executive summary 1st report

!!

EXECUTIVE SUMMARY

SEMINAR BUKU – 1 DATA DAN FAKTA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PESISIR DESA TANAH KUNING, KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR

KABUPATEN BULUNGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pusat Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Kawasan Perbatasan

Universitas Borneo Tarakan

KERJASAMA DENGAN

2013

!

!

Executive Summary

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir

DAFTAR ISI

Halaman

I. LATAR BELAKANG KEGIATAN…………………………………………… 1

II. NILAI TAMBAH KEGIATAN………………………………………………… 2

III. FOKUS KEGIATAN…………………………………………………………….. 4

IV. MANFAAT KEGIATAN………………………………………………………… 4

V. KONSEPTUAL KEGIATAN………………………………………………….. 7

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1 Peta Orientasi Wilayah Kajian Pesisir Desa

Tanah Kuning…………………………………………………… 5

Gambar 2 Keterkaitan Prinsip Dasar Kegiatan Terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bulungan.

6

Gambar 3 Alur Keterkaitan Pendekatan, Output, Outcome dan Terapan………………………………………

9

Gambar 4 Kerangka Pemikiran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir……………

10

!

!

1"Executive Summary

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Desa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan

I. Latar Belakang Kegiatan

Dengan wilayah perairan seluas ± 1.982.075 Ha dan garis pantai sepanjang

390,8 km Kabupaten Bulungan memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut

yang cukup prospektif untuk dikembangkan dan bukan tidak mungkin untuk

menjadi salah satu sektor andalan (leading sectors) kedepannya, namun

demikian sektor-sektor minyak, gas (migas) dan perkebunan memang

menjadi primadona saat ini karena dipandang memiliki kontribusi (share)

yang cukup signifikan pada roda pembangunan daerah, sedangkan sektor

kelautan dan pesisir sendiri masih menjadi sektor yang tidak banyak

memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan

pembangunan sektoral ]cenderung fokus pada usaha ekstraksi hasil bumi /

sumber daya alam hal ini dipandang cukup wajar mengingat kondisi seperti

ini juga banyak terjadi pada daerah lainnya, usaha untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah pada era otonomi daerah menjadi hal yang penting

sebagai upaya mempercepat pendapatan yang diharapkan akan berimplikasi

pada pembangunan daerah itu sendiri, sehingga dengan demikian nuansa

keberpihakan pada sektor tertentu sangat mendominasi dalam kebijakan

yang dihasilkan.

Kurangnya pemanfaatan secara optimal

pada sektor kelautan perikanan berimbas

pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan

nelayan, keberadaan sektor perikanan

kelautan masih dipandang sebagai salah

satu sektor kegiatan masyarakat pesisir

dan nelayan saja dan belum dilihat sebagai suatu komoditas yang memiliki

potensi dan prospek secara ekonomis, oleh karena itu dengan semangat

pembangunan yang adil dan seimbang pada semua sektor yang kemudian

diharapkan akan berimbas pada masyarakat pesisir menjadi suatu paradigma

yang kemudian diterjemahkan kedalam kegiatan Perencanaan

Sektor' Perikanan' Kelautan'sebagai' sektor' usaha' bagi'masyarakat' kawasan' pesisir' ,'belum'dipandang'sebagai'salah'satu' komoditas' (Business' as'Usual)'

!

!

2"Executive Summary


Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir ini. Kebijakan pembangunan daerah

di Kabupaten Bulungan pada dasarnya sudah memiliki landasan yang kuat

untuk bisa membuat suatu terobosan dalam hal melakukan perbaikan

pembangunan di wilayah pesisir ini terlihat pada keterkaitan kebijakan yang

secara tidak langsung mendukung kegiatan pada sektor kelautan dan

perikanan, maka dari berangkat dari semangat dan hal tersebut kegiatan ini

dilaksanakan.

II. Nilai Tambah Kegiatan

Dengan dimekarkannya Propinsi Kalimantan Timur menjadi Propinsi baru

Kalimantan Utara dengan Pusat Ibukota berada di Kabupaten Bulungan maka

secara ekonomis ini dapat dilihat sebagai pasar (demand) yang tidak hanya

membutuhkan lahan untuk pengembangan wilayah secara administratif,

namun juga diikuti peningkatan kebutuhan akan sandang pangan dan papan,

secara tidak langsung sektor perikanan dapat mengambil salah satu peran

dalam menyediakan kebutuhan tersebut dalam skala Propinsi sebagai

konsekuensi dari pemekaran tersebut, oleh karenanya perlu untuk

direncanakan secara tepat agar sektor perikanan dan kelautan memiliki

kontribusi nyata dalam pembangunan daerah tidak hanya untuk skala

Kabupaten namun juga skala pelayanan Propinsi.

Apabila dilihat dalam

Rencana Pembangunan

Daeraha maka sektor

perikanan dan kelautan

sesuai dengan Visi

Kepala Daerah

Kabupaten Bulungan

yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 yaitu

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama

yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin

Berkualitas, Adil dan Sejahtera“, maka kegiatan ini setidaknya secara tidak

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Wilayah Pesisir Desa Tanah Kuning, Kecamatan

Tanjung Palas sejalan dengan Visi – Misi Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan

mengindikasikan peluang sektor perikanan

kelautan menjadi suatu komoditas potensial dan

prospektif secara ekonomis untuk menunjang

pembangunan daerah yang berdampak luas pada

masyarakat pesisir dan nelayan khususnya.

!

!

3"Executive Summary


langsung mengkomodir Misi ke -3,4 dan 6 dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan.

! Misi ke-3 ; Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan

tertinggal

• Tujuan ; mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan

kawasan dan wilayah.

• Sasaran ; mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber

pendapatan utama masyarakat.

• Strategi ; Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan

daya saing.

• Arah Kebijakan ; Setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif

dan kompetitif

! Misi ke-4 ; Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep

pembangunan berkelanjutan

• Tujuan ;

; rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan

hutan mangrove;

; meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan

berinvestasi;

; meningkatkan peluang pasar bagi produk- produk unggulan daerah

; memantapkan pemanfaatan RTRW

• Sasaran ;

; meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan

budidaya komoditas.

; menyusun master plan pembangunan daerah;

; pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung

lingkungan

; melakukan promosi produk- produk unggulan daerah;

; menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan

daerah.

• Strategi ;

; Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.

; Pengembangan obyek wisata alam.

• Arah Kebijakan

; Pembangunan dilaksanakan berwawasan lingkungan dan

berkelaanjutan.

; Investasi berkembang dan meningkat.

; Peluang pasar produk unggulan terbuka.

; Bulungan menjadi tujuan wisata alam dan seni budaya.

; Pembangunan dilaksanakan secara harmonis.

!

!

4"Executive Summary


Keterkaitan prinsip dasar kegiatan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Wilayah Pesisir terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada

gambar 1

III. Fokus Kegiatan

Kebutuhan akan pengelolaan sumber daya perikanan/kelautan pada

prinsipnya berdasarkan pada 3 hal utama sebagai berikut ;

1. Pengelolaan sumber daya perikanan/kelautan diharapkan akan menjadi

sumber ekonomi baru yang kompetitif dan bermuara pada pengurangan

kemiskinan masyarakat sekitar wilayah tersebut umunya dan masyarakat

pesisir khususnya

2. Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya peisisr kelautan dan dasar laut

sebagai sumber ekonomi baru harus berangkat pada pemikiran untuk

meningkatkan pembangunan kegiatan ekonomi yang berbasis pada

sumber daya lokal yang ada.

3. Sedini mungkin membuat rambu-rambu pengelolaan sumberdaya pesisir

kelautan dan dasar laut dengan melibatkan masyarakat.

IV. Manfaat Kegiatan

Dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan dalam era

globalisasi, maka pembangunan perikanan serta pengelolaan sumberdaya

pesisir kelautan dan dasar laut harus mampu mentransformasikan berbagai

usaha perikanan masyarakat ke arah bisnis dan swasembada secara

menyeluruh dan terpadu. Pendekatan menyeluruh (holistik) dan terpadu ini

berarti melihat ekonomi pesisir sebagai suatu sistem yang terdiri dari

beberapa komponen yang saling terkait, yaitu:

! Misi ke-6 ; Mewujudkan masyarakat yang berkualitas

• Tujuan ; menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-

luasnya;

• Sasaran ; mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;

• Strategi ; Peningkatan kualitas SDM

• Arah Kebijakan ;

; Seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang berpartisipasi

dalam pembangunan.

; Terbuka lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

!

!

5"Executive Summary

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir

!

Gambar 1 :

Peta Orientasi Wilayah Kajian Pesisir

Kabupaten)Bulungan)

Wilayah)Kajian)

!

!

6"Executive Summary


Gambar 2 :

Keterkaitan prinsip dasar kegiatan terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah

!

!

7"Executive Summary


1. Sumberdaya perikanan, yaitu sumberdaya alam (baik yang berada di

laut, pesisir, perairan tawar), SDM, dan sumberdaya buatan.

2. Sarana dan Prasarana, meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana

perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, cold storage, infrastruktur pada

sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM,

benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi

baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.

3. Pemanfatan pontesi-potensi sumber daya ekonomi pesisir.

4. Produksi perikanan, meliputi usaha budidaya dan penangkapan yang

menyangkut usaha perikanan skala kecil maupun besar.

5. Pengolahan Hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana

yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan

dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca

panen sampai produk siap dipasarkan.

6. Pemasaran hasil perikanan, meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran

hasil-hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhanpasar.

Termasuk pula di dalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi

pasar (market development) dan pengembangan produk (product

development).

7. Pemanfaatan sumberdaya teknologi dalam menentukan informasi sumber

daya ekonomi pesisir melalui sistem informasi manajemen ekonomi

pesisir.

8. Pembinaan, mencakup kegiatan pembinaan institusi, iklim usaha yang

kondusif, iklim poleksosbud yang mendukung, peraturan dan

perundangan yang kondusif, pembinaan SDM, serta kepemimpinan yang

baik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai seefektif mungkin

V. Konseptual Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pengembangan ekonomi

wilayah pesisir maka diperlukan suatu konsep perencanaan yang tepat

antara lain

!

!

8"Executive Summary


1. Konsepsi pengembangan pesisir yang relevan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bulungan

2. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui konsepsi partisipasi aktif

dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sehingga

diharapkan berdampak efektif pada kesukseskan pelaksanaan program

kegiatan serta efesiensi dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya

alam

3. Perlunya melakukan identifikasi pada potensi sumber daya pesisir

kelautan yang ada pada wilayah pesisir sehingga dapat diketahui nilai

ekonomis yang potensial dan prospektif dalam konteks pengembangan

ekonomi wilayah pesisir

4. Rencana tindak sebagai bentuk nyata dari penerapan konsepsi

perencanaan pengembangan ekonomi wilayah pesisir diharapkan dapat

menjadi jembatan penghubung dari kesenjangan pembangunan antara

wilayah pesisir dan wilayah daratan (gap)

Konsepsi perencanaan pengembangan ekonomi wilayah pesisir diharapkan

komprehensif maka pendekatan-pendekatan perencanaan pengembangan

yang dilakukan antara lain

1. pendekatan secara ekonomi keruangan (spatial economic approach),

yaitu melihat keberadaan wilayah pesisir dengan segala isu dan

permasalahannya serta potensi dan prospeknya dalam perspektif

ekonomi keruangan, keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi

untuk menjamin terjadinya konektifitas yang dapat mendukung

percepatan pergerakkan orang, barang dan jasa dalam konteks

pengembangan wilayah pesisir

2. pendekatan kebijakan perencanaan pembangunan (policy approach),

dengan melihat kebijakan-kebijakan yang terkait dan relevan dalam

konteks pembangunan, pengembangan wilayah pesisir, melalui evaluasi

formal terhadap kebijakan yang terkait diharapkan dapat memberikan

input substansi yang berimplikasi pada bentuk intervensi kebijakan yang

pro pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir.

!

!

9"Executive Summary


3. Pendekatan Ekologis Sumber Daya Alam dan Perikanan (ecological &

natural resources approach), pengembangan ekonomi wilayah pesisir

diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (growth

oriented) namun lebih pada prinsip keberlanjutan sehigga pemanfaatan

sumber daya alam perikanan dapat terkendali dan optimal

4. Pendekatan sosial kultural (socio cultur approach) pendekatan ini

menjadi paling penting untuk menjamin konsepsi pengembangan

ekonomi wilayah pesisir agar dapat terlaksana sesuai harapan, perlunya

melihat pola bentukan sosial kultural lokal terhadap suatu kegiatan

dalam hal ini adalah perikanan akan menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah untuk merencanakan suatu program kegiatan.

Lebih rinci mengenai dasar penyusunan kegiatan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir secara skematis dapat dilihat pada

gambar 3 kerangka pemikiran.

Gambar 3 :

Diagram Alur Keterkaitan Pendekatan, Output, Outcome dan Terapan

!

!

10"Executive Summary


Gambar 4 :

Kerangka Pikir Kegiatan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir

executive summary 1st report

Documents

fokus kegiatan 4 iv

nilai tambah kegiatan

latar belakang kegiatan

rencana pembangunan

era otonomi daerah menjadi

latar belakang kegiatan

upaya mempercepat pendapatan