strategi pemerintah kota yogyakarta dalam …
TRANSCRIPT
Volume V Nomor 1 Juni 2016 63
STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN
Oleh: Lulu Anastesi Sayekti
Abstract
Implementation of Regional Development in all aspects of life should concern to sustainability for the future. In the development plans prepared by the Regional Government must participate prioritize some aspects of the Sustainable Development, among other things, namely Pro Environment, Pro Poor People, Pro Gender Equality, Pro Job Creation, Pro Form of the Unitary Republic of Indonesia, Anti – Corruption, Corruption and Nepotism. DIY City government, as the Local Government has the duty to ensure sustainable development of the region should pay attention to six aspects of Regional Development Sustainable. Sustainable Development Planning should be a priority of the regional government. The Planning Region of Yogyakarta in The Year of 2012-2016 has been covering all aspects of the Development Sustainable, but most programs are still focused on the effort to create good governance.
Key Indicators: Sustainable Development, Regional Development Strategy, the Local Government of Yogyakarta.
Pendahuluan
Pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah yang
lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (G. Kartasasmita,
1994). Pada awalnya pembangunan diidentifikasikan sebagai modernisasi,
industrialisasi, dan bahkan westernisasi. Pemikiran tersebut secara
keseluruhan didasarkan atas perubahan. Pembangunan adalah proses
perubahan yang mencakup seluruh s tem sosial, politik, ekonomi,
infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya
(Alexander, 1994 dalam Nurman, 2015:18).
Pada umumnya, pembangunan nasional di negara berkembang
seperti Indonesia ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan
64 Volume V Nomor 1 Juni 2016
ekonomi. Hal ini disebabkan karena keterbelakangan ekonomi merupakan
permasalahan utama di negara-negara berkembang atau biasa disebut negara
dunia ketiga. Namun, pada kenyataannya pembangunan di bidang ekonomi
saja tidak menjamin pembangunan nasional yang stabil dan berkelanjutan
apabila mengabaikan bidang-bidang lainnya seperti sosial budaya dan bidang-
bidang lainnya. Pembangunan dewasa ini dikembangkan dengan suatu
pendekatan yang integral atau menyeluruh di segala bidang kehidupan.
Seiring perkembangan jaman dan tuntutan globalisasi, tidak dapat
dipungkiri bahwa pembangunan pada umumnya dapat mengakibatkan
kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan. Dalam pembangunan sering
terjadi ekploitasi-eksploitasi tanpa memperhatikan keberlangsungan untuk
masa yang akan datang. Pembangunan harus tetap mengutamakan
keseimbangan kehidupan.
Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk
memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui
ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan
berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di
sosialisasikan ditengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya
Perencanaan Pembangunan yang matang demi keberlanjutan pembangunan.
Perencanaan Pembangunan memiliki fungsi secara umum, yaitu sebagai
pedoman bagi pelaksana kegiatan-kegiatan; dapat diketahui potensi, prospek
pengembangan, hambatan, serta risiko yang mungkin dihadapi di masa
mendatang; perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan
pilihan yang terbaik; dilakukannya penyusunan skala prioritas dari segi
pentingnya tujuan; dan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk
mengadakan evaluasi (Arsyad (1999) dalam Nurman (2015)).
Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan
adanya Perencanaan Pembangunan dalam keberlanjutan beberapa aspek.
Sebelum adanya era pembangunan keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi
merupakan satu-satunya tujuan pembangunan tanpa memperhatikan aspek
Volume V Nomor 1 Juni 2016 65
lainnya. Namun, setelah dirasakan pentingnya pembangunan berkelanjutan,
beberapa aspek lain harus diperhatikan selain aspek ekonomi yaitu aspek
ekologis, sosial dan budaya.
Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang
memiliki perkembangan pembangunan yang pesat. Rencana strategis Pemda
Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tertuang dalam RPJMD Kota DIY
Tahun 2012-2016, harus memuat rencana-rencana pembangunan yang dapat
menjadi indikator Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, penting
dilakukan analisis strategi pembangunan berkelanjutan bagi Pemda Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012-2016.
Kajian Teori dan Pembahasan
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan menurut Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004:7),
perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan
pengetahuan dan teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis
( praktik-praktik yang dilandasi oleh teori) dalam perspektif kepentingan orang
banyak atau pubik.
Sedangkan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) dalam Nurman
(2015:188), perencanan diartikan sebagai intervensi pada rangkaian kejadian
sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian
dan aktivitas yang ada dengan maksud: (1) Meningkatkan efisinsi dan
rasionalitas; (2) Meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas;
(3)Mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Selain itu,
menurut Riant dan Randy (2011) dalam Nurman (2015:188) mengemukakan
bahwa perencanaan merupakan upaya meminimalkan ketidakpastian.
Pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan dapat
diartiakn berbeda-beda oleh para ahli. Secara umum pembangunan
merupakan proses untuk melakukan perubahan. Ginanjar Kartasamita (1994)
66 Volume V Nomor 1 Juni 2016
dalam Nurman (2015) menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses
perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara
terencana.
Pembangunan merupakan suatu upaya terkoordinasi untuk
menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga
negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi
(Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004) Tema pertama, yaitu terkoordinasi
yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan. Tema kedua,
yaitu terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Tema ketiga,
mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus
berorientasi pada pemecahan masalah dan pembinaan niali-nilai moral dan
etika umat termasuk adanya Perencanaan Pembangunan keberlanjutan.
Perencanaan Pembangunan adalah suatu teknik atau cara yang akan
dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan dan dirumuskan melalui badan perencana
pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan
merupakan bagian dari Manajemen Pembangunan. Manajemen
Pembangunan merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari
sisitem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan,
sistem perencanaan dan pengaggaran, sistem pengorganisasian dan
pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem
pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan (Randy Wrihatnolo, 2006)
Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah
daerah sesuai dengan SPPN adalah berikut: (1) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD); (3) Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD); (4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD); (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Rencana strategis Pembangunan Daerah masuk ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam UU No.25 Tahun
Volume V Nomor 1 Juni 2016 67
2004 Pasal 5 (2) menyatakan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran visi,
misi, dan program kerja daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategis Pembangunan Daerah, lintas satuan kerja
perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penjelasan Pasal 5 (2), disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) dalam ayat ini merupakan rencana strategis
daerah (Renstrada).
Unsur-unsur pokok dalam Perencanaan Pembangunan menurut
Kamaludin, Rustian (1998) adalah:
1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini
merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan
dalam unsur-unsur pokok Perencanaan Pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dianalisis dan
dihubungkan sebagai variabel-variabel pembangunan serta
dinyatakan impikasi dari hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber daya pembangunan khususnya mengenai
sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten.
5. Perencanaan Pembangunan meliputi program investasi yang
dilaksanakan secara sektoral.
6. Perencanaan Pembangunan mencakup pula administrasi
pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD
merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
68 Volume V Nomor 1 Juni 2016
program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja
dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana diamanatkan dalam
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kota Yogyakarta terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu
sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
berada ditengah- tengah 4 (empat) Kabupaten tetangga yaitu Bantul, Sleman,
Kulon Progo dan Gunung Kidul. Selain itu juga terletak pada simpul strategis
kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan yaitu Solo kearah timur, Magelang ke
arah Utara serta Purworejo, Purwokerto dan Cilacap ke arah Barat, kemudian
juga perlintasan Jawa bagian selatan yang menghubungkan Jawa Timur dan
Jawa Barat. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini
cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Kota Yogyakarta,
tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat
mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.
RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2025. RPJMD tahap kedua tetap memperkuat unggulan peran
Kota Yogyakarta agar memiliki daya saing melalui lokomotif bidang pendidikan
dan pariwisata. Oleh karena itu visi pembangunannya masih tetap dalam
kerangka visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kota
Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya,
dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, namun lebih
dipertegas dengan penekanan pada pendidikan inklusi dan berkarakter serta
ekonomi kerakyatan.
Misi Pembangunan Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota
Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi
pembangunan beserta pokok- pokok penjelasannya sebagai berikut :
Volume V Nomor 1 Juni 2016 69
Tabel 1. Misi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 dan Penjelasannya
Misi
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyi perbedaan kemampuan (difabel)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
Mengembangkan ekonomi kerakyatan Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif
Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
70 Volume V Nomor 1 Juni 2016
Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,
berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan
Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan
Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskan
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Volume V Nomor 1 Juni 2016 71
Strategi Pembangunan Daerah
Menurut RD. Jatmiko (2003), strategi dapat dideskripsikan sebagai
suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan
peluang-peluang dan anaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi
serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Sedangkan definisi
strategi menurut J.A.Pearce II dan R.B. Robinson Jr. (2008) adalah rencana
skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan
lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.
Secara umum, Pembangunan Daerah adalah suatu proses di mana
Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai
sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk
menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pembangunan kegiatan
ekonomi dalam daerah tersebut. Bagaimana daerah mengatasi permasalahan
fundamental ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih, dalam
konteks ini merumuskan visi, misi, dan memilih strategi yang tepat (Kuncoro,
2004). Sehingga Strategi Pembangunan Daerah dapat didefinisikan sebagai
suatu cara Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat daerah yang berskala
besar serta berorientasi jangka panjang dalam mengelola berbagai sumber
daya yang ada untuk mengatasi permasalahan fundamental yang ada dan
merangsang pembangunan ekonomi.
Paradigma baru dalam Pembangunan Daerah di Indonesia menurut
Syafi’i (2007) dalam Nurman (2015), yaitu Pembangunan Daerah sangat
mengandalkan pada potensi masyarakat sepempat sesuai dengan
kebutuhannya. Ukuran keberhasilan bukanlah mengenai banyaknya
perusahaan yang berdiri di daerah, melainkan berapa banyak angkatan kerja
yang terserap oleh kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu, pertimbangan
keberhasilan bukan terletak pada banyaknya aset fisik yang dimiliki, melainkan
pada kualitas lingkungan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam
memenuhi kebutuhan masarakat.
72 Volume V Nomor 1 Juni 2016
Tabel 1. Pendekatan dan Konsep Baru dalam Manajemen Pembangunan Daerah
Komponen Konsep Lama Konsep Baru
Kesempatan Kerja Semakin banyak perusahaan = semakin banyak kesempatan kerja
Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi penduduk setempat
Basis Pembangunan Pengembangan sektor ekonomi
Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik
Keunggulan komparatif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber Daya Pengetahuan
Ketersediaan angkatan kerja
Pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi
Sumber: H.M. Syafi’i (2007) dalam Nurman (2015)
Kuncoro (2004), menjelasan paradigma baru Pembangunan Daerah
mengandaian pembangunan yang ada didaerah mencakup hal-hal berikut ini:
1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah
bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan
pembangunan.
2. Pembangunan Daerah tidak hanya terait dengan sektor ekonomi semata,
melainkan keberasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial,
politik, hukum, budaya birokrasi, dan lainnya.
3. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan
memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menganalisis berbagai
permasalahan strategis yang akan digunakan sebagai masukan dalam
pembuatan sasaran pembangunan. Permasalahan-permasalahan startegis
tersebut meliputi : 1) Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;
2) Aparatur Pemerintah Daerah; 3) Kesehatan; 4) Infrastruktur dan Tata
Ruang; 5) Pelayanan Administrasi; 6) Wajib Belajar 12 Tahun; 7) Usaha Mikro
Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K); 8) Kemiskinan; 9) Kualitas Sumber
Volume V Nomor 1 Juni 2016 73
Daya Manusia; 10) Perekonomian Daerah; 11) Daya Dukung Pengembangan
Usaha.
Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta
melihat pada isu strategis nasional dan regional maka dalam pembangunan
lima tahun ke depan ada beberapa isu strategis yaitu :
1. Reformasi Birokrasi
2. Kinerja Aparatur
3. Pelayanan Kesehatan
4. Perbaikan Sarana Prasarana Perkotaan
5. Pelayanan Adminitrasi Publik
6. Pendidikan Inklusif
7. Ekonomi Kerakyatan
8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
9. Peningkatan Pembangunan SDM
10. Peningkatan Ekonomi Daerah
11. Kota yang Nyaman dan Aman
Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu
diantisipasi dan juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk
keberhasilan pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan. Strategi umum
yang diambil dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi, tujuan dan
sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 yaitu meliputi:
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar
mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan
perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan segenap warga
masyarakat kota Yogyakarta. Suatu Pemerintah Daerah yang baik adalah
Pemerintah Daerah yang terbuka, dapat dipercaya, partisipatif dan
senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintah
yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan bersedia untuk
membangun kemitraan yang luas. Hal ini akan menjadi modal dasar bagi
74 Volume V Nomor 1 Juni 2016
terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat, dan
memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Kota
Yogyakarta. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi dasar
bagi pembangunan dan bersifat sangat strategis bagi pembangunan Kota
Yogyakarta di masa mendatang, mengingat sumberdaya alam Kota
Yogyakarta yang terbatas, dan tidak menjanjikan secara ekonomis.
Barangkali, kita harus banyak belajar dari negeri tetangga, yang mampu
mengembangkan sumberdaya manusia, dan akhirnya mampu menjadi
bangsa yang besar dan berkarakter. Pemerintah Kota Yogyakarta
bersama segenap warganya harus menyatukan tekad untuk membangun
manusia Indonesia dimulai dari Kota Yogyakarta.
3. Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang
berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada
masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah
perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi
daerah dengan kinerja ekonomi. Fokusnya adalah menggerakkan
perekonomian yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan
memperluas lapangan kerja, serta mendorong terjadinya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas. Dengan ini diharapkan ekonomi daerah akan
tumbuh dan berkembang, berbasis
Dari strategi umum pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun
2012-2016 dapat dilihat bahwa arah pembangunan sudah berlandaskan atas
kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah dianalisis melalui
permasalahan-permasalahan atau isu-isu pembangunan sebelumnya.
Pembangunan juga tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi semata,
melainkan juga bidang sosial, budaya, dan birokrasi. Pembangunan dilakukan
secara bertahap, dimana strategi pembangunan tahun 2012-2016 merupakan
strategi pembangunan tahap ke-2 dari penjabaran RPJP Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2025, yang diarahkan untuk membawa masyarakat Kota
Volume V Nomor 1 Juni 2016 75
Yogyakarta menuju suatu kehidupan yang sejahtera, berakhlak, bermartabat,
berkarakter dan bermakna.
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang
berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang
harus dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah bagaimana
memperbaiki kerusakan atau kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan
kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Brundland Report dari
PBB dalam Nurman, 2015).
Tabel 2. Tahapan-tahapan Pembangunan Berkelanjutan
Pro Sustainable Development
Sustainable Development
Phase I Phase II Phase III
Economic Productivity (Growth) as main objetive of development
Economic Productivity
Ecological Suitable
Need to be reached and balanced out in development
Economic Productivity
Ecological Suitable
Social Justice Need to be reached and balanced out in development
Economic Productivity
Ecological Suitable
Social Justice
Cultural Vibrancy
Need to be reached and balanced out in development
Sumber: Sarosa, Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 dalam Nurman, 2015 Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam setiap tahap pembangunan
berkelanjutan terdapat tujuan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Pada
tahap selanjutnya, tujuan pembangunan menjadi lebih komprehensif meliputi
berbagai aspek kehidupan dan mengutamakan pencapaian dan keluaran
pembangunan yang seimbang. Tahap pertama meliputi pertimbangan pada
aspek ekonomi dan ekologi. Tahap kedua menambahkan aspek keadilan
76 Volume V Nomor 1 Juni 2016
sosial. Terakhir, pada tahap ketiga, memasukkan pertimbangan aspek politis
dan sosial budaya dari masyarakat sekitar.
Otto Soemartono dalam Sutisna (2006) mengajukan enam tolak ukur
pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik
untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah guna menilai keberhasilan Kepala
Pemerintahan dalam pelaksanaan proses Pembangunan Berkelanjutan:
1. Pro Lingkungan Hidup
2. Pro Rakat Miskin
3. Pro Kesetaraan Gender
4. Pro Penciptaan Lapangan Kerja
5. Pro dengan Bentuk Negara Kesatuan RI
6. Anti Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme.
Dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditentukan, maka dapat dibuat
Strategi dan Arah Kebijakan RJMD Kota DIY Tahun 2012-2016. Strategi dan
arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program. Dari
strategi, arah kebijakan dan program-program, kita bisa mendapatkan
gambaran umum mengenai proses Pembangunan Berkelanjutan yang dibuat
oleh Kota DIY Tahun 2012-2016.
Jika mengacu pada indikator-indikator Pembangunan Berkelanjutan,
maka secara umum, semua indikator telah dipenuhi dalam RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016. Indikator Pro Lingkungan Hidup, Pro Kesetaraan
Gender, Pro Penciptaan Lapangan Kerja, Pro Bentuk NKRI, Anti KKN. Atau
Indikator Pembangunan Berkelanjutan lainnya, yaitu Pro Ekonomi Kerakyatan,
Pro Lingkungan Berkelanjutan, dan Pro Keadilan Sosial.
Volume V Nomor 1 Juni 2016 77
No. Strategi Arah Kebijakan Program
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja
Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja,
Program Internal SKPDLintas
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan
Mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan
Menyediakan pedoman etika penyelenggaraan pemerintahan dan budaya kerja
Mengembangkan pelayanan publik menuju pencitraan pelayanan prima
Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Program pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
3. Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
Mengoptimalkan penyelesaian persoalan hukum
Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah
Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan tata hukum
Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal secara efektif
Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal
Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD
Program peningkatan sistem pengawasan internal
78 Volume V Nomor 1 Juni 2016
5. Peningkatan pendapatan daerah
Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
Program Peningkatan Barang Daerah
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah
Melaksanakan perencanaan penganggaran berbasis kinerja
Melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang- undangan yang Berlaku
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif
Menguatkan jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan
Mengembangkan data dan statistik pembangunan Mengefektikan pengendalian dan evaluas
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Program Pengendalian Pelaksanaan
Volume V Nomor 1 Juni 2016 79
Pembangunan
8. Peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi
Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan
Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e- government Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah
Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Pengembangan Kerjasama Daerah
Program Peningkatan Layanan Pada DPRD
9. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima
Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir
Meningkatkan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel
Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberda
Program pengembangan manajemen kepegawaian
Program pengembangan karier pejabat strutural dan fungsional
Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan
80 Volume V Nomor 1 Juni 2016
10. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar Meningkatkan kesejahteran pegawai
Program Peningkatan Kualitas SDM
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
1. Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non-formal, atau informal
Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan basis inklusif
Menyediakan jaminan pendidikan
Program Wajar 12 Tahun
2. Peningkatan pelayanan kesehatan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan Mengembangkan pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas
Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dan pembelian makanan tambahan bagi kelompok rentan dan anak sekolah
Mengurangi jumlah balita gizi buruk dengan
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
3. Pengendalian penyakit dan
Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Volume V Nomor 1 Juni 2016 81
penyehatan lingkungan
Melakukan pengawasan dan pembinaan
4. Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat
Menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju Universal Coverage
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
5. Penyediaan regulasi dan sumber daya kesehatan
Melakukan pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan
Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan
6. Peningkatan upaya preventif dan promitif kesehatan
Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga
Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
7. Peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Meningkatkan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota
Mengembangkan kawasan citrakota
Mengoptimalkan penataan kawasan sungai
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Program Penataan Kawasan Sungai
8. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan
Meningkatkan kualitas sistem jaringan drainase Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran air limbah
Meningkatakan kualitas sarana dan prasarana persampahan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis kewilayahan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase
Program Pengembangan Kinerja
82 Volume V Nomor 1 Juni 2016
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan khususnya yang ada di wilaya dan berwawasan inklusif
Pengelolaan SAL
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
9. Peningkatan pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana
Meningkatkan cakupan pelayanan kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
10. Peningkatan sistem transportasi perkotaan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas dan angkutan jalan Meningkatkan penataan parkir kendaraan
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan
Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
11. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil
Volume V Nomor 1 Juni 2016 83
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Misi 3: Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto
1. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan
Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat
Meningkatkan ketahanan pangan dan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan
Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan
Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemisikinan
Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan wawasan kebangsaan
Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Peningkatan Meningkatkan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan Program Pembinaan dan
84 Volume V Nomor 1 Juni 2016
kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga
pembinanan pengembangan olahraga Pengembangan Generasi Muda
Program Fasilitasi Olahraga
Misi 4: Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat
1. Peningkatan kualitas pendidikan
Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pendidikan berkualitas
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya baca masyarakat
Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan ketenaga kerjaan
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informasi
Program Pengembangan Pendidikan
Program Pengembangan Taman Pintar
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Program Pengembangan Kawasan transmigrasi
Volume V Nomor 1 Juni 2016 85
2. Pengembangan pariwisata berbasis budaya
Meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata Mengembangkan ODTW dan wisata MICE
Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas
Melestarikan nilai-nilai budaya kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
3. Pengembangan potensi ekonomi daerah
Mengembangkan industri kreatif
Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional
Meningkatkan pertanian perkotaan berbasis rekreatif hobies
Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang/usaha informal
Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM)
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar
Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi
Program Pengembangan Pasar
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Peningkatan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4. Pengembangan lingkungan yang
Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
86 Volume V Nomor 1 Juni 2016
kondusif bagi dunia usaha
Menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Program Peningkatan Ketaatan Hukum
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu
Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau publik dengan dominasi tanaman perindang
Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk pemangunan berkelanjutan dengan memperhatikan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Fasilitasi Pertanahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
Program Konservasi Sumber Daya Alam
Volume V Nomor 1 Juni 2016 87
Indikator Pro Lingkungan Hidup dapat dicermati dari program-
program pembangunan yang memiliki strategi Peningkatan kualitas
lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu, dengan program-
programnya, yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Program
Fasilitasi Pertanahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Lingkungan Hidup, dan Program Konservasi Sumber Daya Alam.
Indikator Pro Rakyat Miskin dapat dicermati dari program-program
pembangunan dengan strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis
Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang
Berafirmatif Gender, dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan
memiliki program-program Pro Rakyat Miskin, yaitu Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah, dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Selain itu, terdapat
salah satu program pembangunan, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan
melalui strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif
gender. Dalam strategi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat,
terdapat Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi
masyarakat miskin.
Indikator Pro Kesetaraan Gender dapat dicermati dari program-
program pembangunan dengan strategi peningkatan pemberdayaan
masyarakat yang berafirmatif gender. Program-programnya, yaitu Program
pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat; Program
Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan; Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; Program
Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan; Program
Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial.
88 Volume V Nomor 1 Juni 2016
Indikator Pro Penciptaan Lapangan Kerja dapat dicermati melalui
strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan
Lingkungan yang Kondusif bagi Dunia Usaha. Program-program dalam strategi
Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, yaitu Program Pengembangan
Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM); Pemeliharaan Sarana Prasarana
Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar; Program Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi; Program Pengembangan
Pasar; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan; Program
Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Peningkatan Perdagangan; dan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Untuk
strategi Pengembangan Lingkungan yang Kondusif bagi Dunia Usaha,
dicanangkan beberapa program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan; Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban; dan Program
Peningkatan Ketaatan Hukum.
Indikator Pro dengan Bentuk NKRI dapat dianalisis dari strategi
peningkatan wawasan kebangsaan dengan program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan. Indiktor lainnya yang menjadi syarat Pembangunan
Berkelanjutan adalah Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Indikator ini dapat
dianalisi dari strategi Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu
pada kebutuhan pelayanan prima dan Peningkatan sistem pengawasan dan
pengendalian internal secara efektif, dan Peningkatan kapasitas SDM
aparatur. Program-programnya antara lain: Peningkatan sistem pengawasan
internal; Program pengembangan manajemen kepegawaian; Program
pengembangan karier pejabat strutural dan fungsional; Program peningkatan
pelayanan administrasi kepegawaian; dan Program Peningkatan Kualitas SDM.
Program-program pembangunan yang tertuang dalam secara
keseluruhan RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016 masih didominasi oleh
program-program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik memiliki 10 (sepuluh)
strategi dan 34 (tiga puluh empat) program. Yang artinya dari 110 (seratus
Volume V Nomor 1 Juni 2016 89
sepuluh) program yang ada, terdapat 31% program untuk misi ini, sedangkan
untuk program-program Pembangunan Berkelanjutan, masih terbilang sedikit
jumlahnya.
Kesimpulan dan Saran
Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi tuntutan bagi semua
oranisasi baik swasta maupun pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Daerah
harus memiliki strategi-strategi dalam mengatasi isu-isu pembangunan terkait
dan menjawab tuntutan Pembangunan Berkelanjutan secara sekaligus.
Pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuangkan
strategi-strategi Pembangunan Berkelanjutannya dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota DIY Tahun 2012-2016. Strategi-
strategi yang ada di dalam RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016 ini telah sesuai
dengan indikator-indikator Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Indikator Pro
Lingkungan Hidup, Indikator Pro Rakyat Miskin, Indikator Pro Kesetaraan
Gender, Indikator Penciptaan Lapangan Kerja, Indikator Pro NKRI, dan
Indikator Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Namun, program-program pembangunan yang tertuang dalam secara
keseluruhan RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016 masih didominasi oleh
program-program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik memiliki 10 (sepuluh)
strategi dan 34 (tiga puluh empat) program. Yang artinya dari 110 (seratus
sepuluh) program yang ada, terdapat 31% program untuk misi ini, sedangkan
untuk program-program Pembangunan Berkelanjutan, masih terbilang sedikit
jumlahnya.
Oleh karena itu, Pemkot DIY sebaiknya lebih menerapkan
Pembangunan Berkelanjutan pada strategi-strategi pembangunannya
mengingat pentingnya Pembangunan Berkelanjutan ini bagi masyarakat
Yogyakarta. Strategi dan program yang mendukung Pembangunan
90 Volume V Nomor 1 Juni 2016
Berkelanjutan lebih ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
harus mengorbankan generasi yang akan datang.
Daftar Pustaka
Kamaluddin, Rustian. 1998. Pengantar Ekonomi Pembangunan (Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional). Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, dan Peluang). Jakarta: Erlangga.
Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). Jakarta; LP3ES.
Nugroho, Riant dan Randy Wrihatnolo.2006. Manajemen Pembangunan Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafiindo Persada.
Pearce II, J.A dan R.B. Robinson. 2016. Manajemen Strategis (Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian (Edisi 12-Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
RD. Jatmiko. 2003. Manajemen Stratejik. Malang: UMM Press.
Sutisna, N. 2006. Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan.TEMPO Interaktif.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.