JUMAT 28 JUNi 2019

8 INDUSTRIES, TRADE & SERVICES

PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)berkedudukan di Jakarta

Wisma UIC Lt.2Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7

RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2019Waktu Rapat : RUPST : 14.17 WIB s/d 15.14 WIB RUPSLB : 15.18 WIB s/d 15.27 WIBTempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, JakartaAgenda RUPST : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018:3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019;4. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB : Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

● RapatdihadiriolehPemegangSahamatauKuasaPemegangSahamyangdalam:1. RUPST seluruhnya mewakili 365.671.131 saham atau 95,393%2. RUPSLB seluruhnya mewakili 365.672.095 saham atau 95,393%dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

● RapatjugadihadiriolehanggotaDewanKomisarisdanDireksiPerseroan,yaitu:Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Erwin Sudjono (Kom. Independen)Wakil Presiden Komisaris : Hanny SutantoKomisaris : Franciscus WelirangKomisaris : Teddy Jeffrey KatuariKomisaris : Indrawan MasrinKomisaris Independen : Farid HariantoDireksiPresiden Direktur : Yani AlifenWakil Presiden Direktur : Djazoeli SadhaniDirektur : Lily Setiadi

C. Kesempatan kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau PendapatUntuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat :1. Keputusan yang diambil dalam RUPST :

♦ Agenda Pertama :Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.Yang mengajukan pertanyaan : Ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaanTidak setuju : 0% Abstain : 0% Setuju : 100%

♦ Agenda Kedua :1. Menyetujui Rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2018 sebagai berikut:

a. Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;

b. Dividen Tunai dibagikan sejumlah USD 11.501.943,- untuk Dividen Tunai tahun buku 2018, dimana:• sejumlahUSD9.066.375,-telahdibagikansebagaiDividenInterimpadatanggal15November2018;• dengandemikianDividenTunaiFinaltahun2018adalahsejumlahUSD2.435.568,-:

- dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni 2019 yakni Rp. 14.165,- per US Dolar atau setara dengan Rp 34,5 miliar;

- dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp. 90,-/saham.c. Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah USD 6.115.283.- akan digunakan untuk membiayai operasi Perseroan

dan dicatat sebagai laba ditahan.2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba

tersebut.Yang mengajukan pertanyaan : Tidak AdaTidak setuju : 0% Abstain : 0% Setuju : 100%

♦ Agenda Ketiga :1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya; dan

2. Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menetapkan jumlah honorariumnya dan persyaratan lainnya, bilamana Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak AdaTidak setuju : 0% Abstain : 0% Setuju : 100%

♦ Agenda Keempat :1. Menetapkan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah seluruhnya maksimum sebesar

Rp. 8.500.000.000,- per tahun net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.Yang mengajukan pertanyaan : Tidak AdaTidak setuju : 0% Abstain : 0% Setuju : 100%

2. Keputusan yang diambil dalam RUPSLB :1) MenyetujuiPenyesuaianPasal3AnggaranDasarPerseroanmengenaiMaksuddanTujuansertakegiatanUsahaPerseroandenganKlasifikasiBakuLapanganUsaha

Indonesia (KBLI) 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan oleh instansi dan/atau pejabat yang berwenang;2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Yang mengajukan pertanyaan : Tidak AdaTidak setuju : 0% Abstain : 0% Setuju : 100%

F. Tata Cara Pembagian DividenSehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam RUPST mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juli

2019 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:Kegiatan Tanggal

Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 04 Juli 2019Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 05 Juli 2019Cum Dividen di Pasar Tunai 08 Juli 2019Ex Dividen di Pasar Tunai 09 Juli 2019Pembayaran Dividen Tunai 26 Juli 2019

2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;

3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 08 Juli 2019 pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

PT. Raya Saham RegistraGedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, JakartaTelepon: (021) 252 5666Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;- Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);- Surat Permohonan Transfer bermaterai.

4. Dividen Tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk segera menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 15:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-negara treaty partner, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.Jakarta, 28 Juni 2019

PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.Direksi

Ukuran : 4 kolom x 340 mmkMedia : Investor DailyTerbit : 28 Juni 2019File : D1

PT PAN BROTHERS Tbk(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PAN BROTHERS Tbk TAHUN BUKU 2018

Direksi PT Pan Brothers Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019 Waktu : Pukul 14.29- 15.28 WIBTempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan

Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2018.2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018. 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.DEWAN KOMISARIS − Komisaris Utama Independen : Bpk Supandi Widi Siswanto − Wakil Komisaris Utama : Bpk Dhanny Cahyadi− Komisaris Independen : Bpk Sutjipto Budiman DIREKSI − Direktur Utama : Bpk Ludijanto Setijo− Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto − Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono− Direktur : Mr. Jean Pierre Seveke

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.738.028.375 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,5731% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat satu kuasa dari pemegang saham yang memberikan pendapat pada Mata Acara Kesatu Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain

Mata Acara Rapat kesatu 5.730.311.575 suara atau 99,866 % - 7.716.800 suara atau 0,134 %

Mata Acara Rapat kedua 5.738.027.975 suara atau 99,9999930 % - 400 suara atau 0,0000070 %

Mata Acara Rapat ketiga 5.557.991.975 suara atau 96,862 % 180.036.400 suara atau 3,138 % -

Mata Acara Rapat keempat 5.721.825.575 suara atau 99,718 % 16.202.800 suara atau 0,282 % -

Mata Acara Rapat keenam 5.406.796.825 suara atau 94,227 % 331.231.550 suara atau 5,773 % -

Sedangkan untuk mata acara Rapat kelima, Rapat ini sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara kesatu Rapat:• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan

Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ” Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan”, sebagaimana ternyata dari Laporannya Nomor : 00352/2.1030/AU.1/04/0501-2/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019, dengan pendapat ”wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”Volledig Acquat et de Charge”) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan tindakan tersebut bukan tindak pidana.

Mata Acara kedua Rapat:1 . Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 berjumlah USD 18,294,257,- equivalen sebesar Rp. 260.157.689.347,-

sebagai berikut:a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.956.591.222,- atau sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2018, disisihkan sebagai ”Cadangan” guna memenuhi ketentuan

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.c. Sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara ketiga Rapat:• Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan

Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajb memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara keempat Rapat:• Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota

Direksi Perseroan dan memberikan pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD 2.700.000,- atau equivalen Rp. 38.395.671.000,-.

Mata Acara kelima Rapat:Dilaporkan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.Mata Acara keenam Rapat:1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK NOMOR: KEP-413/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.2”) , dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/perubahan

Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 12.956.591.222,- atau sebesar Rp 2,- per saham yang akan dibagikan kepada 6.478.295.611 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO KETERANGAN TANGGAL1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai

4 Juli 20198 Juli 2019

2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai

5 Juli 20199 Juli 2019

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 8 Juli 2019

4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018 26 Juli 2019

Tata Cara Pembagian DividenTunai:1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording

date pada tanggal 8 Juli 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2019.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 8 Juli 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 8 Juli 2019 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 28 Juni 2019 Direksi

PT PAN BROTHERS Tbk

Investor Daily, Jumat, 28 Juni 20194 kolom x 420 mm BW

Hal itu disampaikan Presiden Toyo­ta Akio Toyoda dalam sesi one on one meeting bersama Menteri Perindus­trian (Menperin) Airlangga Hartarto

di Osaka, Jepang, Kamis (27/6). Di kota itu, Menperin menghadiri Kon­ferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara Group 20 (G­20).

“Rencana investasi Toyota berikut­nya terkait kebijakan pemerintah yang baru, yakni pengembangan electric vehicle (EV) atau mobil listrik dan

Oleh Leonard Al Cahyputra

JAKARTA – Raksasa otomotif dunia, Toyota Motor Corporation, akan mengucurkan investasi Rp 28,3 triliun dalam empat tahun ke depan di Indonesia. Dana itu digunakan untuk mengembangkan kendaraan elektrifikasi (electrified vehicle), khususnya hibrida (hybrid).

mobil elektrifikasi,” ujar Menperin dalam keterangan resmi.

Menurut Menperin, pemerintah akan merilis dua Peraturan Pemer­intah (PP) terkait dua proyek itu. Pertama, PP percepatan kendaraan berbasis listrik dan PP pajak pen­jualan barang mewah (PPnBM) mobil elektrifikasi, termasuk hybrid. PPnBM akan menjadi nol persen kalau berbasis elektrifikasi dan emisinya rendah.

Menperin menegaskan, Kemen­terian Perindustrian (Kemenperin) bersama Toyota telah melakukan studi pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik. Kegiatan ini juga melibatkan enam perguruan tinggi di Indonesia.

“Dari hasil studi itu, terlihat hybrid menjadi salah satu alternatif, dari ba­han bakarnya sampai penggeraknya. Kemenperin juga sudah mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik di dalam negeri, termasuk mengenai pembuatan fuel cell,” papar Airlangga.

Menperin menambahkan, Pemer­intah Indonesia dan Jepang sepakat terus meningkatkan kerja sama yang komprehensif dalam upaya pengem­bangan di sektor industri manufaktur. Langkah strategis ini dinilai akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Kolaborasi bilateral ini dituangkan melalui penandatanganan framework document antara Menperin Airlangga Hartarto dengan Ministry of Eco­

nomy, Trade, and Investment (METI) Jepang Hiroshige Seko di Osaka. Sinergi ini merupakan implementasi dari proyek The New Manufacturing Industry Development Center (New Midec) di bawah kerangka kerja sama Indonesia­Japan Economic Partner­ship Agreement (IJ­EPA)

“Kerja sama New Midec bisa men­gompensasi defisit perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam bentuk pengembangan kapasitas yang sifatnya dasar untuk sektor manufak­tur. Contohnya, kapasitas untuk teknik pengelasan atau keahlian lainnya yang terkait industri otomotif,” papar Menperin.

Kegiatan New Midec, kata Men­perin, meliputi enam sektor, yaitu industri otomotif, elektronik, tekstil, makanan minuman, kimia ser ta logam. Selain itu juga terdapat tujuh lintas sektor, yaitu metal working, mold & dies (tooling), welding, SME development, export and investment promotion, green industry (energy, waste, emission), serta industry 4.0 (digitalization, automation, policy reforms).

Implementasi program New MI­DEC yang dapat dilaksanakan lang­sung setelah penandatanganan terse­but adalah di sektor otomotif dengan melibatkan dua lintas sektor, yakni mold & dies (tooling) dan pengem­bangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara itu, kegiatan di sektor lainnya akan dilaksanakan sete­lah kedua belah pihak menyiapkan

technical arrangement dan masukan dari para stakeholders terkait.

Menperin menambahkan, dalam menghadiri Konferensi T ingkat Tinggi (KTT) negara Group 20 (G­20) di Osaka, pihaknya bertemu dengan sejumlah CEO dari perusahaan­per­usahaan ternama di Jepang. Mereka mengharapkan iklim investasi di Indonesia semakin baik, yang di ant­aranya terkait dengan jaminan keterse­diaan bahan baku serta didukungnya infrastruktur yang memadai seperti listrik dan pelabuhan agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan daya saing sebuah industri.

“Pada bisnis forum yang terdiri dari berbagai industri, rata­rata perusa­haan besar Jepang itu telah beroperasi 30 tahun lebih di Indonesia. Sektornya mulai dari energi, pembangkit listrik, pulp and paper, kimia, otomotif serta perbankan,” tuturnya.

Menperin menegaskan, Pemerin­tah Indonesia akan segera mengelu­arkan paket kebijakan baru untuk mendukung dunia usaha, dengan memberikan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, serta super deduction tax untuk vokasi dan inovasi.

Dalam kesempatan itu, Menteri Seko menyampaikan, salah satu kebi­jakan otomotif ke depan yang penting adalah pengembangan kendaraan berbasis baterai atau listrik. Sejauh ini, Jepang telah melakukan kebijakan yang paralel untuk basis elektrik (EV) dan hybrid.