pembiayaan pendidikan mikro.edwin wahyudin
TRANSCRIPT
Jurnal:
Operasionalisasi Pembiayaan Pendidikan di Madrasah
(Pembiayaan Pendidikan dengan Pendekatan Mikro)
Oleh: Edwin Wahyudin, S.Ag,S.Pd. (NIM 2.214.6.033)
Abstract
Islamic school as an organization must allows management functions to run the
organisation. In orther that, organization can implement 5 M (man, machine,
method, money, and minute). One of the existence of them that must be
calculated is a budgeting. An organization can not run well if it doesn’t have a
budgeting. And It happens to Islamic school as an organization as well.
In budgeting, Islamic school must identify how much income will be earned in a
period and it has to map what will be conducted, who will carry out it, and how
to do it to develop Islamic school based on income that it has achieve it.
Then, the Islamic school must consider how much the BEP it has by considering
how much fixed cost should be paid, how much cost variable, and also it is cost
overhead. By having that, the Islamic school will not have deficit and at least it
can survive by using the cost the Islamic school has earned everytime.
Keyword: Islamic school, budgeting, break event point
1
Abstrak
Madrasah atau sekolah merupakan sebuah organisasi yang keberjalanannya
harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Agar bisa berjalannya sebuah
organisasi, maka harus diperhatikan 5 M (man, machine, method, money, and
minute). Salah satu hal yang keberadaannya harus diperhitungkan adalah uang
atau dana atau pembiayaan. Sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan jika
tidak memiliki biaya untuk menjalankannya. Begitupun dengan
sekolah/madrasah.
Dalam hal pembiayaan ini, madrasah/sekolah harus mampu mengidentifikasi
berapa besar pendapatan yang akan diperoleh dalam satu kurun waktu tertentu
dan sekolah/madrasah harus mampu memetakan apa yang harus
dibelanjakan/dilakukan untuk mengembangkan madrasah/sekolah tersebut
berdasarkan pendapatan yang diterima tadi.
Selanjutnya, sekolah/madrasah harus menghitung berapa biaya Break Event
Point (BEP) yang dimiliki oleh sekolah/madrasah dengan melihat berapa fixed
cost yang harus dibayarkan, berapa variable costnya dan berapa pula overhead
costnya. Dengan begitu, sekolah tidak akan mengalami kerugian atau setidaknya
sekolah/madrasah dapat bertahan hidup dengan biaya yang dimiliki berdasarkan
pendapatan setiap waktunya.
Kata Kunci: madrasah, pembiayaan, break event point
Pengantar
Sebuah lembaga yang baik sangat memerhatikan keterhubungan antarfungsi
manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta
pengendalian dan evaluasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga yang
telah ditentukan sebelumnya. Sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang
memiliki sub-sub sistem yang saling berhubungan, saling mengikat satu sama
lain, sehingga mampu mewujudkan suatu proses kerja yang saling menunjang
agar tujuan bisa dicapai dengan efektif.
Lembaga itu merupakan kumpulan individu yang digolongkan/dikelompokan
oleh kegiatan yang terencana, yang bergantung pada kerja sama, baik yang
2
dengan sengaja dilakukan oleh anggota maupun kerja sama yang tidak sengaja
dilakukan oleh para anggota. Dikatakan sebagai sebuah lembaga karena meliputi
fisik, biologis, perorangan, dan komponen sosial yang dengan kegiatan
terencana akan memiliki keterhubungan yang sistematik antarbagaiannya
tersebut (Banghart & Thrull, 1973: 102).
Madrasah merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang jasa
pendidikan. Sebagai lembaga, madrasah merupakan sebuah organisasi yang
memiliki visi, misi, tujuan, dan program-program. Untuk menggerakkan
kelembagaannya tersebut, madrasah memiliki komponen-komponen yang tidak
boleh tidak ada eksistensinya seperti kepala madrasah, guru-guru, pegawai,
siswa, kurikulum, tempat belajar, peralatan/media yang menunjang, serta biaya.
Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat vital dalam penyelenggaraan
pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan
efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dibiayai
dengan biaya yang relatif rendah, tetapi mampu menghasilkan produk yang
berkualitas tinggi, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut
telah mampu dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Matin, 2014:1). Oleh
karena itu, dalam hal pembiayaan ini pun, madrasah harus membuat
perencanaan pembiayaan (rencana anggaran) yang dapat mendukung terhadap
berjalannya program madrasah dengan baik, efektif dan efisien.
Untuk mampu melaksanakan sebuah kegiatan yang efektif, diperlukan
pendekatan penggunaan biaya yang efektif dan efisien. Pendekatan yang biasa
digunakan dalam mekanisme pembiayaan sebuah kegiatan suatu organisasi
adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan,
alternatif, dan efektivitas (Matin, 2014:1). Selain itu, pembiayaan kegiatan
(rencana anggaran) harus juga melihat pengalaman masa lalu, melihat masa
depan, perubahan yang diinginkan demi menuju perbaikan mutu layanan
madrasah. Untuk itu, rencana anggara madrasah tersebut hendaknya memenuhi
tujuan sebagai berikut:
1. Menjadikan perencanaan lebih baik
2. Memberikan gambaran program madrasah
3. Membantu analisis keuangan/kelayakan pelaksanaan
3
4. Membuat perkiraan yang seimbang antara penerimaan dan antisipasi
pengeluaran
5. Pengeluaran yang diizinkan
6. Membantu administrasi keuangan, menerapkan prosedur pembukuan dan
penarikan/pembayaran dana yang sehat
7. Membantu pengaturan kegiatan ekstra kurikuler (Syarifuddin, 2005:85).
Dengan demikian, perencanaan pembiayaan suatu madrasah akan dikatakan
baik jika telah mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan semua program
sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dengan perumusan rencana
pembiayaannya yang disertai rincian dan penjelasan. Agar tidak terjadi besar
pasak daripada tiang, madrasah harus mengidentifikasi juga berapa besar
pendapatan yang akan diperoleh dalam satu tahun ke depan sehingga bisa
mengkalkulasikan berapa biaya yang dapat dikeluarkan dan memilih program
mana yang diprioritaskan untuk dibiayai.
Namun, pada kenyataannya di lapangan, masih banyak madrasah yang belum
dapat menyusun rencana anggaran kegiatan madrasah dengan baik. Mereka
belum mampu mengidentifikasi program-program mana yang harus dibiayai dan
dari mana sumber pembiayaannya, serta bagaimana cara merumuskan
pembiayaan atas program yang telah ditentukannya tersebut. Bahkan, banyak
madrasah tidak mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikannya terhadap
masyarakat karena memang tidak memiliki program untuk itu, baik peningkatan
fisik bangunan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,
peningkatan layanan, peningkatan program bermutu, dan peningkatan kualitas
siswanya itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa masih banyak madrasah
yang tidak memiliki atau tidak mampu membuat perencanaan anggaran dengan
baik dan tidak mampu membuat rencana kegiatan untuk pengembangan dirinya
agar menjadikan madrasahnya memiliki layanan yang bermutu baik/unggul di
mata masyarakat, yaitu: a) tidak memiliki tenaga administrasi yang handal atau
mengerti tentang ilmu pembukuan, b) pendapatan yang sedikit sehingga hanya
bisa dipakai untuk kegiatan rutin, c) pimpinan yang tidak memiliki visi dan misi
yang jelas, d) adanya otoritas pemilik (jika yayasan/swasta) terhadap
keberlangsungan pendidikan di madrasah sehingga kepala madrasah dan
4
jajarannya tidak mampu atau tidak memiliki semangat untuk mengembangkan
madrasah yang dikelolanya.
Untuk hal tersebut, dianggap penting adanya sebuah panduan untuk
menyelenggarakan pendidikan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab
dalam hal pembiayaannya sehingga menjadikan lembaga pendidikan tersebut
bersih dari malfungsi dan malpraktik pendidikan yang akan merugikan lembaga
pendidikan itu sendiri.
Manajemen Keuangan Madrasah
A. Konsep Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan
pimpinan dalam memproses urusan keuangan, menggunakan fungsi
manajemen, menggerakkan para pejabat/petugas keuangan (Syarifuddin,
2005:89). Berdasarkan pendekatan fungsi manajemen, manajemen
keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan (Riduwan,
2013:256). Fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus
dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.
Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan
dana (Suad Husnan, 1992:4).
Kaitannya dengan manajemen keuangan madrasah, manajemen keuangan
itu dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan pimpinan madrasah, baik
oleh dirinya maupun para pejabat/petugas keuangan yang digerakkannya
untuk memproses keuangan, baik dalam hal menggunakan maupun dalam
mendapatkannya. Secara umum, manajemen madrasah terdiri atas
beberapa individu yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok: 1) kelompok
manajemen tingkat pelaksana (operational management) meliputi para
supervisor atau dalam hal ini koordinator kegiatan, 2) kelompok manajemen
menengah (middle management), meliputi bendahara, wakil kepala (waka)
bidang kurikulum, waka bidang kesiswaan, waka bidang sarana prasarana,
dan waka bidang hubungan masyarakat, kepala unit pelaksana teknis (UPT)
Laboratorium, kepala UPT Perpustakaan, Asrama, dll., dan 3) manajemen
5
eksekutif (executive management) atau disebut juga manajemen puncak
(top management), dalam hal ini kepala madrasah.
Manajemen keuangan madrasah ini bersifat formal karena sudah diatur
dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2010-2014.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian/Lembaga.
B. Madrasah sebagai Sebuah Organisasi Sektor Publik
Madrasah atau Sekolah Islam dibangun dan dibesarkan oleh masyarakat.
Madrasah berdiri tidak diprakarsai oleh pemerintah. Tokoh-tokoh islam,
terutama yang memiliki kelebihan ilmu dan tempat, mendirikan lembaga-
lembaga pendidikan untuk memajukan pendidikan para generasi umat islam
agar mereka memiliki akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan
mampu berguna bagi masyarakat yang mandiri. Madrasah ini bisa dikatakan
sebagai organisasi karena memiliki karakteristik sebuah institusi yang
dikatakan sebagai sebuah organisasi.
Madrasah merupakan organisasi yang unik dan termasuk organisasi
nonprofit. Ia lahir untuk masyarakat, terlebih madrasah swasta. Berdasarkan
6
kelahirannya sampai sekarang, lebih dari 90% madrasah dipegang dan
dikendalikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, madrasah sebagai lembaga
nonprofit memiliki keleluasaan untuk melakukan perubahan sesuai dengan
tren dan kebutuhan pelanggan (masyarakat), baik dalam hal pembiayaan,
persaingan, dan dalam hal lainnya (Allison & Kaye, 2005: 1).
Selain itu, madrasah dapat bertahan karena memiliki kontrol internal.
Dikatakan seperti itu karena madrasah, terlebih madrasah swasta, dapat
bertahan dan berkembang atau bahkan mundur dan “bangkrut” karena
keadaan atau kemampuan pengendalian dirinya. Pengendalian diri ini
disebut dengan kontrol internal. Kontrol internal yang didefinisikan dengan
luas adalah efektif ketika pengurus dan manajemen memiliki jaminan
tanggung jawab bahwa:
Mereka tahu untuk apa efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan dapat
diterima.
Pernyataan keuangan yang dipublikasikan dan laporan internal
disiapkan agar dapat diterima. Oleh karena itu, hendaknya para
anggota dapat merefleksikan apa yang telah dilakukan organisasi dan
apakah laporan disiapkan dengan tinjauan yang menyeluruh, berikut
bermacam-macam inventaris?
Hukum, peraturan, dan aturan internal yang aplikatif dapat patuh
terhadap standar produksi, standar pembukuan, dan standar yang
lainnya. Apakah organisasi mampu mengikuti aturan hukum negara
dan apakah mampu mengimplementasikan aturan keseluruhan
organisasi.
Merchant (1985: 10) menulis bahwa kontrol internal yang baik dapat
dikatakan sebagai sesuatu yang menyenangkan ketika seseorang percaya
diri terhadap hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dengan tiba-tiba.
Oleh karena itu, informasi harus disiapkan oleh anggota yang mendukung
kontrol internal untuk optimalisasi perdagangan di antara yang rusak dan
penghargaan yang diharapkan dalam pembuatan keputusan. CoCo (1995:2)
menjelaskan bahwa pengendalian/pengawasan termasuk di dalamnya
identifikasi dan pelonggaran risiko dan tidak hanya risiko yang dikenal yang
7
berhubungan dengan prestasi dari suatu tujuan yang spesifik, tetapi juga
organisasi itu dapat merujuk pada peluangnya itu sendiri (Pfsiter, 2009:27) .
Madrasah merupakan sebuah organisasi nirlaba, baik yang bersifat publik
maupun swasta. Organisasi nirlaba publik diciptakan oleh komunitas formal
dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat. Madrasah sebagai
organisasi nirlaba publik dibuat, dikembangkan, dan dikendalikan oleh
pemerintah sebagai komunitas formal.
Madrasah sebagai sebuah organisasi nirlaba swasta diciptakan oleh
kelompok orang yang memiliki perhatian pada jenis layanan pendidikan di
dalam masyarakat atas dasar nirlaba (bukan ditujukan untuk mencari
keuntungan yang bersifat materi). Sumber lembaga berasal dari bantuan
sukarela untuk sebagian atau seluruh sumber lembaganya.
C. Penganggaran
Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan
anggaran. Penganggaran ini merupakan suatu proses pengambilan
keputusan untuk mengatur pemakaian sumber daya pada masa yang akan
datang. Dalam penyusunan anggaran pendidikan, terdapat dua langkah
pokok, yaitu: 1) mengembangkan paket keputusan yang meliputi analisis
dan uraian setiap kegiatan yang berlainan menjadi satu atau beberapa paket
keputusan, dan 2) melakukan pemeringkatan paket keputusan, yang
meliputi penilaian dan perankingan paket-paket yang telah dikembangkan
dalam urutan prioritas, memakai analisis biaya atau penilaian subjektif
(Matin, 2014:4-5). Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang
dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun
waktu tertentu (Fatah, 2000). Budget may be defined as the financial plan
for the future, usually for one year but posibly a longer and shorter period of
time (Jones, 1985: 22).
Pengertian di atas mengungkapkan bahwa peran anggaran dalam
pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik
8
tentu berkeinginan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
maksimal, tetapi sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang
dimiliki, maka anggaran memiliki fungsi dan peran penting.
Anggaran dapat dikatakan juga sebagai pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial.
1. Karakteristik Anggaran
Anggaran/pembiayaan pendidikan pada dasarnya terdiri atas dua sisi,
yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran (Syarifuddin, 2005:85). Sisi
penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang
diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari
pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, dan sumber-sumber
lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya
yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program (Abubakar &
Kurniatun; Riduwan, 2013: 258-259). Oleh karena itu, baik penerimaan,
pengeluaran, dan penyusunan anggaran perlu dikelola sedemikian rupa
sehingga akan terlihat jelas efektivitas dan efisiensi dalam pengaturan
keuangan di suatu lembaga pendidikan termasuk di dalamnya
madrasah.
2. Fungsi Anggaran
Anggaran, di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian
manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam
mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah
(Fatah, 2000:49). Menurut Nordiawan (2006:48-49), anggaran itu
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Sebagai alat perencanaan
b. Sebagai alat pengendalian
c. Sebagai alat kebijakan
d. Sebagai alat politik
e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
f. Sebagai alat penilaian kinerja
g. Sebagai alat motivasi
9
3. Prinsip-prinsip dan Prosedur Anggaran
Menurut Fatah (2000:49), prinsip penyusunan anggaran bila dikaitkan
dengan fungsinya sebagai alat perencanaan dan pengendalian adalah
sebagai berikut:
a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam
sistem manajemen organisasi
b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan
anggaran
c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
d. Adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling
bawah
4. Bentuk-bentuk Anggaran
a. Anggaran butir per butir
Bentuk anggaran ini adalah bentuk konvensional. Bentuk ini paling
mudah karena simpel, setiap pengeluaran dikelompokkan
berdasarkan kategori-kategori atau jenis butir, misalnya gaji, upah,
honor menjadi satu kategori.
b. Anggaran program
Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap
program. Anggaran program dihitung berdasarkan jenis program.
c. Anggaran berdasarkan kinerja
Bentuk ini menekankan pada kinerja (performance) dan bukan pada
keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan dalam suatu
program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang
dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung
masukan dana dan tenaga yang dapat dipergunakan untuk
mencapai tujuan suatu program.
d. PPBS/SP4 (Planning Programing Budgeting System/Sistem
Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran)
10
Bentuk ini dipopulerkan oleh Robert McNamara tahun 1960 di AS.
PPBS/SP4 merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan
mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara
sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan
dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
e. Anggaran berbasis nol (Zero Based Budget/ZBB)
Bentuk pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau
program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak
secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi
setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan
tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada
tujuan organisasi (Abubakar & Kurniatun; Riduwan, 2013: 261-264).
D. Akuntansi
Akuntansi atau accounting merupakan bahasa yang digunakan untuk
menjelaskan hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Henke O. Emerson
(1991:3) menyatakan bahwa accounting is the language used to describe the
result of economic activities”. Kegiatan-kegiatan itu melibatkan konversi
sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang dipakai (Abubakar &
Kurniatun; Riduwan, 2013:265).
Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar. Sistem
akuntansi terdiri atas catatan-catatan akuntansi (buku cek, jurnal, dan buku
besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan untuk staf,
sukarelawan, dan para profesional. Tujuan sistem akuntansi ini adalah untuk
memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara
tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan
secara akurat dan tepat waktu (Bastian, 2007:75).
Sistem akuntansi terdiri atas beberapa komponen, di antaranya: bagan
perkiraan/akun, buku besar, jurnal, dan buku cek.
E. Auditing
11
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten (Arens & Loebecke, 1996:1).
Auditing may be defined as the review of finansial transaction to assure their
accuracy, completeness, legality, and comparability with general accepted
practices (Jones, 1985:22).
Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan
sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan
pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus
dapat diukur. Informasi yang dapat diukur memiliki berbagai bentuk.
Ada beberapa jenis audit, di antaranya:
a. audit laporan keuangan; audit laporan keuangan ditujukan untuk
menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan
kriteria-kriteria tertentu.
b. audit operasional; audit operasional merupakan penelaahan atas bagian
manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk
menilai efisiensi dan efektivitasnya.
c. audit ketaatan; audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah
auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah
ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.
12
Implementasi
a. Penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah)
Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah
(RAPBS) atau rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM), kepala
madrasah bersama-sama dengan guru mengajukan anggaran berdasarkan
kegiatan yang ada serta kegiatan yang direncanakan dalam rangka
peningkatan madrasah. Kegiatan madrasah yang butuh penganggaran
biasanya dikelompokkan kepada pokok hardware, software, dan brainware.
Bidang pokok hardware yang dialokasikan dalam penganggaran kegiatan
madrasah misalnya penambahan ruang kelas, rehabilitasi ruangan,
perlengkapan laboratorium, pengayaan media pembelajaran, dan hal lain
yang bersifat fisik. Hal yang termasuk pada bidang pokok software adalah
kurikulum, program-program khas, serta layanan dan komunikasi. Adapun
hal yang termasuk pada bidang brainware adalah pengadaan guru,
peningkatan kualitas guru, dan peningkatan kualitas siswa.
Menurut standar undang-undang, RKAM disusun untuk memenuhi
kriteria/standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan. Poin-poin standar tersebut dirinci dibuat butir-butir kecil
berupa kegiatan yang membutuhkan penganggaran sesuai dengan visi, misi,
dan tujuan madrasah.
Contoh:Tabel Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah
N
o.
Rincian
Kegiatan
Rinci
an
Biay
a
Vo
l.
Sa
t.
Sat.
Bia
ya
Jumlan Sumber Biaya Waktu
Pelaksan
aanRinci
an
Tot
al
Pemerin
tah
Masyar
akat
Lainn
ya
1. Pemenuhan
Standar Isi
1.1 Penyemp
urnaan
dokumen
KTSP
13
1.2 Pengemb
angan
silabus
1.3 Lain-lain
2. Pemenuhan
Standar Proses
2.1 penyiapan
perangkat
pembelajaran
b. Manajemen Sumber-Sumber Biaya
Madrasah harus bisa mengidentifikasi berapa biaya yang akan diperoleh
dan berasal dari mana saja. Dengan begitu, madrasah bisa menentukan
program apa yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan dan
pengembangan madrasah dalam kurun waktu tertentu.
Sumber-sumber keuangan atau biaya yang dimiliki oleh madrasah, biasanya
berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari orang tua siswa,
dari masyarakat, yayasan dan sekolah/madrasah, serta dari bantuan luar
negeri.
Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN), baik untuk membiayai kegiatan rutin
yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai
kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Di
samping itu, pada tingkat sekolah/madrasah terdapat dana dari pemerintah
pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan
oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah/madrasah.
Sebagai contoh untuk BOS MA Pusat adalah Sasaran program BOS-MA
adalah semua Madrasah Aliyah negeri dan swasta di seluruh Provinsi di
Indonesia yang telah memiliki izin operasional.
Besar biaya satuan BOS-MA yang diterima oleh madrasah dihitung
berdasarkan jumlah siswa per madrasah dengan besaran Rp.
1.000.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam dua
periode, yaitu Rp. 500.000,- untuk periode Januari-Juni 2014, dan Rp.
14
500.000,- untuk periode Juli-Desember 2014 (Dijen Pendis Kemenag RI,
2014).
Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Tingkat Provinsi
maupun APBD tingkat Kota/Kabupaten. Dana dari APBD digunakan untuk
mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang
bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin amupun untuk kegiatan
pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya
Operasional Sekolah (BOS) Provinsi dan BOS Kota/Kabupaten yang
jumlahnya ditentukan oleh kesanggupan keuangan pemerintah daerah yang
bersangkutan yang jumlahnya pun ditentukan oleh karakteristik siswa dan
jenjang sekolah/madrasah.
Untuk Provinsi Jawa Barat, besaran program BOS SMK/SMA/MA adalah
sebagai berikut:
Tabel Besaran Unit Cost BOS PROVINSI
No. Program Unit Cost (Rp)
1. BOS SMK NEGERI 300.000
2. BOS SMK SWASTA 500.000
3. BOS SMA NEGERI 200.000
4. BOS SMA SWASTA 400.000
5. BOS MA NEGERI 200.000
6. BOS MA SWASTA 400.000Sumber: Pedoman BOS Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
15
Sumber dana dari orang tua siswa adalah berasal dari Sumbangan
Pembinaan Pendidikan (SPP) yang selanjutnya menjadi Dana Pembinaan
Pendidikan (DPP), dan dari sumbangan organisasi Persatuan Orang Tua
Murid dan Guru (POMG). Namun, untuk sekarang, pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis.
Oleh karena itu, khususnya sekolah-sekolah negeri tidak diperkenankan
mengambil dana SPP dari orang tua, kecuali dana-dana untuk
pengembangan lain, misalnya untuk kunjungan pendidikan, berkemah,
praktik, dan yang lainnya yang kesemuanya itu akan dikembalikan kepada
siswa dalam bentuk program. Sementara untuk sekolah-sekolah swasta,
jumlah SPP/DPP dari orang tua sangat bergantung pada kebutuhan sekolah
tersebut.
Sumber dana dari bantuan luar negeri adalah berupa pinjaman ( loan) dan
hibah (grant) dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada
di luar negeri. Bedanya, kalau bantuan berupa loan, pemerintah harus
mengembalikan dana bantuan tersebut. Sementara untuk bantuan hibah,
pemerintah tidak perlu mengembalikan atau tidak perlu membayar kembali
kepada negara yang memberikan bantuan tersebut.
Sumber dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan yang tidak
mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau
sekolah/madrasah-sekolah/madrasah yang ada di dalam maupun di luar
negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap
pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan (Matin, 2014:120-121).
c. Manajemen Penggunaan Biaya
Manajemen penggunaan biaya pendidikan di setiap sekolah/madrasah
sangat beragam, sangat bergantung kepada kebutuhan, karakteristik,
jumlah siswa dan guru, serta fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing
sekolah tersebut.
Setiap sekolah/madrasah harus mampu mengidentifikasi berapa besar
biaya yang diperoleh dalam setiap tahunnya, baik yang diperoleh dari orang
tua, masyarakat, bantuan luar negeri, pemerintah daerah dan pemerintah
16
pusat. Setelah itu, sekolah membuat rancangan sesuai kebutuhan yang
didasarkan pada 8 standar pendidikan yang ingin dikembangkan di
madrasah yang bersangkutan untuk bisa memberikan layanan pendidikan
yang prima dan menjadikan sekolah/madrasah tersebut unggul.
Contoh untuk manajemen penggunaan biaya di madrasah adalah sebagai
berikut:
Tabel: RKA MA Multiteknik Asih Putera Kota Cimahi
PENERIMAANNo. Urut
No. Kode Uraian Jumlah
I 1 PENDAPATAN MADRASAH
1.1 Iuran Orang Tua Siswa (SPP) Rp 988,490,000.00
a. Kelas X Rp 329,800,000.00
b. Kelas XI Rp 358,300,000.00
c. Kelas XII Rp 300,390,000.00
1.2 Uang Pengembangan Rp 366,475,000.00
a. Kelas X Rp 318,975,000.00
b. Pindahan kelas XI Rp 28,500,000.00
c. Pindahan kelas XII Rp 19,000,000.00
1.3 Life Skill Rp 81,000,000.00
a. Kelas X Rp 74,000,000.00
b. Kelas XI Rp 5,000,000.00
c.Kelas XII Rp 2,000,000.00
II 2 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Rp 206,000,000.00
2.1 BOS pusat Rp 121,000,000.00
2.2 BOS Provinsi Rp 56,800,000.00
2.3 BOS Kabupaten/Kota Rp 28,200,000.00
JUMLAH PENERIMAAN Rp
17
1,641,965,000.00
PENGELUARANNo. Urut No. Kode Uraian Jumlah
I 1 BIAYA UMUM Rp 468,508,000.00 1.1 Upah/Gaji Rp 448,800,000.00 1.2 Alat dan Bahan Rp 9,328,000.00 1.2 Daya dan Jasa Rp 10,380,000.00 II 2 BIAYA OPERASIONAL Rp 453,599,500.00
2.1 Kurukulum Rp 243,820,000.00 2.2 Kesiswaan Rp 153,482,000.00 2.3 Manajemen Aset Rp 56,297,500.00
JUMLAH PENGELUARAN Rp 922,107,500.00 d. Analisa Break-Event Point
Break Even Point atau BEP “titik impas” adalah suatu analisis untuk
menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada
konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul
serta mendapatkan keuntungan / profit. Dengan kata lain, posisi jumlah
pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat
keuntungan ataupun kerugian dalam suatu sekolah/madrasah.
Break Even Point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana
banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus
diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. BEP amatlah
penting kalau kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian, apa
itu usaha jasa atau manufaktur.
18
Bukan hanya untuk sekolah/madrasah saja BEP ini harus dilakukan, tetapi
untuk sekolah pun, sepertinya, analisis BEP ini mesti bisa dilakukan. Banyak
keuntungan yang dapat diperoleh jika sebuah sekolah atau madrasah
melakukan analisis ini, di antaranya:
1. Alat perencanaan untuk hasilkan laba
2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta
hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat
penjualan yang bersangkutan.
3. Mengevaluasi laba dari sekolah/madrasah secara keseluruhan
4. Mengganti system laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan
dimengerti
(1) Biaya Tetap (Fixed Cost)
Fixed Cost merupakan biaya yang tetap atau konstan, baik adanya
tindakan produksi yang dilakukan oleh sekolah/madrasah maupun tidak
berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan
mesin, dll. Di sekolah/madrasah, yang termasuk biaya ini adalah
gaji/upah pegawai, peralatan habis pakai, program yang berjalan secara
berkala dan reguler, serta biaya perawatan alat atau tempat.
(2) Biaya Variabel (Variabel Cost)
Variabel Cost merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis
tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang
direncanakan meningkat, berarti variabel cost pasti akan meningkat.
Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, buku-buku pelajaran/
pencetakan bahan ajar, biaya listrik, biaya air (PAM), dll.
(3) Biaya Overhead (Overhead Cost)
Overhead cost merupakan biaya di luar biaya produksi atau jasa.
Beberapa jenis biaya overhead sekolah/madrasah atau mungkin juga
sekolah/madrasah, yang merupakan lembaga non-profit di bidang
layanan sosial adalah sebagai berikut:
19
1. Biaya bahan mentah tidak langsung (bahan penolong)
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi
atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya
relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.
2. Biaya tenaga kerja tidak langsung (termasuk gaji)
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja sekolah/madrasah yang
upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk
atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari
upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk
tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga keja tidak langsung terdiri
dari :
Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti
departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel
dan depertemen gudang
Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi,
seperti kepala departemen produksi, karyawan adminstrasi
sekolah/madrasah, dan mandor.
3. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang (spareparts),
biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga perolehan jasa dari
pihak luar sekolah/madrasah untuk keperluan perbaikan dan
pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan sekolah/madrasah,
mesin-mesin dan equipmen, kendaraan, perkakas laboraturium, dan
aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan sekolah/madrasah.
4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-
biaya depresiasi emplasemen sekolah/madrasah, bangunan
sekolah/madrasah, mesin dan equipmen, perkakas laboraturium, alat
kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di sekolah/madrasah.
20
5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-
biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipmen,
asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi
karugian trial-run.
6. Biaya overhead sekolah/madrasah lain yang secara langsung
memerlukan pengeluaran uang tunai
Biaya overhead sekolah/madrasah yang termasuk dalam kelompok ini
antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar
sekolah/madrasah, biaya listrik PLN dan sebagainya. Oleh karena begitu
banyaknya jenis biaya-biaya yang terjadi di dalam sekolah/madrasah,
maka memerlukan perhatian khusus. Untuk merencanakan besarnya
dana yang harus dianggarkan.
SUMBER BACAAN
Abubakar & Taufani C. Kurniatun. “Manajemen Keuangan”. Manajemen Pendidikan.
Riduwan. Ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
Allison, Michael & Jude Kaye. Strategic Planning for Nonprofit Organization: A Practical
Guide and Workbook. New York: J Wiley & Son, Inc., 2005.
Arens &Loebecke. Auditing, Pendekatan Terpadu (Edisi Indonesia), Prentice Hall; Jakarta:
Salemba Empat, 1991.
Banghart, Frank W. & Albert Trull, Jr. Educational Planning. New York: Macmillah
Company, 1973.
Deddi, Nordiawan. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
Departemen Agama RI. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Agama
RI,2005.
21
Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pedoman Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Barat. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan, 2014.
Dirjen Pendis Kemenag RI. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2014.
Emerson, Henke O. Introduction to Nonprofit Organization Accounting. (third edition).
Boston: PWS-Kent Publishing Co., 1988.
Encu, Asep. Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung: Pustaka Billah,
2014.
Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya, 2000.
Indra, Bastian. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, PSASP. Jakarta: Erlangga, 2007.
Jones, H. Thomas. Introduction to School Finance: Technique and Social Policy. New York:
MacMillan Publishing Company, 1985.
Matin. Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali
Pers, 2014.
Pfister, Jan. Managing Organizational Culture for Effective Internal Control: From
Practice to Theory. Berlin: Physica-Verlag, 2009.
Suad, Husnan. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan. Yogyakarta: BPFE, 1992.
Syarifuddin. Pengelolaan Madrasah: Pendekatan Teoritis dan Praktis. Bandung: PSPM,
2005.
TITLE: School budgeting for hard times; confronting cutbacks and critics.
AUTHOR: Poston, William K.
PUBLISHER: Corwin Press Inc.
PUBLISH DATE: 2011
PAGES: 186
PRICE: $31.95
BINDING: Paperback
LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION: LB2830
22
REVIEW: Arguing that the needs of curriculum and learning should drive the budgeting process, former
teacher and administrator Poston (educational leadership and policy studies, Iowa State U.) outlines a
performance-basedbudgeting system for school system leaders that increases productivity, fosters
organizational unity, and promotes improved performance in programs and activities. He explains its
rationale; discusses budget planning, financial prudence and productivity, organizing and goal setting,
and the process of performance-based budgeting; and gives instructions on designing and
building budgeting increment packages, determining priorities and component funding levels, building
the budget recommendation, evaluating the process, and putting ideas into action. (©2011 Book
News, Inc., Portland, OR)
Jumlah kata: 140
Copyright Book News, Inc. Apr 2011
23