. Paradigma Hubungan antaraKekuasaan Negara dan Perlindungan HAM

Di Indonesia

Sri Hastuti Puspitasari

• Abstract

In fact, theexistence ofchangeson therules ofHuman Right at constitution 1945 get aproper moment because, at that time, Indonesia have fundamental changes from theauthotarian regime to democratic regime andin general, thestates Inbeing fundamentalchanges intheirstate life is followed bytheconstitutional changes. Butthechangesoftheconstitution would bemeaningful ifitis followed bythe commitment allparties inenforcingthe Human Right, and thebeginning is on the legislative organ who has responsible torespond the problem ofHuman Right bycreating legal instrument for Human Right protection.

Pendahuluan

Pandangan negara sebagai organisasikekuasaan hampir tidak terbantahkan sebabdi dalam negaraiah terdapat kekuasaan.Keberadaan negara sebagai organisasikekuasaanbukannya tanpa risiko, sebab padasaat negara memonopoli seiuruh kekuasaanmakapada saat itu negarasekaligus mereduksihak masyarakat atas kekuasaan. Kemudianpada saat hak masyarakat sudah direduksioleh negara, maka munculiah negara yangsangat kuat laiu pada saat yang bersamaanmasyarakat sudah tidak punyakekuasaaniagiuntuk mengontrol.

Negara sendiri menciptakan aiat-alatnyauntuk melaksanakan kekuasaan secara

represif, dan ketika hai itu terjadi maka segalabentuk pelanggaran hak asasi manusia sukardihindari. Di sinilah letak persoaiannya mengapapada akhirnya masyarakat menggugat negara.Jawabannya ada pada asumsl bahwa negara,sebagai institusi kekuasaan, pada mulanyatelah membawa potensi ketidaknetralan,seperti yang dikatakan oleh Andrew Vincent

'The State is neither a neutral institution

which we can afford to ignore nor has Itarisen out pure chance or accident. Theare customery features which have become aboutslowly by accretion"^

'AndrewVincent, Theory ofTheSfate(New York: Basil Blackwell, 1987), hlm.3

98 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 98 - 110

Sri Hastuti Puspitasari. Paradigma Hubungan antara...

Selain itu negara cenderung memonopolikekuasaan dan menggunakan kontro! yangberlebihan terhadap masyarakat, dengan dalihuntuk menciptakan internal order danmenjalankan fungsi pertahanan {fungsikatertiban dan mempertahankan diri).Meskipun telah ada pebatasan kekuasaanoleh hukum, namun hukum itu sendiri dapatdilanggar oleh negara sebab negara secarafaktual memonopoli-puMc poiver. Lebih lanjutAndrew Vincent mempertajam opini tersebut:

'Itis generally true that the state have themaximal control over resource and force.

Atthe same time it is notsimply a powersystem. The force of the state are regulatedbyrules, which ofcoursecan be distorted. However the monopoly of force istied to specific ends, namely the maintenance of internal order and external de

fence. The nation of intern order and de

fence are open tointerpretation. The ideaofligitimacy is important here. Since forceexercisebytheSfafe/susually recognizedby the population as distinct from othertypesofferee. TheStateposseses authority tocarry outaction, its monopoly is recognized formally as necessary and dej'ure'̂Dalam konteks hubungan soslal'diskursus

mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) padadasarnya berangkat dari asumsi dari Peters,bahwa realltas sosial modern mempunyai sifatyang belum selesai dan telah dlpolltlkkan.^Sebagai baglan dari realltas sosial modern,

hak'asasi manusia merupakan persoalan yangakan terus mewarnai kehidupan manusia, dandapat dipastik.an bahwa issu yang selalumenjadi mainstream dalam bentang sejarahperjalanan hidup umat manusia di muka bum!ini adalah issu mengenani HAM. PersoalanHAM menjadi persoalan yang belum selesaisebab kehadirannya tidak saja mengundangperdebatan balk secara teorltis maupunsecara empirls. Perdebatan klasik antarauniversalisme dan relativisme masih menjadiletupan-letupan kecil dalam wacana mengenaiHAM. Dalam dataran praktis, persoalan HAMmenguat sebab pelaksanaannya mellbatkanprosespolltik. Ketika peroalan HAM dimasukkandalam instrumen hukum internasional, makaHAM telah dibingkai dalam proses polltiksebab perumusan HAM dalam instrumenhukum internasional Itu sendiri merupakanproses polltik. Pada saat persoalan HAMsampai pada keharusan setiap negara untukmelihdungi dan itienegakkannya, hal Itu jugatidak terlepasdarikonteks politlk negara yangmenjalankannya. Maka dari itu, persoalanHAM selain menjadi persoalan yang belumselesai secara teorltis, dalam dataran empirlsbentuk perllndungannya serlng dipolitikkan.Ccntch nyata sifat dipolitikkan dari HAM Inladalah ketika persoalan HAM menjadi

• semacam prasyarat bagi pemberian bantuanekonomi kepada suatu negara.

Dalam pengamatan Escobar dan Alvares{1992),^ persoalan HAM inl telah mendapatkanbantuannya dalam gerakan-gerakan sosial

^ibid., him. 20' AA PetersDan Koesniani, Hukum DanPerkembanganMasyarakat, (Jakarta, SinarHarapan,-1988), him 18.' E^bar Dan Alvares, sebagaimana dikutlp cleh Mansour Fakih dalam Jumal UNiSiA (1997), melakukan

studi tentang fenomina gerakan sosialbarudldunia ketiga. Gerakan Ini sangatsignlfikan denganpemajuanHAM.

99

modern (new sosial movements) yangmempunyai kaitan dengan gerakan lain dalamproses sosial yang luas, yaitu prosessosial yangmewarnai hubungan masyarakat sipil dannegara.Asumsi tersebulada benarnya jlka kitamengamati kemunoulan gerakan-gerakanpenguatan masyarakat sipil yang disuarakanoleh banyak organisasi non pemerintah.Substansi gerakan-gerakan sosial modernadalah iebih berbasis pada persoalan hakasasi manusia apakah hak politik, hak sipil,hak sosiai-ekonomi maupun hak ataslingkungan hidup.

Dari sudut pandang sosiologi, hak asasimanusia yang berbasis pada hak individualtidak teriepas dari sistem negara dankekuasaan yang dimiiiki penguasa politik.Secara kritis, Rhoda E. Howard mengatakanbahwa sistem negara abad dua puiuh dankekuasaan yang dimiiiki semua penguasapolitik memotivasi pembelaan hak asasimanusia seiuruh warga negara. Setiap orangberbeda di daiam otoritas negara dan tidakada orangatau kelompok orangyangterbatasdari otoritas ini®. Pernyataan RhodaE. Howaardtersebut dapat dirnaknai bahwa manusiasebagai individu tidak dapat mengelak dariformat kehldupan bersama yang terorganisasimeialui mekanisme kekuasaan. Ketika manusia

terhegemoni oleh kekuasaan politik dan daiamwaktu bersamaan hak-hak individuainyaberada pada resiko reduksionis sertaperampasan oleh penguasa politik makamunouiiah gerakanpembelaan hakasasi yangmeluas secara sosial. Gejala in! tidak saja

terjadi di masyarakat dunia Barat, yang seringdikiaim sebagai tempatkelahiran gagasan hakasasi manusia, tetapi jugaterjadi dimasyarakatbelahan dunia lain.

Gerakan pembelaan hak asasi padamulanya ditujukan pada hubungan antaramasyarakat dan negara. Daiam perkem-bangannya, menurut Rhoda E. Howard,gambaran sosiologis masyaarakat akhir abaddua puluh memperiihatkan tuntutan manusiaakan privasi dan periindungan individuterhadap negara, masyarakat, bahkankeluarga. Lebih ianjiit Howaard mengatakanbahwa padakenyataannya hak asasimanusiamengimpiikasikan bentuk tertentu hubunganindividu dengan masyaarakat dan negara.Maka dari itu, sekarang HAM tidak lagidipandang sebagai persoalan yang tidak hanyaterjadi daiam hubungan masyarakat dengannegera tetapi antara anggota masyarakatdengan sesama anggota masyarakat dalamkomunitas tertentu dan juga antar individudalam lingkungan tertentu. Hal itu me-nampakkan poiarisasi gerakan advokasi HAMyang berbasis padarelasi ekonomi, relasi gender, bahkan relasi antar pemeiuk agama.Sebagai contoh sekarang terdapat gerakanadvokasi HAM yangbertajuk periindungan hak-hak konsumen. advokat HAM terdapat korban

. kekeraan pubiik yang sifatnya massif (sepertikonflik SARA) maupun advokasi HAM terhadapkorban kekerasan domestik (keluarga) yangkebanyakan menimpa kaum perempuan dananak-anak.®

Gambaran di atas menunjukkan adanya

®Rhoda E. Howard, HAM, Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (Human Rights and Search forCommunity) diteijemahkan oiehNugraha Katjasungkana (Jakarta: Grafiti, 2000), him. 2.

®/6/c/,him.124.

100 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 98 - 110

SriHasM Puspitasari. Paradigma Hubungan antara...

pergeseran sifat pelanggaran HAM padamasyarakat. Ketika masyarakat masih beradapada tatanan yang sederhana, kemungkinanmuncul persoaian pelanggaran HAM yangbercorak horizontal, mesklpun frekuenslnyasangat minim sebab masyarakat sederhanalebih cenderung menciptakan harmoni danunsur kebersamaan dan kepent'ngan kelompokakan menjadi ha! yang utama. Pada saatmasyarakat telah terlkat dengan organisasikekuasaan bernama negara,- terdapat konflikyang berslfat vertlkal yang menimbulkanpelanggaran HAM yang ooraknya vertlkal pula.Tetapl seirlng dengan kemajuan masyarakatke arah Industrlallsasi dimana hubungankekuasaan yang terjadi bukan sekedarhubungan antara rakyat dengan panguasanegara tetapi juga rakyat dengan penguasaasset ekonomi, maka terdapat konflik sifatnyahorisontal, mlsalnya antara produsen dankonsumen dimana keduanya berstatussebagai rakyat, sebagai w/arga negara

Tantangan Teorltis

Secara umum, darisudut pandangteorltis

terdapattigakategori teorl Hak AsasiManusiasecara mendasar. Pertama, Natural RightTheory. Kedua, Positivist Right Theory dan,ketlga, Cultural Realitivist Theory.^

Dalam pandangan riaturalright theory, hakasasI manusia adalah rights belong to allhuman beings at all times and In all places byvlrture of being born as human beings. JadIhak asasI manusia dimlliki oleh manusia

sepanjang masa dan di semua tempat adakarena la lahlr sebagai umat manusia. Haktersebut berslfat kodratl bukan berasal dari

negara dan bukan pula berasal dari sebuahsistem hukum.® Substansl HAM dalamperspektlf teorl In! adalah hakuntuk hidup {righttolife), hak kebebasan {right tofreedoom) danhak untuk memlliki {right to haveproperty}.^

Sementara iitu, kalangan positivist tidakmenyetuj'ui bahwa hak asasi berslfat kodratlyangdlanggapnyaimaginer. Right, then shouldbe createdand grantedby Constitutions, lawsor contracs.^" Hak asasi yang nyata mestinyadiberikan oleh hukum-hukum yang nyataseperti konstitusi, hukum-hukum maupunkontrak-kontrak.

Tepri ketlga tentang hak asasi adalah cul-

' Todung Mulya Lubis sebenamya menyatakan 6(enam) perspektlf teori tentang HAM. Di samping ketlgateori yang dikemukakan di atasjuga adahak asasi posltlf, hak asasi dalam perspektlf doktrin Marxist'dan hakasasi colectif. Baca dalam Todung Mulya Lubis, In Search ofHuman Right Legal-PoliticalDilemmasofIndonesia'sNew Oerder, f966-f990 (Jakarta: GramedaPusataka Utama Dan SPESFoundation 1993), him. 15-25. •

^Konsep HAM dalam perspektlf natural right theory ditengaral mendapat pengaruh dari maslh danutnyahukum kodrat {natural law) padaabad18Masehi. T. Mulya Lubis mencatat, bahwa konsep HAM yang t)ersifatkodratl dibangun oleh filosof sosial padaabad18-19 Masehi seperti Locke, Montesquieu, Kant danRousseau.LihatT Mulya Lubis, In Searchof.... Ibid, h]m. 16.

' Hak-hak tersebut dikemukakan oleh JohnLocke dalam bukunyalwo Treaties ofGovernment.Pemikiran ini dibangun dari argumentasi Bentham bahwa RightIsa child oflaw, from reallawscome real

rights, butfrom imaginary law, /awsofnaft/re, come imaginaryrights. Naturalrightissimple nonsense, naturaland Imprescriptible right rethoricalnonsense, nonsense upon stills. Sebagaimana dkutip oleh T. Mulya Lubis,InSearchof... Ibid,him. 18

101

tural relativist theory. Menurut teori ini, hakasasi tidaklah universal. Hak asasi dari

perspektif natural right theory pada dasarnyamengabaikan basis sosial budaya yangmeiahirkan traidisi berbeda. Latar belakangsosialbudayayangberbeda In! meiahirkan hakasasi yang sesuai dengan seting sosialbudayanya.

Sebenarnya gerakan HAM yang dalamsejarahnya mengalami tantangan teorltis.Howard menjelasan 5 (lima) tantangan teoritisyang munoul pada dasawarsa 1990-antersebut yaitu: kapitalisme radikal, tradisl-onalisme, konservat'sme reaksioner, kolektivis-me kirl dan status radicalism. Goiongankapitalisme radikal menentang gagasan hakekonomi yang menurut pengikutnya tidakrelevan dan idealistis dan hanya hak sipil danpolitik yang dianggap hak sejati. Alirantradisional menyatakan bahwa masyarakattradisional harus dlperbolehkan melanggarHAM manakala hak tersebut bertentangandengan aturan-aturan tradisional tentangperilaku sosial yang tertata. Mereka merasaterhina dengan HAM yang bersifat universaldan mereka berkencerungan mengutamakanhak kelompok. Aliran konservatisme

reaksioner menganggap bahwa individualis-me yang berlebihan bertentangan dengantatanan sosial dan mereka menganggap haksosial adalah masalah perjuangan pribadi,bukan HAM yang harusdillndungi oleh negara.Sementara Itu, aliran kolektivis kiri berargumenbahwa masalah HAM yang paling pentingadalah penentuan dirl sendlrl dan melepaskandiri dari kontrol negara-negara barat sertaperusahaan-perusahaan multinasional.Terakhir, tantangan dari goiongan Statusradicalism. Dalam pandangannya, goiongan Inlmenganggap bahwa adakalanya kelompok-kelompok manusia diingkari hak asaslnyasecara menyeluruh karena identitas atau status sosialnya. Starting point perjuangannyaadalah politik identitas di mana keanggotaanstatus seseorang lebih penting dibandingkanidentitas individualnya.^^

Di beberapa negara gerakan perjuanganpenegakan HAM diwarnai oleh polarisasigolongan-golongan tersebut di atas, meskipuntidak seluruhnya. Di Indonesia, misalnya.Gerakan yang marak pada penentanganPenanaman Modal Asing (PMA) pada era 70-an berbasis pada semangat menentang"imperialisme gaya ban/.^^ Gerakan ini menolak

"Tantangan teoritis ini muncul terhadap bergulirtiya prinslp hak asasi manusia intemasional PBB. Empattantangan yang disebut terakhir meiupakan tantangan yang muncul dari varisn komunitarian. Baca Rhoda E.Howaard, ibid, him. 3-7

" Gerakan ini ada hubungannya dengan pemikiran post capitalism dalam studi politik, yang mendskripsikanasumsi bahwa negara-negara dunia ketiga {post colonialism) dwamai oleh tata hubungan yang tidak seimbangantara eks negara-negara penjajah dengan eks negara-negara yang dijajah. Ketidakseimbangan tersebutmeiahirkan wacana teori dependen yang mencoba menkonstruksi pemikirannya dengan gambaran bahwaperekonomlan intemasional dtandal dengan hubungan yang tak seimbang antara negara-negara kapltalisindustrimaju disatu pihak dengan negara-negara terbelakang di pihak lain. Terdapatpenyerapan surplus ekonomi dariperiferi ke pusat sehingga negara-negara dunia ketiga mengalami perkembangan yang terhambat. Tentangteori dependen lihat dalam Verdi R. Hads, Polish Pembebasan, Teori-teori Negara Pasca Kolonial, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), him. 34-35.

102 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEi 2003: 98 - 110

SriHastutI Puspitasari. Paradigma Hubungan antara...

intervensi asing atasekonomi dalam negeri danmenganggap PMA merupakan bentuk kontrolnegara kapitalls terhadap perekonomian dalamnegeri. Pola gerakan mereka hampir miripdengan varian komunitarian kolektivlsme kiri yangberbasis pada hak penentuan dirl sendiri danmenetang perusahaan-perusaan multinaslonalyang dikendalikan oleh negara-negara kapitalls.Pada awal 90-an hingga saat ini, di Indonesiaj'uga marak gerakan hak perempuan dananak.Gerakan Ini muncul karena mereka menjadikeiompok yang menyandang status the second citizen dan keberadaan mereka

diplnggirkan oleh sistem kekuasaan negara,sistem ekonomi dan sistem.soslal-budaya.Meski gerakan ini tidak terpola padasalahsatugolongan yang disebut Howard, namun padadasarnya gerakan in! muncul sebagai bentukperlawanan atas hegemoni dalam hubungankekuasaan.

Dalam dlmensl konseptual, diskursusHAM pernah dlwarnai perdebatan yang sangattajam antara pandangan HAM inndividuallstikdan HAM yang komunitarian dan antarapandangan universalisme dan relativlsme.Pandangan HAM indiyiduallstik sering diklalmsebagai mewaklli negara-negara Barat yangbasis struktural masyarakatnya Individualistik,sementra Itu, HAM yang komunitarian seringdicap sebagai yang mewaklli Timur, demlkianjugapandangan HAM yanguniversal dan reiatifparalel dengan klaim pdangan Barat danTImur. Diantara pandangan tersebut, hegemonipandangan universal menembus batas Ideoioglnegara dan menjadi satu-satunya paramenterHAM sedunia. Bagaimana pandangan jndone-

aa tentang HAM?Tampaknya tarik ulur universalisme dan

relativlsme dalam dataran praktis masih seringterjadi meski secara konseptual perdebatantentang keduanya sudah dianggap selesal.Melihat heterogenitas bangsa Indonesia,tampak padangan HAM yang dianutmencermlnkan relativisms. Hal ini tampakdalam The Jakarta Massages tahun 1993 tiutir18 yang menyebutkan sebagai berikut:

"We reaffirm thatthebasichuman rightandfundamental freedoms are ofunifersal va

lidity. We welcome the growing trend towards democracy and commit ourselvestocooperative inprotection onhuman right.We believe that economic and social

progress facilitate the achievement ofthese objection. Now country, however,should use itspowertodictate ist conseptofdemocrcy andhuman right or toimposeconditionalities on other, in the promotionandtheprotection ofthese right andfreedom, weemphasize the inter-relatednessofthevarious categories, call for balancedreltionship between individual and com-munify rights, uphold the competence andresponsibility of national governments intheir implementation. The Non-Alignedcountries therefore shall coordinate their

position andactively participate in thepreparatory work' of the second WorldConfrence on Human Right in June 1993,in order to encsure that the Confrenceaddreses allapects ofhuman right on thebasic universality. Indivisibility, Impaartialltyand non selectively.'̂ *

Apa yang terdapat di dalam The Jakarta Massage tersebut mencermlnkan apayang oleh Mulacfi dsebutpartikularistik relatlf. TheJakarta Massage Itu sendiri tIdak sekedar mengllustrasikan bagalmna pandanganIndonesia mengenal HAM tetapl pesandidalamnya juga merupakan seruan terhadap negara-negara non blok

103

Secara empiris, gerakan HAM yang dilandatanganinya konvensi hak sosial,muncul sepanjang sejarah selalu mengaiami ekonomi dan budaya tahun 1966. Gelombangperubahan yang substansial. Seperti yang ketiga dari gerakan HAM muncul seiringtelah banyak ditulis dalam iiteratur yang menguatnya tuntutan negara-negara berkem-berbicara mengenai HAM, gerakan HAM bang agar dapat memperoleh kesempatandapat dikategorikan menjadi beberapa yang sama sebagai bangsa. Gelombang ketigagenerasj.^5 Gerakan HAM generasi pertama ini ditengarai dengan munculnya hak-hakyang yang bernuansa individualistis berbasis kolektif dan hak pembangunan pada tahunpada hak-hak sipil dan hak-hak politik 1986.^® Selanjutnya Jimly Asshlddiqiesebagaimana yang terdapat dalam (Deklarasi mengemukakan bahwa pada dasarnya HAMUmum Hak Asasi Manusia) DUHAM PBB generasi ketiga mempunyai karakteristik yangtahun 1948. Nuansa individualistik Ini karena sama yaitu muncul dalam konteks hubungansubstansi HAM dalam DUHAM dirumuskan yang bersifat vertikal antara pemerintah dandan disusun oleh negara-negara yang rakyat dan pelanggaran HAM pada generasi-menang dalam Perang Dunia II. Gelombang generasi tersebut selalu melibatkan pemerintah.gerakan HAM generasi kedua muncul seiring Sekarang Ini tampaknya muncul HAM yangtuntutan hak sosial, ekonomi dan budaya dapat dikatakan HAM generasi keempat yangsebagai bagian dari HAM yang universal, dipicu oleh pola hubungan kekuasaan yangGelombang kedua Ini ditandai dengan bersifat horizontal dan sebenarnya pola ini

untuk memposisikan diri danberpartisipasi dalam konfrensi dunia tentang HAM yang kedua diWina tahun 1993.The Jakarta Massage bukan satu-satunya dokumen yang mengandung pemikiran partikularistik relatif. Adadokumen dalam Deklarasi Kualalumpurtentang HAM yang dirumuskan oleh Inter-Parliamentary Organization(Al PC) tahun 1993 dan The Vienna Declaration andProgramme OfAction yang dihasiikan dari konferensl duniatentang HAM yangkeduadiWina, 1993. Bacadalam Muladi, HakAsa^ Manusia, Politik danPeradilan Pidana(Semarang: Unlversitas Diponegoro, 1997), him. 5

" Tlga generasi HAM dikemukkan oleh Karel Vasak, seorang jurist Perancis. lamembagi generasi HAMdiilhami olehsloganrevolusi Perancis Uberte.,Egalite, danFratemite. BacaRichard OlereClaude and Burs H.Weston, Human Right inThe World Community: IssuesandAction (Philadelphia: University ofPennsylvaniaPress, USA Second Edition), 1992, him. 18.

Negara-negara berkembang melontarkan kritik terhadapfalsafah HAM yang dianutoleh negara-negaramaju yang berkisar pada (1) HAM dalam DUHAM terkesan tanpa batas sehingga hukum positif yang bersifatnasional kurang dihargal; (2) HAM ekonomi dan HAM pembangunan negara maju terkesan kurangdipertimbangkan sebagai HAM melainkan sebagai cita-cita semata dan tidak sepenting cita-cita politik; (3)Deklarasi HAM hanya merumuskan hak-hak individu dan melecehkan hak-hak kolektif (hak komunitas, hakkeluarga dan hak-hak bangsa-faangsa); (4) Deklarasi HAM mengabaikan ciri khas setiap bangsa dan masyarakatyang seharusnya memungkinkan pelaksanaan HAM yang berbeda di setiap negara. Kekhasan ini menlmbulkanrelativisme kultural ataupartikularistik relatif; (5) panllalan negara-negara maju tentang pelaksanaan HAMbersifatjudgementdan seringkall mengkaitkan dengan syarat tertentu yang melekat pada peerdagangan danekonomi. Paparan ini disampaikan oleh Miriam Budiardjo dalam harian Kompas, 1997, sebagaimana dikutipolehMuladi, Ibid, him.xi

104 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MB 2003: 98 - 110

SriHastuti Puspitasari. Paradigma Hubungan antara...

sudah menggejala pada MAM generasikedua."

Persoalan HAM yang muncul darihubungan kekuasaan tersebut tidak dapatdipungkiri karena negara banyak dipahamisebagai kondifikasi kekuasaan dari formasisosial. Justru inilah yang menjadi spesifikasidari negara sebagaimana dikemukakan olehNeera Chandoke:"

'spesifikasi negara terletak pada faktabahwa negaradengan mengkodifikasikanhubungan kekuasaan yang dominandalam masyarakat, memberi kepastlanhubungan sosial, dan dengan demikianmemberi sytabilitas dalam masyarakaf.Namun pada dasarnya negara, sebagai

kondifikasi kekuasaan dalam hubungansosial, tidak selalu dapat menjamin adanyastabilltas seringkali menggunakan kekuatan-kekuatan yang koersif dapat mengarah padakekuasaanotoriter. Dalam halinl, enforcementterhadap pengaturan HAM, balk dalam levelkonstitusi maupun dalam level rules lainnyamenjadi sangat urgen.

Dalam bingkal kekuasaan negarasebagaikondifikasi kekuasaan sosial,make gerakanHAM yang banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pejuang HAM menjadi penting danharus membangun relationship dengan

pemerintah. Tantangan ketiga adalah bagai-mana membantu pemerintah dalam me-laksanakan program penting untuk mem-promosikan national polecy dari rekontruksidan pembangunan. Tantangan keempatadalah bagaimana menangani masalah HAMyangtidak dikenal, yangmungkin sebagiankedlada di wilayah peradilan pidana. Tantangankelima adalah memasyarakatkan HAM melaliiipendidlkan umum dengan menggunakan mediadiberbagaisekolah-sekolah, dimasyarakat,di radio dan televisi. Tantangan keenamadalahbagaimana memperluas pandangan kitatentang HAM.^® Tantangan-tantangan tersebutharus menjadi perhatian bersama sebab;

'We must thereforesee human rightmorebroadly than in the traditional role ofpractricting people againt an oppressivegovernment. Human right should also impose obligation on government and otherinstitution ofpower. Itnow seem clearthatthe 'final" constitution will include social

and economic rights. We will have to findof using these so that they are effective,notempti promeses".^^Bagi negara-negara yang'pemahaman

dan kesadaran masyarakatnya akan HAMmasih lemah, tantangan-tantangan tersebutbukan pekerjaan yang ringan. ApalagI HAM

" Jimly Asshiddiqle, °Dimensi Konseptua! dan Prosedur Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini(Perkembangan keAarah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)", disampaikan dalam diskusiterbatas diTheHabibie Centre, Jakarta, April 2000..

" Neera Chandoke, Benturan Negara dan Masyarakat Sipil (TheStateandCMI Society), diterjemahkanoleh Yuliana-Muhammad Nastain (Yogyakarta; iSTAWAdan PenerbitWacana, 2001), him. 94

" Geoff Budlendermenguraikan tantangan-tantangan melalui tullsannya'Human Rights Group FaceNewChalenges In South Africa" dalam The Human Right Brief sebuahjumal yangditerbitkan oleh TheCenterforHuman Right andHumanitarian Law. Washington College ofLaw, American University, Volume 3 No.2,1996.Diaksesme\alu\htp;//wm.wel.americansdu/pub/humrights/brief^3l2/safric32/htm,5Januari200'i.

Ibid.

105

tidak hanya perlu dicantumkan dalamkonstltusi atau dalam dokumen-dokumen HAM

semata.-Dlperiukan upaya strategisdan taktisuntuk mengimplementasikannya. Di beberapanegara, penanganan HAM memang tidakcukup denganadanyabadan-badan peradiian.Maka dari Itu, banyak negara-negara yangmembentuk komisi khusus yang menanganimasalah HAM di negaranya. Komisi tersebutmerupakan salah satu benluk peiembagaanperlindungan HAM oleh iembaga independen.

Paradlgma Perlindungan HAM SeteiahAmandemen UUD 1945

Bersamaan dengan reformasi yanggejaianya telah muncui ke permukaan padatahun1997, terdapatperubahan praktek poiitikketatanegaraan secara fundamental di Indonesia. Diawali dengan gerakan massa untukmenumbangkan Soeharto pada 1998,.kemudian Sidang istimewa MPR 1998,Pemilihan Umum 1999 dan Amandemen UUD

1945 pada 1999. Amandemen UUD 1945merupakan salah satu butir tuntutan reformasiyang dipelopori oleh mahasiswa dansebenarnya tuntutan akan hal itu sudahdisuarakan sejak kekuasaan Soehartomemonopoll tafsiran UUD 1945 untuk me-langgengkan status quo kekuasaannya. SejakUUD 1945 diberlakukan kembali melalui

dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 hinggamasa kekuasaan Presiden Soeharto, praktisdi bidang hukum ketatanegaraan tidakterdapat dinamika yang berarti. Pada masainiiah penguasa mengeiuarkan sikap poiitikbahwa UUD tidak akan merubah masyarakat,bangsa dan negaranya.

Pasal 28 UUD 1945 selain mencerminkan

hak asasi generasi pertama juga telah

mengadopsi hak asasi gerakan ketiga yangberbasis pada hak-hak memperoieh manfaatdari pembangunan dan hak-hak kolektif. Pasal28D ayat(1): Hak atas pengakuan jaminan dankepastian hukum dan perlakukan yang samadi depan hukum; ayat (2): hak bekerja,mendapat upahdan perlakuan yang adil; ayat(3): Hak memperoieh kesempatanyang samadalam pemerlntahan; ayat (4): Hak atas statuskearganegaraan.

Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28Dsebenarnya kurang sistematis. Seharusnyapasal Ini lebih fokus pada perlindungan hakwarga negara dalam hukum dan pemerintahan.Namun di sini terlihat pula hak mendapatpekerjaan dan memperoieh upah dan perlakuan yang adil. Secara umum pasal inimencerminkan HAM generasi pertama.

Pasal 28E ayat (1): Hak kebebasanmemeluk agama dan beribadah menurutagamanya, memilih pendidikan danpengajaran,memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,memilih tempat tinggal, meninggalkannya sertaberhak kembali; ayat (2): Hak atas kebebasanmeyakini kepercayaan, menyatakan pikiran,sikap sesuai hati nuraninya; ayat (3): Hakkebebasan berserikat, berkumpul danmengeiuarkan pendapat.

Hak beragama dan hak poiitik merupakansubstansi HAM generasi pertama. Namunpengaturannya tidak harus berada dalamsatupasal. Pasal 28E sebenarnya tepat mengaturhak beragama. Namun pasal ini kurangsistematis sebab pada ayat (1) ditentukanbeberapa hak yang tidak serumpun di manahak memeluk agamajuga disertai hak-hak laindi bidang pendidikan, pekerjaan dan kewarganegaraan serta hak memilih tempat tinggal.Pada ayat(2). Kebebasan menjalankan agamadan keyakinan disatukan dengan kebebasan

106 JURNAL HUKUM. NO. 22 VOL 10. MEI2003: 98 - 110

Sri HasMPuspitasari. Paradigma Hubungan antara ...

menyatakan sikap dan pikiran {hak politik).Ketidak sistematisan ini juga makin teriihatpada ayat ketiganya yang berbicara tentanghak-hak politik sehingga pasal Ini terkesanmenoampuradukkan pengaturan agama dankeyakinan dan hak berpolitik. Seharusnya ayatketiga berdiri sendiri. Pasal 28F; Hakberkomunikasi, memperoleh informasi, hakmancarl, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengeiola dan menyampalkan informasidengan menggunakan segaia jenis saiuranyang tersedia. Pasal 28F ini tergolongketentuan yang menglkuti perkembangnmutakhir dl bidang pembangunan teknologikomunikasi dan informasi yang kian pesat. HakIni sebenarnya lebih kentara pada gerakanHAM generasi ketiga. Pasal 28G ayat {1): Hakperlindungan diri pribadi, keluarga, kehor-matan, martabat dan harta benda yang dlbawah kekuasaannya, hak atas rasa aman,perlindungan darlancaman ketakutan untukberbuat dan tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; ayat (2); hak nbebasdari penyiksaan atau periakuan merendahkanderajat martabat manusia dan berhakmendapat suaka politik dari negara lain. Pasal28G in! masih berbasis pada HAM generasipertamayangjugamenyuarakan hakatas rasaaman, hak bebas dari rasa takut, dan hakbebas dari penyiksaan dan perlakukan yangkejam. Namun dari segi subyektif terdapatperkembangannya. Jika hak atas aman padaawainya lebih ditekankan pada individua, kinihak tersebut meliputi keluarga, kehormatan,martabat dan harta benda yang dimilikinya.

Pasal 28H ayat (1): Hak hidup sejahtera lahirbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan bidup yang balk dan sehat sertahak mendapat pelayanan kesehatan; ayat (2):Hak mendapat kemudahan dan periakuankhusus untuk memperoleh kesempatan dansikap politik itu diperkuat dengan instrumenhukum tentang referendum terhadap perubahanDUD 1945. kenyataan itu menjadikan UUD1945sangat rijid^ terhadap perubahan. Makadari itu, begitu reformasi bergulir, makakeinginan untuk mengamandemen UUD 1945semakin tidak terbendung dan kini dalamkurun waktu yang relatif singkat, UUD 1945telah mengalami amandemen sebanyak 3(tlga) kail mengalami perubahan yang sangatberarti bagl perkembangan perlindungan HAMdi Indonesia. Pasal tentang HAM terletakapada bab tersendiri yaltu Bab XA. Meskipunhanya terdapat pada 1 (satu) pasalyaitu Pasal28, namun pasal tersebut terdiri dari 26 butirketentuan. Secarasubstanslai, hakyang diaturdidalamnya meliputi HAM generasi pertamahingga HAM generasi keempat. Secarasingkat, HAM dalam UUD 1945 pasal 28Ahingga 281 adalahsebagai berikut; Pasal 28A:Hak untuk hidup dan mempertahankankehldupan. Pasal28B ayat (1): Hak membentukkeluarga dan melanjutkan ketuirunan meiaiuiperkawinan yang sah; ayat(2): Hak anak untukkelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangsertahakatas perlindungan darikekerasandandiskriminasi.

Hak hidup, hak mengembangkan diri danhak melanjutkan keturunan merupakan HAM

^ Istilah rijid ini adadalam kategori konstitusidilihat mudah atau tidaknya berubah. Kategori konstitusi rijidatau fleksible dilihat dari 1)apakah prosedur perubahan yang diatur di dalam pasal-pasal konstitusi memberikemudahan pelaksanaannya atautidak; 2) Kemauan politik penguasa untuk mengii^ahnya; 3)berubahnyaatautidaknya kekuatan-kekuatan lill dalam masyarakat

107

generasi pertama. Karena itu Pasal 28 A danPasal 28 B mewujudkan substansi hak yangdisuarakan oleh generasi HAM generasipertama. Namun demikian, ada substansi hakyang sebeiumnya beium mendapatkanperhatian khusus pada HAM generasipertama dan HAM generasi kedua, yaitu hakanak, Pasal 28C ayat (1): Hak setiap oranguntuk mengembangkan diri, hak memperolehpendidikan dan manfaat ilmu pengetahuandan teknoiogi, seni dan budaya; ayat (2): Hakmemajukan diri daiam memperjuangkan haksecara kolektif, membangunmanfaat yangsama; ayat (3); Hak atas jaminan sosiai; ayat(4): Hak mempunyai hak milik atas namapribadi dan tidak boieh diambii paksa secarasewenang-wenang.

Pasal 28Hini mencerminkan HAM genrasikedua yang berbasis pada hak-hak soslal-ekonomi dan budaya serta HAM generasikeempat yang berbasis pada hak-hak daiampembangunan dan hak-hak kolektif, termasukdi sini hak atas lingkungan hidup. Pasal 281ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidakdisiksaa, hak kemerdekaan piklran, hakberagama, hak tidak diperbudak, hak untukdiakui sebagal pribadi di hadapan hukum, hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberiaku surutadalahhak asasi yangtidak dapatdikurangi daiam keadaan apapun; ayat (2);Hak bebas dari perlakuan dlskriminatif danmendapat perlindungan dari periakuan yangdlskriminatif; ayat (4): Tanggung jawabnegara,terutama pemerintah, atas perlindungan danpemenuhan HAM; ayat (5): adanya peraturanperundang-undangan yang menjamin dan

mengatur penegakan dan perlindungan HAMsesuai dengan prinsip negara hukum yangdemokratis. Pasai28 ayat (1) merupakan pasalyang mengatur hak yang termasuk nonderogable r/g/jf yakni hak-hak yang tidak dapatdikurangi oieh negara daiam keadaanapapun.

Kemudian, pasai 28J sebenarnya iebihtepat disebut pasal tentang kewajiban setiaporang. Pasal ini terdiri dari dua ayat, yaitu: Pasal28J ayat (1); Kewajiban setiap orang untukmenghormati HAM orang lain; ayat (2):Kewajiban setiap orang untuk tunduk padapembatasan undang-undang daiam menja-iankan hak dan kebebasannya.

Hak asasi manusia yang terdapatdidaiamamandemen kedua DUD 1945 ternyata telahmenampung baik HAM generasi pertama(hak-hak sipil danpolitik) HAM generasi kedua(hak-hak sosiai dan politik) maupun HAMgenerasi ketiga (hak-hak yang dikategorikanhak-hak kolektiO-

Pengaturan HAM daiam amandemenkedua UUD 1945 tersebut juga dilandasi olehasas non retroaktif, yaitu asas tidak dapatdituntut atas hukum yang beriaku surut.Muncuinya asas in! mengejutkan banyakpihak, sebab pada saat Itu tuntutan untukmengungkap peianggaran masa iaiu tengahgencar dilakukan, seperti kasus Tanjungpriok,kasuskekerasan di Aceh selama pemberiakuanDaerah Operasi Miiiter (DOM) dan kasus-kasus lain yang tergoiong impunity.^^

Perlindungan HAM daiam UUD 1945seteiah perubahan ini mencerminkan adanyakeinglnan yang kuat dari negara untuk lebih

^ Impunity sennq difahami sebagai kejahatan tanpa hukuman. Biasanya kejahatan ini dilakukan olehaparat negara.

108 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 98 - 110

SriHastuti Puspitasari. Paradigma Hubungan anfara...

memperhatlkan perlindungan HAM warganegara. Sebab dalam prospeklifdemokrasitisasi,negara tidak sajadibangun atasdasarkekuasaanyang demokratis tetapi negara hams dibangunatas dasar pengakuan terhadap hak asasimanusia.

Dari perspektif teoritis, terdapat paradigmabaru dalam perlindungan HAM di Indonesia.HAM yang dilindungi bukan hanya mencer-minkan adanya positivlsasi Ids mengenaiperlindungan hak dalam bentuk hukum danbukan hanya HAM yang masuk dalam kategorihak-hak kodrati (sepertl hak-hak untuk hidup,hak kebebasan dan hak untuk memiliki), tetapijuga hak yang masuk pengakuan akankeberagaman soslal budaya. Bahkan DUD1945 juga mengadopsi hak-hak yang di-suarakan oleh gerakan soslal modern sepertlhak perempuan dan hak atasluingkungan hidup.Oleh karena itu, perlindungan HAM di Indonesia setelah UUD 1945 di amandemen meng-kompromikan pandangan teoritis daah teorihukum kodrat, teori positivisms dan teorirelativisms budaya. Tampaknya paradigmayang kompromis ini makin nampak padaklasifikasi hak asasi manusia berdasarkan UU

•No. 39/1999 tentang l^ak Asasi Manusia. Ada10(sepuluh) klasifikasi hak asasiyang terdapatdalam duaInstrumen di atasyaitu; a) Hak untukhidup; b) Hak berkeluarga dan melanjutkanketurunan; c) Hak mengembangkan dlri; d)Hakmemperoleh keadllan; e) Hak atas kebebasanpribadi; f) Hak atas rasa aman; g) Hak ataskesejahteraan; h) Hak turut serta dalampemerintahan; i) Hak w/anita; danj) Hak anak.

Kini Instrumen perlindungan HAM di Indonesia semakin lengkap dengan adanya TAPMPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. TapMPR No. XVII/MPR/i998 menyerukan bahwapenegakan HAM merupakan tanggungjawabsemua elemen negara. UU No. 39 Tahun1999 cukup komperhensif dalam mengaturHAM termasuk prosedur kelembagaan,sedangkan UU No. 26 Tahun 2000 menyebuthalbarutentang pelanggaran HAM beratyangterdiri darl kejahatan genosida dan kejahatanterhadap kemanusiaan beserta lembagapenegaknya. Dengan demikian, kekuasaannegara dl Indonesia tidak hanya mengadopsiperlindungan HAM dalam konteks alurandasarnya namun juga prosedur kelem-bagaannya.o

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, "Dlmensl Konseptual danProsedural Pemajuan Hak AsasiManusia Dewasa Ini (PerkembangankeArah Pengertian Hak AsasiManusiaGenerasi Keempat)^ disampalkandalam diskusi terbatas di The Habibie

Centre, Jakarta, April 2000.

Budiender, Geoff, Human Rights Group FaceNew Chalenges In SouthAfrica" dalamJurnal The Human RightBrief, Volume3 No. 2,1996.

Chandhoke, Neera, Benturan Negara danMasyarakat Sipll {The State and CivilSiciety), dlterjemah oleh Yullan-Muhammad Nastain, Yogyakarta:ISTAWA dan Penerbit Wacana, 2001.

Claude, Richard Pierre, and BurnsH. Weston,Human Right in The Worid Community:issues and Action, Philadelphia: University ofPennsylvania Press, USA, Sec-

109

ond Edition, 1992.

Howard, Rhoda E., HAM, Penjelajahan DalihRefativisme Budaya {Human Right andSearch for Community) diterjemahkanoleh Nugraha Katjasungkana, Jakarta,Grafiti, 2000.

Hadis, Verdi R., PoiitikPembebasan, Teori-TeoriNegara Pasca Kolonial, Yogyakarta:Pustaka.

Korten, David 0., MenujuAbadke-21, TindakanSukareia dan Agenda Giobai, Jakarta;Yayasan 0bor,2001.

Lubis, Tcdung Mulya, In Search of HumanRights:Legal-Political Diiemmas ofIndonesia's New Order, 1966-1990,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama danSPES Fundation 1993.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Poiitik dan

Peradilan Pidana, Semarang: Univer-sitas Diponegoro, 1997.

Peters, A.A, dan Koesrlani, Hukum danPerkembangan Masyarakat, Jakarta:Sinar Harapan, 1988.

Vincent, Andrew, Theory Of The State. NewYork: Basii Blackwell, 1987.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar1945.

; , Undang-Undang Dasar 1945 setelahPerubahan.

, TAP MPR No.XVIi/1998 tentang Hakasasi Manusia.

, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.

, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000tentangPengadilan HakAsasi Manusia

110 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEi 2003: 98 -110