sesi 3_pak cahyono
TRANSCRIPT
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 1/44
Regulasi kesehatan
Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH
Dr. Hanevi Djasri, MARS
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 2/44
Regulation
Organization
Payment
Financing
Behavior
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 3/44
Pokok bahasan
Latar belakang: ± Pengertian regulasi
± Mekanisme regulasi
Pengembangan sistem regulasi ditinjau dariperaturan perundangan
Regulasi dalam kerangka sistem kesehatan daerah
Perkembangan pelaksanaan regulasi di Indonesia dankecenderungan ke depan
Regulasi yang efektif
Penutup
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 4/44
Latar belakang
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 5/44
Peran pemerintah dalam sektor kesehatan
(Kovner, 1995)
Regulator
Pemberi biaya
Pelaksana atau pelaku kegiatan
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 6/44
Peran pemerintah dalam sektor kesehatan
(WHO, 2000)
Pengarah (stewardship/oversight):
± Menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main
dalam sistem kesehatan
± Menjamin keseimbangan antar berbagai key player(pembayar, penyedia pelayanan, pasien) dalam bidang
kesehatan
± Menetapkan perencanaan stratejik bagi keseluruhan
sistem kesehatan Regulator: melaksanakan regulasi
Pelaku pelayanan kesehatan
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 7/44
Pengarah Regulator Pelaksana
Peran Menetapkan kebijakan
untuk lembaga regulator
dan penyedia pelayanan
Melakukan
pengawasan/regulasi
Mengelola institusi
pelayanan publik
Tujuan Menjamin tercapainya
indikator mutu kesehatan
wilayan dengan
menetapkan kebijakan
regulasi mutu
Menjamin bahwa
lembaga penyedia
pelayanan memberikan
pelayanan yang bermutu
Efisiensi dan survival
institusi pelayanan
publik dengan
pelayanan yang
bermutu
Fokus Fokus pada wilayah Fokus pada berbagai
jenis fasilitas pelayanankesehatan modern,
tradisional, milik pem
dan swasta
Fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintahterutama puskesmas
dan RSUD
Konsekuensi Mengembangkan
kebijakan sistem regulasi
wilayah
Melaksanakan regulasi
mutu penyedia pelayanan
Bersaing dengan
swasta
Persyaratan Mempunyai sistem
informasi kesehatan
pelayanan publik dan
swasta yang terintegrasi,
Mengembangkan
standar institusi dan
standar pelayanan
sesuai kebutuhanwilayah (optimal
Merupakan lembaga
pemerintah yang
mempunyai kredibilitas
dalam melaksanakan
regulasi mutu
Mempunyai surveyor
yang handal dan objektif
Sistem manajemen
organisasi yang baik
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 8/44
Health care regulation
Any social action exerting an influence,directly or indirectly, on the behavior andfunctioning of health care personnel
and/or organizations(Nihal Hafez, 1997)
The use of the coercive power of the
state to change the behavior of individuals and organizations in thehealth sector (Robert, M, et al., 2004)
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 9/44
Pelaksanaan regulasi
Mengapa regulasi diperlukan
Siapa Pelaksana regulasi
Dimana regulasi akan dilaksanakan (sasaranregulasi)
Bagaimana mekanisme pelaksanaan regulasi
Apa standar yang digunakan untuk melakukan
regulasi
Kepan pelaksanaannya ?
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 10/44
Tujuan regulasi (Robert, M. dkk, 2004)
Merupakan framework/aturan bagi sektorswasta
Melindungi pengguna dari ketidakmampuanmenilai mana pelayanan kesehatan yangberkualitas.
Counter act terhadap: supplier induced
demand Meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 11/44
11
Mengatur sektor swasta
Regulasi untuk mengendalikan swasta dalam hal: ± who sells in the market,
± what they sell and ± The market prices
Regulasi memberikan kerangka kerja umumtentang: ±
Aturan kontrak ± Perlindungan konsumen
± Aturan-aturan thd adanya fraud (penggelapan),dsb.
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 12/44
12
Melindungi konsumen dlm menilai mutu
Mengendalikan/memberi batasan tentang mutu
produk (food safety, drug purity, insurancesolvency)
Mengendalikan/memberi batasan gerakpenyedia pelayanan(doctors and hospitals,doctors licensing)
Regulasi dalam pelaksanaan praktik (malpracticeliability, professional discipline)
Regulasi terhadap penyediaan informasi (labeling,accreditation, certification)
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 13/44
13
Counteracting Supplier Induced Demand By
Limiting Supply
Membatasi jumlah doktor (graduates, foreign
doctors) Membatasi penggunaan tehnologi baru
Membatasi jumlah sarana kesehatan (certificate of need)
Note: Limiting the number of providers can increasevolume; lower cost and improve quality in those whodo operate
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 14/44
14
Meningkatkan akses terhadap pelayanan
kesehatan
Kewajiban dokter baru untuk bekerja di daerah
Mengatur premi asuransi
Mensyaratkan semua provider untuk mampu
menyediakan pelayanan pada kondisi emergensi
Mengendalikan harga untuk beberapa obat atau tarif untuk pelayanan.
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 15/44
Lingkup regulasi
Penyedia pelayanan kesehatan: mulai dari
pelayanan tradisional, komplementer hingga
moderen
Pembiayaan kesehatan dan penyedia biaya
Penyedia input pelayanan kesehatan:
± Penyediaan obat dan alat kesehatan
± Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 16/44
Alasan perlu regulasi
Safety
Quality
Equity Access
Efisiensi dan
Pengendalian Biaya
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 17/44
Siapa pelaksana regulasi
Pemerintah
Badan/lembaga independen
yang diberi kewenangan oleh
pemerintah
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 18/44
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 19/44
Sasaran Regulasi
Organisasi/sarana penyedia
Pelayanan Kesehatan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Bidan
Dokter
Perawat
Sertifikasi
Perijinan
Akreditasi
Sertifikasi
Perijinan
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 20/44
20
The Regulatory CycleDecide to
Regulate
Secure Legal Authority
Write Rules
Monitor
Compliance
Impose Penalties for
Violators
Evaluate SystemPerformance
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 21/44
21
Tiap tahapan menghadapi kesulitan baik teknis,
politis dan administratif
Keterbatasan data dan kesulitan menetapkan
prioritas sehingga menyulitkan untuk memfokuskan
kebutuhan regulasi Keberatan dari pihak yang diregulasi akan
menyulitkan dalam mengamankan otoritas legal.
Legal drafting merupakan problem teknis yang
kompleks
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 22/44
22
Kesulitan.. Perilaku pihak yang diregulasi kadang-kadang
bersifat sementara dan tidakdidokumentasikan
Penyelia mungkin dapat dimanipulasi olehpihak yang diregulasi, data salah dilaporkanatau dihilangkan.
Memberikan hukuman sering sulit dilakukandan membutuhkan proses yang lama
Tidak adanya upaya dan disain eksperimentaluntuk mengevaluasi program secara sistematis
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 23/44
23
Administrative Discretion
(kebijakan/pertimbangan administratif) dalampelaksanaan yang tidak dapat dihindari
Bahasa hukum sulit dimengerti dan kadang beragamdiartikan
Aturan kadang tidak mengantisipasi perkembangankarena keterbatasan-keterbatasan, misalnya bahasa.
Menerapkan aturan untuk kasus spesifik harus hati-hatidan ditinjau kasus yang satu berbeda dengan kasus yanglain.
The effectiveness of a regulatory effort depends criticallyon how it is carried out.
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 24/44
24
Regulatory Distortion
Tidak tersedianya data yang dibutuhkan
Data yang ada tidak dapat menunjukkan
perilaku yang akan diukur
Pihak yang diregulasi seolah-olahmenunjukkan keadaan/perilaku yang baik
The regulated may distort their behavior tolook goodmeet letter but not spirit of the rule
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 25/44
25
Problem spesifik dalam regulasi praktik klinis
Dokter tidak suka diatur
Perilaku yang benar sulit didefinisikan dalam
berbagai situasi
Banyak kegiatan yang tidak didokumentasikan
Karakteristik pasien yang berpengaruh
terhadap outcome pelayanan.
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 26/44
Model regulasi
Delegasiregulasi
Lembaga yang diregulasi
Pemerintah O rganisasi profesi
Consumers, Public media
Komplain
Pengaturan langsung,Pengaturan sumber daya
Komplain
Pembayaran Kekuatan dari
pembayaran
Informasi masyarakat,
media massa
Harga
E ntry to market Mutu,Keselamatan
Jumlah,penyebaran
H ealth care purchasers
Informasi
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 27/44
Bagaimana mekanisme regulasi
Lisensi
AkreditasiSertifikasi
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 28/44
Regulasi (perijinan, sertifikasi,dan akreditasi) hanya dapat
dilaksanakan jika tersediastandar untuk pelaksanaan
regulasi
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 29/44
Proses Pelaksana Sasaran evaluasi Komponen
persyaratan
Standard
Akreditasi
(sukarela), contoh:
akreditasi RS, yan
med dasar
Lembaga yang
diakui, biasanya
LSM
Organisasi atau
sebagian fungsi
organisasi
Kepatuhan pada
standar, on-site
evaluation, kepatuhan
tsb tidak diharuskan
oleh hukum
Standar maksimal
yang dapat dicapai
untuk memacu
perbaikan mutu yang
kontinyu
Lisensi (wajib):
lisensi tenaga
kesehatan, lisensi
fasilitas pelayanan
Pemerintah atau
konsil
Individu atau
organisasi
Bagian dari regulasi
untuk menjamin
kompetensi minimumBagian dari regulasi
untuk menjamin
standar minimal suatu
fasilitas pelayanan
Standar minimal untuk
melindungi pasien,
menjamin keamanan,dan meminimalkan
resiko
Sertifikasi
(sukarela/wajib):
sertifikasi ATLS,
sertifikasitehnologi
kesehatan,
sertifikasi berbagai
pusat di RS
Lembaga yang
diberi kewenangan,
pemerintah, atau
LSM
Individu/organisasi Evaluasi persyaratan
yang ditetapkan,
pendidikan/pelatihan
tambahan, dan
kompetensi di bidang
tertentu
Menunjukkan bahwa
organisasi
mempunyai
pelayanan, tehnologi
atau kapasitas khusus
Standar lembaga
(misalnya ISO) untuk
mengevaluasi
kepatuhan terhadap
spesifikasi rancangan
lembaga
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 30/44
Tinjauan dari sudut pandang
peraturan
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 31/44
Desentralisasi dan regulasi
UU 22/99
UU 32/2004, UU 33/2004
Perpu 3/2005
PP 84/2000
PP 8/2003
Otonomi
daerah
Fungsi
Dinas Daerah
PerumusanKebijakan
Teknis
Regulasi, perijinan &
Palaksanaan
Yan-umum
Pembinaan
Pemerintahan Daerah
Pedoman organisasi
Perangkat Daerah
PP 38/2007
PP 41/2007
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 32/44
Tinjauan dari aspek perundangan PP 25/2000:
± Tidak ada kejelasan tentang regulasi
± Provinsi: pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khususseperti rumahsakit jiwa, rumahsakit kusta, dan rumahsakit kanker
PP 8 / 2003 PP 38/2007
± Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi: Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non
pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjangyang setara.
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuaiperaturan perundang-undangan.
± Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah
dan provinsi. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D,
rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, danpengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuaiperaturan perundang-undangan.
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 33/44
Regulasi sebagai bagian dari SKDSKN tidak menyebutkan secara jelas tentang regulasi
Sistem
PelayananSistem
Pembiayaan
Sistem Regulasi
Sistem
Informasi dan
Surveilance
Sistem Kesehatan Daerah
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 34/44
Perkembangan Pelaksanaan
regulasi di Indonesia
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 35/44
Perijinan sarana
Daerah umumnya belum mempunyai standarsebagai acuan untuk perijinan sarana
Badan mutu DIY sebagai surveyor perijinan
dan menyusun standar perijinan saranakesehatan
Beberapa provinsi dan kabupaten menyusun
standar untuk perijinan sarana Mekanisme perijinan akan diatur melalui
peraturan daerah (?)
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 36/44
Sertifikasi dan Perijinan tenaga kesehatan
Undang-undang praktik kedokteran: mensyaratkanujian kompetensi untuk memperoleh STR danperpanjangan STR
Persyaratan sertifikasi untuk perpanjangan ijin dokter
spesialis Untuk bidan dan perawat masih diatur melalui
keputusan menteri kesehatan
Belum semua kompetensi mensyaratkan sertifikasi,
baru beberapa misalnya untuk dokter yang bertugasdi IGD: ACLS, ATLS, PPGD untuk perawat yang bekerjadi instalasi gawat darurat rumahsakit, dan sertifikasibidan delima.
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 37/44
Pengembangan yang difasilitasi PMPK-
UGM
Kasus Jawa Tengah (2000): ± Studi pendahuluan ± Pengembangan konsil/badan mutu (terhenti) ± Pengembangan MTKP (berlanjut dan dikembangkan ke profesi lain)
Kasus DIY (2000 2007): ± Studi pendahuluan (23002-2003) ±
Pembentukan badan mutu dengan SK Gubernur (2003) ± Implementasi membantu proses perijinan dengan survey ke sarana ± Badan mutu sebagai bagian dari aparat pemerintah provinsi ataukah lembaga
independen ± Badan mutu menginisiasi akreditasi puskesmas di DIY ± penyusunan standar dan mekanisme uji kopetensi bidan Yogya (2004)
Kasus Pekanbaru dan Denpasar (2004): ± Studi dasar (2004) ±
Pengembangan standar perijinan pelayanan KIA Kasus Kalimantan Timur (2005-2007):
± Studi dasar (2005) ± Pengembangan standar : bidan, batra, KIA, Medik dasar, dokter keluarga (2006) ± Pengembangan framework mutu dan regulasi (2007) ± Pengembangan perda provinsi tentang regulasi (2007)
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 38/44
Akreditasi dan sertifikasi sarana
Akreditasi rumahsakit sekarang dikaitkan lagi denganperpanjangan ijin
Akreditasi puskesmas dengan standar HP 4 terhenti (JawaBarat sosialisasi baik standar HP4 maupun HP5)
Akreditasi puskesmas dengan standar HP 5 berlanjut di JawaTengah dan DIY
Kota Yogya mengembangkan standar mutu minimal untukperijinan (2007) yang diturunkan dari standar akreditasi medisdasar
Sarana kesehatan (baik rumahsakit, puskesmas, balaipengobatan paru) mulai tahun 2005 mulai beralih ke ISO9001:2000
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 39/44
Efektivitas regulasi
Efektivitas instrumen (cara) regulasi dapat diukur dengandua pertanyaan berikut (Hongoro & Kumaranayake, 2000dan Soderlund et al., 2003): ± Apakah regulasi tersebut mempunyai dampak tertentu?
Apakah intervensi regulasi benar-benar menghasilkan efek/pengaruhpada perilaku regulator dan perilaku yang diregulasi sesuai denganyang diinginkan? (misalnya tingkat kepatuhan)
± Apakah dampak tersebut memang dampak yang ingin dicapai? Apakah intervensi regulasi tersebut berhasil mencapai tujuan yang
diinginkan? Apakah intervensi regulasi dapat memperbaiki situasiyang merupakan dasar pengembangan regulasi tersebut? Apakah
mempengaruhi variable market entry, ataukah peningkatan mutu. Apakah implementasi regulasinya sesuai dengan yang diharapkan?
Apakah regulasi tersebut sesuai untuk konteks dan kondisi sekarang?
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 40/44
Faktor-faktor Pertanyaan
Desain 1. Apakah intervensi regulasinya sesuai dengan tujuan?
2. Apakah proses implementasinya jelas? (missal lembaga regulator)
3. Bagaimana akuntabilitas lembaga regulator? Apakah ada prosedur keluhan yang jelas?
4. Apakah monitoring dan implementasinya aktif ataukah pasif?
Informasi 1. Bagaimana tingkat pengetahuan aktor dalam proses regulasi, termasuk konsumen dan pasien?
2. Apa informasi yang dimiliki oleh regulator?
3. Apa informasi yang dimiliki oleh yang diregulasi?
4. Apakah informasinya simetris?Kapasitas 1. Bagaimana keterampilan staf yang terlibat dalam implementasi dan monitoring?
2. Sumber daya apa yang tersedia untuk melkaukan inspeksi/monitoring? (Keuangan, SDM?)
3. Bagaimana struktur organisasinya? (administrative dan manajemen, misalnya setelah
desentralisasi)
Otoritas 1. Apa otoritas regulator dan yang diregulasi?
2. Bagaimana kredibilitas sistem judicial? Apakah ada sistem sanksi yang efektif?
3. Apa kekuatan lembaga konsumen, media dan asosiasi profesi?
4. Apa sumber-sumber konflik? Misalnya ketersediaan sumber daya
Konteks 1. Politik
2. Sosial dan budaya
3. Ekonomik
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 41/44
Bagaimana ke depanPerlu adanya kejelasan peran provinsi, kabupaten,
organisasi profesi, arsada, adinkes, persi
Perlu tidaknya badan independen yangmembantu proses survei untuk pelaksanaan
regulasiPerlu adanya standar baku untuk regulasi yang
menjadi acuan bagi provinsi dan kabupaten,terutama dalam perijinan sarana
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 42/44
Tugas
Bagaimana keadaan regulasi di
kabupaten/kota saudara sekarang ini ?
Apa permasalahannya ?
Bagaimana kebutuhan akan regulasi di
kab/kota atau provinsi ?
Bagaimana alternatif solusi ke depan ?
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 43/44
Terimakasih
5/12/2018 Sesi 3_Pak Cahyono - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sesi-3pak-cahyono 44/44
Kegiatan pengembangan sistem regulasi yang
difasilitasi PMPK UGM
2002-2003 baseline studi prov Jogja
2003 pembentukan badan mutu jogja
2004 operasional badan mutu jogja
2004 penyusunan standar dan mekanisme uji kopetensi bidan jogja
2004 baseline studi riau-bali
2005 baseline studi kaltim
2006 penyusunan dan uji standar pelaanan KIA bali
2006 penyusunan standar (bidan, batra, KIA, Medik dasar,dokter keluarga) kaltim
2006 penyusunan quality framework Kaltim