dialektika hukum dan kekuasaan - journal portal

Salman Luthan. Dialektika Hukum dan Kekuasaan

Dialektika Hukum dan Kekuasaan

Salman Luthan

Abstract

The legalessence can be viewed from severalpe/spectfi^es; authority, substance, sociologyand reality. Power is an interaction concepts and social interrelation existing in societies,nation, and human beings. The continuing discussion oflegal power and authority appearwithin two patterns ofrelationship; lawisan equivalent to authority; andlawisdifferent fromauthority. The legal symbiotic relation with power results functional relation. Authority hasa certain function toward law andvice versa. Powerplays a role as an instrument toform,enforce, and execute the law. Law functions to legitimate andjustifypower.

Pendahuiuan

Kekuasaan mempunyai arti panting bagihukum karena kekuasaan bukan hanyamerupakan instrumen pembentukan hukum(law making), tap) juga instrumen penegakanhukum (law enforcement) dalam kehidupanmasyarakat. Pembentukan hukum, khususnyaundang-undang, dllakukan melalui mekanismekekuasaan poiitik dalam lembaga legislatif dimana kepentingan-kepentingan kelompokmasyarakat yang saling bertentangandiupayakan untuk dikompromikan gunamenghasilkan satu rumusan kaidah-kaldahhukum yang dapat diterima semua pihak.Penegakan hukum merupakan upaya untukmendorong masyarakat agar menaati aturan-aturan hukum yang beriaku (upaya preventif)dan penjatuhan sanksi hukum terhadapkasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadidalam masyarakat (upaya represif).

Hukum juga mempunyai arti penting bagikekuasaan karena hukum dapat berperansebagai sarana legalisasi bagi kekuasaanformal lembaga-lembaga negara, unit-unitpemerintahan, dan pejabat negara danpemerlntahan. Legalisasi kekuasaan itudilakukan melalui penetapan landasan hukumbagikekuasaan melalui aturan-aturanhukum.Di samping itu, hukum dapat pula berperanmengontrol kekuasaan sehinggapelaksanaannya dapatdipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Dengan demikian terlihat jelas bahwahukum dan kekuasaan mempunyai hubunganyang sangat erat. Hubungan itu dapatdigambarkan seperti satu mata uang dengandua sisi. Di satu sisi hukum itu adalah

kekuasaan atau wewenang legal, dan di sisiyang lain, hukum itu adalah aturan-aturan

83

untuk mengatur tingkah laku manusia dalammasyarakat, termasuk tingkah laku para-penyelenggara negara.

Kharakteristik hubungan hukum dankekuasaan, khususnya dalam hal legalisasikekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskanoleh Mochtar Kusumah Atmaja dalam satuungkapkan "hukum tanpa kekuasaan adalahangan-angan, dan kekuasaan tanpa hukumadalah kelaliman".' Ungkapan tersebut, padasatu sisi, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jikatidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapatditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain,ungkapan itu bermakna bahwa kekuasaantanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan.

Permasalahan utamanya adalah tolokukur legalitas kekuasaan. Apakah setiapkekuasaan yang berdasarkan aturan hukumdapat dikuallfikasikan sebagai kekuasaan sahatau legal? Apakah kekuasaan sewenang-wenang yang memiliki landasan hukum harusditerima dan ditaati? Apakah kekuasaan yangsewenang-wenang dapat melahirkan hukumyang adil? Apakah efektivitas penegakanhukum bergantung pada legalitas kekuasaan?Apakah kekuasaan legal yang sewenang-wenang dapat menegakkan hukum gunamencapai keadilan? •

Meskipun hukum mempunyai hubunganyang sangateratdengan kekuasaan, tapi studikekuasaan dalam perspektif hukum masihterbatas sehingga konsep-konsep kekuasaandidalam ilmu hukum tidak begitu berkembang.Dibandingkan dengan studi politik terhadap

kekuasaan, studi hukum terhadap kekuasaanjauh tertinggal, sehingga konsep-konsepkekuasaan yang berkembang lebihdidominasi oleh pemikiran-pemikiran politikdan sosiologi.'

Kecenderungan studi hukum lebihterfokus kepada aspek hukum sebagai kaidahyang menjadi pedoman tingkah laku. Dalamkonteks ini hukum' adalah aturan-aturantingkah laku dalam kehidupan masyarakatyang bersifat memaksa dan bila aturan itudilanggar akan mendapat reaksi dan sanksinegatif dari negara. Pemahaman hukumdalam konteks kaidah-kaidah berartimemahami hukum sebagai hal yangseharusnya dilakukan (das sollen) dalamkehidupan masyarakat.

Di samping itu, studi hukum memfokuskandiri pula pada pemahaman hukum sebagairealitas sosial fdas se/n) yang terjadi dalammasyarakat. Hukum sebagai kenyataan dapatdiamati melalui hukum yang ^idup-dalammasyarakat'atau hukum yang dipraktikkanmelalui lembaga peradilan (the fmng law),pelanggaran-pelanggaran hukum yang tegadi(perilaku melanggar hukum).dair ketaatanmasyarakat kepada-hukum (perilaku taathukum). Dalam kenyataannya hanya hukumyang, hidup dan pelanggaran hukum yangbanyak dikaji, sedangkan ketaatan kepadahukum tidak dianggap sebagai masalah.

EsensI Kekuasaan dan HuKum

Kekuasaan merupakan konsep hubungansosial yang terdapat.d'aiam kehidupan

'Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.Jakarta: BInaclpta. Him. 5.

84 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000:83 - 100

Salman Luthan. Dialektlka Hukum dan Kekuasaan

komunitas, masyarakat, negara, dan umatmanusia. Konsep hubungan sosial itu meliputihubungan personal di antara dua insan yangberinteraksi, hubungan institusiona! yangbersifat hierarkis, dan hubungan subjekdengan objek yang dikuasainya. Karenakekuasaan memiiiki banyak dimensi, makatidak ada kesepahaman di antara para ahlipolitik, soslologi, hukum dan kenegaraanmengenai pengertian kekuasaan.

Max Weber^dalam bukunya Wirtschaftund Gesellschaft (1992) mengemukakanbahwa "kekuasaan adalah kemampuanuntuk, dalam suatu hubungan sosial,melaksanakan kemauan sendiri sekalipunmengaiami periawanan, dan apa pun dasarkemampuan ini". Perumusan kekuasaan yangdikemukakan Weber dijadikan dasarperumusan pengertian kekuasaan olehbeberapa pemikir lain misalnya, Strausz-Hupe^ mendefinlsikan kekuasaan sebagai"kemampuan untuk memaksakan kemauanpada orang lain" Demikian puia pengertianyang dikemukakan oleh C. Wright Mills,^"kekuasaan itu adalah dominasi, yaitukemampuan untuk melaksanakan kemauankendatipun orang lain menentang".

Oleh karena itu, Miriam Budiharjomenylmpulkan, sekalipun ada banyakpandangan yang berbeda-beda mengenai

kekuasaan, akan tetapi agaknya ada satu Intiyang nampak dalam semua perumusan itu,yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagaikemampuan peiaku untuk mempengaruhitingkah laku peiaku Iain sedemikian rupa,sehingga tingkah iaku peiaku terakhir menjadisesuai dengan keinginan dari peiaku yangmempunyai kekuasaan.

Di samping pengertian kekuasaansebagai kemampuan untuk memaksakankehendak atau kemauan kepada pihak lain,beberapa pakar mengartikan kekuasaansebagai kemampuan untuk membatasitingkah laku pihak lain. Harold D. Laswell.®dan Abraham Kaplan mengatakan,"kekuasaan adalah suatu hubungan di manaseseorang atau keiompok orang dapatmenentukan tindakan seseorang ataukeiompok lain agar sesuai tujuan dari pihakpertama. Seiring dengan pandangan Laswelldan Kaplan, Van Doorn^ mengungkapkan,"kekuasaan adalah kemungklnan untukmembatasi altematif-altematif bertindak dari

seseorang atau suatu keiompok sesuaidengan tujuan dari pihak pertama". R.J.Mokken merumuskan konsep "kekuasaanadalah kemampuan dari peiaku (seseorangatau keiompok atau lembaga) untukmenetapkan secara mutlak atau mengubah(seluruhnya atau sebagiannya) aiternatif-

^Miriam Budiardjo. 1991. "Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa." Jakarta: Sinar Harapan. HIml.16.Dikutip dari Max Weber. 1982. IWrfscftaft und Gese/scftaft. Tubingen Mohr. 1982.

'Ibid

^Soelaeman Soemardi. 'PendekatanTerhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial." Dalam MiriamBudihardjo. "AnekaPemikiran DalamTentang Kuasa DanWibawa." Dikutip dari Robert Strausz-Hupe. 1956.Power and Community. Him. 12 dan 14.

®Budihardjo. Op.Cit. Him. 20.®/Wd. Him. 17.

85

alternatif bertindak atau altematif-altematifmemilih. yang tersedia bagi pelaku-pelakulain".

Kekuasaan untuk menetapkan batasanalternatif-alternatif bertindak bagi seseorangatau sekelompok orang dalam kehldupanmasyarakat padadasamyaadalah pembuatanaturan-aturan hukum sebagai aturan maindalam kehidupan masyarakat yang disertaidengan sanksi hukum tertentu untukmenjamin terselenggaranya ketertiban danketenteraman dalam hubungan-hubungansosial. Aturan hukum tersebut merupakankewajiban setiap anggota masyarakat gunamenjamin terselenggaranya ketertiban danketenteraman masyarakat, Kekuasaan dalamkonteks in! termasuk dalam lingkup kebijakanpublik, khususnya kebijakan hukum (legal ipolicy). /

Menurut Talcot Parsons,' kekuasaan'adalah kemampuan umum untuk menjaminpelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yangmengikat oleh unit-unit organisasi kolektifdalam suatu sistem yang merupakankewajiban-kewajiban yang diakui denganacuan kepada pencapaian tujuan-tujuankolektif mereka dan bila ada pengingkaranterhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenaioleh sanksi negatif tertentu siapapun yangmenegakkannya.

Pengertian kekuasaan yang dikemukakanoleh Parson menitikberatkan kepadakekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang bersifat memaksademi pencapaian tujuan masyarakat. Dengankata lain, penggunaan kekuasaan adalah untuk

perlindungan masyarakat. Perlindunganmasyarakat terdiri dari perlindungan masyarakatdari kejahatan dan perlindungan masyarakatdari penjahat, dan perlindungan masyarakatdari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Selain berarti kemampuan untukmempengaruhi orang lain dan penetapanaltematif-altematif bertindak, kekuasaan jugamengandung makna sarana pelaksanaanfungsi-fungsi dalam masyarakat dan atasnama masyarakat.® Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakuppelaksanaan fungsi politik, pelaksanaan fungsiekonomi, pelaksanaan fungsi sosial danbudaya, pelaksanaan fungsi hukum danpemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsilainnya. Pelaksanaan fungsi itu bertujuan untukmemperlancar interaksi sosial danpenyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Untuk keperluan tulisan ini, kekuasaandiartikan sebagai konsep hubungan sosialdominatif yang menggambarkan adanya suatukekuatan yang dimiliki oleh seseorang atausatu pranata untuk memaksakan kehendaknyakepada orang lain {termasuk pranata lain) yangdilakukan melalui penetapan perintah-perintahatau pembuatan aturan-aturan tingkah lakusehingga orang lain menjadi tunduk dan patuhterhadap perintah-perintah dan aturan-aturantingkah laku tersebut.

Dalam masyarakat terdapat pelbagaikekuasaan: kekuasaan yang balk dan jahat,kekuasaan fisik (misalnya kekuasaan tentaradan polls!), kekuasaan ekonomi (misalnyamodal dan tenaga kerja), dan juga kekuasaanbatin manusiadan suslla, misalnya kekuasaan

^Talcott parsons. The Distribution of Powerin AmericanSociety." WorldPolitics. Oktober. 1957. Hlm.139.Talcott Parsons. 1967. Sociological Theoryand Modern Society .New York; The Free press.Hlm. 308.

86 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL. 1. AGUSTUS 2000:83 - 100

Salman Luthan. DIalektlka Hukum dan Kekuasaan

kepribadian, kekuasaan agama dan gereja,kekuasaan ilmu pengetahuan, kekuasaanperkataan yang diiicapkan dan yang ditulis,kekuasaan kesusilaan dan kekuasaan adatatau kebiasaan, artinya kekuasaan yangdilakukan atas anggota masyarakat olehpandangan-pandangan yang berlaku dalammasyarakat mengenai apa yang baik danburuk, patut dan tidak patut, sopan dan tidaksopan.®

Pembagian kekuasaan tersebutmerupakan pembedaan kekuasaan secaraumum. Kekuasaan dapat dibedakan daiambeberapa kelompok. Misalnya kekuasaannegara dan kekuasaan masyarakat.Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritasnegara sebagai suatu badan yang diberiwewenang oleh masyarakat guna mengaturkehidupannya secara tertib dan damai.Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengeioladan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakatyang menjadi anggotanya sehingga interaksisosia! dapat berjalan secara lancar.

Ketidakseimbangan kekuasaan negaradan masyarakat dapat mendorong terjadinyakekuasaan negara hegemonik dl mananegara sangat kuat dan masyarakat sangatlemah sehingga terclpta pola hubungandominatif dan eksploitatif. Negara bukan hanyacampur tangan dalam urusan-urusankenegaraan dan kemasyarakatan. Tetapinegara juga intervensi dalam kehidupanpribadi anggota masyarakat yang sebenamyabukan teritorial kekuasaan negara.

Pembagian kekuasaan yang seringdijadikan acuan dalam stud! kekuasaan adalahpembagian kekuasaan yang dikemukakanoleh Max Weber^° yang membagi kekuasaandalam tiga macam wewenang. yaitu tradisional,kharlsmatik dan rasional-legal. Wewenangtradisional berdasarkan kepercayaan dlantaraanggota masyarakat bahwa tradisi lama sertakedudukan kekuasaan yang dilandasi olehtradisi itu, adalah wajar dan patut dihormati.Wewenang kharismatik berdasarkankepercayaan anggota masyarakat padakesaktian dan kekuatan mistik atau religiusseorang pemimpin. Hitler dan Mao Tse Tungsering dianggap sebagai pemimpinkharismatik, sekalipun tentu mereka jugamemillkl unsur wewenang rasional-legal.Wewenang rasional-legal berdasarkankepercayaan pada tatanan hukum dilandasikedudukan seorang pemimpin. Ditekankanbukan orangnya akantetapi aturan-aturan yangmendasan tingkah lakunya.

Mengenai esensi hukum dapatdikemukakan bahwa ada perbedaanpandangan di antara para ahli hukum tentanghukum. Perbedaan pandangan itu dapatdilihat dari pengertian hukum yang merekakemukakan yang berbeda antara yang satudengan yang lainnya. Meskipun adaperbedaan pandangan. namun pengertian Itudapat diklasifikasikan dalam empat kelompok

Pertama, ahli hukum yang mengartikanhukum sebagai nilai-nilai. Misalnya, VictorHugo yang mengartikan hukum sebagaikebenaran dan keadilan. Sejalan dengan

®Karl Olivecrona. 1939. Lawas Facf.Copenhagen-London. Him. 123."Budlhardjo. Op.CIt Him. 24.

87

pengertian tersebut, Grotius" mengemukakanbahwa hukum adalah suatu aturan moral

tindakan yang wajib yang merupakan sesuatuyang benar. Pembahasan hukum dalam.konteks nilai-nilal berarti memahami hukum

secara fiiosofis karena nllai-nllal merupakanabstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hpkUm.

Kedua, ahli hukum yang mengartikanhukum sebagai asas-asas fundamentaldalam kehidupan masyarakat Definisi hukumdalam perspektif ini terlihat dalampandangan Salmond'^ yang mengatakan"hukum merupakan kumpuian asas-asas yangdiakul dan diterapkan oleh negara di dalamperaditan. Dengan perkataan lain, hukumterdiri dari aturan-aturan yang diakui dandllaksanakan pada pengadllan".

Ketlga, ahli hukum yang mengartikanhukum sebagai kaidah atau aturan tingkahlaku dalam kehidupan masyarakat Misalnya,Vinogradoff^ mengartikan hiifcum sebagaiseperangkat aturan yang diadakan dandllaksanakan oleh suatu masyarakat dengan

-menghormati kebijakan dan pelaksanaankekuasaan atas setiap manusia dan barang.Pengertian yang sama dikemukakan olehKantorowich, hukum adalah suatu kumpuianaturan sosial yang mengaturperilaku lahirdanberdasarkan pertimbangan dapat dibenarkan/terjemahan sendiri

Keempat, ahli hukum yang mengartikanhukum sebagai kenyataan (das sein) dalamkehidupan masyarakat. Hukum sebagaikenyataan sosia! mewujudkan diri dalam

bentuk hukum yang hidup (theliving law) dalammasyarakatataudalam bentuk perilaku hukummasyarakat. Perilaku hukum terdiri dariperilaku melanggar hukum (pelanggaranhukum) dan perilaku menaati aturan-aturanhukum.

Perbedaan pandangan di antara ahlihukum bukan hanya mengenai pengertianhukum, tap! juga mengenai hakekat hukum.Perbedaan pandangan mengenai hakekathukum irii tergambardari munculnya berbagaimazhab dalam pemikiran hukum. Pertanyaanpokok tentang hakekat hukum berkaitandengan hukum yang benar, apakah hukumyang benar? Jawaban atas pertanyaan prinsipiltersebut beraneka ragam dan salingkontradiktif.

Dalam paham hukum agama yang teistik,hakekat hukum adalah perintah Allah. Hukumyang benar adalah hukum yang difirmankandan diperintahkan oleh Tuhan, pencipta alamsemesta. Menurut doktrin felam, hukum yangbenar adalah hukum-hukum Allah yangdirumuskan dalam Qur'an, dan hukum-hukumyang disabdakan Rasul dalam hadist.Sedangkan bagi paham sekuler, hakekathukumtidakada hubungannya dengan urusankeagamaan dan ketuhanan, tapi merupakanurusan peradilan, kemasyarakatan, dankenegaraan.

Dalam konteks ini hakekat hukum bisa

ditinjau dari empat perspektif, yaitu perspektifotoritas (wewenang), perspektif substantif,perspektif sosiologis, dan perspektif realis.

"Ahmad All. 1996.MenguakTabirHukum. Chandra Pratama. Him. 39."LB. Curzon.1979. Jurisprudence. M&E Handbook. Him. 24."All. Op. at. Him. 34.

88 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL. 7. AGUSTUS 2000:83 - 100


Perspektif otoritas merupakan. pandanganpaham positivisme yang menempatkankeabsahan hukiim pada otoritaspembentukan dan penegakan hukum.Menurut positivisme, hukum adalah perintahpenguasa' yang berdaulat dalammengorganisasikan kehidupan masyarakatdan negara dan harus ditaati oleh masyarakat.

Femikir positivisme yang cukupberpengamh, John Austin'̂ mengemukakanbahwa hukum adalah seperangkat perintah.baik iangsung ataupun tidak langsung, daripihak yang berkuasa kepada wargamasyarakatnya yang merupakan masyarakatpolitik yang independen, di mana otoritasnya(pihak yang berkuasa) merupakan otoritastertinggi). Definisi yang hampir samadikemukakan puia oleh Blackstone (AbadXVII!) yang mengungkapkan bahwa hukumadalah suatu aturan tindakan-tindakan yangditentukan oleh orang-orang yang berkuasabagiorang-orang yangdikuasai, untuk ditaati.

Berbeda dengan perspektif otoritas,perspektifsubstantif tidak melihat keabsahanhukum dari sudut otoritas yang membentukhukum tersebut,tapidarimuatan atau isiyangterkandung daiam kaidah-kaidah hukumtersebut. Pandangan perspektif in! tergambardari pandangan John Locke yangmengemukakan bahwa hukum adalahsesuatu yang ditentukan oleh wargamasyarakat pada umumnya tentangtindakan-tindakan mereka, untuk menilai mana yangmerupakan perbuatan yang jujur dan manayang merupakan perbuatan yang curang.

"to/d. Him. 40.

"Curzon. Op.Cit Him. 27.

Perspektif historis menlnjau keabsahanhukum kebudayaan masyarakat itu, khususnyadalamjiwa rakyat. Von Savignyyang nhenjadidipelopor perspektif menggambarkan bahwakeseluruhan hukum sungguh-sungguhterbentuk melalui kebiasaan dan perasaankerakyatan. yaitu melalui pengoperasiankekuasaan secara diam-diam. Hukum

berakar pada sejarah manusia, di manaakarnya' dihidupkan oleh kesadaran,keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.

Perspektifsosiologis meninjau keabsahanhukum Hu dari sudut kemampuan atau dayakerja hukum mengaturkehidupan masyarakat.Pertanyaan pokoknyaadalah, apakah hukumitu dapat berlaku secara efektif untuk mengaturkehidupan masyarakat. Hakekat hukummenumt perspektif sosiologis adalah hukumyang sesuai dengan fakta-fakta sosial.Lundstedt mengemukakan hukum sungguh-sungguh berwujud eksistensi dari fakta-faktasosial. yangsecara keseluruhan berbeda darisekedar ilusi. Hukum adalah esensiai jikamasyarakatnya bertahan lama, inilah hal yangmendasar dari hukum, oleh karena itu, sangatdibutuhkan kesejahteraan masyarakat.

Kaum realis dapat digolongkan ke daiamperspektif sosiologis karena sama-samaberpijak pada realitas sosial, Hakekat hukummenunjt pandangan reaiislsme adalah hukumyang hidup, yaitu hukum yang dipraktikkan olehpengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dan kasus-kasus hukum yangteijadidaiam masyarakat. Holmes,seorang hakimagung USA yang menjadi pendiri aliran realis.

89

berpendapat "apa yang diramalkan akandiputiiskan oleh pengadilan, itulah yang sayaartikan sebagai hukum" Pendapat Holmes Inisejalan dengan pandangan Llewellyn yangmenyatakan bahwa apa yang diputuskap olehseorang hakim tentang suatu persengketaan,adalah hukum itu sendlri.

Hubungan Hukum dengan Kekuasaan

Pola hubungan hukum dengan kekuasaanada dua macam. Pertama, hukum adalahkekuasaan itusendiri. Menurut Lassalle dalampidatonya yang termashur UberVerfassungswessen, "konstitusi sesuatu.negara bukanlah undang-undang dasartertulis yang hanya merupakan 'secarikkertas", meiainkan hubungan-hubungan-kekuasaan yang nyata dalam suatu negara"^®Pendapat Lassalle ini memandang konstitusidari sudut kekuasaan..

Dari sudut kekuasaan, aturan-aturanhukum yang tertuang dalam konstitusi suatunegara merupakan deskripsi strukturkekuasaan yang terdapat daiam negaratersebut dan hubungan-hubungan kekuasaandi antara lembaga-lembaga negara. Dengandemikian, aturan-aturan hukum yang termuatdaiam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945merupakan deskripsi struktur kekuasaanketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara iembaga-lembaga negara.

Struktur kekuasaan menurut UUD 1945menempatkan MPR (Majelis Permusyawaratan

Rakyat) daiam hierarki kekuasaan terlinggi.Hierarki kekuasaan di bawah MPR adalahkekuasaan iembaga-iembaga tinggi negara,yaitu presiden, DPR (Dewan PerwakiianRakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung).MA (Mahkamah Agung) dan BPK (BadanPemeriksa Keuangan). UUD 1945 jugamendeskripsikan struktur kekuasan pusat dandaerah. Di samping itu, juga dideskripsikanhubungan kekuasaan antara kekuasaanlembaga tertinggi negara dengan kekuasaaniembaga-iembaga tinggi negara, hubungankekuasaan di antara lembaga-lembaga tingginegara, dan hubungan kekuasaan antarapusat dan daerah.

Pemahaman konstitusi dari sudutkekuasaan mempunyai perbedaan denganpemahaman konstitusi sebagai aturan dasarnegara fsfaate fundamental nonns} atau normadasar (ground norm) negara sebagaimana

- konsep Hans Kelsen. Kajian hukum. termasukkonstitusi, yang banyak diiakukan adaiahkajian normatif, yaitu memahami hukumsebagai aturan tingkah iaku.

Hakekat hukum dalamkontekskekuasaanmenurut Karl Oiivecrona tak lain daripada"kekuatan yang terorganisasi", hukum adalah"seperangkat aturan mengenai penggunaankekuatan", dia mengingatkan "kekerasan flsikatau pemaksaan" sebagai demikian samasekali tidak berbeda dari kekerasan yangdiiakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh.^^

Walaupun kekuasaan itu adalah hukum,namun kekuasaan tidak identik dengan

^®L.J. van Apeldorn. 1986. Pengantarllmu Hukum. Jakarta: FT Pradnya Paramita. Him. 70."Karl Oiivecrona. 1939. Law asFact. Copenhagen-London. Him. 123,169.

90 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000:83 -100

Salman Luthan. 'Dialektika Hukum dan Kekuasaan

hukum. Mengenai ha! ini Van Apeldornmengemukakan bahwa hukum adalahkekuasaan. Hal ini tidak berarti bahwa hukum

tidak lain daripada kekuasaan belaka; tidakberarti bahwa hukum dan kekuasaan adalah

dua perkataan yang sama. Hukum adalahkekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidakselamanya hukum. Might is not right, katapepatah inggris yang terkenal. Pencuriberkuasa atas barang yang dicurinya, akantetapi belum berarti bahwa la berhak atasbarang itu.^®

Esensi kekuasaan yang sama denganhukum tersebut menurut Lassalle adalah

kekuasaan fisik, khususnya kekuasaantentaradan polisi. Namun menurut van Apeldorn,kekuasaan fisik (materiil) itu bukanlah anasiryang hakiki dari hukum. apalagi anasir yangesenslal daripadanya. Kekuasaan fisik Itubiasanya hanya menjadi unsur tambahan:sesuatu accesoir, bukan bagian dari hukum.Sebaliknya kekuasaan susila adalah anasiryang esensial dari hukum, yakni kekuasaanyang diperoleh kaidah-kaidah hukum dari nilaiyang diberikan oleh masyarakat padanya, danberdasarkan hal mana biasanya kaidah-kaidah itu dapat mengharapkan pentaatandengan sukarela oleh anggota-anggotamasyarakat.^^

Kekuasaan fisik adalah kekuasaan yangmengandaikan diri pada kekerasan ataupaksaan untuk memaksa ketaatan masyarakatkepada aturan hukum yang berlaku dan bilamelanggar akan dikenakan sanksi hukum.Kepatuhan masyarakat kepada hukum sangat

Vd. Him. 69.

"/bW. Him. 73.

ditentukan oleh kualitas aparatur pemaksa(polisi dan jaksa) dalam menjalankantugasnya. Sedangkan kesusilaan adalahkekuasaan batin yang bersumber kepadakesadaran diri manusia mengenai kebaikan,kepatutan dan rasa keadilan. Kepatuhanmasyarakat kepada aturan hukum bukankarena ada paksaan dari aparat penegakhukum, tapi berdasarkan kesadaran dirianggota masyarakat yang dengan sukarelamematuhi aturan-aturan hukum.

Di samping hukum sama dengankekuasaan, pola hubungan hukum dengankekuasaan yang lain adalah bahwa hukumtidak sama dengan kekuasaan. Artinya, hukumdan kekuasaan merupakan dua hal yangterpisah. Meskipun hukum dankekuasaan duahal yang terpisah, tapi ada hubungan yang eratdi antara keduanya. Hubungan itu dapatberupa hubungan dominatif dan hubunganresiprokal (timbal balik). Ada tiga bentukmanifestasi hubungan hukum dan kekuasaandalam konteks ini.

Pertama, hukum tunduk kepadakekuasaan. Dalam konteks ini hukum bukan

hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapijuga sering menjadi alat kekuasaan. Dengankata lain, kekuasaan memiliki supremasiterhadap hukum atau adanya supremasikekuasaan. Oleh karena itu, definisi hukumyang dikemukakan oleh para ahli menempatkanhukum berada di bawah kontrol kekuasaan.

Pendapat ahli hukum yang menggambarkanpandangan supremasi kekuasaan terhadaphukum dikemukakan oleh Thrasimachus yang

91

mengungkapkan bahwa hukum tak laindaripada apa yang berfaedah bag! orang yanglebih kuat. Pengertian yang hampir samadikemukakan pula oleh Gumplowicz yangmengungkapkan bahwa hukum bersandarpada penaklukan yang lemah oleh yang lebihkuat: hukum adaiah susunan definisi yangdibuat oleh pihak yang kuat untukmempertahankan kekuasaannya.^"

Dalam perspektif Marxisme, hukumdibuat tidak untuk melindungi kepentinganseluruh masyarakat, tap! untuk melindungikepentingan kelompok elit. Hukum adaiah alatkaum kapitasiis untuk melindungikepentingannya dalam melakukan kegiatanbisnis, danalat penguasa untuk mempertahankankekuasaannya. Hukum berplhak kepada pihakyang berkuasa dan kaum kapitalis.

Kepentingan dari General Motors adaiahkepentingan Amerika Serikat," katapepatah dinegeri Raman Sam. Negara membantu parapengusaha,karenasepertiyang diuraikan olehPoulantzas dan Block, hidup negara inimemang tergantung pada sukses parapengusahanya. Birokrasi negara dibiayaidengan pajak dari mereka.^^

Kedua, kekuasaan tunduk kepadahukum.Artinya, kekuasaan berada di bawah hukumatau hukum berada di atas kekuasaan, danhukum yangmenentukan eksistensi kekuasaan.Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaankepada hukum merupakan konsep dasardalam penyelenggaraan ketatanegaraan.

Konsep itu dirumuskan dalam terminologisupremasi hukum (supreme of law).

Supremasi hukum berarti bahwa hukummerupakan kaidah tertinggi untuk mengaturkehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara. Hukum sebagai kaidah tertinggimuncul dalam konsep staats fundamentalnorm ataugrundnorm menurut pemikiran HansKelsen. Di samping itu. supremasi hukum jugaberarti bahwa penggunaan kekuasaan untukmenjalankan kehidupan ketatanegaraan danrodapemerintahanharus berdasarkan kepadaaturan hukum. Tanpa landasan hukum,kekuasaan tidak memiliki legalitas.

Pada prinsipnya supremasi hukum tidaklain dari rule of law, sehingga dalam suatunegara hukum tentunya harus terdapatsupremasi hukum. Menegakkan supremasihukum tentunya harus ada mle oflaw.^ Ruleof law suatu konsep yang dipergunakan agarsupaya negara dan pemerintahnya, termasukwarga negara tidak melakukan tindakankecuali berdasarkan hukum.'

Timothy O'hogan dalam The End of LawdanA.V. Dicey dalam Lawand the Constitutionmenyebutkan prinsip-prinsip utama negarahukum dalam kaitan tegaknya supremasihukum. Prinsip-prinsip tersebut meiiputipemerintahan berdasarkan hukum danmenghindarkan kekuasaan yang sewenang-wenang, prinsip persamaan dl depan hukum(equaiity before the law), perlindungan hakasasi manusia (HAM), dan adanya peradilanyang bebas dan independen.^

^Ibid. Him. 70.

2^Arief Budirnan. 1996. Teori Negara,Kekuasaan dan Idiologi. Jakarta:Gramedia. Him. 79.^Harian Kompas. 23 September1999.^Jawahirlhontowi. "Penegakan Supremasi Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia." UsulanPenelitian.

Him. 4


Salman Luthan. Dialekfika Hukum dan Kekuasaan

Ketiga, ada hubungan timbal balik(simbiotik) antara hukum dan kekuasaan.Dalam hal ini hubungan hukum dankekuasaan tidak bersifat dominatif di mana

yang satu dominan atau menjadi faktordeterminan terhadapyang lain, tap! hubunganpengaruh mempengaruhi antara keduanya.Hubungan pengaruh mempengaruhi itubersifat fungsionai, artinya hubungan itu diiihatdari sudut fungsi-fungsi tertentu yang dapatdijaiankan di antara keduanya. Dengandemikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadaphukum, dan sebaiiknya hukum mempunyaifungsi terhadap kekuasaan.

Kekuasaan dalam Konteks Hukum

Kekuasaan dalam konteks hukum berkaltan

dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaanuntuk mengatur dan menyelenggarakankehidupan bermasyarakat dan bernegarayang meliputi bidang legisiatif, eksekutif danyudikatif. Pengaturan dan penyeienggaraankehidupan bermasyarakat dan bernegara itumencakup pengaturan dan penyeienggaraandi tingkat pusatdandi tingkat daerah. Dengandemikian, kekuasaan merupakan saranauntuk menjaiankan fungsi-fungsi pckokkenegaraan guna mencapai tujuan negara.

Menurut Van Volienhoven" ada empatfungsi pckok kenegaraan yang menjadi tugasnegara yaitu: regeling (membuat peraturan)bestuur (pemerintahan daiam arti sempit).

rechtspraak (mengadili) dan politie (polisi).Sedangkan menurut Block,fungsi negaradaiam sistem kapitails ada tiga macam.Pertama, menciptakan kondisi sehinggapengembangan modal bisa berjaian denganlancar, baik bagi pengusaha nasionai maupunasing. inilah yang disebutnya sebagaibusinessconfidence. Kedua, memeratakan kekayaansecukupnya supaya kaum buruh bisamereprodukslkan dirinya, dan juga supayakaum buruh percaya bahwa mereka sudahdiperiakukan secara adii sehingga merekatidak membuat keributan yang dapat merusaksuasana bisnis yang baik. Ketiga, berperansebagai polisi untuk mencegah gangguanterhadap sistem yang ada, serta mengembangkansuatu ideologi yang membuat kaum buruhmerasa diperiakukan adii daiam sistem yangsebenamya menguntungkan kaum kapitalis.

Struktur kekuasaan negara bersifathierarkis atau berjenjang, mulai dari

J^ekuasaan tertinggi sampai kekuasaanterendah. Kekuasaan tertinggi daiam suatunegara adaiah kedauiatan. Kedauiatan adaiahkekuasaan negara secara definitif untukmemastikan aturan-aturan keiakuan dalamwiiayahnya, dan tidak adapihak, baik di dalammaupun di iuar negeri, yang harus dimintaiizin untuk menetapkan atau meiakukansesuatu. Kedauiatan adaiah hak kekuasaan

mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung,dan tanpa kecuai.^®

2«Moh. Kusnardy dan Harmaily Ibrahim. 1988. "Hukum Tata Negara Indonesia." Pusat Studi Hukum TataNegara Ui. Him. 147. Dikutip dari Van Vollenhoven. Sfaafsrechf ove/zee. Op Cit Him. 104 -125,243.

^Arief Budiman. "Bentuk Negara dan Permerataan Hasil Pembangunan". Prisma. Juli 1982.^tvlagnis Suseno. 1988. Etika Politik. Jakarta: PT Gramedia. Him. 53

93

Kedaulatan (souvereignity) adalah ciri atauatribut hukum dari negara-negara, dan sebagaiatribut negara dia sudah lama ada, bahkanada yang berpendapat bahwa sovereignity itumungkin lebih tua dari konsep negara Itusendiri" Dalam teori kenegaraan, ada empatbentuk kedaulatan sebagai pencerminankekuasaan tertinggi dalam suatu negara.Keempat bentuk kedaulatan itu adalahkedaulatan Tuhan (godsouvereiniteit),kedaulatan negara (staatssouvereiniteit),kedaulatan hukum (rechtssouvereiniteit}, dankedaulatan. rakyat (volkssouvereiniteifj^^

Dalam kedaulatan Tuhan, keabsahankekuasaan terletak pada sumber kekuasaanyang berasal dari Tuhan. Menurut pahamkedaulatan negara, kedaulatan itu ada padanegara, dan dalam kedaulatan hukum, yangberdaulat itu bukan Tuhan dan bukan negara,tapi adalah hukum itu sendlri. Dalamkedaulatan rakyat, yang berdaulat itu adalahrakyat.

Kedaulatan rakyat berarti bahwa yangberdaulat di suatu negara adalah rakyat.Penguasa memperoleh kekuasaan untukmenjalankan fungsi-fungsi kenegaraan(pemerintahan) karena mendapat persetujuanrakyat yang dilakukan melalui prosespemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakanmekanisme demokratis untuk menegakkanprinsip kedaulatan rakyat dalam tatanan

kehidupan kenegaraan. Esensi kedaulatanrakyat sama dengan sistem demokrasi.Dengan demlkian. negara yang berkedaulatanrakyat adalah negara demokrasi.

Elemen negara demokrasi ada limamacam, yaitu: rakyat teriibat dalam pembuatankeputusan politik, adanya tingkat persamaankedudukan di antara rakyat; adanya tingkatliberasi dan kebebasan yang dijamin untukatau .... oleh rakyat; adanya satu sistemperwakilan, dan satu sistem pemilihanberdasarkan aturan mayoritas.^^

Bentuk kedua kekuasaan dalam kontekshukum adalah wewenang. Wewenang berasaldari bahasa Jawa yang mempunyai dua arti,yaitu pertama, kuasa (bevoegdheid) atassesuatu, misalnya atas sebidang tanah, atassuatu hak. Kedua, serangkaian hak yangmelekat pada jabatan atau seorang pejabatuntuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas pekeijaan dapat terlaksana denganbaik, kompetensi, yurisdiksi, otoritas.^

Adalah ciri khas negara bahwakekuasaannya memiliki wewenang. Makakekuasaan negara dapat disebut otoritas atauwewenang. Otoritas atau wewenang adalah"kekuasaan yang dilembagakan". yaitukekuasaan yang de fakto menguasai, melainkanjuga berhak menguasai. Wewenang adalahkekuasaan yang berhak menuntut ketaatan,jadi berhak memberikan perintah.^^

^Fred Iswara. 1964. Pengantar llmu Politik. Dhwiwantara. Him. 92.^®Srl Soemantri. "Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD1945." Dalam Padmo Wahyono (ed).

1984. Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia. Him. 67.^Lyman Tower Sargent. 1984. Contemporary Political Ideologies. Sixth Edition. The Dorsey Press.

Him. 32-33.

^Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Him. 633.'̂ Suseno. Op.CItHim. 53.

94 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL. 7. AGUSTUS 2000:83 -100


Bentuk ketiga kekuasaan dalam hukumadalah hak. Salmond merumuskan hak sebagaikepentingan yang diakui dan dilindungi olehhukum. Rumusan yang hampir samadikemukak'an oleh Allend yangmengemukakan bahwa hak itu sebagai suatukekuasaan berdasarkan hukum yangdengannya seorang dapat meiaksanakankepentingannya {the legallyguaranteedpowerto realise an interest). Sedangkan menurutHolland hak itu sebagai kemampuanseseorang untuk mempengaruhi perbuatanatau tindakan seseorang tanpa menggunakanwewenang yang dimilikinya, tetapididasarkanatas suatu paksaan masyarakat yangterorganisasi

DefinisI hak menurut Holmes^^ adalah

nothing but permission to exercise certainnatural powers and upon certain conditionsto obtain protection, restitution, or compensation by the aid ofpublic force. Hak dapat puladiartlkan sebagai kekuasaan yang dipunyalseseorang untuk menuntut pemenuhankepentingannya yang dilindungi oleh hukumdariorang lain, balk dengan sukarelamaupundengan paksaan.

Dengan mengacu kepada beberapapengertlantersebut dapat dildentiflkasikan ciri-ciri hak. Menurut Fitzgerald," ciri-ciri yangmelekat pada hak adalah;

a. hak itu dilekatkan pada seseorang yangdisebut sebagai pemilik atau subjek darihak itu. la juga disebutsebagai orangyangmemiliki titel atas barang yang menjadisasaran hak.

b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yangmenjadi pemegang kewajiban di manaantara hakdankewajiban terdapat hubungankorelatif.

c. Hak yang ada padaseseorang mewajibkanpihak lain untuk melakukan [monisson]atau tidak melakukan {omission) sesuatuperbuatan. Hal In) dapat disebut sebagaiisi dari hak.

d. Perbuatan atau omission itu menyangkutsesuatu yang dapat disebutsebagai objekdari hak.

e. Setiaphakmenurut hukum itu mempunyaititel, yaitu suatu peristiwa tertentu yangmerupakan alasan melekatnya hak itupada pemlllknya.

Pengakuan hukum terhadap hakseseorang mengandung konsekuensi adanyakewajiban pada pihak atau orang lain. Ha! itubisa terjadi karena hubungan hak dankewajiban berslfat reslprokal atau timbal balikhubungan hak dan kewajiban terjadi dalamkonsep hubungan hukum, terutama dalampelaksanaan hubungan hukum (hukumsubjektif). Kewajiban adalah suatu perintahhukum yang mengharuskan seseorang untukmemenuhl suatu hal yang menjadi hak oranglain atau meiaksanakan perbuatan tertentu.

Dengan deskripsi di atas menjadi jelasbahwa kekuasaan dalam konteks hukum

mellputi kedaulatan, wewenang atau otoritas,dan hak. Ketiga bentukkekuasaan itu memilikiesensi dan ciri-ciri yang berbeda satu samaiain.

^Llli Rasjidi. 1988.Dasar-DasarFilsafat Hukum.Rajawali. Him. 45.^AII. Op. at Him. 243.mid. Him. 244.

95

Fungsi Dialektis Hukum dan Kekuasaan

Fungsi dialektis hukum dan kekuasaanadalah fungsi timbal ballk antara hukum denkekuasaan. Fungsi hukum dan kekuasaan meiiputifungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsihukum terhadap kekuasaan. Pembahasanpendahuluan akan mendeskripsikan fungsikekuasaan terhadap hukum. Ada tiga macamfungsi kekuasaan terhadap hukum.

Pertama, kekuasaan merupakansarana untukmembentuk hukum, khususnya pembentukanundang-undang (law making). Kekuasaanuntuk mbmbentuk hukum dinamakan

kekuasaan legislatif (legislative powei), yangmerupakan kekuasaan pademen atau badanperwakilan. Kekuasaan legislatif sebagaikekuasaan pembentuk undang-undangberasal dari pemikiran Jhon Locke danMontesquieu.

Dalam praktek ketatanegaraan di berbagainegara. terdapat konvergensi kekuasaanpembentukan undang-undang. Pembentukanundang-undang tidak lagi menjadi monopol!parlemen, tap! kerjasama antara paiiemendan pemerintah. Bahkan kecendenjngan diberbagai negara menunjukkan lebih besamyaperan pemerintah dalam pembentukanundang-undang. Hal itu bisa terjadi karenapernerintah mempunyai tenaga ahli yangbanyak dalam birokrasi pemerintahan gunamenyiapkan konsep atau rancangan undang-undang. Undang-undang merupakan produkhukum yang bersifat umum yang mengikatseluruh warganegara.

Otoritas pembentukan ketentuan hukumyang bersifat umum bukan hanya menjadikekuasan legislatif, tapi juga menjadiwewenang badan peradllan, khususnyasistem hukum Anglo saxon yang mengakuiyurisprudensi sebagai sumberhukum pokok.Yurisprudensi menjadi acuan penyelesaiankasus-kasus yang sejenis, sehlngga dengandemikian juga bersifat umum. Dengandemikian, kekuasaan apa saja yangmempunyai otoritas pembentukan hukumdipengaruhi pula sistem hukumnya.

Fungsi parlemen juga mengalamiperkembangan dan pergeseran. Sekarang,fungsi pokok parlemen tidak hanya sebagaibadan pembuatundang-undang. namun jugapertudillhat sebagai media komunikasi antararakyat dan pemerintah. Dalam pemerintahansistem pariementer ia juga berfungsi sebagaijalur rekmtmen kepemimpinan politik sekailgussebagai badan pengelola konflik yangberkembang di masyarakat.^^

Kedua, kekuasaan merupakan alat untukmenegakkan hukum. Penegakanhukum adalahsuatu proses mewujudkan keinginan-keingianhukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagaikeinginan-keinginan hukum adalah di sinl tidaklain adalah pikiran-pikiran badan pembuatundang-uridang yang dirumuskan dalamperaturan-peraturan hukum.!®

Penegakan hukum dengan demikianbukan sekedar menerapkan-aturan-aturanhukum formal saja, tapi juga mengaitkansecara langsung aturan-aturan hukum Itu

^Bambang Cipto. 1995.Dewan Perwakilan Rakyat Rajawall. Him. 10.^Satjipto Rahardjo. MasalahPenegakan Hukum. Tanpa tahun. SinarBaru. Him.24.



dengan semangat atau spirit yangmelatarbelakangi iahirnya aturan-aturantersebut. Penegakan hukum yang semata-mata menegakkan aturan formal tanpamengaitkannya secara langsung dengansemangat yang terkandungdalam aturan akanberiangsung dengan cara yang sangatmekanistik. Padahal tuntutan penegakanhukum tidak terbatas pada pelembagaanprosedur dan mekanisme, tap! juga padapenerapan niiai-nilai substantifnya.^'

Kekuasaan sebagal alat untuk menegakkanhukum merupakan otoritas negara yangmerupakan otoritas tertinggi dalam strukturkemasyarakatan. Negara memiliki monopolikekuasaan untuk menegakkan hukum karenanegara merupakan organ yang disepakatimasyarakat untuk mengelola kehidupanmereka. Otoritas negara untuk menegakkanhukum didistribusikan kepada institusl-institusiformal yang secara operasionalmelaksanakan fungsi penegakan hukum.

Otoritas negara didistribusikan kepadakepolisian untuk upaya penegakan hukumdalam pengertian mendorong masyarakatagar menaati aturan-aturan hukum ataumencegah masyarakat untuk melanggarhukum (penegakan hukum secara preventif).Pelaksanaan penegakan hukum dalamkonteks ini sejalan dengan fungsi kepoiisiandalam buidang keamanan guna menciptakanketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Di samping itu, otoritas negara untukmenegakakan hukum diberikan kepada badanperadilan (kekuasan yudikatif) untukmeiakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam

masyarakat (penegakan hukum secararepresif). Penegakan hukum secara represifbertujuan untuk mempertahankan legalitasaturan hukum dengan cara menghukum parapihak yang melanggar hukum.

Akhirnya, kekuasaan merupakan mediauntuk melaksanakan hukum. Adapun yangdimaksud dengan pelaksanaan hukum adalahupaya menjalankan (eksekusi) putusanpengadilan yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap. Putusan badan peradilan tidakakan banyak artinya bagi pengorganisasiankehidupan masyarakat jika tidak diiaksanakansecara konsekuen dan konsisten. Otoritas

eksekusi merupakan kewenangan kejaksaandan pengadilan.

Mengenai fungsi hukum terhadapkekuasaan ada empat macam. Hukum adalahmedia untuk melegalisasi kekuasaan.Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berartimenetapkan keabsahan kekuasaan dari segiyuridisnya. Setlap kekuasaan yang memilikilandasan hukum secara formal memiliki

legalitas. Namun yang sering menjadimasalah adalah bila kekuasaan yang legal ituadalah kekuasaan yang sewenang-wenang.tidak patut, dan tidak adil. Hal itu sebenamyamerupakan masalah legitimasi kekuasaan,yaitu pengakuan masyarakat terhadapkeabsahan kekuasaan. Tulisan ini tidak akan

memasuki diskursus legitimasi kekuasaan.Dalam aturan-aturan hukum, terminologi

kekuasaan munoul dalam berbagai istilah,yaitu istilah kekuasaan itusendiri, kedaulatan,wewenang (otoritas), dan hak. Oleh karenaitu,legalisasi hukum terhadap kekuasaanmencakup legalisasi terhadap kekuasaan,

"SalmanLuthan. "Penegakan Hukum". Makalah Tugas S2.1994.

97

kedaulatan.wewenang, dan hak. Legalisasikekuasan dapat diberikan kepada lembaga,jabatan, danorang. Legalisasi kekuasaan bag!lembaga misalnya, bag] negara, lembaga-lembaga negara. unit-unit dalam lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, danlembaga kemasyarakatan. Legalisasi kekuasaanbag! pejabat misalnya, kewenangan presiden,kewenangan gubernur, dan kewenanganbupati. Sedangkan legalisasi hukum bagiorang adalah pemberian atau pengakuanhak bagi seseorang. Misalnya. hak milik, hakcipta, hak usaha, dan sebagainya.

Kekuasan yang dilegalisasi hukum belumtentu kekuasaan atau wewenangyangadildanpatut. Oleh karena itu, agar legalltas hukumsejalan. dengan prinsip-prinsip keadiian dankepatutan, maka legalitas kekuasaan jugaharus didukung oleh legitimasi etis. Legltimasietiskekauasaanbersandarkan padapersetujuanmasyarakat terhadap kekuasaan. Dalamperspektif etika, kekuasaan dinyatakanmempunyal legitimasi bila kekuasaan itudigunakan uhtuk kebalkan dan keadiianmasyarakat.

Fungsl hukum tertiadap kekuasaan yanglain adalah untuk mengatur dan membatasikekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaandalam penyelenggaraan negara harus diatursedemikian rupa supaya tidak menimbulkanamblquitas dan paradoksal di antarakekuasaan-kekuasaan negara yang ada atauantara kekuasaan pejabat yang satu dengankekuasaan pejabat yang lain. Adanyakekuasaan yang ambiquitas dan paradoksbukan hanyaakan menimbulkan ketidakjelasanwewenang dan pertanggungjawabannya, tap!juga akan melahirkan ketldaksinkronan danketidakpastian hukum.

Untuk menghindari teijadinya ambiquitasdan paradoksal pengaturan kekuasaan. makapengaturan kekuasaan harus dilihat dalamkonteks satu sistem hukum. Pendisitribusian

wewenang dalam bidang hukum tertentuharus disinkronkan dengan pengaturanwewenang dalam bidang hukum lainnya.Misalnya, harus adasinkronisasi kewenanganantara kewenangan dalam bidang hukum tatanegara dengan kewenangan dalam bidanghukum pemerintahan.

Selain fungsi melegalisasi dan mengaturkekuasaan, fungsi hukum terhadap kekuasaanyang lain adalah membatasi kekuasaan.Pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk

menghindari terjadinya penumpukan atausentralisasi kekuasaan pada satu tangan ataupada satu lembaga. Sentralisasi kekuasaanakan mendorong kepada btoritarianismedalam penyelenggaraan negara danpenyalahgunaan kekuasaan {abuse ofpower).

Kekuasaan mempunyai kharakteristikkorup. Hal ini pemah dikemukakan oleh LordActon dalam satu ungkapan "kekuasaancenderung korup, dan kekuasaan mutlakkorup secara mutlak pula. Pembatasankekuasaan dapat dilakukan secara sistemik,organik danyuridis. Menurut Bertrand Russel,sistem yang paling baik untuk mengontrolkekuasaan adalah sistem demokrasi.Demokrasi doanggap sebagai sistem terbaikbukan hanya karena adanya konseppemisahan kekuasaan negara secaraseimbang, tapi juga karena dimungkin untukselalu mengoreksi kekuasaan tersebut.

Pembatasan kekuasaan secara organikdilakukan dengan membentuk institusi-institusi pengawasan bagi pelaksanaan


Salman Lutfian. Dialektika Hukum dan Kekuasaan

kekuasaan, baik yang bersifat formal maupunyang bersifat informal. Sedangkan pembatasankekuasaan secara yuridis dilakukan melaluiperumusan wewenang secara jelas mengenailingkup wewenang itu, limitasinya danpertanggungjawabannya.

Akhimya, fungsi hukum terhadap kekuasaanadalah untuk meminta pertanggungjawabankekuasaan. Menurut Marion Levy, "kekuasaanselaiu menyimpulkan imbangannya olehtanggung jawab, yang berarti pertanggungjawaban dari individu-individu atau golongan-golongan lainnya atas tindakan-tindakannyasendirl dan tindakan-tindakan orang-oranglain.^®

Pertanggungjawaban kekuasaan dalamkonteks hukum adalah untuk menjaga agarpenggunaan kekuasaan sesual danmekanlsmenya dansesual pula dengan tujuanpemben'an kekuasaan tersebut Penyalahgunaankekuasaan dapat dimlntakan pertanggungjawaban hukum. Penyalahgunaan kekuasaandalam bidang hukum administrasi dapatdilakukan melalui proses peradilan tata usahanegara, penyalahgunaan kekuasaan yangmeruglkan kepentingan seseorang ataumasyarakat dapat digugat melalui peradilanperdata. Penyalahgunaan kekuasaan yangmasuk kategori tindak pidana dapat dltuntutsecara pidana. Demikianlah pokok-pokokpemikiran tentatif mengenai hubungandialektis hukum dan kekuasaan.

^®Soem

Simpulan

Berdasarkan deskripsl dl atas dapatditarikbeberapa simpulan. Pertama, kekuasaanadalah suatukonsepsi hubungan soslal antaraduapihak atauduaInstltusl yang bersifat salingpengaruh mempengaruhl, domlnatif ataueksploltatlf. Kedua, hakekat hukum dapatditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya,substanslnya dan daya kerjanya dalammengatur masyarakat.

Dialektika hukum dan kekuasaan

melahirkan dua pola hubungan, yaltu hukumIdentik dengan kekuasaan dan hukum tidaksama dengan kekuasaan. Pola hubunganhukum Identik dengan kekuasaan merefleksikandirl dalam bentuk kedaulatan, otoritas,wewenang, dan hak. Sedangkan polahubungan hukum tidak sama dengankekuasaan memunculkan tigapola hubungan:supremasi kekusaan terhadap hukum,supremasi hukum terhadap kekuasaan, danhubungan simblotik hukum dan kekusaan.

Hubungan simblotik hukum dan kekuasaanmelahlran hubungan fungslonal dl antarakeduanya, kekuasaan mempunyal fungsitertentu terhadap hukum, dan hukum jugamempunyal fungsi tertentu terhadapkekuasaan. Kekuasaan mempunyal fungsisebagai alat untuk membentuk hukum,menegakkan hukum, dan melaksanakanhukum. Sedangkan fungsi hukum terhadapkekuasaan mellputi alat untuk melegallsasiatau menjustlflkasi kekuasaan, alat untukmengatur dan mengontrol kekuasaan. danalat untuk mengawasi dan mewadahipertanggungjawaban kekuasaan. •

99

Daftar Pustaka

Ali, Ahmad. 1996. Menguak TabirHukum.Jakarta; Chandra Pratama.

Apeldorn, L.J. van. 1986. Pengantar llmuHukum. Jakarta; PT. PradnyaParamita.

Budiman, Anef. 1996. TeoriNegara, Kekuasaandan Idiologi. Jakarta; Gramedia.

Budiman, Arief. "Bentuk Negara danPermerataan Hasil Pembangunan".Prisma. Juli 1982.

Budiardjo, Miriam. 1991. "Aneka PemikiranTetitang Kuasa Dan Wibawa." Jakarta;Sinar Harapan. Him. 16. Dikutip dariMax Weber. 1982. Wirtschaft und

Geselschaft. Tubingen Mohr. 1982.

Cipto, Bambang. 1995. Deivan PerwakilanRakyat. Rajawali.

Curzon, L.B. 1979. Jurisprudence. M&EHandbook.

Hamzah,Andi. 1986. Kamus Hukum. Ghalia- Indonesia.

Harian Kompas. 23 September 1999.

iswara, Fred. 1964. Pengantar llmu Politik.Dhwiwantara.

Kusumaatmadja, Mcchtar. Fungsi danPerkembangan Hukum datamPembangunan Nasional. Jakarta;Binacipta.

Kusnardy, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988."Hukum TataNegaraIndonesia." PusatStudiHukum TataNegaraUi. Him. 147.Dikutip dari Van Vollenhoven.Sfaafsrec/if Oerzee. Op. Cit

Luthan, Salman . "Penegakan Hukum".Makalah TugasS2.1994.

Olivecrona, Karl. 1939. Law as Fact.Copenhagen-London.

Parsons, Talcott. "The Distribution of Power inAmericanSociety." World Politics.Oktober. 1957.

. 1967. Sociological Theory andModem Society. NewYork; The FreePress.

Soemardi, Soeiaeman. "Pendekatan teriiadapKejahatan sebagai Suatu FenomenaSosial." Dalam Miriam Budihardjo."Aneka Pemikiran dalamTentang KuasadanWibawa." Dikutip dari RobertStrausz-Hupe. 1956. Power and Community.

Soemantri, Sri. "Masalah Kedaulatan RakyatBerdasarkan UUD 1945." Dalam

Padmo Wahyono (ed). 1984. MasalahKetatanegaraan Indonesia Dewasaini. Ghalia Indonesia.

Suseno, Frans Magnis. 1988. Etika Politik.Jakarta; PT Gramedia.

Sargent, Lyman Tower. 1984. ContemporaryPoliticalIdeologies. Sixth Edition. TheDorseyPress.

Rasjidi, Lili. 1988. Dasar-dasar FilsafatHukum. Rajawali.

Rahardjo, Satjipto. Masalah PenegakanHukum. Tanpa tahun. Sinar Baru.

Thontowi, Jawahir. "Penegakan SupremasiHukum dalam Sistem Peradilan

Indonesia." Usulan Penelitian.

^ ^ ^


dialektika hukum dan kekuasaan - journal portal

Documents