slum improvement action plan (siap) nusp2 kota palopo
TRANSCRIPT
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II
SLUM IMPROVEMENT ACTION PLANKOTA PALOPO
PEMERINTAH KOTA PALOPO
2016
KEDUDUKAN KEGIATAN SIAP DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Jalan Lingk. (Trotoar) 2. Jembatan 3. Drainase Lingkungan 4. Air Bersih 5. Sanitasi 6. Persampahan 7. Lampu penerangan Jalan
Dokumen NUAP = Skala Kelurahan/Kawasan
KOMPONEN INFRASTRUKTUR NUSP-2 Dokumen
SIAP = Skala Kota
Dokumen RKM
Dokumen PERENCANAAN NUSP-2
Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
PROFIL KOTA PALOPO
Luas wilayah 247,52 Km2 Jumlah Penduduk: 164.903 jiwa (BPS, tahun 2014)Secara Geografis = 120O03’10’’–120O14’34’’ BT &
2O53’15’’–3O04’08’’ LS
Terdapat 9 wilayah kecamatan yaknia:- Kec. Wara Selatan- Kec. Sendana- Kec. Wara- Kec. Wara Timur- Kec. Mungkajang- Kec. Wara Utara- Kec. Bara- Kec. elluwanua- Kec. Wara Barat
Laju Pertumbuhan Penduduk: 2,54% (BPS, tahun 2014)
PRODUK HUKUM VISI DAN MISI ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2011-2031
Visi: Penataan Ruang yang Mengakomodasi Peluang Investasi dalam Rangka Menciptakan Kota Palopo Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Sulawesi Selatan Bagian Utara’ .Misi: Mewujudkan pusat-pusat pelayanan
ekonomi dan pelayanan jasa skala regional;
Mewujudkan pengembangan sarana prasarana wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah Kota palopo;
Mewujudkan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung dalam upaya membentuk Kota Palopo yang berkelanjutan;
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman Pengembangan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadahi sesuai dengan hirarki dan fungsinya.
Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, serta pengelolaan lalu lintas;
Meningkatakan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota;
Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah melalui teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi; melakukan penataan lingkungan permukiman, dan penyediaan
sarana dan prasaran permukiman perkotaan meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang
menurun kualitasnya, dilengkpai dengan sarana dan prasarana lingkungannya;
menyelenggarakan pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan
RPJMD Kota Palopo Tahun 2013-2018
Visi: “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia”Misi : Mendorong pemberdayaan
masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat diberbagai sektor
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
Penataan kota yang berwawasan lingkungan
Mendorong Perkembangan industri rumah tangga Memperkuat peran serta dan keswadayaan masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan umum Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran dan
pengawasan pembangunan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Mempertahankan pola relasi keragaman budaya Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan
perhubungan Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong investasi Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Meningkatkan efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang serta mengembangkan kawasan baru
RDTR Kota Palopo
Pengembangan dan penataan kawasan perumahan sebagai dampak perkembangan wilayah perencanaanPengembangan upaya mitigasi bencana terkait dengan bencana genangan maupun kebakaran
Pengembangan perumahan vertikal (rumah susun milik/RUSUNAWI)
Menata kawasan perumahan eksisting yang ada di ruang daratan, agar tebentuk kawasan yang baik, teratur dan estetik
Penyediaan kolam resapan disetiap persil Memperbaiki kondisi drainase yang terintegrasi dengan saluran
primer yang ada di ruang daratan Mengembangkan RTH di sekitar lokasi rawan bencana banjir
dan genangan sebagai penangkap air Mengembangkan jalur alternatif untuk evakuasi Membangun hidran pemadam kebakaran
OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
PRODUK HUKUM ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI
Strategi Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Palopo (SPPIP)
• Terciptanya penataan kawasan permukiman yang layak huni dan bersinergi dengan kawasan lainnya.
• Pengembangan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan yang tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo.
• Terciptanya kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan teknis untuk bersinergi dengan sIstem infrastruktur Kota Palopo.
• Terbangunnya permukiman yang layak huni dan terpenuhinya kebutuhan permukiman bagi masyarakat.
• Tertatanya lingkungan permukiman menjadi lingkungan yang sehat, indah, aman dan nyaman.
• Menerapkan budaya bersih dan tertib di lingkungan permukiman.• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menata lingkungan permukiman
Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk semua golongan masyarakat; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh pesisir; Pembatasan pertumbuhan bangunan di kawasan yang bukan peruntukannya; Pengendalian perluasan kawasan permukiman pesisir; Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih secara merata kesegenap kawasan permukiman; Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan; Peningkatan cakupan layanan draenase; Penciptaan Estetika Bangunan dan Lingkungan yang Asri dan Sejuk.
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palopo Tahun 2014-2032 (RISPAM)
Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif; Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah
pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan Non jaringan perpipaan;
Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urutan prioritas;
Kriteria dan standar pelayanan di wilayah administratif kabupaten/kota; Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang
merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;
Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi MBR
Peningkatan pengolahan Air Limbah
Tersedianya kebijakan sistim pengelolaan persamapahan kota
Peningkatan sistim Pengolahan persampahan dengan TPS3R
Tersedianya prasarana dan sarana drainase pada setiap kawasan
Peningkatan sistim pengolahan Drainase
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem On Side Pembangunan Sistem Off Site Program Pengaturan dan Peningkatan Kelembagaan Peningkatan sistim Pengolahan Air Limbah Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan kinerja pengembangan kinerja sistim pengelolaan persampahan Program Pengaturan dan Peningkatan Kelembagaan Pengembangan Kinerja sistim Pengelolaan persampahan Pengembangan sistim jaringan saluran drainase Program Pengembangan Kinerja ` Peningkatan sistim Pengolahan Drainase
OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
PETA RENCANA POLA RUANG
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Pusat Pelayanan Kota (PPK): (fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa)• Kelurahan Tompotikka dan kelurahan Lagaligo di wilayah Kec. Wara, • Kelurahan Salekoe di wilayah Kec. Wara TimurSub Pusat Pelayanan Kota (SPPK):• SPPK I = Kelurahan Maroangin Kecamatan
Telluwanua• SPPK II = Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, • SPPK III = Kelurahan Songka Kecamatan Wara
Selatan• SPPK IV = Kelurahan Sendana Kecamatan
Sendana• SPPK V = Kelurahan Battang Kecamatan Wara
Barat
Pusat lingkungan (PL) (merupakan pusat pelayanan ekonomi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan) Pusat permukiman Takkalala di Kec. Wara
Selatan; Pusat permukiman Dangerakko di Kec. Wara; Pusat permukiman Surutanga di Kec. Wara
Timur; Pusat permukiman Pontap di Kec. Wara Timur; Pusat permukiman Salotellue di Kec. Wara
Timur; Pusat permukiman Ponjalae di Kec. Wara
Timur; Pusat permukiman Sabbangparu di Kec. Wara
Utara; Pusat permukiman Batupasi di Kec. Wara
Utara; Pusat permukiman Penggoli di Kec. Wara
Utara;
Kota Palopo di tetapkan sebagai: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi• kawasan cepat
tumbuh di Kelurahan Benteng, Kelurahan Pontap,
Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang.KSP dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
• di sebagian Kec. Wara Utara, Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Bara, dan sebagian wilayah Kec. Telluwanua;
OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
Pengembangan Permukiman Kumuh prioritas diarahkan pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu :
- Kec. Wara Selatan (Prioritas I)- Kec.Bara (Prioritas II)
- Kec. Wara Utara (Prioritas III)
Peta Rencana Strategi Pengembangan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan
INFRATSRUKTUR Sebaran bangunan permukiman yang tidak tertata dengan
baik Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang dihuni
masyarakat Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah pesisir Kota
Palopo Pengembangan dan pengelolaan persampahan skala kota
belum terencana dengan baik. Sampah yang terangkut baru 11%
perhari dan hanya melayani dalam wilayah perkotaan Pembangunan prasarana dan sarana drainase masih parsial
dan belum tertintegrasi Kondisi saluran drainase yang sebagian besar mengalami
kerusakan Minimnya ketersediaan RTH baik untuk skala lingkungan dan
kelurahan Kurangnya pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang
memadai pada kawasan kumuh Pengembangan perumahan dan permukiman belum efektif
mengindahkan kaidah penataan bangunan dan lingkungan, Sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman belum
terpola secara baik dengan kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan
Sistem Distribusi pelayanan air minum yang belum optimal Belum tersedianya sarana proteksi kebakaran pada kawasan-
kawasan yang teridentifikasi berpotensi mengalami kebakaran
ISU - ISU STRATEGIS KOTA PALOPO
Ekonomi Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja melalui
pengembangan sektor informal untuk menyerap angkatan kerja;
Adanya dorongan dari pemerintah daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan usaha-usaha kecil dan mendukung aktivitas sektor swasta, koperasi dan masyarakat
Adanya upaya pembangunan infrastruktur pada wilayah pesisir pantai salemo untuk pengembangan sektor perdagangan, pelayanan jasa dan sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian Kota Palopo
mendorong masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pesisir Kota Palopo agar terus mengembangkan dan meningkatkan potensi budidaya rumput laut dan perikanan.
I
II
Kelembagaan Belum optimalnya upaya pemberdayaan
masyarakat serta belum terwujudnya community self-government di di Kota Palopo
Masih rendahnya kemampuan lembaga dalam pengendalian pemanfaatan ruang terkait dengan sempadan sungai dan pantai sesuai dengan fungsi pemanfaatannya;
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim
Pola hubungan kemitraan antar lembaga dalam upaya penanganan permukiman kumuh belum terintegrasi dengan baik sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian program
III
Sosial kerawanan sosial; konflik sosial, dan
sebagainya yang mash sering terjadi Kurang optimalnya pelibatan masyarakat
dalam perencanaan dan pemantauan (monitoring) pembangunan perkotaan
Masih cukup tingginya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memerlukan fasilitasi untuk menjadi sejahtera;
Tingginya laju Pertumbuhan penduduk Kota Palopo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang rata-rata mencapai 2,54%
Kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat masih rendah
Kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan masih rendah
IV
ISU - ISU STRATEGIS KOTA PALOPO
DATA DAN LOKASI SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PALOPOSK Walikota Palopo No. 394/XII/2015
1
Luas Permukiman Kumuh: 89,33 HaMeliputi: 10 Kawasan, 9 Kelurahan, 4 Kecamatan
Luasan Kumuh Hasil Verifikasi: 89,33 Ha.Cat:
- luasan kumuh hasil verfikasi tidak mengalami perubahan - Perubahan terjadi pada lokasi permukiman kumuh, (pergeseran
delineasi pada setiap RW)Hasil verifikasi data & lokasi kawasan kumuh telah ditetapkan kembali melalui SK Walikota no. 226/V/2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Palopo No. 394/XII/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh
VERIFIKASI LOKASI KAWASAN KUMUH DI KOTA PALOPO
2
SK Hasil Verifikasi
VERIFIKASI LOKASI KAWASAN KUMUH DI KOTA PALOPO
3
Hasil Verifikasi dikelompokkan berdasarkan:1. kesamaan
karakteristik/ tipologi kumuh
2. Lokasi dengan jarak yang berdekatan
3. Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh
KONSTELASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Kawasan kumuh di Kota Palopo berjumlah: 10 KawasanHasil analisa Pembentukan Kawasan menghasilkan : 9 Kawasan Permukiman Kumuh
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KUMUH
PENILAIAN PRIORITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KelurahanNama
Kawasan Kumuh
Skor Jumlah Pendu
duk Miskin
Skor Kepada
tan Bangu
nan
Jumlah Skor
Ranking Kerenta
nan Sosial
Kategori
Indikatif Opsi Penanganan
Dangerakko
Dangerakko 2 1 3 2 Sedang Perbaikan kualitas
lingkungan hunian
Takkalala Takkalala 1 1 2 1 Rendah
Opsi penanganan disesuaikan dengan tingkat defisiensi infrastruktur kawasan
Surutanga Surutanga 1 1 2 1 Rendah
Opsi penanganan disesuaikan dengan tingkat defisiensi infrastruktur kawasan
Pontap Pontap 3 3 6 3 Tinggi
Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat
Salutellue Salotellue 3 3 6 3 Tinggi
Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat
Ponjalae Ponjalae 1 3 4 2 Sedang Perbaikan kualitas lingkungan hunian
Sabbamparu
Sabbamparu 3 1 4 2 Sedang Perbaikan kualitas
lingkungan hunian
Batupasi Batupasi 3 1 4 2 Sedang Perbaikan kualitas lingkungan hunian
Penggoli Penggoli 3 3 6 3 Tinggi
Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat
ANALISIS KERENTANAN SOSIALKawasan yang tergolong memiliki tingkat kerentanan tinggi yakni: Kaw. Pontap, Kaw. Salutellue dan Kaw. Penggoli.
Opsi penanganan : Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
1
KelurahanNama
Kawasan Kumuh
Jumlah Skor
Ranking Defisiensi
Infrastruktur
Kategori Opsi Penanganan
Dangerakko
Dangerakko
13 1 RendahPemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi
Takkalala Takkalala 21 3 Tinggi Peremajaan
Surutanga Surutanga 13 1 RendahPemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi
Pontap Pontap 23 3 Tinggi Pemugaran menyeluruh
Salutellue Salotellue 11 1 RendahPemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi
Ponjalae Ponjalae 23 3 Tinggi Peremajaan
Sabbamparu
Sabbamparu
20 2 Sedang Pemugaran menyeluruh
Batupasi Batupasi 13 1 RendahPemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi
Penggoli Penggoli 20 2 Sedang Pemugaran menyeluruh
PENILAIAN PRIORITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
ANALISIS DEFISIENSI INFRASTRUKTURKawasan yang memiliki tingkat defisiensi infrastruktur yakni: Kaw. Takalala, Kaw. Pontap dan Kaw. Ponjalae.
Opsi penanganan : Peremajaan.
2
PENILAIAN PRIORITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
3 Matrix Ranking Prioritas Penanganan
Sumber: JUKNIS SIAP, 2015
Metode Penentuan Ranking Prioritasi Penanganan
PENILAIAN PRIORITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH4
No KelurahanNama
Kawasan Kumuh
Prioritas Kode Matrix Strategi Penanganan
1 Pontap Pontap 1 3x3 Penanganan segera untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan mutu kehidupan sosial ekonomi masyarakat termasuk perbaikan rumah kumuh
2 Penggoli Penggoli 2 3x2 Prioritas pada peningkatan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan layanan infrastruktur sesuai SPM serta perbaikan kualitas rumah kumuh
3 Ponjalae Ponjalae 3 2x3 Penyediaan Infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan dan perbaikan mutu kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta kualitas rumah kumuh
4 Salutellue Salotellue 4 3x1 Perhatian khusus dalam rangka mengurangi tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan dan perbaikan rumah kumuh
5 Sabbamparu Sabbamparu 5 2x2 Peningkatan layanan infrastruktur sesuai SPM dan perbaikan kualitas rumah kumuh serta peningkatan penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh
6 Takkalala Takkalala 6 1x3 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mengurangi tingkat defisiensi dan kerusakan infrastruktur
7 Dangerakko Dangerakko 7 2x1 Peningkatan taraf penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh dan perbaikan kualitas rumah kumuh
8 Batupasi Batupasi 7 2x1 Peningkatan taraf penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh dan perbaikan kualitas rumah kumuh
9 Surutanga Surutanga 9 1x1 Rencana tindak pencegahan melalui pengawasan, pengendalian atas kesesuaian fungsi permukiman dan pemberdayaan masyarakat
No KelurahanNama
Kawasan Kumuh
Ranking Kerentanan
Sosial
Ranking Defisiensi
Infrastruktur
Ranking Prioritas Penanganan
1 Dangerakko Dangerakko 2 1 72 Takkalala Takkalala 1 3 63 Surutanga Surutanga 1 1 94 Pontap Pontap 3 3 15 Salutellue Salotellue 3 1 46 Ponjalae Ponjalae 2 3 3
7 Sabbamparu Sabbamparu 2 2 5
8 Batupasi Batupasi 2 1 79 Penggoli Penggoli 3 2 2
Ranking Prioritas Penanganan
Strategi Penanganan Kumuh sesuai skala prioritasDi Kota Palopo
PENILAIAN PRIORITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Peta Penilaian Prioritas Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Palopo
STRATEGI PENANGANAN DAN SKENARIO
No Permasalahan Strategi Keluaran/ Output Pola Penanganan
1 Tingginya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga berdampak pada rendahnya pemenuhan rumah layak huni
Peningkatan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi rumah sehat dan layak huni
Adanya pemenuhan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Terpeliharanya lingkungan kawasan permukiman
Perbaikan rumah tidak layak huni
Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah pada kawasan kumuh
Melakukan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Fasilitasi penyediaan rumah dan infrastruktur
2 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan
Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar
Masyarakat memiliki perilaku hidup bersih dan sehat
Adanya kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar
Melakukan Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeliharan dan melestarikan lingkungan
3 Berkembangnya spot-spot kumuh pada kawasan pesisir dan bantaran sungai
Memperkuat aturan mekanisme perizinan dalam pembangunan pada kawasan pesisir dan bantaran sungai
Berkurangnya permukiman kumuh yang berlokasi pada kawasan pesisir dan bantaran sungai
Tertatanya kawasan pesisir dan bantaran sungai
Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan pada kawasan pesisir dan bantaran sungai
Pemberdayaan masyarakat Peremajaan kawasan
4 Lokasi kawasan kumuh yang berpotensi genangan dan banjir akibat rendahnya kapasitas saluran drainase, luapan sungai
Pengendalian genangan dan banjir melalui normalisasi sungai dan peningkatan kapasitas saluran drainase
Kawasan yang bebas genangan dan banjir
Saluran drainase yang berfungsi dengan optimal
Melakukan normalisasi sungai Perbaikan saluran drainase yang
mengalami kerusakan Pembangunan tanggul pada sungai yang
belum bertanggul
No Permasalahan Strategi Keluaran/ Output Pola Penanganan
5 Banyaknya rumah tidak layak huni
Meningkatkan penyediaan jumlah rumah layak huni
Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni
Masyarakat dapat memiliki rumah layak huni sesuai persyaratan teknis bangunan
Pemugaran; renovasi (perubahan beberapa bagian dari komponen permukiman) Preservasi (pengendalian melalui aturan pemanfaatan ruang dan bangunan)
Permukiman kembali
6 Kondisi infrastruktur kawasan yang tidak memadai
Meningkatkan pembangunan infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan persyaratan teknis
Adanya kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan infrastruktur
Perbaikan infrastruktur kawasan agar sesuai dengan persyaratan teknis
Pembangunan sarana dan prasarana kawasan
7 Kurangnya pengatahuan masyarakat tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan
Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan
Masyarakat mampu memahami aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan
sosialisasi dan edukasi tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunaan permukiman
STRATEGI PENANGANAN DAN SKENARIO
No
Kawasan Kumuh Aspek Permasalahan
Konsep Penanganan Strategi
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan
1 Kawasan Pontap
Bangunan Gedung
84% bangunan tidak sesuai persyaratan teknis dan tidak layak huni
50% bangunan tidak memiliki keteraturan dan sebagian berada pada sempadan pantai
Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat
Permukiman kembali dan Peremajaan bangunan yang tidak layak huni
Melakukan sosialisasi terkait aturan sempadan pantai
sosialisasi dan edukasi tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan
merelokasi secara bertahap dan terbatas pada unit lingkungan permukiman yang dikategorikan kumuh berat, dan cenderung merusak ekosistem pantai
Melakukan rehabilitasi dan renovasi bangunan agar sesuai dengan persyaratan teknis
Merubah orientasi muka bangunan agar menghadap ke jalan atau pantai
Jalan Lingkungan
54% jalan lingkungan dalam kondisi rusak
38,7% jalan lingkungan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pemberdayaan masyarakat serta Pengawasan dan pengendalian
Perbaikan jalan lingkungan
Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemeliharaan jalan dan infrastruktur lainnya
Melakukan rehabilitasi jalan lingkungan serta pembangunan kelengkapan infrastruktur jalan
Air Minum Sebagian warga belum terlayani air minum
Pengawasan dan pengendalian
Penanganan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sambungan rumah
Melakukan pemeliharaan guna meningkatkan pelayanan air minum
Memberikan bantuan stimulan sambungan rumah
Drainase Lingkungan
Kawasan berpotensi mengalami banjir dan genangan
Kurangnya ketersedian saluran drainse lingkungan
Kurangnya pemeliharaan saluran drainase sehingga mengakibatkan saluran tersebut tidak berfungsi secara optimal
Sebagian saluran drainase mengalami kerusakan fisik
Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat
Pembangunan, Perbaikan dan peningkatan fungsi saluran drainase
Melakukan sosialisasi agar maasyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan memelihara saluran drainase
Melakukan pengawasan dan pengendalian
rehabilitasi saluran drainase yang mengalami kerusakan
melakukan normalisasi pada saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah
Pembangunan saluran drainase baru Memperbaiki sistem drainase lingkungan agar
terhubung dengan sistem drainase perkotaan
KONSEP DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
No
Kawasan Kumuh Aspek Permasalahan
Konsep Penanganan Strategi
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan
1 Kawasan Pontap
Air Limbah Masih banyak rumah tangga memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah
Pemberdayaan masyarakat serta Pengawasan dan pengendalian
Penanganan sistem pengelolaan air limbah
Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
Membuat aturan terkait keharusan memiliki MCK
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah
Perbaikan sarana prasarana serta sistem pengelolaan air limbah
Pembangunan IPAL Komunal dan Setempat
Persampahan Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai
Pengelolaan sampah oleh masyarakat masih dilakukan secara tradisional
Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat
Pengadaan sarana prasarana sampah untuk mendukung sistem pengelolaan sampah secara terpadu
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan
Melakukan sosialisasi terkait program pengelolaan sampah terpadu (3R)
Peningkatan penyediaan sarana prasarana persampahan
Perbaikan manajemen pengelolaan sampah secara terpadu
Pengembangan inovasi pengelolaan persampahan
Sistem Proteksi Kebakaran
Tidak tersedia sistem proteksi kebakaran
Tidak tersedianya prasrana proteksi kebakaran
Pemberdayaan masyarakat
Penyediaan sistem proteksi kebakaran dan prasarana proteksi kebakaran
Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya ancaman kebakaran
Penyediaan sistem proteksi kebakaran
Penyediaan prasana proteksi kebakaran, guna meningkatkan penanganan kebakaran
RTH Belum adanya ruang publik yang dibangun pada kawasan (taman RT dan RW)
Pemberdayaan masyarakat
Penyediaan ruang publik bagi masyarakat baik untuk skala RT maupun RW
Melakukan sosialisasi terkait pentingnya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat
Pembangunan taman RT dan RW pada skala kawasan
KONSEP DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
2015 2016 2017 2018 2019KONDISI
KEKUMUHAN
KONSEP POLA PENANGANAN KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANAN SKEMA
PROGRAM
PENCEGAHAN
Permukiman Kumuh
Baru
Pengawasan dan
pengendalian, Pemberdayaan masyarakat,
Penegakan aturan perizinan dalam pemanfaatan lahan APBD Kota
Sosialisasi dan penyuluhan hidup bersih dan sehat APBD Kota
Kampanye dan penyuluhan untuk mendorong partisipasi masyarakat dlm pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal)
APBD Kota
Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang cara penanggulangan kebakaran
APBD Kota
Pendampingan dan
pelayanan informasi APBD Kota
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PONTAP Peremajaan
Pemukiman Kembali & Rehabilitas bangunan hunian APBD & APBNPembangunan & peningkatan drainase ADB & APBD Kota
Normalisasi sungai ADB & APBD Kota Pembangunan & Rehabilitasi jalan lingkungan ADB & APBD Kota
Penyediaan sarana prasarana
persampahan ADB & APBD Kota
Pembangunan taman
lingkungan ADB & APBD Kota
Bantuan sambungan rumahAPBD
Pemb. MCK
KomunalPembangunan IPAL Komunal ADB & APBD Kota
Penyediaan sarana proteksi
kebakaranAPBD Kota & APBD Prov.
SKEMA PENANGANAN PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 2015-2019
KONSEP DESAIN KAWASAN
2015 2016 2017 2018 2019KONDISI
KEKUMUHAN
KONSEP POLA PENANGANAN KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANAN SKEMA
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PENGGOLI Peremajaan
Rehabilitas bangunan hunian APBD & APBNPembangunan & Peningkatan drainase ADB & APBD KotaNormalisasi sungai ADB & APBD Kota
Pembangunan & Rehabilitasi jalan lingkungan ADB & APBD Kota
Penyediaan sarana
prasarana persampahan
ADB & APBD Kota
Pembangunan taman
lingkungan ADB & APBD Kota
Penggantian jaringan pipa air
minum APBN
Pembangunan IPAL Komunal ADB & APBD Kota
Penyediaan sarana proteksi
kebakaranAPBD Kota & APBD Prov.
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PONJALAE Peremajaan
Rehabilitas bangunan hunian APBD & APBNPembangunan & Peningkatan drainase ADB & APBD Kota
Pembangunan & Rehabilitasi jalan lingkungan ADB & APBD Kota
Penyediaan sarana
prasarana persampahan
ADB & APBD Kota
Pembangunan taman
lingkungan ADB & APBD Kota
Penggantian jaringan pipa air
minum APBN
Pembangunan IPAL Komunal ADB & APBD Kota
Penyediaan sarana proteksi
kebakaranAPBD Kota & APBD Prov.
SKEMA PENANGANAN PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 2015-2019
KONSEP DESAIN KAWASAN
TOTAL DANA :1. ADB (ASIAN DEVELOPMENT BANK) =2. APBD =
ADB
APBD
TA. 2015
ADB = 1. BPM =Rp. 2. KONTRAKTUAL = Rp.
APBD = Rp.
TA. 2016
ADB = 1. BPM =Rp. 2. KONTRAKTUAL = Rp.
APBD = Rp.
TA. 2017
ADB = 1. BPM =Rp. 2. KONTRAKTUAL = Rp.
APBD = Rp.
RENCANA PENGANGGARAN NUSP-2TAHUN 2015 - 2017
PROGRAM KEGIATAN LOKASI SKALA PENANGANA VOLUME
KEBUTUHAN DANA
RENCANA INVESTASI PER-TAHUNSUMBER PENDANAAN
2015 2016 2017 2018 2019
Pembangunan kembali dan rehabilitasi bangunan hunian
Bangunan GedungPengadaan Lahan untuk Rusunawa (NSD) Pontap Skala Kawasan ADB
Penyusunan DED Rusunawa Pontap Skala Kawasan ADB
Pembangunan Rusunawa Pontap Skala Kawasan ADB
Bantuan stimulan bahan bangunan
Pontap Skala Lingkungan 620 unit APBN
Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan
Jalan LingkunganPembangunan Jalan Setapak Rabat Beton
Pontap Skala Lingkungan P.500 m, L.2 m
325.450.000
325.450.000 ADB
Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton
Pontap Skala Lingkungan P.235 m L.2 M
110.000.000
110.000.000
ADB
Pembangunan Jalan Setapak Jalan A.Tenriadjeng RT 2 RW 1
Pontap Skala Lingkungan - 46.300.000,00
46.300.000,00
APBD
Pembangunan Jalan Setapak Yos Sudarso RT 2 RW 4
Pontap Skala Lingkungan - 60.200.000,00
60.200.000,00
APBD
Pembangunan Jalan Setapak Datok Sulaiman RT 3 RW 4
Pontap Skala Lingkungan - 60.200.000,00
60.200.000,00
APBD
Rehabilitasi Trotoar Jalan Datok Sulaiman I
Pontap Skala Lingkungan - 55.600.000,00
55.600.000,00
APBD
Pembangunan Jalan Lingkungan Wara Timur Jl.H.Abd.Dg.Mappuji
Pontap Skala Lingkungan - 110.700.000
110.700.000
APBD
Pelebaran / Penimbunan Jalan Lingkar Timur + 1 Unit Box Calver dan 1 Unit Jembatan
Pontap Skala Kawasan - 6.600.000.000
6.600.000.000
APBD
Pembangunan Jalan Setapak Baru Jalan Laguli (Jalan Baru Tanjung Ringgit) RW 111 RT 1
Pontap Skala Kawasan - 74.100.000 74.100.000 APBD
Pengaspalan Jalan PKSBBM RW II RT I Surutanga
Pontap Skala Kawasan - 216.000.000
216.000.000
ADB
Pembangunan Rigid Beton Jalan Yos Sudarso sampai Jalan Abu Perto
Pontap Skala Kawasan - 4.060.000.000
4.060.000.000
APBD
Pembangunan Talud Jalan Laguli (Jalan Baru Tanjung Ringgit)
Pontap Skala Lingkungan - 87.600.000 87.600.000 APBD
Peningkatan kualitas Tanggul Jalan Masuk TPI / PPI Pontap
Pontap Skala Lingkungan - 140.000.000 140.000.000 ADB
RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH
RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH
PROGRAM KEGIATAN LOKASI SKALA PENANGANA VOLUME
KEBUTUHAN DANA
RENCANA INVESTASI PER-TAHUNSUMBER PENDANAAN
2015 2016 2017 2018 2019
Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan
Drainase LingkunganPembangunan Drainase lingkungan Pontap Skala
Lingkungan P.177 m L.1 m 50.000.000ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat
Pontap Skala Lingkungan
P. 75 m L. 1,5 m
49.200.000 ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan
Pontap Skala Lingkungan
P 675 m L,1,0 m
410.210.000 ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan
Pontap Skala Lingkungan
400 m L.1,00 m
200.000.000
ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat
Pontap Skala Lingkungan
P.210 m L.2 m 150.000.000
ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Laguli
Pontap Skala Lingkungan
- 75.000.000 APBD
Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan A. Tenriadjeng
Pontap Skala Lingkungan
-97.200.000
APBD
Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Laguli
Pontap Skala Lingkungan
- 92.600.000 ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat
Pontap Skala Kawasan
P.1.539 m L.2 m
6.416.439.000 ADB
Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat
Pontap Skala Kawasan
P. 600 m, L 3 m
1.886.965.000 ADB
Normalisasi Sungai Tanjung Ringgit
Pontap Skala Lingkungan
- 184.900.000,00
APBD
Pembuatan Plat Duiker Rw 1, Rt 1 Surutanga
Pontap Skala Lingkungan
- 45.000.000 APBD
Pembangunan Plat Duikker Pontap Skala Lingkungan
2 unit 150.220.000 ADB
Pembangunan Plat Duikker Pontap Skala Lingkungan
2 unit 120.200.000 ADB
Pembangunan Plat Duikker Pontap Skala Lingkungan
1 Unit 30.000.000 ADB
Penyediaan air minum
Air MinumBantuan Stimulan Sambungan Rumah
Pontap Skala Lingkungan
72 Unit 72.000.000 72.000.000 APBD/APBN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI SKALA PENANGANA VOLUME
KEBUTUHAN DANA
RENCANA INVESTASI PER-TAHUNSUMBER PENDANAAN
2015 2016 2017 2018 2019
Pengelolaan air limbah
Air LimbahPembangunan MCK Komunal Pontap Skala
Lingkungan1 unit 97.040.00
0Pembangunan IPAL Komunal Wara Timur RW 03
Pontap Skala lingkungan
1 unit 250.000.000
APBD
Pembangunan IPAL Komunal Wara Timur RW 04
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 250.000.000
APBD
Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 01
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 250.000.000
APBD
Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 02
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 250.000.000
APBD
Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 03
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 250.000.000
APBD
Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 04
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 250.000.000
APBD
Rehab. MCK TPI / PPI Kel. Pontap
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 60.000.000
ADB
Bantuan stimulan jambanisasi Pontap Skala Lingkungan
72 Unit 180.000.000
180.000.000
APBD
Penyediaan Truk/Motor tinja Skala Kawasan
1 unit APBD/APBN
Pengelolaan persampahan
PersampahanPenyediaan bak sampah Pontap Skala
Lingkungan15 Unit 17.100.00
0ADB
Penyediaan gerobak sampah Pontap Skala Lingkungan
3 unit 10.000.000 ADB
Penyediaan motor sampah Pontap Skala Kawasan
4 unit 100.000.000
50.000.000 50.000.000 APBD
Penyediaan sarana proteksi kebakaran
Proteksi KebakaranBantuan stimulan pompa portabel pemadam kebakaran
Pontap Skala Kawasan
4 unit 60.000.000 60.000.000 APBD
Penataan ruang terbuka hijau
Ruang Terbuka HijauPembangunan Taman Lingkungan
Pontap Skala Lingkungan
1 unit 30.000.000
ADB
Pembangunan penerangan jalan umum lingkungan (PJU)
Pontap Skala Kawasan
10 unit 5.000.000 50.000.000 APBD
RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH
TERIMA KASIH