modul.mercubuana.ac.id... · web viewmodul perkuliahan bussiness ethic and good corporate...

MODUL PERKULIAHAN

Bussiness Ethic and Good Corporate Governance Regulatory framework, rules and enforcement

Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Pasca Sarjana Magister Manajemen 04 xxxxxxxx .DR. H.Ir.Triyanto MBA

Abstract KompetensiDalam modul ini kita akan mempelajari teori teori mengenai organisasi mulai dari evolusi organisasi, perilaku organisasi, serta perspektifnya,cyklus organisasi serta teori teori critical lainnya.Evolusi merupakan perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan organisasi dengan memberikan inovasi baru dalam bentuk keunggulan-keunggulan dan keunikan-keunikan dari perkembangan awal sampai perkembangan yang paling mutakhir dalam teori organisasi. Evolusi atau perkembangan teori organisasi memunculkan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang masing-masing dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk meninjau masalah organisasi.

Dosen Pengampu dapat menerapkan dan menggunakan template modul standar untuk modul-modul yang akan dipergunakannya

‘15 2 Bussiness Ethic & Good Corporation

Governance Pusat Bahan Ajar dan eLearningDR.H.Ir. Triyanto MBA http://www.mercubuana.ac.id

http://www.mercubuana.ac.id/

Good Corporate Governance

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman bagi Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.

MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PERUSAHAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.

3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaa.

4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan nilai investasi dan kekayaan Perusahaan.

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN TELAH MENGHASILKAN HAL-HAL PENTING SEBAGAI BERIKUT :

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISARIS

Komisaris berfungsi mengawasi tindakan Direksi serta berwenang dalam memberikan nasehat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Komisaris harus pula memantau efektifitas praktek good




corporate governance yang diterapkan Perusahaan. Dalam menunjang pelaksanakan tugasnya Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite-komite.

KOMITE DI BAWAH KOMISARIS

Komite Audit

Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor menugaskan Komite Audit untuk melakukan pemantauan berkala dengan memanfaatkan laporan hasil pengujian oleh Satuan Pengawasan Intern. D. DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham. Direksi terdiri atas enam Direktur, termasuk Direktur Utama dan dua anggota Direksi berasal dari kalangan di luar perusahaan. Adapun anggota dewan direksi tersebut terdiri dari :

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada direksi yang bertugas sebagai pejabat penghubung dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk risalah Rapat Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sekretaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.

Bagian Good Corporate Governance dan Manajemen Resiko merupakan salah satu bagian di bawah Sekretaris Perusahaan yang berfungsi mengendalikan implementasi Good Corporate Governance, termasuk Internal Control System dan Risk Management, dan sebagai Liaison Officer dalam penerapan Good Corporate Governance untuk menjamin praktek-praktek pengelolaan perusahaan secara baik, benar, transparan dan profesional.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern membantu direksi untuk melakukan pengujian secara periodik atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan efektifitas kegiatan melalui penilaian yang independen.

PEDOMAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Ada lima prinsip utama Good Corporate Governance, yaitu :

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.




Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Manajemen Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak menjabat direksi di Perusahaan terafiliasi.

Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tidak bekerja di Perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan.

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di Perusahaan.

Para anggota Direksi dan Karyawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau peraturan dinas yang ada. Paling sedikit 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif harus ditetapkan oleh Direksi untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

Operasi : berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk tujuan kinerja dan profitabilitas serta penjagaan sumber daya dari kerugian.

Pelaporan Keuangan : berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang andal termasuk pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan kepada masyarakat dan laporan keuangan intern.

Ketaatan : berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan.

External auditor ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit dengan disertai alasan




pencalonan dan besarnya honor/imbal jasa yang diusulkan. External Auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan.

HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. LATAR BELAKANG DAN SISTEMATIKA ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

I.1.1.

Pedoman Etika Bisnis dan tata perilaku ini merupakan penjabaran dari praktik-praktik

Good Corporate Governance sebagaimana tertuang dalam Keputusan bersama

Komisaris dan Direksi

I.1.2.

Berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance

atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari Bisnis untuk pencapaian

Visi dan Misi perusahaan.

I.1. Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku

bagi Direksi dan pekerja dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi

dan tujuan perusahaan.

2. TUJUAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk :

1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.

2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan dalam melaksanakan tugas.

3. Menjadi acuan perilaku insan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan.

4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

TATA NILAI DASAR PERUSAHAAN




Dalam melaksanakan misi perusahaan menjunjung nilai-nilai yang menjadi koridor dalam menjalankan bisnis. Nilai-nilai tersebut terdiri dari input values, process values dan output values ( I-P-O Values) sebagai berikut :

1. Input values : merupakan nilai-nilai yang dicari dari orang-orang yang bekerja, yang terdiri dari :

- Integrity :menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai etika yang berlaku di masyarakat dan perusahaan - Commitment :menjunjung tinggi dan melaksanakan tujuan perusahaan dan/atau sasaran tugas - Resilience :mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam setiap perubahan lingkungan - Spiritual :menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai spiritual - Respect :bertindak dengan menghargai harkat dan martabat orang lain

2. Process Values : merupakan nilai-nilai yang diperhatikan dalam mencapai dan memelihara condition of enterprise excellence, yang terdiri dari :

- Teamwork :mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan. - Discipline :melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan. - Proactive :mengantisipasi dan merespon secara tepat masalah-masalah yang timbul dalam pekerjaan. - Achievement oriented :mengupayakan tercapainya sasaran dengan hasil terbaik. - Systemic thingking :menyikapi isyu dan berpikir secara sistematis untuk melihat hubungan sebab akibat.

- Accountable :mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Merit :memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja.

3. Output Values : merupakan nilai-nilai yang diperhatikan oleh pemangku kepentingan ketika menilai kinerja perusahaan, yang terdiri dari :

- Customer values :memberikan benefit yang lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh pelanggan.

- Communicative :mampu menyampaikan dan menerima ide, pendapat dan informasi secara jelas dengan menggunakan media komunikasi yang tersedia.

- Trustworthy :memegang teguh amanah yang diberikan.

STANDAR ETIKA BISNIS

ETIKA PERUSAHAAN TENTANG INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS DAN PEKERJAAN

1. Perusahaan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsipÂ¬-prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam Kebijakan perusahaan. Perusahaan menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan Bisnis utama di bidang pelayanan jasa pos dan giro dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki antara lain meliputi : (1) Bidang Pelayanan jasa Suratpos dan Paketpos; (2) Bidang Bisnis Jasa Keuangan; (3) Bidang Bisnis Jasa Pos Logistik; dan Bidang Bisnis Jasa Admail serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

2. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional (Divre) dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Panduan Standar Etika Bisnis dan standar tata perilaku ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masingÂ¬-masing.

3. Perusahaan melarang seluruh jajaran Perusahaan yang terdiri atas Direksi, seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional (Divre) dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsipÂ¬-prinsip Good Corporate Governance.

4. Perusahaan menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan norma dan peraturan yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-Â¬norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik




administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan internal/eksternal.

5. Kebijakan Perusahaan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan antara lain : Seluruh individu dan atau organ Perusahaan senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di

mana pun operasional Perusahaan dijalankan.

Perusahaan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika Bisnis yang berlaku.

Perusahaan menghindari tindakan illegal, penggunaan praktik yang tidak fair dan perilaku curang dalam meraih laba.

Segenap jajaran Perusahaan harus mengutamakan kepentingan Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

1. Perusahaan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas kemandirian Perusahaan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya.

2. Perusahaan akan berusaha keras agar mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Sahamnya.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA (HUBUNGAN INDUSTRIAL)

1. Status pekerja di Perusahaan terdiri atas Karyawan dan calon Karyawan. Di samping kategori tersebut, Perusahaan juga memperkerjakan Karyawan kontrak dalam jangka waktu atau proyek tertentu. Terhadap kedua klasifikasi pekerja tersebut, Perusahaan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan menerapkan sistem manajemen human assets berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perusahaan juga mengakui hak pekerja untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perusahaan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas aset Pekerja yang merupakan aset utama pada Perusahaan. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Perusahaan merupakan hal yang penting.

4. Perusahaan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja yang berpedoman pada Budaya Perusahaan, Kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok-pokok Organisasi. Perusahaan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar Good Corporate Governance.

5. Perusahaan mempunyai Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional (Divre) dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi pekerja serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

6. Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pekerja dan hubungan industrial antara lain: Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pekerja;

Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;

Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;




Meningkatkan disiplin pekerja agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;

Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pekerja;

Memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja;

Menempatkan PKB sebagai komitmen Perusahaan;

Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pekerja;

Memberikan hakÂ¬-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.

Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.

Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.

Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja untuk menghadiri dan memberikan masukan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) menurut tingkatan organisasi masing-masing.

7. Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu segenap jajaran Perusahaan baik Direksi, manajemen dan pekerja akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pekerja sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

8. Pekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban pekerja terhadap Perusahaan antara lain :

Setiap pekerja wajib menaati PKB, Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.

Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.

Setiap pekerja wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Setiap pekerja wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.

Setiap pekerja yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pekerja di lingkungannya.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KONSUMEN

1. Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan/komsumen. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan juga akan selalu berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai.

2. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan: Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen.

Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat

Melakukan sertifikasi mutu melalui sistem manajemen mutu;




Melakukan perbaikan dibidang Operasi, sarana dan prasarana produk sesuai dengan kemampuan Perusahaan;

Memberikan layanan purna jual yang sesuai

Bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan memasarkan produk Perusahaan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING

Menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara :

1. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing. 2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA/REKANAN

1. Perusahaan bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi:

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan.

Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Memiliki track record yang memadai, tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya.

Kerja sama yang saling menguntungkan. 2. Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara :

Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.

Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent.

Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-procurement).

ETIKA PERUSAHAAN DALAM SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

1. Perusahaan menerapkan proses pengadaan sesuai standar Good Corporate Governance dengan menjunjung prinsip-Â¬prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai dengan peraturan perundang-Â¬undangan yang berlaku.

2. Perusahaan mematuhi etika proses pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa antara lain :

Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab.

Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada petugas pengadaan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Kontrak Pekerjaan antara Perusahaan dengan rekanan memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan




ketentuan yang telah disepakati, dan hak rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing-masing.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA

Meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :

1. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur. 2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. 3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR

Menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara :

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor. 2. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip

kewajaran (fairness). 4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor. 5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan,

keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

1. Perusahaan sangat menyadari bahwa di mana pun Perusahaan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu Perusahaan mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

2. Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Perusahaan akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain :

Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.

Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan. 3. Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan

kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara :




Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.

Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.

Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.

Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

Menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan :

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa. 2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko

dan biaya. 3. Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Perusahaan menjalankan operasional dengan mematuhi hukum maupun praktek standar industri yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan.

2. Perusahaan selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan. Dalam menjalankan pekerjaan setiap Karyawan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan :

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi. 2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

STANDAR TATA PERILAKU

A. ETIKA KERJA SESAMA INSAN

Etika kerja antar sesama insan dilandasi dengan :




Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Jujur, sopan dan tertib.

Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.

Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.

Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.

Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

B. ETIKA KERJA ANTARA ATASAN DENGAN BAWAHAN

Setiap atasan maupun bawahan wajib untuk melaksanakan standar tata perilaku dalam menjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan yang diatur sebagai berikut :

Setiap atasan harus bisa menjadi panutan, pengarah, motivator, pembimbing dan pengawas bagi bawahannya serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

Setiap atasan harus memperhatikan bawahannya untuk selalu meningkatkan keteramplan, ahlak, intelektualitas/pengetahuan, etika dan perbaikan secara terus menerus (continuous improvement)

Setiap bawahan secara aktif harus senantiasa mengembangkan diri dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengindahkan petunjuk, arahan, serta bimbingan atasannya.

Setiap atasan dan bawahan harus senantiasa saling menerima, menghormati, menghargai,mengingatkan dan membina kerjasama yang efektif, didasari dengan ketulusan hati dan itikad baik.

Setiap atasan dan bawahan harus senantiasa membangun hubungan komunikasi yang terbuka, efektif dan lancar.

Setiap atasan dan bawahan harus senantiasa menciptakan suasana kerja yang sehat dan kondusif dalam lingkungan yang selalu bersih, indah dan rapih.

MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

1. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informas. 1. Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan

bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

2. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal,




Auditor Eksternal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan pekerja untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan ke luar Perusahaan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

3. Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perusahaan. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

2. Keterbukaan Informasi.

1. Perusahaan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

2. Perusahaan akan selalu berusaha untuk mempelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan penting bagi pengambilan keputusan baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

3. Di samping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dll), Perusahaan juga mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan Tahunan meliputi :

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan selama tidak merugikan kepentingan Perusahaan.

2. Penilaian oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, dan lembaga pemeringkat lainnya.

3. Riwayat hidup, gaji dan tunjangan anggota Komisaris, Direksi;

4. Riwayat hidup Eksekutif Kunci Perusahaan.

5. Jumlah rapat Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya.

6. Sistem pemberian honorarium bagi Auditor Eksternal.

7. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Komisaris, Direksi.

8. Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.

9. Informasi material mengenai pekerja dan pihak yang berkepentingan.

10. Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perusahaan atau terhadap Perusahaan, serta perkara yang substansial yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan.

11. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.

12. Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Secara umum GCG harus memiliki tata kelola yang baik yaitu meliputi :

1. Harus melindungi hak-hak pemegang saham2. Harus menjamin perlakuan yang sama dari semua pemegang saham

3. Para pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam tata kelola perusahaan




4. Pengungkapan dan transparansi dalam laporan perusahaan

5. Dewan Direksi harus dipantau dan bertanggung jawab atas saran dan bimbingan dari pemegang saham.

Setiap Negara mempunyai kebijakan masing-masing termasuk juga pengolalan GCG , penjelasannya adalah sebagai berikut :

Implementasi di UK :

Sebagian saham dimiliki oleh dana pensiun, dana investasi, dan perorangan Bank tidak memiliki kepemilikan saham

Kinerja pasar saham sangat menentukan keberhasilan perusahaan

Cukup terbuka dan transparan

Merger dan pengambilalihan tidak selalu berjalan dengan baik

Impelentasi di Perancis :

Mampu menggunakan kemitraan dan bisnis yang baik Pendekatan koordinasi dengan strategi industry

Penggunaan yang efektif dalam perencanaan jangka panjang

Konflik kepentingan yang timbul antar Negara atau bisnis

Kadang kurang adanya transparansi dalam penyajian laporan

Implementasi di Indonesia :

Minimnya penerapan yang baik dikarenakan system yang kurang kokoh Masih adanya proses kepentingan masing-masing pihak baik pemberi atau penerima

Kurang adanya transparansi dan keterbukaan

Penegakan hukum yang lemah

Mulai diimplementasikan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan terutama yang milik Negara dan perusahaan public.

Kesimpulan :

Hampir sama penerapan GCG di seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga tujuan utama dari adanya GCG adalah bagaimana menerapkan berjalannya perusahaan dengan baik yang menguntungkan semua pihak baik pemegang saham, karyawan dan juga masyarakat sekitar. Indonesia dalam penerapan GCG masih merupakan Negara berkembang sehingga masih membutuhkan system yang kokoh, penegakan hukum yang jelas atas implementasi




GCG dan adanya dukungan yang penuh dari pemerintah. Hal-hal ini yang dirasa merupakan kelemahan dalam GCG Indonesia dan dijadikan motivasi tersendiri untuk pemerintah Indonesia untuk perkembangan penerapan GCG yang baik dalam perusahaan-perusahaan.

Implementation and enforcement of corporate governance rules Organ Utama perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi mempunyai peranan utama dalam meningkatkan nilai (value) perusahaan dan menjadi pilar utama dalam mendorong dan menggerakkan pelaksanaan GCG di perusahaan.

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Pemegang Saham Pemegang Saham PTPN VIII adalah Negara Republik Indonesia, dikarenakan modal PTPN VIII (Persero) yang ditempatkan dan disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan Negara Republik Indonesia. Menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham Negara pada Persero atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak Pemegang Saham/Pemilik Modal Hak pemegang saham/pemilik modal yang harus dilindungi, antara lain adalah hak untuk(I Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 9 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; b. memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur; c. menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya; d. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan. Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3), berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas. Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya: a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan; b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan; c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan,




khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung; f. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 10 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Akuntabilitas Pemegang Saham/Pemilik Modal Pemegang saham/Pemilik Modal melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Wewenang RUPS Bagi Perseroan yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan perusahaan adalah merupakan keputusan RUPS. a. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan perusahaan. b. Menilai kinerja Komisaris dan Direksi secara berkala. c. Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Menunjuk dan menetapkan Auditor Eksternal perusahaan dari calon yang diajukan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit. e. Menetapkan Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya. f. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) beserta perubahannya. g. Menyetujui dan/atau mengesahkan usulan-usulan dari Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah satu anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komposisi Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 11 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Persyaratan Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dan Perum dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Selain memenuhi kriteria tersebut di atas, pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk




melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masa Jabatan Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Tanggung Jawab a. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 12 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) c. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris, kecuali dapat dibuktikan bahwa: 1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan 3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Tugas Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Wewenang Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang: a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 13 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; g. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar; k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kewajiban Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban: a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka




Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; h. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 14 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lainnya. i. Membuat pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris; j. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; k. Membentuk Komite Audit; l. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham; m. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; n. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya; o. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; p. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. q. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. r. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Hak Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, Dewan Komisaris berhak untuk: a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Direksi untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif. b. Mendapatkan hasil laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengenai hasil pemeriksaan. c. Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; d. Mendapatkan kesempatan membela diri di depan RUPS, sebelum RUPS mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 15 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) e. Mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Perseroan atau Pemegang Saham. f. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

3. DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Keanggotaan Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Dalam hal Direksi




terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Persyaratan Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi adalah: a. Persyaratan Formal Persyaratan formal Anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: 1) dinyatakan pailit; 2) menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. b. Persyaratan Materil 1) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 16 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. 2) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki : a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan; b) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan; c) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN. 3) Integritas dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat: a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur); b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik). 4) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk: a) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan. b) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan. c) Membangkitkan semangat (memberi energi barn) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 17 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 5) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan. c. Persyaratan Lain 1) bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; 2) bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; 3) berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi; 4) tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi BUMN. 5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi. 6) tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut. 7) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat




pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Masa Jabatan Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Tanggung Jawab a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. b. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 18 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan bahwa: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. d. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. Tugas Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Wewenang Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk: a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan; c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 19 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan; d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS; e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan; g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kewajiban Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk: a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya




usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham; c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 20 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang; h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan; i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, dan dokumen Perseroan lainnya; l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf k; m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham; o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; q. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan; r. Menunjuk salah seorang anggota Direksi melalui Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan. s. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 21 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan dan anak perusahaan/perusahaan patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan. t. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. u. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundangundangan, antara lain: 1) Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban




dan pencapaian tujuan perseroan. 2) Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik (fiduciary duties) dan penuh tanggungjawab (duty of care) menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Direksi Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Direksi berhak: a. Memperoleh penghasilan dan penghargaan yang layak sebanding dengan upaya yang telah dikeluarkannya untuk kepentingan perusahaan dan dengan pencapaian tingkat kinerja perusahaan; b. Mendapatkan kesempatan membela diri di depan RUPS, sebelum RUPS mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan. c. Mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Perseroan atau Pemegang Saham. d. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 22 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) B. ORGAN PENDUKUNG GOOD CORPORATE GOVERNANCE Organ pendukung GCG memiliki fungsi dan peranan membantu Organ Utama GCG dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. 1. SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan beranggotakan Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan. Tugas Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa: a) mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris; b) membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan; c) mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya; d) menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; e) menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaeis; f) melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. g) Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) s.d f) tersebut di atas tersimpan dengan baik. Sekretaris Dewan Komisaris selaku Pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa: a) memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG; b) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; c) mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; d) sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance 23 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Masa jabatan Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan : a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN; b. Memiliki integritas yang baik; c. Memahami fungsi kesekretariatan; d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Penghasilan Penghasilan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, terdiri dari : a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur




Utama Perusahaan; b. fasilitas; c. tunjangan; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya. Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris ditanggung Perusahaan, kecuali tantiem/insentif kinerja bagi Sekretaris Dewan Komisaris dan bonus bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Akses dan Kerahasiaan Informasi Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya milik perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Sekretariat Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.




Daftar Pustaka




modul.mercubuana.ac.id... · web viewmodul perkuliahan bussiness ethic and good corporate...

Documents