hukum kesehatan

29
HUKUM KESEHATAN Dr.H.Guntur Bumi Nasution,SpF Bagian Kedokteran Kehakiman FK USU Medan

Upload: rizki-hariansyah

Post on 14-Apr-2016

67 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

hukum kesehatan

TRANSCRIPT

Page 1: Hukum Kesehatan

HUKUM KESEHATAN

Dr.H.Guntur Bumi Nasution,SpFBagian Kedokteran Kehakiman

FK USU Medan

Page 2: Hukum Kesehatan

PENDAHULUAN

• World Congress on Medical Law (1967)di Belgia → hukum kesehatan dimulai, selanjutnya → World Congress of The Association for Medical Law

• Indonesia → Kelompok Studi untuk Hukum Kesehatan FK UI/R.S Cipto Mangunkusumo (1982)di Jakarta → Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (1983)

Page 3: Hukum Kesehatan

• Pada Kongres Nasional I PERHUKI (1987) → perubahan ruang lingkup → Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia

• Sumatera Utara → PERHUKI terbentuk pada tanggal 14 April 1986 di Medan

Page 4: Hukum Kesehatan

PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN

• Hukum kesehatan (AD-PERHUKI) → semua ketentuan hukum yg berhubungan langsung dgn pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya

Page 5: Hukum Kesehatan

• Perumusan hukum kesehatan mengandung pokok-pokok pengertian :- Kesehatan- Pelayanan medik- Sarana medik -Tenaga kesehatan- Transplantasi - Implan - Pengobatan tradisi - Kesehatan matra

Page 6: Hukum Kesehatan

• Komponen-komponen hukum kesehatan (Konas PERHUKI 1993): - Hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi- Hukum Keperawatan- Hukum Farmasi Klinik- Hukum Rumah Sakit-Hukum Kesehatan Masyarakat- Hukum Kesehatan Lingkungan- dsb

Page 7: Hukum Kesehatan

• Dalam bidang Hukum Kedokteran yang dibicarakan adalah :- Transaksi terapeutik dokter dengan pasien - Hubungan rumah sakit dan dokter tamu, paramedis dan pasien - Izin tindakan medis - Euthanasia - Inseminasi buatan dan bayi tabung- Peranan medical record - Malpraktek medik

Page 8: Hukum Kesehatan

Transaksi Terapeutik Dokter Dengan Pasien

• Hubungan dokter - pasien → transaksi terapeutik

• Pasal 1320 BW: perikatan/transaksi yang sudah memenuhi syarat mengikat kedua belah pihak untuk dipenuhi → Hak dan Kewajiban

Page 9: Hukum Kesehatan

Hak Pasien • Hak hidup, hak atas tubuhnya

sendiri dan hak untuk mati secara wajar

• Mendapatkan pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran

• Memperoleh penjelasan ttg diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya

• Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik

Page 10: Hukum Kesehatan

• Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran

• Kerahasiaan dan rekam mediknya • Memperoleh penjelasan tentang

peraturan-peraturan rumah sakit• Berhubungan dengan keluarga,

penasehat atau rohaniawan lainnya yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit

Page 11: Hukum Kesehatan

Kewajiban Pasien • Memberikan informasi yang lengkap dan

jujur tentang penyakitnya• Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter• Mematuhi ketentuan di sarana pelayanan

kesehatan• Memberikan imbalan jasa atas pelayanan

yang diterima • Memeriksakan diri sedini mungkin pada

dokter• Yakin pada dokternya

Page 12: Hukum Kesehatan

Hak Dokter • Hak bekerja menurut standar profesi

medis• Hak menolak melaksanakan tindakan

medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya secara profesional dan tidak baik menurut suara hatinya

• Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat

• Hak atas privasi dokter dan honorarium• Hak atas itikad baik dari pasien

Page 13: Hukum Kesehatan

Kewajiban Dokter • Kewajiban yang berhubungan

dengan standar profesi medis• Kewajiban yang berhubungan

dengan hak-hak pasien:– Hak atas informasi– Hak memberikan persetujuan tindakan

medis– Hak atas rahasia kedokteran

• Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial dari pemeliharaan kesehatan

Page 14: Hukum Kesehatan

Hubungan Rumah Sakit, Dokter, Paramedis Dan

Pasien• UU No. 23 tahun 1992 ttg Kesehatan →

standar mutu pelayanan kesehatan RS yang melibatkan semua tenaga kerja→ Komite medik, yang bertugas:- Mengevaluasi tindakan medik dokter dan tenaga kesehatan lainnya- Mengarahkan tindakan medis yang harus diambil- Memberikan anjuran, peringatan, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tindakan medis

Page 15: Hukum Kesehatan

Izin tindakan medis

• Persetujuan tindakan medis : persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes No. 589 tahun 1989)

Page 16: Hukum Kesehatan

• Lima syarat sah izin tindakan medik:- Diberikan secara bebas- Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian- Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan- Mengenai sesuatu hal yang khas - Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.

Page 17: Hukum Kesehatan

Euthanasia• Yunani, euthanathos. Eu = baik,

tanpa penderitaan; thanathos =mati Euthanasia = mati dengan baik tanpa penderitaan

• Berdasarkan cara pelaksanaannya: - Euthanasia pasif- Euthanasia aktif : a. langsungb. tidak langsung

Page 18: Hukum Kesehatan

• Berdasarkan permintaan: - Euthanasia voluntir- Euthanasia involuntir

• UU yang berhubungan dengan euthanasia:- Pasal 344 KUHP - Pasal 388 KUHP - Pasal 340 KUHP - Pasal 356 KUHP - Pasal 345 KUHP

Page 19: Hukum Kesehatan

Inseminasi Buatandan Bayi Tabung

• → Teknik dimana oosit dimanipulasi sebelum ditanduralihkan, baik sebagai oosit maupun sebagai embrio

• UU No.23 Tahun 1992 Pasal 16 tentang Kesehatan → kehamilan di luar cara alami

Page 20: Hukum Kesehatan

Rekam medis

• → Berkas berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan (PERMENKES No.749a/MenKes/XII/89 tentang RM)

Page 21: Hukum Kesehatan

• Kegunaan RM:- Sebagai alat komunikasi- Dasar perencanaan pengobatan/perawatan- Sebagai bukti tertulis- Sebagai dasar analisis, studi, elevasi mutu pelayanan yang diberikan- Melindungi kepentingan hukum pasien, rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan lainnya.- Menyediakan data-data khusus untuk keperluan penelitian dan pendidikan.- Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.

Page 22: Hukum Kesehatan

Malpraktek medik

• → Kelalaian dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama

Page 23: Hukum Kesehatan

• Dokter dikatakan melakukan tindakan malpraktek jika:- Kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran.- Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi (tidak lege artis).- Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati.- Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

Page 24: Hukum Kesehatan

Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004

• Merupakan UU terbaru yang disahkan pada 6 Oktober 2004

• Terdiri dari 12 bab dan 88 pasal yang secara umum berisikan tentang Konsil Kedokteran yang berperan sebagai: - regulator untuk menjembatani kepentingan pihak yang menerima pelayanan kesehatan dan pihak penyelenggara pelayanan kesehatan

Page 25: Hukum Kesehatan

- menyusun Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi - pembinaan dan pengawasan

• Undang-undang ini juga memuat tentang:- penyelenggaraan praktik kedokteran - pelayanan dan pembinaan

Page 26: Hukum Kesehatan

- persetujuan tindakan kedokteran- kendali mutu dan biaya- hak dan kewajiban dokter- hak dan kewajiban pasien

• UU ini berlaku pada Oktober 2005 → SOSIALISASI !

Page 27: Hukum Kesehatan

KESIMPULAN• Hukum meiliki cakupan yang luas

dalam mengatur tatanan hidup manusia

• Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya

Page 28: Hukum Kesehatan

• Kesiapan hukum dalam menyongsong pelayanan kesehatan global erat berkait dengan sistem hukum berikut komponen-komponennya dengan titik berat pada budaya hukum

• Dengan adanya UU Kesehatan terbaru no.24 tahun2004 maka pemberi jasa medik harus lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan medis

Page 29: Hukum Kesehatan