Dr. Aviliani

Kinerja Perbankan Era Pandemi Covid-19

Webinar, Perbanas Institute (20 Mei 2020)

GDP Real %, Annual 2019 2020 2021

World Output 2,9 -3,0 5,8

Advances Economies 1,7 -6,1 4,5

United States 2,3 -5,9 4,7

Euro 1,2 -7,5 4,7

Jepang 0,7 -5,2 3,0

Emerging & Developing Asia 5,5 1,0 8,5

China 6,1 1,2 9,2

India 4,1 1,9 4,7

ASEAN-5 4,8 -0,6 7,8

Indonesia 5,0 0,5 8,2

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Indonesia

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia -3,0%dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,5% Proyeksi Perekonomian Dunia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan masih positif

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan-1 2020 melambat

2,97% (y-o-y) dan turun -2,4% (q-t-q).

Sumber: IMF, World Bank S&P, Moody’s, BPS

Skenario Makroekonomi Indonesia

Sumber: Kemenkeu

Sektor Paling Terdampak

Sektor Pariwisata dan turunannyaHotel, restaurant, tempat hiburan, kerajinan tangan, pertokoan

Sektor AutomotifPembelian kendaraan pribadi dan umum mengalami penurunan

Sektor TransportasiAngkutan udara, Darat, maupun laut secara umum; walaupun ada sebagian jugadiuntungkan dengan WFH pelayanan pengantaran Ker Rumah-rumah meningkat

Sektor Manufactur (sebagian)Produksi menurun akibat demand dan pasok bahan baku

Sektor paling Terdampak

Sektor Oil and GasHarga sedang turun, permintaan juga menurun

Sektor Konstruksi dan Real EstatePembangunan Infrastruktur dan turunannya, perumahan, apartemen

Sektor Keuangan: Akan mengalami penurunan akibat biaya meningkat tetapi potensi yang akanrestrukturisasi besar, pertumbuhan kredit akan rendah, profit akan tergerus dan risiko danamasyarakat berpindah atau meningkatnya dana Cash

Sektor yang Mendapat Manfaat

Sektor Kesehatan dan turunannya Individu membutuhkan masker, Vitamin C, Hand Sanitizer dll Rumah sakit dibutuhkan tidak hanya orang sakit, orang sehat. Selain itu

kebutuh APD yang meningkat Manufaktur yang berkaitan “medical Supply and Service

.

Sektor AgricultureYang berkaitan dengan pangan pokok karena sebagian masyarakat mempunyaistok banyak, dan berbagi dengan sesama. Selain itu dan yang terkait denganpengobatan herbal

Sektor yang mendapat manfaat

Sektor Retail dan hipermarketSektor ini mendapat manfaat selain masyarakat memenuhi kebutuhan juga meningkat karenastok lebih bnayak dan untuk memberikan sumbangan

Sektor Teknologi ICT: dengan meningkatnya WFH menjadi meningkat penggunaannya E Commerce

Suku bunga BI terus mengalami penurunan. Dalam RDG Mei 2020, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 4.5%

Sumber: Investing.com

4.5%

Tren Penurunan Suku Bunga Bank Indonesia

Menjaga Likuiditas

Respon Kebijakan Bank Indonesia

Quantitative easing dengan membeli SBN di pasar sekunder. Kucuran likuiditas mencapai Rp 300 Triliun1

Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) 200 bps bank umum dan 50 bps bank syariah. Kucuranlikuiditas mencapai Rp 102 Triliun

2

Tidak memberlakukan tambahan giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).Likuiditas bank terjaga sebesar Rp 15,8 Triliun

3

Memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah4

Sumber: Rapat Dewan Gubernur (RDG) April dan Mei 2020

Mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital melalui kolaborasi antar-bank danfintech kepada UMKM dan masyarakat.

5

Jumlah Terpapar Covid-19

18.010 4.324 1.191Positif Sembuh Meninggal CFR Urutan Dunia

Jiwa Jiwa Jiwa

Tersebar di 34 Provinsi

6,6% 33

Sumber: Covid19.go.id

Sebaran Covid-19(Persentase Total)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

DKI Jakarta

Jawa Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah

Sulawesi Selatan

Banten

Sumatera Selatan

Provinsi Lain

Perkembangan Kasus Covid-19 Indonesia – 19 Mei 2020Penambahan Kasus Positif

Penambahan Sembuh

1000

500

100

400

300

200

100

Tekanan Terhadap Ekonomi Domestik: Kurs, IHSG, Outflow, Yield SBN

Sumber: BI, Kemenkeu

Pelemahan Rupiah terhadap USD

Fundamental ekonomi Indonesia yang tidak kuat membuat rupiah mudah mengalami tekanan dan terdepresiasi.

Sumber: tradingview.com

Normalisasi Kebijakan

Moneter The Fed

Kenaikan Suku Bunga The Fed

Dampak Covid-19

Mengapa Rupiah Tumbang?

Tertekan sinyal dari The Fed dan perekonomian AS

Booming harga komoditas yang telah berlalu

Impor tinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Penyebab

Investasi ke Indonesia didominasi oleh Hot Money daripada FDI

Neraca dagang dan Neraca Transaksi Berjalan terus defisit

Kinerja Sektor Perbankan Indonesia – Triwulan 1 2020

Total Aset, Kredit, DPK Triwulan-1 2020

Pada triwulan-1 2020, Aset, Kredit, dan DPK Perbankanmengalami pertumbuhan positif meski ada kecenderunganmelambat dibanding periode sebelumnya.

NPL Gross

Covid-19 belum memberikan tekanan pada NPL diTriwulan-1 2020

CAR mengalami penurunanke 21,77% tapi masihsangat kuat.

Likuiditas memadai namunakan mengalami tekanancashflow dampak restruk-turisasi.

CARLCR

Sumber: OJK

Indikator Rentabilitas Perbankan – Triwulan 1 2020

ROA dan NIM Triwulan-1 2020 Profit (Miliar Rupiah)

Indikator rentabilitas bank yg dicerminkan oleh ROA menunjukkan tren peningkatan sejak 2015, bahkan pada triwulan-1 2020 mengalami kenaikan 10 bps

Pertumbuhan profit perbankan mengalami perlambatan sejak 2015 seiring dengan penurunan NIM

Sumber: OJK

Pertumbuhan Simpanan & Rekening Bank – Triwulan 1 2020

Total nominal simpanan deposit hingga triwulan-12020 mencapai Rp 6.304 Triliun

Pertumbuhan simpanan bank hingga Maret 2020tumbuh 2,8% (m-t-m)

Total rekening bank hingga Triwulan-1 2020 adalah306 juta rekening

Pertumbuhan di Maret 2020 adalah 0,8% (m-t-m).

Sumber: LPS

Sumber: LPS

Komposisi DPK Perbankan – Triwulan 1 2020

Berdasarkan Jenis Simpanan Berdasarkan Tiering Nominal

Transmisi Risiko Covid-19 ke Perbankan

Sumber: OJK

Persoalan di Sektor Riil

1. Permintaan Domestik: barang dan jasa menurun, sebagian besar masyarakat fokus

pada masker, vitamin, dan kebutuhan pokok yang melebih normal LN: terhambat karena kebijakan negara lain untuk lockdown sehingga

ekspor mengalami penurunan

2. Supply:

Mempunyai masalah penurunan permintaan di satu sisi Mempunyai masalah dengan supply chain yang sangat tergantung pada

China dan beberapa negara lain

Pendapatan mengalamipenurunan, akibat Sebagian aktivitas

ekonomi terhenti Sebagian WFH

pendapatan tenagakerja menurun

Perusahaan yang tidakmampu bertahanmengurangi jumlahpegawai ataumerumahkansementara

Daya beli turun

3. Masalah Cash flow

Pendapatan menurun Biaya perusahaan tidak dapat diturunkan secara significant Profit akan tergerus belum dapat diperkirakan waktunya Daya tahan masing-masing perusahaan berbeda solvabilitas

Persoalan sektor Riil di Kaitkan dengan Pinjaman Bank

1. Debitur Korporasi/ commercial/SME mengalami masalah dengan pendapatan, cash flow dan profit.

sehingga kemampuan membayar angsuran pinjaman menjadi terhambat Individu mengalami penurunan pendapatan karena PHK, dirumahkan, pendapatannya untuk

membeli vitamiin dan alat pencegahan corona

2. Kesulitan Debitur membayar Angsuran Akibat cash flow terganggu maka Debitur mengajukan Restrukturisasi Kredit

3. Kesulitan Debitur Mendapatkan modal kerja baru Ketika masa restrukturisasi berakhir (paling lambat satu tahun) tidak semua perusahaan mampu

bertahan, maka modal kerja baru diperlukan, namun tidak mudah diperoleh; Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu bertahan, pada akhirnya bisa masuk kriteria kredit macet;

Persoalan di Sektor Perbankan

1. Restrukturisasi Kredit:, sebagian besar debitur akan mengajukan Penundaan Pembayaran angsuran dan Bunga, dan ada potensi kredit macet setelah masa restrukturisasi selesai, apalagi kembali pada 3 pilar

2. Pertumbuhan Kredit Menurun bahkan bisa negatif karena tidak akan banyak permintaan kredit: pengaruh terhadap pendapatan bank dari Bunga menurun,

3. Pertumbuhan dana akan tumbuh relatif rendah. Secara Nasional tumbuh rendah namun individu bank ada yang tinggi ada yang rendah. Hal ini mempengaruhi kondisi bank. untuk itu perlu adanya pernyataan LPS bahwa dana masyarakat dijamin

5. Likuiditas Bank menjadi issue paling penting karena mempengaruhi kepercayaan masyarakat khususnya dalam jangka pendek

4. Biaya bunga dan operasional tetap harus dibayar, sedangkanpendapatan dari bunga kredit menurun, sehingga bank yg tgt hanya pada kredit profitnya akan tergerus, bahkan juga mengurangi modal

Penerapan PSAK 71, menjadi kendala karena tidak dapat digunakan dalam kondisi tidak tidak normal, karena harus mencadangkan kredit kategori lancar smp yang macet

AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) berlaku satu Tahun, namun dalam kondisi saat ini nilai akan jatuh. Oleh karena itu diperlukan jangka waktu yang lebih lama untuk recovery

Kredit Macet: Restrukturisasi kredit yang di bawah 10 M dengan syarat 1 pilar hanya diberikan maksimal 1 Tahun

Indikator kesehatan Bank, Penilaian GCG bank dalam kondisi saat ini sulit dicapai. Mengingatpada masa restrukturisasi kredit yang bermasalah dianggap lancar. Tetapi pada saat masa Restukturisasi selesai, akan masuk pada kategori kredit macet apabila tidak dapat diselesaikan, atau tidak mempunyai tambahan cashflow

Persoalan di Sektor Perbankan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020

2. Penyesuaian Tarif Pajak. a) Pajak pendapatan perusahaan menjadi 22% Tahun 2020 dan 2021, dan tahun 2022 menjadi 20% b) Pajak Penghasilan Badan Terbuka untuk Publik dengan kriteria jumlah saham yang disetor

diperdagangkan minimal 40% dan memenuhi persyaratan tertentu, bisa mendapatkan tarif pajak 3% lebih rendah dari pajak penghasilan badan yang disebutkan dalam poin 2.a.

1. Anggaran Negara Tetapkan batas defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama periode penanganan wabah COVID-19 hingga tahun fiskal 2022 dan besarnya defisit akan kembali tertinggi 3% pada tahun 2023,

3. Kemudahan dalam melaksanakan hak dan / atau pemenuhan kewajiban pajak . a) Mengisi keberatan pajak diperpanjang hingga 6 bulan b) Pengembalian pajak diperpanjang hingga 1 bulan c) Tanggal jatuh tempo mengeluarkan surat keputusan pajak tentang klaim pengembalian pajak,

keberatan pajak, pengurangan sanksi pajak atau penghapusan diperpanjang hingga 6 bulan

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan

4. Pembebasan atau bea cukai untuk import yang terkait dengan pengembangan industi DN

5. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk : a) Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank sistemik atau bank selain bank

sistemikb) Memberikan akses pendanaan kepada perusahaan / sektor swasta melalui repo utang Pemerintah

melalui perbankan. c) Dalam hal bank sistemik yang telah menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tetapi masih

mengalami kesulitan likuiditas, maka bank sistemik dapat mengajukan pinjaman likuiditas khusus kepada BI

6. Peraturan Pemerintah dapat diterbitkanUntuk mencegah krisis sistem keuangan yang lebih dalam, Pemerintah dapat mengatur program penjaminan di luar program penjaminan simpanan.

7. OJK diberi kewenangan untuk: a) Memberikan perintah kepada lembaga jasa keuangan untuk bergabung, konsolidasi, akuisisi,

integrasi dan / atau konversi b) Menetapkan pengecualian untuk beberapa lembaga keuangan tertentu dari kewajiban untuk

melakukan pengungkapan di pasar modal c) Menetapkan ketentuan untuk teknologi informasi hingga pengorganisasian dalam mengatur

pertemuan

8. Sanksi Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak mengimplementasikan atau menghalangi otoritas OJK mengenai poin 7.a) akan dihukum dengan hukuman penjara terpendek 4 tahun dan denda minimum Rp 10 miliar atau

penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 300 miliar. b) Jika pelanggaran poin 8.a. dilakukan oleh sebuah perusahaan, dihukum dengan denda minimum Rp

1 triliun.

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease

Pelaksanaan satu tahun berlaku Efektif mulai 16 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021

Debitur yang terkena dampak langsung atau tidak langsung adalah di bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pemrosesan, pertanian, dan pertambangan.

Selain sektor-sektor tersebut, stimulus dapat diberikan berdasarkan penilaian mandiri Bank bahwa para debitor juga dipengaruhi oleh wabah COVID-19

Bank Umum, Bank Syariah (termasuk UUS) dan BPR diizinkan untuk menerapkan stimulus kepada debitor yang terkena dampak wabah COVID-19 melalui kebijakan penilaian kualitasaset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Wajib memiliki prosedur untuk menentukan debitur dan sektor mana yang terkena dampakwabah COVID-19, termasuk untuk debitur kecil, menengah, dan mikro (SMM).

Stimulus diberikan Untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 termasuk debitur SMM, denganfasilitas kredit / pembiayaan hingga Rp10 miliar,

penentuan kualitas aset dapat didasarkan pada ketepatan waktu pembayaran pokok dan / ataubunga atau margin / bagi hasil

Fasilitas kredit tersebut berlaku untuk satu debitur atau 1 proyek umum.

Kredit / fasilitas baru kepada debitur yang terkena dampak wabah COVID-19, kualitas aset untuk linibaru ini ditentukan secara terpisah dari kualitas aset untuk kredit / fasilitas sebelumnya.

Jika baris baru maksimum Rp 10 Milyar, penentuan kualitas aset mengikuti stimulus yang disebutkandi atas, tetapi jika di atas Rp 10 Milyar maka harus mengacu pada aturan OJK tentang Kualitas Aset.

Kualitas aset Lancar setelah kredit / pembiayaan direstrukturisasi selama peraturan OJK ini berlaku

Bank perlu meyampaikan laporan berkala khususnya yang terkait dengan debitur yang memperolehstimulus

Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease

Kebijakan Banyak Negara Menghadapi Covid-19

• Lock Down• Rapid Masive Test• Physical Distancing• Work From Home• Study From Home• Melarang Kegiatan Publik• Hukuman/Denda Bagi

yang Tidak Patuh

Akselarasi Penanganan Covid-19

Stimulus Ekonomi Covid-19 dan Mencegah Krisis(183 Negara)

Stimulus Fiskal• Peningkatan anggaran kesehatan dan medis• Insentif pajak• Jaring pengaman sosial• Cash transfer• Stimulus sektor terdampak• Penjamin pinjaman

Stimulus Moneter & Keuangan• Penurunan suku bunga• Quantitative easing• Restrukturisasi kredit• Fasilitas pinjaman• Pelonggaran syarat kredit

Respon Kebijakan Stimulus Pemerintah

Percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya• Pencairan belanja modal dan

bantuan sosial• Transfer ke daerah

Stimulus Belanja• Perluasa Kartu Sembako• Subsidi KPR• Insentif sektor pariwisata• Kartu Pra-Kerja

Kebijakan Stimulus I(Fokus Memperkuat Ekonomi

Domestik)

• PPh 21 pekerja sektor industri ditanggung pemerintah (Rp 8,6 T)

• Pembebasan PPh 21 Impor (Rp 8 T)

• Pengurangan PPh 25 (Rp 4,2T)• Restitusi PPN dipercepat (Rp

1,9 T)

* Berlaku April – September 2020

Kebijakan Stimulus II(Fokus menjaga daya beli)

Sumber: Kemenkeu

• Tambahan belanja APBN sebesar Rp 405,1 Triliun

Kebijakan Stimulus III

Kebijakan Stimulus III: Tambahan APBN Mencegah Covid-19

Rp 75 TriliunBidang Kesehatan – Intervensi penanggulangan covid-19• Insentif tenaga medis

Rp 110 TriliunJaring Pengaman Sosial

Rp 70,1 TriliunDukungan industri• Pajak Bea Masuk di tanggung pemerintah• Stimulus KUR

Rp 150 TriliunDana Pemulihan Ekonomi

Tambahan Belanja Pemerintah sebesar Rp 405,1 Triliun

Sumber: Kemenkeu

Struktur Baru APBN 2020

Pendapatan Negara

• Penerimaan negara turun menjadi Rp 1.760 TriliunHal ini disebabkan:• Penerimaan pajak menurun• Penerimaan PNBP turun akibat anjloknya harga komoditas

10%

Belanja Negara

• Belanja negara meningkat menjadi Rp 2.613 Triliun• Ini sudah termasuk belanja tambahan paket stimulus III

sebesar Rp 405 Triliun

4%

Defisit APBN 2020

Defisit APBN 2020 diperkirakan menjadi Rp 853 Triliun(5% thdp PDB)

Sumber: Kemenkeu

Terimakasih