studi karakteristik dan pola penanganan kawasan kumuh kota bau-bau

5/9/2018 Studi Karakteristik Dan Pola Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bau-bau - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/studi-karakteristik-dan-pola-penanganan-kawasan-kumuh-kota-bau-bau 1/9

Metropilar Volume 8 Nomor 2 April 2010

Fakultas Teknik – Universitas Haluoleo 251

STUDI KARAKTERISTIK DAN POLA PENANGANAN KAWASAN KUMUH

KOTA BAU-BAU

Study of Characteristics and Solution patterns of Slums Area in Bau-Bau City

Ishak Kadir1)

ABSTRACT

Bau-Bau is one of the city location target for NUSSP Programmed, which having ± 22.100 Km² broad

areas and Bau-Bau City was have slums area problem. The aim of this research was find of slums area

characteristics in Bau-Bau city and try to give recommendation for problem solution pattern of that.

Method of this research was description-qualitative, be based on Rasionalistik-Eksplorative research.

Analiyses is helped by categori, typology and description techniques.

The result of this research were presence slums area charactreistics: (1) slums area in central city; (2)

slums area in flood plain rivers; (3) slums area in costal area. Based of characteristic and slums degree, so

The location more important to had solutions based recommendations such us : (1) Wolio area comprises

Bataraguru, Tomba and wale include Bau-Bau river; (2) Murhum area compries Lanto, Nganganaumala,Wameo, tarafu and Bone-Bone include Bau-Bau river; (3) Makassar island in Kokalukuna district like

settlements of costal area.

Keywords: Characteristics, Solution, Slums area

PENDAHULUAN

Lingkungan permukiman merupakan bagian

dari lingkungan binaan merupakan bagian pula dari

lingkungan hidup. Menyadari adanya hubungan

timbale balik antara permukiman di satu pihak dan

kependudukan serta lingkungan hidup dilain pihak

maka sangatlah penting agar berbagai langkah

kebijaksanaan di bidang permukiman,kependudukan dan lingkungan hidup berjalan

dalam hubungan yang serasi dan saling tunjang

(Wiradisuria dalam Budihardjo, 1992).

Penurunan kualitas kehidupan di kawasan

permukiman di tengah-tengah kota, memaksa

mereka yang tidak mampu menanggung beban

ekonomis pemeliharaan tingkat kualitas yang ada,

untuk berpindah ke tempat lain umumnya ke

pinggiran kota dan membentuk kawasan ”rumah

petak” yang paralel pola penyebarannya dengan

penyebaran lapisan-lapisan lebih mampu. Pola

pemekaran wilayah pemukiman tidak memecahkan

masalah penurunan kualitas kehidupan di tengah

kota, kalau ditinjau dari sudut sosiologis. Selain itu juga terjadi labilitas struktur pelapisan masyarakat

di kawasan pemukiman karena tidak

memungkinkan penggalangan kepemimpinan antar

lapisan yang kuat, yang hanya terjadi karena

interaksi yang datang dari pergaulan berjangka

waktu lama (Wahid dalam Budiharjo,1984).

Cepatnya laju urbanisasi yang tidak dibarengi

dengan ktersediaan ruang, prasarana dan sarana

serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu

kawasan permukiman over capacity dan menjadi

kumuh. Pada umumnya kondisi permukiman

kumuh menghadapi permaslahan antara lain : (1)

luas bangunan yang sangat sempit dengan kondisi

yang tidak memenuhi standar kesehatan dan

kehidupan social, (2) kondisi bangunan rumah yangsalingberhimpitan sehingga rentanterhadap bahaya

kebakaran, (3) kurangnya air bersih, (4) jaringan

listrik yang ruwet dan tidak mencukupi, (5)

drainase yang sangat buruk, (6) jalan lingkungan

yang buruk, (7) ketersediaan sarana MCK yang

sangat terbatas. Kondisi dan permasalahan tersebut

telah berdampak pada timbulnya berbagai jenis

penyakit, menurunnya produltivitas warga

penghuni, timbulnya kerwawanan dan penyakit

social (Pedum, NUSSP, 2006). Pada umumnya para

warga yang menghuni lokasi kumuh ini menggeluti

sector informal dan secara nyata turut

menggerakkan perekonomian di perkotaan. Merekabekerja sebagai tukang, pedagang kecil, buruh

bangunan, tukang ojek dan sebagainya, sebagai

warga negara tentu saja mereka berhak untuk

memperoleh perumahan dan permukiman yang

layak (Pedum NUSSP, 2006).

1) Dosen Tetap Pada Fakultas Teknik Universitas Haluoleo





Wilayah Kota Bau-Bau terdiri dari daratan

dan kepulauan dengan luas ± 22.100 Km². Dari

luas wilayah tersebut terdiri dari 6 (enam)

Kecamatan dan 41 (empat puluh satu)Kelurahan/Desa. Perkembangan jumlah penduduk

yang relatif tinggi di Kota Bau-Bau lebih

dipengaruhi oleh faktor migrasi disamping

pertilitas. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari

letak geografis wilayah Kota Bau-Bau yang

memiliki akses yang tinggi ke daerah-daerah

tetangganya. Disamping itu lonjakan peningkatan

jumlah penduduk tersebut terjadi karena adanya

arus pengungsi dari daerah konflik di Maluku dan

pengungsi dari Timor Timur yang masuk ke Kota

Bau-Bau. Persebaran penduduk di Kota Bau-Bau

penduduk terbanyak Tahun 2008 adalah di

Kecamatan Murhum yaitu sebesar 33,41%,

menyusul Kecamatan Wolio sebesar 29,08%,

Konsentrasi penduduk yang tinggi dikedua

kecamatan tersebut merupakan konsekwensi yang

diembannya sebagai pusat aktifitas perkotaan di

Kota Bau-Bau. Tingkat kepadatan penduduk

tertinggi terdapat di Kecamatan Murhum danWolio

yaitu masing-masing 7.348 jiwa/km2 dan 2.410

jiwa/km2. Sementara Kecamatan Bungi dan

Sorawolio relatif masih rendah yaitu masing-

masing 174 jiwa/km2 dan 78 jiwa/km2. Olehnya itu,

Kota Bau-Bau memiliki permasalahan permukiman

yang sama dengan kota-kota lainnya yang ada di

Indonesia yakni Kawasan kumuh (slums area) dan

Kota Bau-Bau merupakan salah satu lokasi sasaranpenanganan kawasan kumuh melalui Program

NUSSP (Neigborhood Upgrading and Shelter

Sector Project).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menemukan karakteristik kawasan kumuh yang ada

di Kota Bau-Bau dan mencoba memberikan

rekomendasi sebagai upaya penanganan terhadap

permasalahan tersebut.

Konsep dasar dalam Program Penanganan

Perumahan dan Permukiman Kumuh di Perkotaan

adalah, pelaksanaan pengelolaan seluruh kegiatan

diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan

didampingi oleh konsultan. Jadi tidak diserahkan kebirokrasi pemerintahan, fungsi birokrasi hanya

memfasilitasi agar terjadi situsi yang kondusif

sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam

mengelola program secara maksimal. Dengan

demikian NUSSP bukanlah program yang semata-

mata menyalurkan dana ke masyarakat melainkan

juga mendorong pemberdayaan masyarakat itu

sendiri untuk dapat berdiri sendiri dalam

menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan

permukiman yang dihadapinya. Sesuai dengan

paradigma keberlanjutan dalam prinsip-prinsip

pemberdayaan komunitas, maka NUSSP akan

menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku

utama dalam pelaksanaan program mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

pemantauan dan evaluasi. Salah satu cara/bentuk yang ditempuh adalah dengan menyediakan

bantuan pendampingan dan sumber daya untuk

meningkatkan keterampilan masyarakat dalam

mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif

pemecahannya serta mendorong masyarakat agar

dapat mengorganisasikan dirinya dalam

pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk penanganan

permasalahan terkait lingkungan permukiman

kumuh (Pedoman Umum NUSSP, 2006).

Sanoff (1990) mendefenisikan arti partispasi

sebagai suatu interaksi langsung dari individu-

individu dalam membahas dan memahami sejumlah

hal atau nilai-nilai yang dianggap penting bagi

semua. Dua hal penting dalam pendekatan

partisipasi yakni individu-individu yang”terlibat”

atau ”dilibatkan” serta kesepakatan bersama atas

substansi” yang dibahas dan dipahami. Sementara

Walt dalam Parwoto (1997) merumuskan partisipasi

sebagai keterlibatan masyarakat tanpa dipaksa

untuk mengambil dan melaksanakan keputusan

yang langsung menyangkut kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Kajian karaktersitik terhadap kawasan kumuh

Kota Bau-Bau ini merupakan penelitian dengan

pendekatan deskrtiptif-kualitatif yang didasarkanatas penelitian yang bersifat eksploratif rasionalistik

dengan menggali informasi dari masyarakat tanpa

menentukan batas variabel maupun indikator yang

secara partisipatif bertujuan deskriptif. Pencarian

data bukan dimaksudkan untuk membuktikan

hipotesis, tetapi lebih merupakan pembentukan

abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang lebih

dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan dalam

unit-unit. Proses analisis data dimulai dengan

mempelajari data yang tersedia dari berbagai

sumber atau dokumen yang berkaitan. Analisis dan

penyusunan data dibantu dengan teknik

Kategorisasi. Tipologi dan Deskripsi. Hasil

penelitian yang berupa karakteristik kawasan

kumuh di Kota Bau-Bau kemudian dikategorikan

menjadi beberapa kelompok dan. Analisis interaksi

antar komponen yang akan menjadi temuan-temuan

penelitian, serta beberapa rekomendasi untuk

penanganannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Padat dan Kumuh Pusat Kota

Sesuai dengan karakteristik wilayah kota Bau-

Bau, serta mempertimbangkan defenisi kumuh





perkotaan dan ketersediaan data pendukung, maka

penentuan kawasan kumuh Kota Bau-Bau dengan

memperhatikan 2 elemen, yaitu elemen non fisik

yang terdiri dari parameter: i) Tingkat kepadatanpenduduk; ii) Jumlah KK miskin; iii) Jumlah

Tenaga Kerja; iv) Legalitas Kepemilikan lahan; v)

Tingkat kesesuaian lahan dan Elemen Fisik yang

terdiri dari parameter-parameter : i) Konstruksi

Rumah; ii) Kerapatan Rumah Tangga; iii)

Pelayanan Air Bersih; iv) Ketersediaan MCK; v)

Ketersediaan listrik; vi) Ketersediaan TPS.

Kawasan padat dan kumuh pusat Kota Bau-Bau

yang membutuhkan prioritas penanganan antara

lain :

Kawasan Wolio

Kecamatan Wolio meliputi : Kelurahan

Bataraguru, Kelurahan Tomba, Kelurahan Wale,

Kelurahan Batulo, Kelurahan Wangkanapi,Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kelurahan

Kadolokatapi. Dari 7 kelurahan tersebut 2

kelurahan memiliki tingkat kekumuhan tinggi

(Bataraguru dan Tomba), 3 kelurahan memiliki

tingkat kekumuhan sedang (Wale, Batulo,

Kadolokatapi) dan 2 kelurahan memiliki tingkat

kekumuhan rendah (Wangkanapi dan Bukit Wolio

Indah). Data mengenai tingkat kekumuhan

Kelurahan Bataraguru dan Tomba dapat dilihat

pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kekumuhan Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Tomba

No. Indikator KelurahanBataraguru Tomba

1. Luas Wilayah Kelurahan 21 Ha 19 Ha

2. Jumlah Penduduk 7.713 Jiwa 3.942 Jiwa

3. Luas Kawasan Kumuh 4 Ha 6 Ha

4. Jumlah KK 858 KK 821 KK

5. Jumlah RT/RW 30/9 14/4

6. Tingkat Kepadatan 367,3 Ha 207,5 Ha

7. Mata Pencaharian :

Formal

Informal

680 jiwa

1,224 jiwa

189 Jiwa

126 Jiwa

8. Kerawanan Sosial 10 10

9. Status RT

Sejahtera 1Prasejahtera

191 KK267 KK

254 KK140 KK

10. Prasarana Umum :

Kondisi jalan (baik)

MCK

Air Bersih

Listrik

TPS

0,275 Km

3 Unit

1.244 KK

494 KK

12 Unit

3,151 Km

1Unit

780 KK

475 KK

3 Unit

11. Konstruksi Rumah:

Permanen

Semi Permanen

Non Permanen

525 Unit

102 Unit

145 Unit

115 Unit

204 Unit

221 Unit

12. Status Lahan :

IMB/HGBTidak punya Izin

158 Unit132 Unit

157 Unit353 Unit

13. Kepadatan tingkat hunian :

1 KK/Rumah

2 s/d 3 KK/Rumah

> 3KK/Rumah

10 Unit

-

-

32 Unit

-

-

14. Kerapatan 75 90

15. Kesesuaian Fungsi dengan RDTRK 3 3

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau-Bau, 2006

Kondisi Permukiman

Berdasarkan RTRW Kota Bau-Bau, BWK I

ini dibatasi pertumbuhannya dengan menekan

pertumbuhan berkisar 1,40% per tahun dan

kepadatan pada kelurahan Bataraguru, Tomba,

Batulo dan Wale tersebut sejak tahun 2001 telah





mencapai lebih dari 100 jiwa/Ha. Kondisi

permukiman di wilayah pelabuhan Murhum hingga

Kelurahan Bataraguru dan Tomba terdiri dari

bangunan ruko yang sangat padat dan diantaraidengan bangunan rumah tinggal serta fasilitas

perkantoran lainnya. Kawasan permukiman padat

dan kumuh juga terdapat di bantaran sungai Bau-

Bau yang memisahkan antara Kawasan Wolio

dengan Kawasan Murhum.

Gambar 1. Permukiman padat tanpa memperhatikan garis sempadan

Berdasarkan survei primer yang dilakukan,

pada umumnya rumah di kawasan ini merupakan

hak milik dengan kondisi permanen dan semi

permanen. Namun di beberapa titik lokasi juga

terdapat bangunan non permanen/temporer.

Permasalahan permukiman lainnya adalah terdapat

lahan-lahan yang disewakan kepada masyarakat

pendatang yang belum memiliki tempat tinggal.

Selain itu, juga terdapat bangunan rumah tinggal

non permanen dibangun oleh masyarakat kemudian

dipersewakan ke masyarakat pendatang.

Penyediaan Air BersihKawasan Wolio mendapatkan pasokan air bersih

dari Zona Wilayah Pelayanan II menggunakanMata air Kasombu dengan debit 80 – 100 liter/detik

yang dikelola oleh PDAM Kota Bau-Bau. Cakupan

pelayanan zona ini meliputi Kecamatan Wolio yang

terlayani baru sekitar 2,41 %. Namun dibeberapa

lokasi di kawasan ini Air bersih agak sulit

didapatkan, karena pembuatan sumur agak sulit

disebabkan oleh struktur tanah yang berbatu dan

membutuhkan dana yang cukup besar.

Sistem Pembuangan LimbahPengelolaan air limbah di Kota Bau-Bau

dilaksanakan dengan sistem pengumpulan dan

pembuangan. Setiap tahapan dilakukan secara

terstruktur dan berkesinambungan. Kebutuhanprasarana pengolahan air limbah sebagai bagian

dari sistem pengumpulan ditentukan berdasarkan

masing-masing sumber.

Penanganan Kawasan Wolio

Peningkatan Kualitas Lingkungana. Peremajaan Kawasan (Urban Renewal) adalah

pengembangan rumah bagi masyarakat setempat

dengan memperbaiki infrastruktur jalan lokal,

drainase, pembuangan sampah, sanitasi dan

penyediaan air bersih. Kawasan dapat

difungsikan sebagai asset ekonomi Kota Bau-

Bau; Image Kota Bau-Bau “Water Front City.

b. Penataan dan pembangunan rumah dengan

memanfaatkan Program Perumahan Swadaya.

c. Peningkatan infrastruktur menitikberatkan pada

rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan

lingkungan, saluran drainase, pengelolaan

sampah dan penyediaan air bersih. Penataan dan

Restrukturisasi kawasan dengan pola Land

Consolidation (LC) atau Land Sharing (LS).

d. Penetapan Garis Sempadan Pantai dan Sungai.

Pengembangan Perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) Kawasan ini dapat dikembangkan untuk

perumahan MBR bagi masyarakat setempat.

Berbagai pilihan desain rumah termasuk rumah

susun (rusun). Rencana alokasi ruang untuk

pembangunan rumah vertikal (Rusun) memang

diarahkan pada wilayah-wilayah yang sudah padat

dan pada wilayah-wilayah dengan kebutuhan rumah

sewa tinggi atau sebagai alternatif revitalisasi

kawasan kumuh dan padat perkotaan.

Ruang Terbuka HijauRuang terbuka hijau dapat disediakan dengan

memanfaatkan kawasan pinggir pantai yang

menghadap pada kawasan komersial dan Kawasan

sekitar Pantai Kamali. Kawasan Pantai Kamali

merupakan kawasan reklamasi pantai yang menjadi

bagian dari penataan pantai. Kawasan tersebut

selain berfungsi sebagai public space juga berfungsi

sebagai ruang terbuka hijau. Kawasan Hijau juga

dapat ditetapkan sepanjang Sungai Bau-Bau yang

akan berfungsi sebagai buffer zone dari kawasan

terbangun.





Kawasan MurhumKecamatan Murhum yang merupakan

pemekaran dari kecamatan Betoambari merupakan

kecamatan yang terpadat penduduknya dibanding 5

(lima) kecamatan lainnya dalam wilayah Kota Bau-

Bau dengan tingkat kepadatan 6.523 jiwa/Km2.

Hirarki kepadatan terjadi dari kawasan pesisir

pantai arah Utara menuju Selatan. Hal ini

disebabkan oleh karena sejak belum dimekarkan

wilayah ini merupakan pusat permukiman sebagian

besar penduduk Kota Bau-Bau.

Tabel 2. Tingkat Kekumuhan Kelurahan Wameo dan Nganganaumala

No. IndikatorKelurahan

Wameo Nganganaumala

1. Luas Wilayah Kelurahan 18 Ha 19 Ha

2. Jumlah Penduduk 4.333 Jiwa 5.359 Jiwa

3. Luas Kawasan Kumuh 2 Ha 4 Ha

4. Jumlah KK 935 714

5. Jumlah RT/RW 20/7 13/4

6. Tingkat Kepadatan 240,7 Ha 282,1 Ha

7. Mata Pencaharian :FormalInformal

363 Jiwa97 Jiwa

226 Jiwa264 Jiwa

8. Kerawanan Sosial 10 10

9. Status RTSejahtera 1

Prasejahtera

116 KK

376 KK

-

90 KK

10. Prasarana Umum :Kondisi jalan (baik)MCKAir Bersih

Listrik TPS

1,373 Km3 unit

948 KK

213 KK2 Unit

0,765 Km3 Unit

667 KK

380 KK2 Unit

11. Konstruksi Rumah:Permanen

Semi PermanenNon Permanen

348 Unit

231 Unit169 Unit

160 Unit

175 Unit90 Unit

12. Status Lahan :IMB/HGBTidak punya Izin

151 KK-

438 Unit205 Unit

13. Kepadatan tingkat hunian :1 KK/Rumah

2 s/d 3 KK/Rumah> 3KK/Rumah

-

--

190 Unit

185 Unit77 Unit

14. Kerapatan 90 80

15. Kesesuaian Fungsi dengan RDTRK 2 2

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau-Bau, 2006

Kawasan Pantai Kamali berfungsisebagai public space dan Ruang TerbukaHIjau

Kawasan Hijau di sepanjang Sungai

Bau-Bau

Gambar 2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Wolio





Kecamatan Murhum meliputi : Kelurahan

Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, Tanganapada,

Bone-Bone, Tarafu, Wameo, Kaobula, Lanto dan

Nganganaumala. Dari 11 kelurahan tersebut 2kelurahan memiliki tingkat kekumuhan tinggi

(Wameo dan Nanganaumala), 5 kelurahan memiliki

tingkat kekumuhan sedang (Baadia, Melai, Bone-

Bone, Kaobula, dan Lanto) dan 4 kelurahan

memiliki tingkat kekumuhan rendah (Wajo,

Lamangga, Tanganapada dan Tarafu) Data

mengenai tingkat kekumuhan Kelurahan Wameo

dan Nganganaumala dapat dilihat pada tabel 2.

Kondisi PermukimanPola permukiman yang tejadi mengikuti pola

jalan dan kondisi topografi setempat sehingga pola

pengembangan cendrung berbentuk grid dan linier.

Kecenderungan perkembangan perumahan dan

pemurkiman di kecamatan Murhum cendrung ke

arah selatan . Hal ini disebakan sudah sangat

padatnya permukiman di wilayah Barat dan Timur

kecamatan ini. Tingkat kepadatan bangunan arah

selatan sangat rendah dan akses ke arah Selatan

sudah sangat mudah dalam hal ini pemerintah telahmembuka akses jalan kearah Selatan Kecamatan

Murhum.

Penyediaan Air BersihKawasan Murhum mendapatkan pasokan air

bersih dari Zona Wilayah Pelayanan I

menggunakan sumber air permukaan kali

balanga/Kali Ambon dengan kapasitas debit 100 –

120 l/s. Beberapa lokasi di wilayah ini masih

kesulitan mendapatkan air bersih, masyarakat

mendapatkan air bersih dengan membeli di tempat-

tempat penampungan yang telah disiapkan yang

dikelola oleh masyarakat berupa tandon air yang

ditempatkan pada lokasi yang strategis untuk

dijangkau oleh masyarakat.

Sistem Pembuangan LimbahSama dengan Kawasan Wolio, kebutuhan

prasarana pengolahan air limbah sebagai bagian

dari sistem pengumpulan ditentukan berdasarkan

masing-masing sumber. Dari dua sumber utama

yaitu industri dan domestik maka prasarana

pengolahan ditetapkan berupa IPAL untuk industri

dan septic tank maupun IPLT untuk limbah tinja

dari rumah tangga.

Penanganan Kawasan Murhum

Peningkatan Kualitas Lingkungana. Peremajaan Kawasan (Urban Renewal), hampir

sama dengan Kawasan Wolio terutama pada

kawasan padat dan kumuh yaitu pengembangan

rumah bagi masyarakat setempat dengan

memperbaiki infrastruktur jalan lokal, drainase,

pembuangan sampah, sanitasi dan penyediaan

air bersih. Kawasan dapat difungsikan sebagai

asset ekonomi Kota Bau-Bau; Image Kota Bau-

Bau “Water Front City”; Kawasan ini dapat

dikembangkan oleh pihak swasta melalui

kerjasama dengan pemilik lahan dan

pemerintah.

b. Penataan dan pembangunan rumah dengan

memanfaatkan Program Perumahan Swadaya

pada rumah inti.

c. Peningkatan infrastruktur menitikberatkan pada

rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan

lingkungan, saluran drainase, pengelolaan

sampah dan penyediaan air bersih. Penataan dan

Restrukturisasi kawasan dengan pola Land Consolidation (LC) atau Land Sharing (LS).

d. Penetapan Garis Sempadan Pantai dan Sungai

Pengembangan Perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Menengah

Kawasan Murhum telah dikembangkan untuk

perumahan MBR bagi masyarakat setempat.

Berbagai pilihan desain rumah termasuk rumah

susun (rusun). Salah satu lokasi Rusunawa yang

sementara dibangun adalah di Kelurahan Wameo

yang diperuntukkan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

Gambar 3. Rumah Tinggal di atas lahan sewa milik masyarakat Kel.

Nganganaumala





Ruang Terbuka HijauPenataan kawasan hijau hampir sama dengan

Kawasan Wolio yaitu Ruang terbuka hijau dapat

disediakan dengan memanfaatkan kawasan pinggir

pantai sebagai kelanjutan dari pengembangan

Kawasanm Pantai Kamali. Selain itu juga dapat

memanfaatkan kawasan hijau sepanjang Sungai

Bau-Bau yang akan berfungsi sebagai buffer zone

dari kawasan terbangun.

Kawasan Padat dan Kumuh Bantaran Sungai

Kawasan Bantaran Sungai Bau-BauLokasi kawasan kumuh di daerah perkotaan

khususnya daerah kumuh Bantaran sungai yaitu

kawasan sekitar sungai Bau-Bau yang membelah

Kota Bau-Bau. Kelurahan-kelurahan yang terletak

pada bantaran Sungai Bau-Bau antara lain :

Kelurahan Tomba, Kelurahan Bataraguru, dan

Kelurahan Wale. Sedangkan di seberang Sungai

Bau-Bau antara lain : Kelurahan Wajo dan

Kelurahan Nganganaumala. Jumlah Unit rumah

yang berada di bantaran sungai Bau-Bau

Kecamatan Murhum sebanyak 225 unit, sedangkan

rumah diseberang sungai Bau-Bau Kecamatan

Wolio sebanyak 241 unit. Luas Daerah Aliran

Sungai (DAS) Sungai Bau-Bau sekitar 6.159,80 Ha

dengan proporsi penggunaan lahan terbesar untuk

permukiman yaitu sebesar 1.808,07 Ha atau sekitar

29,42% dari luas DAS Sungai Bau-Bau.

Penanganan Kawasan Bantaran Sungai Bau-

BauUntuk menangani permasalahan yang

mendesak di bantaran sungai Bau-Bau dapat

direkomendasikan antara lain :

1. Pemindahan (relokasi) dari sempadan sungai ke

housing stock terdekat, dengan menetapkan

kawasan sempadan sungai merupakan Kawasan

lindung yang tidak boleh dibanguni perumahan.

2. Pendekatan penanganan pada rumah bantaran

sungai ini adalah berupa urban renewal atau

peremajaan kawasan permukiman.

3. Ketegasan Pemerintah Daerah dalam

Pemanfaatan Ruang dan status lahan terutama

lahan bantaran sungai.

4. Pengembalian aturan sempadan Sungai Bau-Bau

dengan penetapan aturan Garis Sempadan

Sungai (GSS) dan pembuatan batas GSS dan

jalan inspeksi dengan penetapan sempadan

sungai 15 meter (termasuk kategori sungai

sedang berdasarkan Keppres No. 32 tahun

1990).

Gambar 4. Rumah Susun Sewa Kota Bau-Bau

Kawasan Pembangunan Rumah Susun

Sewa Kel. WameoKawasan Pengembangan Rusunawa

Gambar 5. Kondisi Permukiman di sekitar Bantaran Sungai

Bau-Bau





Kawasan Padat dan Kumuh Pesisir Pantai

Kawasan Pesisir pantai/Nelayan (Murhum dan

Wolio)

Melihat kondisi karakter pantai di Kota Bau-bau sebenarnya terdapat dua karakter yang berbeda.

Karakter pertama, kawasan pantai dengan batas

pantai berupa tebing sehingga tidak memiliki

wilayah peralihan. Kawasan ini terdapat di garis

pantai sepanjang pantai Desa Katobengke,

Kadolokatapi, dan Kalia-lia. Karakter kedua berupa

kawasan pantai yang landai sehingga memiliki

wilayah peralihan daratan ke lautan yang khas.

Zona ini sebagian ditumbuhi berbagai vegetasiperalihan terdiri dari berbagai spesies Mangrove

dari jenis Nypah, Avicenea, maupun Rhyzophora.

Kawasan ini antara lain tersebar di beberapa titik di

Desa Palabusa, Kolese, Lowu-Lowu, sepanjang

pantai pusat kota, dan Sulaa.

Penanganan Kawasan Pesisir/Nelayan Pusat

Kota

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk

menangani permasalahan kumuh di wilayah

pesisir/nelayan antara lain :

1. Redefinisi kawasan pada lokasi kumuh dengan

prioritas kawasan khusus pesisir melaui pola

KIP.

2. Penegasan pemanfaatan ruang khususnya

wilayah pesisir.3. Pengaturan sempadan pantai.

4. Pembangunan coastal road yang berfungsi

sebagai jaringan jalan dan juga sebagai batas

terluar yang memisahkan antara fungsi perairan

dan fungsi perumahan.

5. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana

lingkungan permukiman pesisir

6. Peningkatan Kualitas perumahan pesisir.

7. Penataan pantai untuk menambah daya tarik

wisata.

8. Relokasi penduduk dari kawasan kumuh pesisir

pantai ke rumah susun yang telah dibangun.

9. Bantuan usaha ekonomi kawasan nelayan(perdesaan) seperti dana bergulir yang bersifat

stimulatif.

10. Pendampingan untuk penanganan.

Kawasan Pulau Makassar

Pulau Makassar merupakan bagian wilayah

kecamatan Kokalukuna, yang terbagi atas dua

Kelurahan yaitu Kelurahan Sukanayo dan

Kelurahan Liwuto. dengan luas 2,43 Km2. Jumlah

penduduk Pulau Makassar sebanyak 4.547 Jiwa

dengan 1.065 KK. Jumlah Rumah 627 Unit.,

typologi permukiman Nelayan yang berkembang

dikawasan pesisir ini. Pulau Makassar memiliki

potensi untuk dikembangkan menjadi area wisata

pantai, karena letaknya yang strategis dengan

nuansa pesisir yang cukup baik secara estetika.

Topografi Pulau Makassar cenderung datar dengan

kelerengan lahan berkisar antara 0 – 8 %,

berpotensi untuk dikembangkan permukiman

dengan dominasi type biasa. Namun perlu

dizonasi perbandingannya dengan baik persentai

built of area permukiman dengan Open Space sebagai area resapan dan perkebunan masyarakat .

Kepadatan bangunan yang paling tinggi terjadi pada

radius dermaga dan pusat pelayanan pemerintah.

Empat akses Jalan yang menghubungkan kelurahan

Sukanayo dan Liwotu berpotensi linier untuk

menjadi area permukiman dengan Fungsi

Perdagangan. Oleh karena itu dibutuhkan

pengendalian berupa peraturan daerah yang

mengatur arah dan perkembangan perkim di Pulau

Makassar. Kawasan Pulau Makassar memiliki

beberapa potensi terutama kaitannya dengan

pengembangan kawasan wisata bahari ke depan,

antara lain : (1) Kawasan Rekreasi pantai bagipenduduk lokal; (2) Pasir yang indah dan halus; (3)

Kekerabatan masyarakat yang sangat tinggi; (3)

Keamanan lingkungan yang baik.

Penanganan Kawasan Pesisir/Nelayan Pulau

Makassar

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk

menangani permasalahan kumuh di wilayah

pesisir/nelayan antara lain :

1. Penegasan pemanfaatan ruang khususnya

wilayah pesisir pantai.

2. Pengaturan sempadan pantai.

Gambar 6. Kondisi Permukiman kel. Bone-Bone di pesisir pantai





3. Pembangunan coastal road yang berfungsi

sebagai jaringan jalan dan juga sebagai batas

terluar yang memisahkan antara fungsi perairan

dan fungsi perumahan.4. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana

lingkungan permukiman pesisir

5. Penataan perumahan nelayan.

6. Penataan pantai untuk menambah daya tarik

wisata terutama ciri arsitektur rumah tradisional

lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, maka karakteristik

kawasan kumuh Kota Bau-Bau antara lain : (1)

Kawasan padat dan kumuh pusat kota; (2) Kawasan

padat dan kumuh bantaran Sungai; (3) Kawasanpadat dan kumuh pesisir pantai . Berdasarkan

karakteristik lokasi dan tingkat kekumuhannya,

maka lokasi yang mendesak untuk segera ditangani

antara lain : (1) Kawasan Wolio meliputi :

Kelurahan Bataraguru, Tomba dan Wale, dan

meliputi Kawasan Bantaran Sungai Bau-Bau; (2)

Kawasan Murhum meliputi : Kelurahan Lanto,

Nganganaumala, Wameo, Tarafu dan Bone-Bone,

dan meliputi Kawasan Bantaran Sungai Bau-Bau;

(3) Kawasan Pulau Makassar Kecamatan

Kokalukuna, sebagai kawasan permukiman nelayan

dan memiliki potensi wisata bahari.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006. Buku Pedoman Umum NUSSP,versi-2, Dirjen Cipta Karya Departemen

Pekerjaan Umum RI, Jakarta.

Anonim, 2006. Buku Pedoman Teknis NUSSP,

versi-2, Dirjen Cipta Karya Departemen

Pekerjaan Umum RI, Jakarta.

Anonim, 2009. Laporan Akhir RP4D Kota Bau-

Bau, Bappeda Kota Bau-Bau, Bau-Bau.

Budihardjo, Eko. (1984), Sejumlah Masalah

Permukiman Kota, Alumni, Bandung.

Parwoto. (1997), Pembangunan Partisipatif ,makalah pada Lokakarya Penerapan Strategy

Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pembangunan Perumahan dan Permukiman,

15-16 Juli 1997, BKP4N, jakarta.

studi karakteristik dan pola penanganan kawasan kumuh kota bau-bau

Documents