1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 30 OF 2009

CONCERNING ELECTRICITY

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA,

Table of Contents

Pasal / Article

BAB I: KETENTUAN UMUM 1 CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

BAB II: ASAS DAN TUJUAN 2 CHAPTER II: PRINCIPLES AND PURPOSES

BAB III: PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN 3-4

CHAPTER III: CONTROL AND COMMERCIALIZATION

Bagian Kesatu: Penguasaan 3 Part One: Control

Bagian Kedua: Pengusahaan 4 Part Two: Commercialization

BAB IV: KEWENANGAN PENGELOLAAN 5 CHAPTER IV: AUTHORITY OF MANAGEMENT

BAB V: PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER 6

CHAPTER V: BENEFICIAL USE OF PRIMARY ENERGY SOURCES

BAB VI: RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN 7 CHAPTER VI: GENERAL ELECTRICITY PLAN

BAB VII: USAHA KETENAGALISTRIKAN 8-17 CHAPTER VII: ELECTRICITY BUSINESS

Bagian Kesatu: Umum 8 Part One: General

Bagian Kedua: Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 9-14 Part Two: Power Supply Business

Bagian Ketiga: Usaha Penunjang Tenaga Listrik 15-17 Part Three: Power Support Business

BAB VIII: PERIZINAN 18-29 CHPATER VIII: LICENSING

Bagian Kesatu: Umum 18 Part One: General

Bagian Kedua: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

19-24 Part Two: Power Supply Licenses and Operating Licenses

Bagian Ketiga: Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik 25-26 Part Three: Power Support Licenses

Bagian Keempat: Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

27-28 Part Four: Rights and Obligations of Power Supply License Holders

Bagian Kelima: Hak dan Kewajiban Konsumen 29 Part Five: Consumer Rights and Obligations

BAB IX: PENGGUNAAN TANAH 30-32 CHAPTER IX: USE OF LAND

BAB X: HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

33-41 CHAPTER X: POWER SALES PRICES, ELECTRICAL GRID RENT PRICES, AND TARIFFS

Bagian Kesatu: Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

33 Part One: Power Sales Prices and Electrical Grid Rent Prices

Bagian Kedua: Tarif Tenaga Listrik 34-36 Part Two: Power Tariffs

Bagian Ketiga: Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

37-41 Part Three: Cross-Border Electricity Trading

BAB XI: LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN 42-45 CHAPTER XI: THE ENVIRONMENT AND

Translation Revision Control: -March 12, 2010

2

ENGINEERING

Bagian Kesatu: Lingkungan Hidup 42 Part One: The Environment

Bagian Kedua: Keteknikan 43-45 Part Two: Engineering

BAB XII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 46 CHAPTER XII: DIRECTION AND SUPERVISION

BAB XIII: PENYIDIKAN 47 CHAPTER XIII: INVESTIGATIONS

BAB XIV: SANKSI ADMINISTRATIF 48 CHAPTER XIV: ADMINISTRATIVE SANCTIONS

BAB XV: KETENTUAN PIDANA 49-55 CHAPTER XV: PENAL PROVISIONS

BAB XVI: KETENTUAN PERALIHAN 56 CHAPTER XVI: TRANSITIONAL PROVISIONS

BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP 57 CHAPTER XVII: CONCLUDING PROVISIONS

Translated by: Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com

3

NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 30 OF 2009

CONCERNING ELECTRICITY

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that national development aims to achieve just

and prosperous society in a manner materially and spiritually distributive under Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;

b. that with electricity having important and strategic role in the achievement of national development objectives, power supply business is therefore controlled by the state and the supplies thereof needs to be kept increased to reflect the progress in development to enable the availability of power in adequate quantity, fair distribution, and quality;

c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;

c. that power supplies are labor and technology intensive and in line with the principles of regional autonomy and democratization within the life style of the society, the nation, and the state, the role of the regional governments and the people in the supply of power requires increase;

d. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

d. that however useful, power also poses risk such that supplies and beneficial use of it must be subject to the electricity safety requirements.

e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan

e. that Law Number 15 of 1985 concerning Electricity no longer reflects the demanding times and changes in the society life such that

Translated by: Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com

4

perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undangundang yang baru;

replacement with a new law is required;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan;

f. that in consideration of what item a, item b, item c, item d, and item e intend, it is necessary to make Law concerning Electricity;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bearing in Mind: Article 5 section (1), Article 18, Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

With the Joint Consent of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

.

To enact: LAW CONCERNING ELECTRICITY.

Penjelasan Umum Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

General Elucidation Development in electricity sector has aim to improve the public welfare and advance the intellectual life of the people in order to meet the objectives of national development for the creation of just and prosperous society through a fair distribution both in material and spiritual manner under Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Electric power as one of the outcomes of natural resource utilization has important role in the realization of attainment of the objectives of national development.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Given that electric power is fundamental to the state especially in the realization of public welfare for all sectors and bearing in mind Article 33 section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this Law affirms that electric power supply shall be controlled by the state and used in the best prosperity of the people with its organization being conducted by the Government and the regional governments. The competent Government or regional governments shall make policies, regulation, and supervision and implement electric power supply business.

5

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

The Government and the regional governments shall conduct power supply business, of which the implementation shall be undertaken by state-owned entities and region-owned entities. To enhance the capability of the state in the power supply, this Law gives opportunities to private entities, cooperatives, and self-reliant communities to participate in the power supply business.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

The competent Government or regional governments shall within the regional autonomy principles issue power supply licenses.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Various electricity issues of concerns faced by the nation and state today have been anticipated by this Law that governs, inter alia, division of integrated power supply business areas, application of regional tariffs applicable only for one certain business area, electrical grid utilization in the interest of telecommunications, multimedia, and informatics, as well as cross-border electricity trading former Law Number 15 of 1985 concerning Electricity does not govern.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

To increase public power supply also requires exercise of legal enforcement powers in the electricity field. The Government and the regional governments shall have the authority to direct and supervise the implementation of electricity, including supervision of engineering.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Despite benefit, electric power can also present a danger. Accordingly, to further guarantee the public safety, occupational safety, installation security, and conservation of environmental functions in the supply electric power and utilization of electric power, electric power installation must use electricity equipment and tools that meet the electricity equipment standards.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: In this Law:

1. “Ketenagalistrikan” adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga

1. “Electricity” means any matter that concerns power supply and beneficial use as well as power support business.

6

listrik.

2. “Tenaga listrik” adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

2. “[Electric] power” means any form of secondary energy that is generated, transmitted, and distributed for any purposes, not including electricity in use for communication, electronics, or signal.

3. “Usaha penyediaan tenaga listrik” adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

3. “Power supply business” means power procurement through power generation, transmission, distribution and sale to consumers.

4. “Pembangkitan tenaga listrik” adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

4. “Power generation” means any activity through which to produce power.

5. “Transmisi tenaga listrik” adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

5. “Power transmission” means delivery of power from generation to distribution system or to consumers, or cross-system delivery of power.

6. “Distribusi tenaga listrik” adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

6. “Power distribution” means delivery of power from transmission system or from generation to consumers.

7. “Konsumen” adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

7. “Consumer” means any person or entity that purchases power from power supply license holders.

8. “Usaha penjualan tenaga listrik” adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

8. “[Electric] power sale business” means any activity through which to sell power to consumers.

9. “Rencana umum ketenagalistrikan” adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

9. “General power plan” means any development plan for power supply system, including power generation, transmission, and distribution as necessary to meet power demand.

10. “Izin usaha penyediaan tenaga listrik” adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

10. “Power supply license” means a license to conduct public power supply business.

11. “Izin operasi” adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

11. “Operating license” means a license under which to provide captive power supplies.

12. “Wilayah usaha” adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

12. “Business area” means an area the Government determines as a place at which power supply business is conducted by power distributing and/or selling entities.

13. “Ganti rugi hak atas tanah” adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain

13. “Land damages” means any payment in compensation for release or transfer of land title, including the buildings, plants and/or other

7

yang terdapat di atas tanah tersebut. objects related to land.

14. “Kompensasi” adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

14. “Compensation” means an award of a sum of monies to land title holders, including the buildings, plants and/or other objects related to land for the benefit of indirect use of the land for electricity constructions without the land title being released or transferred.

15. “Pemerintah Pusat,” yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. “The Central Government,” hereinafter called “the Government,” means the President of the Republic of Indonesia that holds the power in the government of the state of the Republic of Indonesia as intended by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.

16. “Pemerintah daerah” adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

16. “The Regional government” means the governors, the regents, or the mayors and regional instrumentalities that act as the elements of the administrators of the Regional Administration.

17. “Menteri” adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.

17. “Minister” means the minister in charge of electricity affairs.

18. “Setiap orang” adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

18. “Any person” means any individual or entity of either legal entity or nonlegal entity.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

CHAPTER II PRINCIPLES AND PURPOSES

Article 2

(1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: (1) Electricity development shall embrace the principles of:

a. manfaat; a. benefit;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a: Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Elucidation of Article 2 Section (1) (a): “The principle of benefit” means the results of electricity development should be in beneficial use in the best welfare and prosperity of the people.

b. efisiensi berkeadilan; b. just efficiency;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Elucidation of Article 2 Section (1) (b): “The principle of just efficiency” means electricity development should be undertaken at a reasonable minimum cost with the results enjoyed in a distributive manner by all of the people.

c. berkelanjutan; c. sustainability;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan”

Elucidation of Article 2 Section (1) (c): “The principle of sustainability” means power

8

adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

supply business should be managed properly to enable sustainable viability.

d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

d. optimum economics with the beneficial use of energy resources;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Elucidation of Article 2 Section (1) (d): “The principle of optimum economics with the beneficial use of energy resources” means energy sources for power generation should be in use with due regard to the availability of energy sources.

e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; e. self-reliance;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf e: Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Elucidation of Article 2 Section (1) (e): “The principle of self-reliance” means electricity development should be undertaken while setting a value on the domestic capability.

f. kaidah usaha yang sehat; f. sound business;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf f: Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Elucidation of Article 2 Section (1) (f): “The principle of sound business” means electricity business is conducted by serving the principles of transparency, accountability, responsibility, and fairness.

g. keamanan dan keselamatan; g. security and safety;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Elucidation of Article 2 Section (1) (g): “The principles of security and safety” means the supply and beneficial use of power should consider installation security, human safety, and the environment around the installations.

h. kelestarian fungsi lingkungan; dan h. conservation of environmental functions; and

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf h: Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Elucidation of Article 2 Section (1) (h): “The principle of conservation of environmental functions” means the provision of power supply should consider the conservation of environmental functions and the surrounding environment.

i. otonomi daerah. i. regional autonomy.

(2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Electricity development shall aim to guarantee the availability of power at adequate quantity, good quality, and reasonable price to improve public welfare and prosperity in a just and distributive manner as well as to realize sustainable development

9

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 3

CHAPTER III CONTROL AND COMMERCIALIZATION

Part One Control Article 3

(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

(1) Power supplies shall be under the control of the state, which supplies shall be provided by the Government and the regional governments under the principle of regional autonomy.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1): Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Elucidation of Article 3 Section (1): Given power is one of the important and strategic production sectors in national life, power supply business shall be taken control by the state, of which the implementation is dedicated to serving the best interest and prosperity of the people.

(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) To provide power supplies as intended by section (1), the competent Government and regional governments shall establish policies, regulation, and supervision and manage/conduct power supply business.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 4

Part Two Commercialization

Article 4

(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(1) The conduct of power supply business by the Government and the regional governments shall be authorized to state-owned entities and region-owned entities.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1): Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Elucidation of Article 4 Section (1): State-owned entities and region-owned entities shall under this provision be those engaged in the power supply business.

(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Private entities, cooperatives, and self-reliant communities may participate in power supply business.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2): Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum

Elucidation of Article 4 Section (2): Participation of private entities, cooperatives, and self-reliant communities is invited to strengthen the power needs. Self-reliant communities may be in legal entity form.

(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:

(3) With respect to power supplies as intended by Article 3 section (1), the Government and the regional governments shall set up funds for:

10

a. kelompok masyarakat tidak mampu; a. indigent community groups;

b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;

b. the construction of power supply facilities in less-developed regions;

c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan

c. the construction of power in remote and contiguous areas; and

d. pembangunan listrik perdesaan. d. the construction of rural electricity.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (3): Cukup jelas

Elucidation of Article 4 Section (3): Sufficiently clear

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

CHAPTER IV AUTHORITY OF MANAGEMENT

Article 5

(1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

(1) The authority of the Government in the field of electricity shall include:

a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;

a. adopt national electricity policy;

b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

b. make electricity laws and regulations;

c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;

c. prepare guidelines, standards, and the criteria with respect to electricity;

d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;

d. set guidelines to consumer power tariffs;

e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;

e. develop a general national electricity plan;

f. penetapan wilayah usaha; f. determine business areas;

g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;

g. issue cross-border electricity trading licenses;

h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:

h. issue power supply business licenses to entities:

1. wilayah usahanya lintas provinsi; 1. whose business overlaps the provinces;

2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan

2. in state-owned-entity form; and

3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

3. that sell power and/or rent electrical grids to Government-appointed power supply license holders;

i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;

i. issue operating licenses for installation facilities overlapping the provinces;

j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

j. set consumer power tariffs for Government-appointed power supply license holders;

11

k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

k. give approval for power selling and electrical grid rent prices to Government-appointed power supply license holders;

l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

l. give approval for excess power sale to Government-appointed operating license holders;

m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;

m. issue power service licenses to state-own entities or foreign investors/with majority of shares being owned by foreign investors;

n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

n. issue electrical grid utilization licenses in the interest of telecommunications, multimedia, and informatics to grids owned by Government-appointed power supply license holders or Government-appointed operating license holders;

o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;

o. direct and supervise entities engaged in the field of electricity whose licenses issued by the Government;

p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; p. appoint electricity inspector(s);

q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan

q. establish functional positions for electricity inspectors at every level of the governments; and

r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

r. impose administrative sanctions on entities whose licenses issued by the Government.

(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:

(2) The authority of the province governments in the field of electricity shall include:

a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;

a. make provincial regulations in the field of electricity;

b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;

b. develop a general provincial electricity plan;

c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;

c. issue power supply licenses to entities whose business areas overlap the districts/cities;

d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;

d. issue operating licenses for installation facilities overlapping the districts/cities;

e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

e. set consumer power tariffs for province government-appointed power supply license holders;

12

f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

f. give approval for power selling and electrical grid rent prices to entities that sells power and/or rents electrical grids to entities whose license issued by the province governments;

g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

g. give approval for excess power sale to operating license holders whose licenses issued by the province governments;

h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

h. issue electrical grid utilization licenses in the interest of telecommunications, multimedia, and informatics to grids owned by province government-appointed power supply license holders or province government-appointed operating license holders;

i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

i. direct and supervise entities engaged in the field of electricity whose licenses issued by the province governments;

j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan

j. appoint provincial electricity inspector(s); and

k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

k. impose administrative sanctions on entities whose licenses issued by the province governments.

(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

(3) The authority of the district/city governments in the field of electricity shall include:

a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;

a. make district/city regulations in the field of electricity;

b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;

b. develop a general district/city electricity plan;

c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;

c. issue power supply licenses to entities whose business areas within the districts/cities;

d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;

d. issue operating licenses for installation facilities within the districts/cities;

e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

e. set consumer power tariffs for district/city government-appointed power supply license holders;

f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga

f. give approval for power selling and electrical grid rent prices to entities that sells power and/or rents electrical grids to

13

listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

entities whose licenses are issued by the district/city governments;

g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

g. issue power service licenses to entities whose majority of shares is owned by domestic investors;

h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

h. give approval for excess power sale to operating license holders whose licenses issued by the district/city governments;

i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

i. issue electrical grid utilization licenses in the interest of telecommunications, multimedia, and informatics to grids owned by district/city government-appointed power supply license holders or district/city government-appointed operating license holders;

j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

j. direct and supervise entities engaged in the field of electricity whose licenses issued by the district/city governments;

k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan

k. appoint district/city electricity inspector(s); and

l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

l. impose administrative sanctions on entities whose licenses issued by the district/city governments.

BAB V PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

CHAPTER V BENEFICIAL USE OF PRIMARY ENERGY

SOURCES Article 6

(1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

(1) Primary energy sources domestically available and/or imported/coming from abroad must be beneficially used in an optimum manner within the national energy policy to enable guarantee of the sustainable power supplies.

(2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.

(2) Beneficial use of primary energy sources as intended by section (1) must be made while giving precedence over new energy and renewable energy sources.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2): Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya

Elucidation of Article 6 Section (2): New energy and renewable energy sources shall be beneficially used with due regard to their economies.

14

(3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

(3) Beneficial use of primary energy sources domestically available as intended by section (1) shall be given precedence in the interest of national electricity.

BAB VI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 7

CHAPTER VI GENERAL ELECTRICITY PLAN

Article 7

(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(1) General electricity plan shall be prepared under the national energy policy and adopted by the Government upon consultation with the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Penjelasan Pasal Pasal 7 Ayat (1): Yang dimaksud dengan ”kebijakan energi nasional” adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi

Elucidation of Article 7 Section (1): “National energy policy” means national energy policy as intended by Law concerning Energy.

(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.

(2) General electricity plan as intended by section (1) shall be prepared in which the regional governments are involved.

(3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Regional general electricity plan shall be prepared under the national general electricity plan and adopted by the regional governments upon consultation with the Regional House of Representatives.

(4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Guidelines to preparation of general electricity plan as intended by section (1) and section (3) shall be issued by the Minister.

BAB VII USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 8

CHAPTER VII ELECTRICITY BUSINESS

Part One General Article 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas: Electricity business shall include:

a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan a. power supply business; and

b. usaha penunjang tenaga listrik.

b. power support business.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 9

Part Two Power Supply Business

Article 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

Power supply business as intended by Article 8 shall include:

a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan

a. public power supply business; and

15

b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

b. captive power supply business.

Pasal 10 Article 10

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:

(1) Public power supply business as intended by Article 9 item (a) shall include the following types of business:

a. pembangkitan tenaga listrik; a. power generation;

b. transmisi tenaga listrik; b. power transmission;

c. distribusi tenaga listrik; dan/atau c. power distribution; and

d. penjualan tenaga listrik. d. power sale.

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(2) Public power supply business as intended by section (1) may be conducted in an integrated manner.

(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

(3) Public power supply business as intended by section (2) shall be conducted by 1 (one) entity within 1 (one) business area.

(4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

(4) Limited business areas as intended by section (3) shall also apply to public power supply business limited to only power distribution and/or power sale.

(5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Business areas as intended by section (3) and section (4) shall be determined by the Government.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (5): Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Elucidation of Article 10 Section (5): A business area shall not be an administrative area of the government.

Pasal 11 Article 11

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

(1) Public power supply business as intended by Article 10 section (1) shall be conducted by state-owned entities, region-owned entities, private entities, cooperatives, and self-reliant communities engaged in the field of power supplies.

(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(2) State-owned entities as intended by section (1) shall receive first priority to conduct public power supply business.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (2): Elucidation of Article 11 Section (2):

16

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik

Priority to state-owned entities constitutes the embodiment of the control of the state over power supplies. State-owned entities shall be entities that are solely engaged in the field of power supplies.

(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

(3) The competent Government or regional governments shall allow opportunities to region-owned entities, private entities, or cooperatives to conduct integrated power supply business in areas where power service is not yet provided.

(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

(4) Where no region-owned entities, private entities, or cooperatives are able to supply power in those areas, the Government must commission a state-own entity(ies) to supply power.

Pasal 12 Article 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

Captive power supply business as intended by Article 9 item (b) shall include:

a. pembangkitan tenaga listrik; a. power generation;

b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau

b. power generation and power distribution; or

c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

c. power generation, power transmission, and power distribution.

Pasal 13 Article 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Captive power supply business as intended by Article 12 may be conducted by government agencies, the regional governments, state-owned entities, region-owned entities, private entities, cooperatives, sole proprietorships, and other institutions/entities.

Penjelasan Pasal 13: Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan ”lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing

Elucidation of Article 13: “Captive power supply” means power supply for own consumption, not for trade. “Other institutions/entities” means representatives of foreign institutions or foreign entities.

Pasal 14 Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Ancillary provisions on power supply business as intended by Article 9 through Article 13 shall be

17

sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

governed by Regulation of the Government.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 15

Part Three Power Support Business

Article 15

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

Power support business as intended by Article 8 item (b) shall include:

a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan a. power service business; and

b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

b. power industry business.

Pasal 16 Article 16

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

(1) Power service business as intended by Article 15 item (a) shall include:

a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

a. power supply installation consultancy;

b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

b. power supply installation construction and performance;

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

c. power installation checking and testing;

d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; d. power installation operation;

e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; e. power installation maintenance;

f. penelitian dan pengembangan; f. research and development;

g. pendidikan dan pelatihan; g. education and training;

h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

h. power tools and equipment laboratory testing;

i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

i. power tools and equipment certification;

j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau

j. electricity technician competency certification; or

k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

j. other service business directly associated with power supplies.

(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Power service business as intended by section (1) shall be conducted by state-owned entities, region-owned entities, private entities, and cooperatives with certification, classification, and qualification under provisions of laws and regulations.

(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam

(3) In the conduct of power service business, state-owned entities, region-owned entities, private

18

melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

entities, and cooperatives must give precedence over domestic products and potential.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (3): Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Elucidation of Article 16 Section (3): Foreign products and potential may be in use if no domestic products and potential are available.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ancillary provisions on certification, classification, and qualification of power service business shall be governed by Regulation of the Government.

Pasal 17 Article 17

(1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

(1) Power industry business as intended by Article 15 item (b) shall include:

a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau

a. power tools industry business; and/or

b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik. b. power equipment industry business.

(2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.

(2) Power industry business as intended by section (1) shall be conducted by state-owned entities, region-owned entities, private entities, and cooperatives.

(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

(3) In the conduct of power industry business, state-owned entities, region-owned entities, private entities, and cooperatives must give precedence over domestic products and potential.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3): Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Elucidation of Article 17 Section (3): Foreign products and potential may be in use if no domestic products and potential are available.

(4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Power industry business activities as intended by section (1) shall be performed under provisions of laws and regulations.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

CHPATER VIII LICENSING

Part One General

Article 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan

Power supply business and power support business as intended by Article 8 shall be conducted upon receipt of business licenses.

19

izin usaha.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin

Operasi Pasal 19

Part Two Power Supply Licenses and Operating Licenses

Article 19

(1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

(1) A license under which to supply power shall include:

a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan a. A power supply license; and

b. Izin operasi. b. An operating license.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Any person to engage in public power supply must hold a power supply license.

Pasal 20 Article 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

A power supply license as intended by Article 19 section (1) item (a) shall be issued subject to the types of business as intended by Article 10 section (1).

Pasal 21 Article 21

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

The competent Government or regional governments shall issue power supply licenses.

Penjelasan Pasal 21: Dalam penetapan izin, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat. Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Elucidation of Article 21: In the issue of licenses, the Government or the regional governments shall have due regard to the power supply capability of the power supply license holders in possession of the local business area. A power supply license shall contain, inter alia, the name and address of the entity, the type of business granted, obligations of the conduct of business, technical requirements, and sanctions.

Pasal 22 Article 22

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Operating licenses as intended by Article 19 section (1) item (b) shall be issued to power generators with specified capacity as governed by Regulation of the Minister.

Pasal 23 Article 23

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah

(1) Operating licenses as intended by Article 22 shall be issued by the competent Government or

20

daerah sesuai dengan kewenangannya. regional governments.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.

(2) Operating licenses as intended by section (1) shall be issued upon meeting the administrative, technical, and environmental requirements.

(3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Operating license holders may sell excess power for the benefit of public interest upon receipt of approval from the competent Government or regional governments.

Pasal 24 Article 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancillary provisions on power supply licenses and operating licenses shall be governed by Regulation of the Government.

Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 25

Part Three Power Support Licenses

Article 25

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(1) Power service business as intended by Article 15 item (a) and Article 16 section (2) shall be conducted upon receipt of power service licenses from the competent Government or regional governments.

(2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Power service licenses and power industry licenses shall be issued under the provisions of laws and regulations.

Pasal 26 Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancillary provisions on power service licenses shall be governed by Regulation of the Government.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 27

Part Four Rights and Obligations of Power Supply License

Holders Article 27

(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

(1) In the conduct of power supply business as intended by Article 10 section (1) power supply license holders shall in the public interest be entitled to:

a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;

a. cross rivers or lakes either above or below the surface;

b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah b. cross sea either above or below the surface;

21

permukaan;

c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; c. cross public roads and railway;

d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

d. have access to public places or private places and use them temporarily;

e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;

e. use land and cross over land or underground;

f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

f. cross over or below buildings built on land or underground;

g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

g. cut and/or fell obstructing plants.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) In the performance of activities as intended by section (1), power supply license holders must exercise them under laws and regulations.

Pasal 28 Article 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

Power supply license holders must:

a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;

a. make available power that meets the prevailing quality and reliability standard;

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

b. provide as good service as possible to consumers and the public;

c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan

c. meet the electricity safety requirements; and

d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

d. give precedence over domestic products and potential.

Penjelasan Pasal 28 Huruf (d): Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Elucidation of Article 28 (d): Foreign products and potential may be in use if no domestic products and potential are available.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 29

Part Five Consumer Rights and Obligations

Article 29

(1) Konsumen berhak untuk: (1) Consumers shall have the rights to:

a. mendapat pelayanan yang baik; a. receive good services;

b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

b. have continuous access to power at good quality and reliability;

c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi c. have access to power as of right at fair

22

haknya dengan harga yang wajar; price;

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan

d. receive repair services in case of electrical faults; and

e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

e. recover damages in case of outage/failure through operating error and/or neglect by power supply license holders under the terms governed in a power sale/purchase agreement.

(2) Konsumen wajib: (2) Consumers must:

a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;

a. secure against any danger that may arise from the use of power;

b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;

b. protect the security of consumer power installations;

Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Huruf b: Yang dimaksud dengan ”instalasi tenaga listrik milik konsumen” adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Elucidation of Article 29 Section (2) (b): “Consumer power installations” means power installations following the installations of electric meters or load limit controllers.

c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;

c. use power within its allocation;

d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan

d. pay electric bills; and

e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

e. observe the electricity technical requirements.

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Consumers shall be responsible for their negligence resulting in losses to power supply license holders.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Ancillary provisions on consumer responsibility as intended by section (3) shall be governed by Regulation of the Minister.

BAB IX PENGGUNAAN TANAH

Pasal 30

CHAPTER IX USE OF LAND

Article 30

(1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Use of land by power supply license holders as of right as intended by Article 27 shall require payment of damages with respect to land title or compensation to land, building, and plant title holders under provisions of laws and regulations.

(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana (2) Damages with respect to land title as intended

23

dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.

by section (1) shall be paid for land that is directly used by power supply license holders and for buildings and plants related to land.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (2): Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan “secara langsung” adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Elucidation of Article 30 Section (2): Damages with respect to land title shall include the remaining land the title holders cannot use as result of partial use of land by power supply license holders. “Directly” means the use of land for the construction of power installations, inter alia, generation, electrical substations, and electricity pylon sites.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

(3) Compensation as intended by section (1) shall be made for the indirect use of land by power supply license holders who results in depreciation of economic value of land, buildings, and plant over which electricity pylons cross.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (3): Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Elucidation of Article 30 Section (3): “Indirect use” in this provision includes, inter alia, the use of land over which transmission lines cross.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ancillary provisions on calculation of compensation as intended by section (3) shall be governed by Regulation of the Government.

(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(5) Where power supply license holders use land, the parcels of which are possessed by land title holders or state land users, power supply license holders must prior to commencing any activities solve the land problem under provisions of land laws and regulations.

(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

(6) Where power supply license holders use land, the partial area of which is communal land, any solution thereto shall be achieved under provisions of land laws and regulations subject to the local customary law.

Pasal 31 Article 31

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin

Obligations to pay damages with respect to land title or compensation as intended by Article 30 section (1) shall not apply to any person by whom building are erected, plants are planted with willfulness, etc. on land already with a location permit for power

24

lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

supply business and to whom damages or compensation with respect to land title are already paid.

Pasal 32 Article 32

(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Valuation of and procedures for payment of damages with respect to land title or compensation as intended by Article 30 shall be conducted under provisions of laws and regulations.

(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Damages with respect to land title or compensation as intended by Article 30 shall be for the account of power supply license holders.

BAB X HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF

TENAGA LISTRIK Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 33

CHAPTER X POWER SALES PRICES, ELECTRICAL GRID

RENT PRICES, AND TARIFFS Part One

Power Sales Prices and Electrical Grid Rent Prices

Article 33

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

(1) Power sales prices and electrical grid rent prices shall be set under the principle of sound business.

Penjelasan Pasal 33Ayat (1): Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Elucidation of Article 33 Section (1): “Power sales price” includes all costs in connection with power sale by power generators. “Electrical grid rent price” includes all costs associated with power transmission and/or distribution grid rent.

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

(2) The competent Government or regional governments shall give approval for power sales prices and electrical grid rent prices.

Penjelasan Pasal 33Ayat (2): Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Elucidation of Article 33 Section (2): In giving approval for power sales prices and electrical grid rent prices, the Government or the regional governments shall have due regard to agreement among entities.

(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

(3) At no time shall power supply license holders charge power sales prices and electrical grid rent prices without approval of the Government or the regional governments.

25

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 34

Part Two Power Tariffs

Article 34

(1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(1) The competent Government shall set consumer power tariffs upon consent of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1): Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Elucidation of Article 34 Section (1): Consumer power tariffs include all costs to which consumer power consumption relates, inter alia, fees (Rp/kVA) and billing charges (Rp/kWh), reactive power billing charges (Rp/kVArh), and/or maximum kVA fees paid at subscription rates (Rp/month) within the power limits consumed or other forms.

(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) The competent regional governments shall set consumer power tariffs upon consent of the Regional House of Representatives under guidelines adopted by the Government.

(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Where the regional governments are unable to set power tariffs as intended by section (2), the Government shall set power tariffs for said regions upon consent of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

(4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

(4) Consumer power tariffs as intended by section (1), section (2), and section (3) shall be set with due regard to the balanced interests of nation, regions, consumers, and power supply business actors.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (4): Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

Elucidation of Article 34 Section (4): “The interest of regions” includes, inter alia, economic and industrial development in regions.

(5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

(5) Any region within one business area may vary in consumer power tariffs as intended by section (1) and section (2).

Pasal 35 Article 35

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

At no time shall power supply license holders charge consumer power tariffs other than in accordance with tariffs set by the Government or the regional governments as intended by Article 34.

26

Pasal 36 Article 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancillary provisions on procedures for power sale and grid rent pricing, and power tariff as intended by Article 33 and Article 34 shall be governed by Regulation of the Government.

Bagian Ketiga Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Pasal 37

Part Three Cross-Border Electricity Trading

Article 37

Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah.

Cross-border electricity trading shall be conducted by power supply license holders under a license by the Government.

Pasal 38 Article 38

Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik.

Cross-border electricity trading may be conducted through power purchase or sale.

Pasal 39 Article 39

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan syarat:

Cross-border power purchase as intended by Article 38 may be made on the following conditions:

a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;

a. local electricity needs are not yet met;

b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;

b. only to act as support to meet local electricity needs;

c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;

c. not adverse to the state and nation interest with respect to sovereignty, security, and economic development;

d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;

d. to improve the quality and reliability of local power supply.

e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan

e. to not disregard the development of domestic power supply capability; and

Penjelasan Pasal 39 Huruf e: Yang dimaksud dengan “pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri” adalah pengembangan sumber energi, sumber daya manusia, dan teknologi.

Elucidation of Article 39 (e): “Development of domestic power supply capability” means development of energy sources, human resources, and technology.

f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

f. to not raise dependence on power procurement from abroad.

Pasal 40 Article 40

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan apabila:

Cross-border power sale as intended by Article 38 shall be made if:

27

a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;

a. electricity needs of the local and surrounding areas have been met;

b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan

b. power sale prices are not subsidized

c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

c. not compromise the quality and reliability of local power supply.

Pasal 41 Article 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancillary provisions on cross-border electricity trading as intended by Article 37 through Article 40 shall be governed by Regulation of the Government.

BAB XI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 42

CHAPTER XI THE ENVIRONMENT AND ENGINEERING

Part One The Environment

Article 42

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Any electricity business activities must meet the provisions as stated in the environmental laws and regulations.

Bagian Kedua Keteknikan

Pasal 43

Part Two Engineering Article 43

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas: Electricity engineering shall include:

a. keselamatan ketenagalistrikan; dan a. electricity safety, and

b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

b. electrical grids utilization in the interests of telecommunications, multimedia, and informatics.

Pasal 44 Article 44

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

(1) Any electricity business activities must meet the electricity safety requirements.

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

(2) The electricity safety requirements as intended by section (1) shall aim at achieving condition that is:

a. andal dan aman bagi instalasi; a. reliable and safe for installations;

b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan

b. safe from any danger for humans and other living things; and

c. ramah lingkungan. c. environment-friendly.

28

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(3) The electricity safety requirements as intended by section (1) shall include:

a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

a. to meet power tool and equipment standardization;

b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan b. to secure power installations; and

c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik. c. to secure power equipment.

(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.

(4) Any power installation in operation must hold a commissioning certificate.

(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.

(5) Any power tool and equipment must meet the Indonesian national standard requirements.

(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(6) Any technician with electricity business must hold a competency certificate.

(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(7) Provisions on electricity safety, commissioning certificates, Indonesian national standard, and competency certificates as intended by section (1) through section (6) shall be governed by Regulation of the Government.

Pasal 45 Article 45

(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

(1) Electrical grid utilization in the interests of telecommunications, multimedia, and informatics may only be conducted to the extent not affect the viability of power supplies.

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.

(2) Electrical grid utilization as intended by section (1) may only be conducted upon approval of grid owners.

(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Electrical grid utilization as intended by section (1) shall be conducted upon a grid utilization license that is issued by the competent Government or regional governments.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ancillary provisions on electrical grid utilization as intended by section (1) and section (2) shall be governed by Regulations of the Government.

29

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

CHAPTER XII DIRECTION AND SUPERVISION

Article 46

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:

(1) The competent Government or regional governments shall direct and supervise power supply business pertaining to:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;

a. energy source supply and utilization for power generators;

b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

b. fulfillment of adequate power supplies;

c. pemenuhan persyaratan keteknikan; c. fulfillment of technical requirements;

d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

d. fulfillment of environmental protection;

e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

e. preferential use of domestic goods and services;

f. penggunaan tenaga kerja asing; f. employment of foreign workers;

g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;

g. achievement in power supply quality and reliability levels;

h. pemenuhan persyaratan perizinan; h. licensing eligibility;

i. penerapan tarif tenaga listrik; dan i. power tariff charge;

j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

j. achievement of quality of service provided by power support business.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

(2) In the exercise of supervision as intended by section (1), the Government and the regional governments may:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

a. conduct site inspections;

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;

b. inquire about electricity business reports;

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan

c. conduct research and evaluation of electricity business reports; and

d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

d. impose administrative sanctions against violation of licensing requirements.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(3) In the exercise of engineering supervision as intended by section (1), the Government and the regional governments shall be with the assistance of an electricity inspector(s) and/or a Civil Servant Investigator(s).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan

(4) Ancillary provisions on direction and supervision shall be governed by Regulation of

30

Pemerintah.

the Government.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 47

CHAPTER XIII INVESTIGATIONS

Article 47

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

(1) In addition to Investigators of the State Police of the Republic of Indonesia, specified Civil Service Officials with the scope of duties and responsibilities in the field of electricity shall be granted special authority as Investigators as intended by the Law of Criminal Procedure to conduct criminal investigations in the field of electricity.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

(2) Civil Service Investigators as intended by section (1) shall be authorized to:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

a. make examinations of the truth of reports or information about criminal acts in electricity business activities;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

b. make examinations of any persons that are suspected of perpetrating criminal acts in electricity business activities;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

c. call persons to be heard and examined as witnesses or suspects in criminal cases in electricity business activities;

d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

d. search places that are suspected of being used to perpetrate criminal acts in electricity business activities;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

e. make examinations of facilities and infrastructure of electricity business activities and cease the use of equipment that is suspected of being used to perpetrate criminal acts;

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

f. seal and/or seize electricity business activity instruments that are used to perpetrate criminal acts as means of proof;

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

g. procure experts that are required in connection with examinations of criminal cases in electricity business activities and

h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan

h. arrest and detain electricity perpetrators under laws and regulations.

31

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Civil Service Investigators as intended by section (1) shall inform Officials of the State Police of the Republic of Indonesia of the initiation of criminal case investigations under provisions of laws and regulations.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Authority as intended by section (2) shall be exercised under provisions of laws and regulations.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

CHAPTER XIV ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 48

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

(1) Any person in violation of the provisions as intended by Article 16 section (3), Article 17 section (3), Article 27 section (2), Article 28, Article 33 section (3), Article 35, Article 37, Article 42, or Article 45 section (3) shall be imposed administrative sanctions through:

a. teguran tertulis; a. written warning:

b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau b. suspension; and/or

c. pencabutan izin usaha. c. revocation of license.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be effected by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ancillary provisions on procedures for imposition of administrative sanctions as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

CHAPTER XV PENAL PROVISIONS

Article 49

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(1) Any person who conducts public power supply business without a license as intended by Article 19 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 3 (three) years and a fine of at most Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan

(2) Any person who conducts public power supply business without an operating license as intended by Article 22 shall be sentenced to

32

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Any person who sells excess power for the benefit of public interest without approval of the Government or the regional governments as intended by Article 23 section (3) shall be sentenced to imprisonment of at most 2 (two) years and a fine of at most Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Pasal 50 Article 50

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Any person who fails to meet the electricity safety as intended by Article 44 section (1) resulting in death of person from power shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and a fine of at most Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Power supply license holders or operating license holders who commit acts as intended by section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and a fine of at most Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.

(3) Other than sentences as intended by section (2), power supply license holders or operating license holders are also obligated to compensate the victims in damages.

(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Requirements and procedures for payment in damages as intended by section (3) shall be implemented under provisions of laws and regulations.

Pasal 51 Article 51

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Any person who fails to meet the electricity safety as intended by Article 44 section (1) to affect the viability of power supplies shall be sentenced to imprisonment of at most 3 (three) years and a fine of at most Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana

(2) If an act as intended by section (1) results in power outage/failure to the detriment of the public shall be sentenced to imprisonment of at

33

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

most 5 (five) years and a fine of at most Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah).

(3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Any person who consumes electricity in an unauthorized manner unlawfully shall be sentenced to imprisonment of at most 7 (seven) years and a fine of at most Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah).

Pasal 52 Article 52

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(1) Any person engaged in power supply business not meeting obligations to the land, building, and plant title holders as intended by Article 30 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah)..

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

(2) Other than sentences as intended by section (1), additional sanctions of revocation of power supply license or operating license may be imposed.

Pasal 53 Article 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Any person who performs power service business activities in an unlicensed manner as intended by Article 25 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Pasal 54 Article 54

(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Any person who operates power installations without a commissioning certificate as intended by Article 44 section (4) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Any person who produces, distributes, or trades in power tools and equipment other than in accordance with the Indonesia national standard as intended by Article 44 section (5) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

34

Pasal 55 Article 55

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.

(1) Where criminal acts as intended by Article 49 through Article 54 are committed by an entity, the sentence shall be imposed on the entity and/or its management.

(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

(2) Where the sentence as intended by section (1) is imposed on an entity, the sentence to be imposed shall be a maximum fine plus one third of it.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

CHAPTER XVI TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Upon this Law coming into effect:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as state-owned entity that is formed under Regulation of the Government Number 23 of 1994 concerning Change in the Form of Public Enterprise into Limited Liability Company shall be deemed to have held a power supply license.

2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Within a period of not exceeding 2 (two) years, the Government shall already prepare and issue a power supply license to state-owned entity as intended by item 1 under the provisions of this Law.

Penjelasan Pasal 56 Angka 2: Penataan dimaksudkan agar badan usaha milik negara menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

Elucidation of Article 56 (2): The preparation aims to make state-owned entities more efficient and effective in provision of power supply services to the public.

3. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

3. Public Power Business Licenses, Captive Power Business Licenses, and Power Support Business Licenses that have been issued under Law Number 15 of 1985 concerning Electricity shall remain valid until their expiration.

4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang

4. Within a period of not exceeding 2 (two) years, Public Power Business Licenses, Captive Power Business Licenses, and Power Support Business Licenses that have been issued under Law Number 15 of 1985 concerning Electricity as

35

telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

intended by item 3 are subject to adjustment to the provisions of this Law.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

CHAPTER XVII CONCLUDING PROVISIONS

Article 57

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Upon this Law coming into effect, Law Number 15 of 1985 concerning Electricity (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 74 of 1985, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3317) is revoked and declared no longer valid.

(2) Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Ancillary regulations on electricity already existing under Law Number 15 of 1985 concerning Electricity shall remain valid to the extent not against or not yet replaced under this Law.

(3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Ancillary regulations to this Law must have been issued not longer than 1 (one) from when this Law is promulgated.

Pasal 58 Article 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Law shall take effect from the date it is promulgated.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ratified in Jakarta on September 23, 2009

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ANDI MATTALATTA

Promulgated in Jakarta on September 23, 2009 MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA, sgd.

ANDI MATTALATTA

36

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 133 OF 2009.

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5052

Translated by: Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com