keragaan ketenagakerjaan dan distribusi...

KERAGAAN KETENAGAKERJAAN DAN DISTRIBUSIPENGUASAAN LAHAN : Kasus di Perdesaan Patanas

Performance of Employment and Landholding Distribution:Case of Patanas Villages

Sugiarto

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianJl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT

The research information on labor performance and agriculture, land providedauthority and agribusiness system in the study area. This research showed that in a wholework participation level in Java and outside Java showed high unemployment level. Workage group increased to a higher level from up elementary school. Almost all of community inJava and outside Java still depends on agriculture sector. Land authority in Java and outsideJava still less than 0.5 ha (75% of farmer population). There was an imbalance in dry landauthority (GI > 0.5). The primary cause of such imbalance was the lead’s social and spiritualvalue before it changed into imbalance in land ownership (^1> 0.5).

Key words : labor, land authority distribution, agribusiness system

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi keragaan ketenagakerjaandan penguasaan lahan pertanian didalam menunjang sistem agribisnis di perdesaan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa tingkat pertisipasi kerja secara keseluruhan di Jawa dan luarJawa cukup tinggi dengan tingkat pengangguran relatif tinggi. Dilain pihak angkatan kerja dipertanian telah meningkat kearah pendidikan yang lebih tinggi dari tamat SD keatas.Penguasaan lahan menunjukan bahwa penguasaan lahan pertanian di Jawa dan luar Jawadibawah 0,5 hektar yang meliputi 75 persen petani. Dalam distribusi lahan sawah belumterjadi ketimpangan, kecuali penguasaan pada lahan kering telah mengarah ketimpangan (GI > 0,5).Hal ini disebabkan karena lahan pada awalnya mempunyai nilai sosial danspiritual, beralih kenilai ekonomi dan sering terjadi ketidak seimbangan didalam pemilikandan penguasaan (Gini indeks > 0,5).

Kata kunci : ketenagakerjaan, distribusi penguasaan lahan dan sistem agribisnis

PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan pertanian berwawasan agribisnis secarastrategis peranannya tidak terlepas oleh dinamika ekonomi perdesaan yangmerupakan bagian integral dari sistem perekonomian tidak lepas dari sistemperekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai perubahan yang terjadimewarnai perkembangan sosial ekonomi perdesaan dan perkotaan sebagai akses

Sugiarto

364

strategi pembangunan selama ini yang cenderung bersifat bias perkotaan,menyebabkan potensi perekonomian tidak dapat didayagunakan secara maksimal.

Pembangunan pertanian yang dikembangkan tidak terlepas olehketersediaan sumber daya alam pertanian, disamping dibutuhkan sumber dayamodal dan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan mulai dariperencanaan hingga implementasinya. Ketersediaan sumber daya alam dansumber daya manusia yang dikelola secara tepat akan merupakan strategi yangsangat kuat didalam pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis. Olehkarena itu kedua indikator ketersediaan sumber daya alam terutama lahan dansumber daya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ikut berperandalam pembangunan pertanian. Hal ini cukup beralasan, karena sebagian besarpenduduk yang bekerja disektor pertanian tinggal di perdesaan dan bergantungpada ketersediaan lahan sebagai sumber matapencaharian.

Dalam aspek ketenagakerjaan dalam pembangunan pertanian selalumuncul rendahnya tingkat produktivitas dan kurang berkembangnya kesempatankerja yang selanjutnya terjadi arus urbanisasi tenaga kerja muda terdidik keperkotaan (Speare and Harris, 1986 dan Manning, 1992). Salah satu penyebablambannya peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah lambannya peningkatanupah riil buruh pertanian (Manning dan Suriya, 1996) atau mengalami stagnasi,sementara upah riil buruh disektor nonpertanian terus mangalami peningkatan(Erwidodo et al., 1993). Sementara itu, keterlibatan tenaga kerja di sektor pertaniandengan produktivitas rendah diiringi dengan keterlibatan tenaga kerja mudadengan pendidikan tinggi untuk masuk pada pasar tenaga kerja di sektorpertanian, karena: a) terbatasnya kesempatan kerja pertanian bagi yangberpendidikan tinggi, b) sektor pertanian umumnya tidak mendatangkanpendapatan dalam waktu singkat, c) usaha pertanian mengandung banyak risiko,d) pendapatan disektor pertanian lebih rendah dari yang diharapkan dan e) kurangstatus sosial dan kenyamanan kerja, karena kesan usaha pertanian yang kumuh(Dewa, 2000).

Secara umum, pembangunan pertanian telah berhasil meningkatkanproduksi secara fisik, namun produktivitas tenaga kerja terutama di subsektorpertanian tanaman pangan dalam dua dekade terakhir tidak mengalamipeningkatan yang berarti (Eng, 1993). Adyana et al., 2000; Hadi et al., 2003;Nurmanaf et al., 2004; dan Rusastra et al., 2005, melaporkan bahwa di beberapalokasi penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) dengan basis tanaman pangan,pada lahan sawah (basah) dan lahan kering menunjukkan bahwa jenis pekerjaansebagai petani dan buruh tani tidak lagi dominan seperti ditahun 1988. Sementaraitu, jenis pekerjaaan di sektor luar pertanian telah menggeser peran sektorpertanian dengan ragam jenis pekerjaan dan kesempatan kerja. Strukturketenagakerjaan diluar sektor pertanian yang memegang peranan dominan adalahsektor jasa yang dicirikan oleh besarnya kontribusi usaha informal sebagai salahsatu pilihan untuk bertahan hidup (Simatupang dan Mardianto, 1996).

Indikator kedua dalam pembangunan pertanian di perdesaan yangbergantung pada sumber daya lahan sangat penting bagi petani maupun bagipembangunan pertanian dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kepemilikan

Keragaan Ketenagakerjaan dan Distribusi Penguasaan Lahan : Kasus di Perdesaan Patanas

365

lahan yang sempit menjadi salah satu penyebab tidak efisiensinya usaha tani.Kondisi pemilikan yang demikian sangat rentan terhadap alih fungsi lahan.Konversi lahan pertanian ke nonpertanian menyebabakan makin berkurangnyalahan pertanian dan keadaan ini menyebabkan makin berkurangnya lahanpertanian dan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi lahan.

Oleh karena itu, dalam pembangunan pertanian peran lahan sangatpenting, bukan hanya sebagai faktor produksi dan ekonomi, tetapi sebagai fungsisosial budaya dan religious. Didalam kebijakan yang mementingkan pembangunanekonomi, maka fungsi lahan telah berubah sebagai komoditas. Kurangterkontrolnya alih fungsi lahan pertanian di luar pertanian menyebabkan lahanpertanian yang subur dan produktif semakin terbatas. Beberapa bentuk peraturanperundang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penguasaan lahantelah diatur dalam bentuk Undang-Undang Pokok Agraria yang bermakna untukmeningkatkan produktivitas tanah dan pemerataan pendapatan (Husein, 1995;Parlindungan, 1991). Akan tetapi dalam pelaksanaan timbul berbagaipermasalahan karena konflik kepentingan, dan kurang konsistenya kebijaksanaanpenggunaan lahan untuk usaha pertanian dan nonpertanian.

Disamping itu dengan adanya peranan kelembagaan penguasaan lahanyang secara dinamis mampu mempengaruhi pengusaan lahan pada kondisiketimpangan distribusi lahan yang semakin sempit, mengakibatkan penggunaankomponen paket teknologi baru kurang efisien dan akan semakin efisien padapenguasaan yang semakin luas. Hal yang sama dikemukakan oleh Nasution(1991) bahwa dengan peranan kelembagaan lahan dan perkembangannya telahterjadi konsentrasi atau polarisasi oleh sekelompok kecil orang, dan muncul rumahtangga yang tidak berlahan atau petani yang berlahan sempit yang menguasailahan kurang 0,10 hektar dan meningkatnya jumlah petani yang memilik tanahdiatas 2 hektar. Hal yang sama menurut Suhendar (1995); yang didukung olehhasil Sensus Pertanian (1993), menunjukan bahwa ada kecenderungan yangsemakin meningkat dari petani berlahan sempit dibawah 0,5 hektar dalam piramidastruktur pemilikan dan penguasaan lahan di perdesaan. Kondisi ini di perkuat darikajian Adnyana et al. (2000), bahwa sekitar 88,0 persen rumah tangga petani diJawa mengusai lahan sawah kurang dari 0,50 hektar.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja ketenagakerjaandan distribusi lahan didalam menunjang sistem agribisnis dan memberikanmasukan bagi penentu kebijakan pembangunan pertanian dari aspekketenagakerjaan, struktur penguasaan dan peranan kelembagaan lahan pertaniandi perdesaan.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Patanas TA 2007.Penentuan lokasi didekati melalui sampling tipologi lahan dengan menggunakandua variabel yaitu: tipe lahan pertanian dan jenis komoditas yang diusahakanpetani.Data luas lahan dan jenis komoditas berdasarkan tingkat produksi di desa,

Sugiarto

366

diperoleh dari data BPS tahun 2004. Penentuan basis lahan pertanian dan basiskomoditas disetiap desa dilakukan dengan menggunakan LQ (Location Quotient)yang memiliki persamaan sebagai berikut:

LQxk = P xk/Pxp

Dimana, LQxk = Koefesien LQ jenis lahan x di desa kPxk = Pangsa luas jenis lahan x di desa kPxp = Pangsa jenis lahan x di provinsi x

Desa yang memiliki koefesien LQ > 1 untuk jenis lahan x menunjukkanbahwa pada tingkat provinsi yang bersangkutan (proponsi p) struktur sumber dayalahan pertanian di desa tersebut relatif terkonsentrasi jenis lahan x. Mengingattipologi desa yang dihasilkan mampu menggambarkan keragaman ditingkatnasional, maka perhitungan koefisien LQ sumber daya lahan juga dilakukan untuktingkat nasional. Dengan pendekatan tersebut, maka basis sumber daya lahan disetiap desa dapat diidentifikasi, baik tataran provinsi yang bersangkutan maupuntataran nasional.

Hal yang sama digunakan dalam mengidentifikasi basis komoditaspertanian, sebagai berikut :

LQik = P ik/Pip

Dimana, LQik = Koefesien LQ jenis komoditas i di desa kPik = Pangsa luas tanam komoditas i di desa kPip = Pangsa luas tanam komoditas i di provinsi x

Setelah LQ tipe desa dan LQ basis komoditas, maka dipilih lokasi desaberdasarkan kedua kombinasi LQ tersebut, dan desa dengan nilai LQ yangtertinggi akan dipilih menjadi lokasi penelitian.

Selanjutnya untuk memilih lokasi dalam desa yang akan ditetapkansebagai wilayah sensus, maka dilakukan dengan memilih blok sensus hamparanlahan sawah irigasi yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai lokasiblok sensus yang representatif dapat mewakili desa tersebut. Untuk respondenyang dipilih adalah petani penggarap lahan yang ada pada blok hamparantersebut. Jumlah responden yang terpilih antara 100 hingga 200 rumah tanggayang menyebar di 9 kabupaten di Jawa dengan jumlah rumah tangga mencapai1393 dan 4 kabupaten di luar Jawa dengan jumlah rumah tangga 593, sehinggakeseluruhan jumlah responden yang dianalisa ada 1986 rumah tangga yangmenyebar di 13 kabupaten. Untuk keterangan jumlah responden rumah tanggasensus dapat disimak pada Tabel 1.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsungdengan responden dalam bentuk kuesioner terstruktur dan wawancara dengankelompok. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil kompilasi diperpustakaan atau informasi instansi terkait. Analisis data, menggunakan analisisstatistik deskriptif dengan tabulasi silang dan time series.


367

Selanjutnya untuk mengukur permasalahan tenaga kerja diperlukanmelalui pendekatan dan konsep dan definisi yang mengacu pada Badan PusatStatistik. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu pendudukusia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerjadibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedangdilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan AngkatanKerja.

Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja(15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namunsementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usiakerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tanggaatau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang denganmaksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan ataukeuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak putus) dalam seminggu yang lalu.Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yangmembantu dalam suatu kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja adalah keadaan dariseseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalutidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggupanenan, mogok dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterimabekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Penganggur terbuka, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b)mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencaripekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d)mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerjanormal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari(a) Setengah Penganggur Terpaksa adalah mereka yang bekerja di bawahjam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencaripekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, dan (b) SetengahPenganggur Sukarela adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerjanormal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atautidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkansebagai pekerja paruh waktu/part time worker) (BPS, 2004).

Dalam beberapa hal mengenai konsep tenaga kerja menurut BPS, bahwapersepsi angkatan kerja didefinisikan adalah penduduk berumur 15 tahun keatasyang selama seminggu sebelum pencacahan berstatus bekerja atau mempunyaipekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka tidak bekerja tetapi sedang

Sugiarto

368

mencari pekerjaan. Sedangkan persepsi partisipasi angkatan kerja didefinisikansebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk,tingkat partisipasi kerja didefinisikan sebagai rasio jumlah angkatan kerja yangbekerja dengan jumlah angkatan kerja, kesempatan kerja merupakan rasio jumlahangkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk, dan tingkat pengangguranrasio jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah penduduk.

Sedangkan untuk melihat distribusi pemilikan/penguasaan lahandiugunakan indeks Gini (Gini Coeficient) dengan formula sebagai berikut (Szal danRobinson, 1992) :

nG = 1 + 1/n – 2/(n 2 / Yr) ( Yr)

i = 1

dimana : n = Jumlah rumah tangga contohYi = Luas lahan yang dimiliki/dikuasai oleh rumah tangga ke-iYr = Rata-rata luas lahan yang dikuasai/dimiliki

Kriteria Nilai indeks Gini (GI) bervariasi antara 0 – 1. Untuk mengukur tingkatketimpangan menurut Oshima (1976) adalah apabila nilai GI < 0,4 termasukketimpangan rendah, 0,4 < GI < 0,5 ketimpangan sedang dan GI > 0,5ketimpangan berat.

Tabel 1. Sebaran Desa Contoh Patanas dan Jumlah Rumah Tangga Sensus di PerdesaanBerbasis Agroekosisten Sawah Irigasi, 2007

Provinsi Kabupaten Desa Jumlah RTJawa 1. Indramayu Tugu 164

2. Subang Simpar 1493. Pati Tambah Rejo 1914. Klaten Demangan 1725. Sragen Mojorejo 1686. Cilacap Sindang Sari 1947. Lamongan Sunge Geneng 1028. Jember Pedomasan 1209. Banyuwangi Kaligondo 133

Total 1393Luar Jawa 1.Serdang Badagai Lidah Tanah 192

2. Asahan Kuala Gunung 1473. Sidrap Carawali 1434. Luwu Salujambu 111

Total 593Total (Jawa + Luar Jawa) 1986

Sumber: data primer 2007.


369

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran

Pada Tabel 2, menunjukan bahwa jumlah penduduk Jawa dan luar Jawayang masuk dalam angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja ada77,3 persen jauh lebih kecil dari jumlah penduduk bukan angkatan kerja,partisipasi kerja 80,2 persen dan peluang kesempatan kerja 62 persen sertatingkat pengangguran 21,6 persen. Hal ini berarti bahwa sebagian besar angkatankerja yang bekerja mampu menyumbangkan potensi ketersediaan tenaga kerjakepada rumah tangga dengan berbagai sumber matapencaharian disektorpertanian dan nonpertanian. Walaupun potensi tersebut harus menanggung bebananggota rumah tangga yang tidak bekerja (menganggur) baik itu yang termasukangkatan kerja yang tidak bekerja karena belum dapat pekerjaan, sedang mencaripekerjaan, sedang sekolah, mengurus rumah tangga, tenaga kerja tidak produktif(usia lanjut, jompo) dan bukan angkatan kerja anggota rumah tangga yangberumur dibawah 15 tahun.

Tabel 2. Jumlah Anggota Rumah tangga, Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi AngkatanKerja di Perdesaan Patanas, Tahun 2007

Provinsi/DesaJumPend

Jumlah Angkatan kerja BukanAK

Partisipasi Pengg-GuranBekerja Tdk kerja Jum Part

KerjaKesemp

KerjaAngkaKerja

A. Jawa1. Tugu 470 301 49 350 120 86 64 74,5 10,42. Simpar 463 261 113 374 89 69,8 56,4 80,8 24,43. Tambah Mulyo 735 546 52 598 137 91,3 74,3 81,4 7,14. Demangan 557 450 31 481 76 93,6 80,8 86,4 5,65. Mojorejo 694 473 112 585 109 80,8 68,2 84,3 16,16. Padang Sari 830 490 193 683 147 71,7 59 82,3 23,37. Sunge Geneng 356 255 30 285 71 89,5 71,6 80,1 8,48. Pedomasan 473 291 77 368 105 79,1 61,5 77,8 16,39. Kali Gondo 467 274 103 377 90 72,7 58,7 80,7 22,1

Total 5045 3341 760 4101 944 81,2 66,2 81,3 15,1

B. Luar Jawa1. Lidah Tanah 794 388 194 582 212 66,1 48,9 73,3 24,42. Kuala Gunung 628 361 84 445 183 81,1 57,5 70,9 13,43. Carawali 595 371 60 431 164 86,1 62,4 72,4 10,14. Salujambu 626 304 80 384 242 79,2 48,6 61,3 12,8

Total 2643 1424 902 1842 801 77,3 53,9 69,7 34,1

Total A + B 7688 4765 1662 5943 1745 80,2 62,0 77,3 21,6Sumber : Data Primer 2007.

Sugiarto

370

Dilain pihak tingkat partisipasi di perdesaan Jawa lebih tinggi dibandingdengan luar Jawa, dan tingkat pengangguran di Jawa (15,1%) lebih rendah dariluar Jawa (34%). Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kesempatan kerja,mobilitas kerja dan peranan sarana dan prasarana di perdesaan Jawa lebihmendukung angkatan kerja yang bekerja keberbagai sumber matapencaharian dipertanian maupun nonpertanian. Sementara itu beberapa desa di Jawa dengantingkat partsipasi kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja yang tinggi dantingkat pengangguran yang rendah berturut adalah desa Demangan, TambahMulyo dan desa Sunge Geneng, sedangkan di luar Jawa adalah desa Carawalidan desa Kuala Gunung

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa keadaan angkatan kerja di perdesaanmenurut tingkat pendidikan yang diperoleh menyebar tidak merata keseluruhtingkat pendidikan hingga ke perguruan tinggi tamat. Jumlah persentase angkatankerja yang berpendidikan pada kelompok dibawah SD tamat jauh lebih besar(57%) dibanding dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (43%).

Tabel 3. Jumlah Persentase Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di PerdesaanPatanas, Tahun 2007

LokasiProvinsi/

Desa

Tingkat Pendidikan

TotalTdkSek

TdkTmtSD

TmtSD

TdkTmtSMP

TmtSMP

TdkTnt

SMUTmtSMU

TdkTmtDpl

TmtDpl

TdkTmtPT

TmtPT

1. Tugu 37,1 12,3 33,2 1,4 9,1 1,2 5,1 0 0 0,6 0 3502. Simpar 11,5 13,9 29,7 1,8 15 2,4 15,8 0,8 3,5 1,3 4,3 3743. T. Mulyo 8,4 8,9 41,1 0,7 31,9 1 7,2 0 0,2 0 0,5 5984. Demangan 25,2 5 30,5 0,4 13,5 0,2 20,6 0 2,1 0 2,5 4815. Mojorejo 18,5 9,7 16,4 2,1 18,1 3,8 25,5 0,3 2,2 0,7 2,7 5856. Padang Sari 9,2 6,4 43,3 2,3 25,4 1,9 10,4 0 0,1 0,7 0,3 6837. S Geneng 7 4,9 52,3 0,4 12,3 0 20,6 0 1,1 0 1,4 2858. Pedomasan 9 22,6 38,3 2,4 14,7 1,6 8,4 0,8 1,4 0,5 0,3 3689. Kali Gondo 7,2 10,8 33,2 2,7 18 1,8 21 1,1 1,3 0,8 2,1 377

Total 14,5 10 34,8 1,6 19,1 1,7 14,8 0,3 1,2 0,4 1,5 4101B. Luar Jawa1. Lidah Tanah 9,3 31,2 24 1,7 13,7 0,5 17 0 0,5 1,1 1 5822. K.Gunung 5,6 28,8 24 4,7 13,9 5,8 14,8 0 0,7 1,2 0,5 4453. Carawali 6,1 25,1 23,2 4,6 16,1 2,9 18,3 0 3 0,2 0,5 4314. Salu Jambu 9,4 12 25,2 3,2 17,4 2,8 24,4 1,2 1,8 0,5 2,1 384

Total 7,7 25,8 24,1 3,3 14,9 2,6 18,4 0,3 1,4 0,5 1 1842

Total (A + B) 12,4 11,7 34,6 2,1 17,9 1,9 15,9 0,3 1,3 0,5 1,3 5943Sumber : Data primer 2007


371

Di perdesaan Jawa, jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tamat SMUberturut-turut adalah desa Mojorejo, Demangan dan desa Kaligondo denganjumlah diatas 29 persen, sedangkan di luar Jawa desa Salujambu. Sementara itu,jumlah persentase angkatan kerja yang tidak sekolah di Jawa lebih besar (14,5%)dibanding luar Jawa (7,7%). Beberapa desa di Jawa dengan jumlah persentaseangkatan kerja yang tidak sekolah adalah desa Tugu (37%), Demangan (25%),Mojorejo (18%) dan desa Simpar (11%), sedangkan diperdesaan luar Jawa kurangdari 10 persen.

Besarnya angka angkatan kerja yang tidak sekolah, merupakan tuntutanbagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai jenispendidikan dan pelatihan adalah merupakan suatu keharusan. Kebijakanpemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan kerja sama dengan dinas terkait, telahmengupayakan pelatihan dan kursus bagi angkatan kerja untuk mampumengembangkan ketrampilan menjadi pengusaha yang mandiri. Namun pada saatselesai pelatihan, peserta belum mampu membuka usaha sendiri karenaketerbatasan modal.

Angkatan Kerja Menurut Sumber Matapencaharian

Berdasarkan pengelompokan bidang pekerjaan sesuai dengan sektorpertanian dan nonpertanian, memperlihatkan bahwa jumlah angkatan kerja diperdesaan yang bekerja disektor pertanian lebih tinggi (79%) dibandingkan sektornonpertanian (21%) (Tabel 4). Sementara itu, pekerjaan disektor pertanianterutama bidang pekerjaan yang paling dominan adalah bidang produksi pertanian(77%) dibanding lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di desa berbasisagroekositem lahan sawah irigasi, jenis pekerjaan sebagai petani pemilik danpenggarap maupun sebagai buruh tani dilahan sawah irigasi lebih dominandibanding kegiatan lain disektor pertanian. Sedangkan jumlah penduduk yangbekerja di luar pertanian hampir merata, kecuali yang bekerja sebagai pegawai/karyawan lebih tinggi dari jenis pekerjaan lainnya.

Sedangkan pekerjaan diluar sektor pertanian yang dominan sangatbervariasi antar daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa.Umumnya jenispekerjaan yang paling banyak berturut-turut adalah sebagai pegawai.karyawanprofesional kemudian pegawai non profesional, pedagang dan jasa lainnya.

Secara umum bervariasinya sumber matapencaharian dari masing-masing desa dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : 1) adanya kesempatankerja di luar sektor pertanian yang semakin terbuka, 2) sarana transportasi yangsemakin lancar dan komunikasi yang semakin luas membuka peluang untuk aksesbekerja diluar sektor pertanian ataupun diluar batas administrasi wilayah hingga keluar negeri, 3) tingkat pendidikan atau ketrampilan dari sebagian tenaga muda diperdesaan mendorong untuk bekerja di luar sektor pertanian dan 4) semakinterbatasnya kesempatan kerja dan pemilikan aset produktif yang semakin sempitakan membatasi pola usaha yang lebih produktif dibanding sektor nonpertanianyang cenderung terbuka. Sementara itu belum berkembangnya sumber matapencaharian yang berkembang ke sektor nonpertanian adalah karena : 1)kesempatan kerja di luar sektor pertanian terbatas, karena keterkaitan industri

Sugiarto

372


373

yang menggunakan bahan baku lokal belum berkembang, 2) kesempatankerja dan bekerja di pertanian belum mangarah pada agroindustri dan masihberorientasi peningkatan produk. 3) rendahnya sarana dan prasaranakomunikasi sehingga pola migrasi dan mobilitas sangat rendah dan 4)keterbatasan informasi pasar tenaga kerja dan 5) jejaring informasi belummerata, baik itu hubungan antar kelompok ataupun antara lingkungankomunitas.

Penguasaan Lahan

Penguasaan lahan di desa penelitian berbasis pada kondisi agroekosistemlahan sawah irigasi, adalah merupakan akumulasi penguasaan lahan sawah danlahan kering. Di setiap desa contoh hampir seluruh kategori lahan tersebut diatasdapat dijumpai tetapi dengan dominasi luas lahan yang berbeda. (Tabel 5). Diperdesaan di Pulau Jawa sekitar 86 persen lahan yang dimiliki petani merupakanlahan sawah. Sedangkan di perdesaan di luar Jawa persentase lahan sawahtersebut lebih kecil yaitu sebesar 64 persen tetapi lahan kebun yang dimiliki petaniumumnya cukup luas yaitu sebesar 21,4 persen dari total lahan pertanian yangmereka miliki. Adanya perbedaan penguasaan lahan di luar Jawa, hal inimenunjukan bahwa petani di luar Jawa tidak menggantungkan kegiataannya padausaha tani komoditas tanaman padi, tetapi melakukan diversifikasi denganusahatani komoditas tanaman perkebunan, seperti tanaman kopi dan coklat.

Tabel 5. Rata-rata Luas Pemilikan Lahan Petani Menurut Jenis Lahan, Tahun 2007 (ha)

Provinsi/Kabupaten Desa Jenis lahan (ha/petani)

Pekarangan Sawah Tegalan Kebun TotalJabar1. Indramayu Tugu 0,021 0,341 0,002 0,005 0.3682. Subang Simpar 0,038 1,166 0,002 0,034 1.239Jateng1. Cilacap Padangsari 0,068 0,223 0,004 0,010 0.3042. Klaten Demangan 0,053 0,320 0,001 0,000 0.3743. Sragen Mojorejo 0,088 0,465 0,001 0,002 0.5554. Pati Tambahmulyo 0,085 0,314 0,008 0,007 0.414Jatim1. Jember Padomasan 0,097 0,317 0,002 0,012 0.4282. Banyuwangi Kaligondo 0,098 0,427 0,009 0,010 0.5443. Lamongan Sungegeneng 0,008 0,484 0,000 0,000 0.492Jawa 0.062 0,451 0,003 0,009 0,524

(11.7%) (86,0%) (0,6%) (1,7%) (100%)Sulsel1. Sidrap Carawali 0,059 0,262 0,001 0,013 0.3352. Luwu Salu Jambu 0,093 0,448 0,000 0,241 0.782Sumut1. Asahan Kwala Gunung 0,093 0,290 0,000 0,168 0.5512. Serdang Bedagai Lidah Tanah 0,060 0,350 0,004 0,030 0.444Luar Jawa 0.076 0,338 0,001 0,113 0,528

(14.4%) (64,0%) (0,2%) (21,4%) (100%)Total 0.067 0,408 0,003 0,039 0,516

(13.0%) (79,0%) (0,5%) (7,5%) (100%)Sumber; Data Primer 2007

Sugiarto

374

Kelembagaan Penguasaan Lahan

Penguasaan lahan sawah petani di perdesaan, pada umumnya dibagi duayaitu; a) penguasaan lahan sawah yang berasal dari milik sendiri dan b)penguasaan lahan sawah yang berasal dari pihak luar. Pengusahaan lahan sawahdari pihak luar dapat diperoleh melalui: (1) lahan sawah yang diperoleh darimenyewa, (2) lahan sawah yang diperoleh dari menyakap atau bagi hasil antarapetani yang menggarap lahan dengan petani yang memilliki lahan, (3) lahan sawahyang diperoleh dari gadaian, (4) lahan sawah milik keluarga yang pemanfaatannyadilakukan secara bergilir diantara anggota keluarga yang memiliki hak waris, dan(5) lahan yang dimiliki desa seperti lahan titisara dan lahan bengkok.

Selanjutnya sistem bagi hasil/sakap yang dimaksud adalah bentukpenyerahan hak atas tanah dari pemilik kepada penggarap yang sifatnyasementara untuk disesuaikan dengan perjanjian. Bentuk perjanjian bagi hasiladalah pembagian ongkos sarana saprodi dan tenaga kerja antara pemilik danpengggarap, dan produksi yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Olehkarena itu si pemilik lahan ikut menaggung beban risiko kegagalan usaha tani.

Sistem sewa yang dimaksudkan adalah penguasaan lahan sementarakepada orang lain sesuai degan kesepakatan yang mereka lakukan, baik daribesarnya nilai sewa, jangka waktu sewa dan besarnya luas lahan yang disewakan.Penyerahan hak tanah dapat terjadi dalam jangka waktu satu tahun atau lebih danmusiman (per oyot). Menurut Van Thunen dalam Suparmoko (1989), bahwabesarnya nilai sewa tanah ditentukan oleh lokasi, yaitu adanya tambahan biayatransport dan daerah yang jauh dengan pusat perekonomian. Selain itu besarnyanilai sewa lahan ditentukan juga dengan tingkat kesuburan lahan dan tingkatkepadatan penduduk dari lokasi dimana lahan itu berada (David Ricardo dalamReliegh Barlowe, 1972). Hal ini tercermin oleh adanya wilayah yang mempunyaidaya dukung lahan yang berpengairan irigasi dengan pola tanam tiga kali dalamsatu tahun (padi-padi-padi/palawija) atau indek pertanaman mencapai 3 ((IP=3)lebih subur dibanding dengan wilayah dengan pola tanam 2 kali dalam satu tahun(IP=2. Disamping itu, umumnya sebagian besar penduduk akan mengelompokdengan kepadatan yang tinggi dibanding pada daerah yang kurang subur denganjumlah penduduk yang menyebar dan kurang merata.

Sistem gadai yang dimaksudkan adalah menyerahkan tanah untukmenerima pembayaran sejumlah uang tunai dengan ketentuan si penggadai lahantetap berhak atas pengembalian lahan dengan jalan menebus kembali, dan hakgarapan tanah masih dipegang oleh penerima gadai selama jangka waktu gadaibelum habis (Imam Sudiyat dalam Gunawan Wiradi, 1983).

Penguasaan Lahan Sawah Milik Sendiri

Pada Tabel 6, Rata-rata luas total lahan pertanian yang dimiliki petanirelatif sempit dan tidak berbeda signifikan antara petani di Jawa dan petani di luarJawa yaitu sebesar 0,524 ha per petani dan 0,528 ha per petani. Namun luaspemilikan lahan sawah di Jawa (0,451 ha per petani) lebih tinggi dibanding di luarJawa (0,338 ha per petani). Kondisi demikian antara lain dapat terjadi akibat


375

kebijakan pembangunan masa lalu yang lebih mengutamakan pencetakan sawahdi perdesaan di pulau Jawa daripada di Luar Jawa. Lebih lanjut pada Tabel 7,dapat dilihat bahwa lebih dari 95 persen lahan sawah yang dimiliki petanimerupakan sawah beririgasi teknis/semiteknis, baik di Jawa maupun di luar Jawa.Hal ini menunjukkan bahwa lahan sawah yang ada di lokasi penelitian padaumumnya tergolong berkualitas baik khususnya dari segi jaringan irigasi yangtersedia.

Tabel 6. Rata-rata Luas Pemilikan Lahan Sawah Petani Menurut Jenis Lahan Sawah,2007 (ha)

Provinsi/Kabupaten Desa

Jenis lahan (ha/petani)Total

SawahIrigasi teknis/semi teknis

Irigasi desa/sederhana

Tadahhujan

Irigasipompa

Jabar1. Indramayu Tugu 0,341 0,319 0,000 0,022 0.0002. Subang Simpar 1,166 1,033 0,001 0,116 0.017Jateng1. Cilacap Padang Sari 0,223 0,220 0,002 0,000 0.0002. Klaten Demangan 0,320 0,306 0,000 0,013 0.0003. Sragen Mojorejo 0,465 0,456 0,006 0,000 0.0024. Pati Tambah Mulyo 0,314 0,308 0,001 0,005 0.000Jatim1. Jember Padomasan 0,317 0,309 0,004 0,005 0.0002. Banyuwangi Kaligondo 0,427 0,427 0,000 0,000 0.0003. Lamongan Sunge Geneng 0,484 0,484 0,000 0,000 0.000Jawa 0.451 0,429 0,002 0,018 0,002

(100%) (95,2%) (0,4%) (4,0%) (0,5%)Sulsel1. Sidrap Carawali 0,262 0,245 0,000 0,000 0.0172. Luwu Salujambu 0,448 0,448 0,000 0,000 0.000Sumut1. Asahan Kwala Gunung 0,290 0,288 0,000 0,002 0.0002. Serdang Bedagai Lidah Tanah 0,350 0,331 0,019 0,000 0.000Luar Jawa 0.338 0,328 0,005 0,000 0,004

(100%) (97,1%) (1,4%) (0,1%) (1,3%)Total 0.408 0,389 0,003 0,013 0,003

(100%) (95,4%) (0,8%) (3,2%) (0,7%)Sumber; Data Primer 2007

Penguasaan Lahan Sawah dari Pihak Luar

Dari kelima status penguasaan lahan sawah nonmilik tersebut diatas,kasus penyewaan lahan sawah di Jawa (14,2%) persen lebih rendah dari pada diluar Jawa (16,4%) (Tabel 7). Namun demikian penguasaan lahan sawah bukan

Sugiarto

376

milik di luar Jawa paling banyak terjadi melalui sistem sakap atau bagi hasil yangmelibatkan sebesar 20,4 persen petani. Bagi petani berlahan sempit sistemsakap/bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewakarena risiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan produksi tidak hanyaditanggung oleh petani penyakap tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahanyang menyakapkan lahannya.

Lebih lanjut pada Tabel 8, memperlihatkan bahwa sekitar 69 persen petanidi Desa Carawali (Kabupaten Sidrap) menguasai lahan sawah bukan milik merekasistem sakap atau bagi hasil. Sedangkan penguasaan lahan sawah bukan milikmelalui sistem sewa yang tinggi di Desa Sunge geneng (Kabupaten Lamongan)dan Desa Kwala Gunung (Kabupaten Asahan) dimana sekitar 45 persen petanimenyewa lahan sawah dari petani lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelangkaanlahan sawah di ketiga desa tersebut relatif tinggi dibanding desa lainnya.

Tabel 7. Persentase Petani yang Menguasai Sawah Bukan Milik Menurut StatusPenguasaan Lahan, 2007 (%)

Provinsi/Kabupaten Desa Total

petani

Status penguasaan sawah bukan milik

Menyewa Menyakap Gadaian Tanahkeluarga Lainnya

Jabar1. Indramayu Tugu 164 12,2 1,2 3,0 1,8 0.02. Subang Simpar 141 6,4 6,4 8,5 0,0 0.03. Karawang Sindang Sari - - - - - -Jateng1. Cilacap Padang Sari 177 10,7 0,6 0,0 9,6 0.02. Klaten Demangan 137 22,6 10,9 0,0 4,4 2.93. Sragen Mojorejo 160 10,0 5,6 1,3 5,6 0.04. Pati Tambah Mulyo 149 14,8 3,4 0,0 7,4 0.0Jatim1. Jember Padomasan 116 1,7 1,7 0,0 0,9 0.02. Banyuwangi Kaligondo 128 3,9 1,6 0,0 5,5 0.03. Lamongan Sunge Geneng 61 45,9 0,0 0,0 1,6 0.0Jawa 1233 14.2 3,5 1,4 4,1 0,3Sulsel1. Sidrap Carawali 139 0,7 69,1 1,4 6,5 0.72. Luwu Salujambu 112 1,8 10,7 3,6 4,5 0.0Sumut1. Asahan Kwala Gunung 146 43,8 1,4 6,2 5,5 0.02. Serdang Bedagai Lidah Tanah 191 19,4 0,5 5,2 6,3 0.5Luar Jawa 588 16.4 20,4 4,1 5,7 0,3Total 1821 14.1 8,6 2,4 4,9 0,3

Sumber; Data Primer 2007


377

Total Penguasaan Lahan Sawah

Salah satu dampak positip dengan adanya sistem transaksi lahan (sewa,sakap, dan seterusnya) adalah meningkatnya luas lahan sawah yang dikuasai olehpetani berlahan sempit. Akibat adanya transaksi lahan tersebut maka rata-rata luassawah yang dikuasai petani di Jawa dapat mencapai 0,585 ha per petani yangterdiri atas 0,451 ha (77%) lahan sawah milik dan 0,134 ha (23%) lahan sawahbukan milik. Di Luar Jawa peranan transaksi lahan tersebut terhadap penguasaansawah petani jauh lebih tinggi dimana sekitar 53 persen lahan sawah yangdikuasai petani bukan milik mereka tetapi diperoleh melalui penyewaan lahan,sakap, gadai, dan seterusnya. Akibat lainnya adalah luas penguasaan lahansawah petani di Luar Jawa lebih tinggi dibanding petani di Jawa yaitu sebesar0.638 ha per petani (Tabel 8).

Tabel 8. Rata-rata Luas Penguasaan Lahan Sawah Petani Menurut Status PemilikanLahan, 2007

Provinsi/Kabupaten Desa

Totalpenguasaansawah (ha)

Sawah milik Sawah bukan milikLuas(ha)

Persentase(%)

Luas(ha)

Persentase(%)

Jabar1. Indramayu Tugu 0,414 0,341 82,3 0,073 17.72. Subang Simpar 1,422 1,166 82,0 0,256 18.03. Karawang Sindang Sari - - - - -Jateng1. Cilacap Padang Sari 0,276 0,223 80,6 0,054 19.42. Klaten Demangan 0,513 0,320 62,3 0,193 37.73. Sragen Mojorejo 0,543 0,465 85,6 0,078 14.44. Pati Tambah Mulyo 0,456 0,314 69,0 0,141 31.0Jatim1. Jember Padomasan 0,334 0,317 94,9 0,017 5.12. Banyuwangi Kaligondo 0,472 0,427 90,3 0,046 9.73. Lamongan Sunge Geneng 0,837 0,484 57,9 0,352 42.1Jawa 0.585 0,451 77,0 0,134 23,0Sulsel1. Sidrap Carawali 0,825 0,262 31,8 0,563 68.22. Luwu Salujambu 0,600 0,448 74,7 0,152 25.3Sumut1. Asahan Kwala Gunung 0,671 0,290 43,3 0,381 56.72. Serdang Bedagai Lidah Tanah 0,455 0,350 77,0 0,104 23.0Luar Jawa 0.638 0,338 53,0 0,300 47,0Total 0.582 0,408 70,0 0,174 30,0


Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Lahan

Tabel 9, memperlihatkan bahwa dalam pengelompokan luas lahan terjadipenyebaran yang kurang merata, utamanya pada klas 0 hektar (tunakisma) hinggapada klas lahan 0,249 hektar dengan jumlah petani sebesar 55 persen (Jawa dan

Sugiarto

378

luar Jawa). Diantara petani yang memiliki lahan sawah luas pemilikan lahan yangdominan adalah sekitar 0,25-0,50 ha. Di Pulau Jawa terdapat sebesar 19,7 persenpetani yang memiliki lahan sawah sekitar 0,25-0,50 ha sedangkan di luar Jawaterdapat sebesar 17,5 persen petani. Posisi kedua di tempati oleh pemilikan lahansawah seluas 0,10-0,25 ha yang mencakup 17,5 persen petani di Jawa dan 15,0persen petani di Luar Jawa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkanbahwa sebagian besar petani di Jawa dan luar Jawa memiliki lahan sawah kurangdari 0,50 ha, dan meliputi sekitar 75 persen petani.

Bagi petani yang tidak mempunyai lahan (tuna kisma), biasanya dalamstruktur pengusahaan lahan dapat menjadi rumah tangga yang berlahan melaluigarapan yang diperoleh dengan cara sewa, sakap (bagi hasil ) atau gadai ataudalam bentuk lainnya (Mubyarto. 1983; Gunawan Wiradi, 1983 ).

Tabel 9. Persentase Petani Pemilik Lahan Sawah Menurut Kelas Luas Lahan, 2007 (%)

Provinsi/Kabupaten Desa Jumlah

petaniKelas luas lahan *)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jabar1. Indramayu Tugu 163 45,4 4,3 15,3 16,6 6,7 2,5 2,5 0,6 3,1 3.72. Subang Simpar 141 20,6 2,8 3,5 12,8 19,1 2,8 7,8 5,0 3,5 22.03. Karawang Sindang Sari - - - - - - - - - - -Jateng1. Cilacap Padang Sari 177 22,0 16,4 34,5 19,2 3,4 2,3 1,1 0,0 0,0 1.12. Klaten Demangan 137 40,9 3,6 14,6 15,3 16,8 2,2 2,2 1,5 0,7 2.23. Sragen Mojorejo 160 17,5 6,9 13,1 31,9 13,1 4,4 5,6 2,5 1,9 3.14. Pati Tambah Mulyo 149 43,0 0,7 18,8 21,5 6,7 3,4 2,0 0,0 0,7 3.4Jatim1. Jember Padomasan 116 40,5 12,9 13,8 16,4 3,4 3,4 4,3 1,7 1,7 1.72. Banyuwangi Kaligondo 128 16,4 5,5 27,3 20,3 14,8 3,9 5,5 2,3 0,8 3.13. Lamongan Sunge Geneng 61 27,9 0,0 8,2 24,6 18,0 6,6 4,9 6,6 0,0 3.3Jawa 1232 30.4 6,4 17,5 19,7 10,7 3,2 3,8 1,9 1,5 4,9Sulsel1. Sidrap Carawali 139 53,2 0,7 11,5 10,8 8,6 7,9 5,0 0,0 1,4 0.72. Luwu Salujambu 112 19,6 1,8 7,1 25,0 20,5 8,9 11,6 1,8 2,7 0.9Sumut1. Asahan Kwala Gunung 146 43,2 0,0 13,7 23,3 6,8 6,8 3,4 1,4 0,7 0.72. SerdangBedagai Lidah Tanah 191 35,6 9,9 23,0 13,6 7,3 3,1 2,1 1,6 0,5 3.1Luar Jawa 588 38.6 3,7 15,0 17,5 10,0 6,3 4,9 1,2 1,2 1,5Total 1820 33.1 5,5 16,7 19,0 10,5 4,2 4,2 1,6 1,4 3,8

Sumber; Data Primer 2007Keterangan :*) Kelas luas lahan :1= tidak memiliki 2= dibawah 0,10 ha 3= (0,10-0,249 ha) 4= (0,25-0,499 ha)5= (0,50-0,749 ha) 6= (0,75-0,99 ha) 7= (1,00-1,249 ha) 8= (1,25-1,499 ha)9= (1,50-1,75 ha) 10= diatas 1,75 ha.


379

Untuk melihat ketimpangan penguasaan lahan, pendekatan yangdigunakan adalah dengan membandingkan nilai Gini Indek (GI). Pada Tabel 10,memperlihatkan bahwa Nilai GI lahan sawah dan lahan kering di Jawa dan di luarJawa relatif sama yaitu 0,63 atau terjadi ketimpangan penguasaan lahan yangrelatif sedang. Ketimpangan penguasaan lahan yang cukup tinggi umunya terjadipada penguasaan lahan kering, utamanya pada Desa Mojorejo (GI = 0,96),Pedomasan (GI = 0,70), Sunge Geneng (GI+0,79)dan Desa Carawali (GI = 0,93).Sementara itu nilai GI pada penguasaan lahan sawah pada umumnya sekitar 0,5,yang berarti belum terjadi ketimpangan distribusi pengusaan lahan. Hal ini berartibahwa petani yang ada pada agroekosistem lahan sawah irigasi mampumenggarap lahan yang dimiliki sendiri atau garapan dari pihak lain, baik itu melaluigarapan sewa, sakap/bagi hasil atau memperoleh gadai.

Tabel 10. Nilai Gini Indek di Perdesaan Berbasis Agroekosistem Lahan Sawah Irigasi,Tahun 2007

Provinsi/Kabupaten Desa Nilai Gini Indek Penguasaan Lahan

Lahan Sawah Lahan Kering Lahan sawah + KeringJabar1. Indramayu Tugu 0,5 0,64 0.692. Subang Simpar 0,51 0,63 0.633. Karawang Sindang SariJateng1. Cilacap Padang Sari 0,54 0,63 0.62. Klaten Demangan 0,49 0,47 0.633. Sragen Mojorejo 0,39 0,96 0.864. Pati Tambah Mulyo 0,41 0,49 0.52Jatim1. Jember Padomasan 0,53 0,70 0.682. Banyuwangi Kaligondo 0,54 0,57 0.633. Lamongan Sunge Geneng 0,35 0,79 0.53Jawa 0.47 0,65 0,64Sulsel1. Sidrap Carawali 0,42 0,93 0.72. Luwu Salujambu 0,5 0,62 0.58Sumut1. Asahan Kwala Gunung 0,41 0,63 0.562. Serdang Bedagai Lidah Tanah 0,59 0,45 0.61Luar Jawa 0.47 0,66 0,63Total 0.47 0,66 0,63


KESIMPULAN

Ketenagakerjaan dan distribusi penguasaan lahan yang berkaitan dengansistem agribisnis di perdesaan mempunyai keragaan sebagai berikut:

Sugiarto

380

Dari sisi ketenagakerjaan bahwa tingkat partisipasi kerja rumah tangga diperdesaan Jawa (81%) dan luar Jawa (77%) relatif hampir sama, aka tetapipartisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lebih tinggi diperdesaan Jawa dibanding luar Jawa. Sementara itu, partisipasi tingkat pendidikan angkatan kerja diperdesaan Jawa dan luar Jawa masih didominasi oleh tingkat pendidikan tenagakerja tamat SD kebawah yaitu sekitar 58 persen dari jumlah angkatan kerja.Namun demikian beberapa desa tertentu seperti desa Mojorejo (di Jawa) dan desaSalujambu bahwa jumlah angkatan kerja yang tamat SMP hingga SMU (45%)lebih besar dibanding tamat SD kebawah.

Tingkat partisipasi angkatan kerja rumah tangga yang bekerja diperdesaan baik di Jawa maupun diluar Jawa lebih didominasi oleh mereka yangbekerja disektor pertanian (78,9%) dibanding diluar sektor pertanian (21,1%). Jenispekerjaan di sektor pertanian yang utama di kedua daerah adalah mereka yangbekerja pada bidang produksi hasil pertanian yang lebih banyak (77,2%)dibanding bidang pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan diluarsektor pertanian, jenis pekerjaan yang dominan adalah mereka yang bekerjasebagai karyawan profesional dan non profesional mencapai 8,1 persen dan 3,6persen pekerja sebagai jasa atau perdagangan.

Sementara itu, total rata-rata luas lahan pertanian yang dimiliki petani diperdesaan Jawa dan luar Jawa relatif tidak berbeda yaitu seluas 0,542 hektarhingga 0,528 hektar per petani. Akan tetapi luas pemilikan lahan sawah di Jawa(0,451 ha per petani) lebih luas dibanding di luar Jawa (0,338 ha per petani)

Distribusi pemilikan lahan, utamanya pemilikan lahan sawah lebih banyakdidominasi oleh pemilikan lahan dibawah 0,5 hektar sejumlah 40 dan sekitar 33persen yang tak memiliki lahan sawah atau disebut tunakisma. Sementara itu adaperbedaan pemilikan sawah seluas 0,5 hektar di Jawa (53,3%) lebih besardibanding perdesaan luar Jawa (46,2%), dan jumlah petani yang tidak memilikilahan sawah di Jawa (30,4%) lebih kecil dibanding luar Jawa (38,6%)

Dari sisi penguasaan lahan sawah di perdesaan, belum terjadiketimpangan baik di perdesaan Jawa maupun luar Jawa dengan nilai Gini Indek0,47. Kecuali pengusaaan lahan kering baik di Jawa maupun diluar Jawa telahterjadi ketimpangan yang mengarah dari ketimpangan sedang menujuketimpangan penguasaan lahan yang semakin tinggi.

Didalam kelembagaan penguasaan lahan, selain yang digarap sendiri,juga berlaku kelembagaan dengan sistem sakap/bagi hasil atau sewa. Sistemsewa dan sakap banyak dijumpai pada kondisi jenis lahan sawah, seperti sawahirigasi, irigasi sederhana dan tadah hujan. Utamanya banyak terjadi di wilayahyang berpotensi pengusahaan komoditas gagal panen rendah, nilai jual tinggi dantanpa kesulitan dalam pemasaran,

Sistem sakap/bagi hasil dan sistem sewa, di kedua agroekosistem tidakterjadi pada rumah tangga yang tidak berlahan/tunakisma, tetapi terjadi hubungangarapan antara petani berlahan sempit dengan petani berlahan luas atau adaupaya untuk memperluas usaha, karena milik yang digarap terbatas.


381

Sebagai saran kebijakan bahwa permasalahan ketenagakerjaandiperdesaan didalam menunjang sistem agribisnis diperlukan suatu upaya untukmeningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berorientasipembangunan pertanian, dengan melalui peningkatan ketrampilan danpengetahuan yang didukung dengan pembinaan, penyuluhan dan penguatanpermodalan. Disamping itu, perlu pengembangan agribisnis atau agroindustriyang berbasis pada sumber daya alam setempat yang dapat diharapkan mampumenyerap tenaga kerja didalam desa dan bersaing di pasar tenaga kerja

Sedangkan aspek penguasaan lahan diperlukan implementasi yangmempermudah pengelolaan usaha pertanian yang sehamparan, baik itu melaluikonsolidasi manajemen maupun kosolidasi lahan dari seluruh aspek agribisnis. Halini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan sistemagribisnis mulai dari hulu hingga ke hilir, sesuai dengan komoditas unggulan yangmempunyai daya saing yang tinggi. Bagi daerah lahan kering atau denganproduktivitas rendah, perlu dialihkan kegiatan yang tidak bergantung pada lahan(land base) seperti usaha peternakan atau agroindustri yang berbasis komoditasspesifik lokasi, sehingga pemanfaatan pada areal yang luas tidak sajameningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan, namun jugamelindungi dan melestarikan sumber daya alam.

DAFTARA PUSTAKA

Adnyana, M.O; et al. 2000. Assesing the Rural development Impact of the Crisis inIndonesia. CASER, Bogor, Indonesia and The World Bank, Washington, D.C. USA.

Barlowe, Reliegh. 1972. Land Resource Economic . Privatece Hall inc.

Dewa, K.S.. 2000. Dinamika Pasar tenaga Kerja Struktur Upah dan Harga di Perdesaan.Makalah disajukan pada seminar rutin Pusat Penelitian Dan Pengembangan SosialEkonomi Pertanian. Bogor.

Eng,P. Van der.1993. Agricultral Growth in Indonesia Sice 1880. Productivity Change andthe Impact Policy Unversitei Sdurukkerij. Groningen.

Erwidodo, Mat Syukur, B. Rachman. G.S. Hardono. 1993. Evaluasi Perkembangan TingkatUpah di Sektor Pertanian. Monograph. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.Bogor.

Gunawan Wiradi dan Makali. 1983. Bentuk Penguasaan Tanah Tradisional dan PelaporanMasyarakat Desa. Yayasan Penelitian Survei-Agroekonomi. Bogor.

Husein, A.S. 1995. Ekonomi Poliitik Penguasaan tanah. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Manning.C. 1992. Survey of Recent Development Bulletin of Economic Indonesian Studies.28 (1). Indinesian Project. The Australian National University.

Manning.C. and Suriya. 1996. Suvey of Recent Development Bulletin of IndonesianEconomic Studies. (32) 1. Indonesian Project. The Australian National University.

Sugiarto

382

Nasution, L. 1991. Beberapa Masalah Nasional dan Alternatif Kebijaksanaan untukMenanggulangi. Dalam Masalah Tanah Semakin Meningkat. Analisis CSIS. TahunXX No 2. Jakarta

Nurmanaf.A.R., A. Djulin., Sugiarto., Herman Supriadi., Supadi., N.K. Agustin., J.F. Sinurayadan Gelar.S.B. 2004. Dinamika Sosial Ekonomi Rumah tangga dan MasyarakatPerdesaan: Analisa Profitabilitas Usaha Tani Dan Dinamika Harga dan UpahPertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan KebijakanPertanian. Bogor.

Parlindungan, A.P. 1991. Beberapa Konsep Tentang Hak Hak Atas Tanah. Masalah TanahSemakin Meningkat. Analisis CSIS N0 2. Jakarta

Rusastra.I.W., Khairina.M.N., Supriyati, Erma Suryani, Mohamad Suryadi, dan RoosgandaElizabeth. 2005. Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian danPerdesaan di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian danPengembanagn Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Spare. A.Jr and Harris. 1996. Education Farming and Migration in Indonesia. EconomicDevelopment and Cultural Change. Vol 24, No 2. 1986. The Unvercity of ChicagoPress. Illionis.

Suhendar, Endang. 1995. Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat. AkatigaBandung.

Suparmoko. 1989. Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan. Pusat Antar UniversitasStudi Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yoyakarta.

Szal,R dan R. Robinsom. 1977. Measuring Income Inequity, dalam G.R. Frank C.R danR.C. Webb (eds) Income Distribution and Growth In Lies Development Countries.The Biochiny Institution.

keragaan ketenagakerjaan dan distribusi...

Documents