yb yb 20 r e n c a n a s t r a t e g i s ( r e n s t r a ) · bagi pemerintah sebagai unsur...

P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L a m o n g a n

6| R E N S T R A B a g i a n P e m e r i n t a h a n 2 0 1 6 - 2 0 2 1

R E N C A N A S T R A T E G I S

( R E N S T R A )B A G I A N P E M E R I N T A H A N

S E K R E T A R I A T D A E R A HK A B U P A T E N L A M O N G A N

T A H U N 2 0 1 6 – 2 0 2 1

TAHUN 2016

Click h

ere to

buy

ABB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami diberikan kekuatan lahir dan batin untuk

dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,

maka Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 merupakan kewajiban

bagi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat

perencanaan kinerja selama 5 (lima) tahun terkait pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan

Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola

pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila

kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang

birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi

pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti

merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan (Input oriented) menjadi

yang berorientasi kepada hasil (Result oriented).

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 ini tidak terlepas dari kendala-kendala

teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk

mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai

narasumber yang kompeten.

Akhirnya dengan memohon petunjuk serta bimbingan dari Allah SWT,

semoga Pemerintah Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan

tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-

baiknya serta dapat senantiasa meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Agustus 2016

Kepala Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19710424 199101 1 001

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iiDAFTAR TABEL .................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan.................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .......................................................... 6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .................................... 6

2.2. Sumber Daya PD .......................................................................... 10

2.3. Kinerja Pelayanan PD ................................................................... 12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............ 15

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

SKPD ............................................................................................ 15

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ................................................................. 16

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................... 19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 21

4.1. Visi dan Misi SKPD ....................................................................... 21

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................ 21

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ....................................................... 22

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................... 23

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD ................................................................................. 35

BAB VII PENUTUP ............................................................................................... 37

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan ............................................................................................ 10

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan ......................................................................... 11

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan ......................................................................... 13

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan ............................................................ 14

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif ...................................................................... 26

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD ................................................................................................. 36

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan .......................................... 9

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan situasi global penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selaras dengan perubahan

wacana masyarakat menuntut perubahan paradigma penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang transparan,

demokratis serta akuntabel. Transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

merupakan kunci suksesnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dalam menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan

kepemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh sebab itu, dalam

perumusan kebijakan yang transparan, pengelolaan sumber daya aparatur,

keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan yang transparan, demokratis,

dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan pemulihan ekonomi dan

kelangsungan pembangunan merupakan prioritas utama dalam era Otonomi

Daerah.

Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3

(tiga) pilar utama yaitu “akuntabilitas, transparansi dan partisipasi” dijabarkan

sebagai berikut :

a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan;

b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus

memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak;

c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintahan

diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta

melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama

kekuatan Negara;

d. Keterbukaan artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat

terbuka sehingga dapat menerima saran dan kritik dari semua pihak guna

memperbaiki penyelenggaraan fungsi-fungsinya;

e. Rule of Law artinya pemerintahan diselenggarakan dengan menegakkan

peraturan dan perundangan yang ada;

f. Kapabilitas artinya fungsi-fungsi pemerintahan harus didukung oleh sumber

daya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas -

tugasnya;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





g. Profesionalisme artinya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam

pemerintahan harus mampu memisahkan kepentingan pribadi atau

golongan dengan tugas-tugas kenegaraan;

h. Reponsif artinya penyelenggaraan pemerintahan harus peka terhadap

perubahan yang ada dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan

tersebut;

i. Efektifitas dan efisien artinya penyelenggaraan pemerintahan harus mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dengan memanfaatkan fasilitas dengan kapabilitas yang ada

digunakan secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, tujuan nasional dan

Good Governance, maka salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan

secara utuh adalah penyelenggaraan pemerintahan umum (Algemene Bestuur)

sebagai suatu sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan

terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

272 menyatakan:

1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada

RPJMD;

2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah;

3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana

strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dan

memperhatikan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bagian

Pemerintahan adalah merupakan salah satu Bagian pada Sekretariat Daerah

dan termasuk dalam lingkup koordinasi Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah

Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat

mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan prima dan selanjutnya

melalui penyusunan suatu laporan Akuntabilitas Kinerja akan diketahui

keberhasilan atau kegagalan suatu instansi tersebut dalam melaksanakan

program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. maka untuk memenuhi

ketentuan Peraturan Perundang- undangan tersebut disusun dan ditetapkan

RENSTRA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021.

1.2. Landasan HukumLandasan Hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 -

2021, disusun dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-UndangNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

10. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang

Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2006-2010;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan.

1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENSTRA Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Tahun 2016 - 2021 adalah untuk menjabarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan dalam menyusun rencana, program dan kegiatan/proyek,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan.

1.3.2. TujuanTujuan penyusunan RENSTRA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

adalah :

1) Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang

memberikan arah / strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis

mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Daerah

selama 5 (lima) tahun ke depan (2016 -2021).

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) bagi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





1.4. Sistematika PenulisanGuna mempermudah mempelajari Rencana Strategis Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, diatur Sistematika

penyajiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Bagian Pemerintahan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Tata

Praja. Dalam rangka membantu tugas - tugas Pimpinan, Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun

2016, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun

kebijakan dibidang pemerintahan, mengkoordinasikan administrasi tugas

Perangkat Daerah, mengkoordinasikan tugas instansi vertikal pelaksana

pemerintahan umum serta melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan

dan kelurahan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Pemerintahan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi

kewilayahan dan otonomi daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan

kerja sama daerah;

c. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pertanahan;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah;

e. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dibidang pemerintahan,

administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah;

f. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar

negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang

terdiri dari :

1) Subbagian Pemerintahan Umum Dan Kewilayahan;

2) Subbagian Otonomi Daerah Dan Kerja Sama;

3) Subbagian Bina Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





1. Subbagian Pemerintahan Umum dan KewilayahanSubbagian Pemerintahan Umum dan Kewilayahan mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang

Pemerintahan Umum dan Kewilayahan;

b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap aparat keamanan

dan instansi terkait dalam pencegahan dan pengamanan terjadinya

gangguan keamanan dan ketertiban daerah;

c. Menyiapkan bahan, berkoordinasi dan fasilitasi penetapan batas

wilayah daerah;

d. Menyiapkan bahan, berkoordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan

kewilayahan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dalam penyusunan Rupa-Rupa

bumi Kabupaten Lamongan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi vertikal di daerah dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan

pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

h. Menyiapkan bahan dan menyusun program perencanaan serta

laporan kinerja Bagian Pemerintahan

i. Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pertanahan Daerah

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang

pengembangan otonomi daerah;

b. Melaksanakan koordinasi terhadap Perangkat Daerah dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

c. Memberikan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja DPR,DPD,

DPRD dan Pemerintah Daerah dari daerah lain;

d. Mengkoordinasikan, menyusun dan menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e. Memberikan fasilitasi, menyiapkan bahan kegiatan Asosiasi

Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;

f. Mengkoordinasikan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan

peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Otonomi Daerah;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





g. Mengkoordinasikan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan

pengembangan otonomi daerah;

h. Fasilitasi Kerja Sama Daerah

i. Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian Bagian Pemerintahan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasubbag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi, menghimpun, menganalisa, menginventarisasi dan

mengevaluasi data profile kecamatan dan kelurahan;

b. Memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;

c. Memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan, kebijakan,

kewenangan atributif kecamatan;

d. Memfasilitasi, menyiapkan, bahan perumusan kebijakan

kewenangan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada

kecamatan yang dibentuk dalam Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan;

e. Memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan standarisasi kebijakan

bangunan kantor kecamatan;

f. Memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan lembaga

kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;

g. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas,

wewenang, dan kewajiban aparatur di kecamatan dan kelurahan;

h. Memfasilitasi, menghimpun, menganalisa, menginventarisasi

perumusan kebijakan pedoman batas kecamatan dan kelurahan;

i. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dalam bentuk rapat kerja

aparatur kecamatan dan kelurahan;

j. Memfasilitasi, menyiapkan, mengevaluasi, dan melakukan

pembinaan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban

kecamatan dan kelurahan;

k. Memfasilitasi, menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi pedoman

pengembangan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

kecamatan dan kelurahan;

l. Memfasilitasi, menyiapkan, menyusun, mengevaluasi dan

melakukan pembinaan pedoman pelaporan rutin administrasi di

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





bidang penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan

kelurahan;

m. Memfasilitasi, menyiapkan, menyusun, mengevaluasi dan


bidang penyelenggaraan pemerintahan atributif di kecamatan dan

kelurahan;

n. Memfasilitasi, menyiapkan, menyusun, mengevaluasi dan


bidang penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenanngan

bupati kepada camat di kecamatan;

o. Menghimpun dan mengevaluasi tentang serah terima jabatan camat

dan lurah;

p. Menghimpun dan mengevaluasi tentang perkembangan lembaga

pemerintah kecamatan dan kelurahan;

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

KASUBBAGPEMERINTAHAN UMUM

DAN KEWILAYAHAN

KASUBBAG OTONOMIDAERAH DAN KERJA

SAMA

KASUBBAG BINAADMINISTRASI KECAMATAN

DAN KELURAHAN

Ø Fasilitasi terhadap aparatkeamanan terkaitpengamanan gejolaksosial

Ø Fasilitasi dalampembinaan kewilayahanoleh FORKOPIMDA

Ø Fasilitasi penyusunanrupa-rupa bumi

Ø Fasilitasi pemilihanumum dan pemilihankepala daerah

Ø Penyusunan laporankinerja Bagian Adm.Pemerintahan

Ø Fasilitasi adm.pertanaham

Ø Koordinasi terhadapperangkat daerah dalampelaksanaan urusanpemerintahan daerah

Ø Fasilitasi penerimaankunker DPR, DPD, DPRDdan Pemda lain

Ø Penyusunan LPPDØ Fasilitasi APKASIØ Pelaksanaan peringatan

Hari Jadi Propinsi danOtoda

Ø Fasilitasi kerja sama daerah

Ø Inventarisasi data profilkecamatan dan kelurahan

Ø Fasilitasi kewenanganatributif kecamatan

Ø Fasilitasi pendelegasiansebagian kewenanganBupati kepada Camatdalam bentuk PATEN

Ø Pembinaan aparaturkecamatan dan kelurahan

Ø Fasilitasi pelaporan rutinpenyelenggaraanpemerintahan umum dikecamatan dan kelurahan

Ø Evaluasi sertijab Camatdan Lurah

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah2.2.1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu

adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai

dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat dan golongan. Kondisi

personil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1Data Personil


NO NAMA PANGKAT, GOL /RUANG JABATAN PENDIDIKAN

FORMAL1 2 3 4 51. Drs. M. FAHRUDIN AF,M.Si

NIP. 19710424 199101 1 001Pembina Tk. I

IV/b Kepala Bagian S-2

2. ADANG MOELYONO, SHNIP. 19760216 200312 1 002

PenataIII/d

Ksb. PerangkatKecamatan & Kelurahan S-2

3. M.RO’IS, SH, M.HumNIP. 19710615 200312 1 007

PenataIII/d

Ksb. Tata Pemerintahandan Otoda S-2

4. RIDWAN, SH, MHNIP. 19670412 198903 1 011

PenataIII/d Ksb. Agraria S-2

5. KOMARI, SHNIP. 19600404 198602 1 004

PenataIII/c Staf S-1

6. NURIADI, S.SosNIP. 19600705 198602 1 012

PenataIII/d Staf S-1

7. A.SYU’UR, SHNIP. 19710907 199403 1 004


8. YULIATI, SENIP. 19641120 199003 2 008


9. DYAN KARTIKA SARI, S.Sos, M.SiNIP. 19790816 201001 2 002

Penata Muda Tk.IIII/b Staf S-2

10. DAVID JOHN GAOTAMA, SH, M.APNIP. 19831026 201001 1 002


11. FARIDA ANGGRAINY, SE, MM NIP. 19790922 201001 2 007


12. RATNA TRINOVITADEWI, SH, MMNIP.19811111 201001 2 007


13. FAUZAN BADRI, S.IPNIP. 19820801 201101 1 008

Penata MudaIII/a Staf S-1

14. ANANG ADI SAPUTRA, SHNIP. 19830530 201101 1 009


15. JUROUL NURDYANINGSIH, S.APNIP. 19800728 201406 2 002


16. NURRYTA HARDYANTI, S.IPNIP. 19920606 201406 2 002


17. WACHID MUFTI ADI IKHSAN, S.IPNIP. 19891227 201504 1 002


18. RUDI SUYANTONIP. 19730506 200701 1 019

Pengatur Muda Tk.III/b Staf SMA

19. M. WAHYUDINIP. 19740310 201212 1 001

Pengatur MudaII/a Staf SMA

20. M.ROKIBNIP. 19740327 201212 1 003

PengaturMudaII/a Staf SMA

21. M. SHOLIFUDIN AFANDINIP. 19860131 201212 1 002

PengaturMudaIII/a Staf SMA

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





2.2.2. Sarana dan PrasaranaSejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan

urusan pemerintahan, mutlak diperlukan sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan

Bagian Pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam kerangka

pencapaian tujuan sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah, adapun

sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Pemerintahan dijabarkan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2Data Sarana dan Prasarana


NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1. Kendaraan roda 4 ( empat ) 1 unit Baik

2. Kendaraan roda 3 ( Tiga ) 3 unit Baik

3. Komputer 5 unit Rusak 2

4. Printer 5 unit Rusak 3

5. Printer LQ 21 1 unit Baik

6. Notebook ( laptop ) 8 unit Rusak 1

7. Mesin Ketik 3 unit Rusak 1

8. Televisi 1 unit Baik

9. Mebelair, terdiri atas :

§ Rak ( besi / metal ) 6 unit Baik

§ Filling ( besi / metal ) 13 unit Baik

§ Rak kayu 2 unit Baik

§ Brankas 1 unit Baik

§ Write board 1 unit Baik

§ Lemari Kayu 5 unit Baik

§ Lemari Kaca Alminium 2 unit Baik

§ Meja & Kursi :

- Meja Kayu staf 25 unit Baik

- Meja Tulis 25 unit Baik

§ Kursi Lipat 7 unit Baik

§ Kursi tamu ( sofa ) 1 unit Baik

10. AC Split 4 unit Baik

12. Step Up/ Down 3 unit Rusak

13. Peta 1 buah Baik

14. Pesawat Telepon 2 unit Baik

15. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit Baik

16. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit Baik

17. Camera Digital 4 unit Baik

18. Handycam 1 Unit Baik

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





2.2.3. PembiayaanGuna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 -

2021, dalam pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan memperoleh

anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPDKinerja pelayanan SKPD pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan telah terlaksana dalam tabel sebagai berikut :

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

No Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi SKPD

TargetSPM

TargetIKK

TargetIndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Luas lahan bersertifikat - - - 21.068,35Ha

21.868,35Ha

22.268,35Ha

22.668,35Ha

23.068,35Ha

1.251,90Ha

591Ha

1.742,11Ha

81.210,05Ha

40.300,79Ha 5,94% 2,70% 7,82 % 358,25% 174,70%

2. Penyelesaian kasus tanahnegara

- - - 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 0 Kasus 80% 80% 90% 90% 100%

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan


UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-Rata-rata

Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJALANGSUNG 5.586.210.000 6.742.200.000 7.226.200.000 9.217.000.000 6.845.000.000 5.566.595.300 6.372.430.700 6.629.898.300 8.779.662.850 3.707.665.017 99,64% 94,51% 91,75% 95,26% 54,17% 20% 20%

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB IIIISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPDIsu - isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan

Kepala Daerah terpilih. Langkah awal dalam merumuskan isu - isu strategis

adalah dengan mengidentifikasi permasalahan - permasalahan pembangunan

yang ada di Kabupaten Lamongan.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek mendasar

penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk dapat mewujudkan

prinsip - prinsip Good Governance dan Clean Government. Efektivitas dan

efisiensi penerapan Good Governance dapat dilakukan melalui sinergi

manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling

berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan

pilitik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan

pendapatan serta masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi

dan politik.

Isu - isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan djabarkan sebagai

berikut :

1. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan

pemerintahan umum di daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan

dibantu instansi vertikal daerah. Sehingga pelaksanaanya perlu adanya

koordinasi dengan instansi vertikal dan pihak terkait di daerah.

2. Mengkoordinasikan dan mengefektifkan peran Forkopimda, Forkopimcam

dan Jajaran Desa dalam mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban

masyarakat wilayah Kabupaten.

3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum di

daerah.

4. Menyusun kebijakan dalam pengembangan otonomi daerah di Kabupaten

Lamongan.

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh

SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan.

6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten

Lamongan kepada Pemerintah Pusat.

7. Merumuskan dan menindaklanjuti Pasal 25 Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2014 terkait urusan pemerintahan umum untuk diimplementasikan di

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati.


Tahun 2014 terkait tugas Camat dalam bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati.


Tahun 2014 terkait pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat yang dibentuk dalam Keputusan Bupati.

10. Melakukan penelitian, perumusan serta evaluasi perbedaan pemetaan

wilayah Kecamatan untuk mengimplementasikan pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat.

11. Merumuskan dan mengevaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 04

Tahun 2010 tentang PATEN (Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan).

12. Merumuskan efektivitas dan efisiensi PATEN dalam bentuk e-PATEN.

13. Merumuskan pelaporan Camat kepada Bupati dalam bentuk Peraturan

Bupati terkait :

1) Urusan penyelenggaraan pemerintahan umum

2) Tugas, kedudukan dan fungsi Camat

3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

4) PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan)

14. Merumuskan dan mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan dan

pelayanan publik di Kelurahan dalam bentuk Peraturan Bupati.

15. Merumuskan pelaporan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di

Kelurahan dalam bentuk Peraturan Bupati.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan

visi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah “KabupatenLamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016 -

2021, ditempuh 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah ;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan ;

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal.

Berdasarkan misi tersebut ditetapkan beberapa tujuan pembangunan

Kabupaten Lamongan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Salah satunya adalah

meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan tujuan dari

misi keempat. Adapun salah satu sasaran dari tujuan tersebut adalah

meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan

pembangunan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021 merupakan tujuan dan sasaran yang terkait

dengan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan.

Bagian Pemerintahan memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam menyusun kebijakan dibidang pemerintahan, mengkoordinasikan

administrasi terhadap tugas Perangkat Daerah, instansi vertikal pelaksana

pemerintahan umum serta melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan

dan kelurahan, meliputi Otonomi Daerah Dan Kerja Sama, Pemerintahan Umum

Dan Kewilayahan, Bina Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan. Adapun fungsi

Bagian Pemerintahan yang terkait dengan perwujudan visi dan misi Kepala

Daerah sebagai berikut :

h. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan

Agraria ;

i. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

j. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan ;

k. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Tata Pemerintahan

dan Otonomi Daerah, Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Agraria ;

l. Pelaksanana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja Sekda

sesuai dengan tugas fungsinya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah diuraikan, terdapat

beberapa faktor penghambat dan pendorong bagi Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam pencapaian visi dan misi

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Kepala Daerah. Adapun faktor penghambat pencapaian visi dan misi tersebut

adalah permasalahan - permasalahan yang menjadi isu strategis sebagaimana

diuraikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dengan instansi vertikal dan pihak terkait di daerah

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 ;

2. Belum efektifnya peran Forkopimda, Forkopimcam dan Jajaran Desa dalam

mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah

Kabupaten Lamongan ;

3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum di

daerah ;

4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dalam pengembangan otonomi

daerah di Kabupaten Lamongan ;

5. Perlu adanya koordinasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan

oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

6. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten

Lamongan kepada Pemerintah Pusat ;

7. Perlu adanya penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai

tindaklanjut Pasal 25 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait

urusan pemerintahan umum untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan

dan Kelurahan;

8. Perlu adanya penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai

tindaklanjut Pasal 225 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait

tugas Camat;

9. Perlu adanya penyusunan Keputusan Bupati sebagai tindaklanjut Pasal 226

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat ;

10. Belum optimalnya penelitian, perumusan serta evaluasi perbedaan

pemetaan wilayah Kecamatan terkait implementasi pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat ;

11. Belum optimalnya evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat tentang PATEN ;

12. Belum efektif dan efisien PATEN dalam bentuk e-PATEN ;

13. Perlu adanya penyusunan Peraturan Bupati terkait pelaporan Camat

kepada Bupati ;

14. Perlu adanya penyusunan Peraturan Bupati terkait evaluasi tugas pokok

dan fungsi Kelurahan dan pelayanan publik di Kelurahan ;

15. Perlu adanya penyusunan Peraturan Bupati terkait pelaporan tugas pokok

dan fungsi serta pelayanan publik di Kelurahan ;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Sedangkan faktor pendukung pencapaian visi dan misi diuraikan

sebagai berikut :

1. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai berupa

mebelair, peralatan dan sarana transportasi serta peralatan teknologi

informasi (komputer dan jaringan internet) ;

2. Tersedianya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi pada Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan kategori

Pascasarjana sebanyak 8 orang dari total 21 pegawai, Sarjana sebanyak 9

orang dan SMA sebanyak 4 orang.

3.3. Penentuan Isu - Isu Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021 bahwa salah satu isu strategis adalah “Tata Kelola

Pemerintahan”.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek mendasar

penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk dapat mewujudkan

prinsip - prinsip Good Governance dan Clean Government. Efektivitas dan

efisiensi penerapan Good Governance dapat dilakukan melalui sinergi

manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling

berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan

pilitik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan

pendapatan serta masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi

dan politik.

Isu strategis tersebut dijabarkan dan dilaksanakan dalam program dan

kegiatan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

sebagai berikut :

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan,

dengan kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

2) Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan ;

3) Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan ;

4) Pembinaan dan Pengawasan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan) ;

5) Rapat Koordinasi Camat Se-Kabupaten Lamongan ;

6) Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan ;

7) Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Penerimaan Kunjungan ;

8) Fasilitasi Kerjasama Daerah ;

9) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah ;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





10) Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan ;

11) Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah ;

12) Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.

Lamongan ;

13) Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan

Asosiasi Sekda ;

14) Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial ;

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah4.1.1. Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur staf

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai visi sebagai

berikut:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang EfektifDan Efisien”

4.1.2. MisiUntuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan

misi sebagai berikut :

“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, PengembanganOtonomi Daerah Dan Meningkatnya Pelayanan”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah4.2.1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan

tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional danakuntabel untuk peningkatan pelayanan publik”

4.2.2 SasaranSasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

stratejik suatu organisasi. Adapun sasaran Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan diuraikan sebagai berikut :

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitasdengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih baik”

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah4.3.1. Strategi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya strategi yang

hendak dicapai antara lain :

1. Optimalisasi, koordinasi, fasilitasi dan penyiapan bahan analisa dari

SKPD guna peningkatan kinerja daerah dalam penyusunan LPPD

2. Peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar lembaga di

daerah dan kerjasama antar daerah

3. Peningkatan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terkait hal-

hal yang berhubungan dengan administrasi kewilayahan

4. Peningkatan pembinaan, fasilitasi pendampingan dan evaluasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan secara efektif

dan efisien

5. Peningkatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pendampingan,

evaluasi dan penyusunan data sarana prasarana dan sumberdaya

manusia di Kecamatan dan Kelurahan

4.3.2. KebijakanUntuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, ditempuh arah

kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait penyiapan LPPD

Kabupaten Lamongan

2. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pengawasan kerjasama

pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dengan daerah lain dan

pihak ketiga

3. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi antar lembaga

4. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi terkait dengan

administrasi kewilayahan

5. Meningkatkan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam

pelayanan masyarakat

6. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi, bimbingan, pembinaan, evaluasi

dalam penyusunan data sarana dan prasarana, sumberdaya manusia

di Kecamatan dan Kelurahan

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Kerja merupakan komitmen terhadap Renstra Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 dengan

memperhatikan sasaran dan kebujakan yang telah diuraikan, maka program dan

kegiatan yang dipilih dalam rangka mengatasi isu strategis sebagai berikut :

Ø Tahun 2016

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b) Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan

2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah dengan kegiatan :

a) Sosialisasi Pengamanan Aset - Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten

Lamongan

b) Tukar Menukar dan/atau Mutasi Tanah Milik Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa

c) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

d) Fasilitasi/Penggunaan dan Pemanfaatan Aset - Aset Tanah Pemerintahan

e) Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan

f) Pemberian Hak Dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten

Lamongan

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan kegiatan :

a) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

b) Studi Implementasi Pemerintahan Daerah ke Daerah Lain tentang

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

c) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

d) Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi

e) Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan kegiatan :

a) Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan :

a) Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

a) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan

Pelayanan Publik (APKASI)

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





b) Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Penerimaan Kunjungan

Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPR/DPRD Luar Daerah

c) Fasilitasi Kerjasama Daerah

7. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan :

a) Fasilitasi Pendataan P3D Sebagai Tindak Lanjut BerlakunyaUndang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014

b) Fasilitasi Penyusunan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Tindak

Lanjut Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan :

a) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

a) Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan

b) Pembinaan Aparatur Kelurahan

c) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Tentang PATEN

Ø Tahun 2017 - 2021

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan,

dengan kegiatan :

15) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

16) Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan

17) Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

18) Pembinaan dan Pengawasan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan)

19) Rapat Koordinasi Camat Se-Kabupaten Lamongan

20) Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan

21) Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Penerimaan Kunjungan

22) Fasilitasi Kerjasama Daerah

23) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

24) Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan

25) Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah

26) Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.

Lamongan

27) Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan

Asosiasi Sekda

28) Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial

29) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD

30) Fasilitasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





31) Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

32) Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif diuraikan dalam tabel 5.1

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Tabel 5.1Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode

Programdan

Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

PadaTahunAwal

Perencanaan

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnitKerjaSKPDPenanggungjawab

LokasiTahun-1(2016)

Tahun-2(2017)

Tahun-3(2018)

Tahun-4(2019)

Tahun-5(2020)

Tahun-6(2021)

Kondisi Kinerja padaakhir periodeRenstra SKPD

Target Rp Targe

t Rp Target Rp Targe

t Rp Target Rp Targe

t Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26- Meningk

atnyaKinerjaPenyelenggaranPemerintahanUmum diDaerah

- MeningkatnyaPenyelenggaraanPemerintahanUmum diKecamatan danPelaksanaanPendelegasianSebagianKewenanganBupatikepadaCamat

- Meningkatnya kinerjainstansipemerintahdaerah danpenangananadministrasipertanahandaerah

- Meningkatnya kinerjapenyelenggaraanpemerintahan umumdanpelayanankepadamasyarakatdikecamatandankelurahan

1 6 21 24 Program :PerencanaanPembangunan Daerah

Outcome :TersedianyadokomenLPPD sebagaipedomanevaluasipenyelenggaraanPemerintahDaerah

100% 100% 250.000.000 - - - - - - - - - - - - Setda BagianPemerintah

an

Kegiatan :PenyusunanLaporanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah

Output :DokumenLPPD

1 6 21 26 Program :PerencanaanPembangunan Daerah

Outcome :Terlaksananya panji-panjikeberhasilanpembangunankecamatan


an

Kegiatan :PencananganPanji-PanjiKeberhasilanPembangunan Kecamatan

Output :Prosentaseterlaksananyapanji-panjikeberhasilanpembangunankecamatan

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





1 9 16 5 Program :Penataanpenguasaan,pemilikan,penggunaandanpemanfaatantanah

Outcome :Pelaksanaansosialisasipengamananaset-asettanah kepadapejabat/stafpengelolabarangdaerahPemerintahKab.Lamongan


an

Kegiatan :SosialisasiPengamananAset-AsetTanahPemerintahKabupatenLamongan

Output :Terlaksananya sosialisasipengamananaset-asettanahpemerintahKabupatenLamongan


Outcome :PelaksanaanPertukaranStatus danLokasi TanahMilikPemerintahKab.Lamongan


an

Kegiatan :TukarMenukardan/atauMutasi TanahMilikPemerintahDaerah danPemerintahDesa

Output :Terlaksananya tukarmenukar danatau mutasitanah milikPemerintahDaerah/atauPemerintahDesa


Outcome :Pelaksanaanpengadaantanah untukkepentinganpemda

100% 100% 5.575.000.000 - - - - - - - - - - - - Setda BagianPemerintah

an

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Kegiatan :PengadaanTanah untukKepentinganPemerintahDaerah

Output :Jumlah asettanah milikPemda


Outcome :PelaksanaanFasilitasipenggunaan/PemanfaatanAset-AsetTanah milikPemerintah


an

Kegiatan :Fasilitasi/Penggunaan danPemanfaatanAset-AsetTanahPemerintahan

Output :Terlaksananya Fasilitasipenggunaan/PemanfaatanAset-AsetTanah milikPemerintah


Outcome :Terlaksananyapensertifikatan tanahPemerintahKabupatenLamongan

100% 100% 400.000.000,- - - - - - - - - - - - - Setda BagianPemerintah

an

Kegiatan :Pensertifikatan TanahPemerintahKabupatenLamongan

Output :Jumlah tanahPemerintahKabupatenLamonganyang telahdilakukanprosespensertifikatan


Outcome :PelaksanaanPemberianHak terhadappensertifikatan tanahPemerintahKabupatenLamongan


an

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Kegiatan :Pemberianhak dalamrangkaPensertifikatan TanahPemerintahKabupatenLamongan

Output :ProsentaseterlaksananyaPemberianHak terhadappensertifikatan tanahPemerintahKabupatenLamongan

1 20 16 4 Program :PeningkatanPelayananKedinasanKepalaDaerah/WakilKepalaDaerah

Outcome :terlaksananyaRapatKoordinasiPejabatPemerintahDaerahKabupatenLamongan


an

Kegiatan :Rapatkoordinasipejabatpemerintahdaerah

Output :Rapatkoordinasipejabatdaerahsebanyak 3kali


Outcome :StudiOrientasiPemerintahanDaerah KeDaerah Lain


an

Kegiatan :StudiImplementasiPemerintahanDaerah keDaerah LaintentangpelimpahansebagiankewenanganBupati kepadaCamat

Output :Terlaksananya StudiOrientasiPemerintahanDaerah KeDaerah Lain


Outcome :Terlaksananya peringatanhari jadi Prop.Jatim


an

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Kegiatan :PelaksanaanPeringatanHari JadiPropinsi JawaTimur

Output :Terlaksananya kegiatanperingatanhari jadi Prop.Jatim


Outcome :Data namarupa-rupabumi

100% 100% 50.000.000 - - - - - - - - - - - - Setda BsgianPemerintah

an

Kegiatan :PembakuanNama Rupa-Rupa Bumi

Output :Terlaksananya rapat teknispenyusunandata rupabumi


Outcome :Pelaksanaanpengamananketertiban dangejolak sosialdi daerah


an

Kegiatan :FasilitasiPengamanan,Ketertibandan GejolakSosial

Output :Terlaksananya kegiatanfasilitasipengamananketertiban dangejolak sosial

1 20 20 19 Program :PeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakanDaerah

Outcome :Pembinaandanpengendalianmasalahkewilayahan(dokumenrapat)


an

Kegiatan :PembinaandanPengendalianMasalahKewilayahan

Output :Terlaksananya rapatpembinaandanpengendalianmasalahkewilayahan

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





1 20 23 9 Program :OptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi

Outcome :Keseragamanaplikasi untukpelaksanaanPATEN diKecamatan


an

Kegiatan :PembinaandanPengendalianMasalahKewilayahan

Output :TersedianyaaplikasiPATEN se-KabupatenLamongan

1 20 25 1 Program :PeningkatanKerjasamaAntarPemerintahDaerah

Outcome :Terlaksananyafasilitasi/pembentukankerjasamaantar daerahdalampenyediaanpelayananpublik(APKASI)


an

Kegiatan :Fasilitasi/pembentukankerjasamaantar daerahdalampenyediaanpelayananpublik(APKASI)

Output : Buktitransfer danbahan rapat


Outcome :PenerimaankunjungankerjaPemerintahKab/Kota danDPR/DPRDluar daerah


an

Kegiatan :FasilitasiKerjasamaantar Daerahdalam rangkaPenerimaanKunjunganKerjaPemerintahKab/Kota danDPR/DPRDLuar Daerah

Output :Terlaksananya PenerimaankunjungankerjaPemerintahKab/Kota danDPR/DPRDluar daerah

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com






Outcome :Terlaksananya rapatsosialisasidan evaluasikerjasamadaerah


an

Kegiatan :FasilitasiKerjasamaDaerah

Output :Dokumenrapat

1 20 26 18 Program :PenataanPeraturanPerundang-undangan

Outcome :DokumenurusanPemerintahanDaerah


an

Kegiatan :FasilitasiPendataanP3D SebagaiTindak LanjutBerlakunyaUU No. 23Tahun 2014

Output :TersusunnyadokumenUrusanPemerintahanDaerahBerdasarkanTindak LanjutBerlakunyaUU No. 23Tahun 2014

1 20 26 19 Program :PenataanPeraturanPerundang-undangan

Outcome :TersusunnyadokumenUrusanPemerintahanDaerahBerdasarkanTindak LanjutBerlakunyaUU No. 23Tahun 2014


an

Kegiatan :FasilitasiPenyusunanUrusanPemerintahanDaerahBerdasarkanTindak LanjutBerlakunyaUU No. 23Tahun 2014

Output :DokumenurusanPemerintahanDaerah

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





1 20 27 3 Program :PenataanDaerahOtonomi Baru

Outcome :Terlaksananya RapatVerifikasilanjutanPenetapanBatas DaerahAntaraKabupatenLamonganTuban danJombang


an

Kegiatan :Fasilitasipercepatanpenyelesaiantapal bataswilayahadministrasiantar daerah

Output :Dokumenverifikasi tapatbatas daerah

1 20 31 3 Program :PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah

Outcome :Terlaksananya evaluasisinergitaskinerjakecamatan


an

Kegiatan :FasilitasiSinergitasKinerjaKecamatan

Output :LaporanKinerjaKecamatanUnggulan

0 00 05 7 Program :PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Outcome :Terlaksananya PembinaanAparaturKecamatandanKelurahan


an

Kegiatan :PembinaanAparaturKelurahan

Output :pembinaanaparaturkecamatandanKelurahan

0 00 05 8 Program :PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Outcome :Peningkatankualitassumber dayaaparaturKecamatan


an

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Kegiatan :PembinaanAparaturPemerintahanTentangPATEN

Output :Terlaksananya pembinaanaparaturKecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Meningkatnya tatakelolapemerintahan yangprofessional danakuntabeluntukpeningkatanpelayananpublik

Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan yangberkualitasdengandidukungbirokrasiyang efektifdan efisienserta mampumemberikanpelayananpublik yanglebih baik

ProsentasePeningkatankebijakanyangdirumuskan

4 01 01 23 Program :Fasilitasi danKoordinasiKebijakanStrategis TataPemerintahan

Prosentasejumlah PDPenyelenggara Urusan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Setda BagianAdm.

Pemerintahan

4 01 01 23.001

KegiatanPenyusunanLaporanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah

TersedianyadokumenLPPD

75 buku 75buku

250.000.000 75buku

250.000.000 75buku

250.000.000 75buku

250.000.000 75buku

250.000.000 75buku

250.000.000 75buku

250.000.000

4 01 01 23.002

KegiatanPencananganPanji-PanjiKeberhasilanPembangunan

Jumlahpelaksanaanpenilaian/evaluasikinerjakecamatan

1 kali 1 kali 240.000.000 1 kali 300.000.000 1 kali 300.000.000 1 kali 300.000.000 1 kali 300.000.000 1 kali 300.000.000 1 kali 300.000.000

4 01 01 23.003

KegiatanPembinaanAparaturKecamatandanKelurahan

Jumlahpelaksanaanpembinaanaparaturkecamatandan kelurahan


4 01 01 23.004

KegiatanBimbinganTeknis(NonFormal)PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan(Paten)

JumlahBimtek Paten


4 01 01 23.005

KegiatanRapatKoordinasiCamat SeKab.Lamongan

Jumlah RapatKoordinasiCamat se-KabupatenLamongan


4 01 01 23.008

KegiatanPembinaandanPengendaliaMasalahKewilayahan

Jumlahpembinaandanpengendalianmasalahkewilayahan


Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





4 01 01 23.009

KegiatanFasilitasiKerjasamaAntar DaerahDalamRangkaPenerimaanKunjunganKerjaPemerintahKab/Kota danDPR/DPRDLuar Daerah

JumlahPenerimaanKunjunganKerjaPemerintahKabupaten /Kota danDPR/DPRDLuar Daerah

12Kunjungan

12Kunjungan

60.000.000 12Kunjungan






60.000.000

4 01 01 23.010

KegiatanFasilitasiPercepatanPenyelesaianTapal BatasWilayahAdministrasiAntar Daerah

DokumenBatas daerah

1 1 25.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000

4 01 01 23.011

KegiatanEvaluasisinergitasKinerjaKecamatan

PenjaringanKecamatanwakil pesertalombasinergitaskinerjaKecamatan ditingkat Prov.Jatim


4 01 01 23.012

KegiatanPelaksanaanPeringatanHari OtonomiDaerah

PelaksanaanKegiatan HariOtonomiDaerah

1 kali - - 1 kali 30.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000

4 01 01 23.013

KegiatanPenyusunanLaporan danProgram padaBagianPemerintahanSetdaKab.Lamongan

DokumenSAKIP, LPPDdan RenjaBagianPemerintahan

3 dokumen - - 3dokumen

10.000.000 3dokumen

15.000.000 3dokumen

15.000.000 3dokumen

15.000.000 3dokumen

15.000.000 3dokumen

15.000.000

4 01 01 23.015

KegiatanFasilitasiAsosiasiPemerintahKabupatenSeluruhIndonesia(APKASI) danAsosiasiSekda

Bukti Transferdan bahanrapat


4 01 01 23.016

KegiatanFasilitasiPengamanan,KetertibandanGejolak

JumlahPelaksanaanpengamananketertiban dangejolak

4 keg 4 keg. 250.000.000 4 keg. 400.000.000 4 keg. 400.000.000 4 keg. 400.000.000 4 keg. 400.000.000 4 keg. 400.000.000 4 keg. 400.000.000

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Sosial

4 01 01 23. KegiatanFasilitasiKerjaSamaDaerah

RapatKoordinasiKerjaSamaDaerah


4 01 01 23. KegiatanFasilitasiPelaksanaanPemilihanUmum DPR,DPD, danDPRD

PelaksanaanPemilihanUmum

- - - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - - - -

4 01 01 23. FasilitasiPemilihanUmumPresiden danWakilPresiden


- - - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - - - -

4 01 01 23. FasilitasiPemilihanGubernur danWakilGubernur


- - - - - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - -

4 01 01 23. FasilitasiPemilihanBupati danWakil Bupati


- - - - - - - - - - - 1 kali 150.000.000 - -

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Indikator Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu

memberikan publik yang lebih baik

Indikator : Nilai LPPD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

diuraikan sebagaimana tabel 6.1

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

KondisiKinerja Pada

AwalRPJMD

2015

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi KinerjaPada Akhir

PeriodeRPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Nilai LPPD

( Definisi operasional : ukuran untuk mendapatkangambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakanhasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri terhadaplaporan pelaksanaan pembangunan daerah )

Formula/Indikator: -

- SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

Sangat Tinggi

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com





BAB VIIPENUTUP

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Tata Praja dalam menyusun

kebijakan dibidang pemerintahan, mengkoordinasikan administrasi tugas Perangkat

Daerah, mengkoordinasikan tugas instansi vertikal pelaksana pemerintahan umum

serta melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan.

Keberhasilan yang dicapai Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dijumpai dilapangan,

baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara

melakukan evaluasi secara berkala atas kendala-kendala yang dijumpai, sehingga

diketahui penyebab timbulnya kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari

hal tersebut, Bagian Pemerintahan telah mempersiapkan strategi-strategi

pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang kendala-kendala tersebut dapat

diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat

dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu

pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum

terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 ini disusun, dengan harapan dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Click h

ere to

buy

ABB


www.ABBYY.comClic

k here

to buy

ABB


www.ABBYY.com



yb yb 20 r e n c a n a s t r a t e g i s ( r e n s t r a ) · bagi pemerintah sebagai unsur...

Documents