooRDINaToR

aUDIToR maDya

aUDIToR

HoIC

BIC

aNaLIS

aSISTeN

JUmLaH PeGaWaI

1

1

11

10

3

49

2

2

79

CIA, CFE

-

CFE

-

-

-

-

-

KomPoSiSi Dan KualiFiKaSi/SerTiFiKaSi auDiT inTernalComposition and Qualification/ Internal Audit Certification

PoSISI JUmLaH aUDIToR SeRTIfIKaSI INTeRNaL aUDITNumber of Auditor Internal Audit Certification

Head of SPI

Coordinator Manager

Middle Auditor

Auditor

HoIC

BIC

Analyst

Assistant

Total Employees

Position





«««««««


Pelaksanaan TugasSelama tahun 2013 Satuan Pengawasan Intern (SPI) BNI Syariah mempunyai rencana kerja dan hasil realisasi kegiatan audit sebagai berikut:

auDiT eKSTernalauditor eksternal ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka keperluan audit tahun buku 2013, Dewan Komisaris dibantu dengan Komite audit telah menunjuk secara langsung Kantor akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (afiliasi PwC) untuk menjadi auditor eksternal terhadap pelaporan kinerja keuangan untuk tahun buku 2013.

Tahun 2013 merupakan tahun kedua bagi auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BNI Syariah dengan total besaran jasa audit sebesar Rp525.937.500. Hasil audit tahun buku 2013 menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain jasa audit keuangan, Kantor akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tidak memberikan jasa lain kepada BNI Syariah.

Duties implementationDuring 2013, the Internal Audit Unit (SPI) of BNI Syariah performed their duties based on the composed work plan, and the actual results of audit activities are as follows:

exTeRNaL aUDIT The external auditor is appointed to perform financial audit as well as to provide an independent and objective opinion about the fairness, appropriateness and compliance of company's financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and prevailing regulations. For audit purposes in fiscal year of 2013, the Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has directly appointed Public Accountant Tanudiredja, Wibisana & Partners (an affiliate of PwC) to be the external auditors on the report of financial performance for the fiscal year of 2013.

2013 is the second year for the appointed external auditor to audit the annual financial statements of BNI Syariah with Rp525,937,500 as its total payment for audit services. The audit results of the fiscal year of 2013 has stated that the company's financial statements are fairly stated based on accounting principles generally accepted in Indonesia. Public Accountant Tanudiredja, Wibisana & Partners did not perform any other financial services for BNI Syariah.

CaBaNG

DIvISI

TINDaK LaNJUT

LaINNya

TemaTIK

61

12

-

1

-

60

8

11

11

1

renCana Kerja Dan haSil realiSaSi KeGiaTan auDiTAudit Activities Plan and Realization

PoSISIReNCaNa aUDIT 2013 ReaLISaSI aUDIT 2013

2013 Auidt Plan 2013 Audit Realization

Branch

Division

Follow-up

others

Thematic

Position

TemUaN aWaL

SeLeSaI

JaTUH TemPo

BeLUm JaTUH TemPo

7.800

5.002

2.412

386

TinDaK lanjuT manajemen aTaS haSil auDiTManagement Follow-up on Audit Result

TemUaN aUDIT 2013ReaLISaSI aUDIT 20132013 Audit Realization

Early Findings

Done

Maturity

Not yet Matured

2013 Audit Findings


Striving forHaSanaH

185Page...... -184

Sistem Pengendalian internalInternal Control System

The internal controling system of BNI Syariah referes to Bank Indonesia and best practices in the banking industry, especially sharia banking. Broadly speaking, this system also refers to the international framework published by Committee of Sponsoring organizations (CoSo) of the Treadway Commission. Referring to the framework, the implementation of internal control system in BNI Syariah is:

1. Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors.

2. Conducting tightly attached supervision in stages that in each business process.

3. Implementation of four eyes principle or committee in the process of financing decisions.

4. Implementation of Whistleblowing System (WBS) and active communication on all management levels.

5. Monitoring on internal and external audit follow-up which reported periodically.

evaLUaTIoN oN THe effeCTIveNeSS of INTeRNaL CoNTRoLBased on the audit/review results of the company's internal operations along with other audit, it can be concluded that the internal control of BNI Syariah is already sufficient, effective and efficient, in general. Some improvements have been made to overcome the weaknesses as described in the audit report conducted by SPI during 2013.

In addition, the external auditor is appointed to review the standard implementation of Bank's internal audit function along with the implementation of risk management in utilization of information technology, at least once for every 3 (three) years. External review of SPI on Bank BNI Syariah on internal audit function in 2013 was conducted by CPA Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. and Partners. Based on the review, in general, the internal audit function of SPI in Bank BNI Syariah is in accordance with SPFAIB (Bank’s Internal Audit Function Implementation Standard).

Sistem pengendalian internal BNI Syariah mengacu pada Bank Indonesia dan praktik terbaik di industri perbankan khususnya perbankan syariah. Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan Committee of Sponsoring organizations (CoSo) of the Treadway Commission. mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah:1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis.

3. Penerapan four eyes principle atau komite dalam proses keputusan pembiayaan.

4. Implementasi Whistleblowing System (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen.

5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.

evaluaSi TerhaDaP eFeKTiviTaS PenGenDalian inTernalBerdasarkan hasil audit/review terhadap kegiatan operasional internal perusahaan dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BNI Syariah secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan seperti yang telah dijabarkan di laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI selama tahun 2013.

Selain itu, auditor eksternal ditunjuk untuk melakukan kajian ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Review ekstern SPI Bank BNI Syariah terhadap fungsi audit intern tahun 2013 dilakukan oleh KaP Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, m.Sc. dan Rekan. Berdasarkan hasil review audit ekstern tersebut, secara umum fungsi audit intern SPI Bank BNI Syariah telah sesuai dengan SPfaIB (Standar Pelaksanaan fungsi audit Intern Bank).


GCG Structureinternal Control System



«««««««


fungsikepatuhanCompliance Function

Compliance function is series of preventive activities or strategies to ensure that every business activity, policy, system and procedure implemented by BNI Syariah has complied to Bank Indonesia Regulation and other applicable regulations, including Sharia Principle for Sharia Commercial Bank, as well as ensuring Bank’s compliance towards commitment made by BNI Syariah to the Bank Indonesia and/or other supervisory authorities.

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 dated January 12th, 2011 regarding Compliance Function Implementation on Commercial Bank, PT Bank BNI Syariah Compliance Unit has been established, that is directly responsible to the Director that supervises compliance function in this regard, Risk and Compliance Director, with the main function of Compliance Unit as follows:1. Formulate strategies to encourage Compliance Culture

establishment in every bank’s business activity at every organization level.

2. Perform identification, measurement, monitoring and mitigation on compliance risk by referring to Bank Indonesia Regulation regarding risk management implementation on commercial bank.

3. Assess and evaluate the bank’s policy effectiveness, adequacy and conformity with applicable regulations.

4. Perform review and/or recommend policy, regulation, system or procedure update and refinement owned by the Company to be conformed with applicable regulation including sharia principle for Sharia Commercial Bank.

5. Perform several efforts to ensure that the policy, regulation, system and procedure as well as business activity of the bank has complied to Bank Indonesia Regulation and applicable regulations.

6. Peform other assignments related to compliance function.

ImPLemeNTaTIoN of ComPLIaNCe fUNCTIoN IN 2013During 2013, the Compliance Unit has conducted the followingactivities:1. Bank Indonesia Regulation compliance including following

fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank BNI Syariah yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam hal ini Direktur Risiko dan Kepatuhan. fungsi utama Satuan Kerja Kepatuhan antara lain adalah:1. membuat langkah-langkah dalam rangka mendorong

terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.

2. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bank umum.

3. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah.

5. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. melakukan tugas-tugas lain terkait dengan fungsi kepatuhan.

PelaKSanaan FunGSi KePaTuhan 2013Selama tahun 2013, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:1. Pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia


Striving forHaSanaH

187Page...... -186

yang meliputi:a. Kecukupan pemenuhan modal minimum (KPmm)b. Tingkat kesehatan bankc. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Kualitas

aktiva (PKa) dibandingkan terhadap PKa yang wajib dibentuk

d. Batas maksimum Pemberian Kredit (BmPK) atas pihak terkait dan tidak terkait

e. Non Performing financing (NPf) Netto Rupiah dan valas

f. Posisi Devisa Netto (PDN) Rupiah dan valas

g. Giro Wajib minimum (GWm) Rupiah dan valas2. Identifikasi risiko kepatuhan yang mungkin timbul, antara lain

meliputi:a. Banyaknya teguran tertulis dari pihak eksternal (Bank

Indonesia, Pusat Pelaporan analisis Transaksi Keuangan, Departemen Keuangan, dan lain-lain)

b. Denda oleh pihak eksternal (Bank Indonesia, Pusat Pelaporan analisis Transaksi Keuangan, Departemen Keuangan, dan lain-lain)

c. Penutupan operasional oleh Bank Indonesiad. Penghentian kegiatan kliring sementarae. Jumlah internal fraud

3. Identifikasi jumlah nilai nominal potential loss atau kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan SoP internal

miTiGaSi riSiKo KePaTuhan Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan yang dimaksud, Satuan Kerja Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup:

1. melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat pada risiko bank yaitu terkait:

aspects:a. Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR)b. Bank’s soundness levelc. Quality Asset Allowance adequacy (PKA) as compared to

the PKA which must be established

d. Legal Lending Limit (LLL) for related and unrelated parties

e. Net Non Performing Financing (NPF) Rupiah dan Foreign Currency

f. Net Foreign Exchange Position (NoP) of Foreign Currency and IDR

g. Statutory Reserves (GWM) of Rupiah and Foreign Currency2. Identification of compliance risks that may arise, including:

a. The number of written warning from an external party (Bank Indonesia, Financial Transactions Reports Analysis Centre, Finance Ministry, etc.)

b. Fines by external parties (Bank Indonesia, Financial Transactions Reports Analysis Centre, Finance Ministry, etc.)

c. operation Shutdown by Bank Indonesiad. Temporary Termination of clearing activitiese. The number of internal fraud

3. Identification on total nominal value of potential loss/damage due to non-compliance with the provisions of an internal SoP.

mITIGaTIoN of ComPLIaNCe RISKCompliance risk arises when a bank does not comply with the regulations of Bank Indonesia or any other prevailing rules and regulations. To prevent any non-compliance in question, the Compliance Unit of BNI Syariah has conducted a series of programs/activities in the form of mitigation activities which are as follows:

1. Conduct monthly monitoring on compliance risks attached to the bank's risks which are related to:





«««««««


aspek pembiayaana. Kualitas aktiva Produktif yaitu Non Performing financing

(NPf) netto di bawah 5% (lima persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan modal minimum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

Berdasarkan data NPf di atas, selama tahun 2013 BNI Syariah selalu menjaga tingkat pembiayaan bermasalah dibawah 5% (lima persen).

b. Penyisihan Pembentukan Kualitas aktiva Produktif (PPaP) memenuhi minimum 100% (seratus persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Financing aspecta. Assets Quality or gross Non Performing Financing (NPF) is

below 5% of cfm. Bank Indonesia Regulation No.7/13/PBI/2005 regarding Minimum Capital Adequacy and Bank Indonesia Regulation No. 13/3/PBI/2011 regarding Bank’s Supervision Follow-up Action and Status Implementation.

Based on the NPF data above, during 2013, BNI Syariah has managed to keep the level of non performing financing under 5% (five percent).

b. Allowance for Earning Assets Quality Formation (PPAP) meets the minimum 100% cfm. Bank Indonesia Regulation No. 13/3/PBI/2011 regarding Quality Asset Allowance adequacy for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

PPAPPPaP

Jumlah PPAPTotal PPAP

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

102,6%

101,8% 101,7%

100,8%

99,5

101,0

102,5

103,0

99,0

100,5

102,0

98,5

JAN APR JULFEB MEI AGSTmaR JUN oKT Nov DeSSeP

100,0

101,5

0

nPF Bni syariah tahun 20132013 BNI Syariah NPf

Nilai NPFNPF Value

1,25% 1,32% 0,98% 1,13%1,77% 1,54% 1,43% 1,59% 1,49% 1,38% 1,25% 1,16%

2,90

5,90

1,90

4,90

0,90


3,90

0


Striving forHaSanaH

189Page...... -188

c. Batas maksimum Pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait di bawah 10% (sepuluh persen) dan pihak tidak terkait di bawah 20% (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang BmPK untuk Bank Umum.

d. Selama periode tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BmPK.

aspek likuiditas, dengan memantau indikator:a. Kecukupan Pemenuhan modal minimum (KPmm) minimum

8% (delapan persen) cfm. PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan modal minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

b. Giro Wajib minimum (GWm) Rupiah minimum 5% dan valas minimum 1% (satu persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI/2004 tentang GWm dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c. Legal Lending Limit (LLL ) for related parties under 10% and third parties under 20% cfm. Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 regarding amendment of Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 regarding LLL for Commercial Bank.

d. During 2013, there were no violations or exceedances of LLL.

Liquidity aspects, with monitoring on indicators:a. Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) of 8% cfm. Bank

Indonesia Regulation No.7/13/PBI/2005 regarding Minimum Capital Adequacy for Commercial Banks Based on Sharia Principles and Bank Indonesia Regulation No. 13/3/PBI/2011 regarding Bank’s Supervision Follow-up Action and Status Implementation.

b. Rupiah Minimum Statutory Reserves (GWM) of 5% and the minimum Foreign Currency of 1% cfm. Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 regarding amendment of Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 regarding GWM in Rupiah and Foreign Exchange Currency for Commercial Bank that operates based on sharia principle.





«««««««

kPPm Bni syariah tahun 20132013 BNI Syariah KPPm

Nilai KPPMKPPM Value

14,89% 14,50%

13,26% 13,26% 12,65%

17,92%16,74% 16,62% 16,46% 16,29%

15,6%

6,00

16,00

12,00

4,00

14,00

10,00

20,00

2,00


8,00

18,00

0

17,15%


aspek Pasar, dengan memantau indikator:1. Posisi Devisa Netto (PDN) maksimum tertinggi net open

position 20% (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum.

Marketing Aspect, with monitoring on indicators:1. Net open Position (NoP) maximum of 20% cfm. PBI No. 12/10/

PBI/2010 regarding Third Amendment of PBI No. 5/13/PBI/2003 regarding Net open Position on Commercial Bank.

Nov

gmw rupiah Bni syariahBNI Syariah GmW Rupiahs

GWMGWM

5,13%5,10% 5,10% 5,09% 5,08%

5,16%

5,20%

5,10% 5,10% 5,10% 5,10%

5,00

5,25

5,15

4,95

5,20

5,10

4,90

JAN APR JULFEB MEI AGSTmaR JUN oKT DeSSeP

5,05

0

5,10%

Nov

gmw valas Bni syariahBNI Syariah GmW valas

GMWGMW

6,12%

8,08%

5,90%

4,70%

3,45%

6,52%

9,31%

6,24%

8,42%

7,35%

5,92%

3,00

8,00

6,00

2,00

7,00

5,00

10,00

1,00


4,00

9,00

0

6,88%


Striving forHaSanaH

191Page...... -190

2. melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga kualitas pelaporan memenuhi kelengkapan materi, akurasi dan tepat waktu antara lain terkait pelaporan ke Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan analisis Transaksi Keuangan (PPaTK) serta laporan yang bersifat publikasi.

3. melakukan Uji Kepatuhan melalui media checklist sheet dalam proses pemberian pembiayaan dan pengadaan barang serta jasa yang menjadi kewenangan memutus Direksi.

4. melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap Divisi/Unit/Satuan/Cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan dari otoritas yang berwenang dan tindak lanjut pengkinian Standar operasional Prosedur terkait dengan ketentuan baru tersebut.

5. Bekerja sama dengan Unit manajemen Risiko BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan dan pengkinian SoP yang menjadi acuan di masing-masing unit organisasi.

2. Monitor the reporting obligation by maintaining reporting quality through material completeness, accuracy and timely manners such as regarding the to reports disclosed to Bank Indonesia and Financial Transactions Reports Analysis Centre as well as published reports.

3. Perform compliance test through media checklist sheet on products and sevices procurement and financing provision process that become the authority of BoD.

4. Perform socialization of new regulation to Division/Unit/ Branches of BNI Syariah, on both Bank Indonesia or other authorities regulations as well as follow-up and SoP update regarding the new regulations.

5. Cooperate with Risk Management Unit at BNI Syariah to monitor and ensure SoP availability and update as the main reference for every organizational unit.





«««««««

Nov

Pdn Bni syariahBNI Syariah PDN

Nilai PDNPDN Value

5,70% 5,51% 5,66% 4,47%5,32%

6,08%7,94%

5,99%7,81%

8,32%9,83%

11,79%

6,00

16,00

12,00

4,00

14,00

10,00

20,00

22,00

2,00


8,00

18,00

0


Batas maksimum Penyaluran danaFinancing Limit

As regulated at Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit, BNI Syariah is obliged to periodically and timely disclose Financing Limit to Bank Indonesia. In regard, the Financing Limit to Bank Indonesia which refers to Bank Indonesia Regulation No. 7/13/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit Report has been submitted to Bank Indonesia on July 16, 2013.

The funding was carried out based on the ability of Bank's capital and refers to the Bank Indonesia Regulation No. 7/13/PBI/2005 regarding Minimum Capital Adequacy for Sharia Bank while also paying attention portfolio diversification. During 2013, BNI Syariah always complies with the regulation of Lending Limit and financing decision on Related Customers which decided independently withouth any intervention.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas maksimum Pemberian Kredit (BmPK), BNI Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan Batas maksimum Penyaluran Dana (BmPD) kepada Bank Indonesia secara teratur dan tepat waktu. Dalam hal ini, Pelaporan Batas maksimum Pemberian Dana (BmPD) kepada Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Laporan Batas maksimum Pemberian Kredit (BmPK) telah disampaikan pada Bank Indonesia pada 16 Juli 2013.

Penyaluran dana dilakukan berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan modal minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Selama tahun 2013, BNI Syariah senantiasa mematuhi ketentuan BmPD dan keputusan pembiayaan terhadap Nasabah Pihak Terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun.

PIHaK TeRKaIT

PIHaK TIDaK TeRKaIT

- PeNyaLURaN TeRBeSaR PeR NaSaBaH

135.107

270.215

BaTaS maKSimum Penyaluran DanaFinancing Limit

PeNyaLURaN DaNaJUmLaH NomINaL

(DaLam JUTaaN RUPIaH)Nominal Value

(in million Rupiah)

Related Party

Unrelated Party

- Largest Financing per Customer

Financing Limit


Striving forHaSanaH

193Page...... -192

Transparansi Kondisi keuangan dan non keuanganFinancial and Non-Financial Transparency

In order to meet the of financial and non-financial transparency in accordance with Bank Indonesia, BNI Syariah provide quantitative and qualitative information in a timely, accurate, relevant and adequately disclosed to the public in order. The financial and non-financial statements of BNI Syariah have been prepared and presented with appropriate procedures, type and scope and have been submitted to other parties as stipulated by Bank Indonesia.

During 2013, the financial transparency of BNI Syariah is implemented in the following form of activities:1. Formulated and disclosed financial report in timely manners,

which contained in quarter publication report to Bank Indonesia and annual report.

2. Disclosed Quarter Financial Statement Publication at National newspaper.

3. Delivered Consolidated Financial Statements (CFS) to Bank Indonesia to be later uploaded to Bank Indonesia’s homepage.

Meanwhile, the transparency of non financial condition is actualized by BNI Syariah in the following form of activities:1. Implementation of BNI Syariah’s product information disclosure

through printed media such as leaflet/brochure/promotional banner and electronic media such as advertisement on TV Station, Radio and Internet as well as supported by BNI Syariah’s easily accessed website.

2. BNI Syariah’s customers’ complaint may be filed by contacting call centre 500046, or through BNI Syariah branch/head office as well as Whistleblowing System (WBS) mechanism. Regarding the customers’ complaints submitted through both the call centre 500046 or BNI Syariah’s Branch/Head office will be managed by operational Division, while customers’ complaints received through WBS will be managed by Enterprise Risk Management Division to be later followed-up referring to Customers’ Complaints procedure and mechanism.

3. BNI Syariah internal reporting adequacy compliance has already complied with several criteria implemented by Bank Indonesia. BNI Syariah holds comprehensive internal reporting supported by reliable Management Information System.

4. BNI Syariah Management Information System management has been supported by competent Human Resources.

Demi memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BNI Syariah menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik dalam rangka. Laporan keuangan dan non keuangan BNI Syariah telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.

Selama tahun 2013, transparansi kondisi keuangan BNI Syariah diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari:1. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdapat

pada laporan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia serta dalam laporan tahunan secara tepat waktu.

2. mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan di surat kabar nasional.

3. mengirimkan laporan Consolidated financial Statement (CfS) kepada Bank Indonesia untuk kemudian dimuat dalam homepage Bank Indonesia.

Sedangkan transparansi kondisi non keuangan yang telah diwujudkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:1. Pelaksanaan transparansi informasi produk BNI Syariah

dilakukan melalui media cetak seperti leaflet/brosur/spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di stasiun Tv, radio dan internet, serta didukung dengan kemudahan akses website BNI Syariah.

2. Pengaduan Nasabah BNI Syariah dapat dilakukan dengan menghubungi call centre 500046, atau melalui kantor cabang/kantor pusat BNI Syariah serta melalui Whistle Blowing System (WBS). atas pengaduan Nasabah yang dilakukan baik melalui call centre 500046 maupun melalui kantor cabang/kantor pusat BNI Syariah akan dikelola oleh divisi operasional, sedangkan pengaduan melalui WBS akan dikelola oleh divisi enterprise Risk management untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara dan prosedur mengenai pengaduan nasabah.

3. Kepatuhan kecukupan pelaporan internal BNI Syariah sangat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BNI Syariah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal.

4. Pengelolaan sistem manajemen informasi BNI Syariah telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.



Compliance Functionlegal lending limit

Transparency of Financial and non Financial Condition

«««««««


Pendapatan Dana Non Halal dan PenggunaannyaNon-Halal Income Proceeds

In accordance with the Circular Letter of BI No.12/13/DPbS dated April 30th, 2010 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Syariah Banks and Syariah Business Unit, BNI Syariah is obliged to disclose their non-halal income proceeds through annual reports of GCG implementation.

The non-halal income which becomes the source of social funds for BNI Syariah, among others, consist of the following:1. Income raised from late fee (penalty) of installment payment or

other penalties associated with the inter-bank transactions with third parties.

2. Social funds raised from current account received by the Bank from placement on conventional banks.

3. Social funds came from social commissions, fees, or in any other form of income in addition to Bank’s partner other than income which entitled as management provisions.

4. Income raised from closing the account before maturity.

Non-halal income, alms and infaq during 2013 are as follows:

Sesuai dengan Surat edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 april 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BNI Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana sosial BNI Syariah antara lain terdiri dari:1. Pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan (penalty)

pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.

2. Dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.

3. Dana sosial yang berasal dari komisi, fee, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.

4. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Pendapatan non halal, zakat dan infaq selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

SaLDo DaNa KeBaJIKaN 2012

INfaQ DaN SaDaQaH

DeNDa

PeNDaPaTaN NoN HaLaL

JUmLaH

SaLDo DaNa KeBaJIKaN 2013

Rp78.000.000

Rp121.000.000

Rp240.000.000

Rp121.000.000

Rp560.000.000

Rp428.000.000

PenDaPaTan non halal, zaKaT Dan inFaQ Non-halal income, alms and infaq

PRoGRamNomINaLNominal

Balance of Benevolent Fund in 2012

Infaq and Sadaqah

Fine

Non-Halal Income

Total

Balance of Benevolent Fund in 2013

Programs


Striving forHaSanaH

195Page...... -194

Detail use of Non-Halal Fund during 2013 managed by Alm Management Unit (UPZ) of BNI Syariah is as follows:

Penggunaan Dana Non Halal selama tahun 2013 yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI Syariah, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

NomINaL (RP)

11/01/13

23/01/13

25/01/13

19/04/13

22/05/13

11/06/13

13/06/13

Pendidikan

Bencana

Bencana

Kesehatan

Pendidikan

Pendidikan

Kesehatan

Education

Disaster

Disaster

Health

Education

Education

Health

Pengadaan tas sekolah anak

Bantuan korban banjir bekasi

Bantuan bencana banjir jakarta

Anggaran Kegiatan Layanan Kesehatan Car Free Day

Program Drop Box

Bantuan pembangunan PPSDMS

Rangkaian kegiatan milad

Total Penggunaan

School bag provision

Relief for Bekasi flood victim

Relief for Jakarta flood victim

Budget for health care activity at Car Free Day

Drop Box Program

Relief for PPSDMS development

Series of anniversary activities

Total Realization

laPoran PenGGunaan Dana non-halalReport of Non-Halal Fund Realization

TaNGGaL Date

KaTeGoRI KeTeRaNGaN Category Description

12,600,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

19,200,000

25,000,000

25,000,000

116,800,000

Nominal (Rp)

25/01/13

30/01/13

20/02/13

Pendidikan

Bencana

Bencana

education

Disaster

Disaster

Bantuan pengadaan tas

Pelaksanaan bantuan masjid dan banjir mikro Makassar

Reimburse bantuan air bersih

School bag provision

Relief for mosque and flood disaster from Makassar micro branch

Reimburse of clean water relief

laPoran PenGGunaan Dana DenDaReport of Fine Proceeds Realization

TaNGGaL Date Nominal (Rp)


10,000,000

9,940,000

3,250,000

NomINaL (RP)

Transparency of Financial and Non Financial Conditionnon-halal income Proceed

Implementation of APU & PPTBuy Back Shares and Buy Back obligation

Risk Management SystemLegal Disputes

Code of ConductWhistleblowing SystemInformation Disclosure

«««««««««


22/02/13

25/02/13

25/02/13

27/02/13

19/03/13

19/03/13

21/03/13

04/04/13

26/04/13

26/04/13

26/04/13

14/05/13

14/05/13

28/05/13

29/05/13

19/06/13

19/06/13

19/06/13

19/06/13

19/06/13

20/06/13

21/06/13

11/07/13

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Pendidikan

Dakwah

Bencana

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Kesehatan

Dakwah

Dakwah

Dakwah

Pendidikan

Pendidikan

Dakwah

Dakwah

Kesehatan

Da’wah

Da’wah

Da’wah

Da’wah

Da’wah

education

Da’wah

Disaster

Da’wah

Da’wah

Da’wah

Da’wah

Da’wah

Da’wah

Health

Da’wah

Da’wah

Da’wah

education

education

Da’wah

Da’wah

Health

Bantuan pembangunan Masjid Baitul Muttaqin

Bantuan pembangunan Masjid Aceh

Bantuan kegiatan Lomba Al Quran

Pembuatan Kolam Pembersih Masjid

Kegiatan Donor Darah Cabang Tasikmalaya

Bantuan pendidikan

Cabang Jember

Bantuan Korban banjir

Bantuan pembangunan masjid



Bantuan Masjid Al Kamal

Bantuan Shalat Senter indonesia

Tabligh Akbar

Program layanan kesehatan

Bantuan masjid landmark

Bantuan masjid

Cabang jember

Bantuan sekolah

Cabang Sukabumi

Bantuan masjid Daarul a'maal

Bantuan TPQ

Bantuan Rumah Sakit Pegawai JKS

Relief for Baitul Muttaqin mosque development

Relief for Aceh mosque development

Relief for Al Quran contest

Development of mosque cleaning pool

Blood donor in Tasikmalaya branch

Educational relief

Jember branch

Relief for flood victims

Relief for mosque development



Relief for Al Kamal mosque

Relief for Indonesia Shalat Center

Tabligh Akbar

Health care programs

Relief for landmark mosque

Relief for mosque

Jember branch

Relief for school

Sukabumi branch

Relief for Daarul A’maal mosque

Relief for TPQ

Relief for JKS employee hospital


TaNGGaL Date Nominal (Rp)


5,000,000

5,000,000

10,000,000

3,011,000

5,000,000

5,000,000

10,000,000

3,200,000

2,500,000

3,000,000

4,000,000

10,000,000

5,000,000

7,000,000

10,000,000

5,000,000

3,000,000

9,950,000

5,000,000

5,000,000

6,000,000

5,000,000

10,000,000

NomINaL (RP)


Striving forHaSanaH

197Page...... -196

20/11/13

20/11/13

05/12/13

19/12/13

24/12/13

Dakwah

Dakwah

Kesehatan

Kesehatan

Dakwah

Da’wah

Da’wah

Health

Health

Da’wah

Dana Pembangunan Masjid BRI

Bantuan Dana Untuk Renovasi PAUD&TPA

Bantuan Dana pengobatan rawat jalan

Kegiatan Business Review

Pemindahan Ke 100812656 Simsem Divisi DBR

Total Penggunaan

Fund for BRI mosque development

Fund relief for PAUD & TPA renovation

Fund relief for outpatient treatment

Business review activity

Transfer to 100812656 SIMSEM of DBR division

Total Realization


TaNGGaL Nominal (Rp)Date


2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,933,700

65,540,000

238,324,700

NomINaL (RP)

ZaKaT PeGaWaI

ZaKaT PeRUSaHaaN

INfaQ

Bencana/Disaster

Dakwah/Preach

Kemanusiaan/Humanity

Kesehatan/Healthcare

Pemberdayaan Ekonomi/Economic Empowerment

Pendidikan/Education

Qurban/Sacrifices

Bencana/Disaster

Dakwah/Preach

Kemanusiaan/Humanity


Pemberdayaan Ekonomi/Economic Empowerment


Bencana/Disaster

Dakwah/Preach



161.865.000

5.569.999

80.843.300

76.039.000

12.200.000

1.429.260.000

2.500.000

107.249.185

487.462.000

45.851.725

507.234.000

505.289.000

268.422.000

53.060.500

462.405.200

22.650.000

149.600.000

Penyaluran Dana unTuK KeGiaTan SoSialFunding for Social Activities

DaNaTaNGGaL NomINaL

Date Nominal

Employees’ Zakat

Company’s Zakat

Infaq

Funding

Transparency of Financial and Non Financial Conditionnon-halal income Proceed




«««««««««


Penerapan anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorismeImplementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding

The development of increasingly complex banking products and services is likely to increase the chance of banking institution to be misused as a means of money laundering and terrorism funding. To minimize the abuse on banking as means of money laundering and terrorism funding, the Bank shall implement the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU and PPT Program) in order to mitigate various risks that may arise, among others, legal risk, reputation risk, operational risk and concentration risk.

As such, BNI Syariah is committed to implement Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding on an ongoing basis by referring to the prevailing regulation, among other Act No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, Act No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding, Act No. 14/27/PBI/2012 on Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding for Commercial Banks, and other regulations related to Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding.

In regard to the amendment of APU and PPT as stipulated in the Regulation of APU and PPT, Terrorism Financing Act and SEBI APU & PPT, BNI Syariah has developed and revised:1. Policy of APU & PPT Implementation Program;2. Guidelines to Implement APU & PPT Program;3. Action Plan of APU & PPT Implementation Program 2013-2016.

Application of APU & PPT Program have been done effectively and efficiently in a structured manner by referring to the Implementation Policy of APU & PPT of BNI Syariah which consist of at least 5 (five) pillars, namely:1. Active Supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors Active supervision from the Board of Commissioners and Board of

Directors were carried out in accordance with the prevailing rules and regulations which relevant to APU & PPT, among other:a. Approval on the implementation of APU & PPT programs;b. Supervision over the implementation of the Board of

Directors’ responsibilities on the implementation of APU & PPT;

Perkembangan produk dan layanan perbankan yang semakin kompleks, berpotensi meningkatkan peluang penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk meminimalisir penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melaksanakan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program aPU dan PPT), guna memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul, antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi.

Untuk itu, BNI Syariah berkomitmen untuk menerapkan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara berkelanjutan, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan peraturan terkait anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme lainnya.

Sehubungan dengan perubahan ketentuan aPU & PPT sebagaimana diatur dalam PBI aPU & PPT, UU Pendanaan Terorisme dan SeBI aPU & PPT, BNI Syariah telah menyusun dan menyempurnakan:1. Kebijakan Program Penerapan aPU & PPT;2. Pedoman Pelaksanaan Program aPU & PPT;3. action Plan Penerapan Program aPU & PPT 2013-2016.

Penerapan Program aPU & PPT secara efektif, efisien dan terstruktur dilakukan dengan mengacu pada Kebijakan Penerapan aPU & PPT BNI Syariah yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar penerapan Program aPU & PPT, yaitu:1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait aPU & PPT, yaitu antara lain:a. Persetujuan atas kebijakan penerapan program aPU &

PPT;b. Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi

terhadap penerapan program aPU & PPT;


Striving forHaSanaH

199Page...... -198

c. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program aPU & PPT;

d. Dan sebagainya.2. Kebijakan dan Prosedur Sejalan dengan perubahan ketentuan terkait aPU & PPT, BNI

Syariah telah menyusun dan menyempurnakan Pedoman pelaksanaan program aPU PPT Bank memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:a. Permintaan informasi dan dokumen; b. Beneficial owner;c. verifikasi dokumen;d. CDD yang lebih sederhana; e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi; f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PeP; g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; h. Pengkinian dan pemantauan;i. Cross Border Correspondent Banking;j. Transfer dana;k. Penatausahaan dokumen; danl. Pelaporan kepada PPaTK.

3. Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern terkait penerapan program aPU

PPT antara lain dilakukan dengan audit internal oleh satuan kerja audit intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program aPU PPT di BNI Syariah.

4. Sistem Informasi manajemen Untuk mendukung penerapan program aPU PPT, BNI Syariah

berkomitmen untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

5. Sumber Daya manusia dan Pelatihan Untuk mencegah penggunaan Bank sebagai sarana

pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, BNI Syariah menyelenggarakan pelatihan aPU PPT secara berkesinambungan kepada pegawai Bank, terutama yang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung berkaitan dengan penerapan program aPU PPT.

c. Ensure that the Bank has policies and procedures for APU & PPT programs;

d. Many others.2. Policies and Procedures In line with changes in the relevant provisions of APU and PPT,

BNI Syariah develop and refine the implementation of the Guidelines APU load PPT Bank policies and procedures, which shall at least include:a. Request on information and document;b. Beneficial owner;c. Document verification;d. Simplified CDD; e. Closing the relationship and rejection of transaction; f. Provision regarding high risk area and PEP; g. Implementation of CDD by third parties; h. Updating and monitoring;i. Cross Border Correspondent Banking;j. Fund transfer;k. Document management; andl. Report to PPATK.

3. Internal Control The internal control system related to the implementation of

PPT APU among others, is implemented with internal audit by the internal audit unit to ensure the effectiveness of APU PPT program in BNI Syariah.

4. Information Management System To support the implementation of APU PPT, BNI Syariah is

committed to develop an information management system that could effectively identify, analyze, monitor and report the characteristics of the transactions performed by the Customers.

5. Human Resources and Training To prevent the utilization of Bank as an instrument of money

laundering and/or terrorist funding, BNI Syariah held the PPT APU training on an ongoing basis to employees, especially those with duties and responsibilities directly related with the implementation of APU PPT program.

Transparency of Financial and Non Financial ConditionNon-Halal Income Proceed

implementation of aPu & PPTBuy Back Shares and Buy Back obligation



«««««««««


Buy Back Shares dan Buy Back obligationBuy Back Shares and Buy Back obligation

Buy back shares or buy-back obligation is an effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank by buying back the shares or bonds with payment procedure carried out in accordance with prevailing regulations. During 2013, BNI Syariah did not perform any transaction of buy back shares or buy back obligation.

Buy back shares atau buy back obligation adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2013 BNI Syariah tidak melakukan transaksi buy back shares atau buy back obligation.


Striving forHaSanaH

201Page...... -200

Sistem manajemen risiko Risk Management System

Risk management system is a structured and systematic guidance in identifying, measuring, mapping, and developing alternative risk management, monitoring and controlling the application of risk management, and reporting the implementation of risk management. The risk management in BNI Syariah covers the entire scope of business activities based on the need to balance the business function with its risk management.

BNI Syariah tried to build the framework of risk management system along with integrated and comprehensive internal control structure to provide early information to the Bank regarding any potential risk which then lead to sufficient measures in mitigating the risk impact. The implementation of risk management within BNI Syariah refers to both national and international regulation namely Bank Indonesia Regulation regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit as well as official documents issued by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and Islamic Financial Services Board (IFSB).

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 13/23/PBI/2011 dated November 2nd, 2011 regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, risk management policy at BNI Syariah comprises of several fundamental regulations, such as:1. Risk implementation related to banking products and services.

2. Implementation of risk management assessment method and infomation system utilization.

3. Risk limit and tolerance limit implementation.4. Establishment of risk rating assessment.5. Contingency Plan for worst condition formulation.

6. Internal control system implementation regarding risk managament practice.

Structurally, risk management activity of the Company becomes part of Risk and Compliance Director duties that supervises Risk Management Unit such as Risk Management Division. The Risk Management Division independently acts towards other divisions/

Sistem manajemen risiko adalah pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko, memantau dan mengendalikan penerapan penanganan risiko, serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko. Pengelolaan risiko di BNI Syariah mencakup seluruh lingkup aktivitas usaha BNI Syariah berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi usaha dengan pengelolaan risikonya.

BNI Syariah berusaha membangun kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif untuk dapat memberikan informasi dini kepada Bank tentang adanya potensi risiko dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah mengacu pada regulasi nasional maupun internasional yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Islamic financial Services Board (IfSB).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kebijakan manajemen risiko di BNI Syariah memuat beberapa ketentuan mendasar, yaitu:1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi

perbankan.2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem

informasi manajemen risiko.3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.4. Penetapan penilaian peringkat risiko.5. Penyusunan rencana darurat (contigency plan) dalam kondisi

terburuk.6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan

manajemen risiko.

Secara struktural, kegiatan manajemen risiko BNI Syariah berada dalam wilayah tanggung jawab Direktur Risiko dan Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja manajemen RIsiko yakni Divisi enterprise Risk management. Divisi enterprise Risk management bertindak



risk management SystemLegal Disputes


«««««««««


secara independen terhadap divisi/unit yang menjalankan fungsi bisnis/operasional maupun fungsi audit serta tidak mengambil keputusan operasional.

KeBijaKan Dan ProSeDurBNI Syariah memiliki kebijakan manajemen risiko yang dituangkan dalam Kebijakan Umum manajemen Risiko (KUmR). Kebijakan Umum manajemen Risiko menggunakan landasan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan fungsi, tanggungjawab, organisasi serta proses-proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta sistem informasi manajemen risiko.

Penerbitan Buku Pedoman Perusahaan atau Standard operating Procedure (SoP) merupakan salah satu cara untuk memitigasi risiko yang akan muncul dilingkup BNI Syariah. Penerbitan SoP ini berfungsi sebagai peraturan tertulis yang digunakan unit-unit lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara khusus Satuan Kerja manajemen Risiko juga telah mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko dalam sebuah BPP manajemen risiko yang telah diselaraskan dengan peraturan-peraturan regulator maupun praktik terbaik.

iDenTiFiKaSi riSiKoSesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa BNI Syariah wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko yang mencakup:1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

units carrying business/functional functions as well as audit function and does not take operational decision.

PoLICIeS aND PRoCeDUReSBNI Syariah has a risk management policy as stipulated in the Risk Management General Policy (KUMR). The Risk Management General Policy uses a foundation that has been set by Bank Indonesia and other provisions relating to the functions, responsibilities, organization and processes of identification, assessment, measurement, monitoring and control, and risk management information system.

The publication of Standard operating Procedure (SoP) is one way to mitigate the risks that would arise within BNI Syariah. The publication of this SoP serves as a written rule used by other units in carrying out the duties and functions. In particular, the Risk Management Unit has also set its systems and procedures for the implementation of risk management within a risk management BPP that has been aligned with prevailing regulations and best practices.

RISK IDeNTIfICaTIoNIn accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dated November 2, 2011 regarding the Implementation of Risk Management Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit article 5, paragraph 2 stated that BNI Syariah shall apply risk management for 8 (eight) types of risks including:1. Credit Risk is the risk caused by the failure of customers

or other parties in fulfilling their obligation to the bank in accordance with the agreement.

2. Market Risk is the risk of balance position and administrative account due to changes of market price, among others in form of changes in values of assets that can be sold or rent.

3. Liquidity Risk is the risk due to Bank’s inability to fulfill its obligation on maturity date from source of cash funding and/or high quality current asset which can be collaterized, without affecting Bank’s activity as well as financial condition.

4. operational Risk is loss risk caused by less appropriate internal process, internal process failure, human error, system failure and/or occurance of external events that may affect Bank’s operational.

5. Legal Risk is risk caused by stakeholders’ trust degradation encouraged by negative perception towards the Bank.

6. Reputation Risk is risk due to decreasing stakeholders’ trust caused by negative perception about the Bank.


Striving forHaSanaH

203Page...... -202

7. Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

Selain itu BNI Syariah juga harus menerapkan manajemen risiko untuk Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi namun belum diperhitungkan dalam penilaian risiko. Penjelasan mengenai kedua jenis risiko adalah sebagai berikut:

1. Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

2. Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

Key riSK inDiCaTorSKey Risk Indicators akan memberikan kemampuan untuk monitor secara berkelanjutan guna memberikan tanda-tanda peringatan awal dari perkembangan risiko yang tidak dapat ditoleransi diantara pengukuran risiko dan control periodic sebagai upaya untuk pengembangan Key Risk Indicators.

Key Risk Indicators, dikenal juga sebagai early Warning Sistem (eWS), adalah suatu alat yang digunakan sebagai indikator bagi perusahaan untuk dapat membantu memonitor risiko-risiko utama (key risk) yang didapatkan dari suatu proses Risk Self-assesment (RSa). Key Risk Indicators BNI Syariah pada tahun 2013, sebagai berikut:

7. Strategic Risk is caused by inappropriateness in decison making and/or strategic decision implementation as well as failure in anticipating business environment transformation.

8. Compliance Risk, is caused by the Bank when not complying and/or implement law and other applicable regulations as well as Sharia Principle.

In addition, BNI Syariah must also implement risk management forRate of Return Risk and Equity Investment Risk which have not beenaccounted in risk assessment. Explanation on both type of risks areas follow:

1. Rate of Return Risk is risk occured caused by changes on return rate paid by the Bank to the customers, encouraged by changes on return rate received by the Bank from fund financing that may affect Bank’s Third Party Fund customers behavior.

2. Investment Risk is risk occured caused by the Bank has to also bear financed customers’ business loss on the profit and loss sharing based financing scheme.

Key RISK INDICaToRS Key Risk Indicators will provide the ability to continuously monitor for any signs of early warning from risk development which could not be tolerated among risk assessment and control periodic as means to improve Key Risk Indicators.

Key Risk Indicators, also known as Early Warning System (EWS) is used as an indicator to monitor key risks gained from Risk Self-Assesment (RSA) process. Key Risk Indicators of BNI Syariah in 2013 are as the following:

riSiKoRISK

KEY RISK INDICAToRSinDiKaTor uTama riSiKo

Risiko KreditCredit Risk

Risiko PasarMarket Risk

- Financing quality indicated by Non Performing Financing (NPF)

- The scale of coverage established, the restructuring financing

- Financing concentration level

- Changing exchange value- Risk cover on forex transactions by applying

Value at Risk (VaR) measurement method.

- Kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan Non Performing financing (NPf)

- Besarnya coverage yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi

- Tingkat konsentrasi pembiayaan

- Perubahan nilai tukar- Cover risiko atas transaksi valuta asing

dengan menggunakan metode pengukuran value at Risk (vaR).

Key riSK inDiCaTorS Key Risk Indicators





«««««««««


riSiKoRISK

KEY RISK INDICAToRSinDiKaTor uTama riSiKo

Risiko LikuiditasLiquidity Risk

Risiko operasionaloperational Risk

Risiko HukumLegal Risk

Risiko ReputasiReputation Risk

Risiko StratejikStrategic Risk

Risiko KepatuhanCompliance Risk

Risiko Imbal HasilRate of Return Risk

Risiko Investasi Investment Risk

- Secondary Reserve Ratio adequacy- Financing to Deposit Ratio Level- Ability to access money market and capital

market

- Self assessment on company risk potential- Actual losses due to operational risk

- The scale of third party lawsuit to BNI Syariah which are likely to lead to the bank’s loss.

- Negative publicity in mass media- Customer complaint level

- Achievement of the company targets on business goals and strategies set by the company

- Number of infringements commited by the Bank on the applicable provisions

- Profit sharing level to BNI Syariah customers compared to the industry

- Not yet assessed, which is caused by BNI Syariah policy of not yet provided profit and loss sharing based financing scheme.

- Kecukupan rasio Secondary Reserve - Tingkat financing to Deposit Ratio- Kemampuan dalam mengakses pasar uang

dan pasar modal.

- Perubahan nilai tukar- Cover risiko atas transaksi valuta asing

dengan menggunakan metode pengukuran value at Risk (vaR).

- Besarnya gugatan pihak ketiga atas BNI Syariah yang berpotensi menimbulkan kerugian bank.

- Pemberitaan negatif di media massa- Tngkat komplain nasabah

- Pencapaian target-target perusahaan atas sasaran dan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan

- Berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Bank atas ketentuan yang berlaku.

- Tingkat bagi hasil kepada nasabah BNI Syariah dibandingkan dengan industri.

- Belum dilakukan pengukuran yang disebabkan kebijakan BNI Syariah yang belum memberikan pembiayaan berbasis profit and loss sharing.

Key riSK inDiCaTorS Key Risk Indicators

ProFil riSiKoPada tahun 2013, BNI Syariah telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk secara konsolidasi. Komponen Profil risiko terdiri dari Risiko Inheren, Sistem Pengendalian Risiko dan Risiko Komposit. Berikut ini hasil penilaian Profil Risiko BNI Syariah posisi Desember 2013:

RISK PRofILeIn 2013, BNI Syariah has assessed the risk profile on quarterly basis which was submitted to Bank Indonesia and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in consolidation. The Risk Profile components consist of Inherent Risk, Risk Control System and Composite Risk. Below is the assessment on Risk Profile of BNI Syariah as of December 2013:


Striving forHaSanaH

205Page...... -204

KReDIT

PoRTo. PemBIayaaN

PoRTo. TReSURI & INTeRNaTIoNaL

PaSaR

LIKUIDITaS

oPeRaSIoNaL

HUKUm

RePUTaSI

STRaTeJIK

KePaTUHaN

PReDIKaT RISIKo BaNK SeCaRa KeSeLURUHaN

CREDIT

FUNDING PoRTFoLIo

TRASURY & INTERNATIoNAL PoRTF

MARKET

LIQUIDITY

oPERATIoNAL

LEGAL

REPUTATIoN

STRATEGIC

CoMPLIANCE

BANK oVERALL RISK RATING

72,71

97,46

74,05

72,60

67,59

62,96

90,00

74,25

68,00

90,96

82,50

75,00

80,00

75,00

82,92

81,25

84,58

77,08

30,00

15,00

15,00

12,50

7,50

7,50

7,50

5,00

100,00

30,00

15,00

15,00

12,50

7,50

7,50

7,50

5,00

100,00

22,22

10,89

10,14

7,87

6,75

5,57

5,10

4,55

73,08

24,75

11,25

12,00

9,38

6,22

6,09

6,34

3,85

79,89

rendah ke sedang

rendah

rendah ke sedang

rendah ke sedang

sedang

sedang

rendah

rendah ke sedang

sedang

rendah

rendah ke sedang

memadai

memadai

memadai

memadai

memadai

memadai

memadai

memadai

memadai

ProFil riSiKoRisk Profile

JeNIS RISIKo

PeNILaIaN PRofIL RISIKo PoSISI 31 DeSemBeR 2013

RISIKo meLeKaT

SKoR SKoRBoBoT BoBoTSKoR x BoBoT SKoR x BoBoTTINGKaT RISIKo TINGKaT RISIKo

SISTem PeNGeNDaLIaN RISIKoRISIKo

KomPoSIT

Risk Profile Assessment as of December 31, 2013

Inherent Risk

Score ScoreWeight WeightScore x Weight Score x WeightRisk Level Risk Level

Risk Management System

Composite Risk

rendah ke sedang

rendah ke sedang

rendah ke sedang

rendah ke sedang

rendah

rendah ke sedang

rendah ke sedang

rendah

rendah ke sedang

Risk Type





«««««««««


TINGKaT RISIKoRISK LEVEL

Rendah ke Sedang

77,74

Rendah ke Sedang

75,15

Rendah ke Sedang

73,43

Rendah ke Sedang

73,08

Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderate

ProFil riSiKo Triwulanan Quarterly Risk Profile

maReT JUNI SePTemBeR DeSemBeRMarch June September December

Dari hasil penilaian profil Risiko Desember 2013, risiko komposit untuk BNI Syariah berada pada predikat “Rendah ke Sedang” dengan predikat inheren risk yaitu “Rendah ke Sedang” dengan sistem pengendalian riisko berpredikat “memadai”.

BuDaya riSiKoUntuk penerapan manajemen Risiko yang efektif dan efisien diperlukan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan budaya risiko manajemen dan pegawai BNI Syariah wajib:1. memelihara kredibilitas perusahaan melalui praktik bisnis

yang sehat, menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan nasabah, pemegang saham serta masyarakat.

2. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan prinsip syariah

3. Berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan dan sesuai dengan Kode etik Insan BNI Syariah.

4. memegang teguh prinsip rahasia perusahaan dan rahasia jabatan

5. mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud6. menjalankan aktivitas dan kegiatan usaha berlandaskan pada

visi dan misi BNI Syariah serta mengacu pada rencana usaha (business plan) yang telah ditetapkan.

7. mengacu pada risiko BNI Syariah sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal sehingga terbentuknya reputasi perusahaan yang baik.

8. menjunjung tinggi keterbukaan yang bertanggung jawab sesuai dengan praktik GCG

9. Peka terhadap lingkungan dan tanggap terhadap kebutuhan seluruh stakeholder.

Penerapan budaya risiko ini telah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh pihak manajemen dan seluruh pegawai BNI Syariah agar terciptanya penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

From the assessment on Risk Profile as December 2013, the composite risk for BNI Syariah is at the level “Low to Moderate” with inherent risk on “Low to Moderate” and risk controlling system of “satisfactory”.

RISK CULTUReFor effective and efficient implementation of Risk Management, a risk culture is needed to make sure that the values and perception of risks between management and employees are the same and also act as the glue that unified all human resources to gain the initial objective. In order to maintain and improve the risk culture, management and employees of BNI Syariah are obliged to:

1. Maintain the credibility of the company through healthy business practices, highly uphold the trust bestowed by customers, shareholders and public.

2. Work based on prudent and sharia principles.

3. Behave in accordance with the corporate culture and Code of Conduct of all members of BNI Syariah.

4. Firmly adhere to the confidential principle of the company and position.

5. Develop compliance and anti fraud culture.6. Perform business activities based on vision and mission of BNI

Syariah as well as referring to initial business plan. 7. Refer to the risk of BNI Syariah in accordance with prevailing

provisions to support optimal performance of the company, thus creating well-respected company.

8. Highly uphold responsible disclosure in accordance with the principle of GCG practices.

9. Susceptible towards environment and responsive towards stakeholders’ needs.

The implementation of the risk culture has been carried out by management and all employees of BNI Syariah to support the implementation of effective and efficient risk management.


Striving forHaSanaH

207Page...... -206

SumBer Daya manuSia yanG memaDaiPeranan penting dalam mengelola risiko adalah meningkatkan kompetensi pegawainya.Salah satu kunci sukses pelaksanaan fungsi manajemen risiko adalah risk awareness. BNI Syariah senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (risk awareness) kepada seluruh unit kerja dan karyawan. Beberapa metode yang telah ditempuh BNI Syariah untuk meningkatkan risk awareness adalah dengan melakukan workshop dan pelatihan-pelatihan manajemen risiko dari tingkat analis hingga top management baik di lingkungan BNI Syariah maupun di luar linkungan BNI Syariah.

Demi terciptanya sumber daya manusia yang memadai dan untuk memenuhi ketentuan regulator, BNI Syariah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang manajemen Risiko. Kewajiban Sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai BNI Syariah masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia untuk aset di bawah Rp10 triliun.

Jumlah pegawai yang wajib mengikuti Sertifikasi manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 840 pegawai atau meningkat sebesar 65,58% dari pegawai yang wajib memiliki SmR pada tahun 2012. Peningkatan jumlah tersebut, disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai di tahun 2012 untuk memenuhi ekspansi bisnis. Dari sebanyak 840 pegawai, sebanyak 72% telah memenuhi syarat dan sisanya masih terus diikutsertakan dalam ujian Sertifikasi manajemen Risiko.

evaluaSi eFeKTiviTaS SiSTem manajemen riSiKoUntuk meningkatkan keakuratan pengukuran risiko BNI Syariah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko BNI Syariah. fungsi ini dijalankan oleh SPI sebagai salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern BNI Syariah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. BNI Syariah memandang bahwa efektivitas dari sistem manajemen risiko di tahun 2013 termasuk dalam kategori memadai.

SUffICIeNT HUmaN ReSoURCeSIt is important for the company to improve its risk management by increasing the competency of its employees. one of the key success in the implementation of risk management function is risk awareness. BNI Syariah always socialized its risk management to create risk awareness to all working units and employees. Among several methods used by BNI Syariah to increase the risk awareness is by conducting workshop and trainings on risk management from analyst to top management level within BNI Syariah and external parties of BNI Syariah.

In order to create proper human resources along with compliance on regulator, BNI Syariah also enrolls their employees in the risk management certification test. The risk management certification test is a competency assessment process in Risk Management. obligation for employees to take the Risk Management Certification still refers to Bank Indonesia Regulation for assets below Rp10 trillion.

Total employees that must take the Risk Management Certification as of December 31, 2013, is amounted to 840 employees or increased by 65.58% from employees required to own SMR in 2012. The increase is mainly due to the increased number of employees in 2012 to accomodate the business expansion. out of 840 employees, 72% of them have qualified and the rest have continues to take the Risk Management Certification test.

evaLUaTIoN of effeCTIveNeSS of RISK maNaGemeNT SySTemIn order to improve the accuracy of risk assessment, BNI Syariah has performed regular evaluation on its risk management system. This function is conducted by SPI as one of the elements of Internal Control System in BNI Syariah to improve the effectiveness of risk management. BNI Syariah has regarded that the effectiveness of risk management system in 2013 is sufficient.

LeveL 1

LeveL 2

LeveL 3

LeveL 4

LeveL 5

JUmLaH

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Total

77

70

56

38

50

72

361

189

43

8

2

603

468

270

77

21

4

840

SerTiFiKaSi manajemen riSiKo Risk Management Certification

LeveL DescriptionJUmLaH PeGaWaI yaNG

WaJIB memILIKI SmRJUmLaH PeGaWaI yaNG

TeLaH memILIKI SmR %Total Employees obliged to

own SMRTotal Employees owned

SMR





«««««««««


Perkara hukum

etika Bisnis dan etika kerja

Legal Cases

Code of Conduct

During 2013, BNI Syariah did not has any legal cases that may significantly impacted the bank’s financial. During this financial year also, there was not any administrative sanctions from authority boards for BNI Syariah or any member of Board of Commissioners and Board of Directors.

BNI Syariah has Code of Conduct which serves as code of conduct for business and company. The Code of Conduct applies for all personnels of BNI Syariah from Board of Commissioners, Board of Directors to employees.

BNI SyaRIaH CoDe of CoNDUCT1. Perform business activities by referring to sharia principle, in

khaffah and istiqomah manner.2. Perform business activities that provides benefit (maslahah)

and universally applied. 3. Record data and formulate reports of BNI Syariah in correct and

accurate manners.4. Do not abuse position.5. Avoid conflict of interest.6. Do not brive or receive and/or provide gratification and reward

(Risywah).7. Preserve BNI Syariah’s reputation8. Preserve Bank’s confidentiality.9. Do not utilize corporate identity except for official purpose.

10. Enhance and develop competencies.11. Be a role model for the neighborhood.

Selama tahun 2013, BNI Syariah tidak mengalami perkara hukum yang memberikan dampak signifkan terhadap finansial bank. Sepanjang tahun buku ini pula tidak ada sanksi administratif dari badan otoritas yang dikenakan kepada BNI Syariah atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

BNI Syariah memiliki Kode etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah.

KoDe eTiK Bni Syariah1. menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

secara kaffah dan istiqomah.2. menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan

kemaslahatan (maslahah) dan berlaku universal.3. melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI

Syariah dengan baik dan benar.4. Tidak melakukan penyalahgunaan jabatan.5. menghindari benturan kepentingan.6. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau

memberi imbalan dan cinderamata (Risywah).7. menjaga nama baik BNI Syariah.8. menjaga kerahasiaan bank.9. Tidak menggunakan corporate identity di luar kepentingan

dinas.10. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi.11. menjadi panutan bagi lingkungan.


Striving forHaSanaH

209Page...... -208

12. Bersikap adil.13. memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan.14. menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar insan BNI Syariah.15. menjadi pembicara untuk kepentingan BNI Syariah.16. Tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik.17. menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja.

18. menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab.

19. mempunyai komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial.

BuDaya Kerjamelalui visi dan misi BNI Syariah, Direksi sebagai unsur pimpinan membentuk nilai-nilai khas BNI Syariah yang dijadikan Budaya Kerja, yaitu amanah dan Jamaah. adapun perilaku yang mencerminkan amanah dan Jamaah adalah sebagai berikut:

12. Fair attitude.13. Provide accurate information in line with the provision.14. Preserve good relation (ukhuwah) with other BNI Syariah personnel.15. Be a spokesperson on behalf of BNI Syariah’s interest.16. Do not participate in political party activity.17. Maintain occupational security as well as working environment

cleanliness.18. Protect and utilize BNI Syariah’s asset in appropriate and

responsible manners.19. Hold commitment towards social and environment awareness

CoRPoRaTe CULTUReThrough vision and mission of BNI Syariah, the Board of Directors as leader element establishes the values of BNI Syariah as Corporate Culture, namely Amanah and Jamaah. The conducts which reflects Amanah and Jamaah are as follow:



Risk Management Systemlegal Disputes


«««««««««


amanah- Jujur dan tepati janji - Berani mengambil tanggung jawab - Semangat menghasilkan karya terbaik - Bekerja ikhlas dan mengutamakan ibadah - Beri layanan melebihi harapan

Jamaah- Berani memberi & menerima feedback yang konstruktif - Bangun sinergi kekeluargaan - Sebarluaskan ilmu bermanfaat - Pahami proses kerja rekan - Perkuat self-leadership

SoSialiSaSi KoDe eTiK Dan BuDaya KerjaSosialisasi Kode etik dan Budaya Kerja kepada seluruh insan BNI Syariah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kegiatan internal kepada seluruh karyawan pada seluruh tingkatan organisasi. media penyebaran etika BNI Syariah, antara lain melalui portal HRD. Salah satu sarana sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan amanah Day, yaitu kegiatan sosialisasi dan sharing knowledge yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kepatuhan terhadap tata nilai perusahaan yaitu amanah dan Jamaah.

Amanah- Honest and fulfill promises- Responsible- Dedicated to deliver best performance- Work sincerely and uphold worship goodwill - Deliver services which exceeds the expectation

Jamaah- Caring and courage in giving as well as taking constructive feedback- Build kinship synergy - Share useful knowledge- Understand working process interrelation- Strengthen effective leadership

SoCIaLIZaTIoN of CoDe of CoNDUCT aND CoRPoRaTe CULTUReBNI Syariah Code of Conduct Socialization to every BNI Syariah people was implemented by utilizing several media and internal activities to all employees at every organizational level. BNI Syariah Code of Conduct dissemination media, such as through HRD Portal. Another socialization program which was also carried out, was Amanah Day event consisting of regular socialization and sharing knowledge events to maintain compliance with the corporate value, amanah and jamaah.


Striving forHaSanaH

211Page...... -210

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

BaSIS of eSTaBLISHmeNTIn order to improve compliance and realize BNI Syariah vision to be the Sharia Bank of choice for the public which is leading in service and performance, the Management is committed to run the company by implementing Amanah and Jamaah corporate culture and with reference to the corporate conducts which is in accordance with Sharia, Corporate Culture, and company work conducts, particularly BNI Syariah Code of Conduct.

In line with the commitment to implement Amanah and Jamaah corporate culture while also reinforcing the implementation of BNI Syariah Code of Conduct, the Management is committed to principle of Zero Tolerance to Fraud (ZT2F). In this case, the Management will take firm action against any violations occured in BNI Syariah setting and impose proper sanctions on the perpetrators.

The violation can be done by both internal and external parties. As such, there should be a system to detect the violation occured in BNI Syariah setting. For that reason, BNI Syariah has designed a website-based system which works to detect any violation in BNI Syariah namely BNI Syariah Whistleblowing System (WBS) application launched on october 1, 2012.

LeGaL BaSISThe legal basis for the establishment of BNI Syariah WBS is:

1. PBI No.13/23/PBI/2011 dated November 2nd, 2011 regarding Risk Management Implementation on Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

2. SEBI No.13/28/DPNP dated September 9th, 2011 regarding Antifraud Strategy Implementation on Commercial Bank.

3. PBI No.13/2/PBI/2011 dated January 12th, 2011 regarding Compliance function implementation on Commercial bank.

4. PBI No.11/33/PBI/2009 dated December 7th, 2012 regarding Good Corporate Governance implementation on Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

5. BoD Decree No.KP/DIR/386 dated December 14th, 2010 regarding Risk Management General Policy of BNI Syariah and its amandement.

DaSar PemBenTuKanDalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mewujudkan visi BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, pihak manajemen BNI Syariah memiliki komitmen untuk menjalankan perusahaan secara budaya kerja amanah dan Jamaah dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan Syariah, Tata Nilai Budaya Kerja dan sikap kerja perusahaan khususnya Kode etik Insan BNI Syariah.

Sejalan dengan komitmen untuk menjalankan budaya kerja amanah dan Jamaah serta dalam rangka menegakkan penerapan Kode etik Insan BNI Syariah, pihak manajemen berkomitmen untuk Zero Tolerance To fraud (ZT2f), dalam hal ini pihak manajemen menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dan memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku pelanggaran.

Pelanggaran bisa dilakukan oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal, sehingga diperlukan sebuah sarana untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah. atas dasar ini, BNI Syariah membuat suatu sistem untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah yang berbasis website yaitu aplikasi Whistleblowing System (WBS) BNI Syariah yang telah di-launching pada tanggal 1 oktober 2012.

lanDaSan huKumLandasan hukum terbentuknya WBS di BNI Syariah adalah sebagai berikut:1. PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang

Penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. SeBI No.13/28/DPNP tanggal 09-12-2011 tentang Penerapan Strategi anti fraud bagi Bank Umum.

3. PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12-01-2011 tentang Pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank Umum.

4. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 07-12-2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Keputusan Direksi No.KP/DIR/386 tanggal 14-12-2010 tentang Kebijakan Umum manajemen Risiko (KUmR) BNI Syariah, dan perubahan-perubahannya.




Code of Conductwhistleblowing SystemInformation Disclosure

«««««««««


6. Pedoman Kode etik Insan BNI Syariah7. Keputusan Direksi No.KP/016/DIR/R tanggal 5 Juni 2012

sebagaimana telah dilakukan penyempurnaan melalui Keputusan Direksi No.KP/033/DIR/R tanggal 27 Desember 2012 tentang Kebijakan Strategi anti fraud (Saf)

imPlemenTaSi SiSTem PelaPoran PelanGGaranSistem Pelaporan Pelanggaran atau disebut juga Whistleblowing System (WBS) BNI Syariah merupakan sarana untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah. WBS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

WBS BNI Syariah diresmikan pada 1 oktober 2012 oleh Direktur Utama PT Bank BNI Syariah dan disosialisasikan kepada segenap pegawai melalui media lomba simulasi pelaporan melalui WBS yang diselenggarakan dari tanggal 9 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Implementasi WBS BNI Syariah efektif berjalan sejak 1 Januari 2013 dan dikelola oleh Unit anti fraud di Divisi enterprise Risk management.

Sarana yang disediakan untuk pelaporan melalui WBS BNI Syariah meliputi:Website: www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.ide-mail: [email protected]/SmS: 021- 7046 000 1 Surat: Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 12950

Dalam mengelola WBS, manajemen menerapkan 3 (tiga) azas yaitu azas kerahasiaan, azas tidak diskriminatif, dan azas perlindungan. Dengan 3 (tiga) azas tersebut, manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor, seperti pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

6. BNI Syariah Code of Conduct7. BoD Decree No.KP/016/DIR/R dated June 5, 2012 as has been

revised through BoD Decree No.KP/033/DIR/R dated December 27, 2012 on Anti Fraud Strategy (SAF) Policy.

ImPLemeNTaTIoN of WHISTLeBLoWING SySTemBNI Syariah Whistleblowing System (WBS) is a tool to detect violations in BNI Syariah setting. WBS aims to enhance effectiveness in the implementation of internal control system by emphasizing on disclosure and whistleblowing.

BNI Syariah WBS was inaugurated on october 1, 2012 by the President Director of PT Bank BNI Syariah and was internalized to all employees through whistleblowing simulation competition held from November 9, 2012 to December 31, 2012. The implementation of BNI Syariah WBS has took effect on January 1, 2013 and is managed by Anti Fraud Unit under Enterprise Risk Management Division.

The facilities provided for reporting through BNI Syariah WBS include:

Website : www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.idE-mail : [email protected]/SMS : 021- 7046 000 1 Mail: Box BSC

PT Bank BNI SyariahGedung Tempo Pavilion I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 South Jakarta 12950

In managing WBS, the Management applies 3 (three) principles, namely discretion, indiscrimination, and protection. With these 3 (three) principles, the Management is committed to keep the discretion of the whistleblowers, not discriminate the whistleblowers, and provide protection such as employment, physical, remuneration, and work facilities for the whistleblowers


Striving forHaSanaH

213Page...... -212

wBswww.clean.bnisyariah.co.id

komite keBijAkAn risikoRISK moNIToRING CommITTee

PengelolA wBs(unit Anti FrAud)

WBS offICeR(aNTI fRaUD UNIT)

simPAn dAlAm dAtABAseSaveD INTo DaTaBaSe

divisi hctHCT DIvISIoN

divisi sPiSPI DIvISIoN

nomor PinPIN NUmBeR

1 2

8

3

56

4

7

alur PelaPoran wBS Bni SyariahBNI Syariah WBS Reporting Flow

KeTeranGan: NoTE:

1. Laporan dari pelapor melalui Whistleblowing System www.clean.

bnisyariah.co.id (untuk laporan yang dikirimkan melalui email,

telepon, sms dan surat akan di-input ke website oleh pengelola

WBS).

2. Laporan akan tersimpan di dalam Database WBS.

3. Pelapor akan langsung menerima kode No PIN dari sistem.

4. Pengelola WBS akan membuka database dan menganalisis

laporan tersebut, merekomendasikan ke Direksi dan

meneruskan rekomendasi kepada divisi terkait

5. Pengelola WBS menyampaikan usulan tindak lanjut hasil

penanganan dari divisi terkait ke Komite Pemantauan Risiko

(KPR) atau Komite Kebijakan Risiko (KKR)

6. Dari hasil Komite Pemantauan Risiko (KPR) atau Komite

Kebijakan Risiko (KKR) memberikan putusan tindak lanjut dari

laporan kepada Pengelola WBS

7. Pengelola WBS memproses tindak lanjut dari KPR atau KKR

kepada SPI dan HCT melalui mekanisme Sanksi administratif

yang berlaku.

8. Pengelola WBS meng-update status laporan dan pelapor dapat

mengetahui hasil dari laporannya

1. Report from the whistleblower through Whistleblowing System

www.clean.bnisyariah.co.id (for reports sent through email,

phone, sms, and mail will be registered to website by WBC

officer).

2. Report will be stored in the WBS Database.

3. Whistleblower will directly receive PIN code from the system.

4. WBS officer will access the database and analyze the report

then recommend to BoD and forward it to the related divisions.

5. WBS officer will deliver follow-up recommendation to the Risk

Monitoring Committee (KPR) or Risk and Policy Committee

(KKR).

6. From the Risk Monitoring Committee (KPR) and Risk Policy

Committee (KKR) decided follow-up action from the WBS

officer report.

7. WBS officer will process the follow-up to HTC and IAU through

applicable administrative sanction mechanism.

8. WBS officer updates the report status and the whistleblower

can find out the results of the report.





«««««««««


azaS-azaS PenGelolaan wBSDalam mengelola Whistleblowing System (WBS), pihak manajemen menerapkan 3 (tiga) azas sebagai berikut:1. Kerahasiaan BNI Syariah melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang

beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui WBS.

2. Tidak Diskriminatif Setiap Insan BNI Syariah dapat melaporkan pelanggaran

yang dilakukan oleh Insan BNI Syariah lainnya yang terjadi di lingkungan BNI Syariah sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

3. Perlindungan BNI Syariah memberikan perlindungan terhadap pekerjaan,

fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan.

Dengan berlandaskan pada azas-azas tersebut, penanganan laporan yang diterima melalui WBS selama tahun 2013 telah diselesaikan dengan berpegang teguh pada 3 (tiga) azas tersebut.

laPoran wBS Bni SyariahSejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 telah diterima 46 (empat puluh enam) laporan melalui WBS BNI Syariah dengan rincian sebagai berikut:- melalui website : 30 laporan - melalui e-mail : 13 laporan- melalui SmS : 1 laporan- melalui surat : 2 laporan

Berdasarkan jenis laporannya, ada 7 (tujuh) kategori laporan yang mencakup:

wBS manaGemenT PrinCiPleSIn managing Whistleblowing System (WBS), the management implements 3 (three) principles as follow:1. Discretion BNI Syariah protects the identity discretion of Whistleblower

with good will, reports and all other data related to the reports submitted through WBS.

2. Indiscrimination All personnels of BNI Syariah can report the violations by other

BNI Syariah personnel which occurred in BNI Syariah setting in accordance with the form of violations that can be reported through WBS.

3. Protection BNI Syariah provides protection to employment, physical,

remuneration, and work facilities received by the good-will Whistleblower. In some cases, the Whistleblower can get protection as regulated in the Law Protection plan in Implementation of official Duties.

By referring to these principles, the report handling received thtrough WBS during 2013 has been resolved by adhering to the 3 (three) principles.

Bni Syariah wBS rePorT From January 2013 to December 2012, there has been 46 (forty six) reports received through BNI Syariah WBS with the details as follow:

- Through website : 30 reports - Through e-mail : 13 reports- Through SMS : 1 report- Through mail : 2 reports

Based on the report type, there are 7 (seven) report categories which include:


Striving forHaSanaH

215Page...... -214

Total fraud

Telah Diselesaikan

Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank

Belum Diupayakan Penyelesaiannya

Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum

Total fraud

Had been Settled

on Settlement Process in Internal Bank

Have not been Process

Proceed through legal Process

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

1

1

-

-

-

PenyimPanGan inTernal 20132013 Internal Infringements

Internal Fraud in 1 (one) year

DeWaN KomISaRIS/DIReKSI PeGaWaI TeTaP PeGaWaI TIDaK TeTaP

2012 2012 20122013 2013 2013

JUmLaH KaSUS

Board of Commissioners/Directors Permanent Employee Non Permanent Employee

Number of CasesPeNyImPaNGaN INTeRNaL DaLam 1 (SaTU) TaHUN

KeCURaNGaN

PeLaNGGaRaN PeRaTURaN/HUKUm

KeLaKUaN TIDaK eTIS

PeLaNGGaRaN KePaTUHaN SyaRIaH

BeNTURaN KePeNTINGaN

PeNyUaPaN DaN/aTaU GRaTIfIKaSI

LaINNya*

ToTaL

5

18

8

4

2

2

7

46

5

18

8

4

2

2

7

46

jeniS laPoranReporting Type

JeNIS LaPoRaNLaPoRaN

JUmLaH

SUDaH DITINDaKLaNJUTIReport

Numbers

Proceed

Fraud

Regulation/ law infringement

Unethical conduct

Sharia incompliance

Conflict of interest

Bribery and/or gratification

others*

Total

Reporting Type

*) Keluhan nasabah, komplain, dan lain-lain. *) Customer complaints and so on.





«««««««««


In accordance with the GCG principle, especially in transparency, BNI Syariah managed its information which is accessible for public or even distributed to stakeholders in special occasion. BNI Syariah continuously providing the latest information regarding financial and non-financial report along with other company’s data which related with responsibility of of transparency and company’s accountability. The information channel provided by BNI Syariah, among others are as follow:

1. official website of BNI Syariah at www.bnisyariah.co.id2. 24 hour services of BNI Call at 500046 or 68888 from cell phone

3. Printed media such as leaflet, brochure or promotion banner4. Advertising media in television, radio, internet5. National mass media6. Communication media between the Bank and its employees

through various facilities such as intranet, morning prayer forum, etc.

For more information, stakeholders of BNI Syariah may directly contact corporate communication division in head office of PT Bank BNI Syariah, Tempo Pavilion 1 Building, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, 3rd-6th floor, Jakarta 12950, Indonesia. During 2013, BNI Syariah has performed transparency by submitting various reports as the following:

Sesuai dengan prinsip GCG, khususnya aspek transparansi, BNI Syariah mengelola informasi yang dapat diakses oleh publik atau didistribusikan kepada pemangku kepentingan dalam kesempatan khusus. BNI Syariah senantiasa memberikan informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, nonkeuangan, dan data perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Saluran informasi yang disediakan oleh BNI Syariah, antara lain adalah:

1. Situs resmi BNI Syariah yaitu www.bnisyariah.co.id2. Layanan 24 jam BNI Call di nomor 500046 atau 68888 dari

telepon genggam3. media cetak seperti leaflet, brosur, atau spanduk promosi4. media iklan di televisi, radio, serta internet5. media massa nasional6. media komunikasi antara Bank dengan pegawai melalui

berbagai fasilitas yang disediakan seperti intranet, forum doa pagi, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pemangku kepentingan BNI Syariah juga dapat langsung menghubungi divisi komunikasi perusahaan yang beralamat pada kantor pusat PT Bank BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6Jakarta 12950, Indonesia. Selama tahun 2013 BNI Syariah menyampaikan transparansi penyampaian laporan sebagai berikut:

TanGGalDATE

maTeri PenGumumanANNoUNCEMENT ToPIC

meDiaMEDIA

12 april 2013April 12, 201326 April 2013April 26, 20131 Mei 2013May 1, 20131 Juli 2013July 1, 201317 Juli 2013July 17, 201325 oktober 2013october 25, 201315 Maret 2013March 15, 2013

Website, Koran Investor dan Republika

Website, Koran Republika dan Kontan

Buku

Buku

Website, Koran Investor dan Republika

Website, Koran Investor dan Kontan

Buku

Laporan Keuangan Periode Desember 2012

Laporan Keuangan Periode maret 2013

Laporan Tahunan 2012

Laporan CSR 2012

Laporan Keuangan Periode Juni 2013

Laporan Keuangan Periode September 2013

Laporan GCG

TranSParanSi PenyamPaian laPoran Transparency in Reporting

Financial Report for December 2012

Financial Report for March 2013

2012 Annual Report

2012 CSR Report

Financial Report for June 2013

Financial Report for September 2013

GCG Report

Website, Investor and Republika Newspaper

Website, Repoblica and Kontan Newspaper

Book

Book

Website, Investor and Republika Newspaper

Website, Repoblica and Kontan Newspaper

Book

Keterbukaan informasi Information Disclosure


Striving forHaSanaH

217Page...... -216

TemPaT & TanGGalPLACE & DATE

juDulTITLE

meDiaMEDIA

Tribun, Fajar Makassar, Republika, Sindo, dll.

Republika Koran, Sindo Koran, detik.com, Republika online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily, Merdeka.com, Tribun, tempo.co.id, dll.Antara, Radar Pekalongan, Republika, Sindo, dll.

Bisnis Indonesia, Republika

Warta Jakarta, Republika, Radar Lampung, TV Syariah, Tabloid Cleopatra, Bengkulu Ekspress, Merdeka online.Republika Koran, Sindo Koran, Republika online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily, Merdeka.com, Tribun, dll.Republika Koran, Sindo Koran, Republika online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily. Merdeka.com, Tribun, dll.Republika Koran, Sindo Koran, Republika online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily, Merdeka.com, Tribun, dll.-

Republika Koran, Sindo Koran, Republika online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily. Merdeka.com, Tribun, dll.-

Republika, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Harian Terbit, dll.-

Republika, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Harian Terbit, Poskota, Kompas online, Kontan, dll.

Dukung UKM Tanah Air, BNI Syariah Luncurkan Layanan MikroBNI Syariah Luncurkan Pembiayaan Emas dan Resmikan Galeri ATM Pertama

BNI Syariah Pekalongan Resmikan Gedung Baru dan Hutan Kota PekalonganBNI Syariah Semarang Tambah Kantor Kas di BanyumanikPeringati Hari Bumi: BNI Syariah Bagi-Bagi Tanaman Saat Car Free Day di Sudirman Jakarta

Triwulan I 2013, Pembiayaan BNI Syariah Tumbuh 56,9%, Mencapai Rp8,55 Triliun

Milad 3 BNI Syariah: Salurkan CSR ke PMI dan Donor Darah Serempak di Seluruh Cabang

Milad 3 BNI Syariah: Angkat Budaya Lokal dan Donor Darah Serempak di Seluruh Cabang

Ceria Ramadhan 1434 H

Tebar Kebaikan di Ramadhan: BNI Syariah Berbuka Puasa dengan 25.905 Anak Yatim/Dhuafa

Buka Puasa Kantor Pusat Bersama Anak yatim

Halal Bi Halal Direksi BNI Syariah dan Media

BNI Syariah Raih Penghargaan Anugerah Perbankan 2013BNI Syariah Resmikan Kantor Pusat di Kuningan

makassar, 17 Januari 2013

Jakarta, 1 februari 2013

Pekalongan, 8 april 2013

Semarang, 9 april 2013



Jakarta, 18 Juni 2013

Jakarta, 19 Juni 2013




Jakarta, 28 agustus 2013

Jakarta, 26 September 2013


TranSParanSi PenyamPaian laPoran Transparency in Reporting

Makassar, January 17, 2013

Jakarta, February 1, 2013

Pekalongan, April 8, 2013

Semarang, April 9, 2013



Jakarta, June 18, 2013

Jakarta, June 19, 2013




Jakarta, August 28, 2013

Jakarta, September 26, 2013





Code of ConductWhistleblowing Systeminformation Disclosure

«««««««««

realisasi biaya Csr

1.38 Miliar

1.38 Billion

Realization cost foR csR

PRogRams

Corporate Social ResponsibilityTanggung Jawab SoSial PeruSahaan

latar belakang

In order to realize one of the Company's missions related to the attempt of creating an environmentally-friendly condition in the surrounding community, BNI Syariah sustainably and systematically implements Corporate Social Responsibility (CSR). Through CSR program, the Company expects that people will feel the benefits of BNI Syariah presence in their environment in improving the lives and well-being. Apart from being a token of retribution to the society, the implementation of BNI Syariah’s CSR also based on the following foundation and guidelines:

1. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Company stated that Corporate Social and Environment Responsibility is part of Company’s commitment to participate on sustainable economy development to enhance beneficiary environment as well as living conditions both for the Company, local community as well as general society.

2. Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment stated that every capital investor is obliged to:

- Perform the corporate social responsibility- Respect local culture tradition of community surrounding

the location of capital investment business activity

3. Article 15 paragraph b of Law of Capital Investment stated that corporate social responsibility is inherent to each capital investment company to continue to create harmonious and balance relationship and in accordance with the environment, values, norms, and culture of the local community.

Detailed information about CSR performance of BNI Syariah will be discussed in BNI Syariah Sustainability Report 2013 which was published in conjunction with the Annual Report.

dalam rangka mewujudkan salah satu misi Perusahaan yang terkait dengan usaha menciptakan suatu kondisi yang ramah lingkungan terhadap masyarakat sekitarnya, bni syariah secara berkelanjutan dan sistematis menerapkan program corporate social responsibility (csr). Melalui program csr, Perusahaan berharap masyarakat akan merasakan manfaat dengan kehadiran bni syariah di lingkungan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. selain sebagai tanda balas jasa yang nyata terhadap masyarakat, pelaksanaan csr bni syariah juga didasarkan pada landasan dan pedoman sebagai berikut:

1. undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.

2. undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

kegiatan usaha penanaman modal

3. Pasal 15 huruf b uu Penanaman Modal menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

keterangan lebih lengkap mengenai kinerja csr bni syariah akan dibahas dalam laporan keberlanjutan bni syariah 2013 yang diterbitkan bersama dengan laporan tahunan ini.

Background

221Page...... -220


Striving forHaSanaH

BackgroundPolicy

Budget and RealizationActivities

Zakat Service Unit

«««««

kebijakan

In general, the implementation of ideal social responsibility include: aspect of social and community development; environmental management; practice of employment, occupational health and safety; as well as the responsibility toward product. BNI Syariah awares that the compliance on four aspects still require significant improvement. Therefore, for the years to come BNI Syariah is committed to improve and expand the scope of CSR activities in more coordinated and thorough activity development in every aspect.

In 2013, the CSR activities of BNI Syariah carried out the "Commitment for Humanity" theme with the programs focused on education, economic empowerment, as well as environment and health. All of these fields become 3 main pillars of this theme.

1. Commitment for Education CSR programs to improve community education in the slums,

marginal, and low-income (dhuafa) environment with criteria tailored to each region. One of the CSR programs in this pillar includes the construction of smart homes.

2. Commitment for Economic Empowerment CSR programs that empower community economic to become

a self-reliant and excellent community by supporting local community’s skills in their respective regions. CSR programs in this pillar include batik crafting, weaving, local food specialties, etc.

3. Commitment for Enviroment and Health CSR programs that improve the quality of environment and

community health, among others, through the development of plants in barren regions, water supply, etc.

Policy

secara umum, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang ideal mencakup: aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan; pengelolaan lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; serta tanggung jawab terhadap produk. bni syariah menyadari bahwa upaya pemenuhan pada keempat aspek tersebut masih memerlukan peningkatan yang signifikan. oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang bni syariah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan csr dalam pengembangan kegiatan yang terkoordinasi lebih baik dan lebih menyeluruh di setiap aspek tersebut.

di tahun 2013, kegiatan csr bni syariah mengusung tema “commitment for humanity” dengan fokus program mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta lingkungan dan kesehatan. ketiga bidang tersebut menjadi 3 pilar utama dari tema ini.

1. commitment for education Program csr untuk meningkatkan pendidikan masyarakat

di lingkungan kumuh, marjinal, dan berpenghasilan rendah (dhuafa) dengan kriteria yang disesuaikan pada masing-masing daerah. salah satu program csr dalam pilar ini antara lain adalah pembangunan rumah cerdas.

2. commitment for economic empowerment Program csr untuk memberdayakan ekonomi masyarakat

agar menjadi masyarakat yang mandiri dan unggul dengan mendukung keterampilan lokal masyarakat setempat di daerah masing-masing. Program csr dalam pilar ini antara lain mencakup kerajinan batik, tenun, makanan khas setempat, dan lain-lain.

3. commitment for enviroment and Health Program csr untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang

baik dan peningkatan kesehatan masyarakat antara lain melalui pembangunan tanaman di wilayah tandus, penyediaan air bersih, dan lain-lain.


Anggaran & realisasiBudget and Realization

For the implementation of BNI Syariah’s CSR programs in 2013, the Company has provided CSR budget in 2011-2013 with the remains budget of 2012 amounted to Rp1,441,736,870. While the total realization cost for BNI Syariah’s CSR programs throughout 2013 amounted to Rp1,385,246,019. The budget for CSR programs derived from the Company's CSR funds which is from the Company's budgeted profit. The following is a description of BNI Syariah’s CSR funds source.

untuk penyelenggaraan program csr bni syariah di tahun 2013, Perusahaan telah menyediakan anggaran csr tahun 2011-2013 dengan sisa anggaran pada tahun 2012 sebesar rp1.441.736.870. sedangkan total realisasi biaya untuk program csr bni syariah sepanjang tahun 2013 mencapai rp1.385.246.019. Anggaran untuk program csr berasal dari dana csr Perusahaan yang bersumber dari keuntungan Perusahaan yang telah dianggarkan. berikut di bawah ini adalah uraian mengenai sumber dana csr bni syariah.

In the implementation, BNI Syariah’s CSR programs are organized in collaboration with partners, both governmental and non-governmental that is nation-wide and trustworthy. BNI Syariah as the owner of the program, but the implementation is conducted together with partners to execute, monitor and evaluate the program. Some of BNI Syariah’s partners include UPZ BNI Syariah, Baznas, BAMUIS BNI, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, etc.

dalam pelaksanaannya, program csr bni syariah diselenggarakan bekerja sama dengan mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah yang berskala nasional dan dapat dipercaya. bni syariah sebagai pemilik program, namun pelaksanaan di lapangan dilakukan bersama mitra untuk menjalankan, memonitor dan mengevaluasi program. beberapa mitra bni syariah antara lain adalah uPZ bni syariah, baznas, bAMuis bni, rumah Zakat, dompet dhuafa, dan lain-lain.

PeNDAPAtAN DANA cSr, ZAKAt DAN DANA NoN HALAL tAHuN 2013Revenue of CSR Fund, Zakat and Non Halal Income of 2013

corPorAte SocIAL reSPoNSIBILItYZAKAt PerSeroANZAKAt KArYAWANDANA NoN HALAL

No JeNIS DANAType of Funds

NoMINALNominal

1.

2.

3.

4.

corporate social responsibility

Zakat Perseroan

Zakat karyawan

denda & Pendapatan non halal

Corporate Social Responsibility

Company’s Zakat

Employee’s Zakat

Fine & Non Halal Income

rp1.441.736.870

rp2.595.976.973

rp4.185.901.117

rp361.043.938

223Page...... -222


Striving forHaSanaH

BackgroundPolicy

Budget and realizationActivities

Zakat Service Unit

«««««

kegiatanActivities

activitiesPenanaman hutan kota PekalonganCultivation of Urban Forest Pekalongan

bantuan untuk koperasi bantar gebang bekerja sama dengan uPZ bni syariah Provision of relief for Bantar Gebang Cooperative in collaboration with UPZ BNI Syariah

8 april 2013 21 Mei 2013

Peringatan hari bumi di mana cabang-cabang & kantor Pusat membeli bibit tanaman dan kantong Earth Day where branches & Head Office buy crop seeds and bags

18 april 2013

bantuan kesehatan untuk gempa di lhokseumaweProvision of health relief for Lhokseumawe earthquake

6 juli 2013

buka bersama anak yatim serta pemberian tas sekolahjoint iftar with orphans as well as the provision of school bags

29 juli 2013


Realisasi kegiatan CSR BNI Syariah yang terbagi ke dalam 3 pilar utama sesuai dengan tema yang diusung di tahun 2013, antara lain adalah sebagai berikut:

The CSR activities of BNI Syariah are divided into 3 main pillars in accordance with the theme that was carried out in 2013 as follows:

3 PILAr utAMA ProgrAM cSr BNI SYArIAH3 Main Pillars CSR Activities of BNI Syariah

PeNDIDIKANEducation

PeMBerDAYAAN eKoNoMIEconomic Empowerment

LINgKuNgAN DAN KeSeHAtANEnvironment and Health

Program baitul Azkiya bni syariah dengan pilot project di ciputat, jakarta, lalu dilanjutkan di seluruh cabang (Maret-desember 2013)

BNI Syariah’s Baitul Azkiya program with a pilot project in Ciputat, jakara, then continued in all branches (March-December 2013)

Program beasiswa Anak karyawan dasar yang terafiliasi dengan bni syariah dan diselenggarakan di setiap cabang (Maret-desember 2013)

Scholarship Program for Employee’s Children affiliated with BNI Syariah and organized in every branch (March-December 2013)

kegiatan bedah Pustaka yang diselenggarakan di seluruh cabang bni syariah (Maret-desember 2013)

Book Review Activity organized in every branch of BNI Syariah (March-December 2013)

Program daur ulang kertas di tMii dan jabodetabek (Maret-desember 2013)

Paper Recycle Program in TMII and jabodetabek (March-December 2013)

Pemberdayaan pengusaha tahu-tempe di Mampang, jakarta (Maret-desember 2013)

Empowerment of tofu-tempe entrepreneurs in Mampang, jakarta (March-December 2013)

Pembuatan/pendirian koperasi pemulung lokasi bantar gebang, jakarta (Maret-desember 2013)

Establishment of scavenger cooperative in Bantar Gebang, jakarta (March-December 2013)

Pemberdayaan budaya lokal di setu babakan, jakarta (Maret-desember 2013)

Local Culture Empowerment in Setu Babakan, jakarta (March-December 2013)

Pembangunan tenda sigap bencana yang dilakukan di semua cabang (Maret-April 2013)

Development of disaster-ready tends conducted in all branches (March-April 2013)

Penyelenggaraan nikah massal di Masjid At-tin, jakarta (April 2013)

Organizing mass marriage at Masjid At-Tin, jakarta (April 2013)

kegiatan donor darah yang diselenggarakan rutin 2 kali setahun di semua cabang (juni dan desember 2013)

Blood donor activity which organized regularly twice a year in all branch (june and December 2013)

225Page...... -224


Striving forHaSanaH

BNI Syariah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan CSR sesuai dengan ketentuan dan program yang telah disetujui. Rincian program CSR BNI Syariah yang dilakukan di sepanjang tahun 2013 beserta realisasi dana yang disalurkan adalah sebagai berikut:

BNI Syariah has realized the budget for CSR activities in accordance with the provisions and programs that have been approved. Details of BNI Syariah’s CSR programs conducted throughout 2013 along with the realization of the funds are as follows:

reALISASI KegIAtAN BNI SYArIAH tAHuN 2013Realization of CSR Activities of BNI Syariah in 2013

tANggALDate

KegIAtANActivity

NoMINALNominal

15 januari15 january

15 Februari15 February

1 April1 April

8 April8 April

8 April8 April

18 April18 April

21 Mei21 May

11 juni11 june

18 juni18 june

18 juni18 june

6 juli6 july

18 juli18 july

12 juli12 july

12 juli12 july

csr Mikro Makassar untuk gerobak dagang CSR Micro Makassar for trading wagons

bantuan untuk universitas Muhammadiyah berupa perlengkapan belajar infocus dan layarProvision for Muhammadiyah University in form of infocus and screen

Pencairan dana csr untuk beasiswa Poltekes CSR Funds Disbursement for POLTEKES Scholarship

Program pemberdayaan ekonomi untuk anak jalanan dalam bentuk daur ulang kertas bekerja sama dengan yayasan nara kreatif berupa pemberian bantuan sewa rumah dan perlengkapan alat daur ulang Economic empowerment program for homeless children in form of paper recycle work in collaboration with Yayasan Nara Kreatif in form of providing rented house and recycle equipment

Penanaman hutan kota PekalonganCultivation of Urban Forest Pekalongan

Peringatan hari bumi di mana cabang-cabang & kantor Pusat membeli bibit tanaman dan kantong Earth Day where branches & Head Office buy crop seeds and bags

bantuan untuk koperasi bantar gebang bekerja sama dengan uPZ bni syariah Provision of relief for Bantar Gebang Cooperative in collaboration with UPZ BNI Syariah

csr Mikro jambi untuk gerobak susu pedagangCSR Micro jambi for milk seller

bantuan untuk PMi Pusat berupa penyediaan vet belt & kantong darah Provision of relief for Central PMI in form of vet belt & blood bags provision

Acara donor darah dengan yusuf kalla di kantor PusatBlood donor event with Yusuf Kalla at Head Office

bantuan kesehatan untuk gempa di lhokseumaweProvision of health relief for Lhokseumawe earthquake

Aksi donor darah di seluruh cabangBlood donor in all branches

Pembangunan rumah cerdas Purwokerto Development of Rumah Cerdas Purwokerto

cabang denpasar menyelenggarakan periksa gigi gratis Denpasar Branch organized free dental check

rp55.800.000

rp12.370.000

rp15.000.000

rp74.900.000

rp70.000.000

rp115.196.000

rp90.220.500

rp23.400.000

rp150.000.000

rp41.422.500

rp100.000.000

rp91.974.019

rp46.448.000

rp22.435.000

BackgroundPolicy


Zakat Service Unit

«««««


PeNDAPAtAN DANA cSr, ZAKAt DAN DANA NoN HALAL tAHuN 2013Remuneration and Nomination Committee Compositions

tANggALDate

KegIAtANActivity

NoMINALNominal

16 juli16 july

18 juli18 july

29 juli29 july

30 Agustus30 August

30 Agustus30 August

6 september6 September

7 oktober7 October

7 oktober7 October

7 oktober7 October

7 oktober7 October

15 november15 November

11 desember11 December

buka puasa bersama serta sosialisasi layak jalan dengan diklantas untuk supir-supir bus jabodetabek joint iftar and roadworthy socialization with Traffic Directorate for bus drivers of jabodetabek

buka puasa bersama dengan 1.000 jamaah Masjid sunda kelapa joint iftar with 1,000 jamaah of Sunda Kelapa Mosque

buka bersama anak yatim serta pemberian tas sekolah joint iftar with orphans as well as the provision of school bags

Pemberian modal usaha, pembuatan toilet, serta pemberian perlengkapan sekolah untuk Pesantren nurul Falah Provision of venture capital, toilet manufacturing, as well as the provision of school equipment for Pesantren Nurul Falah

Pemberian bantuan tas sekolah bekerja sama dengan Pt rAPP Provision of school bags in collaboration with PT RAPP

bantuan Modal usaha bergulir untuk jamaah uMkM Mikro jambiProvision of Revolving Venture Capital for jamaah of UMKM Mikro jambi

bantuan sarana Mck untuk desa Poncokusumo, Malang Provision of Toilet Facilities for Poncokusumo Village, Malang

bantuan motor pengangkut sampah untuk kota Palangkaraya Provision of waste hauler motorcycle for Palangkaraya City

bantuan sound system untuk Masjid Al Muhajirin, Pondok kelapa Provision of sound system for Al Muhajirin Mosque, Pondok Kelapa

bantuan untuk workshop mantan penyandang penyakit kusta Workshop assistance for former leprosy patients

bantuan bedah rumah untuk warga dhuafa sragen Provision of House Renovation for underprivileged citizen in Sragen bantuan notebook dan printer untuk yayasan Pendidikan islam Provision of ntebook and printer for Islam Education Foundation

rp140.010.000

rp20.000.000

rp20.000.000

rp22.000.000

rp29.175.000

rp84.000.000

rp30.370.000

rp29.000.000

rp35.000.000

rp18.500.000

rp10.000.000

rp5.425.000

227Page...... -226


Striving forHaSanaH

As part of the implementation of social responsibility that includes aspects of employment, occupational health and safety, BNI Syariah realizes that through the implementation of programs that adhere to the policies and regulations in the prevailing legislation.

Regarding the aspect of employment, BNI Syariah cooperates with Labor Union to provide facilities other than work routines such as:

1. Organizing English Club for employees of BNI Syariah at Head Office with the teachers budget amounted to Rp1.5 million/month.

2. Recitations at Head Office and at Branch Offices with budgets amounted to Rp1-2 million/month.

3. Futsal activity for employees with a budget for futsal field rental per month amounted to Rp1.5 million, the fund was derived from Labor Union fund which deducted from employees monthly salary.

On the health aspect, BNI Syariah annually conducts medical check-up for his employees, in the Head Office and all branches. In addition, BNI Syariah also has policy as follows:

1. BNI Syariah provides special room for lactation (breastfeeding mothers) at Head Office and at all Branch Offices.

2. Blood donors carried out simultaneously with the Milad of BNI Syariah in june 18, 2013 which was held at the Head Office and at all Branch Offices.

On the safety aspect, BNI Syariah conducted fire training in every building in the Head Office and Branch Offices in collaboration with the local firefighter.

This commitment is realized properly by BNI Syariah to put employees as a valuable asset in ensuring business continuity. On the other hand, permanent employee turnover in 2013 reached 6.59%, better than the previous year. This figure indicated that although BNI Syariah experienced significant organizational growth and supported by the high number of new employees, there was only small turnover that occured in the level of permanent employees.

sebagai bagian dari penyelenggaraan tanggung jawab sosial yang mencakup aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, bni syariah mewujudkannya melalui implementasi program yang berpegang kepada kebijakan dan regulasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

terkait dengan aspek ketenagakerjaan, bni syariah bekerja sama dengan serikat Pekerja untuk memberikan fasilitas kegiatan di luar rutinitas pekerjaan seperti:

1. Menyelenggarakan english club bagi karyawan dan karyawati bni syariah di kantor Pusat dengan jumlah anggaran untuk biaya honor guru english club sebesar rp1,5 juta/bulan.

2. Pengajian-pengajian di kantor Pusat maupun di kantor cabang dengan anggaran biaya honor pengajian berkisar

rp1-2 juta/bulan.

3. kegiatan olahraga futsal untuk karyawan dengan anggaran sewa lapangan futsal setiap bulannya rp1,5 juta, dana tersebut diambil dari dana serikat Pekerja yang berasal potongan gaji karyawan tiap bulannya.

Pada aspek kesehatan, bni syariah setiap tahunnya mengadakan medical check up bagi karyawan-karyawannya, di kantor Pusat maupun di seluruh kantor cabang. selain itu bni syariah juga memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. bni syariah menyediakan ruang khusus untuk laktasi (ibu menyusui) di kantor Pusat maupun di seluruh kantor cabang.

2. kegiatan donor darah serempak dilaksanakan ketika Milad bni syariah di bulan 18 juni 2013 yang diselenggarakan di kantor Pusat dan di seluruh kantor cabang.

Pada aspek keselamatan kerja, bni syariah menyelenggarakan kegiatan pelatihan kebakaran di setiap gedung di kantor Pusat maupun di kantor cabang bekerja sama dengan kesatuan pemadam kebakaran setempat.

komitmen ini diwujudkan dengan baik oleh bni syariah untuk menempatkan karyawan sebagai aset berharga dalam menjamin keberlangsungan usaha. di sisi lain, tingkat perputaran karyawan tetap di tahun 2013 mencapai 6,59%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal ini menunjukkan meskipun bni syariah mengalami pertumbuhan organisasi yang cukup signifikan didukung dengan rekrutmen jumlah pegawai baru yang tinggi, namun tidak banyak perputaran yang terjadi pada karyawan tetap.

ketenAgAkerjAAn, KesehaTan & KeselaMaTan KerjaEMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

BackgroundPolicy


Zakat Service Unit

«««««


As a company engaged in the sharia banking sector, BNI Syariah has a responsibility both socially and ethical in the provision of products to the stakeholders, especially customers. This responsibility is manifested through a commitment to provide transaction convenience to the customers. To that end, BNI Syariah has developed and established complaint settlement as one of the important policy in BPP Handling Complaint (Company’s Guidelines Book) that guides employees in handling Consumer/Customer Complaints.

To support this purpose, BNI Syariah provides Consumer Complaint Center which operates 24 hours through the medium of BCC (BNI Call Center) 500046 or directly through BNI Syariah outlets. Each incoming complaints will be recorded in the Customer Complaint Application Form and inputted into the BIS (Business Intelligent System) to be forwarded to the related competent units. As for the standard of settlement time for customer complaints, it referred to Bank Indonesia's Regulation which is 7 (seven) working days for Complaints related to internal issues and 14 (fourteen) working days for Complaints related to external issues.

In improving the services quality for consumers, BNI Syariah has set a standard of service namely GREAT (Greeting, Relationship, Emphaty, Attention, and Trust). This service standard applies to all employees of BNI Syariah and is expected to be applied through programs and events that have been disseminated to all branches in form of:

- Preparation of service standard guidelines- Frontliners manual book- Making of service standard video- Socialization of saleskit online- Unscheduled visits- Meeting session

Service improvement program for Consumer/Customer of BNI Syariah has received national recognition for sharia banking services. Some of the awards won by BNI Syariah during 2013 include:

- Execellent Service Experience award (ESEA) from CARRE of CCL- The Best of Service Excellence Awards (Padang, Medan and

Balikpapan) from Markplus Insight and Marketeers - Net Promoter Customer Loyalty Award 2013 with NPS Good Title

from Swanetwork

sebagai perusahaan yang bergerak di sektor perbankan syariah, bni syariah mempunyai tanggung jawab baik secara sosial maupun etika dalam hal penyediaan produknya terhadap para pemangku kepentingan khususnya nasabah. tanggung jawab ini diwujudkan melalui komitmen untuk memberikan kenyamanan bertransaksi kepada nasabah. untuk itu, bni syariah telah menyusun dan menetapkan penyelesaian pengaduan sebagai salah satu kebijakan penting ke dalam bPP handling complaint (buku Pedoman Perusahaan) yang menjadi pedoman seluruh karyawan dalam menangani Pengaduan konsumen/nasabah.

untuk mendukung hal tersebut, bni syariah menyediakan Pusat Pengaduan konsumen yang beroperasi 24 jam melalui media bcc (bni call center) 500046 atau dapat langsung melalui outlet-outlet bni syariah. setiap pengaduan yang masuk akan dicatat dalam formulir Aplikasi Pengaduan nasabah dan diinput ke dalam bis (business inteligent system) untuk diteruskan kepada unit-unit yang berkompeten dalam menanganinya. Adapun standar waktu penyelesaian pengaduan nasabah mengacu pada Peraturan bank indonesia yaitu 7 (tujuh) hari kerja untuk Pengaduan yang terkait masalah internal dan 14 (empat belas) hari kerja untuk Pengaduan yang terkait masalah eksternal.

dalam meningkatan kualitas layanan kepada konsumen, bni syariah telah menetapkan standar layanan yang disebut sebagai greAt (greeting, relationship, emphaty, Attention, dan trust). standar layanan ini berlaku bagi semua karyawan bni syariah dan diharapkan dapat diaplikasikan melalui program dan acara layanan yang telah disosialisasikan kepada segenap kantor cabang dalam bentuk:

- Penyusunan panduan standar layanan- buku panduan frontliners- Pembuatan video standar layanan- sosialisasi saleskit online- kunjungan tak terjadwal- sesi pertemuan

Program peningkatan layanan bagi konsumen/nasabah bni syariah telah mendapat pengakuan secara nasional untuk layanan perbankan syariah. beberapa penghargaan yang diraih oleh bni syariah sepanjang 2013 antara lain:

- execellent service experience award (eseA) dari cArre of ccl- the best of service excellence Awards (wilayah Padang, Medan

dan balikpapan) dari Markplus insight dan Marketeers - net Promoter customer loyalty Award 2013 dengan Predikat

nPs good dari swanetwork

tAnggung jAwAb TerhaDaP PrODuKRESPONSIBILITY TOWARD PRODUCTS

229Page...... -228


Striving forHaSanaH

unit Pelayanan ZakatZakat Service Unit

Zakat Service Unit of BNI Syariah (UPZ BNI Syariah) was established simultaneously with BNI Syariah separation from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on june 19, 2010. As a separated entity, BNI Syariah as regulated under Law No. 38 of 1999 related to employees’ zakat fund management requires independent institution that manages employees and stakeholders’ zakat fund payment which was previously managed by Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS).

In terms of zakat collection and its utilization, UPZ BNI Syariah still considers the aspects of sharia compliance. This is manifested by requesting the opinion of Sharia Supervisory Board of BNI Syariah who has in depth understanding about zakat fiqh toward several aspects considered not clear in legal term, thus it is expected that sharia complance will be optimally complied.

unit Pelayanan Zakat bni syariah (uPZ bni syariah) berdiri bersamaan dengan pemisahan bni syariah dari divisi Pt bank negara indonesia (Persero) tbk pada 19 juni 2010. sebagai entitas yang terpisah dari induknya, bni syariah sebagaimana diatur dalam uu nomor 38 tahun 1999 dalam hal pengelolaan dana zakat pegawainya membutuhkan sebuah lembaga tersendiri yang mengelola pembayaran dan pendayagunaan dana zakat para pegawai dan pemangku kepentingan yang sebelumnya dikelola oleh baitul Maal umat islam (bAMuis).

dalam hal penghimpunan dana zakat maupun pendayagunaannya, uPZ bni syariah tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah. hal ini diwujudkan dengan senantiasa meminta pendapat dewan Pengawas syariah bni syariah yang memahami secara mendalam pemahaman fikih zakat terhadap hal-hal yang dinilai belum jelas hukumnya dengan demikian kepatuhan syariah dapat dipenuhi secara maksimal.

BackgroundPolicy


Zakat Service unit

«««««


UPZ VISION AND MISSIONVisi & Misi uPZ

In carrying its activity, Zakat Service Unit of BNI Syariah always adheres to vision and mission as follows:

dalam menjalankan aktivitasnya, unit Pelayanan Zakat bni syariah selalu berpedoman pada visi dan misi sebagai berikut:

Being society’s preferrable humanity institution that is trusted, professional, empowering and accountable in national scope.

Menjadi lembaga kemanusiaan pilihan masyarakat yang amanah (terpercaya), profesional, memberdayakan dan akuntabel dalam lingkup nasional.

visi Vision

Misi

1. Providing solution for the society to pay zakat, infaq, shadaqah, and wakaf.

2. Actively participating in society empowerment and development on behalf of people benefit and welfare.

3. Developing awareness in BNI Syariah neighborhood regarding zakat, infaq, shadaqah, and wakaf.

4. Carrying work program within transparency, professional and trusted principles as well as firmly holding sharia principle.

1. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2. berperan aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan serta kemaslahatan umat.

3. Mengembangkan kesadaran (awareness) di lingkungan bni syariah tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

4. Melaksanakan program kerja dengan keterbukaan, profesional, amanah, serta berpegang teguh pada ketentuan syariah islam.

Mission

231Page...... -230


Striving forHaSanaH

UPZ FUNDING SOURCEsuMber PenDanaan uPZ

By referring to the principles of sharia, the funding source for the programs of UPZ BNI Syariah is as follows:

1. Zakat from bni syariah employees Primary funding source of UPZ BNI Syariah and includes

professional zakat and other alms zakat. The allocation of this fund is for eight categories of delapan golongan asnaf mustahiq.

2. Zakat from non bni syariah employees UPZ BNI Syariah also receives and manages zakat both from

individual or companies outside BNI Syariah.

3. infaq/shadaqah UPZ BNI Syariah receives payment of infaq/shadaqah both

from BNI Syariah employees and other muzakki. The utilization of infaq fund could be broadly used, not only limited to asnaf mustahiq.

4. waqaf Waqaf from the development of mosque educational facilities.

5. Fines from bni syariah’s financing customers Customers of BNI Syariah that has overdue installment or profit

sharing will be charged. The fines are collected by UPZ BNI Syariah and used for the development of social infrastructure.

Zakat of BNI Syariah collected and distributed by UPZ BNI Syariah in 2013 was as follows:

dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah, sumber pendanaan untuk program-program uPZ bni syariah adalah sebagai berikut:

1. Zakat dari pegawai BNI Syariah Merupakan sumber pendanaan utama uPZ bni syariah dan

zakat yang dikumpulkan berupa zakat profesi dan zakat maal (harta) lainnya. dana ini penggunaannya diarahkan untuk delapan golongan asnaf mustahiq.

2. Zakat dari luar pegawai BNI Syariah uPZ bni syariah juga menerima dan mengelola zakat dari

perorangan maupun perusahaan yang berada di luar bni syariah.

3. Infak/Sedekah uPZ bni syariah menerima pembayaran infak/sedekah

baik oleh pegawai bni syariah maupun muzakki lainnya. Penggunaan dana infak dapat disalurkan secara luas, tidak terbatas pada asnaf mustahiq zakat saja.

4. Waqaf waqaf yang diperoleh melalui program pembangunan rumah

ibadah dan sarana pendidikan.

5. Dana denda nasabah pembiayaan BNI Syariah nasabah bni syariah yang telat melakukan pembayaran angsuran

atau bagi hasil karena unsur kesengajaan akan dikenakan denda. dana denda tersebut dikumpulkan oleh uPZ bni syariah dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial.

Zakat bni syariah yang dikumpulkan dan disalurkan oleh uPZ bni syariah di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

ZAKAt BNI SYArIAHRemuneration and Nomination Committee Compositions

corPorAte SocIAL reSPoNSIBILItYZAKAt PerSeroANZAKAt KArYAWANDANA NoN HALAL

No SuMBer DAN PeNYALurAN DANASource and Fund Distribution

JuMLAHTotal

1.

2.

3.

4.

Zakat Perusahaan 2012

Zakat dari Pihak luar bank

Zakat yang disalurkan Melalui uPZ bni syariah

Zakat Perusahaan 2013 (belum disalurkan)

Company’s Zakat of 2012

Zakat from Bank’s External Party

Zakat Distributed by UPZ BNI Syariah

Company’s Zakat of 2013 (has not been distributed)

rp2.596

rp5.108

rp7.704

rp4.538

BackgroundPolicy


Zakat Service unit

«««««

Outlet Office

channeling

Outlets Office

channeling

1.500

1,500

Auxiliary InformationinFOrMasi TaMbahan

subarjO jOyOsuMarTOKomisaris utama (Independen) - President Commissioner (Independent)

iMaM buDi sarjiTOKomisaris - Commissioner

harisManKomisaris Independen - Independent Commissioner

01

02

03

Indonesian Citizen, born in Cilacap on October 20, 1943. Effectively served as President Commissioner of BNI Syariah since September 12, 2013 based on the shareholders’ decision in lieu of Extraordinary GMS dated August 30, 2013. He earned Bachelor of Economic from Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 1968; Master of Art in International Economics from Department of Economics, University of Colorado, Boulder Colorado, USA in 1984; and Doctor of Philosophy in Monetary Economics from the same university in 1987. Prior to serving as Commissioner of BNI Syariah, he served as Independent Commissioner of Bank BTN since May 2008. He also served as President Director of Indonesian Banking Development Institute, since january 2007.

He started his banking career in Bank Indonesia in 1971 as Computer Programmer and System Analyst until 1981. In 1987, he continued his career in Bank Indonesia and served as Staff of BI Governor with a special task as the Head of Financial and

warga negara indonesia, dilahirkan di cilacap, 20 oktober 1943. efektif menjabat sebagai komisaris utama bni syariah sejak 12 september 2013 yang diputuskan oleh pemegang saham sebagai pengganti ruPs luar biasa tanggal 30 Agustus 2013. beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi dari universitas gadjah Mada yogyakarta, pada 1968, kemudian meraih gelar Master of Art (M.A) dalam bidang international economics dari department of economics, university of colorado, boulder, colorado, usA pada 1984, dan melanjutkan studi hingga meraih gelar doctor of Philosophy (Ph.d), bidang Monetary economics, dari universitas yang sama, pada 1987. sebelum menjabat sebagai komisaris bni syariah beliau menjabat sebagai komisaris independen bank btn sejak Mei 2008. beliau juga menjabat direktur utama - lembaga Pengembangan Perbankan indonesia, sejak januari 2007.

Mengawali karir perbankan di bank indonesia pada 1971 sebagai computer Programmer dan system Analyst hingga 1981. Pada 1987 melanjutkan karir di bank indonesia dan pernah menjabat staf gubernur bi dengan tugas khusus sebagai Pimpinan Proyek liberalisasi sektor

Subarjo Joyosumarto

komisaris utama (independen)President Commissioner (Independent)

235Page...... -Board of commissioners Profile

Board of Directors ProfileSharia Supervisory Board Profile

Executive OfficersBranch Offices

Micro BranchesAccountability Statement of Annual Report 2013

Reference of Annual Report Award Criteria

««««««««

234


sTriving Forhasanah

Auxiliary InformationInformasI Tambahan

keuangan dan Perbankan yang menghasilkan Paket liberalisasi keuangan Perbankan bulan oktober 1988 (PAkto 88). jabatan terakhir di bi adalah deputi gubernur, bertanggung jawab atas restrukturisasi Perbankan, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan, Pengawasan bank-bank buMn dan Pengembangan Perbankan syariah. beliau juga pernah menjabat sebagai executive director - the south east Asia central banks (seAcen) research and training centre dan sebagai chairman of board of supervisory directors dari bank indover di Amsterdam, belanda. beliau sempat mengajar mata-kuliah ekonomi dan moneter di program s1 dan s2, di sejumlah perguruan tinggi di jakarta, serta menerbitkan puluhan makalah dan pidato meliputi bidang-bidang ekonomi Moneter, regulasi Perbankan ke-bank sentralan, Perbankan syariah dan kepemimpinan.

Banking Sector Liberalization Project which resulted in Banking Financial Liberalization Package of October 1988 (PAKTO 88). The last position in BI was Deputy Governor, which responsible for Banking Restructurization, Banking Development and Management, Supervision of SOE’s Bank and Sharia Banking Development. He also has served as Executive Director - The South East Asia Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre and as Chairman of Board of Supervisory Directors of Bank Indover, Amsterdam, Holland. He had taught economics and monetary at bachelor and post-graduate courses in several universities of jakarta and published dozens of papers and speeches covering Monetary Economics, Banking Regulation, Sharia Banking and Leadership.

warga negara indonesia, lahir di semarang, 16 Maret 1959. efektif menjabat sebagai komisaris bni syariah sejak 25 september 2012 sesuai dengan keputusan ruPs tahunan untuk tahun buku 2011. beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi dari universitas diponegoro tahun 1982 dan Master di bidang ekonomi dari university of illinois pada tahun 1990 hingga berhasil memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi dari graduate school of claremont pada tahun 1995.

beliau mengawali karir di bni sebagai trainee di divisi Pendidikan & Pelatihan pada tahun 1983, Pemimpin kelompok Pengelolaan investment services pada tahun 1996 hingga diangkat sebagai Pemimpin divisi Perencanaan strategis pada tahun 2004.

terkait dengan kompetensinya di bidang Perbankan, beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan dan memperoleh beberapa sertifikasi misalnya, Program Pendidikan Pelatihan Manajemen umum dana Pensiun Angkatan lXXiii yang diadakan oleh Asosiasi dana Pensiun indonesia tahun 2010, sertifikasi uji kompetensi Manajemen risiko oleh bsMr tahun 2011, workshop Asesor kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi Profesi Perbankan tahun 2011 serta diskusi Panel risk bases bank rating (rbbr): tantangan Perbankan Menangani krisis global oleh ibi, lkdi & Perbanas pada tahun 2012.

Indonesian citizen, born in Semarang on March 16, 1959. Effectively serves as Commissioner of BNI Syariah since September 25, 2012 in accordance with the resolution of Annual GMS for financial year 2011. He earned Bachelor Degree of Economy from Diponegoro University in 1982 and Master of Economics from University of Illinois in 1990 and later successfully obtained Doctorate Degree of Economics from Graduate School of Claremont in 1995.

He started his career at BNI as Trainee at Education & Training Division in 1983, Head of Investment Services Management Group in 1996 until appointed as Head of Strategic Planning Division in 2004.

Related to his competency in banking sector, he actively participated in several trainings and obtained number of certificates such as General and Pension Fund Management Training Program Batch LXXIII held by Indonesian Pension Fund Association in 2010, Risk Management Competency Test by BSMR in 2011, Competency Assessor Workshop held by Banking Professional Certification Institute in 2011 and Risk Bases Bank Rating (RBBR) Panel Discussion: Banking Challenge in Overcoming Global Crisis by IBI, LKDI & Perbanas in 2012.

Imam budi Sarjito

komisarisCommissioner


Striving forHaSanaH

237Page...... -236

Harisman

komisaris independenIndependent Commissioner

warga negara indonesia, dilahirkan di baturaja, sumatera selatan, 23 oktober 1952. efektif menjabat sebagai komisaris bni syariah sejak 14 juni 2012 yang diputuskan oleh pemegang saham sebagai pengganti ruPs luar biasa tanggal 2 April 2012. beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi dari universitas gadjah Mada pada tahun 1972 dan Master of Arts di bidang ekonomi dari william college, Amerika serikat pada tahun 1985. beliau memulai kariernya di bank indonesia sebagai staf utusan kredit koperasi dan kredit kecil pada tahun 1979, hingga kemudian menjabat sebagai waka urusan Penelitian & Pengaturan Perbankan pada tahun 1998-2001 sebelum akhirnya diangkat sebagai direktur direktorat Perbankan syariah bank indonesia pada tahun 2003.

Pada tahun 2008 beliau diangkat sebagai steering committee lPPi dan sbM itb pada tahun 2009. saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota dewan kehormatan Asbisindo. terkait dengan kompetensinya di bidang Perbankan, beliau aktif mengikut berbagai training misalnya seminar nasional tentang hadits-hadits ekonomi syariah pada tahun 2008, seminar akhir tahun tentang outlook dan Arah kebijakan Perbankan syariah, seminar banking and Financial outlook 2012 pada tahun 2011, serta stadium generale “the contemporary global economic crises in islamic Finance: the discourse of Paradigm shift” yang diadakan oleh lPPi dan bahrain institute of banking and Finance pada tahun 2012.

Indonesian citizen, born in Baturaja, South Sumatera on October 23, 1952. Effectively serves as Commissioner of BNI Syariah since june 14, 2012 in accordance with shareholders decision in lieu of Extraordinary GMS dated April 2, 2012. He earned Bachelor Degree of Economy from Gadjah Mada University in 1972 and Master of Arts in Economy from William College, United States in 1985. He started his career in Bank Indonesia as Small and Cooperative Loan Delegated Staff in 1979 and later appointed as Deputy of Banking Management & Research Affairs in 1998–2001 until finally appointed as Director of Islamic Banking Directorate of Bank Indonesia in 2003.

In 2008 he served as Steering Committee in LPPI and SBM ITB in 2009. Currently, he also served as Asbisindo Honored Member. Related to his competency in banking sector, he actively participated on several trainings such as Sharia Economy Hadits National Seminar in 2008, “Sharia Banking Policy Direction and Outlook 2012” Year-End Seminar in 2011 as well as “The Contemporary Global Economic Crises in Islamic Finance: The Discourse of Paradigm Shift” Stadium Generale held by LPPI and Bahrain Institute of Banking and Finance in 2012.

Board of commissioners ProfileBoard of Directors Profile

Sharia Supervisory Board ProfileExecutive Officers

Branch OfficesMicro Branches

Accountability Statement of Annual Report 2013Reference of Annual Report Award Criteria

««««««««


DinnO inDianODirektur utama - President Director

iMaM Teguh saPTOnODirektur Bisnis - Business Director

aceP r jayaPraWiraDirekturRisiko&Kepatuhan - Risk & Compliance Director

junaiDi hisOMDirekturKeuangan&Operasional- Operating & Financial Director

01

02

03

04

239Page...... -Board of Commissioners Profile




Reference of Annual Report Award Criteria

««««««««

238


sTriving Forhasanah

Indonesian citizen born in Bloomington, USA in 1960. He has served

as Director of BNI Syariah since September 25, 2012 in accordance

with the resolution of Annual GMS for financial year 2011. He earned

his Bachelor Degree in Economics from the University of Padjadjaran,

Bandung in 1985.

Started his career at Bank Niaga as Executive Development

Program in 1986 and held various positions until 2000, such

as Solo and Semarang branch leader (1992-1997), Remedial

Management Head (1997-1998) and served as Commissioner

at the Niaga Management Company. joined Bank Danamon in

jakarta in 2000 as the jakarta Commercial Centre Head then later

warga negara indonesia dilahirkan di bloomington, usA tahun

1960. efektif menjabat sebagai direktur utama bni syariah sejak 25

september 2012 sesuai dengan keputusan ruPs tahunan untuk tahun

buku 2011. ia memperoleh gelar sarjana ekonomi dari universitas

Padjajaran, bandung tahun 1985.

Memulai karirnya di bank niaga sebagai executive development

Program pada tahun 1986 dan menempati berbagai posisi jabatan hingga

tahun 2000, di antaranya sebagai pemimpin cabang solo dan semarang

(1992-1997), remedial Management head (1997-1998) hingga dipercaya

menjabat sebagai komisaris niaga Management company. tahun 2000

bergabung dengan bank danamon sebagai jakarta commercial centre

Dinno Indiano



head, kemudian dipercaya sebagai regional Manager hingga menjabat

sebagai head of eastern indonesia , karirnya di bank danamon diakhiri

pada tahun 2005 dengan jabatan terakhir sebagai commercial early

warning head. berturut-turut mulai tahun 2005 dipercaya menjabat

sebagai Presiden komisaris Pt bank swaguna, dan Presiden direktur

Pt bank kesawan tbk sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. tahun 2010

beliau dipercaya oleh bank bni untuk memimpin divisi usaha Menengah

sebagai Pemimpin, dan divisi usaha Menengah & kecil pada tahun 2012,

hingga akhirnya ditunjuk sebagai direktur utama bank bni syariah di

tahun yang sama.

beliau aktif mengikuti berbagai macam pelatihan baik dalam maupun

luar negeri, seperti Al baraka 33rd symposium on the islamic economics

di jeddah, selling skills Asia Pacific yang diselenggarakan oleh citibank,

Advanced bank Management dan building a Professional organization

di Asian institute of Management (AiM) Filipina, serta memperoleh

risk Management certification di singapura tahun 2005. seminar

dan pelatihan Perbankan syariah yang pernah diikuti antara lain 4th

iAdi islamic deposit insurance group seminar on islamic deposit

insurance, seminar Peranan Perbankan syariah dalam Menghadapi

krisis global, serta pelatihan eksekutif ushul Fiqh keuangan syariah

kontemporer yang diberikan oleh iqtishod consulting, serta executive

distance learning on islamic banking yang diselenggarakan oleh karim

consulting.

become the Regional Manager as the Head of Eastern Indonesia

before ending his career at Bank Danamon in 2005 with his last

position as Commercial Early Warning Head. Simultaneously,

starting in 2005, he served as the President Commissioner of PT

Bank Swaguna and President Director of PT Bank Kesawan Tbk

from 2006 until 2010. In 2010 he was entrusted by BNI to become

the Head the Intermediary Division and Head of the Small &

Medium Enterprises Division in 2012; later he was appointed as

President Director of Bank BNI Syariah during the same year.

He actively attends a broad range of courses both at domestic and

abroad such as Asia Pacific Selling Skills which was organized

by Citibank, Advanced Bank Management and Building a

Professional Organization at the Asian Institute of Management

(AIM) Philippines and obtained a Risk Management Certification

in Singapore in 2005. He has also undertaken various Islamic

Banking training seminars including the 4th IADI Islamic Deposit

Insurance Group seminar on Islamic Deposit Insurance, Islamic

Banking’s Role In the Global Crisis Seminar as well as executive

training on Ushul Fiqh Contemporary Islamic Finance provided by

Iqtishod Consulting and Executive Distance Learning on Islamic

Banking held by Karim Consulting.


Striving forHaSanaH

241Page...... -240

warga negara indonesia, dilahirkan pada 18 november 1969. efektif

menjabat sebagai direktur bisnis bni syariah sejak 4 oktober 2012

berdasarkan Anggaran dasar Perseroan dan dinyatakan dalam Akta

no. 160 tanggal 22 Maret 2010. beliau memperoleh gelar sarjana

Pertanian dari institut Pertanian bogor dan Magister Manajemen serta

gelar doktor dalam bidang Manajemen dan bisnis di institut yang sama.

Memulai karier sebagai trainee for Management instructor di Pt garuda

indonesia pada tahun 1992, bergabung dengan bni tahun 1996 di divisi

Perencanaan strategis (1996) dan sempat bergabung dengan bank

Permata sebagai head of investor relations (2003-2005) dan jabatan

terakhirnya sebagai corporate secretary bank Permata (2007). selepas

di bank Permata, ia kemudian kembali bergabung dengan bni di tahun

2007 sebagai wakil koordinator non organic growth Project hingga tahun

2010, bergabung dengan tim implementasi Pembentukan bank umum

syariah tahun 2009, hingga menjadi direktur risiko dan kepatuhan bni

syariah sejak juni 2010.

beliau juga aktif mengikuti berbagai macam pelatihan baik dalam maupun

luar negeri, antara lain pelatihan introduction to capital Market yang

diadakan oleh lehman brothers di jakarta dan indonesia capital Market

training Program ii di new york (1996), corporate secretary & investor

relations course dan introduction to real estate Financial industry

(1997), basic technical Analysis course, Passed cFA level i, dan Passed

investment Manager (Mi) qualification test from bapepam (1999). Aktif di

bidang akademisi sebagai dosen Magister Manajemen Agribisnis di iPb

sejak 1999, dan universitas trisakti (2008-2010) serta lembaga pelatihan

lainnya, beliau juga menjadi Freelance contributor di beberapa jurnal/

majalah perbankan dan agribisnis. Aktif di Asbisindo sebagai ketua bidang

komunikasi eksternal dan ketua komisi bidang Perbankan dan Multifinace

di Masyarakat ekonomi syariah (Mes).

Indonesian Citizen, born on November 18, 1969. Serving as Business

Director since October 4, 2012 based on Company’s Articles of Association

and stated in Act No. 160 dated March 22, 2010. He earned Bachelor

Degree of Agricultural Studies from Bogor Agricultural Institute (IPB) and

currently holds a Master Degree of Management and Doctoral Degree of

Management and Business from the same university.

Started his career as a Trainee for Management Instructor in PT

Garuda Indonesia in 1992. joined with BNI in 1996 at the Strategic

Planning Division (1996) and also served as Head of Investor Relations

in Bank Permata (2003-2005) and his last position was Corporate

Secretary of Bank Permata (2007). After serving at Bank Permata, he

rejoined BNI in 2007 as Deputy of Non Organic Growth Project until

2010 and joined with the Sharia Bank Establishment & Implementation

Team in 2009 then later served as Risk and Compliance Director of BNI

Syariah since june 2010.

He has also actively participated in several training programs both at

domestic and aboard, namely Introduction to Capital Market training held

by Lehman Brothers in jakarta and Indonesia Capital Market Training

Program II in New York (1996). Corporate Secretary & Investor Relations

Course and Introduction to Real Estate Financial Industry. Basic Technical

Analysis Course, Passed CFA Level I and passed the Investment Manager

(MI) qualification test from Bapepam (1999). Active in the academic sector

as an Agribusiness Management Master Degree Program Lecturer

at IPB since 1999 and Trisakti University (2008-2010) as well as other

training institutions as a Freelance Contributor to various banking and

agribusiness journals and magazines. He is also active in Asbisindo as the

External Communication Chairman as well as Banking and Multifinance

Commission Chairman for the Sharia Economic Community.

Imam Teguh Saptono

direktur bisnisBusiness Director

Board of Commissioners ProfileBoard of Directors Profile




««««««««


Acep riana Jayaprawira

direktur risiko dan kepatuhanRisk and Compliance Director

warga negara indonesia yang lahir di Medan, 24 Februari 1963,

efektif menjabat sebagai direktur risiko dan kepatuhan bni

syariah sejak 4 oktober 2012 berdasarkan keputusan pemegang

saham sebagai pengganti ruPs luar biasa tanggal 4 oktober

2012. beliau memperoleh gelar insinyur dari institut teknologi

bandung (1986), gelar Magister sains dari universitas indonesia

(2002), dan gelar doktor teknologi industri Pertanian dari institut

Pertanian bogor (2010).

beliau memulai kariernya sebagai engineer Pt Astra internasional dan

Pt Federal Motor(1986-1988), selanjutnya berkarir di divisi corporate

banking bank duta (1989-1994), sebelum menduduki beberapa jabatan

di Pt bank Muamalat indonesia dengan jabatan terakhir kepala divisi

supervisi dan support Pembiayaan. kemudian beliau menempati

beberapa posisi penting antara lain direktur Administrasi dan

treasury Pt PnM Venture capital (1999-2005), direktur Perencanaan,

Pengembangan dan informasi, direktur umum & sumber daya

Manusia di Pt jamsostek (Persero) (2005-2007); Presiden direktur

Pt score consulting indonesia (2008-2010); komisaris independen Pt

Persada Ventura syariah (2008-2010); hingga akhirnya diangkat menjadi

komisaris bni syariah pada bulan juni 2010-2012. sejak oktober 2012

menjabat sebagai direktur risiko dan kepatuhan bni syariah.

selama kariernya, ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan

sertifikasi, antara lain strategi Penanganan kredit bermasalah (1996);

Advance Project Finance course dan Financial Modelling in Project

Finance euromoney training di sydney (1997). Pelatihan iso 9000

Awareness, documentation and implementation course dan iso 9000

Qualitysystem,InternalQualityAuditor’sCourse(2000).Seminar

on social security in Asia di singapore (2005); studi banding tentang

jaminan social di Malaysia (2007); dan seminar Prospek investasi di

bangkok (2007). tak hanya itu, beliau juga aktif mengajar di school of

business & Management itb, di Program Magister ekonomi syariah

di universitas trisakti, dan di Fakultas teknik uin syarif hidayatullah

jakarta.

Indonesian citizen, born in Medan on February 24, 1963. Serving as

Risk and Compliance Director of BNI Syariah since October 4, 2012

based on the shareholders decision in lieu of Extraordinary GMS

dated October 4, 2012. He earned Bachelor Degree in Engineering

from Bandung Institute of Technology, Master Degree in Science

from University of Indonesia and a Doctorate Degree from Bogor

Agricultural Institute (2010).

He started his career in the manufacturing sector as an Engineer in

PT Astra Internasional and PT Federal Motor (1986–1988) and later

continued his career in Bank Duta in the Corporate Banking Division

(1989–1994) before serving in several positions at PT Bank Muamalat

Indonesia with his final position as Head of Supervision and Financing

Support Division. Later he served in various key positions namely

at PT PNM Venture Capital (1999-2005) Planning, Development

and Information Director, General Affairs and HR Director at PT

jamsostek (Persero) (2005-2007); President Director of PT Score

Consulting Indonesia (2008-2010); Independent Commissioner of

PT Persada Ventura Syariah (2008-2010); and later appointed as

Commissioner of BNI Syariah in june 2010–2012. Since October 2012

he served as Risk and Compliance Director at BNI Syariah.

During his career, he has also participated in various training and

certification schemes namely Non-Performing Loan Handling

Strategy (1996); Advance Project Finance Course and Financial

Modelling in Project Finance, Euromoney Training in Sydney (1997).

ISO 9000 Awareness, Documentation and Implementation Course

and ISO 9000 Quality system, Internal Quality Auditor’s Course

Training; Seminar on Social Security in Asia in Singapore (2005);

Social Security Benchmarking in Malaysia (2007); and Investment

Prospect Seminar in Bangkok (2007). He also gives lectures at the

School of Business & Management, ITB for the Sharia Economic

Master’s Degree as well as at Trisakti University and at the

Engineering Faculty of UIN Syarif Hidayatullah.


Striving forHaSanaH

243Page...... -242

warga negara indonesia, dilahirkan di semangus, sumatera selatan,

1 januari 1958. Menjabat sebagai chief operating and Financial officer

sejak 2012 hingga akhirnya diangkat menjadi direktur keuangan dan

operasional bni syariah berdasarkan keputusan ruPs tahunan

untuk tahun buku 2013 dan efektif menjabat sejak 9 desember 2013.

beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi di bidang Manajemen dari

universitas sriwijaya tahun 1989 dan Magister Manajemen dari stie iPwi,

jakarta tahun 1998.

beliau memulai karirnya di bni pada tahun 1992 sebagai koordinator

kredit cabang Palembang hingga diangkat sebagai Vice President divisi

human capital tahun 2010. selanjutnya beliau menjabat sebagai Vice

President divisi organizational learning merangkap sebagai pemimpin

divisi human capital pada tahun 2011.

Pelatihan yang diikuti selama dua tahun terakhir beliau mengikuti

Pendidikan & Pelatihan Manajemen umum dana Pensiun (2011) dan 3.0

leading culture transformation customer corporate culture is the new

copetitive Advantage (2012). Atas usaha dan kerja kerasnya selama ini, ia

mendapat beberapa penghargaan, yaitu Predikat “dengan Pujian” pada

sekolah staff dan Pimpinan bank Angkatan 48 (2008), individual reward

semester ii tahun 2003 (2004), dan individual reward semester i tahun

2003 (2003).

Indonesian Citizen, born in Semangus, South Sumatera, on january 1,

1958. Serving as Chief Operating and Financial Officer of BNI Syariah

since 2012 until he was appointed as Finance and Operation Director

of BNI Syariah based the resolution of Annual GMS for the financial

year 2003 and effectively serves since December 9, 2013. He earned

Bachelor Degree in Management Economics from Sriwijaya University

in 1989 and a Master of Management Degree from STIE IPWI, jakarta

in 1998.

He started his career at BNI in 1992 as Credit Coordinator at the

Palembang Branch Office until he was appointed as Vice President

of Human Capital Division in 2010. Later, he served concurrently as

Organizational Learning Vice President and Head of the Human Capital

Division in 2011.

Within the last two years, he also participated in Pension Fund

General Management Training (2011) and 3.0 Leading Culture

Transformation Customer Corporate Culture is The New Competitive

Advantage (2012). On behalf of his dedication and commitment, He

has been awarded several awards such as “Summa Cum Laude” at

Bank Officials and Staff College Batch 48 (2008), Individual Reward

for the 2nd Semester of 2003 (2004) and Individual Reward for 1st

Semester of 2003 (2003).

Junaidi Hisom

direktur keuangan & operasionalFinance & Operation Director





««««««««


Kh Ma’ruF aMinKetua - Chairman

Dr hasanuDin M. ag.Anggota - Member

01

02

Indonesian citizen, born in Tangerang, Banten, on March 11, 1943. Serving as Sharia Supervisory Board since june 19, 2010 in accordance with Company’s Extablishment Deed No. 160 dated March 22, 2010. He earned Bachelor Degree from Faculty of Ushuluddin, Ibnu Chaldun University in 1967 and previously went to several reputable pesantren in Indonesia.

He started his career as teacher since 1966 and served as member of Baziz DKI jakarta in 1971. He was also active as Head of A Commission of DKI jakarta Regional Legislative Council in 1971-1982, Director of Education Institution and Chairman of Al-jihad Foundation in 1976, served as Pleno Member of Council of Indonesian Ulama (MUI) since 1990, Chairman of MUI (2005-2013) and currently serves as Vice Chairman of MUI since 2014. He was also appointed as member of People Representative Body of Republic of Indonesia in 1997-2004, member of DPR/MPR-RI in 1999 and currently served as Chairman of National Sharia Council – MUI (2003-present) and member of President Advisory Board (2007-present).

warga negara indonesia, dilahirkan di tangerang, banten, 11 Maret 1943. Menjabat sebagai dewan Pengawas syariah bni syariah sejak 19 juni 2010 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan no. 160 tanggal 22 Maret 2010. beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas ushuluddin, universitas ibnu chaldun tahun 1967 serta sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di berbagai pesantren ternama di indonesia.

beliau memulai kariernya sebagai pengajar sejak tahun 1966 dan menjadi anggota baziz dki jakarta pada tahun 1971. beliau juga aktif sebagai Pimpinan komisi A dPrd dki jakarta tahun 1971-1982, direktur lembaga Pendidikan dan ketua yayasan Al-jihad tahun 1976, menjabat sebagai anggota Pleno Majelis ulama indonesia (Mui) sejak 1990, ketua Mui (2005-2013) dan kini menjabat sebagai wakil ketua umum Pleno Mui sejak 2014. beliau juga pernah terpilih sebagai anggota MPr-ri tahun 1997-2004, anggota dPr/MPr-ri tahun 1999 dan hingga saat ini menjabat sebagai ketua harian dewan syariah nasional Mui (2003-sekarang) dan sebagai anggota dewan Pertimbangan Presiden (2007-sekarang).

KH Ma’ruf Amin

ketua Chairman

245Page...... -244


sTriving Forhasanah





««««««««


Dr Hasanudin M. Ag.

AnggotaMember

warga negara indonesia, dilahirkan di cirebon, jawa barat, 4 Maret 1961. Menjabat sebagai dewan Pengawas syariah bni syariah sejak 19 juni 2010 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan no. 160 tanggal 22 Maret 2010. beliau memperoleh gelar sarjana Muda Fakultas syariah dari universitas islam tribhakti, kediri tahun 1985, sarjana Fakultas syariah, institut Agama islam negeri iAin (sekarang uin) syarif hidayatullah, jakarta tahun 1989. beliau kemudian memperoleh Magister Agama dalam studi Pengkajian islam dari iAin syarif hidayatullah, jakarta tahun 1997, dan telah menyelesaikan program doktor dalam studi Pengkajian syariah dari universitas yang sama.

beliau memulai kariernya sebagai anggota tim Ahli lP.PoM – Mui tahun 2006, kemudian menjabat sebagai anggota komite Akuntansi syariah (kAs) – iAi tahun 2006 kemudian hingga saat ini menjabat sebagai wakil sekretaris badan Pelaksana harian dewan syariah nasional (bPh – dsn). beliau juga aktif dalam kegiatan akademik danpernahmenjabatsebagaiDekanFakultasSyariahIIQ,Jakartatahun 1993- 1997 dan 1999-2002 serta menjadi dosen hukum islam diUINdanIIQhinggasaatini.Beliaujugaaktifmengikutiberbagaiseminar dan loka karya di bidang produk halal, ekonomi dan keuangan syariah, baik sebagai peserta maupun narasumber, serta berpartisipasi aktif dalam penyiapan dan pembahasan fatwa-fatwa dsn – Mui.

Indonesian citizen, born in Cirebon, West java, on March 4, 1961. Serving as Sharia Supervisory Board since june 19, 2010 in accordance with Company’s Establishment Deed No. 160 dated March 22, 2010. He earned BA Degree of Sharia Faculty from Islam Tribhakti University, Kediri in 1985, Bachelor Degree of Sharia Faculty from State Islamic Institute (IAIN, currently UIN) Syarif Hidayatullah, jakarta in 1989. He was later obtained Master Degree on Religion, Islamic Studies from IAIN (currently UIN) Syarif Hidayatullah, jakarta in 1997, and obtained Doctorate Degree on Sharia Studies from the same university.

He started his career as member of LP.POM – MUI Expert team in 2006, and later served as Member of Sharia Accounting Committee – IAI in 2006 until recently serving as Deputy of Operational Committe Secretary of National Sharia Council (BPH – DSN). He was also active on academic activities and once served as Dean of Sharia Faculty at IIQ, jakarta in 1993 – 1997 and 1999 – 2002 as well as serving as Sharia Law Lecturer at UIN and IIQ to the present. He was also actively participated on several seminars and workshops on halal products, sharia finance and economy aspects both as the sepaker or participant, as well as actively participated on DSN – MUI fatwa preparation and discussion.


Striving forHaSanaH

247Page...... -246

Pejabat eksekutif Executive Officers


Sharia Supervisory Board Profileexecutive officers



««««««««


PRESIDENT DIRECTOR SECTORsektor DireKTur uTaMa

BUSINESS SECTORsektor bisnis

ZeFri ananTa

Satuan Pengawas Intern - Internal Audit

KuKuh raharDjO

Divisi Bisnis ritel - Retail Business Division

DinnO inDianODirektur utama - President Director

iMaM Teguh saPTOnO

Direktur Bisnis - Business Director

Wahyu avianTO

Divisi Perencanaan Strategis - Strategic Planning Division

juniar MahaMeru

Divisi Bisnis Kartu - Card Business Division

iWa KusTiWa

Divisi Human capital - Human Capital Division

MOh. TOyib

DivisiTresuri&Internasional- Treasury & International Division

biMO hascahyOaDi

Divisi usaha Menengah - Business Commercial Division

buDi arisTianTO

Divisi Bisnis Mikro - Small Enterprise Division

jOn sujani Pasaribu

DivisiRecovery&Remedial- Recovery & Remedial Division

05

04

03

02

01

06

05

04

03

02

01

03

050402 06

01

04 03 02

0501


Striving forHaSanaH

249Page...... -248

RISK & COMPLIANCE SECTORsektor risiKO & KePaTuhan

OPERATION & FINANCE SECTORsektor Keuangan & OPerasiOnal


Sharia Supervisory Board Profileexecutive officers



««««««««

baMbang suTrisnO

Divisi enterprise risk ManagementEnterprise Risk Management Division

Wahyu avianTO

Divisi Pengendalian Keuangan - Financial Controlling Division

aceP r jayaPraWira

DirekturRisiko&Kepatuhan- Risk & Compliance Director

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

junaiDi hisOM

DirekturKeuangan&OperasionalOperating & Financial Director

bayi rOhayaTi

DivisiHukum,Kepatuhan&KesekretariatanLegal, Compliance & Secretary Division

05 ruDi haryaDi

Satuan Kerja KepatuhanCompliance Desk

suParDi najaMuDDin

DivisiKomunikasiJaringan&LogistikCommunication, Network & General Affairs Division

DaDe DerMaWan

Divisi Product Management - Product Management Division

jOKO PraMOnO

Divisi teknologi Informasi - Information Technology Division

TaviP buDhy PrihanTO

Divisi Bisnis risk - Business Risk Division

anDrianTO Daru KurniaWan

Divisi operasional - Operational Division

01

020503 04

03 04 01 02 06 05


cABANg Branch

ALAMAtAddress

teLePoN/FAxIMILITelephone/Facsimile

kAntor PusAt

yogyAkArtA(ygs)-801

cabang Pembantubulaksumur

cabang Pembantugodean

cabang Pembantukaliurang

cabang Pembantubantul

kantor kasdr. yap

kantor kasFe uii

kantor kasrs Pku Muhammadiyah

PekAlongAn(Pls)-802

cabang Pembantutegal

seMArAng(sMs)-803

cabang Pembantuuniversitas sultan Agung semarang (unisulA)

cabang Pembantuungaran

gedung tempo Pavilion 1, jl. hr rasuna saidkav.11, kuningan, jakarta

jl. kusumanegara no. 112, umbulharjoyogyakarta - 55165

jl. bulaksumur blok h no. 4 yogyakarta

ruko Pasar tlogorejojl. godean km 4,5 Modinan banyuraden-gamping-slemanyogyakarta

jl. kaliurang km 5 no. 35kelurahan caturtunggalkecamatan depokyogyakarta

jl. jend. sudirman no.156bantul, yogyakarta

rs Mata dr. yapjl. cik ditiro no. 5yogyakarta

jl Pawiro kuat no. 146 condong catur, slemanyogyakarta

jl. kh. Ahmad dahlan no.20yogyakarta

Masjid syuhadajl.Pemuda no.52-54Pekalongan

jl. Mayjend. sutoyo no. 22tegal - 52113

jl. jend. Ahmad yani no.152semarang

komplek kampus unissulAjl. raya kaligawe km. 4semarang

jl. diponegoro no.222Aungaran, semarang

021 - 29667946

0274 - 417222, 417555, 450374Facs. : 0274 - 417111

0274 - 557087Facs. : 0274 - 557088

0274 - 626464Facs. : 0274 - 626725

0274 - 581642 / 43Facs. : 0274 - 581641

0274 - 6469050 / 100Facs. : 0274 - 6469044

0274 - 554144Facs. : 0274 - 550163

0274 - 4477513Facs. : 0274 - 4477512

0274 - 565118Facs: 0274 - 560957

0285 - 434918, 434919Facs : 0285 - 434920

0283 - 340715Facs.: 0283 - 340716

024 - 8313247, 8315027Facs. : 024 - 8313217

024 - 6592916Facs.: '024 - 6592915

024 - 6922005Facs : (024) 6921990

jaringan Kantor cabang Branch Offices


Striving forHaSanaH

251Page...... -250

cABANg Branch

ALAMAtAddress


kantor kasteaching hospital

kantor kashidayatullah

MAlAng(Mgs)-804

cabang Pembantubatu

cabang PembantuPasuruan

cabang Pembantukepanjen

bAnjArMAsin(bjs)-805

cabang Pembantusungai danau

cabang Pembantubatulicin

jAkArtA tiMur(jts)-806

cabang Pembantukalimalang

cabang Pembantucibubur

komplek rsi unissula, jl. raya kaligawe km. 4semarang

jl. durian selatan i no. 6, kelurahan srondol wetan, banyumanik, semarang

jl. jaksa Agung suprapto no. 48Malang - 65111

jl. Agus salim no.9,kelurahan sisir, kecamatan batu,kota batu, Malang

jl. Panglima sudirman no. 32 A,Pasuruan

jl. jend. A. yani no. 31kelurahan kepanjenkecamatan kepanjenkabupaten Malang

jl. jend. Ahmad yani km. 4 no. 385banjarmasin - 70235

jl. Propinsi km 166 no. 162kelurahan sungai danaukecamatan satuikabupaten tanah bumbukalimantan selatan

jl. raya batulicin no. 160, rt 004 rw 01, kelurahan kampung baru, kecamatan simpang empat, kabupaten tanah bumbu

komplek graha Mas Pemuda, blok Ab1 dan Ab2jl. Pemuda, rawamangun, jakarta timur

jl. kalimalang blok n no.12/h12jakarta timur

jl. lapangan tembak blok P no. 14 ruko cibubur indah 2, rt 002/07kelurahan kelapa duakecamatan ciracas, jakarta timur

024 - 6582377

024 - 7463850Facs.: 024 - 7463861

0341 - 359129, 359130Facs. : 0341 - 359128

0341 - 590145Facs.: 0341 - 590146

0343 - 415017Facs.:0343 - 415018

0341 - 395746Facs. 0341 - 394746

0511 - 3256746, 3256946,3259146, 3259446Facs.: 0511 - 3251346

0512 - 61746Facs. : 0512 - 61239

0518 - 71446, 71146Facs.: 0518 - 70724

021 - 47882680 / 81 / 82 / 83Facs. : 021 - 47882684 / 85

021 - 86607205Facs. : 021 - 86607206

021 - 8719423, 021 - 87712018Facs : 021-8719424



Branch officesMicro Branches


««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantucililitan

cabang Pembantuotista

cabang Pembantubuaran

kantor kasrs haji jakarta

FAtMAwAti(FMs)-807

cabang Pembantuuin syarif hidayatullah

cabang Pembantutebet

cabang Pembantubintaro Veteran

cabang Pembantucilandak

cabang PembantuPanglima Polim

cabang Pembantukalibata

kantor kasjuanda ciputat

bAndung(bds)-808

cabang Pembantucigondewah

jl. cililitan besar no. 72 ekelurahan cililitan, kecamatan kramat jatijakarta - timur

jl. raya otista no. 109, rt 015 rw 009,kelurahan bidara cina, kecamatan jatinegara,jakarta timur

jl. buaran raya blok A no. 99, kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur

jl. raya Pondok gede no.4, jakarta timur 13560

jl. rs Fatmawati no. 30 c – 30 dkelurahan cilandak baratkecamatan cilandakjakarta - selatan

kampus uin syarief hidayatullahjl. ir. h. juanda - ciputatjakarta - selatan 15419

jl. tebet raya no. 7 rt 020/001blok A Persil 1 ckelurahan tebet baratkecamatan tebetjakarta - selatan 12810

jl. rc Veteran no. 17 A rt 04/12kelurahan bintarokecamatan Pesanggrahanjakarta - selatan 12330

jl. cilandak kko no. 5 c rt 014 rw 008kelurahan ragunankecamatan Pasar Minggujakarta - selatan 12550

jl. Panglima Polim raya no.71, kelurahan Melawai,kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan 12160

jl. raya Pasar Minggu, rt 01 rw 07 nomor 6b, kelurahan kalibata, kecamatan Pancoran, jakarta selatan 12740

jl. ir. h. juanda rt 004 rw 08no. 75 AA dan 75 bbkelurahan cireundeukecamatan ciputat timur

jl. buah batu no.157 cbandung 40265

taman kopo indah ii ruko blok b 1 no.18 desa rahayukec.Marga asih kab. bandung

021 - 80873844, 021 - 80873846Facs. : 021 - 80873845

021 - 85914784, 021 - 85914348Facs. : 021 - 85902841

021 - 86601462Facs. : 021 - 86608780

021 - 80879824Facs.: 021 - 80879823

021-7696807/7696808/75902925/ 75902930/75902934Facs. : 021 -75902899/75902983

021 - 74416484Facs. : 021 - 74716485

021 - 83708688Facs. 021 - 83785894

021 - 73691167Facs. 021 - 73880336

021-78848838Facs.: 021-7800295

021 - 7394908Facs.: 021 - 7250894

021 - 7940222Facs.:021 - 7940111

021 - 7412177, 7412060Facs.: 021 - 7413933

022 - 7314546, 7323142, 7323143Facs.: 022 - 7323141

022 - 5425718Facs. : 022 - 5423031


Striving forHaSanaH

253Page...... -252

cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantudago

cabang Pembantusuropaticore

cabang Pembantucimahi

kantor kasdaarut tauhid

kantor kasjatinangor

PAdAng(Pgs)-809

cabang Pembantubandar buat

cabang Pembantugajah Mada

kantor kasrs yarsi

MAkAssAr(MAs)-810

cabang Pembantugowa

cabang Pembantulatimojong

kantor kasrs ibnu sina ybw uMi

kantor kasuniversitas indonesia timur

MedAn(Mes)-811

cabang Pembantukatamso

cabang Pembantubinjai

jl. ir. h. djuanda no. 298bandung - 40116

komplek Perkantoran suropaticore blok b no. 8jl. Phh Mustofa no. 39, kelurahan Pasir layungkecamatan cibeunying kidul, bandung

jl. raya cibabat no. 444kelurahan cibabat, kecamatan cimahi utaracimahi

jl. gegerkalong girang no. 32d, rt 01 rw 06, kelurahan isola, kecamatan sukasari, bandung

jl. raya jatinangor no.100, kelurahan cibeusi, kecamatan jatinangor, kabupaten sumedang

jl. belakang olo no. 45Padang

jl. rimbo datar rt 003 rw 02kelurahan bandar buekkecamatan lubuk kilanganPadang

jl. gajah Mada no.21,kelurahan kampung olo,kecamatan nanggaloPadang

jl. gajah Mada, gunung Pangilun, Padang

jl. Andi Pangeran Pettaranikomp.ruko business center sardony no.1/2, PanakukkangMakassar

jl. k.h. wahid hasyim no. 248b sungguminasakab. gowa

jl. gunung latimojong komplek ruko Metro square blok e no. 1Makassar

jl. urip sumoharjo kM. 5 no.264Makassar

jl. Abdul kadir no.70, kelurahan jongaya, kecamatan tamalate, Makassar

jl. kapten Maulana lubis no. 12Medan 20112

jl. brigjend katamso no. 672 A kampung baruMedan

Pertokoan Maju bersama blokA no.3, jl. sukarno-hatta binjai timur.

022 - 2517512 / 2517514Facs. : 022 - 2504946

022 - 87242796Facs. 022 - 87242791

022 - 6645546 Facs. 022 - 6645660

022 - 2007951Facs.: -

022 - 7796301Facs.: 022 - 7796299

0751 - 841818, 841819Facs. : 0751 - 841808

0751 - 779371Facs. : 0751 - 779372

0751 - 7055522Facs.: 0751 - 7055521

0751 - 445419

0411 - 421188, 443558, 421388Facs. : 0411 - 443890

0411 - 881167, 862802Facs..: 0411 - 881167

0411 - 3620237, 3626255Facs. : 0411 - 3623752

0411 - 453695 / 453696

0411 - 8120952Facs: 0411 - 8120953

061 - 4559520, 4559521Facs. : 061 - 4522608

061 - 7873020Facs. : 061 - 7320002

061 - 8830585Facs. : 061 - 8829976





««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang PembantuPusat Pasar Medan

PAleMbAng(Pbs)-812

cabang Pembantulubuk linggau

cabang Pembantudemang

bendungAn hilir(bhr)-813

cabang Pembantukementerian Agama ri

cabang PembantuMahkamah Agung

cabang Pembantujakarta Pusat

cabang Pembantutempo Pavilion

cabang Pembantusekretariat Mahkamah Agung

cabang Pembantukramat

cabang Pembanturoxy

surAbAyA(sbs)-814

cabang Pembanturajawali

cabang Pembantudiponegoro

cabang Pembantusidoarjo

jl. Pasar Pusat no. 160, kecamatan Medan kota, kelurahan Pusat Pasar, Medan

jl. jendral sudirman kM 3,5, kelurahan 20 ilir, kecamatan ilir timur i, kota Palembang, sumatera selatan 30127

jl. yos sudarso no. 18,lubuk linggau - 31621

jl. demang lebar daun no. 507 eFPalembang jl. bendungan hilir raya no. 84 A - bjakarta Pusat

gedung departemen Agamajl. lapangan banteng barat no. 3-4jakarta Pusat

gedung Mahkamah Agungjl. Medan Merdeka utara no.9-13, jakarta Pusat

bank bni jPu lantai 2cfrthu6yjijakarta - 10220

gedung tempo Pavilion 1jl. hr. rasuna said kav. 11, kuninganjakarta - 12920

jl. jend. A. yani kav. 58cempaka Putih timurjakarta - Pusat

jl. salemba raya no.19, kelurahan Paseban, kecamatan senen, jakarta Pusat

jl. kh. hasyim Ashari no.56, kelurahan duri Pulo, kecamatan gambir, jakarta Pusat

jl. bukit darmo boulevard no. 8A – 8bsurabaya – 60254

jl. rajawali no.68, surabaya

jl. raya diponegoro no. 54 ckelurahan darmo , kecamatan wonokromosurabaya

jl. gajah Mada no. 179kelurahan bulu sidokarekecamatan sidoarjo, kabupaten sidoarjo

061 - 4574541Facs.: 061 - 4574569

0711 - 315999, 310751Facs. : 0711 - 310752

0733 - 322274Facs. : 0733 - 323707

0711 - 358123, 358120Facs. : 0711 - 358201

021 - 57851054 - 56Facs. : 021 - 57851038

021 - 3518875, 3518902Facs. : 021 - 3518902

021 - 3840382Facs. : 021 - 3448031

021 - 5729751Facs. : 021 - 2511207

021 - Facs. : 021 -

021 - 29079326 Facs. : 021 - 29079325

021 - 39831015, 39831016

telp. 021- 63858709, 63858713Faks. 021 - 63858699

031 - 7328840, 7329870, 7327350Facs. : 031 - 7385678

031 - 3529328Facs. : 031 - 3520691

031 - 5660773Facs. no. 031 - 5660769

031 - 8074530Facs. no. 031 - 8074531


Striving forHaSanaH

255Page...... -254

cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantugresik

cabang PembantuMojokerto

PekAnbAru(Pus)-815

cabang PembantuPanam

cabang PembantuPangkalan kerinci

kantor kasuin suskA

cirebon(crs)-816

cabang PembantuPlered

surAkArtA(sls)-817

cabang Pembantusragen

cabang Pembantuklaten

bogor(bgs)-818

cabang Pembantutajur

cabang Pembantucibubur country

cabang Pembantucibinong

jl. Panglima sudirman no. 93-Aruko kavling 01desa sidokumpul, kecamatan gresikkabupaten gresik

jl. Mojopahit no. 428-430, kelurahan kranggan, kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto

jl. jend.sudirman no. 484Pekanbaru

jl. soebrantaskelurahan tuah karya, kecamatan tampanPekanbaru

jl. Maharaja indra no.35, rt 001 rw 010, kecamatan Pangkalan kerinci, kelurahan Pangkalan kerinci kota, kabupaten Pelawan, riau

universitas islam negeri sultan syarif kasim, jl. hr soebrantas no.155 kM 18,simpang baru Panam, Pekanbaru

jl. sisingamangaraja no. 28cirebon, 45111

jl. ir. juanda no.36, kelurahan tengah tani, kecamatan cirebon barat,cirebon

jl. slamet riyadi no. 318, kelurahan sriwedari, kecamatan laweyansurakarta

komplek Atrium Plaza blok Fjl. raya sukowati no. 302-304sragen

jl. Pemuda no.11,kecamatan bareng,klaten

jl. Pajajaran raya no. 27 A-b, bogor

jl. raya tajur no.88 d, bogor

ruko cibubur country no. 6cikeas - nagrak cibuburkabupaten bogor

Perum graha kartika Pratama,ruko F no.10,kelurahan bojong baru,kecamatan bojong gede,bogor

031 - 3989087Facs. no. 031 - 3989092

0321 - 390123Facs: 0321 - 383456

0761-859694 ,859695, 859697, 859698Facs. : 0761-859819

0761 - 563286Facs. 0761 - 563291

0761 - 493018

0761 - 563862

0231 - 246063, 246064, 246065246102, 246104Facs.: 0231 - 246105

0231 - 224078 / 321401Facs.: 0231 - 224077

0271 - 742555, 725222Facs. : 0271 - 736718

0271 - 891999Facs .: 0271 - 894600

0272 - 321199Facs.: 0272 - 329409

0251 - 8337306, 83376208337687, 8337828, 8349308Facs. : 0251 - 8384968, 8374284

0251 - 8392871Facs. : 0251 - 8353662

021 - 82481025Facs. 021 - 8248 1024

021 - 87990504Facs.: 021 - 87990505





««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantusentul

bAlikPAPAn(bPs)-819

cabang Pembantubalikpapan baru

jAkArtA utArA(jks)-820

cabang PembantuPasar koja

cabang Pembantuenggano

cabang Pembantuharco Mangga dua

cabang Pembantucempaka Mas

cabang Pembantusunter

cabang Pembantukawasan berikat nusantara

kantor kasrsij sukapura

kantor kasrs Pelabuhan jakarta

buMi serPong dAMAi(bss)-821

cabang Pembantucimone

cabang Pembantugading serpong

cabang Pembantubintaro kebayoran Arcade

komplek Mall bellanova countryblok rk 1, kavling no. 5,kelurahan cipambuan,kecamatan babakan Madang, bogor

jl. jend. sudirman no. 30Markoni, balikpapan

ruko balikpapan baru blok d2 no. 3 rt 048kelurahan damaikecamatan balikpapan selatanbalikpapan - 76114

Jl.BoulevardRayaQA.I/1kelapa gading jakarta utara

jl. kramat jaya no. 20 blok 3-4jakarta - utara

jl. enggano no. 40 Akelurahan tanjung Priokkecamatan tanjung Priok, jakarta – utara

komplek harco Agung sedayu blok d no. 5jl. Mangga dua rayakelurahan Mangga dua selatankecamatan sawah besar, jakarta - Pusat

rukan graha cempaka Mas blok c no. 30,jakarta - Pusat

rukan komplek griya inti sentosa blok A1 no.34, sunter, jakarta utara

komplek bisnis centre kbn cakungjl. jawa blok A 14-1 dan A 14-2 jakarta utara

jl. tipar cakung no. 5 sukapurajakarta utara

jl. kramat jaya, tanjung Priok jakarta utara

jl. Pahlawan seribu itc bsd no. 33A & 35, tangerang

jl.Merdeka raya no.21 dcimone tangerang

jl. boulevard gading serpong blok bA-2 no. 23kelurahan Pakulonan baratkecamatan kelapa duakabupaten tangerang

ruko kebayoran Arcade bintaro kA blok c3 no. 50, boulevard bintaro jayaPusat kawasan niaga bintaro jaya sektor 7tangerang - selatan

021 - 87923972Facs: -

0542-738668 , 737734, 731354,443436Facs. : 0542-737733

0542 - 876897 Facs. 0542 - 876898

021 - 4500695, 4500694, 45841585Facs.: 021 - 4514121

021 - 4410569

021 - 43937444, 43938666 Facs. : 021 - 43938444

021 - 6124416, 6124417Facs. : 021 - 6126576

021 - , 42876847, 42876852Facs: 021 - 42876837

021 - 6451107

021 - 29376635Facs.: 29376618

082817053579 / 80

021 - 4408488Facs. 021 - 4403899

021 - 53153155, 53153144,Facs. : 021 - 53161611

021 - 5533898, 5533884Facs. : 021 - 5524337

021 - 54212514Facs. : 021 - 5461380

021 - 74870863


Striving forHaSanaH

257Page...... -256

cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang PembantuPamulang

tAnjungkArAng(tks)-822

cabang Pembantubandar jaya

kediri(kis)-823

cabang PembantuMadiun

cabang Pembantutulungagung

cabang Pembantugudang garam

kantor kasuniskA

jeMber(jbs)-824

cabang Pembantubanyuwangi

bAndA Aceh(bAs)-825

bekAsi(bis)-826

cabang Pembantujababeka cikarang

cabang Pembantutambun

cabang PembantuPondok gede

cabang Pembantuharapan indah

ogie Plaza jl. siliwangi no. 8, rt 2 rw 2, kelurahan benda baru, kecamatan Pamulang, tangerang selatan

jl. jend.sudirman no. 62 kel. enggalkec. tanjung karang Pusat, bandar lampung

jl. Proklamator no. 136kelurahan bandar jaya timurkecamatan terbanggi besarkabupaten lampung tengah

ruko hayam wuruk trade centre blok A.5 - A.6, jl. hayam wurukkediri, 64121

jl. Mastrip no. 56kelurahan klegenkecamatan kartoharjoMadiun

jl. supriyadi no.41,ruko nirwana, kelurahan jepun, kecamatan tulungagung,tulungagung

jl. Mataram no.180kopkar MekAr gudang garamkediri

jl. sersan suharmaji no. 38kampus uniskAkediri

jl. Ahmad yani no. 39 jember

jl. Pb sudirman, ruko Pesona intan no. 5, banyuwangi

jl. teuku daud beureueh no.33banda Aceh

komplek sentra niagajl. jend. A. yani blok A6 no. 3-3Abekasi

ruko cbd blok/kavling AA3 blok cd no. 1jl. niaga raya , kelurahan Pasir sarikecamatan cikarang selatankabupaten bekasi

jl. sultan hasanudin no. 6A rt 003 rw 003kelurahan Mekarsari, kecamatan tambun selatanbekasi - 17510

Plaza Pondok gede ruko blok A nomor 01kelurahan jatiwaringin, kecamatan Pondok gedebekasi

jl. bulevar hijau raya blok b8/17,kecamatan Medan satria,bekasi

021 - 74718581Facs.: 021 - 74718592

0721 - 242528, 242517Facs .: 0721 - 242432

0725 - 528886Facs. : 0725 - 528887

0354 - 680 977, 680 966, 680 952Facs. : 0354 - 672627

0351 - 468 777Facs : 0351 - 455 587

0355 - 335306Facs.: 0355 - 322 042

0354 - 684 830

0354 - 672186

0331 - 489500 (hunting)Facs. : 0331 - 487617

0333 - 419197Facs : 0333 - 419198

0651 - 32313, 32314Facs. : 0651 - 32317

021 - 88962828Facs. 021 - 88966464

021 - 29083856 / 57 / 58 / 59Facs. 021 - 29083776

021 - 88390192, 88390193, 88390194Facs. 021 - 88390201

021 - 84938365Facs. 021 - 84979735

021 - 88982922, 88982873, 88982928Facs.: 021 - 88983016





««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


bAtAM(bts)-827

cabang Pembantubatu Aji

cabang Pembantu tanjung balai karimun

jAkArtA bArAt(jAs)-828

cabang Pembantuuniversitas trisakti

cabang Pembantucengkareng

cabang Pembantucileduk

cilegon(clg)-829

cabang Pembantuserang

tAngerAng(tgr)-830

cabang Pembantukarawaci

dePok(dPk)-831

cabang Pembantucinere

kantor kassawangan

sAMArindA

kompleks regency Park blok ii no.15, jl. teuku umar, Pelita, batam29432

jl. batu Ajikomplek sinar jaya no. 8(depan Pasar Aviari)batam

komp. Pertokoan karimun centrejl. A. yani blok A no. 6 (kolong)tanjung balai karimun

ruko Mediterania no. 1,jl. Meruya ilir utara raya - kembanganjakarta - barat universitas trisaktikampus A gedung h lantai dasarjl. kyai tapa no. 1grogol, jakarta - barat

ruko Mutiara taman Palem blok A5 no.9jl. kamal raya lingkar luar barat cengkareng,jakarta – barat

jl. hos cokroaminoto, ruko cbd ciledug, blok A2 no. 1, tangerang

jl. letjend r. suprapto no. 25cilegon, 42431

jl. Ahmad yani no.34, kelurahan cipare, kecamatan serang, kota serangkota serang

ruko Premium bisnis tangerang city blok A no. 9jl. jend sudirmantangerang

ruko Mutiara karawaci blok b no. 27, kelurahan bencongan indah, kecamatan kelapa dua, kabupaten tangerang.

jl. Margonda raya no. 180depok

ruko Pasar segar cinere, blok rA 3, jl. cinere raya no. 145, rt 001 rw 008, kelurahan/kecamatan cinere, depok

ruko sari Plaza, jl. bojongsari no. 1,kelurahan bojongsarisawangan, depok

jl. ir. juanda no 216 b

0778 - 429054, 429059Facs. : 0778 - 429060

0778 - 363723Facs. 0778 - 363728

0777 - 22177 Facs. 0777 - 22677

021 - 5866388, 5865715, 586719Facs. : 021 - 58901202

021 - 56944271Facs. : 021 - 56944272

021 - 29428933Facs.: 021 - 29429833

021 - 73451776Facs: 021 - 73451779

0254 - 398777, 378793, 378792Facs.: 0254 - 378703

0254 - 222808Facs: 0254 - 223484

021 – 29239604 (hunting)Facs. : 021 – 29239606

021 - 55653327Fac. : 021 – 55653328

021 - 77210117 (hunting)Facs. : 021 - 77210027

021 - 29503301Facs.: 021 - 29503302

0251 - 8614220Facs.: 0251 - 8614230

0541 - 7771320


Striving forHaSanaH

259Page...... -258

cABANg Branch

ALAMAtAddress


(sMr)-832

cabang Pembantutarakan

PontiAnAk(Ptk)-833

cabang Pembantusintang

Purwokerto(Pwk)-834

cabang Pembantucilacap

surAbAyA dharmawangsa(sbd)-835

cabang Pembantungagel

jAMbi(jMb)-836

denPAsAr(dPr)-837

MAtArAM(Mtr)-838

cabang PembantuMasbagik

bukittinggi(bti)-839

cabang PembantuPayakumbuh

bengkulu(bku)-840

kArAwAng(krw)-841

tAsikMAlAyA

samarinda, 75124

jl. yos sudarso no. 9,kelurahan selumit,kecamatan tarakan tengahkota tarakan

jl. ir. h juanda no. 65-66Pontianak, 78117

jl. Mt. haryono no.26 c, rt 10 rw 3, kelurahan kapuas kanan hulu, sintang

jl. jendral sudirman timur no. 689Purwokerto

jl. s. Parmanruko Pelangi no.10e,cilacap

jl. dharmawangsa no. 115 Asurabaya

ruko rMi blok j.16jl.ngagel jaya selatan surabaya

jl. hayam wuruk no. 73 - 74jambi

jl. gatot subroto no. 288 A - 288 b, kelurahan tonja, kecamatan denpasar utaradenpasar

jl. Pejanggik no. 23 cakranegaraMataram, 83231

jl. raya Masbagik, bagikbontongdesa Paokmotong, lombok timur

jl. jend. sudirman no. 16 b-c, kelurahan tarok dipo, kecamatan guguk Panjang, kota bukittinggi. 26177

jl. jend. A. yani no.89 Payakumbuhsumatera barat

jl. jenderal sudirman no. 41-43, rt 09 rw 13, kelurahan tengah Padang, kecamatan teluk segera, bengkulu

jl. Panatayuda i no 68, kelurahan karawang wetan, kecamatan karawang, karawang

jl. Mesjid Agung no. 26,

Facs. : 0541 - 7771326

0551 - 33315, 23135Facs : 0551 - 33317

0561 - 746290, 746291, 746292746293, 746294Facs. : 0561 - 746295

0565 - 21946, 22446

0281 - 632633, 632301, 634248Facs. : 0281 - 638882

0282 - 520046Facs.: 0282 - 520014

031 - 5045082, 5045085, 5030222Facs. : 031 - 5037222

031-5038088

0741 - 7552571, 7552572, 7552573Facs. : 0741 - 7552574

0361 - 429745Facs. : 0361 - 429746

hunting : 0370 - 644622 644288, 644471, 622322Facs. 0370 - 622246

0376 - 631933Facs.: 0376 - 631912

0752-31146 (hunting)Facs.: 0752-22378

0752 - 91046Facs.: 0752 - 90246

0736 - 341996, 341997Facs.: 0736 - 342760

0267 - 8490449 (hunting), 0828-17096715 / 16 / 17 / 18 / 29 / 30 / 31 / 32Facs.: (0267) 401505

0265 - 2354002, 2354003, 2354006





««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


(tsM)-842

kudus(kdu)-843

cabang Pembantujepara

PAlAngkArAyA(Plr)-844

bAnjArbAru(bbu)-845

cabang Pembantubanjarbaru

PAlu(PAl)-846

kendAri(knd)-847

sukAbuMi(sbM)-848

cabang Pembantucianjur

lhokseuMAwe(lMw)-849

cabang Pembantubireuen

blok kaum kaler, kelurahan tawangsari, kecamatan tawang, tasikmalaya

jl. A.yani no .23 A-b, kecamatan kota, kabupaten kudus

jl. Pemuda no. 34 Ajepara

jl. A.yani no. 59, kelurahan/kecamatan Pahandut,Palangkaraya, 73112

jl. A.yani km 35,5 kel. banjarbaru utara, kec. banjarbaru, banjarbaru

jl. Ahmad yani km.35 banjarbaru, banjarmasin

jl. jenderal sudirman no. 7, kelurahan besusu tengah, kecamatan Palu timur, kota Palu.

jl. Mt haryono no. 155, kelurahan bende, kecamatan Mandonga, kota kendari

jl. A.yani no. 29, kelurahan gunungparang, kecamatan cikole, sukabumi, 43113

jl. kyai haji Abdullah bin nuh ruko no. 1-2kelurahan Pamoyanankecamatan cianjurkabupaten cianjur

jl. Merdeka 25e, kelurahan simpang empat, kecamatan banda sakti,lhokseumawe, 24351

jl.sultan iskandar Muda no.5kelurahan Meunasah capa, kecamatan kota juang,kabupaten bireuen

Facs.: (0265) 2354007

0291 - 444894Facs.: 0291 - 444895

0291 - 591532Facs.:0291 - 591532

0536 - 3224862, 3224863, 3224864Facs.: 0536 - 3224870

0511 - 4774939Facs: 0511 - 4774939

0511 - 4778176Facs. : 0511 - 4778176

0451 - 424848, 424244Facs.: 0451 - 422399

0401 - 3193494Facs.: 0401 - 3193493

0266 - 6247300Facs.: 0266 - 6247400

0263 - 2292525, 2292426Facs. : 0263 - 2292387

0645 - 47005, 47006Facs.: 0645 - 47009

0644 - 21841Facs.: 0644 - 21840


Striving forHaSanaH

261Page...... -260

jaringan Kantor cabang MikroMicro Branches





««««««««

cABANg Branch

ALAMAtAddress


bogor kedung bAdAk(Mbs)-859

cabang Pembantu Mikrobogor grosir

cabang Pembantu Mikrocileungsi

cabang Pembantu Mikrociteureup

cabang Pembantu Mikrodepok

cabang Pembantu Mikrocibinong

VeterAn MAkAssAr(MVM)-860

cabang Pembantu Mikrotamalanrea

cabang Pembantu MikroPangkep

cabang Pembantu Mikro implantsungguminasa gowa

cabang Pembantu Mikrosengkang

cabang Pembantu Mikrobulukumba

cabang Pembantu Mikrotakalar

teluk betung(Mtb)-861

cabang Pembantu MikroPringsewu

komplek ruko 10, jalan k.h. sholeh iskandar km.6,6 ruko e, rt 006/003, kedung badak, tanah sereal, bogor

komplek Pertokoan Merdeka ruko blok A no.10, kelurahan kebon kelapa, kecamatan bogor tengah, kabupaten bogor

jl. raya narogong ruko cileungsi trade centre blok e/9, cileungsi

jalan Mayor oking no. 21 kelurahan citeureup, kecamatan citeureup kabupaten bogor

komplek Pertokoan kartini grande 46g kel. depok kec. Pancoran Mas kota depok

jalan Mayor oking no.158, kelurahan cirimekar, kecamatan cibinong, kabupaten bogor

jl. Veteran selatan no. 284 A, kelurahan Mamajang, kecamatan bonto lebang, kode Pos 90133, Makassar

jalan Perintis kemerdekaan ruko daya no.8 kelurahan daya kecamatan biringkanaya Makassar

jalan kemakmuran Poros Makassar - Parepare kM.51 Pangkep

jl. k.h. wahid hasyim no. 248 b kelurahan sungguminasa kecamatan somba opu kab. gowa 92111

jalan bau Mahmud no. 18 kelurahan teddaopu kecamatan tempe kota sengkang

jalan sAM ratulangi kelurahan Polewali kecamatan gantarang kabupaten bulukumba

jl. jend. sudirman, kel. kalabbirang, kec. Pattallassang,kab. takalar

jl. diponegoro no 6, kel. sumur batu, kec. teluk betung utara, kodya bandar lampung 35214

jl. Ahmad yani no 196, Pringsewu

0251-8377001, 8345211, 8345225

0251-8341477, 8341400

021-82481235

021-87940441

021-77204489

021-46243939

0411-879518

0411-590540

0410-22080

0411-862135

0485-324234

0413-83379

0721- 472651, 472644,472639, 472642

0721-23532, 23534


cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantu MikroAntasari

cabang Pembantu Mikrounit 2 banjar Agung

cabang Pembantu Mikrobandar jaya

rungkut(Mrt)-862

cabang Pembantu MikroPs gresik

cabang Pembantu Mikrosunan Ampel

cabang Pembantu Mikro implantPs sidoarjo

cabang Pembantu MikroPs babat

dinoyo(Mdy)-863

cabang Pembantu Mikro implantbatu

cabang Pembantu MikroPakis

cabang Pembantu Mikrokepanjen

cabang Pembantu MikroMalang kota

cabang Pembantu Mikrolumajang

tAnjung jeMber(Mtj)-864

cabang Pembantu Mikrobondowoso

cabang Pembantu Mikrogenteng

cabang Pembantu MikroAmbulu

cabang Pembantu Mikrokencong

jalan Pangeran Antasari kelurahan tanjung baru, kecamatan sukarame, kota bandar lampung,

jl, raya lintas timur - unit ii banjar Agung kab. tulang bawang

jalan Proklamator kelurahan bandar jaya barat kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah

jl. raya kali rungkut no. 5, Pertokoan rungkut Megah raya blok A-2, surabaya

ruko kartini Megah blok b 2, jalan rA kartini no.150-152, gresik

jl. nyamplungan no. 189 surabaya

jl. gajahmada no. 179, kel. bulu sidokare, kec. sidoarjo, kabupaten sidoarjo

jl. raya babat no 125 surabaya

jl. raya tlogomas no 54 kecamatan lowokaru kel. tlogomas, Malang 65144

jl. Agus salim no.9 , kelurahan sisir, kecamatan batu, Malang

komplek ruko Pakisjajar kav. 6, jl. raya Pakis tumpang kec. Pakis kab. Malang

jl. Akhmad yani no. 58, kelurahan Ardirejo, kabupaten Malang

jl. gatot subroto no.116, kelurahan sukoharjo, kecamatan klojen, Malang

Pasar Plaza A , jalan. Pb sudirman no. 1A, kota lumajang, kec. luamajang, kel. lumajang, jawa timur

komplek ruko gajah Mada square no. A10 rt 01 rw 10, jl. gajah Mada no. 187, jember 68131

jl. kh wahid hasim 208, bondowoso, jember

jl. diponogoro 22 A kec. genteng kel. genteng kulon kota banyuwangi

jl. Ahmad yani 59, Ambulu, jember

jalan krakatau no.45 kencong jember dusun krajan rt.005/rw.012 no.45 ,desa kencong kecamatan kencong kabupaten jember, jawa timur

0721-250776, 250786

0726-750256, 750257

0725-528556, 528866

031-8782609, 8782608

031-3970083

031-3537338

031-8075710

0322-452260

0341-578589, 2991170, 579488

0341-512540, 512537

0341-793731, 793732

0341-391901, 391889

0341-344135, 344134

0334-888065

0331-413426, 413421, 413428Facs.: 0331-413422

0332-423660

0333-844277

0336-883346

0336-321942, 321930


Striving forHaSanaH

263Page...... -262

cABANg Branch

ALAMAtAddress


PAnAM ArengkA(MPA)-865

cabang Pembantu MikroFlamboyan bangkinang

cabang Pembantu MikroPekanbaru kota

cabang Pembantu Mikrogunung raya kandis

cabang Pembantu Mikrokota duri

cabang Pembantu Mikroujung batu

kotA bAturAjA(Mkb)-866

cabang Pembantu MikroMartapura

cabang Pembantu Mikrogumawang belitang

cabang Pembantu MikroPrabumulih

cabang Pembantu Mikrotugu Mulyo kayu Agung

cabang Pembantu Mikrobatumarta

lubuk linggAu(Mll)-867

cabang Pembantu Mikrotebing tinggi

cabang Pembantu Mikrotugu Mulyo linggau

cabang Pembantu MikroMuara beliti

cabang Pembantu MikroPagar Alam

cabang Pembantu MikroMuara enim

ruko Panam raya Permai no. 83 jl.h.r soebrantas kM 8.5 rt 05/02 kel. delima kec. tampan, Pekanbaru 28294

jalan raya Flamboyan kota garo blok b no.01 desa tanjung sawit kecamatan tapung kabupaten kampar

jl. jend. A. yani no.21 b kelurahan sago kecamatan senapelan Pekanbaru

jalan raya Pekanbaru-duri kM 73 no.46 kelurahan simpang belutu kecamatan kandiskabupaten siak

jl. jend. sudirman no.32 kelurahan Air jambankecamatan Mandau kabupaten bengkalis

jl. jendral sudirman no.1 rt.03/rw.10 desa ujung batu kecamatan ujung batu kabupaten rokan hulu

jl. let. r hamidi no. 30 rt 03 rw 01 kec. baturaja timur kab. ogan komering ulu kode pos 32100

jl. Pangeran diponegoro - kab. oku timur, kec. Martapura, kel. Pasar Martapura, tanjung Aman Martapura

jl. Pasar baru - kab. oku timur kec. gumawang belitang

jl. jendral sudirman - kel. Muaradua kec. Prabumulih timur, kodya Prabumulih

jl. lintas timur - kab. oki, kec. lempiung desa tugumulyo

jl. Poros Psr. gotong royong rt. 014 rw. 006 desa batumarta ii kecamatan lubuk raja kabupaten ogan komering ulu

jl. yos sudarso rt 03 kel. watervang kec. lubuk linggau kab. Musi rawas

jl. letda Abubakardin kelurahan Pasar tebing tinggi kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang

jalan jenderal sudirman kelurahan F trikoyo kecamatan tugu Mulyo kabupaten Musi rawas

jl. lintas sumatera komp. green residence kelurahan Pasar Muara beliti kecamatan Muara beliti kabupaten Musi rawas

jalan kapten sanaf kelurahan Pagar Alam kecamatan Pagar Alam kotamadya Pagar Alam

jl. jend sudirman kel. Pasar iii talang jawa kecamatan Muara enim

0761- 563804, 587556, 563944

0762- 7320110, 7320111

0761- 23288

082883038213, 082883038212

0765- 560203

0762-7363016, 7363412

0735-324888, 323333, 325522, 325554

0735-481688, 481128

0735-451151

0713-3300002, 3300003

0712-331218, 331237

0735-7328345, 7328321

0733-7329614 / 15 / 16 / 23

0702-21897

0733-371772 / 79

0733-7002555

0730-622610

0734-423232,423230





««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


AstAnA AnyAr(MAA)-868

cabang Pembantu Mikrosumedang

cabang Pembantu Mikrokopo sayati

cabang Pembantu MikroPagaden subang

cabang Pembantu MikroAntri cimahi

kM.12 PAleMbAng(MkP)-869

cabang Pembantu Mikrosungai lilin

cabang Pembantu Mikrobetung

cabang Pembantu Mikrobabat toman

cabang Pembantu MikroPlaju

cabang Pembantu MikroPangkalan balai

MAtArAM(MMr)-870

cabang Pembantu MikroPraya

cabang Pembantu MikroMasbagik

cabang Pembantu Mikrotanjung

cabang Pembantu Mikroselong

kotA jAMbi(Mkj)-871

cabang Pembantu Mikrorimbo bujang

jl. kopo no.61 A kelurahan Panjunan kecamatan Astana Anyar, bandung 40242

jalan raya bandung-sumedang no.98, kecamatan tanjungsari, kabupaten sumedang

jl. raya kopo bihbul no.24A rt02 kel Margahayu tengah kec Margahayu kab. bandung 40225

jalan raya Ahmad yani kampung kaum rt 16 rw 05 desa Pagaden kecamatan Pagaden, kab subang

jl. raya cibabat nomor 106 rt.02 rw.12 kelurahan cibabat kecamatan cimahi utara , kota cimahi

jl. sultan Mahmud badaruddin ii km.12 rt 14/03 simpang kades kel.sukodadi kec. sukarami kota Palembang 30154

jalan Palembang jambi km.111 rt.017/rw.04 kelurahan sungai lilin kecamatan sungai lilin kabupaten Musi banyuasin

jl. raya Palembang-betung rt.29 rw.07 kel. rimba Asam kec. betung kab. banyuasin 30758

jl. Palembang linggau dusun ii kel. toman kec. babat toman kab. Musi banyuasin 30752

jl. gub. h.bastari no. 25 rt.09 rw. 01 kel 8 ulu kec.seberang ulu 1, Palembang

jl. Merdeka ruko no.2 rt.22/rw.05 Pangkalan balai kelurahan kedondong raye, kecamatan banyuasin iii kabupaten banyuasin sumatera selatan

jl. Panca usaha no. 08 cakranegara Mataram 83231

jl. jend sudirman no 10b Praya lombok tengah 83511

jl. Masbagik bagikbontong kec Masbagik ( bengkel las budi suci ) 83661

jl. raya sokong tanjung kec.tanjung lombok utara 83352 (sebelah dealer honda )

jl.tgkh M.Zainuddin Abdul Majid kelurahan Pancor kec.selong kab lombok timur 83612 jl. rd. Mataher no. 33 rt.10 kelurahan orang kayo hitam kecamatan Pasar jambikode Pos : 36111

jl. Pahlawan kelurahan wiroto Agung kecamatan rimbo bujang kabupaten tebo

022-5209654, 5209768

022-7914763

022-5419446

0260-451460

022-6647852

0711- 5645022, 5645021,5645023

-

0711-519521, 511545

0714-3311015, 331016

0714-321295, 331222

0711-891042, 891466

0370-643937, 643183, Area 0370-643271, 643721

0370-655025, 655287

0376-631026, 631068

0370-6131485, 6139583

0376-2927005, 2927027

0741-7555174, 7555194, 7555274, 7554914

0747-31377


Striving forHaSanaH

265Page...... -264

cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantu Mikrosingkut

cabang Pembantu MikroPamenang

cabang Pembantu Mikrokuamang kuning

kotA bengkulu(Mbk)-872

cabang Pembantu Mikroipuh Mukomuko

cabang Pembantu Mikrogiri kencana ketahun

cabang Pembantu Mikroseluma

cabang Pembantu MikroAmpera Manna

kotA kendAri(Mkk)-873

cabang Pembantu MikroMuna

cabang Pembantu Mikrokolaka

cabang Pembantu Mikrobaubau

cabang Pembantu Mikrolasusua

ternAte(Mtt)-874

cabang Pembantu Mikrojailolo

cabang Pembantu Mikrotobelo

cabang Pembantu MikroMorotai

cabang Pembantu Mikrolabuha

biMA(MbM)-875

cabang Pembantu Mikrodompu

jl. lintas sumatera desa bukit tigo rt 03/rw 01, kecamatan singkut kabupaten sarolangun

jl. lintas sumatera kM. 32 komplek ruko baru simpang pasar pamenang kecamatan Pamenang kabupaten Merangin

jl. batanghari rt.09/rw.03 desa Purwasari kec. Pelepat kabupaten bungo

jl. semangka rt.15/rw.05, kel.Panorama kec. singaran Pati, kota bengkulu

jl. lintas barat desa Pulai Puyung kec. ipuh kab. Mukomuko

jl. Flamboyan desa giri kencana kecamatan ketahun kabupaten bengkulu utara

jl. Merdeka raya kelurahan lubuk lintang kecamatan seluma kabupaten seluma

jl. jend. sudirman kelurahan Pasar Mulia kecamatan Pasar Manna kab.bengkulu selatan

jl. syech yusuf no. 12 kecamatan Mandonga kelurahan korumba kota kendari

jl. sukowati kelurahan butung-butung kecamatan katobu kabupaten Muna

jl. dr. sutomo no. 11 kelurahan lamokato kecamatan kolaka kabupaten kolaka

jl. bataraguru no. 40 kelurahan wajo kecamatan Murhum kota baubau

-

jl. hasan esa no.79b, kel. takoma, kec. ternate tengah,kota ternate, Maluku utara, 97714

jl. Mohammad hatta, desa hetabicara, kec. jailolo,kab. halmahera barat

jl. bhayangkara dusun iV rt 003, desa gamsungi,kec. tobelo, kab. halmahera utara

jl. kampung cina, desa daruba, kec. Morotai selatan,kab. Pulau Morotai

-

jl. soekarno hatta, kel. Pane, kec. rasanae barat,kota bima, ntb 84119

-

-

0747-331040

0747-7326026, 7326027

0736-347932, 347963

0737-61170

0737-7524211 / 12

0736-9125, 91236

0739-22226

0401-3131317, 3131318,3131319

0403-2523479, 2523480

0405-2323152

0405-2823129, 2822263

-

-

-

-

-

-

-

-





««««««««


cABANg Branch

ALAMAtAddress


cabang Pembantu Mikrosumbawa besar

cabang Pembantu Mikrosape

PAloPo(MPo)-876

cabang Pembantu Mikrobelopa

cabang Pembantu MikroMasamba

cabang Pembantu Mikrotomoni

-

-

jl. Andi jemma no.150, kel. tompotikka, kec. wara,kota Palopo, sulsel 91911

-

-

-

-

-

-

-

-

-


sTriving Forhasanah

Page......266-267

Pernyataan Pertanggungjawaban laporan Tahunan 2013Accountability Statement of Annual Report 2013

Dinno Indiano


Imam Teguh Saptono

direktur bisnisBusiness Director

Acep riana Jayaprawira

direktur risiko dan kepatuhanRisk and Compliance Director

Junaidi Hisom

direktur operasional*Operations Director*

Subarjo Joyosumarto

komisaris utama (independen)President Commissioner (Independent)

Imam budi Sarjito

komisarisCommissioner

Harisman

komisaris independenIndependent Commissioner

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

DireksiBoard of Directors

The Annual Report including Financial Statements and other related

informations are the responsibility of the Board of Directors and Board

of Commissioners of PT Bank BNI Syariah and have been verified by

every member of the Board of Directors and Board of Commissioners by

signing below.

jakarta, March 4, 2014

laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang

terkait merupakan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris Pt

bank bni syariah dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota

direksi dan dewan komisaris dengan membubuhkan tanda tangannya

masing-masing di bawah ini.

jakarta, 4 Maret 2014




Accountability Statement of Annual report 2013Reference of Annual Report Award Criteria

««««««««

*)SejakJanuari2014namajabatanberubahmenjadiDirekturOperasionaldariDirekturKeuangan&Operasional

*) Since january 2014 the title has changed to Operations Director from Finance & Operation Director

umum

laporan tahunan disajikan dalam bahasa indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa inggris.

laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.

laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.

nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:1. sampul muka;2. samping;3. sampul belakang; dan4. setiap halaman.

laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan.

ikhtisar data keuangan Penting

informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

informasi memuat antara lain:1. Penjualan/pendapatan usaha;2. laba (rugi);3. total laba (rugi) komprehensif; dan4. laba (rugi) per saham.

informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

informasi memuat antara lain: 1. jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. jumlah aset; 3. jumlah liabilitas; dan 4. jumlah ekuitas.

rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

I.

1.

2.

3.

4.

II.

1.

2.

3.

√

√

√

√

7

6

9

General

Annual report is presented in good and correct Indonesian and it is also recommended to present the report in English.

Annual report is printed in good quality and and use readable font type and size.

Annual report should state clearly the identity of the company.

Name of the company and year of the annual report is placed on:1. The front cover;2. Sides;3. Back cover; and4. Each page.

Annual report is uploaded in the company’s website.

Summary of Key Financial Information

Information of company’s operating results in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.

The information contained includes:1. Operating sales/revenue;2. Profit (loss);3. Total comprehensive profit (loss);4. Profit (loss) per share.

Information of company’s financial position in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.

The information contained includes:1. Total investment in associates;2. Total assets;3. Total liabilities;4. Total equity.

Financial ratios in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.

reFereNSI KrIterIA PeNILAIAN ANNuAL rePort AWArDReference of Annual Report Award Criteria

MATeRI&PeNJeLASAN HALAMANPage Position Level

referensi kriteria Penilaian annual report awardReference of Annual Report Award Criteria


informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.

1. informasi dalam bentuk tabel yang memuat:a. jumlah saham yang beredar;b. kapitalisasi pasar;c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dand. Volume perdagangan.

2. informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

informasi memuat:1. jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar;2. tingkat bunga/imbalan;3. tanggal jatuh tempo; dan4. Peringkat obligasi/sukuk.

laporan dewan komisaris dan direksi

laporan dewan komisaris.

Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Penilaian atas kinerja direksi mengenai pengelolaan

perusahaan dan dasar penilaiannya;2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun

oleh direksi dan dasar pertimbangannya;3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah

dewan komisaris; dan4. Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan

perubahannya (jika ada).

laporan direksi.

Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain

kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;

2. Analisis tentang prospek usaha;3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan4. Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan

perubahannya (jika ada).

4.

5.

III.

1.

2.

N/A

N/A

15-19

21-25

Share price information in tables and charts.

1. Information in form of tables which contain:a. Total of outstanding shares;b. Market capitalization;c. Highest, lowest, and closing price; andd. Trading volume.

For every quater in the latest 2 (two) fiscal years.

Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the latest 2 (two) fiscal years.

Information contains:1. Total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;2. Yield/interest rate;3. Maturity date; and4. Bonds/sukuk rating.

The Board of Commissioners’ and Board of Directors’ Report

The Board of Commissioners’ report.

Contains the following items:1. Assessment on the performance of the Board of Directors in

managing the company and the basis of assessment;2. View over the prospects of the company’s business which set

by the Board of Directors and its basis of consideration;3. Assessment on the performance of committees under the

Board of Commissioners; and4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if

any).

The Board of Directors’ Report.

Contains the following items:1. Analysis of company’s performance, which includes, among

others, strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company;

2. Analysis of business prospects;3. Implementation of corporate governance; and4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any).




sTriving Forhasanah

Page......268-269Board of Commissioners Profile




reference of Annual report Award criteria

««««««««

tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Memuat hal-hal sebagai berikut:1. tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;2. Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris

bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;

3. ditandatangani seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan

4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

Profil Perusahaan

nama dan alamat perusahaan.informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. telp, no. Fax, email, dan website.

riwayat singkat perusahaan.Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).

bidang usaha.

uraian mengenai antara lain:1. kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar

terakhir;2. kegiatan usaha yang dijalankan; dan3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

struktur organisasi.dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.

Visi dan Misi Perusahaan.

Mencakup:1. Visi perusahaan;2. Misi perusahaan; dan3. keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh

direksi/dewan komisaris.

identitas dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris.

informasi memuat antara lain:1. nama;2. jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga

lain);3. umur;4. Pendidikan;5. Pengalaman kerja;6. tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota dewan

komisaris.

3.

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

267

53

32

34-43

50-51

45

235-237

Signatures of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Contains the following items:1. Signatures are appended in separated sheet;2. Statemen that the Board of Directors and the Board of

Commissioners are fully responsible for the authenticity of the annual report;

3. Signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by stating name and position; and

4. Written statement in separate letter if there is member of the Board of Directors and the Board of Commissioners who do not sign the annual report, or: written statement in separate letter from other members if there is no written statement from the relevant member.

Company Profile

Name and address of the company.Includes information on name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, and website.

Brief history of the company.Includes among others: date/year of establishment, name and changes in the company name (if any).

Business lines.

The description includes:1. Business activities of the company according to recent articles

of association;2. Conducted business activities; and3. Products and/or services produced.

Organizational structure.In form of chart, which includes names and titles at least up to the one level below the Board of Directors.

Company’s Vision and Mission.

Includes:1. Company’s vision;2. Company’s mission; and3. Statement that the company’s vision and mission have been

approved by the Board of Directors/Board of Commissioners.

Brief identity and curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners.

The information should contain:1. Name;2. Position (including the position in other company or

institution);3. Age;4. Education;5. Work experience;6. Date of first appointment as the member of the Board of

Commissioners.




identitas dan riwayat hidup singkat anggota direksi.

informasi memuat antara lain:1. nama;2. jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga

lain);3. umur;4. Pendidikan;5. Pengalaman kerja;6. tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota direksi.

jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan).

informasi memuat antara lain:1. jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;2. jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;3. jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;4. deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan

yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; dan

5. biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.

komposisi pemegang saham.

Mencakup antara lain:1. nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih

saham;2. nama direktur dan komisaris yang memiliki saham; dan3. kelompok pemegang saham masyarakat dengan

kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

dan persentase kepemilikannya.

daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi.

informasi memuat antara lain:1. nama entitas anak dan/atau asosiasi;2. Persentase kepemilikan saham;3. keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau

entitas asosiasi; dan4. keterangan tentang status operasi entitas anak dan/atau

entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

struktur grup perusahaan.struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle.

kronologis pencatatan saham.

Mencakup antara lain:1. kronologis pencatatan saham;2. jenis tindakan korporasi (corporate action) yang

menyebabkan perubahan jumlah saham;3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai

dengan akhir tahun buku; dan4. nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

239-243

67-77

48-49

N/A

N/A

N/A

Brief identity and curriculum vitae of the members of the Board of Directors.

The information should contain:1. Name;2. Position (including the position in other company or

institution);3. Age;4. Education;5. Work experience;6. Date of first appointment as the member of the Board of

Directors.

Number of employees (2 years comparatively) and description of competence building (such as: aspect of education and training of employees ).

The information should contain:1. Total employees for each organization level;2. Total employees for each level of education;3. Total employees based on employment status;4. Description and data of employee’s competency development

which has been done by reflecting the equality of opportunity to all employees; and

5. The cost of employee’s competency development which has been incurred.

Shareholders composition.

Among others, include:1. Name of shareholders who have 5% or more shares;

2. Name of Directors of Commissioners who have shares; and3. Group of public shareholders who each own less than 5% of

shares.

And its ownership percentage.

List of subsidiaries and/or associates.

The information should contain:1. Name of subsidiaries and/or associates;2. Share ownership percentage;3. Description of subsidiaries and/or associates business line;

and4. Description of subsidiaries and/or associates operation status

(has operated or has not operated).

Corporate group structure.Corporate group structure in form of chart which describes subsidiaries, associates, joint venture, and special purpose vehicle.

Share listing chronology.

Among others, include:1. Chronology of share listing;2. Corporate action that cause changes in the number of

shares;3. Share volume changes from the beginning until the end of

fiscal year; and 4. Name of stock exchange where the company’s share is listed

(if any).




sTriving Forhasanah






««««««««

kronologis pencatatan efek lainnya.

Mencakup antara lain:1. kronologis pencatatan efek lainnya;2. jenis tindakan korporasi (corporate action) yang

menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai

dengan akhir tahun buku; dan4. nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan

5. Peringkat efek.

nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.

informasi memuat antara lain:1. nama dan alamat bAe/pihak yang mengadministrasikan

saham perusahaan;2. nama dan alamat kantor Akuntan Publik; dan3. nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.

informasi memuat antara lain:1. nama penghargaan dan/atau sertifikat;2. tahun perolehan;3. badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).

Memuat informasi antara lain:1. nama dan alamat entitas anak; dan2. nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan agar diungkapkan.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

tinjauan operasi per segmen usaha.

Memuat uraian mengenai:1. Produksi/kegiatan usaha;2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;3. Penjualan/pendapatan usaha; dan4. Profitabilitas.

uraian atas kinerja keuangan perusahaan.

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;2. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total

liabilitas;3. ekuitas;

13.

14.

15.

16.

V.

1.

2.

N/A

53

52

250-266

56-66

92-101

Listing chronology of other securities.

Among others, include:1. Listing chronology of other securities;2. Corporate action that cause changes in the number of other

securities;3. Changes of the number of other securities from the beginning

until the end of fiscal year; and 4. Name of stock exchange where the other securities is listed;

and5. Securities rating.

Name and address of capital market institutions and/or supporting professions.

The information should contain:1. Name and address of Securities Administration Bureau/

parties that administered the company’s share;2. Name and address of Public Accounting Firm; and3. Nama and address of securities rating agency.

Award received by the company in the latest fiscal year and/or valid certification in the latest fiscal year both on a national and international scale.

The information should contain:1. Name of award and/or certificate;2. Year of acquisition;3. Name of agency that give the award and/or certification; and4. Validity period (for certification).

Name and address of subsidiary and/or branch offices or representative offices (if any).

The information should contain:1. Name and address of subsidiaries; and2. Name and address of branch/representative offices.

Note: It requires a disclosure if the company has no subsidiaries/branch/representative.

Management Discussion and Analysis

Operational review per business segment.

Contains the description of:1. Production/business activity;2. Increase/decrease of production capacity;3. Operating sales/revenue; and4. Profitability.

Description of company’s financial performance.

Analysis of financial performance which includes a comparison between current fiscal year and the previous year and the cause of increase/decrease (in form of tables and charts), among others, concerning:1. Current assets, non-current assets, and total assets;2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;

3. Equity;




4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan

5. Arus kas.

bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.

Penjelasan tentang:1. kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun

jangka panjang; dan2. tingkat kolektibilitas piutang.

bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy).

bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.

Penjelasan tentang:1. tujuan dari ikatan tersebut;2. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan

tersebut;3. Mata uang yang menjadi denominasi, dan 4. langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk

melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

catatan: Apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.

bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.

Penjelasan tentang:1. jenis investasi barang modal;2. tujuan investasi barang modal; and3. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun

buku terakhir.

catatan: Apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal agar diungkapkan.

informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.

informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

catatan: Apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

102

103

103

103

107-109

104

4. Operating sales/revenue, expense and profit (loss), other comprehensive income, and total of comprehensive profit (loss); and

5. Cash flow.

Discussion and analysis of capacity to pay debts and the collectibility of account receivables, by presenting relevant ratio calculation in accordance with the type of company’s industry.

Description of:1. Ability to pay debts, both in short and long term; and2. Collectibility of account receivables.

Discussion of capital structure and capital structure policy.

Discussion on significant ties for the investment of capital goods.

Description of:1. The purpose of the ties;2. Source of funds expected to fulfill the said ties;

3. Currency of denomination; and4. Steps taken by the company to protect the position of related

foreign currency against risks.

Note: It requires a disclosure if the company has no significant ties for the investment of capital goods in the latest fiscal year.

Discussion of capital goods investment that was realized in the latest fiscal year.

Description of:1. Type of capital goods investment;2. The purpose of capital goods investment; and3. The value of capital goods investment in the latest fiscal year.

Note: It requires a disclosure if there is no realization capital goods investment.

Comparative information of target in the beginning of fiscal year and its realization, and target or projection to be achieved for the next year which include income, profit, capital structure, or others that considered important for the company.

Significant information and fact subsequent to the accountant’s report date.

Description of subsequent event including its impact to the business performance and risk in the future.

Note: It requires a disclosure if there is no subsequent event.




sTriving Forhasanah






««««««««

uraian tentang prospek usaha perusahaan.

uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

uraian tentang aspek pemasaran.

uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir.

Memuat uraian mengenai:1. kebijakan pembagian dividen;2. total dividen yang dibagikan;3. jumlah dividen kas per saham;4. Payout ratio; dan5. tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk

masing-masing tahun.

catatan: Apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (esoP/MsoP).

Memuat uraian mengenai:1. jumlah saham esoP/MsoP dan realisasinya;2. jangka waktu;3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak;

dan4. harga exercise.

catatan: Apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana).

Memuat uraian mengenai:1. total perolehan dana;2. rencana penggunaan dana;3. rincian penggunaan dana;4. saldo dana; dan5. tanggal persetujuan ruPs atas perubahan penggunaan

dana (jika ada).

informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal.

Memuat uraian mengenai:1. tujuan dilakukannya transaksi;2. nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan3. sumber dana.

catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

118-121

110-113

104

N/A

N/A

106

Description of company’s business prospects.

Description of the company’s prospects in regards with the industry and economy in general accompanied with supporting quantitative data from reliable data source.

Descrition of marketing aspects.

Description of marketing aspect for the company’s products and/or services, such as marketing strategy and market segment.

Description of and total of cash dividend per share and total of dividend per year that announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.

Contains the description of :1. Dividend distribution policy;2. Total of distributed dividends;3. Total of cash dividend per share;4. Payout ratio; and5. Announcement date and cash dividend payment for each year.

Note: It requires a disclosure if there is no dividend distribution.

Employee Share Ownership Program and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) which conducted by the company.

Contains the description of:1. Total of ESOP/MSOP shares and its realization;2. Term;3. The requirements for the employee and/or management; and

4. Exercise price.

Note: It requires a disclosure if there is no referred program.

Realization of the use of proceeds from the public offering (in terms of the company still has the obligation to submit the report of proceeds realization).

Contains the description of:1. Total proceeds acquired;2. Plan of proceeds utilization;3. Detail of proceeds utilization;4. Balance of proceeds; and5. GMS approval date for the change of proceeds utilization (if

any).

Significant information on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, restructuring of debt/capital.

Contains the description of :1. The purpose of transaction;2. The value of transaction or the restructured amount; and3. Source of fund.

Note: It requires a disclosure if there is no referred transaction.




informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

Memuat uraian mengenai:1. nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;

2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;3. Alasan dilakukannya transaksi;4. realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;5. kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review

atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan.

catatan: Apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.

uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.

uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.

tata kelola Perusahaan yang baik

uraian dewan komisaris.

uraian memuat antara lain:1. uraian tanggung jawab dewan komisaris;

2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi;3. struktur remunerasi yang menunjukkan komponen

remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota dewan komisaris;

4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris dalam pertemuan;

5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dewan komisaris atau program orientasi bagi komisaris baru; dan

6. Pengungkapan mengenai board charter (pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris).

uraian mengenai komisaris independen.

Meliputi antara lain:1. kriteria penentuan komisaris independen; dan2. Pernyataan tentang independensi masing-masing komisaris

independen.

15.

16.

17.

VI.

1.

2.

104-106

107

106

140-148

140-141

Information of significant transaction which contains conflict of interest and/or transaction with affiliated parties.

Contains the description of:1. Name of parties which conduct transaction and the nature of

affiliation;2. Explanation about the fairness of the transaction;3. Reasons of transaction;4. Realization of transaction in the latest fiscal year period;5. Relevant company’s policy on the transaction review

mechanism; and6. Compliance toward relevant rules and regulations.

Note: It requires a disclosure if there is no referred transaction.

Description of changes in regulation which have a significant impact on the company.

The description, among others, includes: changes in regulation and its impact toward the company.

Note: It requires a disclosure if there is no changes in regulation which have a significant impact.

Description of changes in the accounting policy which implemented by the company in the latest fiscal year.

The description,among others, includes: changes in accounting policy, reason and its impact on financial statements.

Note: It requires a disclosure if there is no changes in accounting policy.

Good Corporate Governance

Description of the Board of Commissioners.

The description, among others, includes:1. Description of the responsibility of the Board of

Commissioners.2. Disclosure of the procedure for determining remuneration;3. Remuneration structure which shows the remuneration

component and the total nominal of each component for every member of the Board of Commissioners;

4. Frequency of meetings and attendance of the Board of Commissioners in the meeting;

5. Training program in order to improve the competency of the Board of Commissioners or orientation program for the new Commissioner; and

6. Disclosure of Board Charter (guidelines and work order of the Board of Commissioners).

Description of Independent Commissioner.

Among others, includes:1. Criteria for appointing Independent Commissioner; and2. Statement about the independency of each Commissioner

Independent.




sTriving Forhasanah






««««««««

uraian direksi.

uraian memuat antara lain:1. ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-

masing anggota direksi;2. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi

dalam pertemuan direksi;3. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi

dalam pertemuan gabungan direksi dan dewan komisaris;

4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi atau program orientasi bagi direksi baru;

5. Pengungkapan mengenai board charter (pedoman dan tata tertib kerja direksi); dan

6. kebijakan mengenai suksesi direksi.

Assessment terhadap dewan komisaris dan direksi.

Mencakup antara lain:1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja dewan

komisaris dan direksi;2. kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment

atas kinerja dewan komisaris dan direksi; dan3. Pihak yang melakukan assessment.

uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi direksi.

Mencakup antara lain:1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi;2. struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah

imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota direksi; dan

3. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi direksi.

informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.

dalam bentuk skema or diagram, kecuali untuk buMn yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota direksi, dewan komisaris, dan Pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Mencakup antara lain:1. hubungan afiliasi antara anggota direksi dengan anggota

direksi lainnya;2. hubungan afiliasi antara anggota direksi dengan anggota

dewan komisaris;3. hubungan afiliasi antara anggota direksi dengan Pemegang

saham utama dan/atau pengendali.

catatan: Apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

komite Audit.

Mencakup antara lain:1. nama dan jabatan anggota komite audit;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

158-166

146, 165

165

48-49

166

148-151

Description of the Board of Directors.

The description, among others, includes:1. Scope of work and responsibility of each member of the Board

of Directors.2. Frequency of meeting and attendance of the Board of

Directors’ members in the Board of Directors meeting;3. Frequency of meeting and attendance of the Board of

Directors’ members in the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

4. Training program in order to improve the competency of the Board of Directors or orientation program for the new Director; and

5. Disclosure of Board Charter (guidelines and work order of the Board of Directors); and

6. Policy regarding the succession of the Board of Directors.

Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Among others, includes:1. Procedure of assessment on the Board of Commissioners

and the Board of Directors performance;2. Criteria of assessment on the Board of Commissioners and

the Board of Directors performance; and3. Party that conducts the assessment.

Description of the remuneration policy for the Board of Directors.

Among others, includes:1. Disclosure of remuneration stipulation procedure;2. Remuneration structure that indicates the type and amount

of short-term benefits, post-employment, and/or other long-term benefits for each member of the Board of Directors; and

3. Disclosure of remuneration stipulation indicators for the Board of Directors.

Information of major and controlling shareholders, both direct or indirect, up to the individual owners.

In form of scheme or chart, except for the SOE that is fully owned by the government.

Disclosure of affiliation relationship between the member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Major and/or controlling Shareholders.

Among others, includes: 1. Affiliation relationship between the member of the Board of

Directors and other member of the Board of Directors;2. Affiliation relationship between the member of the Board of

Directors and the member of the Board of Commissioners;3. Affiliation relationship between the member of the Board of

Directors and Major and/or controlling Shareholders.

Note: It requires a disclosure if there is no referred affiliation relationship.

Audit Committee.

Among others, includes:1. Name and position of the member of the audit committee;




2. kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit;

3. independensi anggota komite audit;4. uraian tugas dan tanggung jawab;5. laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan

6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.

komite nominasi dan remunerasi.

Mencakup antara lain:1. nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite

nominasi dan/atau remunerasi;2. independensi anggota komite nominasi dan/atau

remunerasi;3. uraian tugas dan tanggung jawab;4. uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau

remunerasi; dan5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi

dan/atau remunerasi.

komite-komite lain di bawah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan.

Mencakup antara lain:1. nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite

lain;2. independensi anggota komite lain;3. uraian tugas dan tanggung jawab;4. uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan.

Mencakup antara lain:1. nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;2. uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan

3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.

uraian mengenai rapat umum Pemegang saham (ruPs) tahun sebelumnya.

Mencakup antara lain:1. keputusan ruPs tahun sebelumnya;2. realisasi hasil ruPs pada tahun buku; dan3. Alasan dalam hal terdapat keputusan ruPs yang belum

direalisasikan.

uraian mengenai unit audit internal.

Mencakup antara lain:1. nama ketua unit audit internal;2. jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;3. sertifikasi sebagai profesi audit internal;4. kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;5. laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal;

dan6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit

internal.

9.

10.

11.

12.

13.

155-158

152-155

179-180

130-131

180-184

2. Qualification of education and work experience of the member of the audit committee;

3. Independency of the member of the audit committee;4. Description of task and responsibility;5. Brief report on the activities carried out by the audit

committee; and6. Frequency of meetings and attendance of the audit

committee.

Nomination and Remuneration Committee.

Among others, includes:1. Name, position, and brief curriculum vitae of the member of

nomination and/or remuneration committee;2. Independency of the member of nomination and/or

remuneration committee;3. Description of task and responsibility;4. Description of activities carried out by the nomination and/or

remuneration committee; and5. Frequency of meetings and attendance of the nomination and/

or remuneration committee.

Other committees under the Board of Commissioners which owned by the company.

Among others, includes:1. Name, position, and brief curriculum vitae of the member of

other committees;2. Independency of the member of other committees;3. Description of task and responsibility;4. Description of activities carried out by other committees; and5. Frequency of meetings and attendance of other committees.

Description of task and function of corporate secretary.

Among others, includes:1. Name and brief curriculum vitae of corporate secretary;2. Description of task implementation of corporate secretary;

and3. Training program in order to improve the competency of

corporate secretary.

Description of General Meeting of Shareholders (GMS) of previous year.

Among others, includes:1. GMS resolution of previous year;2. Realization of GMS resolution in the fiscal year; and3. Reasons in the event of any unrealized GMS resolution.

Description of internal audit unit.

Among others, includes:1. Name of the chairman of internal audit unit;2. Number of employees (internal auditor) in internal audit unit;3. Certification as internal auditor;4. Position of the internal audit unit in company’s structure;5. Brief report of activities carried out by the internal audit unit;

and6. Party that appoints/dismisses the chairman of internal audit

unit.




sTriving Forhasanah






««««««««

Akuntan publik.

informasi memuat antara lain:1. jumlah periode akuntan publik telah melakukan audit

laporan keuangan tahunan;2. jumlah periode kantor Akuntan Publik telah melakukan

audit laporan keuangan tahunan;3. besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan

oleh akuntan publik; dan4. jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan

keuangan tahunan.

catatan: Apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

uraian mengenai manajemen risiko perusahaan.

Mencakup antara lain:1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang

diterapkan perusahaan;2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas

sistem manajemen risiko;3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi

perusahaan; dan4. upaya untuk mengelola risiko tersebut.

uraian mengenai sistem pengendalian intern.

Mencakup antara lain:1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian

intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;

2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (coso – internal control framework); dan

3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.

uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup.

Mencakup antara lain informasi tentang:1. kebijakan yang ditetapkan manajemen;2. kegiatan yang dilakukan terkait program lingkungan hidup

yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengelolaan limbah perusahaan, dan lain-lain; dan

3. sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Mencakup antara lain informasi tentang:1. kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan2. kegiatan yang dilakukan.

terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain.

uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Mencakup antara lain informasi tentang:1. kebijakan yang ditetapkan manajemen;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

184

201-207

185

220-226

227

220-226

Public accountant.

Information should contain, among others:1. The amount of period the public accountant has audited the

annual financial statements;2. The amount of period the Public Accounting Firm has audited

the annual financial statements;3. The amount of fee for each service provided by the public

accountant; and4. Other services provided by the accountant other than the audit

of annual financial statements.

Note: It requires disclosure if there is no referred services.

Description of company’s risk management.

Among others, includes:1. Description of risk management system implemented by the

company:2. Description of the evaluation implemented on the

effectiveness of the risk management system;3. Description of risks faced by the company; and

4. Attempt to manage those risks.

Description of internal control system.

Among others, includes:1. Brief description of internal control system, among others,

includes financial and operational control;

2. Description of the compliance of internal ontrol system toward the internationally acknowledged framework (COSO – internal control framework); and

3. Description of the evaluation implemented on the effectiveness of internal control system.

Description of corporate social responsibility related to the environment.

Information should contain, among others:1. Policy set by the management;2. Activities of environment program carried out in regards with

the company’s operational, such as the use of material and energy that is environmentally friendly and can be recycled, waste treatment system, etc; and

3. Certificate on environmental.

Description of corporate social responsibility related to the employment, occupational health and safety.

Information should contain, among others:1. Policy set by the management; and2. Activities that are carried out.

In regards with the practice of employment, occupational health and safety, such as the equality of gender and work opportunity, occupational facility and safety, employee turnover rate, accident rate, training, etc.

Description of corporate social responsibility related to the community and social development.

Information should contain, among others:1. Policy set by the management;




2. kegiatan yang dilakukan; dan3. biaya yang dikeluarkan.

terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.

uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.

Mencakup antara lain:1. kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan2. kegiatan yang dilakukan.

terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan.

Mencakup antara lain:1. Pokok perkara/gugatan;2. status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan

4. sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota dewan komisaris dan direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Akses informasi dan data perusahaan.

uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.

bahasan mengenai kode etik.

Memuat uraian antara lain:1. isi kode etik;2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level

organisasi;3. Penyebarluasan kode etik;4. upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik; dan

5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

Pengungkapan mengenai whistleblowing system.

Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:1. Penyampaian laporan pelanggaran;2. Perlindungan bagi whistleblower;3. Penanganan pengaduan;4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan5. jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun

buku terakhir serta tindak lanjutnya.

20.

21.

22.

23.

24.

228

208

216-217

208-210

211-215

2. Activities that are carried out; and3. Costs incurred.

In regards with the community and social development, such as local worker recruitment, community empowerment around the company, social facilities repairement, other donations, etc.

Description of corporate social responsibility related to the product responsibility toward consumer.

Among others, includes:1. Policy set by the management; and2. Activities that are carried out.

In regards with the product responsibility, such as customer health and safety, product information, facility, total and customer complaint control, etc.

Legal disputes faced by the company, subsidiaries, member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that served during the period of annual report.

Among others, includes:1. Subject of the case/lawsuit;2. Settlement status of the case/lawsuit;3. Potential impacts on the financial condition of the company;

and4. Administrative sanctions imposed on the entity, member of

the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the relevant authority (the capital market, banking and others) in the last fiscal year (or statement of no administrative sanctions imposed on the company).

Access to information and corporate data.

Description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, etc.

Discussion of code of conduct.

Contains description of:1. Contents of the code of conduct;2. Disclosure of the code of conduct applies to all organization

level;3. Dissemination of code of conduct; 4. Attempt to uphold the code of conduct and the sanction to the

violation of the code of conduct; and 5. Statement of corporate culture owned by the company.

Disclosure of whistleblowing system.

Contains a description of the mechanism of whistleblowing system, among others: 1. Submission of violation reports;2. Protection for the whistleblower;3. Handling the complaint;4. Party that manages the complaint; and5. Amount of incoming complaints and processed in the last

fiscal year as well as its follow-up.




sTriving Forhasanah






««««««««

informasi keuangan

surat pernyataan direksi dan/atau dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.

kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.

opini auditor independen atas laporan keuangan.

deskripsi auditor independen di opini.

deskripsi memuat tentang:1. nama dan tanda tangan;2. tanggal laporan audit; dan3. nomor izin kAP dan nomor izin akuntan publik.

laporan keuangan yang lengkap.

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:1. laporan posisi keuangan (neraca);2. laporan laba rugi komprehensif;3. laporan perubahan ekuitas;4. laporan arus kas;5. catatan atas laporan keuangan; dan6. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

Perbandingan tingkat profitabilitas.

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

laporan arus kas.

Memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi,

investasi, dan pendanaan;2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk

melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau

pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan

4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

ikhtisar kebijakan akuntansi.

Meliputi sekurang-kurangnya:1. Pernyataan dan kepatuhan terhadap sAk;2. dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;3. Pengakuan pendapatan dan beban;4. imbalan kerja; dan5. instrumen keuangan.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi.

hal-hal yang diungkapkan antara lain:1. nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak

berelasi;2. nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total

pendapatan dan beban terkait; dan3. jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau

liabilitas.

VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

√

√

√

√

4

6-7

14-33

70-75

Financial Information

Statement by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners concerning the responsibility toward financial statements.

Compliance with relevant regulations on the responsibility toward financial statements.

Opinion of independent auditor on the financial statements.

Description of the independent auditor in the opinion.

Description should contain:1. Name and signature;2. Date of audit report; and3. License number of PAF and license number of public

accountants.

Comprehensive financial statements.

Comprehensively contains the elements of financial statements:1. Statement of financial position (balance sheet);2. Statement of comprehensive income;3. Statement of changes in equity;4. Statement of cash flows:5. Accompanying notes to the financial statements; and6. Statement of financial position in the beginning of comparative

period which presented when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates its accounts of financial statements, or when entity reclassifies the accounts in its financial statements (if applicable).

Comparison of profitability.

Comparison of profit (loss) in the current year and previous year.

Statement of cash flow.

Meet the following requirements:1. Clustered in three activity categories: operating, investing, and

financing;2. Use of direct method to report cash flows from the operating

activity;3. Separation of presentation between cash acceptance and/

or disbursement during the current year in the operating, investing and financing activities; and

4. Disclosure of non cash transaction should be stated in the accompanying notes of financial statements.

Overview of accounting policies.

Includes at least:1. Statement and compliance with FAS;2. Basis of measurement and preparation of financial statements;3. Acknowledgement of income and expenses; 4. Employee benefits; and5. Financial instruments.

Disclosure on transactions with related parties.

Among others, includes:1. Name of related party, as well as the nature and relationship

with the related party;2. Value of transaction and its percentage toward the relevant

total income and expenses; and3. Amount of balance and its percentage toward total assets or

liabiliaties.




Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.

hal-hal yang harus diungkapkan:1. rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan

laba akuntansi;3. Pernyataan bahwa laba kena Pajak (lkP) hasil rekonsiliasi

dijadikan dasar dalam pengisian sPt tahunan PPh badan;

4. rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan

5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.

hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara

model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam

mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan

4. rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.

hal-hal yang harus diungkapkan: 1. informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan

untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang

dilaporkan; 3. rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen

yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan

4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.

Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen keuangan.

hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap

kelompok instrumen keuangan; 2. klasifikasi instrumen keuangan; 3. nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan:

risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan

secara kuantitatif.

Penerbitan laporan keuangan.

hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan

2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

9.

10.

11.

12.

13.

32-33, 57-59

27-28, 54-55

-

18-19, 83

14

Disclosure related to the taxation.

Issues that should be disclosed:1. Fiscal reconciliation of and calculation of current tax expenses;2. Explanation on the relation between tax expenses (income)

and accounting income;3. Statement that Taxable Income from the result of reconciliation

becomes the basis of filling the Annual Agency Income Tax Returns;

4. Details of deferred tax assets and liabilities which acknowledged in the statement of financial position in every reporting period, and the amount of deferred tax expenses (income) acknowledged in the statement of income if the amount is not visible from the total deferred tax assets or liabilities which presented in the statement of financial position; and

5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.

Disclosure related to fixed assets.

Issues that should be disclosed:1. Depreciation method used;2. Description of the selected accounting policies between the

revaluation model and cost model;3. The methods and significant assumptions used in estimating

the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost model);and

4. Reconciliation of the gross book value and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the reporting period, showing any addition, reduction and reclassification.

Disclosure related to the operation segment.

Issues that should be disclosed:1. General information that includes the factors that are used to

identify the reported segment;2. Information of income, assets, and liabilities of reported

segment;3. Reconciliation from the total revenue, income, assets

segment, liabilities, other significant elements of reported segment toward the relevant total in the entity; and

4. Disclosure on entity level, which includes information of products and/or services, geographic areas and major customers.

Disclosures related to financial instruments.

Issues that should be disclosed:1. Terms, conditions and accounting policies for each class of

financial instruments;2. Classification of financial instruments;3. The fair value of each class of financial instruments;4. Objectives and policies of risk management;5. Explanation of the risks associated with financial instruments:

market risk, credit risk and liquidity risk; and6. Quantitative risk analysis relevant to the financial instruments.

Publication of financial statements.

Issues that should be disclosed, among others:1. The date that financial statements is authorized to be

published; and2. The party responsible to authorize the published financial

statements.




sTriving Forhasanah






««««««««

Halaman ini sengaja dikosongkanThis page is intentionally left blank

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2013 DAN 2012/ 31 DECEMBER 2013 AND 2012

PT BANK BNI SYARIAH

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Halaman 1 Page

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah,

unless otherwise stated) Catatan/ 2013 Notes 2012 ASET ASSETS Kas 201,157 114,906 Cash Giro dan penempatan pada Current accounts and placements Bank Indonesia 607,984 4 705,791 with Bank Indonesia Giro pada bank lain 168,257 336,876 Current accounts with other banks Dikurangi: Penyisihan kerugian (1,683) (3,369) Less: Allowance for possible losses 166,574 5 333,507 Penempatan pada bank lain 215,314 445,798 Placements with other banks Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,153) (4,458) Less: Allowance for possible losses 213,161 6 441,340 Investments in securities/ Investasi pada efek/surat berharga marketable securities termasuk selisih nilai perolehan including unamortised dibanding nilai nominal difference of acquisition cost yang belum diamortisasi sebesar and nominal value Rp (11.995) pada tahun 2013 of Rp (11,995) in 2013 dan Rp 41.901 pada tahun 2012 and Rp 41,901 in 2012 Diukur pada biaya perolehan 1,995,502 531,840 At cost Diukur pada nilai wajar - 587,290 At fair value 1,995,502 1,119,130 Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,777) (3,158) Less: Allowance for possible losses 1,992,725 7 1,115,972 Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan Murabahah receivables keuntungan yang ditangguhkan net of deferred margin sebesar Rp 5.036.216 pada income of Rp 5,036,216 tahun 2013 dan Rp 3.219.941 in 2013 and Rp 3,219,941 pada tahun 2012 8,072,437 4,806,759 in 2012 Dikurangi: Penyisihan kerugian (103,309) (72,407) Less: Allowance for possible losses 7,969,128 8 4,734,352 Pinjaman qardh 651,345 763,015 Funds of qardh Dikurangi: Penyisihan kerugian (23,606) (28,725) Less: Allowance for possible losses 627,739 9 734,290 Pembiayaan mudharabah 721,805 290,292 Mudharabah financing Dikurangi: Penyisihan kerugian (12,587) (3,228) Less: Allowance for possible losses 709,218 10 287,064 Pembiayaan musyarakah 1,110,727 980,932 Musyarakah financing Dikurangi: Penyisihan kerugian (51,645) (14,401) Less: Allowance for possible losses 1,059,082 11 966,531 Aset yang diperoleh Assets acquired for untuk ijarah - bersih 685,927 12 790,996 ijarah – net Pajak dibayar dimuka - 20a 29,365 Prepaid taxes Aset tetap 183,764 153,169 Fixed assets Dikurangi: Akumulasi penyusutan (81,415) (55,695) Less: Accumulated depreciation 102,349 13 97,474 Aset pajak tangguhan - bersih 10,859 20d 8,833 Deferred tax assets - net Aset lain-lain 362,601 14 284,892 Other assets

JUMLAH ASET 14,708,504 10,645,313 TOTAL ASSETS

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 2 Page


STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2013 AND 2012

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ 2013 Notes 2012 LIABILITAS, DANA SYIRKAH LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS FUNDS, AND SHAREHOLDERS’ EQUITY LIABILITAS LIABILITIES Liabilitas segera 19,404 15 46,861 Obligations due immediately Bagi hasil yang belum dibagikan 35,916 16 36,481 revenue sharing Undistributed Simpanan Deposits Giro wadiah 1,499,694 17 1,468,456 Wadiah demand deposits Tabungan wadiah 790,905 18 420,247 Wadiah saving deposits Jumlah simpanan 2,290,599 1,888,703 Total deposits

Simpanan dari bank lain 1,184,200 19 31,461 Deposits from other banks Utang pajak 17,873 20b 23,308 Taxes payable Liabilitas lain-lain 137,699 21 58,098 Other liabilities Estimasi kerugian komitmen Estimated losses on commitments dan kontinjensi 163 36c 304 and contingencies Imbalan kerja 152,818 37 100,442 Employee benefits JUMLAH LIABILITAS 3,838,672 2,185,658 TOTAL LIABILITIES DANA SYIRKAH TEMPORER TEMPORARY SYIRKAH FUNDS Bukan bank Non-bank Tabungan mudharabah 4,280,855 22 3,389,019 Mudharabah saving deposits Deposito mudharabah 4,916,755 23 3,702,313 Mudharabah time deposits Jumlah dana syirkah temporer Total non-bank temporary dari bukan bank 9,197,610 7,091,332 syirkah funds

Bank Bank Deposito mudharabah 367,542 23 181,105 Mudharabah time deposits JUMLAH DANA SYIRKAH TOTAL TEMPORARY SYIRKAH TEMPORER 9,565,152 7,272,437 FUNDS

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 3 Page


STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2013 AND 2012

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ 2013 Notes 2012 LIABILITAS, DANA SYIRKAH LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS FUNDS, AND SHAREHOLDERS’ (lanjutan) EQUITY (continued) EKUITAS SHAREHOLDERS’ EQUITY Modal Saham Capital Stock Nilai nominal Rp1.000.000 Nominal value Rp1,000,000 (nilai penuh) per saham, (full amount) per share, Modal dasar – 4.004.000 saham, Authorized – 4,004,000 shares, Modal ditempatkan dan issued and fully paid capital - disetor penuh – 1.001.000 saham 1,001,000 24 1,001,000 1,001,000 shares Cadangan umum dan wajib 20,000 25 10,251 General and legal reserves Saldo laba 283,680 175,967 Retained earnings JUMLAH EKUITAS 1,304,680 1,187,218 TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY JUMLAH LIABILITAS, TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY DANA SYIRKAH SYIRKAH FUNDS, AND TEMPORER, DAN EKUITAS 14,708,504 10,645,313 SHAREHOLDERS’ EQUITY

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 4 Page

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED

31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah,

unless otherwise stated) Catatan/ 2013 Notes 2012 PENDAPATAN PENGELOLAAN INCOME FROM FUND DANA OLEH BANK SEBAGAI MANAGEMENT BY THE BANK MUDHARIB AS MUDHARIB Pendapatan dari jual beli 854,003 26 527,024 Income from sales and purchases Pendapatan dari bagi hasil 172,308 27 122,777 Income from profit sharing Pendapatan dari ijarah - bersih 80,186 28 48,501 Income from ijarah - net Pendapatan usaha utama lainnya 226,748 29 238,104 Other main operating income 1,333,245 936,406 HAK PIHAK KETIGA ATAS THIRD PARTIES’ SHARE ON BAGI HASIL DANA SYIRKAH RETURN OF TEMPORARY TEMPORER (418,332) 30 (291,056) SYIRKAH FUNDS BANK’S SHARE IN PROFIT HAK BAGI HASIL MILIK BANK 914,913 645,350 SHARING PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 146,964 31 84,109 OTHER OPERATING INCOME BEBAN OPERASIONAL LAINNYA OTHER OPERATING EXPENSES Gaji dan tunjangan (461,512) 32 (317,073) Salaries and benefits Umum dan administrasi (304,388) 33 (243,002) General and administrative Beban bonus wadiah (31,268) (20,724) Wadiah bonus expense Lain-lain (81,237) (93,154) Others

Jumlah beban operasional lainnya (878,405) (673,953) Total other operating expenses Pemulihan penyisihan Reversal of possible kerugian aset produktif 8,244 34 85,721 losses on earning assets

LABA USAHA 191,716 141,227 INCOME FROM OPERATION

BEBAN NON- NON-OPERATING OPERASIONAL - BERSIH (12,100) 35 (3,483) EXPENSE - NET LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 179,616 137,744 INCOME BEFORE TAX BEBAN PAJAK TAX EXPENSE Kini (49,994) (35,424) Current Tangguhan 2,026 (428) Deferred Penyesuaian Tahun Lalu (14,186) 20e - Prior Year Adjustment (62,154) 20c (35,852) LABA BERSIH 117,462 101,892 NET INCOME PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME Kerugian atas perubahan nilai Losses on changes in fair value wajar investasi pada efek/ of available-for-sale securities surat berharga yang tersedia investments/marketable untuk dijual - (4,388) securities Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan Income tax relating to komprehensif lain - 20d 1,097 other comprehensive income PENDAPATAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE INCOME LAIN SETELAH PAJAK - (3,291) NET OF TAX JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF 117,462 98,601 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 5 Page

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED


unless otherwise stated)

Keuntungan yang belum direalisasi atas Investasi pada efek/ surat berharga tersedia untuk dijual/ Unrealised Modal saham gain on ditempatkan available- Cadangan

dan disetor for-sale umum penuh/ securities dan wajib/ Saldo Ekuitas - issued and investments/ General laba/ bersih/ Catatan/ fully- marketable and legal Retained Shareholders’ Note paid capital securities reserves earnings equity - net Saldo per Balance as at 31 Desember 2011 1,001,000 3,291 3,651 68,735 1,076,677 31 December 2011 Total pendapatan komprehensif tahun Total comprehensive berjalan - (3,291) - 101,892 98,601 income for the year

Dampak atas penerapan Effect of adoption PSAK No. 110 - - - 11,940 11,940 of SFAS No. 110 Approriation for Pembentukan cadangan general and legal umum dan wajib 25 - - 6,600 (6,600) - reserves Saldo per Balance as at 31 Desember 2012 1,001,000 - 10,251 175,967 1,187,218 31 December 2012 Total pendapatan komprehensif tahun Total comprehensive berjalan - - - 117,462 117,462 income for the year

Approriation for Pembentukan cadangan general and legal umum dan wajib 25 - - 9,749 (9,749) - reserves Saldo per Balance as at 31 Desember 2013 1,001,000 - 20,000 283,680 1,304,680 31 Desember 2013

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 6 Page

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED


unless otherwise stated) Catatan/ 2013 Notes 2012 ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING OPERASI ACTIVITIES Penerimaan pendapatan Receipt of income from fund pengelolaan dana 1,339,720 935,034 management Pembayaran bagi hasil Payment of profit sharing for dana syirkah temporer (382,416) (254,575) temporary syirkah funds Penerimaan pendapatan administrasi 148,167 84,469 Receipt of administrative income Penerimaan dari pembiayaan Receipts from recovery of financing dan piutang yang dihapusbukukan 126,387 237,005 and receivable written off Pembayaran beban usaha lainnya (690,504) (530,973) Payment of other operating expense Pembayaran pajak (40,250) (16,855) Payments of tax Pembayaran zakat (7,704) (4,538) Payments of zakat Pembayaran dana kebajikan (132) (319) Distribution of qardhul hasan funds (Pembayaran)/penerimaan (beban)/pendapatan (Payments)/receipt of non-operational non-operasional - bersih (1,925) 3,438 (expense)/income - net Arus kas sebelum perubahan Cash flows before changes in dalam aset dan liabilitas operasi 491,343 452,686 operating assets and liabilities Perubahan dalam aset Changes in operating dan liabilitas operasi: assets and liabilities: Penurunan/(kenaikan) Decrease/(increase) in operating aset operasi: assets: Penempatan pada bank lain 5,567 7,949 Placements with other banks Investasi pada efek/surat Investments in securities/ berharga yang diukur pada marketable securities nilai wajar 587,290 (495,415) measured at fair value Investasi pada efek/surat Investments in securities/ berharga yang diukur pada marketable securities harga perolehan (611,500) - measured at cost Piutang murabahah (3,265,678) (1,664,145) Murabahah receivables Pinjaman qardh 111,670 75,392 Funds of qardh Pembiayaan mudharabah (431,513) (199,961) Mudharabah financing Pembiayaan musyarakah (129,795) (186,537) Musyarakah financing Aset yang diperoleh untuk ijarah (53,236) (571,438) Assets acquired for ijarah Aset lain-lain (59,974) (85,412) Other assets Kenaikan/(penurunan) Increase/(decrease) liabilitas operasi: in operating liabilities: Liabilitas segera (65,743) (10,855) Obligation due immediately Bagi hasil yang belum dibagikan (565) (6,138) Undistributed revenue sharing Simpanan 401,896 775,963 Deposits Simpanan dari bank lain 1,152,739 (3,552) Deposits from other banks Liabilitas lain-lain 71,349 27,497 Other liabilities Imbalan kerja 6,690 10,609 Employee benefits Kenaikan dana syirkah temporer 2,292,715 1,184,210 Increase in temporary syirkah funds

Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas Net cash provided from/(used in) operasi 503,255 (689,147) operating activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM INVESTING AKTIVITAS INVESTASI ACTIVITIES Penjualan dan pembelian Sales and purchase sukuk tersedia untuk dijual, sukuk available-for-sale, dimiliki hingga jatuh tempo dan held-to-maturity and diukur pada biaya perolehan measured at cost Penjualan 357,366 225,629 Sales Pembelian (1,233,738) (371,839) Purchases

(876,372) (146,210) Penjualan aset tetap 66 - Sale of fixed assets Perolehan aset tetap (30,838) 13 (67,282) Acquisition of fixed assets

Kas bersih digunakan untuk Net cash used in aktivitas investasi (907,144) (213,492) investing activities

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 7 Page

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED



Catatan/ 2013 Notes 2012 ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM FINANCING AKTIVITAS PENDANAAN ACTIVITIES

Kas Bersih Digunakan Net Cash Used to Financing untuk Aktivitas Pendanaan - - Activities PENURUNAN NET DECREASE BERSIH KAS DAN IN CASH AND SETARA KAS (403,889) (902,639) CASH EQUIVALENTS Pengaruh perubahan kurs Effect of foreign currencies mata uang asing (1,203) (360) exchange differences KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL TAHUN 1,592,573 2,495,572 AT BEGINNING OF THE YEAR KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 1,187,481 1,592,573 AT END OF THE YEAR Kas dan setara kas akhir Cash and cash equivalents at tahun terdiri dari: end of the year consist of: Kas 201,157 114,906 Cash Giro dan penempatan Current accounts and placements pada Bank Indonesia with Bank Indonesia - jatuh tempo dalam tiga - mature within three bulan atau kurang sejak months or less since tanggal penempatan 607,984 4 705,791 placement date Giro pada bank lain 168,257 5 336,876 Current accounts with other banks Penempatan pada bank lain Placements with other banks - jatuh tempo dalam tiga - mature within three bulan atau kurang sejak months or less since tanggal penempatan 210,083 6 435,000 placement date

Jumlah 1,187,481 1,592,573 Total

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 8 Page

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEARS ENDED


unless otherwise stated) Catatan/ 2013 Notes 2012 Pendapatan usaha utama (Akrual) Main operating income (Accrual) Pendapatan dari jual beli 854,003 26 527,024 Income from sales and purchases Pendapatan bagi hasil 172,308 27 122,777 Income from profit sharing Pendapatan dari ijarah - bersih 80,186 28 48,501 Income from ijarah - net Pendapatan usaha utama lainnya 226,748 29 238,104 Other main operating income

1,333,245 936,406

Pengurang Deductions Pendapatan periode berjalan yang kas Current period income in which dan setara kasnya 14 the cash and cash equivalents belum diterima: were not received: Pendapatan keuntungan murabahah 4,223 2,996 Murabahah margin income Pendapatan ijarah 82,242 58,696 Ijarah income Pendapatan bagi hasil 9 - Profit sharing income Pendapatan usaha utama lainnya 1,636 8,684 Other main operating income 88,110 70,376

Penambah Additions Pendapatan periode sebelumnya Prior period income in which the cash yang kasnya diterima were received during pada periode berjalan: the current period: Penerimaan pelunasan pendapatan Receipt of settlement from keuntungan murabahah 2,996 4,891 murabahah margin income Penerimaan pendapatan ijarah 58,696 60,425 Receipt of ijarah income Pendapatan usaha utama lainnya 8,684 11,353 Other main operating income

70,376 76,669

Pendapatan yang tersedia Available income for untuk bagi hasil 1,315,511 942,699 revenue sharing Bagi hasil yang menjadi Sharia Bank’s share from hak Bank Syariah 897,179 651,643 revenue sharing

Bagi hasil yang menjadi Fund owners’ share from hak pemilik dana 418,332 30 291,056 revenue sharing

Dirinci atas: Details of: Hak pemilik dana atas bagi hasil Fund owners’ share on yang sudah didistribusikan 382,416 254,575 distributed revenue sharing Hak pemilik dana atas bagi hasil Fund owners’ share on yang belum didistribusikan 35,916 16 36,481 undistributed revenue sharing

418,332 291,056

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 9 Page

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF ZAKAT FUNDS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah,

unless otherwise stated) Catatan/ 2013 Notes 2012 Sumber Dana Zakat pada Sources of Zakat Funds at awal periode 2,596 2a 1,659 beginning of the period Sumber Dana Zakat Sources of Zakat Funds Zakat dari Bank 4,538 3,169 Zakat from banks Zakat dari pihak luar bank 5,108 2,306 Zakat from non-bank parties

9,646 5,475

Penggunaan Dana Zakat Uses of Zakat Funds Disalurkan melalui UPZ BAZNAS Distributed through UPZ BAZNAS BNI Syariah 7,704 2w 4,538 BNI Syariah

7,704 4,538

Kenaikan Dana Zakat 1,942 937 Increase in Zakat Funds

Sumber Dana Zakat Sources of Zakat Funds pada akhir periode 4,538 2,596 at end of the period

PT BANK BNI SYARIAH



Halaman 10 Page

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah,

unless otherwise stated) Catatan/ 2013 Notes 2012 Sumber Dana Kebajikan Source of Qardhul Hasan Funds pada awal periode 78 2a - at beginning of the period Sumber Dana Kebajikan Source of Qardhul Hasan Funds Pendapatan non-halal 121 254 Non-halal income Infaq dan shadaqah 121 79 Infaq and shadaqah Denda 240 64 Penalty

Jumlah 482 397 Total

Penggunaan Dana Kebajikan Use of Qardhul Hasan Funds Disalurkan melalui UPZ BAZNAS Distributed through UPZ BAZNAS BNI Syariah 132 2w 319 BNI Syariah

Jumlah 132 319 Total

Kenaikan Sumber Dana Kebajikan 350 78 Increase in Qardhul Hasan Funds

Sumber Dana Kebajikan Source of Qardhul Hasan Funds pada akhir periode 428 78 at end of the period

PT BANK BNI SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah,


Halaman 11 Page

1. INFORMASI UMUM 1. GENERAL INFORMATION

a. Pendirian bank dan informasi umum a. Bank establishment and general information

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah” atau

“Bank”) didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01.tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dan telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (spin-off) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah” or “the Bank”) was established based on Establishment Deed No. 160 dated 22 March 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H. as the substitute of Sutjipto S.H., notary in Jakarta. The establishment deed has been approved in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01.year 2010 dated 25 March 2010 and was further amended by Deed No. 226 dated 29 June 2010, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 year 2010 dated 6 August 2010. The capital contribution as stated on the establishment deed was conducted by the founders as a result of the spin-off on 19 June 2010.

Bank merupakan bank umum syariah hasil

pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“UUS BNI”) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

The Bank is a commercial sharia bank created from the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). The establishment process has been approved at the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of Bank BNI on 5 October 2009, and was notarized by notarial deed No.37 of Notary Fathiah Helmi, S.H. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the permit principle and the business license. On 8 February 2010, BNI Syariah has received its permit principle from Bank Indonesia to conduct the separation of UUS BNI based on the letter No. 12/2/DpG/Dpbs. The spin-off of UUS BNI was made under Spin-off Deed No. 159 dated 22 March 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh

izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

On 21 May 2010, the Bank has received its business license from Bank Indonesia based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Furthermore the spin-off became effective on 19 June 2010 and started its operational activity, as reported to Bank Indonesia through letter No. Dir/1/03 dated 19 June 2010 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 12 Page

1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

a. Bank establishment and general information (continued)

Bank menjalankan kegiatan operasional

sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

The Bank started its operational activities as a foreign exchange bank on 9 July 2010 based on the copy of the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 dated 9 July 2010.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank,

maksud dan tujuan Bank sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Based on Article 3 of the Bank’s Deed of Establishment, the aims and objectives of the Bank as a commercial sharia bank resulting from spin-off is to conduct the banking business based on sharia principles in accordance with the prevailing laws.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo

Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2013, Bank memiliki 64 (enam puluh empat) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 161 (seratus enam puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), yang seluruhnya berlokasi di Indonesia (tidak diaudit).

The Bank’s head office is located in Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. As at 31 Desember 2013, BNI Syariah has 64 (sixty-four) Sharia Branches (KCS) and 161 (one hundred and sixty one) Sharia Sub-Branches (KCPS) which are all located within Indonesia (unaudited).

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

b. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Committees and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank

pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The compositions of the Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

2013 2012

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Subarjo Joyosumarto Achjar Iljas President Commissioner Komisaris Independen Harisman Harisman Independent Commissioner Komisaris Independen Imam Budi Sarjito Imam Budi Sarjito Independent Commissioner

Direksi Board of Directors Direktur Utama Dinno Indiano Dinno Indiano President Director Direktur Bisnis Imam Teguh Saptono Imam Teguh Saptono Business Director Direktur Kepatuhan Compliance dan Penunjang Acep Riana Jayaprawira Acep Riana Jayaprawira and Support Director Direktur Operasional Junaidi Hisom - Operation Director

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 13 Page

1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan (lanjutan)

b. Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Committees and Employees (continued)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank

pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

2013 dan/and 2012

Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory Ketua KH. Ma’ruf Amin Chairman Anggota Dr. Hasanuddin, M.Ag. Member

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau

Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

2013 2012

Komite Audit Audit Committee Ketua Harisman Sofyan Syafri Harahap Chairman Anggota Subarjo Joyosumarto Achjar Iljas Member Anggota Imam Budi Sarjito - Member Anggota Alexander Zulkarnain Alexander Zulkarnain Member Anggota Vivin Heryadi - Member

Komite Pemantau Risk Monitoring Risiko Committee Ketua Subarjo Joyosumarto - Chairman Anggota Harisman Achjar Iljas Member Anggota Imam Budi Sarjito Sofyan Syafri Harahap Member Anggota Ibrahim Husain Ibrahim Husein Member Anggota Bambang Eko - Member Komite Remunerasi Remuneration and dan Nominasi Nomination Committee Ketua Subarjo Joyosumarto Sofyan Syafri Harahap Chairman Anggota Harisman Achjar Iljas Member Anggota Imam Budi Sarjito - Member Anggota Arief Adhie Sanjaya - Member Anggota Ida Ayu Nilawati Ida Ayu Nilawati Member

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal

31 Desember 2013 dan 2012 adalah 3.841 (tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) dan 1.589 (seribu lima ratus delapan puluh sembilan) orang (tidak diaudit).

As at 31 December 2013 and 2012, the Bank has 3,841 (three thousand eight hundred and fourty one) and 1,589 (one thousand five hundred and eighty nine) permanent employees (unaudited).

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 14 Page

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI 2. ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan PT Bank BNI Syariah (“Bank”) ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2014.

The financial statements of PT Bank BNI Syariah (the “Bank”) were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 28 February 2014.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The principal accounting policies adopted in reparing the Bank’s financial statements are set out below:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan a. Basis of financial statements preparation

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2011) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 tentang “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107 tentang “Akuntansi Ijarah”, PSAK No. 110 tentang “Akuntansi Sukuk” dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan jika diperlukan, menggunakan praktik yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

The financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”), namely: SFAS No. 101 (Revised 2011), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102, "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah”, SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 “Accounting for Sukuk” and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI). The Bank also applied generally accepted accounting principles issued by The Indonesian Institute of Accountants (IAI), and where applicable, with the prevailing banking industry practices as well as accounting and reporting guidelines established by the Indonesian banking industry authorities.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2011),

laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Based on SFAS No. 101 (Revised 2011), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Laporan posisi keuangan; (ii) Laporan laba rugi komprehensif; (iii) Laporan arus kas; (iv) Laporan perubahan ekuitas; (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi

hasil; (vi) Laporan sumber dan penggunaan dana

zakat; (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana

kebajikan; dan (viii) Catatan atas laporan keuangan.

(i) Statements of financial position; (ii) Statements of comprehensive income; (iii) Statements of cash flows; (iv) Statements of changes in shareholders’

equity; (v) Statements of reconciliation of income

and revenue sharing; (vi) Statements of sources and uses of zakat

funds; (vii) Statements of sources and uses of

qardhul hasan funds; and (viii) Notes to the financial statements.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi

komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Statements of financial positions, statements of comprehensive income, statements cash flow and statements changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai

historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

The financial statements are presented on the historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 15 Page

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

a. Basis of financial statements preparation (continued)

Laporan arus kas disusun dengan

menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (accrual basis) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

dan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Statements of sources and uses of zakat funds and qardhul hasan funds represents the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of zakat funds shows the sources and uses of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Laporan sumber dan penggunaan dana

kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib

dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat is some of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq, shadaqah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi

pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada Unit Pelaksana Zakat (UPZ) PT Bank BNI Syariah.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds. All funds collected by the Bank have been transferred to Unit Pelaksana Zakat (UPZ) PT Bank BNI Syariah.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 16 Page


a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

a. Basis of financial statements preparation (continued)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam

laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

Transaksi dalam Mata Uang Asing Transaction in Foreign Currency

Bank dan cabang-cabangnya

menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang periode pelaporan dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

The Bank and its branches maintain their accounting records in Rupiah. Transactions in other currencies other than Rupiah that occurred during the reporting period were recorded at the rates prevailing at the time of the transaction.

Penjabaran Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Translation of Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset

dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah by using the currency exchange rate quoted by Reuters at 16.00 WIB on that date. Gains or losses arising from translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recorded in the current year profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

As at 31 December 2013 and 2012, foreign currency exchange rates against the Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

2013 2012

1 Dolar Amerika Serikat 12,170 9,638 United States Dollar 1 1 Pound Sterling Inggris 20,111 15,515 British Pound Sterling 1 1 Riyal Arab Saudi 3,245 2,570 Saudi Arabian Riyal 1 1 Euro Eropa 16,759 12,732 European Euro 1 1 Dolar Hong Kong 1,570 1,243 Hong Kong Dollar 1 1 Dolar Australia 10,856 10,007 Australian Dollar 1 1 Dolar Kanada 11,434 9,687 Canadian Dollar 1 1 Dolar Singapura 9,622 7,879 Singapore Dollar 1 1 Franc Swiss 13,674 10,536 Swiss Franc 1 1 Yen Jepang 115 112 Japan Yen 1

b. Perubahan kebijakan akuntansi b. Changes in accounting policies

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah melakukan perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accounting (“DSAK-IAI”) has issued revision of the following Statements of Financial Accounting and Interpretation of Statements of Financial Accounting Standard which effective as at 1 January 2013:

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 17 Page


b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan) b. Changes in accounting policies (continued)

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the financial statements for the years ended 31 December 2013 and 2012, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), Pencabutan PSAK (PPSAK) dan penyesuaian atas PSAK sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) has set Interpretation of SFAS, Revocation of SFAS and enhancement to the SFAS as follows:

- PSAK 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi

Entitas Sepengendali;

- SFAS 38 about Accounting for Restructuring Value of Transaction of Entities under Common Control;

- ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat;

- Pencabutan PSAK (PPSAK) 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi;

- Penyesuaian atas PSAK 60 (Revisi 2010). Penyesuaian ini terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk pencabutan atas beberapa ketentuan penyajian untuk: a. Nilai wajar atas agunan yang digunakan

sebagai jaminan; dan b. Nilai tercatat atas aset keuangan yang

belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

- The Interpretation of SFAS 21 about Real Estate Construction Agreement;

- The Revocation of SFAS 51 about Accounting Quasi-Reorganisation;

- The enhancements to the SFAS 60 (Revised 2010). The enhancements mainly relate to the disclosure of financial assets, including withdrawal of requirements to disclose:

a. Fair value of collateral held as security;

and b. Carrying amount of financial assets that

are neither past due nor impaired whose terms have been renegotiated

ISAK, PPSAK dan penyesuaian atas PSAK tersebut diatas berlaku efektif pada tahun 2013.

The interpretation of SFAS, revocation of SFAS and enhancements to the SFAS are effective as at 2013.

Bank telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini atas penyesuaian atas PSAK 60 (yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2012) pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 seperti yang diperbolehkan dalam standar sehingga tidak terdapat dampak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

The Bank has decided to early adopt the improvements made to SFAS 60 (issued on 19 October 2012) in the financial statements for the year ended 31 December 2012 as allowed in the standard and therefore there is no further impact for the year ended 31 December 2013.

Penerapan ISAK 21, “Penyajian Konstruksi Real Estate” dan pencabutan PSAK 44, “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate” yang seharusnya berlaku sejak 1 Januari 2013 telah ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

The implementation of IFAS 21, “Agreements for Construction for Real Estate” and the withdrawal of SFAS 44, “Accounting for Real Estate Development Activities”, which would previously have been mandatorily applied and withdrawn as at 1 January 2013, have been postponed until further notice by the Indonesian Financial Accounting Standards Board.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 18 Page



Manajemen berpendapat bahwa penerapan dan pencabutan Interpretasi dan Standar tersebut diatas tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Bank.

Management believes that the implementation and the withdrawal of the above Interpretation and Standard will not impact the Bank’s financial statements.

Untuk standar akuntansi baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 lihat Catatan 45.

For new standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year ended 31 December 2013 please refer to Note 45.

Penerapan metode anuitas dalam murabahah Implementation of annuity method in

murabahah Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa No.84/DSN-MUI/X11/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah) di Lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional atau secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

On 21 December 2012, the National Syariah Board Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) has issued fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 regarding recognition method of margin Tamwil Bi Al-Murabahah (murabahah financing) for syariah financial institution. This fatwa stipulate that recognition of margin murabahah in business conducted by syariah financial institution is allowed to be recognised using proportionally or annuity method as long as in accordance with the prevailing common practice in syariah financial institution.

Atas dasar fatwa tersebut, pada tanggal 16

Januari 2013, Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) menerbitkan Buletin Teknis No. 9 untuk mengatur dan menyeragamkan penerapan metode anuitas dalam transaksi murabahah. Berdasarkan Buletin Teknis No. 9, transaksi murabahah yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah secara substansi adalah transaksi pembiayaan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi untuk transaksi pembiayaan murabahah seharusnya mengacu kepada PSAK No. 55 (Revisi 2011): "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 50 (Revisi 2010): "Instrumen Keuangan: Penyajian", dan PSAK No. 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK lain yang relevan.

Based on the fatwa, on 16 January 2013, Islamic Accounting Standards Boards of Indonesian Institute of Accountants (DSAS-IAI) has issued Technical Bulletin No. 9 to regulate and standardize the implementation of annuity method in murabahah transaction. Based on Technical Bulletin No. 9, murabahah transaction entered into by several sharia financial institutions are in substance financing transactions. Therefore, the accounting treatment for murabahah financing transaction should refer to SFAS No. 55 (Revised 2011): "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS No. 50 (Revised 2010): "Financial Instruments: "Presentation", and SFAS No. 60: Financial Instruments: Disclosures" and other relevant SFAS.

Dalam akad murabahah, Bank juga menerima

pendapatan di luar marjin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain terkait pembiayaan. Bank juga dapat menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan seperti biaya komisi, biaya survei dan biaya lain.

In murabahah agreement, Bank also received incomes in addition to margin incomes, such as incomes from administration charges and other charges related to financing. Bank could also incur direct expenses related to financing such as commission expenses, survey expenses and other direct cost.

Pendapatan dan beban tersebut merupakan

pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung yang perlakuannya harus diakui selama masa akad sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

These incomes and expenses are directly attributable which should be amortised during the term of agreement as required by SFAS No. 55 (Revised 2011).

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 19 Page



Penerapan metode anuitas dalam murabahah (lanjutan)

Implementation of annuity method in murabahah (continued)

Sehubungan dengan implementasi dari hal

tersebut di atas, Bank menilai bahwa penerapan dari PSAK No. 55 (Revisi 2011): “Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” tidak praktis untuk diterapkan terhadap pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung dalam akad murabahah dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 karena keterbatasan informasi yang diperlukan.

In regards to the above mentioned implementation, the Bank assessed that the implementation of SFAS No. 55 (Revised 2011): “Financial instruments: Recognition and Measurement” is not practical to be implemented in respect to directly attributable income and expenses in murabahah agreement in the financial statements for the years ended 31 December 2013 and 2012 due to limited information.

Reklasifikasi sukuk Sukuk reclassification

Berdasarkan PSAK 110 (Revisi 2011) tentang

Akuntansi Sukuk, investasi sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu

model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan

b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok

Under SFAS 110 (Revised 2011), Accounting for Sukuk, sukuk investments are classified as measured at cost if:

a. The investments held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows, and b. Contractual requirements specify a specific date principal payments

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Bank. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (consideration/ujrah) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Business model that aims to obtain contractual cash flows are based on the investment objectives specified by the Bank. Contractual cash flows that are meant for the results and cash flows of principal mudharabah sukuk, or cash flow benefits (consideration/ujrah) of sukuk ijarah. After initial recognition, if the actual investment result differ from the Bank’s initial investment objectives has been set, the bank will review the consistency of their investment objectives.

Pada tanggal 1 Juli 2013, Bank melakukan

reklasifikasi dari sukuk yang diukur pada nilai wajar menjadi sukuk yang diukur pada harga perolehan setelah Bank melakukan penelaahan konsistensi tujuan investasi. Didapatkan bahwa model usaha Bank adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual, yaitu berupa kupon dari bagi hasil (sukuk mudharabah) serta kupon dari ujrah (sukuk ijarah). Bank juga mengharapkan arus kas pokok dari sukuk mudharabah dan ijarah pada saat jatuh tempo.

On 1 July 2013, the Bank reclassified its sukuk from sukuk that measured at fair value into measured at cost after the Bank conducted a review on the consistency of investment objectives. It was noted that the business model of the Bank is to obtain contractual cash flows, in the form of coupons from profit sharing (mudharabah sukuk) as well as coupons from ujrah (Ijarah sukuk). The Bank also expects cash flow from the principal repayment of ijarah and mudharabah sukuk at maturity.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 20 Page


c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi c. Transactions with related parties

Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

The Bank implemented the SFAS No. 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosure” which requires the diclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

A party is considered as related party of Bank if:

a. perusahaan di bawah pengendalian Bank; a. entities under the control of the Bank; b. perusahaan asosiasi; b. associated companies; c. investor yang memiliki hak suara, yang

memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;

c. investors with voting rights that gives them significant influence;

d. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin c di atas;

d. entities controlled by investors under point c above;

e. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;

e. key employees and family members and;

f. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

f. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 39 to the financial statements.

d. Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif

d. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets

Saldo aset produktif terdiri dari giro pada Bank

Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek/surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, letters of credit dan standby letters of credit.

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in securities/marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit.

Aset non-produktif adalah aset selain aset

produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor dan suspense accounts. Rekening antar kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Suspense account adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts and suspense accounts. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified period. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified p Inter-office accounts are claims arising

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 21 Page


d. Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

d. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Dalam PAPSI 2013, Bank wajib membentuk

cadangan kerugian untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam pembentukan cadangan tersebut, Bank menggunakan dasar pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011.

As mentioned on PAPSI 2013, the Bank is required to provide impairment allowance of principal portion of overdue lease income receivables in accordance with related SFAS. In providing such allowance, the Bank uses the basic guidelines for the establishment of a productive asset allowance based PBI No. 13/13/PBI/2011 dated 24 March 2011.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI),

Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (performing) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aset produktif bermasalah (non-performing) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as “Current” and “Special Mention”, while non-performing earning assets are categorized into three categories: “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”. Non-Earning assets are divided into “Current”, “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”.

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan

prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentunya telah diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008. PBI tersebut di atas telah dicabut dan diganti dengan PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/21/PBI/2006 dated 5 October 2006 whereby certain articles are amended with PBI No. 9/9/PBI/2007 dated 18 June 2007, PBI No. 10/24/PBI 2008 dated 16 October 2008. The above mentioned PBI has been revoked and replaced by PBI No.13/13/PBI/2011 dated 24 March 2011 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian

aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

The guidelines in determining the allowance for possible losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

a. Cadangan umum, sekurang-kurangnya

sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

a. General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 22 Page




b. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya

sebesar: b. Special reserve, shall be at least:

1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan

2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan

3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan

4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

1) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and

2) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value; and

3) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and

4) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

c. Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

c. The obligation to provide allowance for possible losses on earning assets is not applicable to assets for lease with ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik agreement. The Bank is required to establish depreciation/amortization for ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik assets.

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a. Lancar, apabila: a. Current if:

1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;

2) Pembayaran bagi hasil/marjin/fee yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;

3) Belum jatuh tempo.

1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and was published in the past one year;

2) Payment for profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations were made in the amount and the right time, in accordance with the contract;

3) Not yet mature.

b. Kurang Lancar, apabila: b. Substandard, if: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih

tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;

2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain yang sejenis;

3) Belum jatuh tempo.

1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and published in the past one year;

2) There is postponement on the payment of profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations;

3) Not yet mature.

c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

c. Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Penyisihan penghapusan aset untuk komitmen

dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statements of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 23 Page




Persentase penyisihan penghapusan aset di

atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase penyisihan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate is applied directly to the outstanding balance of earning assets, commitments and contingencies.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai

faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for possible losses is not applicable in the case of non-earning assets.

Bank dalam melakukan perhitungan penyisihan

penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas

macet dihapusbukukan dengan penyisihan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan margin.

The outstanding balances of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to allowance for losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognised as margin income.

Penyisihan kerugian penghapusan untuk

aset non-produktif berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 adalah sebagai berikut:

Allowance for possible losses on non-earning assets based on PBI No.13/13/PBI/2011 is as follows:

Persentase Penyisihan Kerugian/ Allowance for Possible Losses Klasifikasi Percentage Classification Agunan yang diambil alih dan Foreclosed assets and properti terbengkalai abandoned properties ≤ 1 tahun 1% ≤ 1 year > 1 tahun 100% > 1 years Rekening antar kantor dan Inter-office accounts and suspense account suspense accounts ≤ 6 bulan 1% ≤ 6 months > 6 bulan 100% > 6 months

e. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia e. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan. Current accounts and placements with Bank

Indonesia are stated at their outstanding balances.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 24 Page


f. Giro pada bank lain f. Current accounts with other banks

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan).

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank’s income but are used as part of the qardhul hasan funds.

g. Penempatan pada bank lain g. Placements with other banks

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo, penempatan dikurangi penyisihan kerugian.

Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Bussiness Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses.

h. Investasi pada efek/surat berharga h. Investments in securities/marketable

securities

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

Sejak tanggal 1 Januari 2012, investasi pada

surat berharga, khususnya sukuk, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2011) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Since 1 January 2012, investment in marketable securities, specifically sukuk, are classified based on busines model defined by the Bank in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2011) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Surat berharga diukur pada biaya

perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2) Surat berharga diukur pada nilai wajar, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

2) At fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

Jumlah tercatat pada tanggal 1 Januari 2012

untuk sukuk yang telah dibeli sebelum 1 Januari 2012, merupakan jumlah tercatat awal dalam penerapan PSAK No. 110 (Revisi 2011) ini.

Book value as at 1 January 2012 for securities which were purchased before 1 January 2012, is the initial cost value of the securities in respect to the implementation of the SFAS No. 110 (Revised 2011).

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 25 Page


h. Investasi pada efek/surat berharga (lanjutan) h. Investments in securities/marketable securities (continued)

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada efek/ surat berharga.

Allowance for possible losses are recognised in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in securities/marketable securities.

i. Piutang murabahah i. Murabahah receivables

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller. Murabahah receivables are stated at net realizable value, that is, balance of the receivables less allowance for possible losses. Deferred murabahah margin is presented as a contra account of murabahah receivables.

j. Pinjaman qardh j. Funds of qardh

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh meliputi hawalah dan rahn.

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh consists of hawalah and rahn.

Hawalah merupakan akad pemindahan utang piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat ujrah (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Hawalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an ujrah (fee) and is recognised upon receipt.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan ujrah (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Rahn is the pawn of goods or assets from customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and in exchange for the Bank to obtain ujrah (benefits) and are recognised based on accrual basis.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

Funds of qardh is recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on qardh based on the review quality of the individual outstanding balances.

k. Pembiayaan k. Financing

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (profit sharing) atau metode bagi hasil usaha (gross profit margin) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross profit margin).

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or net revenue sharing method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 26 Page


k. Pembiayaan (lanjutan) k. Financing (continued)

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

Pembiayaan musyarakah adalah akad

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar

saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

l. Aset yang diperoleh untuk ijarah l. Assets acquired for ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan

aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial positions at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa

menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual/beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the lease object with the option of transferring the ownership right through sale/purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 27 Page


l. Aset yang diperoleh untuk ijarah (lanjutan) l. Assets acquired for ijarah (continued)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan cara :

(i) hibah; (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar

harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;

(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan

(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

The transfer of ownership right on the lease object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:

(i) a grant; (ii) sale prior to the end of contract for an

amount equivalent to the remaining lease installments;

(iii) sale at the end of the contract at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and

(iv) installment sales at a specified price as agreed in the contract.

m. Aset tetap m. Fixed assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan, (jika ada). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the fixed assets as a replacement, if the recognition criteria are fullfiled (if any). All other repairs and maintenance cost that do not meet the recognition criteria are recognised in the statements of comprehensive income as incurred. At end of the period, the residual value, useful lives, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

All fixed assets except land, are depreciated on a straight line basis over the estimated useful lives of the fixed assets which are estimated as follows:

Tahun/Years

Bangunan 15 Buildings Kendaraan bermotor dan Motor vehicles and perlengkapan kantor 5 office equipments

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan

perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan kedalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is included in the profit or loss in the period when the assets is derecognised.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 28 Page


m. Aset tetap (lanjutan) m. Fixed assets (continued)

Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

The Bank reviews whether there are indications of impairment on the statements of financial position date. If there are any indications of impairment, the Bank estimates the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to profit or loss.

n. Aset lain-lain n. Other assets

Aset lain-lain antara lain terdiri dari tagihan transaksi non-ATM kepada Bank BNI, biaya dibayar dimuka, piutang pendapatan bagi hasil, persediaan alat tulis kantor dan lain-lain.

Other assets consist of non-ATM transaction bills to Bank BNI, prepaid expenses, revenue sharing receivables, office stationeries and stamps and others.

Biaya-biaya yang dibayarkan dimuka kepada

pihak lain diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

Prepayments to other parties are amortised over the useful life of each expense using the straight-line method.

o. Liabilitas segera o. Obligations due immediately

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat.

Obligations due immediately represent the Bank’s obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

p. Simpanan dari nasabah dan bank lain p. Deposits from customers and other banks

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah.

Deposits represent other parties’ deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan BNI Syariah. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on BNI Syariah policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of ('Athaya) is voluntary on the part of banks.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah dan Sertifikat Investasi mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposit and Interbank mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposit from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

q. Dana syirkah temporer q. Temporary syirkah funds

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 29 Page


q. Dana syirkah temporer (lanjutan) q. Temporary syirkah funds (continued)

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah savings deposits represent investment which could be withdrawn anythime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer’s savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (current and other non-investment accounts).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to the Bank’s management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders’ equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders’ such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

r. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank

sebagai mudharib r. Revenue from fund management by the

bank as mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Revenues from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko

berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima non-lancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortization of deferred income at the time its financing is classified as non-performing. The Bank’s income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pengakuan keuntungan transaksi murabahah

dengan pembayaran tangguh atau angsuran menggunakan metode anuitas dan flat (proporsional). Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode flat (proporsional).

Income recognition from murabahah transaction with deferred payment or installment is conducted with annuity and flat method (proportional). Income from ijarah is recognised over the period of the contract with flat (proporsional) method.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 30 Page


r. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (lanjutan)

r. Revenue from fund management by the bank as mudharib (continued)

Pendapatan bagi hasil mudharabah dan

musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Profit sharing revenue for mudharabah and musyarakah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

s. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana

syirkah temporer s. Third parties' share on returns of temporary

syirkah funds

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties’ share on returns of temporary syirkah funds represents customer’s share on the Bank’s income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan

prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (gross profit margin).

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank’s gross profit margin.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas

pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, Pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

t. Pendapatan administrasi t. Administration income

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui sekaligus pada saat transaksi dilakukan.

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is recognised simultaneously at the transaction date.

u. Imbalan kerja u. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short term leave, bonuses and non-monetary benefits are recognised over the service period. Short-term employee benefits are calculated at their undiscounted amounts.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 31 Page

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Kewajiban imbalan kerja (lanjutan) u. Provision for employee benefits (continued)

Program pensiun iuran pasti Defined contribution pension plan

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BNI Syariah dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari hutang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries of qualified employees under BNI Syariah’s defined contribution plan is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Defined benefit plans and other long-term employee benefits

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun BNI Syariah. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BNI Syariah dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

` Post-employment benefits and other long-term employee benefits such as long service leave and awards are accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on BNI Syariah’s regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaria ditentukan berdasarkan metode Projected Unit Credit. Perkiraan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi nilai wajar aktiva program dan keuntungan aktuaria yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum diakui, biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method. The estimated liability at statements of financial position date represents the present value of the defined benefits obligation at statements of financial position date, less the fair value of plan assets, and adjusted for unrecognised actuarial gains or losses, non-vested past service costs, termination costs and curtailment gain or loss.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

The post-employment benefits expense recognised during the current period consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs and reduced by employees’ contributions and expected return on plan assets.

Keuntungan dan kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang masuk program pensiun BNI Syariah.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in excess of the greater of 10% of the fair value of plan assets or 10% of the present value of defined benefit obligation at the beginning of the period are amortised and recognised as an expense or gain over the average remaining service years of employees who are qualified under the pension plan of BNI Syariah.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 32 Page

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Kewajiban imbalan kerja (lanjutan) u. Provision for employee benefits (continued)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Defined benefit plans and other long-term employee benefits (continued)

Biaya imbalan masa lalu diakui sebagai biaya kecuali untuk biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (vested) yang diamortisasi dan diakui sebagai biaya selama periode hak.

Past service costs benefits are recognised as expense except for non-vested past service costs, which are amortised and recognised as expense over the vesting period.

v. Pajak penghasilan v. Income tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak

tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of proft or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Manajemen Bank mengevaluasi secara periodik

implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Bank’s management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Bank menerapkan metode liabilitas laporan

posisi keuangan (balance sheet liability method) untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

The balance sheet liability method is applied to determine Bank’s income tax expense. Under the balance sheet liability method, deferred tax assets and liabilities are recognised for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount in the statement of financial position at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Pajak tangguhan dihitung dengan

menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Currently enacted or substantially enacted tax rates at the time deferred tax assets has been realised or deferred tax liabilities has been settled are used in the determination of deferred income tax. The changes to the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to the changes of tax rates are charged in the current year, except for transactions which previously have been directly charged or credited to shareholders’ equity.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 33 Page


v. Pajak penghasilan (lanjutan) v. Income tax (continued)

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank disajikan sebagai “Utang pajak” di laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan disajikan bersih setelah dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan.

Corporate tax payables and other tax payables of Bank are presented as “Taxes payable” in the statement of financial position. Deferred tax assets are presented net of deferred tax liabilities in the statements of financial position.

w. Sumber dan penggunaan dana zakat dan

kebajikan w. Sources and uses of zakat and qardhul

hasan funds

Sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan, pengelolaannya diserahkan kepada UPZ BNI Syariah.

The management of sources and uses of zakat and qardhul hasan funds is delegated to UPZ BNI Syariah.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

Penalties/sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI

YANG PENTING 3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND

JUDGEMENTS Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka

penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 34 Page

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI

YANG PENTING (lanjutan) 3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND

JUDGEMENTS (continued) Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang

berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan

pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi: Key sources of estimation uncertainty: Liabilitas imbalan kerja Employee benefits Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria mengunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (lihat Catatan 2u).

Employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others (refer to Note 2u).

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK

INDONESIA 4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS

WITH BANK INDONESIA

2013 2012 Giro pada Bank Indonesia 596,984 495,791 Current accounts with Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Syariah (FASBIS) 11,000 210,000 Facilities (FASBIS) 607,984 705,791

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) for its Rupiah and foreign currencies as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

2013 2012

Rupiah 5.12% 5.57% Rupiah Mata uang asing 7.62% 6.98% Foreign currencies

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 35 Page

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK

INDONESIA (lanjutan) 4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS

WITH BANK INDONESIA (continued)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang “Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding “Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle” as amended, by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated 5 October 2006, No. 10/23/PBI/2008 dated 16 October 2008, and the lastest amandement No. 15/16/PBI/2013, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as at 31 December 2013 and 2012.

Bank menempatkan dana pada fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebesar 4,40% dan 3,71% masing-masing untuk tahun 2013 dan 2012.

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia’s Deposit Facility (FASBIS) with average annual bonus rate at 4.40% and 3.71% for years 2013 and 2012, respectively.

5. GIRO PADA BANK LAIN 5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

2013 2012 Pihak berelasi Related parties

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar Amerika Serikat 154,919 244,573 United States Dollar Rupiah 4,736 90,716 Rupiah Yen Jepang 4,725 4 Japanese Yen Poundsterling Inggris 1,182 414 British Poundsterling Franc Swiss 685 41 Swiss Franc Dolar Australia 537 373 Australian Dollar Riyal Arab Saudi 423 26 Saudi Arabian Riyal Dolar Kanada 411 348 Canadian Dollar Dolar Singapura 326 123 Singapore Dollar Euro 203 171 Euro Dolar Hong Kong 110 87 Hong Kong Dollar

168,257 336,876 Dikurangi: Penyisihan kerugian (1,683) (3,369) Less: Allowance for possible losses

166,574 333,507

Perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for possible losses on current accounts with other banks are as follows:

2013 2012

Saldo awal 3,369 1,374 Beginning balance (Pembalikan)/pembentukan selama (Reversal)/provisions during tahun berjalan (Catatan 34) (1,991) 1,915 the year (Note 34) Selisih kurs 305 80 Exchange rate difference

Saldo akhir 1,683 3,369 Ending balance

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 36 Page

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) 5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Management believes that the allowance for possible losses on current accounts with other banks at 31 December 2013 and 2012 is adequate and in compliance with Bank Indonesia regulations.

Bank tidak memperoleh pendapatan jasa giro atas seluruh penempatan giro pada bank lain tersebut.

The Bank does not obtain income from all the current accounts with other banks.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN 6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS a. Berdasarkan jenis a. By type

2013 2012 Pihak ketiga Third parties Deposito mudharabah Mudharabah time deposits PT Bank Jabar Banten Syariah 100,000 100,000 PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Mega Syariah 30,000 - PT Bank Mega Syariah PT BPRS PNM Al Masoem 500 500 PT BPRS PNM Al Masoem PT Bank Bukopin Syariah - 60,000 PT Bank Bukopin Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - 195,000 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank BRISyariah 50,000 40,000 PT Bank BRISyariah PT Bank Victoria Syariah - 50,000 PT Bank Victoria Syariah PT Bank Panin Syariah Tbk - 30,000 PT Bank Panin Syariah Tbk

130,500 435,500

Pembiayaan Financing BPRS Harta Insan Karimah Bekasi 3,069 6,403 BPRS Harta Insan Karimah Bekasi BPRS Muamalat Harkat 494 - BPRS Muamalat Harkat BPRS Dana Mulia 431 - BPRS Dana Mulia BPRS Dharma Kuwera 417 - BPRS Dharma Kuwera BPRS Dana Amanah 403 - BPRS Dana Amanah BPR Syariah Sukawati Sragen - 1,861 BPR Syariah Sukawati Sragen BPR Syariah Barokah BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera - 875 Dana Sejahtera BPR Syariah Hikmah Wakilah - 600 BPR Syariah Hikmah Wakilah BPR Syariah Artha Fisabilillah - 559 BPR Syariah Artha Fisabilillah

4,814 10,298

135,314 445,798

Pihak berelasi Related parties Deposito mudharabah Mudharabah time deposits PT Bank BRISyariah 80,000 - PT Bank BRISyariah

80,000 -

215,314 445,798

Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,153) (4,458) Less: Allowance for possible losses

213,161 441,340

Tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito mudharabah dan pembiayaan yang diterima Bank berkisar antara 0,18% sampai dengan 13,00% pada tahun 2013 dan 2,25% sampai dengan 18,74% pada tahun 2012.

The annual rate of profit sharing for mudharabah time deposits and financing ranged from 0.18% to 13.00% in 2013 and 2.25% to 18.74% in 2012.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 37 Page

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) 6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu b. By time period

2013 2012 < 1 Bulan 210,000 240,000 < 1 Month 1 - 3 Bulan - 65,000 1 - 3 Months 3 - 12 Bulan 500 130,000 3 - 12 Months > 12 Bulan 4,814 10,798 > 12 Months

215,314 445,798 c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By maturity

2013 2012 < 1 Bulan 210,000 305,000 < 1 Month 1 - 3 Bulan 83 130,000 1 - 3 Months 3 - 12 Bulan 833 1,144 3 - 12 Months >12 Bulan 4,398 9,654 >12 Month

215,314 445,798 d. Berdasarkan kolektibilitas d. By collectibility

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh penempatan pada bank lain diklasifikasikan “Lancar”.

As at 31 December 2013 and 2012, all placements with other banks are classified as “Current”.

e. Perubahan penyisihan kerugian penempatan

pada bank lain adalah sebagai berikut: e. The movements of allowance for possible

losses on placements with other banks are as follows:

2013 2012

Saldo awal 4,458 1,449 Beginning balance (Pemulihan)/penyisihan selama (Reversal)/provisions during tahun berjalan (Catatan 34) (2,229) 2,977 the year (Note 34) Selisih kurs (76) 32 Exchange rate difference


Jumlah minimum penyisihan kerugian penempatan pada bank lain yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

The minimum allowance for possible losses on placements with other banks that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah

penyisihan kerugian penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses on placements with other banks is adequate.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 38 Page

7. INVESTASI PADA EFEK/SURAT BERHARGA 7. INVESTMENTS IN SECURITIES/MARKETABLE

SECURITIES a. Berdasarkan jenis

a. By type

2013 2012 Diukur pada biaya perolehan At cost Sukuk Berbasis Proyek (PBS) Government Projected Base Sukuk termasuk nilai perolehan dibanding (PBS) including unamortised nilai nominal yang belum differences of acquisition cost and diamortisasi sebesar Rp (71.947) nominal value of Rp (71,947) pada 2013 dan Rp (3.132) pada 2012 1,204,815 198,926 in 2013 and Rp (3,132) in 2012 Sukuk Korporasi Corporate Sukuk termasuk nilai perolehan dibanding net unamortised nilai nominal yang belum differences of acquisition cost and diamortisasi sebesar Rp 7.712 pada nominal value of Rp 7,712 pada 2013 dan Rp. 1.026 pada 2012 277,707 176,026 in 2013 and Rp 1,026 in 2012 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sharia Based Government Securites termasuk nilai perolehan dibanding (SBSN) net unamortised nilai nominal yang belum differences of acquisition cost and diamortisasi sebesar Rp 51.713 pada nominal value of Rp 51,713 pada 2013 dan Rp 44.007 pada 2012 265,593 156,888 in 2013 and Rp 44,007 in 2012 INDOIS INDOIS termasuk nilai perolehan dibanding including unamortised nilai nominal yang belum differences of acquisition cost and diamortisasi sebesar Rp 526 nominal value of Rp 526 pada 2013 dan Rp Nihil pada 2012 122,226 - in 2013 and Rp Nil in 2012 Sukuk Ritel Negara Retail Government Securities(SR) termasuk nilai perolehan dibanding including unamortised nilai nominal yang belum differences of acquisition cost and diamortisasi sebesar Rp 0,6 nominal value of Rp 0.6 pada 2013 dan Rp Nihil pada 2012 125,161 - in 2013 and Rp Nil in 2012

1,995,502 531,840

Diukur pada nilai wajar At fair value Sukuk Ritel Negara - 281,510 Government Sukuk Retail Surat Korporasi - 139,758 Corporate Sukuk Surat Berharga Syariah Negara Sharia Based Government Securities (SBSN) - 102,022 (SBSN) Sukuk Berbasis Proyek - 64,000 Government Project Based Sukuk - 587,290

1,995,502 1,119,130 Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,777) (3,158) Less: Allowance for possible losses

1,992,725 1,115,972

b. Berdasarkan kolektibilitas b. By collectibility

2013 2012

Lancar 1,995,502 1,119,130 Current

Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,777) (3,158) Less: Allowance for possible losses

1,992,725 1,115,972

c. Berdasarkan penerbit c. By issuer

2013 2012 Pemerintah Republik Indonesia 1,717,795 803,346 Government of the Republic of Indonesia Korporasi 186,429 221,638 Corporates Bank 91,278 94,146 Bank


1,992,725 1,115,972

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 39 Page

7. INVESTASI PADA EFEK/SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN SECURITIES/MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat d. By rating Peringkat/Rating Nilai Tercatat/Carrying Amount Pemeringkat/ Rating Company 2013 2012 2013 2012

Diukur pada biaya perolehan At cost Sukuk Korporasi Corporate Sukuk MTN BSM Pefindo idAA(sy) - 57,245 - MTN BSM PLN III Seri A/2009 Pefindo idAAA(sy) idAA+(sy) 40,000 40,000 PLN III Seri A/2009 Titan Petrokimia I/2009 Fitch A+(idn) - 32,202 - Titan Petrokimia I/2009 Pupuk Kaltim I/2009 Pefindo idAA+(sy) idAA(sy) 30,000 30,000 Pupuk Kaltim I/2009 Salim Ivomas Pratama I/2009 Pefindo idAA(sy) - 25,000 41,026 Salim Ivomas Pratama I/2009 Muamalat 2012 Pefindo idA(sy) - 24,033 - Muamalat 2012 Indosat V/2012 Pefindo idAA+(sy) - 16,827 - Indosat V/2012 PLN II/2007 Moody's/Pefindo - idAA+(sy) 14,000 14,000 PLN II/2007 Salim Ivomas Pratama I/2009 Pefindo idAA(sy) idAA (sy) 10,349 - Salim Ivomas Pratama I/2009 Muamalat 2013 Pefindo idA(sy) - 10,000 - Muamalat 2013 Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Pefindo idAA-(sy) - 9,850 - Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Salim Ivomas Pratama I/2009 Pefindo idAA(sy) - 5,137 - Salim Ivomas Pratama I/2009 Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Pefindo idAA-(sy) - 3,064 - Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Mayora Indah I/2008 Pefindo - idAA-(sy) - 20,000 Mayora Indah I/2008 Bank Muamalat/2008 Fitch - BBB(idn) - 15,000 Bank Muamalat/2008 Aneka Gas Industri I/2008 Fitch/Moody’s - A-(idn) - 11,000 Aneka Gas Industri I/2008 Metrodata Electronics I/2008 Fitch/Moody’s - BBB+(idn) - 5,000 Metrodata Electronics I/2008

277,707 176,026

Surat berharga syariah negara Syariah government securities Sukuk Berbasis Proyek (PBS) - - - 1,204,815 198,926 Government Project Based Sukuk Surat Berharga Syariah Negara Sharia Based Government (SBSN) - - - 265,593 156,888 Securities (SBSN) Sukuk Ritel Negara – SR 005 - - - 125,161 - Government Sukuk Retail INDOIS - - - 122,226 - INDOIS

1,717,795 355,814

1,995,502 531,840

Diukur pada nilai wajar At fair value Sukuk korporasi Corporate Sukuk MTN Mudharabah BSM Fitch - idA+ - 53,513 MTN Mudharabah BSM Sukuk Ijarah Titan Petrokimia I/2009 Fitch - A+(idn) - 32,314 Sukuk Ijarah Titan Petrokimia I/2009 Sukuk Mudharabah Muamalat Pefindo - idA - 25,632 Sukuk Mudharabah Muamalat Sukuk Ijarah Indosat V/2012 Pefindo - idAA+ - 18,121 Sukuk Ijarah Indosat V/2012 Sukuk Mudharabah Mayora Indah II Pefindo - idAA-(sy) - 10,178 Sukuk Mudharabah Mayora Indah II - 139,758

Sukuk Negara Syariah government securities Sukuk Ritel Negara - 281,510 Government Sukuk Retail Surat Berharga Syariah Negara Sharia Based Government (SBSN) - 102,022 Securities (SBSN) Government Project Based Sukuk Berbasis Proyek - 64,000 Sukuk

- 447,532

- 587,290 Tersedia untuk dijual Available for sale

Sukuk Korporasi Fitch - - - - Corporate Sukuk Surat Berharga Sharia Based Government Syariah Negara (SBSN) - - - - - Securities (SBSN) - -

- - 1,995,502 1,119,130 Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,777) (3,158) Less: Allowance for possible losses

1,992,725 1,115,972

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 40 Page



e. Berdasarkan jangka waktu e. By period

2013 2012

Diukur pada biaya perolehan At cost 1 - 5 tahun 426,445 147,025 1 - 5 years 5 - 10 tahun 304,672 24,703 5 - 10 years > 10 tahun 1,264,385 360,112 > 10 years

1,995,502 531,840

Diukur pada nilai wajar At fair value 1 - 5 tahun - 339,600 1 - 5 years 5 - 10 tahun - 123,071 5 - 10 years > 10 tahun - 124,619 > 10 years

- 587,290 1,995,502 1,119,130 Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,777) (3,158) Less: Allowance for possible losses

1,992,725 1,115,972

f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo f. By remaining period to maturity

2013 2012 Diukur pada biaya perolehan At cost < 1 tahun 110,486 36,000 < 1 year 1 - 5 tahun 354,718 125,025 1 - 5 years 5 - 10 tahun 265,913 39,703 5 - 10 years Lebih dari 10 tahun 1,264,385 331,112 > 10 years

1,995,502 531,840

Diukur pada nilai wajar At fair value 1 - 5 tahun - 404,844 1 - 5 years 5 - 10 tahun - 136,973 5 - 10 years > 10 tahun - 45,473 > 10 years

- 587,290 1,995,502 1,119,130 Dikurangi: Penyisihan kerugian (2,777) (3,158) Less: Allowance for possible losses 1,992,725 1,115,972

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 41 Page



g. Berdasarkan hubungan g. By relation

2013 2012 Pihak ketiga Third parties Diukur pada biaya perolehan 119,635 160,150 At cost Diukur pada nilai wajar - - At fair value

119,635 160,150

Pihak berelasi Related parties Diukur pada biaya perolehan 1,875,867 439,814 At cost Diukur pada nilai wajar - 519,166 At fair value

1,875,867 958,980

1,995,502 1,119,130

h. Perubahan penyisihan kerugian investasi pada efek/surat berharga adalah sebagai berikut:

h. The changes of the allowance for possible losses on investment in securities are as follows:

2013 2012

Saldo awal 3,158 7,395 Beginning balance (Pemulihan)/penyisihan selama (Reversal)/provisions during tahun berjalan (Catatan 34) (381) 15,763 the year (Note 34) Penghapusbukuan selama tahun Written-off during the current berjalan - (20,000) year


Jumlah minimum penyisihan kerugian investasi pada efek/surat berharga yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

The amount of the minimum allowance for losses on securities/marketable securities that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah

penyisihan kerugian investasi pada efek/surat berharga yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses on investments in securities/marketable securities is adequate. \

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 42 Page

8. PIUTANG MURABAHAH 8. MURABAHAH RECEIVABLES

a. Berdasarkan sektor ekonomi a. Based on economic sector

2013 Dalam perhatian khusus/ Kurang Lancar/ Special lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/ Current mention Substandard Doubtful Loss Total

Rupiah Rupiah Industri 202,775 6,651 1,613 1,276 1,323 213,638 Manufacturing Perdagangan, restoran dan Trading, restaurant hotel 807,869 36,785 7,239 4,238 6,764 862,895 and hotel Jasa usaha 558,459 11,369 3,469 1,495 2,750 577,542 Business services Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi 102,766 6,445 67 3,735 88 113,101 telecommunication Pertanian 287,284 10,524 2,816 766 1,124 302,514 Agriculture Konstruksi 55,104 7,835 617 670 890 65,116 Construction Listrik, gas dan air 20,396 238 - - - 20,634 Electricity, gas, and water Pertambangan 52,554 1,055 - - - 53,609 Mining Sosial/masyarakat 267,508 10,795 897 28 622 279,850 Social/public Lainnya 5,102,326 227,572 31,316 18,990 33,696 5,413,900 Others

7,457,041 319,269 48,034 31,198 47,257 7,902,799 Dolar United States Amerika Serikat Dollar Pertambangan 4,355 - - - - 4,355 Mining Industri 95,744 - - - - 95,744 Manufacturing Jasa usaha 69,539 - - - - 69,539 Business service Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi - - - - - - telecommunication

169,638 - - - - 169,638

7,626,679 319,269 48,034 31,198 47,257 8,072,437 Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for possible kerugian (76,266) (7,085) (2,552) (4,815) (12,591) (103,309) losses

7,550,413 312,184 45,482 26,383 34,666 7,969,128


Rupiah Rupiah Perdagangan, restoran dan Trading, restaurant hotel 438,863 16,193 3,231 1,407 3,533 463,227 and hotel Jasa usaha 402,916 12,375 528 108 14,993 430,920 Business services Sosial/masyarakat 115,151 2,574 77 - - 117,802 Social/public Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi 37,545 872 - - - 38,417 telecommunication Konstruksi 31,317 78 - - - 31,395 Construction Pertambangan 29,992 - - - - 29,992 Mining Pertanian 19,460 3,323 132 71 1,394 24,380 Agriculture Industri 19,123 3,690 - - 368 23,181 Manufacturing Listrik, gas dan air 16,437 1,600 - - - 18,037 Electricity, gas, and water Lainnya 3,322,862 199,949 17,139 7,139 33,208 3,580,297 Others

4,433,666 240,654 21,107 8,725 53,496 4,757,648 Dolar United States Amerika Serikat Dollar Jasa usaha 29,197 - - - - 29,197 Business service Pertambangan 12,328 - - - - 12,328 Mining Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi 7,586 - - - - 7,586 telecommunication

49,111 - - - - 49,111

4,482,777 240,654 21,107 8,725 53,496 4,806,759 Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for possible kerugian (44,830) (6,087) (1,716) (1,875) (17,899) (72,407) losses

4,437,947 234,567 19,391 6,850 35,597 4,734,352

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 43 Page

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) 8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu b. By period

2013 2012 Rupiah Rupiah ≤ 1 tahun 70,876 49,162 ≤ 1 year > 1 - 5 tahun 2,742,832 1,455,266 > 1 - 5 years > 5 tahun 5,089,091 3,253,220 > 5 years

7,902,799 4,757,648 Dolar Amerika Serikat United States Dollar ≤ 1 tahun - - ≤ 1 year > 1 - 5 tahun 169,638 49,111 > 1 - 5 years > 5 tahun - - > 5 years

169,638 49,111


7,969,128 4,734,352

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By remaining period to maturity

2013 2012

Rupiah Rupiah ≤ 1 bulan 944 662 ≤ 1 month > 1 - 3 bulan 9,356 3,730 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 153,584 92,801 > 3 - 12 months > 1 - 5 tahun 2,934,332 1,622,516 > 1 - 5 years > 5 tahun 4,804,583 3,037,939 > 5 years

7,902,799 4,757,648 Dolar Amerika Serikat United States Dollar > 3 - 12 bulan 4,355 332 > 3 - 12 months > 1 - 5 tahun 165,283 48,779 > 1 - 5 years

169,638 49,111


7,969,128 4,734,352

d. Informasi lainnya d. Other information

1) Lihat Catatan 39 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

1) Refer to Note 39 for details of related party transactions and balances.

2) Tingkat marjin keuntungan murabahah per

tahun berkisar antara setara 13,16% sampai dengan 13,65% pada tahun 2013 dan 13,65% sampai dengan 13,93% pada tahun 2012.

2) The equivalent annual profit margin rate of

murabahah ranges from 13.16% to 13.65% in 2013 and 13.65% to 13.93% in 2012.

3) Perubahan penyisihan kerugian piutang

murabahah adalah sebagai berikut: 3) The movements of allowance for possible

losses on murabahah receivables are as follows:

2013 2012 Saldo awal 72,407 43,553 Beginning balance Pemulihan selama tahun Reversal during the berjalan (Catatan 34) (23,966) (141,240) year (Note 34) Penghapusbukuan selama tahun berjalan (10,535) - Written off during the year Penerimaan kembali hapus buku 65,232 170,073 Recovery of write-offs Selisih kurs 171 21 Exchange rate difference Saldo akhir 103,309 72,407 Ending balance

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 44 Page

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) 8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

d. Informasi lainnya (lanjutan) d. Other information (continued)

Piutang murabahah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative account.

4) Jumlah minimum penyisihan kerugian

piutang yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Manajemen Bank berpendapat bahwa penyisihan kerugian piutang yang dibentuk telah memadai.

4) The minimum amount of allowance for

possible losses on receivables that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Management believes that the allowance for possible losses is adequate.

5) Piutang murabahah dijamin dengan

agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 23) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Murabahah receivables are pledged by

registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 23) or by other guarantees acceptable to the Bank.

6) Rasio Non-Performing Financing (NPF)

piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

6) The ratio of Non-Performing Financing

(NPF) of murabahah receivables are as follows:

2013 2012

NPF - Kotor 126,489 83,328 NPF - Gross Persentase 1.57% 1.73% Percentage

NPF - Bersih 103,610 61,838 NPF - Net Persentase 1.32% 1.29% Percentange

7) Jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 142.908 dan Rp 145.077. Restrukturisasi piutang murabahah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

7) Total restructured murabahah receivables as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp 142,908 and Rp 145,077, respectively. Murabahah receivables were restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

8) Dalam laporan Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat piutang murabahah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

8) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 45 Page

9. PINJAMAN QARDH 9. FUNDS OF QARDH a. Berdasarkan jenis a. By type


Qardh 180,063 1,366 12 94 403 181,938 Qardh Rahn 57,937 2,489 - 162 - 60,588 Rahn Kartu Hasanah 353,999 30,644 5,399 8,314 10,463 408,819 Hasanah card

591,999 34,499 5,411 8,570 10,866 651,345 Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for kerugian (5,920) (1,723) (812) (4,285) (10,866) (23,606) possible losses

586,079 32,776 4,599 4,285 - 627,739


Qardh 176,984 1,606 - 65 372 179,027 Qardh Rahn 210,105 2,679 - - 27 212,811 Rahn Kartu Hasanah 319,460 25,499 3,804 6,608 15,806 371,177 Hasanah card


699,426 28,295 3,233 3,336 - 734,290

b. Berdasarkan sektor ekonomi b. By economic sectors 2013 Dalam perhatian khusus/ Kurang Lancar/ Special lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/ Current mention Substandard Doubtful Loss Total

Industri 2,251 - - - - 2,251 Manufacturing Perdagangan, Trading, restoran restaurant, dan hotel 2,799 24 - - - 2,823 and hotel Konstruksi 4,021 - - - - 4,021 Construction Listrik, gas dan air 2,769 - - - - 2,769 Electricity, gas and water Pertambangan 3,000 - - - - 3,000 Mining Mining Lainnya 577,159 34,475 5,411 8,570 10,866 636,481 Others


586,079 32,776 4,599 4,285 - 627,739 2012 Dalam perhatian khusus/ Kurang Lancar/ Special lancar/ Diragukan/ Macet/ Jumlah/ Current mention Substandard Doubtful Loss Total

Pertambangan 50,000 - - - - 50,000 Mining Sosial/masyarakat 4,725 - - - - 4,725 Social/public Lainnya 651,824 29,784 3,804 6,673 16,205 708,290 Others


699,426 28,295 3,233 3,336 - 734,290

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 46 Page

9. PINJAMAN QARDH (lanjutan) 9. FUNDS OF QARDH (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu c. By period

2013 2012

≤ 1 tahun 537,313 640,079 ≤ 1 year > 1 - 5 tahun 12,459 8,755 > 1 - 5 years > 5 tahun 101,573 114,181 > 5 years


627,739 734,290

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo d. By remaining period to maturity

2013 2012 ≤ 1 bulan 423,284 431,362 ≤ 1 month > 1 - 3 bulan 36,977 145,606 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 77,697 63,549 > 3 - 12 months > 1 - 5 tahun 13,715 9,557 > 1 - 5 years > 5 tahun 99,672 112,941 > 5 years


627,739 734,290

e. Informasi lainnya e. Other information



2) Perubahan penyisihan kerugian pinjaman qardh adalah sebagai berikut:

3) The changes in the allowance for possible losses of funds of qardh are as follows:

2013 2012 Saldo awal 28,725 13,139 Beginning balance Pembentukan selama tahun Provisions during the berjalan (Catatan 34) 32,312 20,589 year (Note 34) Penghapusbukuan selama tahun berjalan (40,358) (7,992) Written off during the current year Penerimaan kembali hapus buku 2,927 2,989 Recovery of write offs


3) Jumlah minimum penyisihan kerugian yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Manajemen Bank berpendapat bahwa penyisihan kerugian pinjaman qardh yang dibentuk telah memadai.

4) The minimum amount of allowance for

possible losses that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulation. Management believes that the allowance for fund of qardh losses is adequate.

4) Rasio Non-Performing Financing (NPF)

pinjaman qardh pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:


(NPF) of funds of qardh are as follows:

2013 2012

NPF - Kotor 24,847 26,682 NPF - Gross Persentase 3.81% 3.50% Percentage NPF - Bersih 8,884 6,569 NPF - Net Persentase 1.36% 0.86% Percentage

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 47 Page

9. PINJAMAN QARDH (lanjutan) 9. FUNDS OF QARDH (continued)

e. Informasi lainnya (lanjutan) e. Other information (continued)

5) Jumlah pinjaman qardh yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp 84. Restrukturisasi pinjaman qardh dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

5) Total restructured funds of qardh as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp nil and Rp 84, respectively. Funds of qardh are restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

6) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat pinjaman qardh yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

6) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no funds of qardh which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

7) Pada tahun 2012, Bank Indonesia

menerbitkan Surat Edaran (SE) BI No.14/7/DPbS mengenai "Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sejak 29 Februari 2012 yang mengatur bahwa untuk menjalankan bisnis Rahn, Bank harus menurunkan secara bertahap pembiayaan nasabah yang memiliki saldo diatas Rp 250 juta, membatasi rasio financing to value (FTV) maksimum sebesar 80% dari rata-rata harga jual 100 gram emas PT ANTAM (Persero) Tbk dan membatasi jumlah portofolio rahn maksimal sebesar jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan atau 150% dari modal bank (KPMM).

7) In 2012, Bank Indonesia issued Circular Letter (SE) BI No.14/7/DPbS related to "Qardh Product secured by Gold for Syariah Bank and Syariah Business Unit" which applied since 29 February 2012 regulate that to operate Rahn business, the Bank should gradually decrease its financing to debtors which have outstanding balance above Rp 250 million, limitation financing to value (FTV) maximum at 80% of average sales prices 100 gram gold PT ANTAM (Persero) Tbk and limitation total Rahn's portofolio maximum at the lower between 20% of total the Bank's financing portfolio or 150% of the Bank's capital (CAR).

Bank Indonesia juga menerbitkan SE BI No.14/16/DPbS yang berlaku sejak 31 Mei 2012 mengenai "Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah". Untuk menjalankan produk PKE tersebut Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang dijadikan agunan. Jumlah PKE maksimum Rp 150 juta per nasabah. Nasabah dimungkinkan memperoleh PKE dan Rahn secara bersamaan dengan jumlah saldo secara keseluruhan Rp 250 juta dan jumlah saldo PKE maksimum sebesar Rp 150 juta.

Bank Indonesia also issued SE BI No.14/16/DPbS which, applied since 31 May 2012 related to Product financing of Gold Ownership (PKE) for Syariah Bank and Syariah Business Unit". To operate the PKE product, Bank is not allowed to charge rental and maintenance costs of gold collateral pledged. Total PKE financing maximum at Rp 150 million per debtor. Debtor is allowed to have both PKE and Rahn's facilities with total outstanding below Rp 250 million and total PKE balance maximum at Rp 150 million.

Manajemen yakin bahwa efek dari permintaan Bank Indonesia ini tidak akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012.

Management believes that the effect of Bank Indonesia’s request would not have any material impact to the financial statements for the year ended 31 Desember 2013 and 2012.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 48 Page

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH 10. MUDHARABAH FINANCING

a. Berdasarkan sektor ekonomi a. By economic sector


Rupiah Rupiah Jasa usaha 575,572 1,530 - - 631 577,733 Business services Perdagangan, restoran Trading, dan hotel 18,476 - - - 675 19,151 restaurant and hotel Sosial/masyarakat 110,638 793 - - 1,306 112,737 Social/public Industri 3,147 - - - - 3,147 Manufacturing Konstruksi 1,559 - - - - 1,559 Construction Pertanian 2,342 - - - 290 2,632 Agriculture

711,734 2,323 - - 2,902 716,959 Dolar Amerika Serikat United States Dollar Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi - - - - 4,846 4,846 telecommunication

- - - - 4,846 4,846

711,734 2,323 - - 7,748 721,805

Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for kerugian (7,117) (97) - - (5,373) (12,587) possible losses 704,617 2,226 - - 2,375 709,218


Rupiah Rupiah Jasa usaha 225,053 1,664 - - 1,180 227,897 Business services Perdagangan, restoran Trading, dan hotel 23,912 797 - - 974 25,683 restaurant and hotel Sosial/masyarakat 7,128 - - - - 7,128 Social/public Industri 1,790 - - - - 1,790 Manufacturing Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi 667 - - - - 667 telecommunication Lainnya 20,393 - - - - 20,393 Others

278,943 2,461 - - 2,154 283,558 Dolar Amerika Serikat United States Dollar Jasa usaha 6,734 - - - - 6,734 Business services

6,734 - - - - 6,734

285,677 2,461 - - 2,154 290,292 Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for kerugian (2,857) (113) - - (258) (3,228) possible losses 282,820 2,348 - - 1,896 287,064

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 49 Page

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan) 10. MUDHARABAH FINANCING (continued)


2013 2012 Rupiah Rupiah ≤ 1 tahun 19,170 9,840 ≤ 1 year > 1 - 5 tahun 653,474 264,471 > 1 - 5 years > 5 tahun 44,315 9,247 > 5 years

716,959 283,558 Dolar Amerika Serikat United States Dollar ≤ 1 tahun 4,846 6,734 ≤ 1 year

4,846 6,734 721,805 290,292 Dikurangi: Penyisihan kerugian (12,587) (3,228) Less: Allowance for possible losses

709,218 287,064 c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By remaining period to maturity

2013 2012

Rupiah Rupiah ≤ 1 bulan 2,365 1,762 ≤ 1 month > 1 - 3 bulan 5,068 3,156 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 24,791 9,351 > 3 - 12 months > 1 - 5 tahun 643,960 246,165 > 1 - 5 years > 5 tahun 40,775 23,124 > 5 years

716,959 283,558 Dolar Amerika Serikat United States Dollar ≤ 1 bulan 4,846 6,734 ≤ 1 month

4,846 6,734


709,218 287,064 d. Informasi lainnya d. Other information

1) Jenis pembiayaan mudharabah yang diberikan adalah modal kerja.

1) Type of mudharabah financing granted is working capital.

2) Tidak terdapat pembiayaan mudharabah

yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

2) There is no mudharabah financing

granted to related parties as at 31 December 2013 and 2012.

3) Tingkat bagi hasil pembiayaan

mudharabah yang diterima berkisar antara setara 9,91% sampai dengan 10,66% pada tahun 2013 dan setara 11,03% sampai dengan 12,55% pada tahun 2012.

3) The equivalent annual profit sharing rate of mudharabah financing ranges from 9.91% to 10.66% in 2013 and 11.03% to 12.55% in 2012.

4) Perubahan penyisihan kerugian

pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

4) The movements of allowance for possible losses on mudharabah financing are as follows:

2013 2012

Saldo awal 3,228 941 Beginning balance Pembentukan/(pemulihan) selama tahun Provisions/(reversal) during berjalan (Catatan 34) 4,479 (3,647) the year (Note 34) Penerimaan kembali hapus buku 4,538 5,927 Recovery of write offs Selisih kurs 342 7 Exchange rate difference


PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 50 Page

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan) 10. MUDHARABAH FINANCING (continued) d. Informasi lainnya (lanjutan) d. Other information (continued)

Pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

Mudharabah financing that has been written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative accounts.

5) Jumlah minimum penyisihan kerugian

pembiayaan mudharabah yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Manajemen Bank berpendapat bahwa

penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang dibentuk telah memadai.

5) The minimum allowance for possible losses on mudharabah financing that should be provided for 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Management believes that the allowance for possible losses on mudharabah financing is adequate.

6) Pembiayaan mudharabah dijamin dengan

agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 23) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

6) Mudharabah financing is collateralised by

registered mortgage or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 23) or by other guarantees acceptable to the Bank.

7) Rasio Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan mudharabah pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:


(NPF) of mudharabah financing are as follows:

2013 2012 NPF - Kotor 7,748 2,154 NPF - Gross Persentase 1.07% 0.74% Percentage

NPF - Bersih 2,375 1,896 NPF - Net Persentase 0.33% 0.65% Percentage

8) Jumlah pembiayaan mudharabah yang

direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 5.227 dan Rp 859. Restrukturisasi pembiayaan mudharabah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

8) Total restructured mudharabah financing as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp 5,227 and Rp 859, respectively. Mudharabah financing were restructured by providing period extension, rescheduling and additional financing plafond for debtors.

9) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

9) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no mudharabah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 51 Page

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 11. MUSYARAKAH FINANCING

a. Berdasarkan sektor ekonomi a. By economic sector


Rupiah Rupiah Jasa usaha 419,859 4,617 - 238 1,259 425,973 Business services Perdagangan, restoran Trading, dan hotel 227,789 3,763 194 1,931 3,002 236,679 restaurant and hotel Konstruksi 144,937 2,132 920 - 33,868 181,857 Construction Industri 81,888 3,264 - 411 623 86,186 Manufacturing Pertambangan 27,919 - - - - 27,919 Mining Sosial/masyarakat 54,007 1,751 - - - 55,758 Social/public Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi 18,724 270 - - 4,219 23,213 telecommunication Pertanian 12,773 1,385 650 62 768 15,638 Agriculture Listrik, gas dan air 5,478 - - - - 5,478 Electricity, gas and water Lainnya 8,773 - - - - 8,773 Others

1,002,147 17,182 1,764 2,642 43,739 1,067,474 Dolar United States Dollar Amerika Serikat Pertambangan 33,658 - - - - 33,658 Mining Industri 9,059 - - - - 9,059 Manufacturing Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi - - - - 536 536 telecommunication 42,717 - - - 536 43,253 1,044,864 17,182 1,764 2,642 44,275 1,110,727

Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for kerugian (10,449) (332) (60) (840) (39,964) (51,645) possible losses 1,034,415 16,850 1,704 1,802 4,311 1,059,082


Rupiah Rupiah Jasa usaha 363,549 5,772 7,736 - 1,454 378,511 Business services Perdagangan, restoran Trading, dan hotel 297,080 3,047 - - 4,261 304,388 restaurant and hotel Konstruksi 67,362 2,571 22,819 386 3,601 96,739 Construction Industri 96,283 - - - 45 96,328 Manufacturing Pertambangan 21,354 - - - - 21,354 Mining Sosial/masyarakat 21,012 200 - - - 21,212 Social/public Pengangkutan, Transportation, pergudangan dan warehousing and telekomunikasi 14,396 - - - - 14,396 telecommunication Pertanian 7,813 800 - - 998 9,611 Agriculture Listrik, gas dan air 175 - - - - 175 Electricity, gas and water Lainnya 10,202 2,456 - - - 12,658 Others

899,226 14,846 30,555 386 10,359 955,372 Dolar United States Dollar Amerika Serikat Pertambangan 16,986 - - - - 16,986 Mining Industri 7,371 - - - - 7,371 Manufacturing Jasa Usaha 1,203 - - - - 1,203 Business Service 25,560 - - - - 25,560 924,786 14,846 30,555 386 10,359 980,932 Dikurangi: Penyisihan Less: Allowance for kerugian (9,240) (600) (2,208) (193) (2,160) (14,401) possible losses 915,546 14,246 28,347 193 8,199 966,531

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 52 Page

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) 11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)


2013 2012

Rupiah Rupiah ≤ 1 tahun 386,166 286,576 ≤ 1 year > 1 - 5 tahun 499,894 663,540 > 1 - 5 years > 5 tahun 181,414 5,256 > 5 years

1,067,474 955,372 Dolar Amerika Serikat United States Dollar ≤ 1 tahun 34,585 18,500 ≤ 1 year > 1 - 5 tahun 8,668 7,060 > 1 - 5 years

43,253 25,560

1,110,727 980,932 Dikurangi: Penyisihan kerugian (51,645) (14,401) Less: Allowance of possible losses

1,059,082 966,531

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

c. By remaining period to maturity

2013 2012

Rupiah Rupiah ≤ 1 bulan 51,396 53,026 ≤ 1 month > 1 - 3 bulan 119,299 82,517 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 270,308 197,237 > 3 - 12 months > 1 - 5 tahun 591,628 614,394 > 1 - 5 years > 5 tahun 34,843 8,198 > 5 years

1,067,474 955,372 Dolar Amerika Serikat United States Dollar ≤ 1 bulan 3,878 - ≤ 1 month > 1 - 3 bulan - 1,203 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 36,454 24,086 > 3 - 12 months > 1 - 5 tahun 2,921 271 > 1 - 5 years

43,253 25,560

1,110,727 980,932 Dikurangi: Penyisihan kerugian (51,645) (14,401) Less: Allowance of possible losses

1,059,082 966,531

d. Informasi lainnya d. Other information



2) Tingkat bagi hasil pembiayaan

musyarakah berkisar antara setara 10,56% sampai dengan 11,72% pada tahun 2013 dan setara 10,40% sampai dengan 11,31% pada tahun 2012.

2) The equivalent annual profit sharing rate of musyarakah financing ranges from 10.56% to 11.72% in 2013 and 10.40% to 11.31% in 2012.

3) Perubahan penyisihan kerugian

pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for possible losses on musyarakah financing are as follows:

2013 2012

Saldo awal 14,401 63,069 Beginning balance (Pemulihan)/pembentukan selama (Reversal)/provisions during the tahun berjalan (Catatan 34) (16,627) 17,943 year (Note 34) Penerimaan kembali hapus buku 53,690 58,016 Recovery of write offs Penghapusbukuan selama tahun berjalan - (124,645) Written off during the year Selisih kurs 181 18 Exchange rate differences


PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 53 Page

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) 11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

d. Informasi lainnya (lanjutan) d. Other information (continued)

4) Jumlah minimum penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah yang dibentuk telah memadai.

4) The minimum allowance for possible

losses on musyarakah financing that should be provided for 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulation. Management believes that the allowance for possible losses on musyarakah financing is adequate.

5) Pembiayaan musyarakah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 23) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Musyarakah financing are collateralised

by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 23) or by other guarantees acceptable to the Bank.

6) Rasio Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan musyarakah pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:


(NPF) of musyarakah financing are as follows:

2013 2012

NPF - Kotor 48,681 41,300 NPF - Gross Persentase 4.38% 4.21% Percentage NPF - Bersih 7,817 36,739 NPF - Net Persentase 0.70% 3.75% Percentage

7) Jumlah pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 5.101 dan Rp 3.748. Restrukturisasi pembiayaan musyarakah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

7) Total restructured musyarakah financing as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp 5,101 and Rp 3,748, respectively. Musyarakah financing were restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

8) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat pembiayaan musyarakah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

8) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no musyarakah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH 12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

2013 2012 Ijarah multijasa 1,013,244 960,008 Ijarah multi services Ijarah muntahiyah bittamlik 50,000 50,000 Ijarah muntahiyah bittamlik

1,063,244 1,010,008 Akumulasi penyusutan (377,317) (219,012) Accumulated depreciation

685,927 790,996

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 54 Page

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

(lanjutan) 12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH (continued)

Ijarah multijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan ijarah untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain. Ijarah muntahiyah bittamlik merupakan aset pesawat terbang.

Ijarah multi services mostly represents ijarah financing for educational purposes, hajj bridging loan, etc. Ijarah muntahiyah bittamlik consists of airplanes.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

No 13/13/PBI/2011 pasal 41 ayat 4, kewajiban membentuk penyisihan pembentukan aktiva produktif tidak berlaku bagi aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan ijarah atau pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik

Based on Bank Indonesia regulation No.13/13/PBI/2011 article 41 paragraph 4, the obligation to provide allowance for possible loss of assets does not apply to earning assets under ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik contract.

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba

rugi untuk tahun berjalan adalah sebesar Rp 158.305 untuk tahun 2013 dan Rp 92.394 untuk tahun 2012 (Catatan 28).

Depreciation charged to current year profit or loss amounted to Rp 158,305 in 2013 and Rp 92,394 in 2012 (Note 28).

13. ASET TETAP 13. FIXED ASSETS 2013 Saldo Awal/ Saldo Akhir/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending Balance Addition Deduction Balance

Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 4,474 1,365 - 5,839 Land Bangunan 9,717 307 - 10,024 Buildings Kendaraan bermotor dan Motor vehicles and perlengkapan kantor 138,978 29,166 (243) 167,901 office equipments

153,169 30,838 (243) 183,764

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Bangunan 2,305 658 - 2,963 Buildings Kendaraan bermotor dan Motor vehicles and perlengkapan kantor 53,390 25,270 208 78,452 office equipments

55,695 25,928 208 81,415

Nilai buku bersih 97,474 102,349 Net book value

2012 Saldo Awal/ Saldo Akhir/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending Balance Addition Deduction Balance

Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 4,041 433 - 4,474 Land Bangunan 6,437 4,711 (1,431) 9,717 Buildings Kendaraan bermotor dan Motor vehicles and perlengkapan kantor 77,620 62,138 (780) 138,978 office equipments

88,098 67,282 (2,211) 153,169

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Bangunan 2,257 430 (382) 2,305 Buildings Kendaraan bermotor dan Motor vehicles and perlengkapan kantor 38,121 16,049 (780) 53,390 office equipments

40,378 16,479 (1,162) 55,695

Nilai buku bersih 47,720 97,474 Net book value

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 55 Page

13. ASET TETAP (lanjutan) 13. FIXED ASSETS (continued) Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak

termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya.

The Bank has insured its fixed assets (except for landrights) to cover possible losses against fire, theft, and other risks.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat

indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there is no indication of impairment in the value of fixed assets.

14. ASET LAIN-LAIN 14. OTHER ASSETS

2013 2012 Pihak ketiga Third parties Biaya dibayar dimuka 178,055 188,194 Prepaid expense Piutang pendapatan ijarah - bersih 82,242 58,696 Ijarah income receivable - net Persediaan alat tulis kantor 6,228 4,889 Office supplies and stamps Piutang pendapatan murabahah 4,223 2,996 Murabahah income receivable Piutang pendapatan rahn 1,636 8,684 Rahn income receivable Agunan yang diambil alih 1,250 50 Foreclosed collateral Piutang pendapatan mudharabah 6 - Mudharabah income receivable Piutang pendapatan musyarakah 3 - Musyarakah income receivable Lain-lain 46,291 21,383 Others

319,934 284,892 Pihak berelasi Related parties Tagihan transaksi non-ATM 42,667 - Non-ATM transaction receivables

362,601 284,892 15. LIABILITAS SEGERA 15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

2013 2012 Simpanan sementara 14,438 43,863 Temporary deposit transactions Dana Zakat 4,538 2,596 Zakat funds Dana kebajikan 428 78 Qardhul hasan funds Kiriman uang - 324 Remittances

19,404 46,861

Simpanan sementara merupakan simpanan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berasal dari produk dan jasa yang disediakan Bank yang belum dapat diproses lebih lanjut menunggu berlakunya kondisi (syarat dan ketentuan) untuk masing-masing produk dan jasa tersebut.

Temporary deposit is a deposit to record the transactions that result from products and services provided by the Bank that can not be processed further waiting for the fulfilment of the conditions (terms and conditions) for each product and service.

16. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN 16. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan

oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 56 Page

16. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN (lanjutan) 16. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

(continued) Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal

31 Desember 2013 dan 2012 adalah bagi hasil untuk deposito mudharabah masing-masing sebesar Rp 35.916 dan Rp 36.481.

Undistributed revenue sharing which has not been distributed by the Bank as at 31 December 2013 and 2012 for mudharabah time deposits amounted to Rp 35,916 and Rp 36,481, respectively.

17. GIRO WADIAH 17. WADIAH DEMAND DEPOSITS

2013 2012 Pihak ketiga 1,201,400 1,147,103 Third parties Pihak berelasi 298,294 321,353 Related parties 1,499,694 1,468,456 Giro wadiah merupakan giro wadiah yaddhamanah

yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Bonus untuk giro wadiah Rupiah berkisar antara 1,80% sampai dengan 2,80% untuk tahun 2013 dan berkisar antara 0,75% sampai dengan 1,10% untuk tahun 2012.

Wadiah demand deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank’s policy. Annual bonuses for Rupiah wadiah demand deposits ranged from 1.80% to 2.80% for the year 2013 and ranged from 0.75% to 1.10% for the year 2012.

18. TABUNGAN WADIAH 18. WADIAH SAVINGS DEPOSITS

2013 2012 Pihak ketiga 790,752 419,969 Third parties Pihak-pihak berelasi 153 278 Related parties

790,905 420,247 Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam

mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah currency which can be distributed with bonus with the Bank’s policy.

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN 19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

2013 2012

Pihak ketiga 1,153,109 25,516 Third parties Pihak berelasi 31,091 5,945 Related parties

1,184,200 31,461 Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada

Bank merupakan simpanan giro wadiah dan Sertifikat Investasi mudharabah Antarbank (SIMA).

Deposits from other banks represents wadiah demand deposits and Interbank mudharabah Investment Certificate (SIMA).

Bonus untuk giro wadiah Rupiah berkisar antara 1,80% sampai dengan 2,80% untuk tahun 2013 dan berkisar antara 0,75% sampai dengan 1,10% untuk tahun 2012.

Annual bonuses for Rupiah wadiah demand deposits ranged from 1.80% to 2.80% for the year 2013 and ranged from 0.75% to 1.10% for the year 2012.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 57 Page

20. PERPAJAKAN 20. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid tax

2013 2012 Pajak penghasilan badan – 2011 Corporate income tax - 2011 (Catatan 20e) - 29,365 (Note 20e)

b. Utang pajak b. Taxes payable

2013 2012 Pajak penghasilan badan 9,524 17,637 Corporate income tax Pajak lainnya 8,349 5,671 Other taxes 17,873 23,308

c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense

2013 2012 Beban pajak kini 49,994 35,424 Current tax expenses Penyesuaian tahun lalu Adjustment in respect of (Catatan 20e) 14,186 - prior year (Note 20e) Jumlah beban pajak kini 64,180 35,424 Total current tax expenses (Pendapatan)/beban pajak tangguhan (2,026) 428 Deferred tax (income)/expenses 62,154 35.852

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Bank’s income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate is as follows:

2013 2012

Laba sebelum pajak penghasilan 179,616 137,744 Income before tax Beban pajak penghasilan yang Income tax expense calculated from dihitung dari laba sebelum income before income tax beban pajak penghasilan (44,904) (34,436) expense Pengaruh pajak atas perbedaan tetap (3,064) (1,416) Effect of tax on permanent differences Penyesuaian tahun lalu (14,186) - Adjustment in respect of prior year

Beban pajak penghasilan (62,154) (35,852) Income tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of comprehensive income with taxable income for the year ended 31 December 2013 and 2012 is as follows:

2013 2012 Laba sebelum pajak penghasilan 179,616 137,744 Income before income tax

Perbedaan tetap Permanent differences Kenikmatan karyawan 6,060 3,756 Benefit in kind Lain-lain 6,199 1,905 Others

Perbedaan temporer Temporary differences Imbalan kerja 14,195 10,609 Employee benefits Penyusutan aset tetap (1,581) (3,422) Depreciation of fixed assets Penyisihan kerugian atas: Allowance for possible losses on: - Non-pembiayaan dan piutang (4,513) 766 Non-financing and receivables - Lainnya - (9,663) Others

Penghasilan kena pajak 199,976 141,695 Taxable income

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 58 Page

20. PERPAJAKAN (lanjutan) 20. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) c. Income tax expense (continued)

2013 2012 Beban pajak penghasilan kini 49,994 35,424 Current income tax expense

Pajak dibayar dimuka (40,470) (17,787) Prepaid tax

Utang pajak penghasilan 9,524 17,637 Income taxes payable

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2013.

The calculation of income tax for the year ended 31 Desember 2013 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2013.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun

pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2012.

The calculation of income tax for the year ended 31 December 2012 conforms with the Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2012.

d. Aset pajak tangguhan – bersih d. Deferred tax asset – net

2013 Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ Credit/ 1 Januari/ (charged) to 31 Desember/ January profit/loss December

Aset/(liabilitas) Deferred tax pajak tangguhan assets/(liabilities) Imbalan kerja 12,022 3,549 15,571 Employee benefits Aset tetap (3,666) (395) (4,061) Fixed assets Penyisihan kerugian Allowance for possible atas non-pembiayaan losses on non-financing dan piutang 2,868 (1,128) 1,740 and receivables Lainnya (2,391) - (2,391) Others

Aset pajak tangguhan Deferred tax - bersih 8,833 2,026 10,859 assets - net

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 59 Page

20. PERPAJAKAN (lanjutan) 20. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan – bersih (lanjutan) d. Deferred tax asset – net (continued)

2012 Dikreditkan Dikreditkan/ ke pendapatan (dibebankan) komprehensif ke laba/rugi/ lainnya/ Credit/ Credit to other 1 Januari/ (charged) to comprehensive 31 Desember/ January profit/loss income December

Aset/(liabilitas) Deferred tax pajak tangguhan assets/(liabilities) Imbalan kerja 9,370 2,652 - 12,022 Employee benefits Aset tetap (2,810) (856) - (3,666) Fixed assets Penyisihan kerugian Allowance for possible atas non-pembiayaan losses on non-financing dan piutang 2,676 192 - 2,868 and receivables Keuntungan yang belum Unrealised gain on direalisasi dari investasi available-for-sale in pada efek/surat berharga investments securities/ yang tersedia untuk dijual (1,097) - 1,097 - marketable securities Lainnya 25 (2,416) - (2,391) Others

Aset pajak tangguhan Deferred tax - bersih 8,164 (428) 1,097 8,833 assets - net

Manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang.

The Bank’s management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

e. Surat Ketetapan Pajak e. Tax Assessment Letters

Sehubungan dengan pajak dibayar dimuka untuk pajak penghasilan tahun fiskal 2011 sebesar Rp 29.365, Bank telah diperiksa oleh Kantor Pajak.

In respect to 2011 fiscal year’s corporate income tax overpayment amounting to Rp 29,365, Bank has been audited by Tax Authorities.

Pada tanggal 28 Maret 2013, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp 29.952 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) atas Pajak Penghasilan pasal 21, 23, 25 dan 4(2) final untuk tahun fiskal 2011 masing-masing sebesar Rp 1.840, Rp 625, Rp 14.186 dan Rp 1.753.

On 28 March 2013, the Bank received tax assessment letter confirming overpayment of 2011 corporate income tax amounting to Rp 29,952 and tax assessment letter confirming under payment of income tax article 21, 23, 25 and 4(2) final for 2011 fiscal year amounting to Rp 1,840, Rp 625, Rp 14,186 dan Rp 1,753, respectively.

Bank telah menerima kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 11.548 pada tanggal 17 April 2013 dan membukukan kekurangan pembayaran pajak pada laba rugi tahun berjalan sebesar Rp 14.186 sebagai penyesuaian tahun lalu dan Rp 4.218 sebagai beban non operasional lain-lain.

The Bank has received the tax overpayment amounting to Rp 11,548 on 17 April 2013 and record the tax underpayment to current year profit and loss amounting to Rp 14,186 as prior year adjustment and Rp 4,218 as non operating expenses - others.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 60 Page

21. LIABILITAS LAIN-LAIN 21. OTHER LIABILITIES

2013 2012 Pihak ketiga Third parties Biaya yang masih harus dibayar 11,239 8,594 Accrued expenses Pendapatan diterima dimuka 7,449 1,338 Deferred income Setoran jaminan 5,059 6,366 Guarantee deposits Nota kredit dalam penyelesaian 4,161 4,654 Credit memo in process Lain-lain 150 349 Others

28,058 21,301 Pihak berelasi Related parties Liabilitas transaksi non ATM 74,821 19,354 Non ATM transaction liabilities Liabilitas transaksi ATM 28,577 17,055 ATM transaction liabilities Biaya yang masih harus dibayar 5,466 - Accrued expenses Setoran jaminan 777 388 Guarantee deposits 109,641 36,797

137,699 58,098

22. TABUNGAN MUDHARABAH 22. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

a. Berdasarkan jenis produk a. By product

2013 2012

Bukan Bank Non-Bank Tabungan iB Hasanah 2,656,639 2,309,869 iB Savings Hasanah Tabungan iB Bisnis 843,748 526,697 iB Savings Business Tabungan Haji iB Hasanah 279,484 236,975 iB Savings Hajj Hasanah Tabungan iB Bisnis Non Perorangan 198,094 85,713 iB Savings Business non individual Tabungan Prima iB Hasanah 86,554 84,056 iB Prima Savings Hasanah Tapma iB Hasanah 76,908 64,557 iB Tapma Hasanah Tapenas iB Hasanah 69,994 53,899 iB Tapenas Hasanah Tabungan iB Syariahplus Non iB Savings Shariaplus non- Perorangan 66,683 24,141 individual Tabungan iB Hasanah Classic 2,751 3,112 iB Savings Hasanah Classic

4,280,855 3,389,019

b. Berdasarkan hubungan b. By relationship

2013 2012 Bukan Bank Non-Bank Pihak ketiga 4,275,279 3,386,709 Third parties Pihak berelasi 5,576 2,310 Related parties

4,280,855 3,389,019

Tabungan mudharabah merupakan simpanan

dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 61 Page

22. TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan) 22. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) b. By relationship (continued)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk

tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:

2013

Tingkat bagi hasil (%)/ Nisbah (%)/ Profit sharing Ratio (%) rate (%)

Tabungan mudharabah 25 : 75 2.82 Mudharabah savings deposits Tabungan haji mudharabah 10 : 90 1.13 Mudharabah hajj savings deposits 2012

Tingkat bagi hasil (%)/ Nisbah (%)/ Profit sharing Ratio (%) rate (%)

Tabungan mudharabah 25 : 75 2.70 Mudharabah savings deposits Tabungan haji mudharabah 15 : 85 1.62 Mudharabah hajj savings deposits

23. DEPOSITO MUDHARABAH 23. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

a. Berdasarkan hubungan a. By relationship 2013 2012

Bukan Bank Non-Bank Pihak ketiga 3,299,710 3,197,532 Third parties Pihak berelasi 1,617,045 504,781 Related parties

4,916,755 3,702,313

Bank Bank Pihak ketiga 367,542 181,105 Third parties

5,284,297 3,883,418


2013 2012 Bukan Bank Non-Bank < 1 bulan 1,813,448 1,161,973 < 1 month 1 - 3 bulan 630,078 421,320 1 - 3 months 3 - 6 bulan 265,161 218,679 3 - 6 months > 12 bulan 2,208,068 1,900,341 > 12 months 4,916,755 3,702,313

Bank Bank < 1 bulan 193,012 37,845 < 1 month 1 - 3 bulan 70,000 64,300 1 - 3 months 3 - 6 bulan 98,300 43,800 3 - 6 months > 12 bulan 6,230 35,160 > 12 months

367,542 181,105

5,284,297 3,883,418

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 62 Page

23. DEPOSITO MUDHARABAH 23. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By remaining period to maturity

2013 2012 Bukan Bank Non-Bank ≤ 1 bulan 2,163,894 1,400,322 ≤ 1 month > 1 - 3 bulan 874,746 617,125 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 1,842,264 1,615,883 > 3 - 12 months > 12 bulan 35,851 68,983 > 12 months

4,916,755 3,702,313

Bank Bank ≤ 1 bulan 223,012 63,145 ≤ 1 month > 1 - 3 bulan 110,325 39,700 > 1 - 3 months > 3 - 12 bulan 33,555 63,260 > 3 - 12 months > 12 bulan 650 15,000 > 12 months

367,542 181,105

5,284,297 3,883,418

d. Deposito mudharabah yang dijadikan jaminan

atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing berjumlah Rp 54.160 dan Rp 87.577 pada tanggal 31 Desember 2013 dan masing-masing berjumlah Rp 24.601 dan Rp 11.260 pada tanggal 31 Desember 2012.

d. Mudharabah deposits that were used as collateral for the Bank’s receivables and financing respectively amounted to Rp 54,160 and Rp 87,577 as at 31 Desember 2013 and Rp Rp 24,601 and Rp 11,260 as at 31 December 2012.

e. Deposito mudharabah merupakan investasi

pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk

deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended 31 December 2013 and 2012, are as follows:

2013 2012 Tingkat Tingkat bagi hasil (%)/ bagi hasil (%)/ Nisbah (%)/ Profit sharing Nisbah (%)/ Profit sharing Ratio (%) rate (%) Ratio (%) rate (%)

1 Bulan 49 : 51 5.53 54 : 46 5.84 1 month 3 Bulan 51 : 49 5.76 56 : 44 6.06 3 months 6 Bulan 53 : 47 5.98 58 : 42 6.27 6 months 12 Bulan 55 : 45 6.21 60 : 40 6.49 12 months

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 63 Page

24. MODAL SAHAM 24. CAPITAL STOCK Berdasarkan Akta Pendirian No. 160 yang dibuat

dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 22 Maret 2010, modal dasar BNI Syariah adalah sebesar Rp 4.004.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 4.004.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 1.001.000 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp 1.000.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT BNI Life Insurance dan sebesar Rp 1.000.000.000.000 (nilai penuh) dalam bentuk transfer aset, liabilitas dan dana syirkah temporer yang berasal dari UUS BNI. Tidak terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar atas aset, liabilitas dan dana syirkah temporer yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Based on the Deed of Establishment No. 160 dated 22 March 2010 of Notary Aulia Taufani, S.H, substitute of Notary Sutjipto, S.H., BNI Syariah’s authorized capital amounted to Rp 4,004,000,000,000 (full amount) consisting of 4,004,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) per share. The capital issued and fully paid consists of 1,001,000 (full amount) shares consisting of Rp 1,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT BNI Life Insurance and Rp 1,000,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of assets, liabilities, and temporary syirkah funds which were derived from UUS BNI. There is no difference between the book value and fair value of assets, liabillites and temporary syirkah funds which were transferred by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal

31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank’s shareholders as of 31 December 2013 and 2012 are as follows:

Jumlah saham ditempatkan dan Persentase disetor penuh/ pemilikan/ Jumlah modal/ Issued and fully Ownership Amount of Pemegang saham paid stock percentage capital Shareholders

PT Bank Negara Indonesia 1,000,000 99.9 % 1,000,000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Persero) Tbk PT BNI Life Insurance 1,000 0.1 % 1,000 PT BNI Life Insurance

1,001,000 100% 1,001,000

25. CADANGAN UMUM DAN WAJIB 25. GENERAL LEGAL AND RESERVES

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

The general and legal reserves are originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 33 tanggal 24 Mei 2012 dari Notaris Djumini Setyoadi, SH. pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp 6.600 sebagai dana cadangan wajib Bank.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 33 dated 24 May 2012 of Notary Djumini Setyoadi, SH. the shareholders agreed to appropriate Rp 6,600 into the Bank’s statutory reserve.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 Mei 2013 dari Notaris Fathiah Helmi, SH. pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp 9.749 sebagai dana cadangan wajib Bank.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 5 dated 1 May 2013 of Notary Fathiah Helmi, SH. the shareholders agreed to appropriate Rp 9,749 into the Bank’s statutory reserve.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 64 Page

26. PENDAPATAN DARI JUAL BELI 26. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

2013 2012 Pendapatan murabahah 854,003 527,024 Income from murabahah

27. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL 27. INCOME FROM PROFIT SHARING

2013 2012 Pendapatan bagi hasil musyarakah 117,623 106,069 Musyarakah profit sharing income Pendapatan bagi hasil mudharabah 54,685 16,708 Mudharabah profit sharing income

172,308 122,777

28. PENDAPATAN DARI IJARAH 28. INCOME FROM IJARAH

2013 2012 Pendapatan ijarah multijasa 228,187 130,591 Income from ijarah multi-services Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik 10,304 10,304 Income from ijarah muntahiyah bittamlik Beban penyusutan aset yang diperoleh Depreciation expense of assets untuk ijarah (Catatan 12) (158,305) (92,394) acquired for ijarah (Note 12)

80,186 48,501

29. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA 29. OTHER MAIN OPERATING INCOME

2013 2012 Profit sharing income from Pendapatan bagi hasil investasi pada investments in securities/marketable efek/surat berharga 106,657 111,484 securities Pendapatan operasional hasanah card 75,950 42,776 Operational income from hasanah card Pendapatan bagi hasil penempatan Profit sharing income from placements pada bank lain 22,839 39,417 with other banks Pendapatan fee rahn 16,776 42,167 Income fee from rahn Pendapatan kas fee ujroh anjak utang Profit sharing income from factoring piutang 2,478 - of ujroh cash fee Pendapatan lain-lain 2,048 2,260 Other income 226,748 238,104

30. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA

SYIRKAH TEMPORER 30. THIRD PARTIES’ SHARE ON RETURN OF

TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

2013 2012 Deposito mudharabah 310,181 228,771 Mudharabah time deposits Tabungan mudharabah 82,743 62,285 Mudharabah savings deposits Sertifikat investasi mudharabah Interbank mudharabah investment antar bank 25,408 - certificate 418,332 291,056 31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 31. OTHER OPERATING INCOME

2013 2012 Jasa administrasi pembiayaan 64,236 42,705 Financing administration fees Jasa administrasi layanan bank 41,594 31,832 Bank service administration fees Laba selisih kurs - neto 26,384 4,072 Foreign exchange gains - net Lain-lain 14,750 5,500 Others

146,964 84,109

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 65 Page

32. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN 32. SALARIES AND BENEFITS

2013 2012 Gaji dan upah 211,304 146,686 Salaries and wages Tunjangan karyawan 220,429 139,757 Employee allowances Pendidikan dan pelatihan 29,779 30,630 Education and training

461,512 317,073 33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

2013 2012 Sewa 89,297 70,115 Rent Outsourcing 65,102 46,134 Outsourcing Promosi 46,928 50,420 Promotion Penyusutan aset tetap (Catatan 13) 25,928 16,479 Depreciation of fixed assets (Note 13) Pemeliharaan dan perbaikan 15,534 12,445 Service and maintenance Listrik, air, dan gas 14,633 10,208 Electricity, water and gas Komunikasi 10,239 7,466 Communication Perjalanan dinas 8,590 7,635 Business travel Keperluan kantor 7,733 5,840 Office supplies Transportasi 7,458 9,470 Transportation Asuransi 3,218 3,297 Insurance Honorarium tenaga ahli 1,148 401 Expert fees Lain-lain 8,580 3,092 Others

304,388 243,002 Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan

kantor dan beban operasional lainnya. Others consists of operating expenses, office

services and other operational expense. 34. (PEMULIHAN)/PEMBENTUKAN PENYISIHAN

KERUGIAN ASET PRODUKTIF 34. (REVERSAL OF)/PROVISION FOR POSSIBLE

LOSSES ON EARNING ASSETS

2013 2012 Giro pada bank lain (Catatan 5) (1,991) 1,915 Current accounts with other banks (Note 5) Penempatan pada bank lain (Catatan 6) (2,229) 2,977 Placements with other banks (Note 6) Investasi pada efek/surat berharga Investments in securities/marketable (Catatan 7) (381) 15,763 securities (Note 7) Piutang murabahah (Catatan 8) (23,966) (141,240) Murabahah Receivables (Note 8) Pinjaman qardh (Catatan 9) 32,312 20,589 Funds of Qardh (Note 9) Pembiayaan mudharabah (Catatan 10) 4,479 (3,647) Mudharabah Financing (Note 10) Pembiayaan musyarakah (Catatan 11) (16,627) 17,943 Musyarakah Financing (Note 11) Piutang pendapatan Ijarah (Catatan 14) 326 - Ijarah Income Receivables (Note 14) Estimasi kerugian komitmen dan Estimated losses on commitments kontinjensi (Catatan 36) (167) (21) and contingencies (Note 36)

(8,244) (85,721) 35. PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL –

BERSIH 35. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET

2013 2012

Pendapatan non-operasional 500 3,824 Non-operating income Beban zakat (4,538) (4,827) Zakat expenses Beban non-operasional (8,062) (2,480) Non-operating expenses

(12,100) (3,483)

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 66 Page

36. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES INFORMATION

a. Bank memiliki tagihan dan kewajiban

komitmen dan kontinjensi sebagai berikut: a. The Bank has receivables and liabilities on

commitments and contingencies as follows:

2013 2012 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan 865,106 829,129 Unused financing facilities Kewajiban komitmen 865,106 829,129 Commitment liabilities

Income from non-performing Pendapatan dalam penyelesaian 16,616 12,470 receivables/financing Garansi (kafalah) bank yang diterima 1,107 120 Bank guarantees (kafalah) received Lainnya 611 185 Others Tagihan kontinjensi 18,334 12,775 Contingencies receivable

Garansi yang diterbitkan dalam bentuk: Guarantees issued in the form of: Pihak ketiga Third parties Performance bonds 8,697 13,931 Performance bonds Bid bonds 478 3,104 Bid bonds Standby letters of credit 324 258 Standby letters of credit Advance payment bonds 70 1,065 Advance payment bonds Garansi bank lainnya 4,058 5,677 Other bank guarantees Pihak berelasi Related parties Performance bonds (Catatan 39) 1,520 1,345 Performance bonds (Note 39) Bank garansi lain (Catatan 39) 82 - Other Bank guarantee (Note 39) Bid bonds (Catatan 39) 56 95 Bid bonds (Note 39)

Kewajiban kontinjensi 15,285 25,475 Contingencies liabilities

b. Kewajiban kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

b. Contingent liabilities that have credit risk by collectibility were as follows:

2013 2012 Lancar 15,285 24,410 Current Dalam perhatian khusus - 1,065 Special Mention Kurang lancar - - Substandard 15,285 25,475 Estimasi kerugian komitmen Estimated losses on commitment dan kontinjensi (163) (304) and contingencies

15,122 25,171

c. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

c. Estimated losses on commitments and contingencies by collectibility were as follows:

2013 2012 Letters of credit yang masih berjalan - 3 Outstanding letters of credit Garansi bank yang diterbitkan 163 301 Bank guarantees issued

Estimasi kerugian komitmen dan Estimated losses on commitments kontinjensi 163 304 and contingencies

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 67 Page

36. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES INFORMATION (continued)

d. Perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

d. Changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

2013 2012 Saldo awal 304 286 Beginning balance Pemulihan selama tahun Reversal during the year berjalan (Catatan 34) (167) (21) (Note 34) Selisih kurs 26 39 Exchange rate difference

Saldo akhir 163 304 Ending balance

37. IMBALAN KERJA 37. EMPLOYEE BENEFITS

2013 2012 Imbalan kerja jangka pendek 90,536 52,355 Short-tem employee benefits Imbalan kerja jangka panjang lainnya 62,282 48,087 Other long-tem employee benefits

Liabilitas yang diakui pada laporan Liability recognised in the statements posisi keuangan 152,818 100,442 of financial position

Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits

2013 2012 Bonus, tantiem dan insentif yang masih harus dibayar 90,536 52,355 Accrued bonus, tantiem and incentives

Program pensiun iuran pasti Defined contribution pension plan Semenjak spin-off dari Bank BNI, program pensiun

karyawan BNI Syariah dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Sebelumnya program pensiun karyawan dibedakan menjadi dua kriteria. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, program pensiun dikelola langsung oleh DPLK BNI dengan kontribusi iuran sebesar 11,5% dari gaji atas beban Bank dan 3,5% atas beban karyawan.

Since the spin-off from Bank BNI, BNI Syariah employee pension program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Previously, pension plans are divided into two criteria. For permanent employees who were hired starting 1 September 2005, the pension program is managed directly by DPLK BNI with contribution of 11.5% of salary represents the cost of the Bank and 3.5% borne by the employees.

Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum

tanggal 1 September 2005, program pensiun dikelola dengan dua cara, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti melalui Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan benefit tambahan program pensiun melalui DPLK BNI. Pada saat spin-off, program pensiun yang dikelola Dana Pensiun dialihkan ke DPLK BNI dan benefit tambahan program pensiun dihentikan. Besarnya iuran program pensiun selanjutnya disesuaikan dengan karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005 yaitu 11,5% atas beban Bank dan 3,5% atas beban karyawan.

For employees hired before 1 September 2005, pension plans are managed in two ways, through the Defined Benefit Pension Fund conducted by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pension Fund and additional pension benefits through DPLK BNI. At the time of the spin-off, pension funds which is managed by Dana Pensiun were transferred to the DPLK BNI and the additional pension benefits were terminated. The amount of pension contributions was further adjusted for the permanent employees who work from 1 September 2005 at 11.5% representing the cost of the Bank and 3.5% borne by the employees.

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi adalah sebesar Rp 12.431 dan Rp 10.170 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp 12,431 and Rp 10,170 for the year ended 31 December 2013 and 2012, respectively.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 68 Page

37. IMBALAN KERJA (lanjutan) 37. EMPLOYEE BENEFITS (continued) Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang

lainnya meliputi uang jasa, uang pisah, dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The Liability for other long-term employee benefits consist of service pay, severance, and severance pay in accordance with the Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka

panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 27 Februari 2014 dan 25 Februari 2013.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the year ended 31 December 2013 and 2012, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), using the “Projected Unit Credit” method as stated in its reports dated 27 February 2014 and 25 February 2013.

Karyawan tetap memiliki hak atas Program

Pensiun Iuran Pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 mana yang lebih tinggi.

The permanent employees have the right to defined contribution pension plans or benefits provided under the Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode Projected Unit Credit dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used “Projected Unit Credit” method with underlying assumptions are as follows:

2013 2012

Tingkat diskonto per tahun 9% 6% Annual discount rate Tingkat kenaikan gaji per tahun 6% 6% Annual salary increasing rate

Tabel mortalita Tabel Mortalita/ Tabel Mortalita/ Mortality table Mortablity Table Mortablity Table Indonesia Indonesia 2011 (TMI 2011) 2011 (TMI 2011)

Usia pensiun 56 tahun / years 56 tahun / years Retirement age

a. Liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja terdiri dari: a. Estimated liabilities on employee benefits

consists of:

2013 2012

Nilai kini liabilitas manfaat 63,339 49,364 Current employee benefits obligation Keuntungan/(kerugian) aktuaria yang belum diakui (1,057) (1,277) Unrecognised actuarial gains/(losses)

Liabilitas yang diakui dalam Liabilities recognised in laporan posisi keuangan 62,282 48,087 statement of financial position

b. Perubahan imbalan kerja yang diakui adalah sebagai berikut: b. The movement of liabilities on employee

benefits are as follows:

2013 2012

Liabilitas neto pada awal tahun 48,087 37,478 Net liability at the beginning of the year Beban bersih yang diakui dalam Net expense recognised in profit laporan laba rugi 18,273 15,838 or loss Pembayaran imbalan (4,078) (5,229) Actual benefit payment

Liabilitas bersih yang diakui pada Net liability recognised akhir tahun 62,282 48,087 at end of the year

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 69 Page

37. IMBALAN KERJA (lanjutan) 37. EMPLOYEE BENEFITS (continued) Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) Other long-term employee benefits (continued)

c. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi:

c. Employee benefit expenses recognised in profit or loss:

2013 2012

Biaya jasa kini 16,797 11,780 Current service cost Biaya bunga 2,962 2,508 Interest cost Keuntungan aktuaria bersih yang Net actuarial gains recognised in diakui pada periode berjalan (1,486) 513 the current period Amortisasi biaya jasa Amortisation of past service cost masa lalu non-vested - 1,037 non-vested

Beban bersih yang diakui pada Net expense recognised in laporan laba rugi 18,273 15,838 profit or loss

d. Nilai kini liabilitas imbalan pasti, nilai wajar aset program dan surplus/(defisit) pada program serta keuntungan/(kerugian) aktuaria atas penyesuaian historis per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

d. Present value of defined benefit obligation, fair value of plan assets and surplus (deficit) of program and actuarial gains/(losses) on historical adjustments for 31 Desember 2013 is as follows:

2013 2012

Nilai kini liabilitas imbalan pasti (63,339) (49,364) Present value of defined benefit obligation Nilai wajar aset program - - Fair value of plan assets Defisit program (63,339) (49,364) Deficit in the plan Penyesuaian pengalaman pada Experience adjustments on Liabilitas program (8,315) (286) plan liabilities

38. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP

KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM 38. GOVERNMENT GUARANTEES ON

OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan No. 189/KMK.06/2004 tanggal 8 April 2004, Pemerintah menjamin kewajiban tertentu dari Bank berdasarkan program penjaminan yang berlaku bagi bank umum. Jaminan Pemerintah ini berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2005.

Based on Minister of Finance Decision No. 179/KMK.017/2000 dated 26 May 2000, as amended by Minister of Finance Decision No. 84/KMK.06/2004 dated 27 February 2004 and No. 189/KMK.06/2004 dated 8 April 2004, the Government guarantees certain liabilities from the Bank based on the prevailing guarantee program that is valid for commercial banks. This Government Guarantee is valid until 21 September 2005.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal

22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24, dated 22 September 2004, effective as at 22 September 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No.3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities from commercial banks based on the prevailing guarantee program, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 70 Page

38. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

38. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin

Simpanan No. 2/PLPS/2010 tahun 2010 tanggal 25 November 2010 tentang “Program Penjaminan Simpanan”, maka pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Based on the Indonesia Deposit Insurance Institution (LPS) Regulation No. 2/LPS/2010 year 2010, dated 25 November 2010, regarding “The Saving Guaranteed Program”, as at 31 December 2013 and 2012, the amount of savings guaranteed by LPS are up to Rp 2,000,000,000 (full amount) for each customer for each bank.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Bank

adalah peserta dari program penjaminan tersebut. As at 31 December 2013 and 2012, the Bank is a

participant of such guarantee program. 39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 39. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan normal usaha, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan.

In the normal course of business, BNI Syariah enters into certain transactions with parties which are related because of ownership and/or management.

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Badan Usaha Milik

Negara dan Anak Perusahaannya, dewan komisaris, direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

Related parties consist of State-Owned Enterprises and their Subsidiaries, Commissioners, Directors, and management or key employees of the Bank based on SFAS no. 7 (Revised 2010) “Related Party Disclosures”

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. Type of relationships and related parties transactions

Pihak-pihak berelasi/

Related parties Jenis hubungan/

Type of relationships Unsur transaksi pihak berelasi/

Related parties transactions

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Induk perusahaan/ Parent company

Aset lain-lain, giro pada bank lain, liabilitas lain-lain, beban lain-lain/Other assets, current accounts with other banks, other liabilities, other expense

PT BNI Life Insurance Pemegang saham/ Shareholder

Giro wadiah, bank garansi yang diterbitkan, liabilitas lain-lain, deposito mudharabah, kewajiban kontijensi/Wadiah demand deposits, bank guarantees issued, other liabilities, time deposit mudharabah, contigent liabilities

Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia

Keterkaitan melalui BNI/ Related through BNI

Surat berharga/Marketable securities

Koperasi Swadharma Bank BNI Pendiri dan dewan direksi induk perusahaan/Founder and board of directors of parent company

Piutang murabahah, liabilitas lain-lain, tabungan mudharabah/Murabahah receivables, Other Liabilities, Mudharabah Saving Deposit

PT Asuransi Tripakarta Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

Giro wadiah, deposito mudharabah/Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 71 Page

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

(lanjutan) 39. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi

berelasi (lanjutan)

a. Type of relationships and related parties

transactions (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties

Jenis hubungan/ Type of relationships

Unsur transaksi pihak berelasi/ Related parties transactions

PT Swadharma Duta Data Keterkaitan melalui Dana

Pensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

Giro wadiah/Wadiah demand deposits

PT Swadharma Sarana Informatika Keterkaitan melalui Dana ensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

Piutang murabahah, giro wadiah,deposito mudharabah/Murabahah receivables, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT Swadharma Propertindo Keterkaitan melalui Dana ensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

Giro wadiah/Wadiah demand deposits

PT Bank Syariah Mandiri Anak perusahaan BUMN Bank Mandiri (Persero) Tbk/ Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Surat berharga, simpanan dari bank lain, deposito mudharabah, giro wadiah, tabungan mudharabah/Marketable securities, deposits from other bank, mudharabah time deposits, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposits

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perusahaan BUMN/State Owned Enterprise

Surat berharga, giro wadiah, deposito mudharabah/Marketable securities, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Perusahaan BUMN/State Owned Enterprise

Giro wadiah, deposito mudharabah/ Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perusahaan BUMN/State

Owned Enterprise Giro wadiah/Wadiah demand deposits

PT Swadharma Travelindo

Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI/Related through

Dana Pensiun BNI

Bank garansi yang diterbitkan, Giro wadiah, Liabilitas Lain-lain/Bank guarantees issued, wadiah demand deposits, other liabilities

PT Elnusa Petrofin Anak perusahaan BUMN PT Elnusa/Subsidiary of PT Elnusa

Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, liabilitas lain-lain, deposito mudharabah/Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, other liabilities, mudharabah time deposits

PT Bank BRI Syariah Anak perusahaan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Subsidiary of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Penempatan pada bank lain/Placements with other banks

PT Pupuk Kalimantan Timur Anak perusahaan BUMN PT Pupuk Sriwijaya (Persero)/ Subsidiary of PT Pupuk Sriwijaya (Persero)


PT Indosat Tbk BUMN dengan kepemilikan minoritas/State Owned Enterprise with minority interest


PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 72 Page

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi b. Related party transactions

2013 2012 Aset Assets Giro pada bank lain (Catatan 5) Current accounts with other banks (Note 5) PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 168,257 336,876 (Persero) Tbk

Penempatan pada bank lain (Catatan 6 ) Placements with other banks (Note 6) PT Bank BRI Syariah 80,000 - PT Bank BRI Syariah

Investasi pada efek/surat Berharga Investment in securities/ marketable (Catatan 7) securities (Note 7) Pemerintah Republik Government of the Republic of Indonesia 1,717,795 803,346 Indonesia PT Bank Syariah Mandiri 57,245 53,513 PT Bank Syariah Mandiri PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 54,000 54,000 (Persero) PT Pupuk Kalimantan Timur 30,000 30,000 PT Pupuk Kalimantan Timur PT Indosat Tbk 16,827 18,121 PT Indosat Tbk

Piutang murabahah (Catatan 8) Murabahah receivables (Note 8) PT Swadharma Sarana Informatika 13,013 15,489 PT Swadharma Sarana Informatika PT Elnusa Petrofin 9,011 - PT Elnusa Petrofin Karyawan kunci 4,285 3,011 Key employees Koperasi Swadharma Bank BNI 2,663 2,127 Koperasi Swadharma Bank BNI

Pinjaman qardh (Catatan 9) Funds of qardh (Note 9) Karyawan kunci 12,180 11,915 Key employees PT Elnusa Petrofin - 50,000 PT Elnusa Petrofin

Pembiayaan musyarakah (Catatan 11) Financing musyarakah (Note 11) PT Elnusa Petrofin - 13,750 PT Elnusa Petrofin Aset lain - lain (Catatan 14) Other Assets (Note 14) PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 42,667 - (Persero) Tbk

Jumlah aset dari pihak-pihak berelasi 2,207,943 1,392,148 Total assets from related parties

Persentase jumlah aset dari pihak-pihak Percentage of total assets from berelasi terhadap jumlah aset 15,01% 13.07% related parties to total assets

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 73 Page



b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) b. Related party transaction (continued)

2013 2012

Liabilitas Liabilities Giro wadiah (Catatan 17) Wadiah demand deposits (Note 17) Entitas dan lembaga pemerintah 262,547 316,799 Government entities & institutions PT Asuransi Tripakarta 20,136 16 PT Asuransi Tripakarta PT BNI Life Insurance 7,312 3,203 PT BNI Life Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia 5,245 - PT Asuransi Jasa Indonesia PT Elnusa Petrofin 1,217 - PT Elnusa Petrofin PT Bank Syariah Mandiri 883 - PT Bank Syariah Mandiri PT Swadharma Travelindo 420 - PT Swadharma Travelindo PT Swadharma Sarana Informatika 348 235 PT Swadharma Sarana Informatika Karyawan Kunci 180 - Key employees PT Swadharma Duta Data 5 17 PT Swadharma Duta Data PT Swadharma Propertindo 1 1,083 PT Swadharma Propertindo Tabungan wadiah (Catatan 18) Wadiah savings deposits (Note 18) Karyawan kunci 153 278 Key employees Simpanan dari bank lain (Catatan 19) Deposits from other banks (Note 19) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - 9 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri 31,091 5,935 PT Bank Syariah Mandiri Liabilitas lain-lain (Catatan 21) Other liabilities (Note 21) PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 108,906 36,409 (Persero)Tbk PT BNI Life Insurance 424 388 PT BNI Life Insurance Koperasi Swadharma Bank BNI 178 - Koperasi Swadharma Bank BNI PT Swadharma Travelindo 100 - PT Swadharma Travelindo PT Elnusa Petrofin 33 - PT Elnusa Petrofin

Jumlah liabilitas dari pihak-pihak Total liabilities from berelasi 439,179 364,372 related parties

Persentase jumlah liabilitas dari Percentage of total liabilities from pihak-pihak berelasi terhadap related parties to jumlah liabilitas 11.44% 16.67% total liabilities

Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Funds

Tabungan mudharabah (Catatan 22) Mudharabah savings deposits (Note 22) Karyawan kunci 4,506 2,087 Key employees PT Bank Syariah Mandiri 729 - PT Bank Syariah Mandiri Koperasi Swadharma Bank BNI 306 - Koperasi Swadharma Bank BNI Komisaris 35 223 Commissioners

5,576 2,310

Deposito mudharabah (Catatan 23) Mudharabah time deposits (Note 23) Entitas dan lembaga pemerintah 1,398,728 444,592 Government entities and institutions Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 105,500 - (Persero) Tbk PT Elnusa Petrofin 50,000 - PT Elnusa Petrofin

PT BNI Life Insurance 47,369 56,469 PT BNI Life Insurance PT Asuransi Tripakarta 7,200 1,500 PT Asuransi Tripakarta PT Asuransi Jasa Indonesia 5,525 - PT Asuransi Jasa Indonesia

Karyawan kunci 2,623 1,720 Key employees PT Bank Syariah Mandiri 100 - PT Bank Syariah Mandiri PT Swadharma Sarana Informatika - 500 PT Swadharma Sarana Informatika

1,617,045 504,781

Jumlah dana syirkah temporer dari Total temporary pihak-pihak berelasi 1,622,621 507,091 syirkah funds from related parties

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 74 Page



b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) b. Related party transaction (continued)

2013 2012

Persentase jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak Percentage of total related parties berelasi terhadap jumlah dana temporary syirkah funds to total syirkah temporer 16.96% 6.97% temporary syirkah funds

Pendapatan usaha utama lainnya Other main operating income Pemerintah Republik Indonesia 115,098 80,470 Government of Republic of Indonesia

Persentase jumlah pendapatan usaha utama lainnya dari pihak-pihak berelasi terhadap Percentage of total related parties jumlah pendapatan usaha utama other main operating income to total

lainnya 50.76% 33.80% other main operating income

Beban operasional lainnya Other operating expenses Lain-lain Others PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 27,170 25,135 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Persentase jumlah beban penggunaan fasilitas dari pihak- Percentage of total expense from pihak berelasi terhadap jumlah utilization of facilities to related beban lain-lain 33.45% 26.98% parties to total other expense

Beban gaji dan tunjangan Salaries and benefits expenses (Catatan 32) (Note 32)

Dewan Komisaris The Board of Commissioners Gaji 737 986 Salaries Manfaat pensiun - - Pension plan Tunjangan 84 124 Allowance Lainnya - 171 Others

821 1,281 Direksi The Board of Directors

Gaji 3,080 2,838 Salaries Manfaat pensiun - - Pension plan Tunjangan 642 205 Allowance Lainnya 240 571 Others

3,962 3,614 Komite Audit Audit Committee

Gaji 293 120 Salaries Manfaat pensiun - - Pension plan Tunjangan - 9 Allowance Lainnya - 50 Others

293 179 Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

Gaji 390 330 Salaries Manfaat pensiun - - Pension plan Tunjangan 53 20 Allowance Lainnya - 55 Others

443 405 Pejabat Eksekutif Executive Officers

Gaji 16,672 20,498 Salaries Manfaat pensiun - - Pension plan Tunjangan 4,490 4,762 Allowance Lainnya 8,360 2,885 Others

29,522 28,145 Jumlah beban gaji dan tunjangan - Total salaries and benefits expense dari pihak-pihak berelasi 35,041 33,624 related parties

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 75 Page



b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) b. Related party transaction (continued) 2013 2012

Persentase jumlah beban gaji dan Percentage of total tunjangan dari pihak-pihak salaries and benefits expense berelasi terhadap jumlah beban from related parties to total gaji dan tunjangan 7,59% 10,60% salaries and benefits expenses

Kewajiban kontinjensi Contingent liabilities

Garansi bank (Catatan 36) Bank guarantee (Note 36) Performance Bonds Performance Bonds PT BNI Life Insurance 1,281 1,245 PT BNI Life Insurance Koperasi Swadharma Bank BNI 139 - Koperasi Swadharma Bank BNI PT Swadharma Travelindo 100 100 PT Swadharma Travelindo 1,520 1,345 Other Guarantee Other Guarantee Koperasi Swadharma Bank BNI 82 - Koperasi Swadharma Bank BNI Bid Bonds Bid Bonds Koperasi Swadharma Bank BNI 56 95 Koperasi Swadharma Bank BNI Persentase jumlah kewajiban kontinjensi dari pihak-pihak Percentage of total commitments and berelasi terhadap jumlah kewajiban contingent liabilities to related komitmen dan kontinjensi 0.19% 0.17% parties to total contingencies

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 76 Page

40. ANALISIS JATUH TEMPO 40. MATURITY ANALYSIS Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal

31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The maturity of assets and liabilities as at 31 December 2013 and 2012 based on the remaining period to maturity are as follows:

2013 Lebih dari Lebih dari 1 bulan 3 bulan sampai sampai Lainnya dengan dengan Lebih yang tidak Sampai 3 bulan/ 1 tahun/ dari memiliki dengan more than more than 1 tahun/ jatuh tempo/ 1 bulan/ 1 month 3 months More Others that Up to up to up to than have Jumlah/ 1 month 3 months 1 year 1 year no maturities Total

Aset Assets Kas 201,157 - - - - 201,157 Cash Penempatan pada Placements with Bank Indonesia 607,984 - - - - 607,984 Bank Indonesia Current accounts Giro pada bank lain 168,257 - - - - 168,257 with other banks Penyisihan kerugian - - - - (1,683) (1,683) Allowance for possible losses Penempatan pada bank lain 210,000 - - 5,314 - 215,314 Placements with other banks Penyisihan kerugian - - - - (2,153) (2,153) Allowance for possible losses Investasi pada Investments in securities/ efek/surat berharga 40,000 - 70,486 1,885,016 - 1,995,502 marketable securities Penyisihan kerugian - - - - (2,777) (2,777) Allowance for possible losses Piutang murabahah 944 9,356 157,939 7,904,198 - 8,072,437 Murabahah Receivables Penyisihan kerugian - - - - (103,309) (103,309) Allowance for possible losses Pinjaman qardh 423,284 36,977 77,697 113,387 - 651,345 Funds of Qardh Penyisihan kerugian - - - - (23,606) (23,606) Allowance for possible losses Pembiayaan mudharabah 7,211 5,068 24,791 684,735 - 721,805 Mudharabah financing Penyisihan kerugian - - - - (12,587) (12,587) Allowance for possible losses Pembiayaan musyarakah 55,274 119,299 306,761 629,393 - 1,110,727 Musyarakah financing Penyisihan kerugian - - - - (51,645) (51,645) Allowance for possible losses Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih 326 1,663 21,671 662,267 - 685,927 Assets acquired for ijarah-net Pajak dibayar dimuka - - - - - - Prepaid taxes Aset tetap - bersih - - - - 102,349 102,349 Fixed assets-net Aset pajak tangguhan-bersih - - - - 10,859 10,859 Deferred tax assets-net Aset lain-lain 181,975 250 2,104 163,493 14,779 362,601 Other assets

Jumlah Aset 1,896,412 172,613 661,449 12,047,803 (69,773) 14,708,504 Total Assets

Liabilitas Liabilities Liabilitas segera 19,404 - - - - 19,404 Obligations due immediately Bagi hasil yang belum dibagikan 35,916 - - - - 35,916 Undistributed revenue sharing Simpanan 2,290,599 - - - - 2,290,599 Deposits Simpanan dari bank lain 1,184,200 - - - - 1,184,200 Deposits from other banks Utang pajak 8,349 9,524 - - - 17,873 Taxes payable Estimated losses on Estimasi kerugian komitmen commitments and dan kontinjensi - - - - 163 163 contingencies Liabilitas lain-lain 121,661 9,098 5,614 1,326 - 137,699 Other liabilities Imbalan kerja - - 90,537 62,281 - 152,818 Employee benefits

Jumlah Liabilitas 3,660,129 18,622 96,151 63,607 163 3,838,672 Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Funds Tabungan mudharabah 4,280,855 - - - - 4,280,855 Mudharabah savings deposits Deposito mudharabah 2,163,895 874,746 1,842,263 35,851 - 4,916,755 Mudharabah time deposits Deposito mudharabah Mudharabah time deposits dari bank lain 223,012 110,325 33,555 650 - 367,542 from other banks

Jumlah Dana Total Syirkah Temporer 6,667,762 985,071 1,875,818 36,501 - 9,565,152 Temporary Syirkah Funds

Perbedaan Jatuh Tempo (8,431,479) (831,080) (1,310,520) 11,947,695 (69,936) 1,304,680 Maturity Gap

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 77 Page

40. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) 40. MATURITY ANALYSIS (continued) 2012 Lebih dari Lebih dari 1 bulan 3 bulan sampai sampai Lainnya dengan dengan Lebih yang tidak Sampai 3 bulan/ 1 tahun/ dari memiliki dengan more than more than 1 tahun/ jatuh tempo/ 1 bulan/ 1 month 3 months More Others that Up to up to up to than have Jumlah/ 1 month 3 months 1 year 1 year no maturities Total

Aset Assets Kas 114,906 - - - - 114,906 Cash Penempatan pada Placements with Bank Indonesia 705,791 - - - - 705,791 Bank Indonesia Current accounts Giro pada bank lain 336,876 - - - - 336,876 with other banks Penyisihan kerugian - - - - (3,369) (3,369) Allowance for possible losses Penempatan pada bank lain 305,000 130,000 1,144 9,654 - 445,798 Placements with other banks Penyisihan kerugian - - - - (4,458) (4,458) Allowance for possible losses Investasi pada Investments in securities/ efek/surat berharga - - 36,000 1,083,130 - 1,119,130 marketable securities Penyisihan kerugian - - - - (3,158) (3,158) Allowance for possible losses Piutang murabahah 662 3,730 93,133 4,709,234 - 4,806,759 Murabahah Receivables Penyisihan kerugian - - - - (72,407) (72,407) Allowance for possible losses Pinjaman qardh 431,362 145,606 63,549 122,498 - 763,015 Funds of Qardh Penyisihan kerugian - - - - (28,725) (28,725) Allowance for possible losses Pembiayaan mudharabah 8,496 3,156 9,351 269,289 - 290,292 Mudharabah financing Penyisihan kerugian - - - - (3,228) (3,228) Allowance for possible losses Pembiayaan musyarakah 53,026 83,720 221,323 622,863 - 980,932 Musyarakah financing Penyisihan kerugian - - - - (14,401) (14,401) Allowance for possible losses Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih 251 2,042 54,419 734,284 - 790,996 Assets acquired for ijarah-net Pajak dibayar dimuka - - - - 29,365 29,365 Prepaid taxes Aset tetap - bersih - - - - 97,474 97,474 Fixed assets-net Aset pajak tangguhan-bersih - - - - 8,833 8,833 Deferred tax assets-net Aset lain-lain 43,657 21,722 19,766 194,807 4,940 284,892 Other assets

Jumlah Aset 2,000,027 389,976 498,685 7,745,759 10,866 10,645,313 Total Assets

Liabilitas Liabilities Liabilitas segera 46,861 - - - - 46,861 Obligations due immediately Bagi hasil yang belum dibagikan 36,481 - - - - 36,481 Undistributed revenue sharing Simpanan 1,888,703 - - - - 1,888,703 Deposits Simpanan dari bank lain 31,461 - - - - 31,461 Deposits from other banks Utang pajak 5,671 - 17,637 - - 23,308 Taxes payable Estimated losses on Estimasi kerugian komitmen commitments and dan kontinjensi - - - - 304 304 contingencies Liabilitas lain-lain 52,536 1,555 2,332 1,575 100 58,098 Other liabilities Imbalan kerja - 32,717 19,638 48,087 - 100,442 Employee benefits

Jumlah Liabilitas 2,061,713 34,272 39,607 49,662 404 2,185,658 Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Funds Tabungan mudharabah 3,389,019 - - - - 3,389,019 Mudharabah savings deposits Deposito mudharabah 1,400,322 617,125 1,615,883 68,983 - 3,702,313 Mudharabah time deposits Deposito mudharabah Mudharabah time deposits dari bank lain 63,145 39,700 63,260 15,000 - 181,105 from other banks

Jumlah Dana Total Syirkah Temporer 4,852,486 656,825 1,679,143 83,983 - 7,272,437 Temporary Syirkah Funds

Perbedaan Jatuh Tempo (4,914,172) (301,121) (1,220,065) 7,612,114 10,462 1,187,218 Maturity Gap

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 78 Page

41. MANAJEMEN RISIKO 41. RISK MANAGEMENT Sistem pengelolaan manajemen risiko perbankan

syariah memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun demikian, secara umum masih memiliki banyak kesamaan sebagai lembaga/instansi yang bergerak di bidang keuangan.

Risk management system of Islamic banking is unique when compared to conventional banking. However, in general they have a lot in common as institutions / agencies engaged in the field of finance.

Penerapan manajemen risiko BNI Syariah tetap

mengacu dan menyelaraskan dengan regulasi nasional maupun internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan regulasi lain di luar ketentuan Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain itu juga mengacu kepada regulasi internasional yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) serta dokumen-dokumen regulasi lain yang dijadikan acuan.

Application of risk management in BNI Syariah still refer to national and international regulations as stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI), Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) and other regulations beyond regulation of Bank Indonesia (BI) related to risk management. It also refers to the international regulation derived from documents published by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and other regulatory documents referenced.

Penerapan konsep Enterprise Risk Management

(ERM) di tahun 2013 merupakan salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Konsep ERM disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank dengan tujuan memperoleh nilai tambah (value added) bagi Bank dan stakeholders terutama jika diarahkan untuk persiapan penerapan penilaian kinerja bank berbasis risiko (Risk Based Bank Performance).

Application of the concept of Enterprise Risk Management (ERM) in 2013 is one of a comprehensive risk management strategy and integrated. ERM concepts tailored to the needs of the business and operations of the Bank in order to obtain value added to the Bank and stakeholders, especially if it is directed to the preparation of the application of risk-based performance assessment of banks.

Dalam penerapan ERM, pengelolaan risiko menjadi

bagian yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis Bank sehari-hari. Kerangka kerja pengelolaan risiko secara sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar & risiko operasional (belum diperhitungkan)) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Hal tersebut sejalan dengan penerapan ERM pada induk perusahaan (BNI).

In the implementation of ERM, risk management becomes an integral part in the decision making processes of everyday. Framework of risk management systematically and thoroughly (credit risk, market risk and operational risk (not calculated)) by connecting capital management and business processes with risks in their entirety. This is consistent with the application of the ERM to the holding company (BNI).

Kerangka pengelolaan risiko BNI Syariah mengacu

pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha syariah yang telah dicantumkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Risk management framework BNI Syariah refers to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dated November 2, 2011 on the Application of Risk Management for Islamic Banks and Islamic business units that have been included in the General Risk Management Policy (KUMR).

Dalam kerangka pengelolaan risiko ditetapkan

berbagai kebijakan yang diarahkan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor kehati-hatian (prudential principle) melalui penerapan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan dan pengendalian risiko pada semua jenjang organisasi.

Within the framework of risk management policies directed set so that the risk management function as a business enabler so that business can continue to grow in the corridors of prudence (prudential principle) through the application of the process of identification, measurement, mitigation, monitoring and control of risk at all levels of the organization.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 79 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Sesuai dengan PBI tersebut diatas, BNI Syariah

telah menerapkan Manajemen Risiko terhadap 10 risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk). Dalam pengukuran risiko bank, PBI dimaksud belum mewajibkan 2 (dua) risiko terakhir diperhitungkan dalam penilaian risiko bank. Namun demikian BNI Syariah telah menerapkan perhitungan risiko imbal hasil (rate of return risk) ke dalam laporan profil risiko sebagai bagian dalam pengukuran risiko pasar. Kebijakan pengelolaan atas risiko telah selaras dengan laporan profil risiko yang dilakukan oleh Bank BNI selaku induk perusahaan.

In accordance with PBI, BNI Syariah has implemented a Risk Management of the 10 risks include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, the risk of yield (rate of return risk) and investment risk (equity investment risk). In the measurement of bank risk, PBI is not obligated risk of yield and investment risks are taken into account in the bank's risk assessment. However, BNI Syariah has implemented risk calculation yields (rate of return risk) into the report as part of the risk profile in the measurement of market risk. The above risk management policy has been aligned with the risk profile report conducted by the BNI as the holding company.

Sistem Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan

Komisaris terhadap aktivitas manajemen risiko BNI Syariah diimplementasikan dengan pembentukan komite-komite meliputi:

Monitoring system of the Board of Directors and Board of Commissioners of the BNI Syariah risk management activities are implemented with the establishment of committees include:

a. Komite-komite pada level Dewan Komisaris

meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

a. Committees at the level of the Board of

Commissioners include the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination and Risk Oversight Committee.

b. Komite-Komite pada level Direksi meliputi

Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen (KALMA) yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko bagi hasil, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Komite Investasi, Modal dan Teknologi (KMIT) Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) merupakan komite yang memiliki kewenangan dan fungsi antara lain:

b. Committees at the level of the Board of Directors include Policy and Risk Committee (KKR), Asset and Liability Management Committee (KALMA) that implement the risk control function for the profit sharing, exchange rate risk, and liquidity risk, the Human Resources Committee (KSDM) and the Investment Committee, Capital and Technology (KMIT) Risk Policy Committee (TRC) is a committee that has the authority and functions include:

- Penetapan kebijakan dan pengelolaan

manajemen risiko diseluruh unit organisasi.

- Penetapan kebijakan dan pengelolaan

risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.

- Establishment of policies and risk management throughout the organization unit.

- Determination of risk management policies

and funding to create a healthy portfolio quality and favorable financing.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 80 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Dalam kegiatan operasionalnya, Direktur risiko dan

kepatuhan membawahi Divisi ERM yang mengelola 5 (lima) jenis risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko imbal hasil, dan risiko Investasi. Sedangkan risiko lainnya dikelola oleh risk owner namun tetap dalam koordinasi dari Divisi ERM terdiri dari: Risiko Likuiditas dikelola oleh Divisi Treasuri dan Internasional (TRS), Risiko Hukum dikelola oleh Divisi Hukum dan Kesekretariatan (HUK), Risiko Reputasi dikelola oleh Divisi Komunikasi, Umum dan Jaringan (KJL), Risiko Stratejik di kelola oleh Divisi Perencanaan Stratejik (REN) dan Risiko Kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK):

Operationally, risk and compliance director oversees the ERM Division manages five (5) types of risk namely credit risk, market risk, operational risk, yield risk, and investment risk. Whereas other risks are managed by the risk owner but still in the coordination of the ERM Division consists of: Liquidity Risk is managed by the Treasury and International Division (TRS), Legal Risk is managed by the Division of Legal and Secretariat (HUK), Reputation Risk is managed by the Division of Communications, Public and Network (KJL), Strategic Risk is managed by the Strategic Planning Division (REN), and Compliance Risk managed by the Compliance Unit (SKK).

Metode yang digunakan dalam pengelolaan

manajemen risiko BNI Syariah yang dihubungkan dengan pengelolaan modal bank adalah sebagai berikut:

The method used in BNI Syariah risk management associated with the management of the bank's capital is as follows:

a. Risiko Pasar a. Market Risk

Metode pengukuran menggunakan 2 pendekatan yaitu Standardized Approach dan Internal Model. Standardized Approach digunakan untuk menghitung beban risiko pasar dalam perhitungan rasio kecukupan modal sesuai ketentuan regulator. Sedangkan Internal Model digunakan untuk memonitoring risiko pasar secara harian atas aktivitas bisnis Tresuri, yaitu dengan metode Value at Risk.

Measurement method using two approaches, namely the Standardized Approach and the Internal Model. Standardized Approach is used to calculate the load in the calculation of market risk capital adequacy ratio in accordance with the regulator. While the Internal Model is used to monitor the market risk on a daily basis over the business activities of the Treasury, which is the method of Value at Risk.

b. Risiko Kredit b. Credit risk

Metode pengukuran menggunakan Standardized Approach (SA) mengacu pada ketentuan regulator yang telah menetapkan besaran bobot pada setiap aset bank. RWA (Ratio Weighted Asset) = bobot risiko x nilai nominal aset

Measurement method using Standardized Approach (SA) refers to the rules that the regulator has determined the amount of weight on each bank's assets. RWA (Weighted Asset Ratio) = the risk weight x the nominal value of assets

c. Risiko Operasional c. Operational Risk

Metode pengukuran menggunakan Standardized Approach, yaitu dengan membagi aktivitas Bank ke dalam delapan (8) lini bisnis. Indikator eksposur risiko pada metode ini adalah gross income setiap lini bisnis.

The measurement method uses the Standardized Approach, by dividing the Bank's activities into eight (8) line of business. Indicators of exposure risk in this method is the gross income of each business line.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 81 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued)

Kecukupan kebijakan dan prosedur diwujudkan dengan tersedianya beberapa kebijakan yang berbasis manajemen risiko antara lain:

Adequacy of policies and procedures embodied by the availability of several policy-based risk management, among others:

a. Kebijakan Umum Manajemen Risiko

(KUMR) b. Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) c. Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang

dan Pasar Modal Syariah d. Kebijakan Strategi Anti Fraud (SAF) e. Kebijakan, Strategi dan Prosedur

Business Continuity Plan (BCP)

a. Public Policy Risk Management (KUMR) b. Bank Financing Policy (CDE) c. Policies Assets Money Market and Capital

Market Shariah d. Policy Anti-Fraud Strategy (SAF) e. Policies, Strategies and Procedures

Business Continuity Plan (BCP)

Disamping itu, dilengkapi juga Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang berisi peraturan pelaksanaan serta prosedur operasional bank yang telah melalui proses validiasi dan sertifikasi manajemen risiko.

In addition, the Bank also has a Standard Operating Procedure (BPP) which contains the implementing regulations and operating procedures of banks that have gone through the process of validation and certification of risk management.

Penetapan kebijakan-kebijakan limit risiko dilakukan melalui Komite-Komite yang ada dan disesuaikan dengan ketersediaan permodalan yang dimiliki Bank.

Determination of risk limit policies carried out through the committees and adapted to the availability of capital held by the Bank.

Penerapan budaya sadar risiko disemua lini merupakan langkah dalam penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Diharapkan manajemen dan pegawai memiliki nilai-nilai dan persepsi yang sama terhadap risiko, sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan Bank.

The application of a risk awareness culture in all lines is a step in the application of risk management effectively and efficiently. Management and employees are expected to have the values and perceptions of the risks as well as a glue to unite the entire human resources to achieve the stated goals of the Bank.

Risiko Pembiayaan Financing Risk Tujuan pengelolaan risiko pembiayaan Bank selain

untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, juga untuk mengelola risiko pembiayaan itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

The objectives of managing the Bank’s financing risk instead of meeting the requirements set by Bank Indonesia regulation, and also to manage risk financing itself so that the possibility of losses from unpaid financing facilities and other financial contracts is at a minimum level, both on an individual and entire financing portfolio level.

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk

melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi Non-Performing Financing (NPF). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko pembiayaan.

The management of the Bank’s financing is directed for theexpansionof financing and managing the quality of its financing servicesince grant date untilpayment to prevent it frombecoming Non-Performing Financing (NPF). Effective management of the fund can minimize losses and optimize the using of capital allocated to risk financing.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 82 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Risiko Pembiayaan (lanjutan) Financing Risk (continued) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur

pembiayaan tertulis yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko (KKR). Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, BNI Syariah melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

The Bank has written financing policies and procedures referred to the Company Standard Operating Procedures(BPP) and Decision and Risk Policy Committee (KKR). This policy provides comprehensive and detailed guidance regarding the financing of management activities from the financing proposal, analysisprocess, approval, monitoring, documentation, control, and rescue/ restructuring. In order to support the financing process more carefully, BNI Syariah conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

Pengendalian risiko pembiayaan diterapkan pada

tingkat pembiayaan perorangan dan tingkat portofolio. Pada tingkat transaksi diterapkan four-eyes principles, yaitu setiap keputusan pemberian pembiayaan melibatkan Unit Usaha dan Unit Risiko yang independen untuk menjamin objektivitas. Mekanisme persetujuan pembiayaan dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu melalui sirkulasi dan melalui rapat Komite Pemutus Pembiayaan. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pemutus pembiayaan yang terdiri dari pejabat yang berwenang dari Unit Usaha dan Unit Risiko yang memiliki integritas, kemampuan, dan kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, proses pemberian pembiayaan menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Financing risk control is applied at the individual and portfolio level. At the transaction level implemented four-eyes principles, ie any decision of financing involving the the Business Unit and Risk Independent Unit to ensure objectivity. Mechanism financing agreement made with two (2) models, through circulation and through Financing Approval Committee meeting. The decision to grant financing is done by decision maker of financing consisting of an authorized officer of the Business Unit and Risk Unit which has the integrity, ability, and competence appropriate. Thus, the financing prosess to be more comprehensive and carefully.

Pengendalian pada tingkat portfolio dilakukan

melalui Early Warning System yang dimonitor setiap bulan. Early Warning System tersebut selain memonitor portofolio secara bank wide juga mampu memonitor proyeksi kualitas pembiayaan setiap nasabah. Proyeksi kualitas pembiayaan tersebut menjadi dasar bagi unit pengelola nasabah untuk mengambil tindakan dini untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah.

Control at the portfolio level is done through the Early Warning System is monitored every month. Early Warning System in addition to monitoring the portfolio in bank wide is also able to monitor the quality of the projection of each customer financing. Projection quality of financing is the basis for the customer management unit to take early action to maintain the quality of customer financing.

Pembiayaan yang bermasalah dikelola oleh Unit

Pembiayaan Khusus agar penyelamatan/ penyelesaian dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan unit usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan nasabah lancar dan melakukan ekspansi pembiayaan.

Non-performing financing issues are managed by the Special Finance Unit so thattherescue/settlement can be performed in a better way and allow the business units to focus on managing the current customersand expand the financing.

Pengembangan manajemen risiko pembiayaan

dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Khusus untuk pengukuran risiko pembiayaan pada saat ini dilakukan dengan metodologi standardized approach. Sistem pengelolaan manajemen risiko pembiayaan Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan (BPP).

The development of financing risk management is carried out gradually in accordance with the time set by Bank Indonesia. Specially for the measurement of risk financing at this time, thisisconductedthroughthe standardized methodology approach. The Bankfinancing risk management system has been has formalized in the Company Standard Operating Procedures (BPP).

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 83 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Risiko Pembiayaan (lanjutan) Financing Risk (continued) Sebagai dampak dari penerapan metode anuitas

dalam piutang murabahah (Catatan 2b), Bank mengungkapkan dampak kualitatif dan kuantitatif atas risiko pembiayaan untuk piutang murabahah dengan metode anuitas sesuai dengan PSAK No. 60: “Instrumen keuangan: Pengungkapan” dan Penyesuaian atas PSAK No. 60 (penerapan dini).

In respect to the implementation of annuity method in murabahah receivables (Note 2b), Bank disclose qualitative and quantitative impact of financing risk for murabahah receivables using annuity method to conform with SFAS No. 60: “Financial instruments: Disclosures” and The amendment of SFAS No. 60 (early implementation).

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012,

eksposur risiko pembiayaan atas piutang murabahah dengan metode anuitas terbagi atas:

As at 31 Desember 2013 and 2012, financing risk exposure relating to murabahah receivables using annuity method are divided as follows:

2013

Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/

Neither past due nor impaired

Jatuh tempo dan tidak

mengalami penurunan

nilai/ Past-due but not

impaired

Mengalami penurunan

nilai/ Impaired *)

Jumlah ekposur

maksimum/ Total

maximum exposure

Grup 1/ Group 1

Grup 2/ Group 2

Grup 3/ Group 3

Piutang murabahah - anuitas Murabahah receivables - annuity - Ritel 1,774,182 3,372,578 470,169 219,479 88,435 5,924,843 Retail - - Non-ritel 200,816 17,640 - - - 218,456 Non-retail - 1,974,998 3,390,218 470,169 219,479 88,435 6,143,299 Penyisihan kerugian (73,780) Allowance for possible losses 6,069,519

2012 Belum jatuh tempo atau tidak mengalami

penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Jatuh tempo dan tidak

mengalami penurunan

nilai/ Past-due but not

impaired

Mengalami penurunan

nilai/ Impaired *)

Jumlah ekposur

maksimum/ Total

maximum exposure

Grup 1/ Group 1

Grup 2/ Group 2

Grup 3/ Group 3

Piutang murabahah - anuitas Murabahah receivables - annuity - Ritel 1,225,101 1,594,002 384,028 161,765 46,398 3,411,294 Retail - - Non-ritel 3,672 48,598 23,632 10 - 75,912 Non-retail - 1,228,773 1,642,600 407,660 161,775 46,398 3,487,206 Penyisihan kerugian (49,446) Allowance for possible losses 3,437,760 *) debitur dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet Customer with substandard, doubtful and loss category *)

Grup 1 : Debitur baru (kurang dari enam bulan). Grup 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis

pernah menunggak. Grup 3 : Nasabah lama yang memiliki historis

pernah menunggak.

Group 1 : New customer (less than six months). Group 2 : Existing customer with no history of

overdue. Group 3 : Existing customer with history of

overdue. Analisa umur piutang murabahah dengan metode

anuitas yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah:

An age analysis of murabahah receivables using annuity method that are “past due but not impaired” on 31 Desember 2013 and 2012 is set out below:

2013

Ritel/ Retail

Non-ritel/ Non-retail

Jumlah/ Total

1 - 30 hari 134,040 - 134,040 1 – 30 days 31 - 60 hari 43,690 - 43,690 31 - 60 days 61 - 90 hari 41,749 - 41,749 61 - 90 days 219,479 - 219,479

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 84 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Risiko Pembiayaan (lanjutan) Financing Risk (continued)

2012

Ritel/ Retail

Non-ritel/ Non-retail

Jumlah/ Total

1 - 30 hari 112,910 10 112,920 1 – 30 days 31 - 60 hari 28,779 - 28,779 31 - 60 days 61 - 90 hari 20,076 - 20,076 61 - 90 days 161,765 10 161,775

Risiko Pasar Market Risk Bank memfokuskan pengelolaan risiko pasar pada

risiko pergerakan nilai tukar, risiko imbal hasil dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar.

Bank focuses manage market risk on the movement of the exchange rate risk, yield risk and the risk of price movements of sukuk reclassified as fair value.

BNI Syariah terus mengembangkan kerangka

kerja, metodologi dan kebijakan pengelolaan risiko pasar secara kesinambungan agar pengelolaan risiko dan kepentingan bisnis dapat berjalan selaras.

BNISyariah continue to develop frameworks, methodologies and managent policy market risk with continuously that risk and business interests going consistent.

Saat ini BNI Syariah sedang mengembangkan

sasaran dan target manajemen risiko pasar sebagai berikut:

Currently, BNI Syariah is developing the management of market risk strategy as follows:

1. Mengembangkan sistem manajeman risiko pasar yang terintegrasi dengan manajemen treasuri untuk pengelolaan risiko nilai tukar, risiko imbal hasil, dan risiko pergerakan harga.

1. Developing market risk management system that is integrated with treasury management to manage exchange rate risk, the yield risk and price risk.

2. Untuk keperluan internal, dalam rangka monitoring risiko pasar secara harian,BNI Syariah menggunakan metode value at risk dalam mengukur risiko pasar dan menetapkan limit risiko, sedangkan untuk menilai akurasi metodologi yang digunakan, dilakukan back testing.

2. For internal purposes, in order to monitor market risk on a daily basis, BNISyariah using value method at risk in measuring market risk and set risk limits, while to assess the accuracy of the methodology used, the back testing.

3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan market risk limit untuk aktivitas treasuri. Limit risiko pasar yang diimplementasikan adalah Value-at-Risk (VaR) limit, Capital-at-Risk (CaR) limitdan Secondary Reserve Ideal (SR Ideal).

3. Optimizing the implementation of market risk limits for treasury activities. Market risk limits which were implemented are Value-at-Risk (VaR), Capital-at-Risk (CaR) and the Secondary Reserve (SR Ideal).

4. BNI Syariah telah melakukan perhitungan

beban risiko pasar menggunakan model standar sebagai komponen penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang disyaratkan oleh regulator.

4. BNI Syariah has calculated the load of market risk using the standard model as a component of the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) as required by the regulator.

5. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pelaporan risiko pasar.

5. Developing and enhancing the market risk reporting system.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 85 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Risiko Operasional Operational Risk Mempedomani Peraturan Bank Indonesia

No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, BNI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, namun demikian belum diperhitungkan dalam penilaian perhitungan kecukupan modal (Capital adequacy ratio).

Following Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 and the New Basel II Capital Accord, which adds operational risk in the calculation of regulatory capital, BNI Syariah has applied the principles of operational risk management, however, has not been taken into account in the assessment of capital adequacy calculation (Capital Adequacy Ratio ).

Proses pengelolaan risiko operasional BNI Syariah

dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (risk owner). Untuk membantu proses tersebut, BNI Syariah dengan dukungan BNI sebagai induk perusahaan mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Sistem ini mengintegrasikan unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang dengan unit manajemen risiko sehingga proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Process of managed operational risk BNISyariah was performed by each unit of the Bank (risk owner). To assist this process, BNI Syariah with the support of BNI as the parent company, to develop operational risk management tools, namely PERISKOP (Operational RiskTool). This system integrates units at head quarters and branch offices with risk management unit, so that the process of identification, assessment, measurement, monitoring and control of operational risk is more accurate and faster.

PERISKOP mempunyai beberapa modul seperti Self Assesment, Loss Event Data Base dan Action Plan, yang memungkinkan proses identifikasi risiko dilakukan sendiri oleh unit kerja, peristiwa kejadian di 8 (delapan) lini bisnis dan tindak lanjut untuk memitigasi risiko operasional lebih termonitor.

PERISKOP has several modules such as Self Assessment, Loss Event Data Base and Action Plan, which enables the risk identification process being carried out solely by the working unit, the incidence of events in 8 (eight) business lines and follow-up are monitored to mitigate the operational risks.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian

yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, BNI Syariah mengembangkan Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots and fires, BNI Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko

operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder.

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organization in the Bank will promote business growth and improve the performance of the Bank, thus to generate added value for its stakeholders.

Risiko Likuiditas Liquidity Risk Risiko likuiditas adalah risiko akibat

ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya mismatch jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/ or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 86 Page

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 41. RISK MANAGEMENT (continued) Risiko Likuiditas (lanjutan) Liquidity Risk (continued) Dalam melaksanakan proses manajemen risiko

likuiditas, BNI Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan alat likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas dan profil maturitas.

In carrying out the liquidity risk management process, BNISyariah identification, measurement, monitoring, and control of liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat risiko likuiditas, yang dilakukan dengan mengambil langkah strategi pada setiap traffic light SR. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan dan pengelolaan posisi likuiditas di bawah fungsi pengawasan dari Committee Asset Liability Management (KALMA).

Liquidity risk management is done in order to prevent greater losses due to liquidity risk, which is done by taking steps in the strategy of each traffic light SR. Liquidity risk management is done through funding strategy and liquidity position under the management oversight function of Committee Asset Liability Management (KALMA).

42. MANAJEMEN MODAL 42. CAPITAL MANAGEMENT

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2013 and 2012, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Bank Indonesia Circular Letter No. 8/10/DPbS dated 7 March 2006. Such CAR is as follows:

2013 2012 Modal inti Core capital Modal disetor 1,001,000 1,001,000 Paid-in capital Cadangan umum dan tujuan 20,000 10,251 General and appropriated reserve Laba bersih periode berjalan 176,395 51,160 Net income in the current period Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak 64,811 60,571 Prior income after tax

Jumlah modal inti 1,262,206 1,122,982 Total core capital

Modal pelengkap (maksimum 100% Supplementary capital (maximum at dari modal inti) 100% over core capital) Cadangan umum penyisihan kerugian General reserve on allowance for aset produktif (maksimum possible losses of earning assets 1,25% dari ATMR) 103,190 75,036 (maximum at 1.25% of ATMR)

Jumlah modal pelengkap 103,190 75,036 Total supplementary capital

Jumlah modal 1,365,396 1,198,018 Total capital

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risk Weighted Assets (RWA) Risiko Kredit dan Risiko Pasar 8,413,837 6,283,808 for Credit Risk and Market Risk

Rasio KPMM Bank 16,23% 19.07% Bank’s Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio KPMM yang diwajibkan 8.00% 8.00% Minimum CAR

Pada tanggal 10 Juni 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 7/13/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tentang ”Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”. Berdasarkan peraturan tersebut Bank Umum Syariah wajib menyediakan rasio KPMM sebesar 8%. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Bank telah memenuhi persyaratan KPMM.

As at 10 June 2005, Bank Indonesia issued Regulation No. 7/13/PBI/2005 as amended by Bank Indonesia regulation No. 8/7/PBI/2006 regarding “Minimum Required Capital Adequacy for Commercial Banks Based on Sharia Principles”. Under the regulation, a Sharia Commercial Bank is required to provide CAR of at least 8%. The Bank has complied with the CAR requirement as at 31 December 2013 and 2012.

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 87 Page

43. POSISI DEVISA NETO 43. NET OPEN POSITION

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, yang selanjutnya diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) setinggi-tingginya 20% dari modal Tier I dan Tier II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

According to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated 15 July 2004, as amended by Bank Indonesia Regulation No.7/37/PBI/2005 dated 30 September 2005, and further amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated 1 July 2010, the Bank is required to manage and maintain the Net Open Position (NOP) at the maximum of 20% of Tier I and Tier II capital. The Aggregate NOP is a number that represents the sum of the absolute values for the amount of net difference of assets and liabilities on the statements of financial position for each foreign currency plus the net difference between receivables and liabilities of both commitments and contingencies, into administrative account for each foreign currency.

Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, sejak tanggal 1 Juli 2010 bank umum wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri Bank dibuka sampai dengan sistem tresuri ditutup.

According to these regulations, since July 1, 2010, commercial banks are required to manage and maintain overall NOP at a maximum of 20% from equity for every 30 minutes from the time the treasury system is opened until closed.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Bank

telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

As at 31 December 2013 and 2012, the Bank has complied with Bank Indonesia Regulation on Net Open Position.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan

2012 adalah sebagai berikut: The Bank's NOP as at 31 December 2013 and

2012 are as follows: 2013 Aset/ Liabilitas/ Posisi devisa neto/ Mata uang Assets Liabilities Net open position Currencies

KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF DAN REKENING FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIF) ADMINISTRATIVE ACCOUNTS) Dolar Amerika Serikat 507,918 357,747 150,171 United States Dollar Euro Eropa 201 - 201 European Euro Dolar Kanada 407 - 407 Canadian Dollar Dolar Australia 531 - 531 Australian Dollar Dolar Singapura 323 - 323 Singapore Dollar Franc Swiss 679 - 679 Swiss Franc Poundsterling Inggris 1,170 - 1,170 British Poundsterling Dolar Hongkong 109 - 109 Hongkong Dollar Riyal Arab Saudi 729 328 401 Saudi Arabian Riyal Yen Jepang 4,678 - 4,678 Japanese Yen

Jumlah 158,670 Total Jumlah modal – 31 Desember 2013 1,365,396 Total Capital – 31 Desember 2013

Rasio PDN (Keseluruhan) 11.73% NOP Ratio (Aggregate) NOP Ratio (Statements of Rasio PDN (Laporan posisi keuangan) 11.62% Financial Position)

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 88 Page

43. POSISI DEVISA NETO (lanjutan) 43. NET OPEN POSITION (continued) 2012 Aset/ Liabilitas/ Posisi devisa neto/ Mata uang Assets Liabilities Net open position Currencies

KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF DAN REKENING FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIF) ADMINISTRATIVE ACCOUNTS) Dolar Amerika Serikat 338,826 268,207 70,619 United States Dollar Poundsterling Inggris 410 - 410 British Poundsterling Dolar Australia 369 - 369 Australian Dollar Dolar Kanada 345 - 345 Canadian Dollar Riyal Arab Saudi 224 - 224 Saudi Arabian Riyal Dolar Singapura 209 - 209 Singapore Dollar Euro Eropa 169 - 169 European Euro Dolar Hongkong 86 - 86 Hongkong Dollar Franc Swiss 42 - 42 Swiss Franc Yen Jepang 4 - 4 Japanese Yen

Jumlah 72,477 Total Jumlah modal – 31 Desember 2013 1,198,018 Total Capital – 31 Desember 2013

Rasio PDN (Keseluruhan) 6.05% NOP Ratio (Aggregate) NOP Ratio (Statements of Rasio PDN (Laporan posisi keuangan) 7.08% Financial Position)

44. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH 44. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY

BOARD

Berdasarkan surat No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2013/015 tanggal 30 Desember 2013 dan No. BNISy/DPS/II/2013/005 tanggal 18 Februari 2013 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Based on Letter No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2013/015 dated 30 December 2013 and No. BNISy/DPS/II/2013/005 dated 18 February 2013 for the years ended 31 December 2013 and 2012, respectively, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank BNI Syariah have complied with sharia principles and values.

45. STANDAR AKUNTANSI BARU 45. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year ended 31 December 2013 are as follow:

- ISAK 27 "Pengalihan aset dari pelanggan" - ISAK 28 "Pengakhiran liabilitas keuangan

dengan instrumen ekuitas" - ISAK 29 "Biaya pengupasan lapisan tanah

dalam tahap produksi pada tambang terbuka" - PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" - PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian” *) - PSAK 66 “Pengaturan bersama” *) - PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam

entitas lain” *) - PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar” *) - PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan

keuangan” *) - PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan

tersendiri” *)

- IFAS 27 “Transfer assets from customer” - IFAS 28 “Extinguishing financial liabilities with

equity instrument” - IFAS 29 “Stripping cost in the production

phase of surface mine” - SFAS 102 "Murabahah Accounting" - SFAS 65 “Consolidated financial statements” *) - SFAS 66 “Joint arrangements” *) - SFAS 67 “Disclosure of interests in other

entities” *) - SFAS 68 “Fair value measurement” - SFAS 1 (revised 2013) “Presentation of

financial statements” *) - SFAS 4 (revised 2013) “Separate financial

statements” *

PT BANK BNI SYARIAH




Halaman 89 Page

45. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan) 45. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING

STANDARDS (continued)

- PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama” *)

- PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja” *)

- SFAS 15 (revised 2013) “Investment in associates and joint ventures” *)

- SFAS 24 (revised 2013) “Employee benefits” *)

ISAK 27, 28, 29 dan PSAK 102 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2014, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan. *) Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

IFAS 27, 28, 29 and SFAS 102 will become effective for annual period beginning 1 January 2014 while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2015. As at the authorisation date of this consolidated of financial statements, the company is still evaluating the potential impact of these new and revised SFAS. *) Early adoption of these new and revised standards prior to 1 January 2015 is not permitted.

semangat untuk menjadi mitra perbankan yang - bnisyariah.co.id · analisis makro dan industri...

Documents