Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Advanced Learning Civic Education I for Grade X

Sikap Positif terhadap

U n i t 2

STANDAR KOMPETENSI 2:

Sikap Positif terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

KOMPETENSI DASAR 1:

Mendekripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

INDIKATOR: Mendeskripsikan pengertian hukum Menentukan macam-macam penggolongan hukum Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga

peradilan nasional

Tata hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku bagi segenap bangsadan seluruh masyarakat Indonesia.

Tata hukum nasional di antaranya meliputisistem hukum dan sistem peradilan nasional.

Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat,

yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.

meliputi

Hukum

SistemHukum

PenggolonganHukum

Isi Bentuk Tempat Waktu Cara mempertahan

kan

Sumber

berdasarkan

Hukum

Penggolongan Hukum di Indonesia

Sifat

Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya

Hukum

Hukum Publik Hukum Privat

1. Hukum Perdata2. Hukum Dagang3. Hukum Adat4. Hukum Acara Perdata

1. Hukum Tata Negara2. Hukum Administrasi

Negara3. Hukum Pidana4. Hukum Acara Pidana

Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya

Hukum

Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis

1. Hukum Adat2. Hukum yang bersifat

kebiasaan

1. Hukum yang terkodifikasi2. Hukum yang tidak ter kodifikasi

Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya

Hukum

Hukum Undang-Undang

Hukum Kebiasaan (Adat)

Hukum Traktat

Hukum Yurisprudensi

Hukum Doktrin

Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya

Hukum

Hukum yang memaksa

Hukum yang mengatur

Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

Hukum

Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum AsingHukum Lokal

Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya

Hukum

Hukum Ius Constitutum

Hukum Ius Constituendum

HukumAsasi

Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Hukum

Hukum Formal (acara)

Hukum Material

Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan, yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan

proses-peoses peradilan.Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan

atau diajukan.

Landasan Hukum Peradilan Nasional:Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

KehakimanPenjelasan

Pasal 3

Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara.

Pasal 4 ayat 1

Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4 ayat 2

Sederhana: peraturannya, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit.

Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya.

Biaya ringan: tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 5 ayat 1

Di depan hukum, semua orang adalah sama.

Pasal 6

Apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim bersikap menunggu diajukannya perkara.

Pasal 16

Pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahahami nilai hukum yang ada di masyarakat.

Pasal 17 ayat 1

Satu hakim ketua dan dua hakim anggota

Pasal 19

Sidang terbuka untuk umum (social control)

Pasal 29 ayat 1 dan 2

Hak ingkar: hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya.

Pasal 29 ayat 3 dan 4

Semenda: hubungan keluarga akibat perkawinan.

KOMPETENSI DASAR 2

Menganalisis Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan

Indikator:

Menguraikan perangkat lembaga peradilan

Menganalisis macam-macam lembaga peradilan

Menganalisis peranan lembaga peradilan.

Mahkamah Agung

PengadilanTinggi

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara

PengadilanNegeri

Pengadilan Agama

Pengadilan Militer

Pengadilan Tata Usaha Negara

Umum Agama Militer Administrasibersifat bersifat bersifat bersifat

Bagan Sistem Peradilan di Indonesia

Pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan.

Mahkamah Agung bekedudukan di ibu kota negara (tingkat kasasi)

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi (tingkat banding)

Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (tingkat pertama)

Beberapa pengadilan tinggi yang ada di Indonesia.

Lingkungan Peradilan Umum

Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.

Pengadilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan memyelesaikan perkara pidana dan perdata

Lingkungan Peradilan Militer

Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang hakim, seorang oditur (penuntut umum), jaksa tentara dan seorang panitera.

Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

Lingkungan Peradilan Agama

Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam.

Contoh:PerkawinanWarisanWasiatHibahWaqafShodaqoh

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Badan Peradilan Nasional

Pembagian Hukum

Norma

Sistem Hukumdan Peradilan Nasional

KESIMPULAN

mengatur tentang

1. Peradilan Umum2. Peradilan Agama3. Peradilan Militer4. Peradilan Tata

Usaha Negara

1. Norma Agama2. Norma Kesusilaan3. Norma Kesopanan4. Norma Hukum

terdiri atas

1. Menurut Isi2. Menurut Bentuk3. Menurut Sumber4. Menurut Sifat5. Menurut Tempat6. Menurut Waktu7. Menurut cara memperta hankannya

terdiri atasterdiri atas