DECISION MAKING POWER AND POLITIC

Studi Kasus Pemerintahan Indonesia Era Presiden Soeharto

Oleh

Intias Maresta Buditami (0806347095)

Krisna Puji Rahmayanti (0806347113)

Leny Octavia (0806347126)

Yopin Parlin P(0806463555)

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

2009

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan

I1 Latar Belakang 1

I2 Rumusan Masalah 1

I3 Tujuan Penulisan 2

Bab II Kerangka Teori

II1 Decision Making 3

II2 Power 8

II3 Politik 14

Bab III Analisis dan Pembahasan 16

Bab IV Penutup 23

IV1 Kesimpulan

Daftar pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I1 Latar Belakang

Pengambilan keputusan kekuasaan dan politik merupakan kajian yang

melekat dengan organisasi Variabel kontingensi ternyata tidak sepenuhnya

mempengaruhi pelaksanaan organisasi oleh manajer Akan tetapi pengambilan

keputusan kekuasaan dan politik merupakan sebuah domain di luar teori

kontingensi yang ternyata lebih menentukan arah dari sebuah organisasi Teori

structural-imperative yang dikembangkan oleh John Child berupaya

memperlihatkan bahwa manajer memiliki kebebasan yang cukup besar dalam

membuat pilihan strategis (strategic choices) Ada empat faktor dari argumentasi

Child yakni pengambil keputusan mempunyai lebih banyak otonomi daripada

yang diduga oleh mereka yang berargumentasi bagi dominasi dari kekuatan

lingkungan teknologi atau kekuatan lainnya keefektifan organisasi harus

ditafsirkan sebagai jajaran bukan titik organisasi kadang mempunyai kekuasaan

untuk memanipulasi dan mengontrol lingkungan mereka persepsi dan evaluasi

kejadian adalah penghubung penting yang menjadi penengah antara lingkungan

dan tindakan organisasi

Penegndalian kekuasaan memiliki pengaruh yang menentukan dalam sebuah

organisasi Dengan demikian diperlukan pembahasan mengenai pengendalian

dalam sebuah organisasi Sehubungan dengan hal tersebut maka kami menyusun

makalah yang berjudul rdquoDecision Making Power and Politic Studi Kasus

Pemerintahan Indonesia Era Presiden Soehartordquo

I2 Rumusan Masalah

1 Apakah organisasi dipengaruhi oleh variabel kontingensi atau

penguasa(kekuasaan)

2 Bagaimana pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan soeharto

3 Apakah pengendalian kekuasaan dapat menjadi kekuatan utama yang

tidak terkalahkan dengan studi kasus pemerintahan soeharto

I3 Tujuan Penulisan

1 Untuk mengetahui pengaruh variabel kontingensi dan

penguasa(kekuasaan) dalam organisasi

2 untuk mnegentahui pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan

soeharto

3 untuk mengetahui kekuatan pengendalian kekuasaan sebagai kekuatan

utama yang tidak terkalahkan dengan studi pemerintahan soeharto

situasi

BAB II

KERANGKA TEORI

II1 DECISION MAKING (PEMBUATAN KEPUTUSAN)

II11 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin dalam Organization TheoryStructure

designs and application menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara

tradisional dikatakan sebagai membuat pilihan-pilihan1 Pengambilan

keputusan merupakan kekuasaan pengambil keputusan atau para manajer di

berbagai posisi dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan pilihan

atas alternatif yang ada Dari sudut pandang pengambil keputusan langkah

ini merupakan langkah yang cukup memuaskan

Akan tetapi pengambilan keputusan oleh manajer yang dilakukan

dengan memilih dari beberapa alternatif jika dipandang dari organisasi

hanya merupakan salah satu langkah dari proses yang lebih luas

Gambar B11 Proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Berdasarkan TT Paterson Management Theory(LondonBusiness

Publication1969)hlm 1502

Gambar di atas merupakan proses pengambilan keputusan dari sudut

pandang organisasi Informasi yang didapat dari situasi menjadi masukan

informasi yang djadikan langkah awal dalam menentukan langkah yang

dapat dilakukan Informasi ini didapat dari informasi yang disampaikan

individu vertikal di bawah manajer Hal ini memungkinkan bawahan untuk

1 Stephen P Robbin Organization theorystructuredesign and applicatio 1990hlm 120 2Stephen P Robbin Organization Management Theory(LondonBusiness Publication

1990)hlm 121

Masukan

informasi

Intrepretasi dan

saranPilihan Otorisasi Pelaksanaan Tindakan

Apa yang dapat

dilakukan

Apa yang harus

dilakukan

Apa yang ingin

dilakukan

Apa yang

diotorisasi untuk

dilakukan

Apa yang

sebenarnya

dilakukan

dapat menyampaikan kepentingannya Informasi yang didapat kemudian

diintrepretasikan Hasil dari intrepretasi tersebut menjadi saran untuk

menentukan langkah yang harus dilakukan Langkah selanjutnya adalah

penentuan pilihan atas saran yang didapat dari langkah sebelumnya Pilihan

keputusan menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh pengambil keputusan

Kemudian pilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan

Paradigma tradisional beranggapan bahwa pengambilan keputusan

dipengaruhi oleh variabel kontingensi Pandangan ini beranggapan bahwa

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas kepentingan

yang sama manajemen puncak sebagai dominant coalition dan kepentingan

pribadi di bawah kepentingan bersama Keputusan yang rasional konsisten

dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkannya

Pengambilan keputusan yang rasional menganggap ldquobahwa pemikiran harus

mendahului tindakan bahwa tindakan harus mempunyai tujuan bahwa

tujuan harus didefinisikan dalam hubungannya dengan sejumlah tujuan yang

sebelumnya sudah ada dan konsisten dan bahwa pilihan harus didasarkan

atas teori yang konsisten mengenai hubungan antara tindakan dan

konsekuensinyardquo3 Kemudian teori tradisonal menganggap bahwa dominant

coalition memiliki kesamaan dengan manajemen puncak Selain itu

perspektif kontingensi menganggap bahwa para pengambil keputusan

memiliki tujuan yang sama yakni melayani kepentingan organisasi

Selanjutnya kepentingan pribadi menjadi nomor dua setelah kepentingan

bersama

Di sisi lain perspektif pengendalian kekuasaan memiliki pendapat yang

berlainan Perspektif pengendalian kekuasaan berpendapat bahwa

pengambilan keputusan bercirikan tidak adanya rasionalitas kepentingan

yang tidak sama dominant coalition dan kekuasaan

Terdapat dua argumentasi mendasar terhadap pengambilan keputusan

yang rasional dalam organisasi Pertama para pengambil keputusan

individual tidak mampu untuk seratus persen rasional Hal ini didasarkan

3 James G MarchThe Technology of Foolishnessrdquopada JG March dan JP Olsen ambiguity and Choice in Organization(BjergenNorwayUniversitetsforlaget1976 hlm 71) pada Stephen P Robbin Organization TheoryjStructure Design and Application1990)hlm 269

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan

I1 Latar Belakang 1

I2 Rumusan Masalah 1

I3 Tujuan Penulisan 2

Bab II Kerangka Teori

II1 Decision Making 3

II2 Power 8

II3 Politik 14

Bab III Analisis dan Pembahasan 16

Bab IV Penutup 23

IV1 Kesimpulan

Daftar pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I1 Latar Belakang

Pengambilan keputusan kekuasaan dan politik merupakan kajian yang

melekat dengan organisasi Variabel kontingensi ternyata tidak sepenuhnya

mempengaruhi pelaksanaan organisasi oleh manajer Akan tetapi pengambilan

keputusan kekuasaan dan politik merupakan sebuah domain di luar teori

kontingensi yang ternyata lebih menentukan arah dari sebuah organisasi Teori

structural-imperative yang dikembangkan oleh John Child berupaya

memperlihatkan bahwa manajer memiliki kebebasan yang cukup besar dalam

membuat pilihan strategis (strategic choices) Ada empat faktor dari argumentasi

Child yakni pengambil keputusan mempunyai lebih banyak otonomi daripada

yang diduga oleh mereka yang berargumentasi bagi dominasi dari kekuatan

lingkungan teknologi atau kekuatan lainnya keefektifan organisasi harus

ditafsirkan sebagai jajaran bukan titik organisasi kadang mempunyai kekuasaan

untuk memanipulasi dan mengontrol lingkungan mereka persepsi dan evaluasi

kejadian adalah penghubung penting yang menjadi penengah antara lingkungan

dan tindakan organisasi

Penegndalian kekuasaan memiliki pengaruh yang menentukan dalam sebuah

organisasi Dengan demikian diperlukan pembahasan mengenai pengendalian

dalam sebuah organisasi Sehubungan dengan hal tersebut maka kami menyusun

makalah yang berjudul rdquoDecision Making Power and Politic Studi Kasus

Pemerintahan Indonesia Era Presiden Soehartordquo

I2 Rumusan Masalah

1 Apakah organisasi dipengaruhi oleh variabel kontingensi atau

penguasa(kekuasaan)

2 Bagaimana pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan soeharto

3 Apakah pengendalian kekuasaan dapat menjadi kekuatan utama yang

tidak terkalahkan dengan studi kasus pemerintahan soeharto

I3 Tujuan Penulisan

1 Untuk mengetahui pengaruh variabel kontingensi dan

penguasa(kekuasaan) dalam organisasi

2 untuk mnegentahui pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan

soeharto

3 untuk mengetahui kekuatan pengendalian kekuasaan sebagai kekuatan

utama yang tidak terkalahkan dengan studi pemerintahan soeharto

situasi

BAB II

KERANGKA TEORI

II1 DECISION MAKING (PEMBUATAN KEPUTUSAN)

II11 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin dalam Organization TheoryStructure

designs and application menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara

tradisional dikatakan sebagai membuat pilihan-pilihan1 Pengambilan

keputusan merupakan kekuasaan pengambil keputusan atau para manajer di

berbagai posisi dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan pilihan

atas alternatif yang ada Dari sudut pandang pengambil keputusan langkah

ini merupakan langkah yang cukup memuaskan

Akan tetapi pengambilan keputusan oleh manajer yang dilakukan

dengan memilih dari beberapa alternatif jika dipandang dari organisasi

hanya merupakan salah satu langkah dari proses yang lebih luas

Gambar B11 Proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Berdasarkan TT Paterson Management Theory(LondonBusiness

Publication1969)hlm 1502

Gambar di atas merupakan proses pengambilan keputusan dari sudut

pandang organisasi Informasi yang didapat dari situasi menjadi masukan

informasi yang djadikan langkah awal dalam menentukan langkah yang

dapat dilakukan Informasi ini didapat dari informasi yang disampaikan

individu vertikal di bawah manajer Hal ini memungkinkan bawahan untuk

1 Stephen P Robbin Organization theorystructuredesign and applicatio 1990hlm 120 2Stephen P Robbin Organization Management Theory(LondonBusiness Publication

1990)hlm 121

Masukan

informasi

Intrepretasi dan

saranPilihan Otorisasi Pelaksanaan Tindakan

Apa yang dapat

dilakukan

Apa yang harus

dilakukan

Apa yang ingin

dilakukan

Apa yang

diotorisasi untuk

dilakukan

Apa yang

sebenarnya

dilakukan

dapat menyampaikan kepentingannya Informasi yang didapat kemudian

diintrepretasikan Hasil dari intrepretasi tersebut menjadi saran untuk

menentukan langkah yang harus dilakukan Langkah selanjutnya adalah

penentuan pilihan atas saran yang didapat dari langkah sebelumnya Pilihan

keputusan menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh pengambil keputusan

Kemudian pilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan

Paradigma tradisional beranggapan bahwa pengambilan keputusan

dipengaruhi oleh variabel kontingensi Pandangan ini beranggapan bahwa

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas kepentingan

yang sama manajemen puncak sebagai dominant coalition dan kepentingan

pribadi di bawah kepentingan bersama Keputusan yang rasional konsisten

dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkannya

Pengambilan keputusan yang rasional menganggap ldquobahwa pemikiran harus

mendahului tindakan bahwa tindakan harus mempunyai tujuan bahwa

tujuan harus didefinisikan dalam hubungannya dengan sejumlah tujuan yang

sebelumnya sudah ada dan konsisten dan bahwa pilihan harus didasarkan

atas teori yang konsisten mengenai hubungan antara tindakan dan

konsekuensinyardquo3 Kemudian teori tradisonal menganggap bahwa dominant

coalition memiliki kesamaan dengan manajemen puncak Selain itu

perspektif kontingensi menganggap bahwa para pengambil keputusan

memiliki tujuan yang sama yakni melayani kepentingan organisasi

Selanjutnya kepentingan pribadi menjadi nomor dua setelah kepentingan

bersama

Di sisi lain perspektif pengendalian kekuasaan memiliki pendapat yang

berlainan Perspektif pengendalian kekuasaan berpendapat bahwa

pengambilan keputusan bercirikan tidak adanya rasionalitas kepentingan

yang tidak sama dominant coalition dan kekuasaan

Terdapat dua argumentasi mendasar terhadap pengambilan keputusan

yang rasional dalam organisasi Pertama para pengambil keputusan

individual tidak mampu untuk seratus persen rasional Hal ini didasarkan

3 James G MarchThe Technology of Foolishnessrdquopada JG March dan JP Olsen ambiguity and Choice in Organization(BjergenNorwayUniversitetsforlaget1976 hlm 71) pada Stephen P Robbin Organization TheoryjStructure Design and Application1990)hlm 269

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

BAB I

PENDAHULUAN

I1 Latar Belakang

Pengambilan keputusan kekuasaan dan politik merupakan kajian yang

melekat dengan organisasi Variabel kontingensi ternyata tidak sepenuhnya

mempengaruhi pelaksanaan organisasi oleh manajer Akan tetapi pengambilan

keputusan kekuasaan dan politik merupakan sebuah domain di luar teori

kontingensi yang ternyata lebih menentukan arah dari sebuah organisasi Teori

structural-imperative yang dikembangkan oleh John Child berupaya

memperlihatkan bahwa manajer memiliki kebebasan yang cukup besar dalam

membuat pilihan strategis (strategic choices) Ada empat faktor dari argumentasi

Child yakni pengambil keputusan mempunyai lebih banyak otonomi daripada

yang diduga oleh mereka yang berargumentasi bagi dominasi dari kekuatan

lingkungan teknologi atau kekuatan lainnya keefektifan organisasi harus

ditafsirkan sebagai jajaran bukan titik organisasi kadang mempunyai kekuasaan

untuk memanipulasi dan mengontrol lingkungan mereka persepsi dan evaluasi

kejadian adalah penghubung penting yang menjadi penengah antara lingkungan

dan tindakan organisasi

Penegndalian kekuasaan memiliki pengaruh yang menentukan dalam sebuah

organisasi Dengan demikian diperlukan pembahasan mengenai pengendalian

dalam sebuah organisasi Sehubungan dengan hal tersebut maka kami menyusun

makalah yang berjudul rdquoDecision Making Power and Politic Studi Kasus

Pemerintahan Indonesia Era Presiden Soehartordquo

I2 Rumusan Masalah

1 Apakah organisasi dipengaruhi oleh variabel kontingensi atau

penguasa(kekuasaan)

2 Bagaimana pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan soeharto

3 Apakah pengendalian kekuasaan dapat menjadi kekuatan utama yang

tidak terkalahkan dengan studi kasus pemerintahan soeharto

I3 Tujuan Penulisan

1 Untuk mengetahui pengaruh variabel kontingensi dan

penguasa(kekuasaan) dalam organisasi

2 untuk mnegentahui pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan

soeharto

3 untuk mengetahui kekuatan pengendalian kekuasaan sebagai kekuatan

utama yang tidak terkalahkan dengan studi pemerintahan soeharto

situasi

BAB II

KERANGKA TEORI

II1 DECISION MAKING (PEMBUATAN KEPUTUSAN)

II11 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin dalam Organization TheoryStructure

designs and application menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara

tradisional dikatakan sebagai membuat pilihan-pilihan1 Pengambilan

keputusan merupakan kekuasaan pengambil keputusan atau para manajer di

berbagai posisi dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan pilihan

atas alternatif yang ada Dari sudut pandang pengambil keputusan langkah

ini merupakan langkah yang cukup memuaskan

Akan tetapi pengambilan keputusan oleh manajer yang dilakukan

dengan memilih dari beberapa alternatif jika dipandang dari organisasi

hanya merupakan salah satu langkah dari proses yang lebih luas

Gambar B11 Proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Berdasarkan TT Paterson Management Theory(LondonBusiness

Publication1969)hlm 1502

Gambar di atas merupakan proses pengambilan keputusan dari sudut

pandang organisasi Informasi yang didapat dari situasi menjadi masukan

informasi yang djadikan langkah awal dalam menentukan langkah yang

dapat dilakukan Informasi ini didapat dari informasi yang disampaikan

individu vertikal di bawah manajer Hal ini memungkinkan bawahan untuk

1 Stephen P Robbin Organization theorystructuredesign and applicatio 1990hlm 120 2Stephen P Robbin Organization Management Theory(LondonBusiness Publication

1990)hlm 121

Masukan

informasi

Intrepretasi dan

saranPilihan Otorisasi Pelaksanaan Tindakan

Apa yang dapat

dilakukan

Apa yang harus

dilakukan

Apa yang ingin

dilakukan

Apa yang

diotorisasi untuk

dilakukan

Apa yang

sebenarnya

dilakukan

dapat menyampaikan kepentingannya Informasi yang didapat kemudian

diintrepretasikan Hasil dari intrepretasi tersebut menjadi saran untuk

menentukan langkah yang harus dilakukan Langkah selanjutnya adalah

penentuan pilihan atas saran yang didapat dari langkah sebelumnya Pilihan

keputusan menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh pengambil keputusan

Kemudian pilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan

Paradigma tradisional beranggapan bahwa pengambilan keputusan

dipengaruhi oleh variabel kontingensi Pandangan ini beranggapan bahwa

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas kepentingan

yang sama manajemen puncak sebagai dominant coalition dan kepentingan

pribadi di bawah kepentingan bersama Keputusan yang rasional konsisten

dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkannya

Pengambilan keputusan yang rasional menganggap ldquobahwa pemikiran harus

mendahului tindakan bahwa tindakan harus mempunyai tujuan bahwa

tujuan harus didefinisikan dalam hubungannya dengan sejumlah tujuan yang

sebelumnya sudah ada dan konsisten dan bahwa pilihan harus didasarkan

atas teori yang konsisten mengenai hubungan antara tindakan dan

konsekuensinyardquo3 Kemudian teori tradisonal menganggap bahwa dominant

coalition memiliki kesamaan dengan manajemen puncak Selain itu

perspektif kontingensi menganggap bahwa para pengambil keputusan

memiliki tujuan yang sama yakni melayani kepentingan organisasi

Selanjutnya kepentingan pribadi menjadi nomor dua setelah kepentingan

bersama

Di sisi lain perspektif pengendalian kekuasaan memiliki pendapat yang

berlainan Perspektif pengendalian kekuasaan berpendapat bahwa

pengambilan keputusan bercirikan tidak adanya rasionalitas kepentingan

yang tidak sama dominant coalition dan kekuasaan

Terdapat dua argumentasi mendasar terhadap pengambilan keputusan

yang rasional dalam organisasi Pertama para pengambil keputusan

individual tidak mampu untuk seratus persen rasional Hal ini didasarkan

3 James G MarchThe Technology of Foolishnessrdquopada JG March dan JP Olsen ambiguity and Choice in Organization(BjergenNorwayUniversitetsforlaget1976 hlm 71) pada Stephen P Robbin Organization TheoryjStructure Design and Application1990)hlm 269

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

I3 Tujuan Penulisan

1 Untuk mengetahui pengaruh variabel kontingensi dan

penguasa(kekuasaan) dalam organisasi

2 untuk mnegentahui pengendalian kekuasaan pada masa pemerintahan

soeharto

3 untuk mengetahui kekuatan pengendalian kekuasaan sebagai kekuatan

utama yang tidak terkalahkan dengan studi pemerintahan soeharto

situasi

BAB II

KERANGKA TEORI

II1 DECISION MAKING (PEMBUATAN KEPUTUSAN)

II11 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin dalam Organization TheoryStructure

designs and application menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara

tradisional dikatakan sebagai membuat pilihan-pilihan1 Pengambilan

keputusan merupakan kekuasaan pengambil keputusan atau para manajer di

berbagai posisi dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan pilihan

atas alternatif yang ada Dari sudut pandang pengambil keputusan langkah

ini merupakan langkah yang cukup memuaskan

Akan tetapi pengambilan keputusan oleh manajer yang dilakukan

dengan memilih dari beberapa alternatif jika dipandang dari organisasi

hanya merupakan salah satu langkah dari proses yang lebih luas

Gambar B11 Proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Berdasarkan TT Paterson Management Theory(LondonBusiness

Publication1969)hlm 1502

Gambar di atas merupakan proses pengambilan keputusan dari sudut

pandang organisasi Informasi yang didapat dari situasi menjadi masukan

informasi yang djadikan langkah awal dalam menentukan langkah yang

dapat dilakukan Informasi ini didapat dari informasi yang disampaikan

individu vertikal di bawah manajer Hal ini memungkinkan bawahan untuk

1 Stephen P Robbin Organization theorystructuredesign and applicatio 1990hlm 120 2Stephen P Robbin Organization Management Theory(LondonBusiness Publication

1990)hlm 121

Masukan

informasi

Intrepretasi dan

saranPilihan Otorisasi Pelaksanaan Tindakan

Apa yang dapat

dilakukan

Apa yang harus

dilakukan

Apa yang ingin

dilakukan

Apa yang

diotorisasi untuk

dilakukan

Apa yang

sebenarnya

dilakukan

dapat menyampaikan kepentingannya Informasi yang didapat kemudian

diintrepretasikan Hasil dari intrepretasi tersebut menjadi saran untuk

menentukan langkah yang harus dilakukan Langkah selanjutnya adalah

penentuan pilihan atas saran yang didapat dari langkah sebelumnya Pilihan

keputusan menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh pengambil keputusan

Kemudian pilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan

Paradigma tradisional beranggapan bahwa pengambilan keputusan

dipengaruhi oleh variabel kontingensi Pandangan ini beranggapan bahwa

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas kepentingan

yang sama manajemen puncak sebagai dominant coalition dan kepentingan

pribadi di bawah kepentingan bersama Keputusan yang rasional konsisten

dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkannya

Pengambilan keputusan yang rasional menganggap ldquobahwa pemikiran harus

mendahului tindakan bahwa tindakan harus mempunyai tujuan bahwa

tujuan harus didefinisikan dalam hubungannya dengan sejumlah tujuan yang

sebelumnya sudah ada dan konsisten dan bahwa pilihan harus didasarkan

atas teori yang konsisten mengenai hubungan antara tindakan dan

konsekuensinyardquo3 Kemudian teori tradisonal menganggap bahwa dominant

coalition memiliki kesamaan dengan manajemen puncak Selain itu

perspektif kontingensi menganggap bahwa para pengambil keputusan

memiliki tujuan yang sama yakni melayani kepentingan organisasi

Selanjutnya kepentingan pribadi menjadi nomor dua setelah kepentingan

bersama

Di sisi lain perspektif pengendalian kekuasaan memiliki pendapat yang

berlainan Perspektif pengendalian kekuasaan berpendapat bahwa

pengambilan keputusan bercirikan tidak adanya rasionalitas kepentingan

yang tidak sama dominant coalition dan kekuasaan

Terdapat dua argumentasi mendasar terhadap pengambilan keputusan

yang rasional dalam organisasi Pertama para pengambil keputusan

individual tidak mampu untuk seratus persen rasional Hal ini didasarkan

3 James G MarchThe Technology of Foolishnessrdquopada JG March dan JP Olsen ambiguity and Choice in Organization(BjergenNorwayUniversitetsforlaget1976 hlm 71) pada Stephen P Robbin Organization TheoryjStructure Design and Application1990)hlm 269

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

situasi

BAB II

KERANGKA TEORI

II1 DECISION MAKING (PEMBUATAN KEPUTUSAN)

II11 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin dalam Organization TheoryStructure

designs and application menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara

tradisional dikatakan sebagai membuat pilihan-pilihan1 Pengambilan

keputusan merupakan kekuasaan pengambil keputusan atau para manajer di

berbagai posisi dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan pilihan

atas alternatif yang ada Dari sudut pandang pengambil keputusan langkah

ini merupakan langkah yang cukup memuaskan

Akan tetapi pengambilan keputusan oleh manajer yang dilakukan

dengan memilih dari beberapa alternatif jika dipandang dari organisasi

hanya merupakan salah satu langkah dari proses yang lebih luas

Gambar B11 Proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Berdasarkan TT Paterson Management Theory(LondonBusiness

Publication1969)hlm 1502

Gambar di atas merupakan proses pengambilan keputusan dari sudut

pandang organisasi Informasi yang didapat dari situasi menjadi masukan

informasi yang djadikan langkah awal dalam menentukan langkah yang

dapat dilakukan Informasi ini didapat dari informasi yang disampaikan

individu vertikal di bawah manajer Hal ini memungkinkan bawahan untuk

1 Stephen P Robbin Organization theorystructuredesign and applicatio 1990hlm 120 2Stephen P Robbin Organization Management Theory(LondonBusiness Publication

1990)hlm 121

Masukan

informasi

Intrepretasi dan

saranPilihan Otorisasi Pelaksanaan Tindakan

Apa yang dapat

dilakukan

Apa yang harus

dilakukan

Apa yang ingin

dilakukan

Apa yang

diotorisasi untuk

dilakukan

Apa yang

sebenarnya

dilakukan

dapat menyampaikan kepentingannya Informasi yang didapat kemudian

diintrepretasikan Hasil dari intrepretasi tersebut menjadi saran untuk

menentukan langkah yang harus dilakukan Langkah selanjutnya adalah

penentuan pilihan atas saran yang didapat dari langkah sebelumnya Pilihan

keputusan menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh pengambil keputusan

Kemudian pilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan

Paradigma tradisional beranggapan bahwa pengambilan keputusan

dipengaruhi oleh variabel kontingensi Pandangan ini beranggapan bahwa

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas kepentingan

yang sama manajemen puncak sebagai dominant coalition dan kepentingan

pribadi di bawah kepentingan bersama Keputusan yang rasional konsisten

dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkannya

Pengambilan keputusan yang rasional menganggap ldquobahwa pemikiran harus

mendahului tindakan bahwa tindakan harus mempunyai tujuan bahwa

tujuan harus didefinisikan dalam hubungannya dengan sejumlah tujuan yang

sebelumnya sudah ada dan konsisten dan bahwa pilihan harus didasarkan

atas teori yang konsisten mengenai hubungan antara tindakan dan

konsekuensinyardquo3 Kemudian teori tradisonal menganggap bahwa dominant

coalition memiliki kesamaan dengan manajemen puncak Selain itu

perspektif kontingensi menganggap bahwa para pengambil keputusan

memiliki tujuan yang sama yakni melayani kepentingan organisasi

Selanjutnya kepentingan pribadi menjadi nomor dua setelah kepentingan

bersama

Di sisi lain perspektif pengendalian kekuasaan memiliki pendapat yang

berlainan Perspektif pengendalian kekuasaan berpendapat bahwa

pengambilan keputusan bercirikan tidak adanya rasionalitas kepentingan

yang tidak sama dominant coalition dan kekuasaan

Terdapat dua argumentasi mendasar terhadap pengambilan keputusan

yang rasional dalam organisasi Pertama para pengambil keputusan

individual tidak mampu untuk seratus persen rasional Hal ini didasarkan

3 James G MarchThe Technology of Foolishnessrdquopada JG March dan JP Olsen ambiguity and Choice in Organization(BjergenNorwayUniversitetsforlaget1976 hlm 71) pada Stephen P Robbin Organization TheoryjStructure Design and Application1990)hlm 269

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

dapat menyampaikan kepentingannya Informasi yang didapat kemudian

diintrepretasikan Hasil dari intrepretasi tersebut menjadi saran untuk

menentukan langkah yang harus dilakukan Langkah selanjutnya adalah

penentuan pilihan atas saran yang didapat dari langkah sebelumnya Pilihan

keputusan menetapkan apa yang ingin dilakukan oleh pengambil keputusan

Kemudian pilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan

Paradigma tradisional beranggapan bahwa pengambilan keputusan

dipengaruhi oleh variabel kontingensi Pandangan ini beranggapan bahwa

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas kepentingan

yang sama manajemen puncak sebagai dominant coalition dan kepentingan

pribadi di bawah kepentingan bersama Keputusan yang rasional konsisten

dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkannya

Pengambilan keputusan yang rasional menganggap ldquobahwa pemikiran harus

mendahului tindakan bahwa tindakan harus mempunyai tujuan bahwa

tujuan harus didefinisikan dalam hubungannya dengan sejumlah tujuan yang

sebelumnya sudah ada dan konsisten dan bahwa pilihan harus didasarkan

atas teori yang konsisten mengenai hubungan antara tindakan dan

konsekuensinyardquo3 Kemudian teori tradisonal menganggap bahwa dominant

coalition memiliki kesamaan dengan manajemen puncak Selain itu

perspektif kontingensi menganggap bahwa para pengambil keputusan

memiliki tujuan yang sama yakni melayani kepentingan organisasi

Selanjutnya kepentingan pribadi menjadi nomor dua setelah kepentingan

bersama

Di sisi lain perspektif pengendalian kekuasaan memiliki pendapat yang

berlainan Perspektif pengendalian kekuasaan berpendapat bahwa

pengambilan keputusan bercirikan tidak adanya rasionalitas kepentingan

yang tidak sama dominant coalition dan kekuasaan

Terdapat dua argumentasi mendasar terhadap pengambilan keputusan

yang rasional dalam organisasi Pertama para pengambil keputusan

individual tidak mampu untuk seratus persen rasional Hal ini didasarkan

3 James G MarchThe Technology of Foolishnessrdquopada JG March dan JP Olsen ambiguity and Choice in Organization(BjergenNorwayUniversitetsforlaget1976 hlm 71) pada Stephen P Robbin Organization TheoryjStructure Design and Application1990)hlm 269

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

bahwa pengambil keputusan adalah manusia yang selalu memiliki

kelemahan Manusia tidak selalu memiliki tujuan yang diatur dengan

konsisten manusia tidak selalu mengejar tujuan secara sistematis informasi

yang dibuat kadang tidak lengkap kemudian manusia jarang sekali

melakukan suatu penelitian yang mendalam untuk mencari alternatif4

Pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan yang hakikatnya manusia

tidak sepenuhnya rasional karena hanya mengakui sejumlah kriteria terbatas

mengenai pengambilan keputusan proses dipengaruhi oleh kepentingan

pribadi bukan merupakan tindakan yang inkremental Kedua organisasi

tidak dapat rasional walau pengambil keputusan dapat rasional Organisasi

tidak dapat rasional karena pendekatan nilai bersaing (competing values)

organisasi memiliki tujuan majemuk sehingga hampir rasionalitas tidak

dapat diterapkan dan organisasi tidak memiliki tujuan tunggal atau hierarki

dari tujuan yang majemuk yang dapat disetujuai oleh semua orang

Kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan organisasi jarang

memiliki kesamaan Bentuk kepentingan organisasi dan kepentingan

pengambil keputusan bagaikan irisan matematis yang hanya memiliki

peluang kecil memiliki kesamaan Kepentingan pengambil keputusan

seakan merupakan keharusan yang mengalahkan kepentingan organisasi

artinya kepentingan pengambil keputusan akan selalu menjadi nomor satu

dalam pengambilan keputusan

Variabel yang mendasari perspektif pengendalian kekuasaan

selanjutnya adalah dominant coalition Teori ini menjelaskan bahwa

organisasi terdiri dari individu-individu dan koalisi-koalisi kepentingan

Koalisi tersebut sebagian besar berkembang karena terdapat ketidakjelasan

mengenai tujuan keefektifan organisasi dan apa yang dianggap rasional5

4 James G March dan Herbert A Simon Organization(New YorkJohn Wiley 1958)5 Stephen P Robbin Organization Theorystructuredesign and application1990hlm 273

Kepentingan

organisasi

Kepentingan

pengambil

keputusan

Kepentingan

pengambil

keputusan

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

Koalisi merupakan tempat untuk melindungi kepentingan individu

Dominant coalition ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur

Dominant coalition tidak selalu yang menjadi manajemen puncak atau

pemiliki organisasi akan tetapi koalisi yang dapat menguasai sumber daya

yang menjadi tempat bergantungnya organisasi dapat menjadi dominant

coalition6 Menurut Almond political coalition are power policy groupings

determined on the hand by these prior processes and on the other by

decision rule7

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi

keputusan

II12 Menurut Pakar lain (menurut Herbert SimonBounded Rationality)

Dalam bukunya administrative behaviour Simon menjelaskan

organisasi dalam pengertian riil bukan ideal Intinya adalah isu rasionalitas

Menurut Simon ilmu sosial menderita ldquoskizefrenia akutrdquo ketika menjelaskan

dan mengimplementasikan konsep rasionalitas

Pada satu titik ekstrem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan

rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomipada ekstrem lainnya

kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa

dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada

affect saja Generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud

berusaha menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka

pikirkan (Simon1957xxiii dalam Parsons2001278)

Menurut Simon pengambilan keputusan di dalam organisasi manusia

terletak di antara dua titik ekstrem Di satu sisi manusia sebagai homo

economicus dianggap dapat bersikap rasional misalnya mampu

mendapatkan informasi yang sempurna sehingga mampu memilih alternatif

6 Eva Cchu Dominant Coalition as a Mediating Mechanism Between the Rational Model and the Political Model in Organization Theory Makalah yang disampaikan pada Annual Academy of Management Conference Anaheim Calif Agustus 1988

7 (Gabriel Almond and GBPowellJr1978) hlm 232

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

terbaik dari berbagai pilihan dalam proses pengambilan keputusan Di sisi

yang lain Freud Laswell Pareto mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang mengerjakan sesuatu dengan dikendalikan oleh hasrat

insting serta kecemasan bawah sadar Simon beranggapan bahwa

pengambilan keputusan merupakan proses dimana manusia berada di posisi

antara ekstrem tersebut Menurut Simon analisis seharusnya ditujukan untuk

ldquomengakomodasi baik itu akal maupun perasaanrdquo (Simon1957200)

Konsep ini akhirnya disebut sebagai bounded rationality yang berarti

manusia tidak dapat rasional seperti pengertian para ekonom akan tetapi

manusia memiliki niat baik dalam melakukannya atau dengan kata lain

dalam koridor rasional yang terbatas

Gambar B21 Model Rasionalitas terkekang Simon

Menurut Simon mustahil rasionalitas dapat tercapai karena dalam

alternatif pilihan keputusan terdapat beragam pilihan yang harus dievaluasi

Menurutnya rasionalitas manusia terbatas karena

a Sifat pengetahuan yang tidak lengkap

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

Nalar rasionalitas

kontekside rasional

ekonomi

Hasrat insting kecemasan

bawah sadar

KonteksFreud Pareto Laswell

Akan tetapi Simon mengatakan kita

harus ldquomengakomodasi akal dan

perasaanrdquo Konteks William James

Graham Wallas

Konsep rasionalitas

yang

terkekang(bounded

rationality)

ldquoperilaku manusia dalam

organisasi jika tak sepenuhnya

rasional setidaknya sebagian

dilakukan dengan niat baikrdquo

(Simon1957xxiii)

Pembuatan keputusan manusia didorong oleh

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

b Konsekuensi yang tidak bisa diketahui sehingga si pembuat

keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan

penilaian

c Keterbatasan perhatian problem harus ditangani dalam waktu

serial satu per satu karena pembuat keputusan tidak bisa

memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama perhatian

berpindah dari satu nilai ke nilai lain

d Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan

dengan tujuan yang diniatkan kekuatan observasi dan komunikasi

membatasi proses pembelajaran ini

e Batas daya tampung (memori) pikiran manusia pikiran hanya bisa

memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan

f Manusia adalah makhluk dengan kebiasaan dan rutinitas

g Rentang perhatian manusia terbatas

h Lingkungan psikologis manusia terbatas

i Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah

tertentu selama beberapa periode waktu

j Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional

yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon195781-

109)

Walaupun manusia tidak bisa secara penuh bersikap rasional layaknya

ide rasionalitas ekonomi akan tetapi manusia memiliki niat dan usaha untuk

mencapai hal tersebut Seseorang dalam hal ini dapat dikatakan rasional jika

perilakunya punya tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan

tersebut Suatu organisasi dikatakan rasional jika ia berusaha mencapai atau

memaksimalkan nilai-nilainya dalam situasi tertentu (Simon195776)

II2 POWER (KEKUASAAN)

II21 Teori Stephen P Robbin

Kekuasaan dalam organisasi timbul akibat perbedaan preferensi dan

definisi situasi yang menyebabkan terjadi pertarungan kekuasaan antar

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

koalisi Pertarungan ini kadang menimbulkan kebingungan yakni antara

persaingan antara wewenang dan kekuasaan atau antar kekuasaan

Terdapat perbedaan antara wewenang dan kekuasaan Wewenang

adalah hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk

bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi Sedangkan kekuasaan

adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan Dengan

demikian kewenangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

dari kekuasaan Oleh karena itu kemampuan untuk mempengaruhi yang

didasarkan atas kedudukan yang sah dapat mempengaruhi keputusan

Kewenangan dan kekuasaan memiliki tingkatan dan hirarki Makin

dekat seseorang dengan inti kekuasaan maka makin besar pengaruh

yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan

Analogi kekuasaan sebagai kerucut tersebut memiliki dua faktor

penetu dalam kekuasaan Faktor pertama yaitu makin tinggi seseorang

bergerak ke atas dalam sebuah organisasi (peningkatan dari

kewenangan) maka otomatis orang tersebut makin mendekati inti

kekuasaan Faktor kedua orang tidak perlu mempunyai kewenangan

untuk memperoleh kekuasaan karena orang dapat bergerak secara

horisontal ke dalam ke arah kekuasaan tersebut tanpa bergerak ke atas

Pemahaman mengenai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang

dapat digunakan untuk memahami perspektif pengendalian kekuasaan

dan membedakannya dengan pilihan strategis

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena struktural yang pertama

dan paling penting Kekuasaan diciptakan melalui pembagian kerja dan

Gambar C11 Analogi Kekuasaan

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

departementasi Terdapat tiga jalan untuk mendapatkan kekuasaan

yakni kewenangan hirarkis kendali atas sumber daya dan jaringan

kerja yang disentralisasi

Kewenangan formal adalah sumber dari kekuasaan Seorang yang

menduduki posisi manajemen senior dalam hirarki pasti dapat

mempengaruhi melalui peraturan formal yang dikeluarkannya untuk

dapat berkuasa Akan tetapi kewenangan hirakis bukanlah satu-satunya

langkah untuk mendapatkan kekuasaan

Kemudian kekuasaan akan dapat didapat oleh orang yang memiliki

kontrol terhadap sumber daya Jika anda mempunyai sesuatu yang

diinginkan orang lain anda bisa mempunyai kekuasaan terhadap

mereka Tetapi kontrol terhadap sumber daya saja bukan merupakan

garansi bahwa hal tersebut akan meningkatkan kekuasaan anda Sumber

daya tersebut harus langka dan penting8 Selain sumber daya yang

langka dalam hal pencarian kekuasaan dari adanya kontrol sumber daya

harus memperhatikan antara lain subtitusi yang relevan kekuasaan

yang relatif dari serikat buruh terhadap manajemen akses terhadap

sumber informasi dan pengetahuan atau pemilikan ketrampilan yang

istimewa

Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua

pengelompokkan umum yaitu

1 Kekuasaan formal

Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi Kekuasaan

Formal ini terbagi menjadi

a Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan pada

rasa takut

b Kekuasaan Imbalan adalah kepatuhan tercapai berdasarkan

kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain

c Kekuasaan Hukum adalah kekuasaan yang diterima seseorang

sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal organisasi

8 PfefferPower and Resource Allocationrdquohlm 248-49

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

d Kekuasaan Informasi adalah kekuasaan yang berasal dari akses

ke dan kendali atas informasi

2 Kekuasaan personal

Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu ndash individu

Kekuasaan Personal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

a Kekuasaan Pakar adalah pengaruh berdasarkan keterampilan

atau keahlian khusus

b Kekuasaan Rujukan adalah pengaruh berdasarkan kepemilikan

atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang

c Kekuasaan Kharismatik adalah perluasan kekuasaan rujukan

yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang

Need for Power (n Pow)

a Desire to Influence Others (David McClelland)

Berdasar penelitian sebagian besar manajer yang efektif mampu

menertibkan dan mengendalikan n Pow mereka untuk kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan mereka sendiri

b Kekuasaan Antar ndash Bagian(Interdepartmental Power)

Dalam suatu organisasi terkadang ada suatu bagian (divisi departemen

unit) yang lebih ldquoberkuasardquo dibandingkan bagian lain meski secara struktural

bagian tersebut berada pada tingkatan yang sama

II22 Menurut Pakar lain

Kekuasaan menurut Gibs dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk dapat menyuruh orang lain bertindak atau melakukan hal sesuai dengan

keinginannya

Sedangkan menurut Robs kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A

untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai keinginan A A

memiliki kekuasaan terhadap B apabila B memiliki ketergantungan terhadap

A

Perbedaan Kekuasaan dengan Kepemimpinan

Kepemimpinan menuntut kesesuaian antara sasaran pemimpin dan

pengikutnya kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan Kepemimpinan

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahan seseorang dan

meminimalkan pentingnya pengaruh ke samping dan ke atas kekuasaan tidak

demikian Riset kepemimpinan menekankan pada gaya sedangkan

kekuasaan menekankan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan

Teori Strategic Contigency

1048708 Strategic Contigency event or activity of crucial importance to

completing a project or accomplishing a goal Teori ini dicetuskan oleh

Hickson dan Hinnings yang menyatakan bahwa kekuasaan bagian (subunit

power) atas bagian lain ditentukan oleh kemampuan bagian tersebut untuk

1 Menanggulangi ketidakpastian (coping with uncertainty)

Kemampuan suatu bagiansubunit dari organisasi untuk menanggulangi

ketidakpastian organisasi

2 Keterpusatan (centrality)

Peran suatu bagiansubunit dari organisasi dalam pencapaian tujuan

organisasi

3 Ketergantikan (substitutability)

Kemampuan yang dimiliki suatu bagiansubunit dari organisasi apakah

dapat digantikan atau tidak

Kekuasaan menurut French dan Raven

French dan Raven membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu

1 Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan yang didasarkan rasa takut Pemimpin yang

mempunyai kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk

mengenakan hukuman dampratan ataupun pemecatan Dalam

sebuah organisasi hal ini dapat terlihat dari tindakan yang suka

menghukum menunda pembayaran gaji dan bahkan memecat

pegawai

2 Kekuasaan legitimasi

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh

pemimpin Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin

besar kekuasaan legitimasinya

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

3 Kekuasaan Keahlian (Expert Power)

Kekuasaan ini bersumber pada keahlian kecakapan atau

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang

diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang

lain Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya pada

keahlian ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk

memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain

4 Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan untuk menyediakan

penghargaan atau hadiah bagi orang lain seperti gaji promosi

atau penghargaan jasa bahkan dengan pemberian pujian

5 Kekuasaan referensi (Referent Power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi seorang

pemimpin Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan

referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh

orang lain karena kepribadiannya Kekuatan pimpinan atau

manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada

kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau

pengikutnya

Selanjutnya Raven bekerja sama dengan Kruglanski

menambahkan dua jenis kekuasaan lain yakni

6 Kekuasaan informasi( information power)

Kekuasaan yang bersumber pada akses informasi yang dimiliki

oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh para

pengikutnya Sebagai seorang pimpinan maka semua informasi

mengenai organisasi ada padanya begitu pula informasi dari luar

organisasi

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

7 Kekuasaan hubungan (Connection Power)

Kekuasaan yang bersumber pada hubungan yang dijalin oleh

pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di

luar maupun di dalam organisasi

II3 POLITIC (POLITIK)

II31 Teori Stephen P Robbin

Menurut Stephen P Robbin proses politik merupakan pengendalian

kekuasaan yang memperlakukan dampak variabel misalnya besaran

teknologi atau variabel kontingensi lainnya sebagai kendala yang harus

dihadapi melalui sebuah proses Proses inilah yang dinamakan proses

politik

Politik akan menentukan kriteria dan preferensi para pengambil

keputusan Hal ini didasari adanya organisasi yang terdiri atas berbagai

kepentingan dan pertarungan kekuasaan antara koalisi Pertarungan ini

menganjurkan pengaturan struktural yang dapat mengakomodir pengaturan

struktural yang sesuai degan kebutuhan mereka Disinilah politik

menentukan preferensi dan kriteria para pengambil keputusan

Politik merujuk pada usaha anggota organisasi untuk memobilisasi

dukungan atau tantangan terhadap kebijaksanaan peraturan tujuan atau

keputusan lain yang hasilnya akan mempunyai efek tertentu terhadap

mereka Politik oleh karenanya pada dasarnya adalah penerapan dari

kekuasaan (Stephen P Robbin1990hlm 287)

Jadi hasil keputusan dalam suatu organisasi bukan merupakan hasil

pemikiran rasional Akan tetapi merupakan hasil dari proses politik Hal ini

didasarkan pada langkah pengambilan keputusan bukan hasil dari pemilihan

alternatif yang rasional akan tetapi dari kemenangan koalisi tertentu untuk

menjadikan tujuannya menjadi keputusan yang dihasilkan oleh organisasi

Mereka yang berkuasalah yang menentukan segalanya

Gambar D11 Model pengendalian kekuasaan

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

II32 Menurut pakar lain

Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik(politic) sebagai

suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik(polity) yang terbaik Di

dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki

peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan

yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi Namun dewasa

ini definisi yang sangat normatif ini telah terdesak oleh definisi-definisi

yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik

seperti kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan

sebagainya

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat

diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke

arah kehidupan bersama yang harmonis Usaha menggapai the good life ini

menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut

proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan

itu

Menurut Rod Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut

cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan

perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (politics is the activity

by which groups reach binding collective decisions through attempting to

reconcile differences among their member)

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat mempertahankan dan mengamandemen

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity

through which a people make preserve and amend the general rules under

which they live and

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel

kontingensi memilIki banyak celah untuk dipatahkan Jika pandangan kontingensi

mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan rasionalitas

kepentingan yang sama manajemen puncak dan kepentingan pribadi di bawah

kepentingan bersama Stephen P Robin justru dalam teori pengendalian

mengatakan bahwa pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan dan

politik dimana dalam politik itu sendiri kekuasaan juga memiliki peranan yang

sangat dominan Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan nyata kekuasaan

sanggup mengalahkan segala variabel kontingensi dalam hal pengambilan

keputusan

Teori pengendalian kekuasaan ini menganggap variabel kontingensi hanya

sebagai kendala sedangkan kekuasaan serta politik lebih menentukan arah

keputusan yang dibuat oleh manajer Ketika ada seseorang atau sebuah kelompok

yang memiliki kekuasaan yang mendominasi dan berpengaruh terhadap orang

lain atau bahkan masyarakat luas maka tentu saja mereka akan memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses

pengambilan keputusan Sementara itu variabel kontingensi seperti struktur

organisasi besaran organisasi lingkungan organisasi strategi organisasi serta

teknologi organisasi bukan merupakan faktor penuh dalam proses tersebut

Sebagai bahan pembahasan penulis akan membahas masa pemerintahan

Almarhum Presiden Soeharto Berbicara mengenai keadaan Orde Baru tentu saja

sangat identik dengan istilah lsquootoriterrsquo Presiden Soeharto dengan masa

kepemimpinannya selama 32 tahun memilih sistem sentralitas dalam

menggunakan posisinya sebagai seorang presiden yakni segala keputusan berada

di tangan presiden Sentralitas memang merupakan sebuah asas utama dalam

sebuah pemerintahan namun sayangnya Presiden memanfaatkan kekuasaannya

untuk ldquobermainrdquo dalam segala hal yang terkait pengambilan keputusan negara

Negara sebagai organisasi tentulah juga memiliki unsur-unsur organisasi

seperti pada umumnya salah satunya adalah adanya unsur formalitas Unsur

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

formalitas merupakan suatu hal yang mengatur semua hal yang termasuk di dalam

variabel kontingensi Sementara itu UUD 1945 merupakan sebuah aturan dasar

dalam organisasi yang bernama Republik Indonesia Salah satu substansi aturan

dasar tersebut tepatnya Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mengemukaan pendapatnya Namun ketika Orde Baru yang terjadi adalah justru

keputusan yang dibuat oleh Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 mesikpun

memang secara informal namun tetap saja hal tersebut menyangkut hajat hidup

orang banyak yakni dengan adanya ldquokebijakanrdquo dalam bentuk kekangan terhadap

media massa yang notabene menyampaikan fakta aktual kepada khalayak Saat

itu Presiden Soeharto tidak segan untuk memberikan sanksi kepada siapaun yang

melanggarnya Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa Presiden

menggunakan kekuasaanya untuk membuat sebuah aturan negara padahal aturan

tersebut sudah sangat menyimpang dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang

merupakan dimensi formalitas dari organisasi negara

Pemerintahan Soeharto mengundang gejolak sosial dari masyarakat Hal itu

menunjukkan adanya variabel kontingensi yaitu lingkungan dan teknologi di luar

kekuasaan dominant coalition Rezim Soeharto merupakan dominant coalition

Kemudian dengan adanya kekuasaan sentral dari pemerintahan Soeharto serta

politik dan proses politik misalnya melalui institusionalisasi partai tindakan

koersif terhadap kendala dari kekuasaan membangun kekuataan politik dan

stabilitas melalui kepemimpinan represif yang mengorbankan demokrasi

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 9 hari ini mampu

mengendalikan kekuasaan dan meredam semua gejolak dalam bingkai otoriter

sehingga gejolak variabel kontingensi kalah dalam penetuan kebijakan Kalangan

elit penguasa yang menjadi dominant coalition memiliki kekuasaan untuk

mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok tersebut Akan tetapi pada suatu saat setelah 31 tahun 2 bulan 9 hari

berkuasa dengan asas sentralisasi dan otoriterismenya pemerintahan ini

ditumbangkan pula oleh kekuatan masyarakat sebagai lingkungan eksternal

pemerintah yang sangat dekat (direct external environment)

Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah yaitu

input dari hasil seminar di SESKOAD yang menyangkut persoalan peran militer

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

dan disfungsi ABRI Para peserta menekankan bahwa ARI harus netral sebagai

pelindung negara bukan sebagai alat kekuasaan Akan tetapi Soeharto dan

kelompoknya berencana melanggengkan kekuasaanya dan mengabaikan unsur-

unsur tersebut Rencana tersebut dilaksanakan dengan

1 menguasai ekonomi dan keuangan

2 Menguasai angkatan bersenjata

3 Menguasai bidang politik formal dengan membentuk rekayasa

partai politik dan hanya diperbolehkan tiga partai dalam pemilu

tahun 1977 yaitu Golkar PDI dan PPP Hasilnya pemerintahan

Orba menguasai hampir dua per tiga suara di DPR ( Sarbini 15

Januari 2000)

Lagi-lagi Orba yang dijalankan oleh Soeharto tidak mengindahkan

lingkungan struktur strategi besaran organisasi dan teknologi Kondisi nyata di

atas diwujudkan atas nama (rekayasa) demokrasi selama hampir 32 tahun

Menurut Amir Piliang rezim Orba mengembangkan dua kategori mesin hasrat

(desiring machine) sebagai energi pendorong mesin kekuasaanya di masa lalu

(Kompas 20 Juli 2000) yaitu

1 Mesin hasrat represif (represive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang di satu pihak mengumbar segala bentuk pelepasan hasrat (akan

harta perusahaan) di pihak lain menekan mengisolir dan

menghancurkan hasrat-hasrat mayoritas rakyat yang asasi

2 Mesin hasrat permisif (permisive desiring machine) yaitu mesin hasrat

yang melegalisir yang merusak seperti pornografi prostitusi drugs

yang sebenarnya bertentangan dengan asas mayoritas rakyat dan nilai

luhur agama dan tradisi yang baik dalam konteks ini masyarakat

hanya menjadi ldquopelayanrdquo bagi mesin hasrat kekuasaan dominan

masyarakat digunakan bagi instrumen bagi dua hasrat itu sehingga

rakyat akhirnya menjadi korban dari mesin hasrat totaliter

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

Memang dinamika pada masa pemerintahan organisasi mengingatkan kita

akan masalah yang melekat pada pembuatan keputusan Masalah adalah suatu

keadaan di mana terdapat suatu perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan

kondisi yang dialami Seorang administrator senantiasa menghadapi masalah

Usaha pemecahan masalah dimaksudkan paling sedikit untuk mengurangi

perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan situasi yang diinginkan

1 Pemahaman masalah

Untuk mengetahui permasalah pokok yang dihadapi oleh suatu

organisasi seorang manajer dapat memakai beberapa cara

seperti melalui ldquoemployee and consumer surveysrdquo rencana

pengembangan perusahaan dan dari informasi yang diperoleh

langsung dari pimpinan organisasi yang bersangkutan

Huber (1980) mengatakan tiga kecenderungan yang dapat

mengganggu penjajakan masalah

1 Kecenderungan untuk merumuskan masalah menurut

penyelesaian yang diusulkan

2 Kecenderungan untuk merumuskan masalah secara sempit

dan menurut tujuan-tujuan yang lebih rendah

3 Kecenderungan untuk mendiagnosis masalah berdasarkan

gejala-gejala yang terlihat (symptoms)

Gambar V1 Konfigurasi Kekuasaan Orde Baru

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

2 Penjajakan alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah

Langkah ini meliputi pengidentifikasian daripada kegiatan-

kegiatan atau ldquoactionsrdquo yang dapat menghilangkan atau

mengurangi perbedaan antara situasi yang sebenarnya dengan

situasi yang diinginkan Secara teoritis kita bisa mencari

alternatif bagi penyelesaian suatu masalah Tetapi dalam

kenyataan terdapat kecenderungan para pembuat keputusan

untuk terpaku memperdebatkan manfaat dari alternatif pertama

yang diusulkan

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut di atas dapat dipakai

beberapa teknik antara lain (Huber 1980)

1 rdquoBrainstormingrdquo yaitu suatu teknik untuk merangsang

anggota kelompok supaya menjajaki alternatif-alternatif

yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah

2 rdquoThe nominal group techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

merangsang anggota kelompok untuk memberi dan

mengevaluasi informasi bagi pembuatan keputusan

3 rdquoThe Delphi Techniquerdquo yaitu suatu teknik untuk

mendapatkan pendapat-pendapat tentang masalah dari suatu

panel yang besar yang terdiri dari para ahli secara anonim

kemudian mereka diberi umpan balik tentang hasil analisis

data mengenai pendapat yang telah mereka berikan

3 Memilih satu di antara alternatf-alternatif yang dievaluasi

Seorang manajer sering menghadapi kesulitan dalam memilih

alternatif yang terbaik sebab cenderung menggunakan informasi

yang relevan secara tidak sistematis Apalagi tipe-tipe situasi

dalam pembuatan keputusan berbeda-beda Masing-masing

situasi mengarah pada proses pembuatan pilihan yang berbeda

situasi keadaan darurat dan harus memilih di antara

alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya (the

conspicuous ndash alternative situations)

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

situasi di mana terdapat sejumlah alternatif penyelesaian

dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang

penting

situasi apabila langkah pencarian alternatif tidak berhasil

mengidentifikasikan penyelesaian yang dapat diterima

4 Implementasi dari penyelesaian yang dipilih

Meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus

dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul

menyelesaikan masalah

Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas

langkah implementasi tersebut yaitu

Tendensi untuk tidak memahami benar-benar apa yang

perlu dikerjakan

Tendensi untuk tidak berusaha agar ada rdquopenerimaanrdquo

dan rdquomotivasirdquo pihak-pihak yang terkait terhadap apa

yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan

Tendensi untuk tidak memberikan cukup sumber daya

bagi apa yang perlu dikerjakan

5 Pengawasan terhadap program penyelesaian

Manajer harus berusaha untuk mengetahui behwa yang

sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki

Merupakan langkah terakhir dari lima langkah penyelesaian

masalah

Akan tetapi terlepas dari teori di atas pemerintahan Soeharto cenderung hanya

berlandaskan kekuasaan Dalam pemerintahan ini teori manajemen di bawah

kekuatan otoritas pemerintah sehingga cenderung menimbulkan konflik

kepentingan karena kepentingan masyarakat tidak diakomodir

Dengan kata lain dalam pemerintahan Soeharto kendala variabel kontingensi

mengalami dinamika Pada saat kekuasaan masih kuat dan belum terdapat banyak

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

koalisi kepentingan yang tumbuh masa tersebut berjalan dengan kekuasaan dari

dominant coalition yang sangat menentukan arah pemerintahan Semua variabel

kontingensi tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam proses pengambilan

keputusan melainkan ada hal-hal yang jauh lebih berpengaruh dalam proses itu

yakni kekuasaan dan politik Akan tetapi ketika tumbuh koalisi kepentingan dari

berbagai kelompok masyarakat yang timbul dengan latar belakang keinginan

untuk melawan pemerintahan yang otoriter akhirnya kekuasaan tersebut tumbang

Memang kekuasaan dari pengambil keputusan sangat menentukan arah baik

dan buruknya suatu manajemen Keputusan yang tidak sesuai atau bad decision

dikarenakan oleh beberapa hal antara lain alternative tidak didefinisikan secara

jelas informasi yang benar tidak dukumpulkan harga dan keuntungan tidak

akurat Akan tetapi kebohongan dan hasil yang tidak sesuai dari sebuah keputusan

biasanya lebih diakibatkan oleh decision maker Menurut John SHammond

Ralph l Keeneydan Howard Raiffa the way the human brain works can sabotage

our decisions

Dari contoh di atas maka dalam organisasi pemerintahan kekuataan dan

kekuasaan dari eksekutif hendaknya kuat namun tidak mematikan aspirasi dan

kepentingan masyarakat serta memperhatikan keadaan negara atau kalau bisa

menyebut teori baru yakni kekuasaan yang berkeadilan sehingga dapat

menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu mengendalikan kekuasaan

menuju tujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat walaupun dari teori

pengendalian kekuasaan tidak mungkin menciptakan usaha untuk mencapai

kepentingan bersama karena kekuasaan dari kelompok koalisi juga dipengaruhi

kepentingan individu Hal ini juga dinyatakan oleh ST Raffles dalam bukunya the

history of java yang mengatakan bahwa dinasti-dinasti cenderung menggunakan

kekuasaan secara berlebihan sehingga meruntuhkan dirinya sendiri9

9 Taufik Abdullahed Krisis Masa Kini dan Orde Baru 2003hlm 194

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas antara lain sebagai berikut

1 Teori pengendalian kekuasaan beranggapan bahwa variabel kontingensi

bukanlah satu-satunya hal yang menentukan arah pengambilan keputusan

Dalam kenyataan penguasa(kekuasaan) lebih berpengaruh terhadap

organisasi dan variabel kontingensi hanya sebagai kendala

2 Variabel kontingensi hanya kendala dalam teori pengendalian kekuasaan

Dengan demikian kekuasaan dan politik yang memiliki variabel dominant

coalition kepentingan pembuat keputusan dan kekuasaan memiliki

kekuatan dalam mengendalikan organisasi Demikian halnya dengan

pemerintahan era presiden Soeharto kekuasaan lebih mengendalikan

walau dengan tekanan yang kuat dari lingkungan

3 Pengendalian kekuasaan merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan

organisasi namun pada suatu saat kendala dapat meruntuhkannya

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTaufiked 2003 Krisis Masa Kini dan Orde Baru JakartaYayasan

Obor Indonesia

Hammond JohnS 2001 Harvard business review on decision making USA

Harvard Business school Publishing Corporation

KasimAzhar 1995Teori Pembuatan Keputusan JakartaLembaga Penerbit FEUI

ParsonsWayne2001 Public Policy Edward Elgar PublishingLtd

RobbinsStephen P1990 Organization Theory Structure Design and

Applications Englewood Cliffs Prentice-HallInc

Robbins Stephen P 2003 Perilaku Organisasi ed 10 Indeks Kelompok

Gramedia2003

Gibson Ivancevich Donelly amp Konopaske Organization2006 Behaviour

structure process 12th ed McGraw-Hill New York2006

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok

BIODATA PENULIS

PENULIS 1

Nama Intias Maresta Buditami

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Maret 1990

Alamat Jalan Mualim No 49 Cibubur

Jakarta Timur

PENULIS 2

Nama Krisna Puji Rahmayanti

Tempattanggal lahir Pacitan 05 Desember 1989

Alamat Pacitan Jawa Timur

PENULIS 3

Nama Leny Octavia

Tempattanggal lahir 27 Oktober 1990

Alamat Vila Dago Blok A37 Pamulang

PENULIS 4

Nama Yopin Parlin P

Tempattanggal lahir Jakarta 19 Desember 1990

Alamat Jalan Tipar Swadaya no 55

Mekarsari Ciamnggis Depok